Apakah Wewenang Yang Dimiliki Otoritas Jasa Keuangan?

Apakah Wewenang Yang Dimiliki Otoritas Jasa Keuangan
​ ​1. Apa latar belakang pembentukan OJK? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012.

Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.2. Apa tujuan pembentukan OJK? Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

  1. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian.
  2. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional.
  3. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran ( fairness ).3. Apa visi dan misi OJK? Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

  1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
  2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta;
  3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

4. Apa fungsi, tugas, dan wewenang OJK? OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap: a.

  • Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
  • Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
  • Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit ( credit testing ); dan standar akuntansi bank;
  • Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.

b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:

  • Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
  • Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
  • Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
  • Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
  • Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
  • Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;
  • Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

c. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:

  • Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
  • Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
  • Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  • Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu;
  • Melakukan penunjukan pengelola statuter;
  • Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
  • Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  • Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

5. Apa nilai-nilai OJK? Integritas Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Profesionalisme Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

Sinergi Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Inklusif Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Visioner Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan ( Forward looking ) serta dapat berpikir di luar kebiasaan ( Out of The Box Thinking ).

​ 6. Apa asas OJK? Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

  1. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
  3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
  4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
  7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

7. Bagaimana struktur organisasi OJK? Struktur organisasi OJK terdiri atas:

  1. Dewan Komisioner OJK; dan
  2. Pelaksana kegiatan operasional.

Struktur Dewan Komisioner terdiri atas: Ketua merangkap anggota;

  1. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik 
merangkap anggota;
  2. Kepala Eksekut if Pengawas Perbankan merangkap anggota;
  3. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
  4. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
  5. Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
  6. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
  7. Anggota ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
  8. Anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

Pelaksana kegiatan operasional terdiri atas:

  1. Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis I;
  2. Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis II;
  3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan;
  4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal;
  5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB; 
Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko; dan
  6. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

8. Siapa saja pimpinan OJK? OJK dipimpin oleh sembilan Dewan Komisioner yang kepemimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Susunan Dewan Komisioner tersebut terdiri atas:

  1. Seorang Ketua
  2. Seorang Wakil Ketua
  3. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
  4. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
  5. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank
  6. Seorang Ketua Dewan Audit
  7. Seorang anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen
  8. Seorang ex-officio dari Bank Indonesia
  9. Seorang ex-officio dari Kementerian 
Keuangan

Jabatan yang ada di OJK, yaitu: Untuk membantu tugasnya, Dewan Komisioner mengangkat pejabat struktural maupun fungsional antara lain Deputi Komisioner, direktur, dan pejabat di bawahnya. Deputi Komisioner Para Deputi Komisioner adalah pejabat yang langsung berada di bawah Dewan Komisioner.

Berikut ini adalah sembilan pembidangan Deputi Komisioner OJK: a. Deputi Komisioner Manajemen Strategis I b. Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIA c. Deputi Komisioner Manajemen Strategis II B d. Deputi Komisioner Audit Internal, Managemen Risiko dan Pengendalian Kualitas e. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I f.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II g. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I h. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II i. Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen Dalam mengemban fungsi dan tugasnya OJK memiliki pegawai yang berasal dari Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.9.

  1. Apa strategi OJK untuk merealisasikan visi dan misinya? Dalam rangka pencapaian visi dan misinya, OJK memiliki delapan strategi utama: Strategi 1 : Mengintegrasikan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan.
  2. Tujuannya adalah untuk mengurangi dan menghilangkan duplikasi serta pengaturan yang terpisah-pisah melalui harmonisasi kebijakan.

Dengan demikian akan diperoleh nilai tambah berupa peningkatan efisiensi dan konsistensi kebijakan pengurangan arbitrasi sehingga mendorong kesetaraan dalam industri keuangan, pengurangan biaya terhadap industri dan masyarakat. Integrasi akan mengacu pada Arsitektur Pengembangan Sektor Jasa Keuangan yang mensinergikan berbagai master plan yang telah disusun sebelumnya di Bank Indonesia dan Bapepam-LK.

  • Strategi 2: Meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan.
  • Strategi ini ditempuh melalui adopsi kerangka peraturan yang lebih baik dan disesuaikan dengan kompleksitas, ukuran, integrasi dan konglomerasi sektor keuangan.
  • Selain itu juga akan dikembangkan metode pengawasan termutakhir dan bersifat holistik bagi seluruh sektor keuangan, termasuk penyempurnaan metode penilaian risiko dan deteksi dini permasalahan di lembaga keuangan.

Strategi 3: Memperkuat ketahanan dan kinerja sistem keuangan. Strategi ini ditempuh dengan memberikan fokus pada penguatan likuiditas dan permodalan bagi seluruh lembaga keuangan, sehingga lebih tangguh dalam menghadapi risiko baik dalam masa normal maupun krisis.

Strategi 4: Mendukung peningkatan stabilitas sistem keuangan. Selain mengatur dan mengawasi industri keuangan secara individual, OJK juga menganalisis dan memantau potensi risiko sistemik di masing-masing individual lembaga keuangan. Kewenangan untuk melakukan pengawasan secara integrasi akan memberi ruang bagi OJK untuk memantau secara lebih dalam berbagai kemungkinan risiko dan mengambil langkah-langkah mitigasinya, terutama risiko yang terjadi di konglomerasi keuangan.

Strategi 5: Meningkatkan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga keuangan. Budaya tata kelola dan manajemen risiko yang baik harus menjadi jiwa dalam kegiatan di sektor keuangan. Untuk itu OJK akan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dan manajemen risiko yang setara di seluruh lembaga jasa keuangan.

Tidak kalah pentingnya adalah pengembangan budaya integritas yang menuntut kepemimpinan yang kuat dan berkarakter. Untuk itu ke depan OJK akan memberikan bobot lebih pada penilaian aspek ini dalam proses fit and proper test pengurus lembaga keuangan. Strategi 6: Membangun sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi dan melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang masif dan komprehensif.

Strategi ini diperlukan untuk mengefektifkan dan memperkuat bentuk- bentuk perlindungan konsumen yang selama ini masih tersebar, sehingga bersama sama dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi akan mewujudkan level playing field yang sama antara lembaga jasa keuangan dengan konsumen keuangan.

  1. Strategi 7: Meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia.
  2. Strategi ini diperlukan untuk menjawab kebutuhan akan capacity building bagi pengawas.
  3. Strategi 8: Meningkatkan tata kelola internal dan quality assurance,
  4. Untuk keperluan ini, OJK akan menerapkan standar kualitas yang konsisten di seluruh level organisasi, menyelaraskan antara tujuan OJK dengan kebutuhan pemangku kepentingan antara lain membuka dialog dengan industri secara berkala, dan memastikan pengambilan keputusan yang tepat sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.10.
You might be interested:  Profesi Pada Pasar Modal Yang Tugasnya Mengaudit Laporan Keuangan Adalah?

Seperti apa tata kelola OJK? Dewan Komisioner

  1. Syarat menjadi calon anggota Dewan Komisioner OJK:
  2. Warga Negara Indonesia;
  3. Memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  4. Cakap melakukan perbuatan hukum;
  5. Tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit;
  6. Sehat jasmani;
  7. Berusia paling tinggi 65 tahun pada saat ditetapkan;
  8. Mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan;
  9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih.

Masa jabatan komisioner OJK selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Komisioner OJK saat ini melakukan tugasnya sejak 2012 hingga berakhir pada 2017. Anggota Dewan Komisioner dilarang:

  1. Memiliki benturan kepentingan di lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK,
  2. Menjadi pengurus dari organisasi pelaku atau profesi di lembaga jasa keuangan,
  3. Menjadi pengurus partai politik dan,
  4. Menduduki jabatan pada lembaga lain, kecuali dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang OJK atau penugasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai pasal 17 UU OJK, anggota dewan komisioner tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabila memenuhi alasan sebagai berikut: meninggal dunia, mengundurkan diri, masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali, berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut, tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan komisioner lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak lagi menjadi anggota Dewan Gubernur BI bagi anggota ex-officio dewan komisioner yang berasal dari Bank Indonesia, tidak lagi menjadi pejabat setingkat eselon 1 pada Kementerian Keuangan bagi anggota ex-officio dewan komisioner yang berasal dari Kementerian Keuangan, memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota dewan komisioner lain.

  • Pengambilan Keputusan pada Komisioner OJK Setiap anggota dewan komisioner memiliki hak untuk memberikan pendapat dalam setiap proses pengambilan keputusan dewan komisioner, dan memiliki hak suara pada saat keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
  • Pengawas OJK dan Laporan Pertanggungjawaban OJK diawasi oleh DPR, dalam hal ini, Komisi XI.

Sebagai bagian dari akuntabilitas publik, OJK wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan tiga bulanan, semester dan tahunan. Laporan ini akan berikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan DPR. Selain itu OJK juga wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan.

Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja (MSAK) Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 34 Undang-Undang OJK, pada 2103 OJK telah dapat menyusun Sistem Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja (MSAK), yaitu suatu sistem yang tidak hanya berisi kegiatan penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran (RKA) OJK, tetapi lebih komprehensif mengaitkan penyusunan RAK dengan pelaksanaan strategi dan penilaian kinerja OJK.

MSAK mengatur dari sejak proses fomulasi strategi, melaksanakan dan menyelaraskan alokasi sumber daya (termasuk anggaran) untuk mencapai sasaran strategis, memonitor pelaksanaan strategi, hingga evaluasi atas keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut.

  • Pemanfaatan Sistem MSAK sebagai alat manajemen yang terstruktur dan akuntabel penting agar pemangku kepentingan dapat menilai kinerja OJK secara transparan dan obyektif.
  • Dengan sistem MSAK, ekspektasi pemangku kepentingan terhadap OJK dalam menciptakan sektor dan industri jasa keuangan yang aman, efisien, andal, dan selalu melindungi kepentingan konsumen dijabarkan secara rinci ke dalam bentuk strategi, rencana kerja, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur keberhasilannya.

Sistem MSAK memiliki siklus yang terdiri dari empat tahap. Tahap pertama dan kedua yang merupakan tahap perumusan dan penyusunan strategi serta RKA OJK dan Satuan Kerja, dilaksanakan satu tahun sebelum tahun pelaksanaan. Arah strategis OJK yang telah dirumuskan oleh Dewan Komisioner dalam Board Retreat selanjutnya dikomunikasikan kepada seluruh Pemimpin Satuan Kerja dalam forum Rapat Kerja Strategis (Rakerstra) Tahunan OJK sebagai dasar penjabarannya menjadi strategi Satuan Kerja.

Berdasarkan arahan Dewan Komisioner dan strategi Satuan Kerja selanjutnya disusun Pagu Indikatif dan RKA yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Strategi, termasuk IKU dan targetnya, serta RKA tersebut akan menjadi dasar penilaian kinerja sebagaimana terdapat dalam Kesepakatan Kinerja yang ditandatangani antara Pemimpin Satuan Kerja dengan Dewan Komisioner.

Sementara itu, tahap ketiga dan keempat dari siklus MSAK merupakan tahap implementasi, monitoring dan evaluasi dari pelaksaan strategi dan RKA pada tahun berjalan. Berdasarkan hasil monitoring, dilakukan review atas pelaksanaan strategi dan RKA serta penilaian kinerja di tengah tahun dan di akhir tahun, baik untuk level OJK secara keseluruhan maupun untuk level Satuan Kerja.

Pada 2013, Dewan Komisioner telah menetapkan Destination Statement OJK 2017, yaitu “Menjadi lembaga profesional dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi, guna mewujudkan financial market deepening dan inklusif, serta terdepan dalam sistem perlindungan konsumen keuangan dan masyarakat, untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan.

Destination Statement OJK 2017 merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh OJK di akhir 2017, sebagai tahapan untuk mencapai Visi dan Misi OJK, yang berisi enam kondisi utama dan persyaratannya, yaitu (i) Sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, (ii) Pengaturan sektor jasa keuangan yang selaras dan terintegrasi, (iii) Sistem pengawasan sektor jasa keuangan yang efektif dan terintegrasi, (iv) Pengembangan sektor jasa keuangan yang stabil dan berkesinambungan, (v) Edukasi dan perlindungan konsumen yang optimal, dan (vi) Strategic support yang andal.

Destination Statement OJK 2017 selanjutnya telah dijabarkan dalam Strategy Map OJK 2014 yang menggambarkan cara, langkah dan kegiatan yang akan dilakukan oleh OJK selama 2014. Strategy Map OJK 2014 berisi Sasaran Strategis dan IKU, yang akan menjadi dasar penilaian kinerja OJK di akhir 2014. Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (AIMRPK) a.

Audit Internal Fungsi audit internal OJK dilaksanakan oleh Bidang Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (AIMRPK). Kegiatan asurans dan konsultasi secara independen dan obyektif dilakukan oleh AIMRPK untuk memberikan masukan dalam rangka perbaikan sistem sebagai nilai tambah guna pencapaian tujuan OJK.

Standar audit yang digunakan OJK mengacu pada standar internasional ( internasionally accepted ) yaitu International Professional Practice Framework (IPPF) yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditor (IIA). Penggunakan standar dengan mengacu pada IPPF dimaksudkan agar terdapat kesamaan dalam wewenang, fungsi, dan tanggung jawab atas fungsi audit internal.

Selama 2013, kegiatan Audit Internal antara lain melakukan on-desk evaluation terhadap pengelolaan SDM dan pengadaan barang atau jasa OJK untuk menilai kecukupan aturan, menilai kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku, dan menilai pengendalian internal OJK.

  1. Selain itu telah diselesaikan pula audit pada Sembilan Satuan Kerja untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas telah didukung oleh peraturan dan ketentuan, kecukupan pengendalian dalam pelaksanaan tugas, serta kesesuaian proses bisnis dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Untuk memperoleh gambaran yang memadai atas kondisi pengendalian internal di OJK, telah dilakukan pula survei Impementasi Pengendalian Internal Berbasis COSO.

Gambaran ini penting untuk memastikan kecukupan inherent internal control risk yang merupakan salah satu referensi dalam lingkup audit internal.b. Manajemen Risiko OJK Untuk mendukung pencapaian tujuan OJK, penerapan manajemen risiko OJK (MROJK) secara efektif, efisien, konsisten dan berkesinambungan menjadi hal penting yang harus dilakukan OJK.

  • Untuk itu OJK telah menerbitkan Peraturan Dewan Komisioner No.2/PDK.06/2013 tentang Standar Manajemen Risiko OJK (SMROJK) dan Surat Edaran Dewan Komisioner No.2/SEDK.06/2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Manajemen Risiko OJK.
  • Penerapan MROJK mengacu pada kerangka kerja Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 31000 karena memberikan pendekatan pengelolaan risiko yang universal, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Selama 2013 kegiatan manajemen risiko antara lain menyusun pedoman kerja pada tataran operasional yang meliputi berbagai SOP Laporan Daftar/Profil Risiko dan SOP Realisasi Pelaksanaan Mitigasi Risiko. Telah dilakukan pula identifikasi risiko Tim Transisi OJK 2013 untuk memastikan bahwa pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke OJK telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat dan tren seluruh eksposur risiko dari setiap aktivitas dan memitigasi dampak yang dapat mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan OJK, telah ditetapkan 31 risiko OJK -wide dan serangkaian inisiatif untuk memitigasi risiko dimaksud.c. Pengendalian Kualitas Untuk memastikan keseluruhan kegiatan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan dilakukan sesuai tata kelola yang baik, diperlukan adanya fungsi asurans yang memberikan keyakinan memadai atas kualitas produk/jasa, proses, sistem tata kelola dan manajemen OJK.

Salah satu fungsi asuransi tersebut dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pengendalian kualitas. Rujukan konsep dan kerangka kerja pengendalian kualitas OJK menggunakan standar internasional ISO 9001 Quality Management System- Requirements dan ISO 9004 Managing for the Sustained Success of an Organization – a Quality Management Approach serta mengadopsi konsep Total Quality Management (TQM).

Selama 2013 kegiatan pengendalian kualitas antara lain telah melakukan pengkajian ulang atas pelaksanaan governance, managemen risiko, dan internal kontrol proses bisnis OJK seperti Ketentuan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan OJK ( Rule Making Rules /RMR) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Uang Muka Perusahaan Pembiayaan ( Loan to Value /LTV).

Selain itu dilakukan pula koordinasi dengan Tim Transisi OJK sehubungan dengan pemantauan rencana kerja pengalihan fungsi pengawasan bank di Bank Indonesia ke OJK khususnya terkait governance, risk quality, and control persiapan pembukaan kantor perwakilan OJK.

Dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Keuangan OJK 2013 secara wajar, telah dilakukan pengkajian ulang atas Neraca Awal OJK, Laporan Keuangan Satuan Kerja sementara OJK semester I-2013 dan Laporan Keuangan OJK semester I-2013 sebelum diaudit oleh eksternal auditor serta pendampingan atau klinik konsultasi bagi seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menyelesaikan pertanggungjawaban uang muka Satuan Kerja.11.

Bagaimana pembiayaan OJK? 1. Sumber Pembiayaan OJK Menurut Pasal 34 UU OJK, anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.2. Pungutan ke Pelaku Industri Keuangan Rencananya OJK akan menarik pungutan dari lembaga-lembaga keuangan di Indonesia.

Mekanisme pungutan itu sendiri tengah digodok oleh OJK dan pemerintah.3. Praktik Pungutan di Luar Negeri Sedikitnya ada 80 negara di dunia yang lembaga pengawasnya melakukan pungutan. Berikut ini adalah tipe pungutan yang diberlakukan di beberapa negara: Hongkong Hongkong menerapkan pungutan atas dasar layanan.

Pembebanan dilakukan dalam proses perizinan, baik beban biaya tahunan maupun pendirian bank ataupun pembukaan jaringan kantor. Apabila hasil pungutan masih kurang, maka akan ditutup kekurangannya oleh HKMA (Bank Sentral Hongkong yang bertindak sekaligus sebagai pengawas bank).

Estonia Pungutan di negara ini dibagi menjadi dua macam, yaitu: a. Atas dasar layanan; b. Atas dasar volume. Besarnya pembebanan didasarkan atas daftar tarif per layanan. Pembebanan berdasarkan volume, 1 (satu) persen dari kebutuhan modal minimum bank. Memiliki daftar persentase pembebanan sesuai dengan aset yang diawasi.

Metodologinya adalah jumlah beban pengawasan setahun lalu dikurangi proyeksi pungutan atas dasar jenis layanan, lalu dikurangi target pungutan atas dasar 1 (satu) persen dari modal. Sisanya dipungut atas dasar persentase aset. Slovakia Negara ini menerapkan pungutan dengan dua sistem yaitu: a.

  1. Atas dasar layanan; b.
  2. Atas dasar volume.
  3. Besarnya pembebanan didasarkan atas daftar tarif per layanan.
  4. Emudian, pembebanan berdasarkan volume dengan aturan: 1.0,0027 % dari aset dengan minimum € 100.000 untuk bank asing atau cabang bank asing; 2.0,0133 % dari aset dengan minimum € 20.000 untuk asuransi; 3.0,0118 % dari aset dengan minimum € 20.000 untuk dana pensiun; 4.0,0170 % dari aset dengan minimum € 2.000 untuk perusahaan sekuritas.12.
You might be interested:  Sistem Modal Adalah Sistem Musik Yang Memandang Bunyi Secara?

Bagaimana hubungan kelembagaan OJK? 1. Hubungan OJK dengan BI Menurut Pasal 39 UU Nomor 21 tahun 2011, OJK bisa berkoordinasi dengan BI dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, misalnya, dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri.

  1. Berikut ini berbagai bentuk nyata sinergi antara BI dan OJK: a.
  2. OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan.
  3. Hal tersebut merupakan salah satu contoh bahwa kesatuan langkah kedua lembaga harus selalu ada.
  4. Ombinasi kompetensi dari personel masing-masing lembaga dimaksud akan mampu menciptakan suatu tatanan aturan perbankan yang lebih sempurna.

Penyamaan persepsi antara BI dan OJK dalam menentukan kebijakan atau pengaturan perbankan akan menghasilkan tatanan sistem perbankan yang tangguh dalam menghadapi segala kondisi; b. Tidak hanya dalam pembuatan aturan, BI dan OJK juga harus terintegrasi dalam tukar menukar informasi perbankan.

  1. Melalui penggabungan sistem informasi ini, BI dan OJK akan lebih mudah mengakses informasi perbankan yang disediakan masing-masing lembaga setiap saat ( timely basis ).
  2. Informasi strategis yang dimiliki masing-masing lembaga dan aksesibilitas yang mudah sangat menunjang efektivitas pelaksanaan tugas; c.

Dalam rangka pemeriksaan bank, BI dan OJK juga terus melakukan hubungan timbal balik. BI dalam kondisi tertentu akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank setelah berkoordinasi dengan OJK. Begitupun sebaliknya, dalam hal OJK mengidentifikasikan bank tertentu mengalami kondisi yang memburuk maka OJK akan segera menginformasikan kepada BI.

  1. Erja sama reciprocal dimaksud sangat bermanfaat 
untuk mengantisipasi dampak sistemik negatif dari suatu kondisi perbankan.
  2. Dengan kerja sama itu pula tindakan penanganan yang tepat dapat diambil dengan cepat.2.
  3. Hubungan OJK dengan LPS Sesuai Pasal 41 UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK.

Begitu juga LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK.13. Bagaimana pengawasan terintegrasi di OJK? 1. Perbedaan Pengawasan Sebelumnya dengan Pengawasan di Bawah OJK Pengawasan di bawah OJK dilandasi semangat untuk memberikan perhatian kepada perlindungan dan edukasi bagi konsumen.

Edukasi dan perlindungan konsumen keuangan diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. Kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien, dan transparansi.

Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.2. Latar Belakang Diberlakukannya Pengawasan Terintegrasi Krisis ekonomi 1997-1998 yang dialami Indonesia mengharuskan pemerintah melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis.

Sehubungan dengan hal tersebut, muncul pemikiran tentang perlunya suatu model pengawasan yang berfungsi mengawasi segala macam kegiatan keuangan. Setiap model pengawasan memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Lembaga pengawasan tersebut harus memiliki ketahanan dalam menghadapi masa krisis, memiliki tingkat efisiensi, dan efektivitas tinggi yang tercermin dalam biaya dan adanya kejelasan pembagian tanggung jawab dan fungsi serta memiliki persepsi yang baik di mata publik.3.

Sistem Pengawasan Industri Keuangan di Negara-Negara Lain Secara teoritis, terdapat dua aliran dalam hal pengawasan lembaga keuangan. Di satu pihak terdapat aliran yang mengatakan bahwa pengawasan industri keuangan sebaiknya dilakukan oleh satu institusi.

Di pihak lain ada aliran yang berpendapat pengawasan industri keuangan lebih tepat apabila dilakukan beberapa lembaga. Di Inggris, misalnya, industri keuangannya diawasi oleh Financial Supervisory Authority (FSA), sedangkan di Amerika Serikat industri keuangan diawasi oleh beberapa institusi. SEC ( Securities and Exchange Comission ), misalnya, mengawasi pasar modal sedangkan industri perbankan diawasi oleh Federal Reserve (The Fed), FDIC ( Federal Deposit Insurance Corporation ), dan OCC ( Office of The Comptroller of The Currency ).

Alasan utama yang melatarbelakangi kedua aliran ini adalah kesesuaian dengan sistem perbankan yang dianut oleh negara tersebut. Juga, seberapa dalam konvergensi diantara lembaga-lembaga keuangan. Dari sudut sistem, terdapat dua sistem perbankan yang berlaku yaitu Commercial banking system dan universal banking system,

  • Commercial banking, seperti yang berlaku di Indonesia dan di Amerika Serikat yaitu bank dilarang melakukan kegiatan usaha keuangan non-bank seperti asuransi.
  • Hal ini berbeda dengan universal banking, dianut oleh antara lain negara-negara Eropa dan Jepang yang membolehkan bank melakukan kegiatan usaha keuangan non-bank seperti bank investasi dan asuransi.

Sebuah survei yang dilakukan oleh Central Banking Publication (1999) menunjukkan bahwa dari 123 negara yang diteliti, tiga perempatnya memberikan kewenangan pengawasan industri perbankan kepada bank sentral. Hal ini lebih menonjol di negara-negara sedang berkembang.

  • Husus untuk negara berkembang alasannya adalah masalah sumber daya.
  • Bank sentral dianggap memadai dalam hal sumber daya (SDM dan dana).
  • Dari kaca mata politik, dicabutnya kewenangan pengawasan dari bank sentral sejalan dengan munculnya kecenderungan pemberian independensi kepada bank sentral.
  • Ada kekhawatiran bahwa dengan independennya bank sentral maka apabila bank sentral juga memiliki wewenang mengawasi bank maka bank sentral tersebut akan memiliki kewenangan sangat besar.

Bank of England, misalnya, pada tahun 1997 mendapatkan status independen dan dua minggu kemudian kewenangan untuk pengawasan sektor perbankan diambil alih dari bank sentral tersebut.4. Satgas Waspada Investasi Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-208/BL/2007 yang ditetapkan pada 20 Juni 2007, yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-124/BL/2012 yang ditetapkan pada 19 Maret 2012.

  1. Regulator: OJK, BI, Bappebti, Kementerian Perdagangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Koperasi dan UKM;
  2. Penegak Hukum: Polri, Kejaksaan Agung;
  3. Pendukung: Kementerian Komunikasi dan Informasi, PPATK.

a. Menginventarisasi kasus-kasus investasi ilegal; b. Menganalisis kasus-kasus; c. Menghentikan atau menghambat maraknya kasus investasi bodong; d. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat; e. Meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait; f.

  1. Melakukan pemeriksaan secara bersama atas kasus investasi ilegal.
  2. Ontak Satgas Waspada Investasi Telp: (021) 385 7821 ext 20610 Fax: (021) 345 3591 5.
  3. Alamat dan Call Centre OJK Konsumen atau masyarakat dapat menyampaikan permintaan informasi atau pengaduan kepada OJK melalui: a.
  4. Surat Tertulis Surat ditujukan kepada: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan u.p.

Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Menara Radius Prawiro, Lantai 2 Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jl. MH. Thamrin No.2
 Jakarta Pusat 10350 b. Telepon (Call Center OJK) Telepon: (kode area) 157 ​​​ Contoh: kode area Jayapura (0967), jadi telp.

  • 0967) 157 Jam operasional: Senin – Jumat pkl.09.00 – 12.00 WIB dan pkl.13.00 – 16.00 WIB (kecuali hari libur) c.
  • Email Alamat email: [email protected] d.
  • Website Pengaduan Konsumen Online Konsumen atau masyarakat dapat mengisi form elektronik dalam website pengaduan konsumen online dengan alamat: http://konsumen.ojk.go.id Sampai dengan 31 Desember 2013, sesuai dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK hanya menangani permintaan informasi dan pengaduan konsumen dan masyarakat yang berkaitan dengan sektor pasar modal dan sektor keuangan non-bank.

Untuk sektor perbankan, masih ditangani oleh Bank.6. OJK Bisa Menyidik OJK berwenang melakukan penyelidikan hingga penyidikan terhadap kasus-kasus lembaga keuangan yang merugikan konsumen. Sesuai peraturan yang ada, penyidik di Indonesia hanya ada dari dua elemen yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Kepolisian.

Apa wewenang Otoritas Jasa Keuangan?

Tugas dan Wewenang OJK – Tugas Otoritas Jasa Keuangan salah satunya untuk menjalankan sistem pengaturan serta pengawasan yang terintegrasi pada semua kegiatan yang ada di sektor jasa keuangan. Tugas utama Otoritas Jasa Keuangan adalah mengawasi dan mengatur kegiatan yang ada di sektor perbankan, pasar modal, lembaga keuangan non-perbankan seperti asuransi, dana pensiun, dan jasa lembaga jasa keuangan lain.

Memberi izin untuk seluruh kegiatan yang terjadi dalam sebuah bank seperti pendirian bank, pembukaan kantor bank, hingga pencabutan izin usaha bank. Mengatur kegiatan bank yang berkaitan dengan sumber dana, pendanaan, produk hibridasi, serta kegiatan di bidang jasa. Mengatur dan mengawasi tata kelola bank sampai pemeriksaan bank. Membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan sektor jasa keuangan. Membuat dan menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur hingga mengelola dan mengatur kekayaan serta kebutuhan. Membuat kebijakan operasional pengawasan pada kegiatan layanan keuangan pada sektor non-perbankan. Mengawasi implementasi tugas pengawasan Kepala Eksekutif lembaga keuangan.

Intinya, wewenang Otoritas Jasa Keuangan sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Semua yang berkaitan dengan kegiatan dalam sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk mengawasi, mengatur, serta membuat keputusan yang dianggap perlu.

  • Hal ini sangat penting bagi sektor keuangan Negara agar tidak ada hal yang menyimpang dan merugikan.
  • Bagi Anda yang ingin melakukan transaksi di berbagai platform, pastikan platform tersebut sudah diawasi Otoritas Jasa Keuangan agar transaksi aman dan nyaman.
  • Referensi: Cahya Dicky Pratama.19/11/2020, 13:25 WIB.

OJK: Tujuan Pembentukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenangnya. Kompas.com: : Mengenal Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Apa itu Otoritas Jasa Keuangan?

Apakah Wewenang Yang Dimiliki Otoritas Jasa Keuangan Bicara keuangan publik tentu tak lepas dari peran pemerintah yang mengatur dan mengawasi kegiatan usaha dari lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Tak bisa dipungkiri bahwa keuangan publik sangatlah penting dalam perekonomian. Sebab, keuangan publik mencerminkan adanya perputaran dana yang begitu besar untuk berbagai kepentingan, mulai dari pembangunan, pengembangan bisnis, hingga investasi.

  • Mengelola keuangan publik tidaklah mudah.
  • Selain berisiko penyimpangan dan kecurangan, juga penyalahgunaan wewenang.
  • Oleh sebab itu, perlu adanya lembaga berbadan hukum yang secara legal memiliki kewenangan untuk mengawasi pengelolaan keuangan publik tersebut, termasuk peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukumnya.

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam penetapan dan pelaksanaan di bidang moneter, lebih berfokus pada menjaga stabilitas sistem keuangan. Meski selain itu, Bank Indonesia juga mengatur industri perbankan secara makro melalui peraturan dan surat edaran Bank Indonesia, serta dan Undang-Undang yang berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap stabilitas moneter. Apakah Wewenang Yang Dimiliki Otoritas Jasa Keuangan Apa itu Otoritas Jasa Keuangan? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki berkenaan dengan seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Sebagai lembaga independen, OJK bebas dari intervensi dan campur tangan pihak lain.

Lembaga ini memiliki keleluasaan dalam menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski lembaga independen, OJK legal secara hukum karena dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2011 yang secara khusus mengatur tentang Otoritas Jasa Keuangan. Adanya payung hukum tersendiri, pelaksanaan tugas dan wewenang OJK tidak akan bertabrakan atau bertentangan dengan Bank Indonesia, tetapi justru saling bersinergi.

OJK dijalankan oleh Dewan Komisioner, yaitu pimpinan tertinggi yang sifatnya kolektif dan kolegial. Dewan Komisioner beranggotakan 9 (sembilan) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Keppres). Adapun susunan Dewan Komisioner OJK terdiri dari:

  • Seorang Ketua yang sekaligus merangkap sebagai anggota.
  • Seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik yang sekaligus merangkap anggota.
  • Seorang Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan yang merangkap sebagai anggota.
  • Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal yang merangkap sebagai anggota.
  • Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang sekaligus merangkap sebagai anggota.
  • Seorang Ketua Dewan Audit merangkap sebagai anggota.
  • Seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen.
  • Seorang anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.
  • Seorang anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I di Kementerian Keuangan.
You might be interested:  Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak?

OJK bertanggung jawab mengatur, mengawasi, memeriksa, dan bahkan menyelidiki seluruh kegiatan di sektor atau industri jasa keuangan, sehingga mencakup perbankan dan non-perbankan. Perbankan yang di bawah naungan OJK mencakup seluruh bank baik konvensional maupun syariah. Sejarah dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan Industri jasa keuangan dari tahun ke tahun semakin berkembang pesat. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang hadir di tengah-tengah masyarakat dan bersaing untuk memberikan layanan terkait dengan keuangan.

Tak heran jika persaingan di sektor jasa keuangan semakin ketat, karena para pemain baru harus bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan baik plat merah maupun swasta yang lebih dulu eksis dan telah melayani masyarakat bertahun-tahun, sehingga telah teruji kinerja dan akuntabilitasnya. Meski industri jasa keuangan termasuk perbankan berkembang, namun Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas tertinggi di bidang moneter tidak bertugas dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi kegiatan usaha dari masing-masing lembaga keuangan baik bank maupun non-bank.

Tugas utama dari Bank Indonesia adalah mencapai dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Artinya, Bank Indonesia mengatur perbankan dalam lingkup makro. Lantas, siapa yang bertugas mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan baik bank maupun non-bank secara mikro? Untuk pengawasan perbankan menjadi kewenangan Bank Indonesia, sedangkan industri keuangan non-bank dan pasar modal di bawah kendali Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Namun seiring dengan berkembangnya industri jasa keuangan, dibutuhkan pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat agar risiko fraud atau penyimpangan dapat diminimalisir. Sebab itu, dibutuhkan suatu lembaga independen yang memiliki power untuk mengatur industri jasa keuangan baik bank maupun non-bank.

Dari sinilah kemudian dibentuk lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang No.21 Tahun 2011 sebagai payung hukum OJK disahkan pada 16 Juli 2012 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sejak UU tersebut disahkan, presiden langsung menetapkan Dewan Komisioner yang beranggotakan 9 (sembilan) orang sebagai jajaran pimpinan OJK.

OJK yang membawahi seluruh sektor jasa keuangan, tentu kinerjanya belum cukup efektif jika hanya mengandalkan Dewan Komisioner saja. Sebab hadirnya OJK berimbas pada perubahan pembagian kewenangan dan kebijakan antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan OJK sendiri. Maka dari itu diperlukan tim transisi yang membantu Dewan Komisioner melaksanakan tugas-tugas OJK.

Pada 15 Agustus 2012 dibentuklah Tim Transisi OJK Tahap I, yang bertugas membantu tugas Dewan Komisioner OJK selama masa transisi. Tim Transisi OJK yang dibentuk beroperasi secara efektif pada 31 Desember 2012 dengan cakupan tugas mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank.

  1. Agar kinerjanya lebih efektif, pada 18 Maret 2013 dibentuk Tim Transisi OJK Tahap II yang membantu tugas Dewan Komisioner dalam menjalankan pengalihan fungsi, tugas, serta wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia.
  2. Pada akhir tahun 2013 akhirnya pengawasan perbankan sepenuhnya beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

Peralihan ini sekaligus menandakan bahwa OJK telah beroperasional secara penuh. Bahkan pada 1 Januari 2015, OJK melakukan perluasan fungsi pengawasan industri keuangan non-bank dengan memulai pengaturan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Tujuan pembentukan OJK Pembentukan OJK sebagai lembaga independen yang memiliki power tentu memiliki tujuan. Tujuan pembentukan OJK termaktub dalam Pasal 4 UU No.21 Tahun 2011. Pada pasal tersebut, setidaknya terdapat 3 (tiga) tujuan dari OJK, yakni:

  1. Agar seluruh kegiatan usaha dalam lingkup sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara lengkap, adil, transparan, dan akuntabel. Pada tujuan ini, OJK diharapkan mampu bekerja secara profesional dalam meningkatkan kualitas jasa keuangan.
  2. Mewujudkan sistem keuangan yang berkembang secara berkelanjutan dan stabil.
  3. Agar kegiatan usaha dalam lingkup sektor jasa keuangan dapat mendukung kebutuhan serta melindungi kepentingan seluruh konsumen pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dengan dibentuknya OJK, harapannya lembaga ini mampu mendukung sektor jasa keuangan yang memiliki daya saing ekonomi. Tak hanya itu, OJK juga dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan dalam skala nasional, baik mencakup sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif dari globalisasi.

  • Pembentukan OJK dan penyusunan struktur organisasinya berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang memuat independensi, akutabilitas, pertanggungjawaban, persetujuan, dan kewajaran atau keadilan.
  • Tugas dan wewenang OJK Otoritas Jasa Keuangan dibentuk bukan tanpa tugas dan wewenang.
  • Secara garis besar, lembaga independen ini memiliki tugas mengerjakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan yang terdapat pada sektor jasa keuangan.

Dalam Pasal 6 UU No.21 Tahun 2011, OJK memiliki tugas utama melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

  • Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
  • Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
  • Kegiatan keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Lantas, apa wewenang OJK terkait dengan tugas-tugasnya dalam fungsi pengaturan dan pengawasan seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan baik bank maupun non-bank? Wewenang OJK berkenaan dengan fungsi tugas-tugasnya tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga.

Terkait dengan tugas pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan bank, OJK memiliki wewenang sebagai berikut:

  • Pemberian izin pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, akuisisi, dan pencabutan izin usaha bank.
  • Pengaturan kegiatan usaha bank yang mencakup sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
  • Pengawasan rasio keuangan yang menunjukkan tingkat kinerja dan kesehatan bank secara finansial yang mencakup likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank, laporan bank terkait kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit, dan standar akuntansi bank.
  • Pengaturan dan pengawasan terhadap aspek kehati-hatian bank berkenaan dengan manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal uang dan anti pencucian uang, pinjaman keuangan terorisme dan pinjaman perbankan, serta pemeriksaan bank.

Terkait dengan tugas pengaturan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank, wewenang OJK mencakup:

  • Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
  • Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
  • Menetapkan kebijakan berkenaan dengan tata cara penetapan tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.
  • Menetapkan peraturan tentang tata cara penetapan penyelenggaraan statuter pada lembaga jasa keuangan. Statuter di sini dimaksudkan sebagai pengelola statuter yang artinya adalah orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan oleh OJK untuk melaksanakan kewenangan OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, mengelola, mengatur, dan menatausahakan kekayaan dan kebutuhan.
  • Menetapkan peraturan tentang tata cara pemberlakuan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Terkait dengan tugas pengawasan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank, wewenang OJK meliputi:

  • Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan layanan keuangan.
  • Mengawasi implementasi tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.
  • Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga keuangan, perlindungan, dan atau penunjang kegiatan.
  • Meminta bantuan kepada lembaga keuangan atau pihak tertentu.
  • Melakukan penunjukan pengelola statuter.
  • Menetapkan penggunaan pengelola statuter.
  • Menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan penolakan terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
  • Menerima dan mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektivitas persetujuan pendaftaran, surat tanda pendaftaran, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Setelah pengalihan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK, maka Bank Indonesia tidak lagi berkepentingan dengan segala bentuk perizinan pendirian bank atau lembaga jasa keuangan non-bank baru, termasuk pengaduan terkait dengan layanan konsumen dan tindak kecurangan (fraud) yang terjadi di sektor jasa keuangan.

  • Untung & Rugi Mengurangi Jam Kerja
  • Pentingnya Peran Entrepreneur
  • Industri yang Mampu Bertahan dalam Resesi
  • Apa Itu Gig Worker? Ternyata Tak Sama Dengan Freelancer

Demikianlah artikel tentang tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan (OJK), semoga bermanfaat bagi Anda semua.

Apakah wewenang Otoritas Jasa Keuangan sudah diatur dalam Undang-Undang?

Tugas dan Wewenang OJK – Tugas Otoritas Jasa Keuangan salah satunya untuk menjalankan sistem pengaturan serta pengawasan yang terintegrasi pada semua kegiatan yang ada di sektor jasa keuangan. Tugas utama Otoritas Jasa Keuangan adalah mengawasi dan mengatur kegiatan yang ada di sektor perbankan, pasar modal, lembaga keuangan non-perbankan seperti asuransi, dana pensiun, dan jasa lembaga jasa keuangan lain.

Memberi izin untuk seluruh kegiatan yang terjadi dalam sebuah bank seperti pendirian bank, pembukaan kantor bank, hingga pencabutan izin usaha bank. Mengatur kegiatan bank yang berkaitan dengan sumber dana, pendanaan, produk hibridasi, serta kegiatan di bidang jasa. Mengatur dan mengawasi tata kelola bank sampai pemeriksaan bank. Membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan sektor jasa keuangan. Membuat dan menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur hingga mengelola dan mengatur kekayaan serta kebutuhan. Membuat kebijakan operasional pengawasan pada kegiatan layanan keuangan pada sektor non-perbankan. Mengawasi implementasi tugas pengawasan Kepala Eksekutif lembaga keuangan.

Intinya, wewenang Otoritas Jasa Keuangan sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Semua yang berkaitan dengan kegiatan dalam sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk mengawasi, mengatur, serta membuat keputusan yang dianggap perlu.

  1. Hal ini sangat penting bagi sektor keuangan Negara agar tidak ada hal yang menyimpang dan merugikan.
  2. Bagi Anda yang ingin melakukan transaksi di berbagai platform, pastikan platform tersebut sudah diawasi Otoritas Jasa Keuangan agar transaksi aman dan nyaman.
  3. Referensi: Cahya Dicky Pratama.19/11/2020, 13:25 WIB.

OJK: Tujuan Pembentukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenangnya. Kompas.com: : Mengenal Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Apa tugas dan wewenang organisasi jasa keuangan?

2. Wewenang OJK – Tugas dan wewenang OJK telah terbagi menjadi 3 bagian yang cukup penting diantaranya:  Wewenang OJK dalam menjalankan tugas untuk pengawasan hingga pengaturan terhadap lembaga jasa keuangan yang ada di dalam sektor perbankan. Adanya orang yang dijalankan tersebut terdiri dari: 1.

Pengaturan dalam pengawasan yang berhubungan dengan kelembagaan bank dan terdiri atas perizinan pada sebuah pendirian bank hingga kegiatan usaha bank yang dijalankan 2. Pengaturan dalam pengawasan yang berhubungan dengan berbagai macam aspek kehati-hatian dari bank berupa pemeriksaan bank, tata kelola bank, manajemen risiko hingga prinsip untuk melakukan pengenalan terhadap nasabah dan nantinya mampu mencegah terjadinya tindak pencucian uang 3.

Pengaturan serta pengawasan pada kesehatan bank yang meliputi adanya laporan bank yang sudah terhubung dengan kesehatan hingga kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit hingga standar akuntansi bank.  Tugas dan wewenang OJK untuk menjalankan tugas dalam pengaturan lembaga bank dan non bank. Adapun untuk wewenang secara resmi dari otoritas Jasa keuangan terdiri dari: 1. Penetapan aturan dalam pelaksanaan undang-undang RI yang dituangkan di dalam Nomor 21 Tahun 2011 tentang lembaga otoritas Jasa keuangan 2.

Memberlakukan adanya peraturan terkait tata cara untuk membuat penetapan dalam pengelolaan statuter pada lembaga jasa keuangan 3. Melakukan pengambilan keputusan terhadap peraturan pengawasan yang ada di sektor jasa keuangan 4. Memberikan kepastian terhadap peraturan yang berhubungan dengan tata cara penetapan perintah secara tertulis pada lembaga Jasa keuangan hingga pihak-pihak tertentu 5.

Memberlakukan adanya peraturan yang berhubungan dengan tata cara pengenaan sanksi yang dapat disesuaikan dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan pada sektor jasa keuangan 6. Membuat ketetapan tentang peraturan perundang-undangan yang ada pada sektor keuangan.