Bagaimana Peran Masyarakat Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Suatu Negara?

Bagaimana Peran Masyarakat Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Suatu Negara
Sebagai masyarakat, kita harus pro aktif dalam membantu agar stabilitas sistem keuangan negara kita aman. Caranya adalah bijak dalam melakukan kredit, misalnya pada penggunaan kartu kredit dan KPR rumah. Hal ini karena semua catatan transaksi kredit tersebut langsung terintegrasi dengan BI.

Jika pembayaran kartu kredit lancar, KPR juga lancar berarti stabilitas sistem keuangan kita akan stabil. Jika semua masyarakat melakukan yang sama terhadap sistem keuangan mereka, maka SSK negara kita akan aman. – Sebagai masyarakat, kita harus pro aktif dalam membantu agar stabilitas sistem keuangan negara kita aman.

Caranya adalah bijak dalam melakukan kredit, misalnya pada penggunaan kartu kredit dan KPR rumah. Hal ini karena semua catatan transaksi kredit tersebut langsung terintegrasi dengan BI. Jika pembayaran kartu kredit lancar, KPR juga lancar berarti stabilitas sistem keuangan kita akan stabil.

Bagaimana peran masyarakat dalam menjaga stabilitas sistem keuangan suatu?

bagaimana peran masyarakat dalam menjaga stabilitas sistem keuangan suatu negara​

Jawaban: Peran masyarakat dalam menjaga stabilitas sistem keuangan suatu negara​ yaitu melalui kredit dan juga pinjaman terhadap bank yang dilakukan oleh masyarakat. Penjelasan: Bank Indonesia memiliki tugas menjaga kestabilan ekonomi, namun peran masyarakat juga penting dalam menjaga kestabilan tersebut, misalnya melalui kredit yang dilakukannya terhadap perbankan, jika kredit tersebut macet, tentu akan berdampak pada bank, sedangkan bank dapat mengendalikan perekonomian salah satunya yaitu melalui suku bunga bank.Pelajari lebih lanjut materi tentang peran BI dalam mengatur jumlah uang beredar di masyarakat #BelajarBersamaBrainly

: bagaimana peran masyarakat dalam menjaga stabilitas sistem keuangan suatu negara​

Bagaimana menjaga stabilitas sistem keuangan agar tetap stabil?

Page 2 – Pendahuluan : Sejarah mencatat pada tahun 1997 menjadi sejarah yang tak akan pernah terlupakan bagi Negara Negara di kawasan asia tenggara terutama di Indonesia krisis keuangan atau di Indonesia disebut sebagai krisis membuat Negara di kawasan asia tenggara utamanya di Indonesia menjadi lumpuh.

Puncaknya pada tahun 1998 negara Indonesia benar-benar di puncak krisis keuangan, dimana keadaan pada waktu itu sangat tragis dan ” chaos ” terjadi dimana-mana. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar, dan juga tidak stabilnya politik di Indonesia menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis keuangan ini.

Dengan melemahnya nilai rupiah terhadap dolar menjadikan hutang luar negeri menjadi kian berat, inflasi tak terkendali dan juga aksi penukaran mata uang dolar terhadap rupiah menjadi keuangan di Indonesia semakin berat. Ditambah dengan suasana politik di Indonesia yang tidak stabil menjadikan banyaknya investor dan juga pengusaha enggan menanamkan investasinya di Indonesia.

  1. Dan hal tersebut akan menjadi periode yang akan selalu diingat Negara ini.
  2. Sebenarnya krisis tersebut dapat ditarik benang merahnya yakni, karena adanya dampak keuangan yang terjadi di Thailand pada juli tahun 1997 di Thailand yang mempengaruhi nilai mata uang, harga saham, dan harga asset lainnya yang itu juga merembet ke Negara-negara lain salah satunya di Indonesia.

Yang kedua, karena situasi politik, dan lemahnya perokonomian di Indonesia, besarnya hutang luar negeri, besarnya inflasi menyebabkan terjadinya krisis keuangan di Indonesia tidak dapat dihindari. Oleh karena itu keuangan yang kuat dan juga stabilitas keuangan yang baik akan menghindari negeri ini dari krisis keuangan jilid 2.

  1. Pentingnya Menjaga Stabilitas Keuangan : Pentinganya menjaga stabilitas sistem keuangan sudah tidak bisa dipandang sebelah mata, pengalaman pada tahun 1997-1998 membuat kita menegerti akan pentingnya menjaga stabilitas keuangan.
  2. Definisi stabilitas keuangan itu sendiri adalah Sistem keuangan yang stabil dan sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran secara baik.Dan juga Sistem keuangan yang stabil mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan (shock) yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor riil dan sistem keuangan (Source:Bank Indonesia).

Sistem keuangan memegang peranan yang penting untuk menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan dana. Jika sistem keuangan ini tidak stabil maka secara tidak langsung juga akan menghambat pertumbuhan ekonomi suatu Negara, jika itu terjadi maka dampak yang akan terjadi adalah akan terjadinya krisis keuangan yang pernah terjadi sebelumnya.

  • Terdapat tiga alasan utama mengapa Stabilitas Sistem Keuangan itu penting.
  • Pertama, sistem keuangan yang stabil akan menciptakan kepercayaan dan lingkungan yang mendukung bagi nasabah penyimpan dan investor untuk menanamkan dananya pada lembaga keuangan, termasuk menjamin kepentingan masyarakat terutama nasabah kecil.

Kedua, sistem keuangan yang stabil akan mendorong intermediasi keuangan yang efisien sehingga pada akhirnya dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, kestabilan sistem keuangan akan mendorong beroperasinya pasar dan memperbaiki alokasi sumberdaya dalam perekonomian.

(Source: Kajian Stabilitas Keuangan Bank Indonesia Juni 2003). Jika seandainya hal ini tidak dilakukan maka dampak yang akan timbul adalah seperti ketidak percayaan public terhadap sistem keuagan, dan juga apabila terjadi krisis yang bersifat sistemik maka akan membuat biaya untuk penyelamatan akan sangat tinggi.

Menjaga Agar Sistem Keuangan Tetap Stabil : Jika berbicara menegenai menjaga agar sistem keuangan tetap stabil, maka peranan Bank sentral dalam hal ini Bank Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga sistem keuangan agar tetap stabil.

  • Salah satu yang harus dilakukan adalah menjaga stabilitas nilai rupiah dan juga melaksanakan kebijakan moneter.
  • Guna mendukung terwujudnya perekonomian nasional dan juga sistem keuangan yang semakin maju dan juga semakin kompetitif kebijakan moneter dititikberatkan untuk memelihara stabilitas nilai rupiah.

Untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien diperlukan sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian hal itu sesuai dengan semangat pembuat Undang-Undang ketika mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan juga perubahannya Undang-Undang 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia

  1. Atas kosekuensi dari lembaga yang menjaga ke stabilan sistem keuangan maka Bank Indonesia selaku bank sentral mempunyai tugas:
  2. a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
  3. b) Menjaga kelancaran sistem pembayaran.

c) Mengatur dan mengawasi bank. (Source: M.Djumhana; Hukum Perbankan di Indonesia) Dalam hal mengatur dan mengawasi bank, hal ini sudah di ambil alih Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan adanya OJK ini sebenarnya akan membantu Bank Indonesia itu sendiri selaku Bank Sentral untuk dapat menjaga ke stabilan sistem keuangan di Negara Indonesia.

Hal itu sesuai dengan Visi, dan Misi Bank Indonesia selaku Bank sentral yakni; Visi bank Indonesia adalah menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

Sedangkan misi Bank Indonesia sendiri adalah memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan. Dalam hal menetapkan sasaran moneterdengan memperhatikansasaran laju inflasi, sasaran laju inflasi ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam menetapkan sasaran laju inflasi, pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Jika berbicara tentang inflasi maka hal ini tidak bisa dipandang sebelah mata, karena inflasi yang tinggi akan mengakibatkan rusaknya sistem keuangan dan juga melemahkan kinerja ekonomi. Oleh karena itu pengendalian inflasi ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah juga harus punya peran besar terhadap pengendalian inflasi di daerahnya sehingga perlu dibentuknya TPID (Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Derah).

Selain itu Bank Indonesia juga berwenang untuk melakukan operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Dalam hal menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian, hal itu sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran, sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat, dan lancar dan aman merupakan salah satu prasyarat dalam keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan moneter.

Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia diberi wewenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran melalui kewenagannya dalam menetapkan penggunaan alat pembayaran dan mengatur penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Bank Indonesia selaku bank sentral harus melaksanakan tugas tugas tersebut agar kestabilan sistem keuangan dapat terjaga dan stabil dan juga Bank Indonesia sebagai the lender of the last resort harus bisa membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menjaga kestabilan sistem keuangan itu sendiri.

Tidak hanya Bank Indonesia, Pemerintah sendiri juga harus bisa menjaga iklim politik di negeri ini tetap kondusif. selain itu mempermudah investor yang masuk, atau memperkuat iklim investasi juga akan memperkuat kondisi keuangan kita, serta membatsi impor serta mempermudah para pengekspor yang ingin mengekspor barangnya dengan kebijakan seperti memberi keringanan pajak, atau zero tax bagi eksportir lokal, atau dalam negeri sehingga akan banyak ekspor yang kita dapat, dengan begitu secara tidak langsung keuangan kita akan semakin kuat dan tetap stabil Penutup : Agar kejadian pada tahun 1997-1998 tidak terulang lagi, maka keuangan yang kuat menjadi salah satu syarat agar terhindar dari suatu krisis keuangan, selain kekuatan ekonomi atau keuangan, stabilitas atau menjaga stabilitas sistem keuangan juga menjadi hal yang penting stabilitas politik di negeri ini juga memegang peran yang tinggi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan jika berkaca pada tahun 1998.

  1. Selain itu Bank sentral dalam hal ini Bank Indonesia juga harus bisa menjaga stabilitas nilai rupiah sebagai salah satu kebijakan moneter, serta menjaga laju inflasi tetap terkendali, dan juga menjaga kelancaran sistem pembayaran.
  2. Jika hal hal tersebut dapat dilakukan secara berkesinambungan maka Stabilitas Sistem Keuangan Negeri in dapat tercaga.

Dan tragedy 1998 tidak akan terjadi kembali. : Bagaimana Menjaga Sistem Keuangan Agar Tetap Stabil

Apa peran sistem keuangan dalam suatu negara?

PENTINGNYA STABILITAS SISTEM KEUANGAN – Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Sebagai bagian dari sistem perekonomian, sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami defisit.

Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengalaman menunjukkan, sistem keuangan yang tidak stabil, terlebih lagi jika mengakibatkan terjadinya krisis, memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk upaya penyelamatannya.

Pelajaran berharga pernah dialami Indonesia ketika terjadi krisis keuangan tahun 1998, dimana pada waktu itu biaya krisis sangat signifikan. Selain itu, diperlukan waktu yang lama untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

Transmisi kebijakan moneter tidak berfungsi secara normal sehingga kebijakan moneter menjadi tidak efektif.Fungsi intermediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya akibat alokasi dana yang tidak tepat sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.Ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan yang umumnya akan diikuti dengan perilaku panik para investor untuk menarik dananya sehingga mendorong terjadinya kesulitan likuiditas.Sangat tingginya biaya penyelamatan terhadap sistem keuangan apabila terjadi krisis yang bersifat sistemik.

Atas dasar kondisi di atas, upaya untuk menghindari atau mengurangi risiko kemungkinan terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan sangatlah diperlukan, terutama untuk menghindari kerugian yang begitu besar lagi.​

Apa yang dimaksud dengan menjaga stabilitas sistem keuangan?

Stabilitas Sistem Keuangan dan Peran Bank Indonesia Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal, sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.

Stabilitas Keuangan memegang peran yang sangat penting untuk menjaga stabilitas perekonomian. Krisis global 2008/2009 mengajarkan kepada kita semua bahwa dengan semakin menguatnya keterkaitan makrofinansial ( macrofinancial-linkages ) maka sistem keuangan yang tidak berfungsi dengan baik akan menurunkan efektivitas kebijakan moneter, mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian, dan dapat berakibat pada perlambatan pertumbuhan hingga kontraksi ekonomi.

Oleh karena itu, terwujudnya stabilitas sistem keuangan merupakan tanggung jawab bersama di antara otoritas sektor keuangan, termasuk Bank Indonesia. Di sisi lain, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan terkait dengan fungsi sebagai Lender of Last Resort (LoLR), yaitu otoritas yang berwenang menyediakan likuiditas pada saat krisis.

Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Undang-Undang No.9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Peraturan Bank Indonesia No.16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial​ Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, Bank Indonesia memiliki mandat untuk melakukan pengaturan makroprudensial terhadap bank serta pengawasan makroprudensial melalui surveilans sistem keuangan dan pengawasan terhadap bank dan lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan bank bila diperlukan.

Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan Indonesia dari dampak Pandemi COVID-19 melalui sinergi dan bauran kebijakan yang tepat dan terukur, Pemerintah telah menempuh kebijakan luar biasa ( extraordinary measure ) dengan memberikan penguatan kewenangan kepada anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yaitu Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Langkah kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020.

  • Dalam kondisi pandemi COVID-19, UU ini hadir melengkapi UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) sebagai landasan hukum dalam melakukan manajemen krisis.
  • Bagi Bank Indonesia, penguatan kewenangan yang diamanatkan meliputi: (i) penanganan permasalahan bank melalui pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek/Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJP/PLJPS) untuk bank sistemik dan bank selain bank sistemik; (ii) pemberian Pinjaman Likuiditas Khusus (PLK) kepada bank sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dan tidak memenuhi persyaratan PLJP/PLJPS yang dijamin oleh Pemerintah dan diberikan berdasarkan Keputusan KSSK; (iii) pembelian Surat Utang Negara (SUN) dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, termasuk untuk tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi COVID-19; (iv) pembelian/repo SBN milik LPS untuk biaya penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dan bank selain bank sistemik; (v) mengatur kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa bagi penduduk termasuk ketentuan mengenai penyerahan, repatriasi, dan konversi devisa untuk menjaga kestabilan makroekonomi dan system keuangan; dan (vi) pemberian akses pendanaan kepada korporasi/swasta dengan cara repo SUN/SBSN yang dimiliki korporasi/swasta melalui perbankan.

UU ini menjadi landasan hukum bagi Bank Indonesia untuk memperkuat langkah dan kebijakan menjaga untuk stabilitas ekonomi dan sistem keuangan dari dampak pandemi COVID-19, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan yang bertujuan memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan risiko sistemik.

Risiko sistemik adalah potensi instabilitas akibat terjadinya gangguan yang menular ( contagion ) pada sebagian atau seluruh sistem keuangan karena interaksi dari faktor ukuran ( size ), kompleksitas usaha ( complexity ), keterkaitan antarinstitusi dan/atau pasar keuangan ( interconnectedness ), serta kecenderungan perilaku yang berlebihan dari pelaku atau institusi keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian ( procyclicality ).​ Merespons perkembangan tren perilaku finansial serta perhatian para pelaku di sektor keuangan maka Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan makroprudensial dengan inovasi di aspek digital, inklusi keuangan, dan kebijakan berwawasan lingkungan ( green central banking / green financing),

Urgensi kebijakan makroprudensial semakin mengemuka pasca Krisis Keuangan Global 2008 ketika G20 merekomendasikan perlunya kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan makroekonomi. Sejalan dengan hal itu, Bank Indonesia terus mengembangkan instrumen-instrumen kebijakan makroprudensial dan secara aktif menggunakan instrumen-instrumen tersebut sebagai bagian bauran kebijakan Bank Indonesia, bersama dengan kebijakan moneter dan sistem pembayaran.

Ebijakan makroprudensial dirumuskan dan diimplementasikan dengan fokus pada upaya mendorong intermediasi, menjaga ketahanan sistem keuangan, serta mendorong inklusi ekonomi dan keuangan. Dalam rangka proses pengambilan keputusan kebijakan makroprudensial yang kredibel maka diperlukan surveilans terhadap elemen-elemen sistem keuangan, yang mencakup sistem perbankan, industri keuangan non-bank, korporasi non-keuangan, rumah tangga, pasar keuangan dan infrastruktur pasar keuangan.

Bank Indonesia melakukan pengawasan makroprudensial melalui surveilans sistem keuangan dan pemeriksaan terhadap bank dan terhadap lembaga lainnya yang memiliki keterkaitan dengan bank jika diperlukan. Surveilans dilakukan mulai dari pemantauan perkembangan kondisi sistem keuangan hingga identifikasi, analisis, dan penilaian risiko.

  1. Dalam rangka pelaksanaan surveilans ini, Bank wajib menyediakan dan menyampaikan data dan informasi yang diperlukan, serta bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
  2. Sejak 2020, Bank Indonesia menempuh pendekatan pengawasan dengan menggunakan Dynamic Systemic Risk Surveillance (DSRS).

DSRS merupakan kerangka surveilans risiko sistemik dari dimensi keterkaitan mikrofinansial ( microfinancial linkages ) yang bersifat forward looking dan terintegrasi dengan mempertimbangkan seluruh informasi pengawasan yang dimiliki dan dapat diakses Bank Indonesia.

Apa peran penting lembaga keuangan bagi masyarakat?

Sebagai informasi, ada banyak pengertian lembaga keuangan, baik pengertian secara formal maupun menurut para ahli. Pengertian lembaga keuangan disebutkan dalam Pasal 1 UU No.14 Tahun 1967 diganti UU No.7 Tahun 1992. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa lembaga keuangan adalah suatu badan usaha atau lembaga yang aktivitasnya menarik dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan ke masyarakat.

Selain itu, ada pula pengertian menurut Kep. SK Menkeu RI No.792 Tahun 1990 yang menyebutkan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan usaha yang berada di suatu bidang keuangan yang melakukan suatu penghimpunan dana, menyalurkan ke masyarakat, dan yang paling utama memberikan biaya untuk investasi pembangunan.

Dengan demikian, lembaga keuangan adalah seluruh lembaga yang bergerak di bidang keuangan dengan aktivitas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, serta berperan penting dalam pembangunan dan investasi. Definisi Lembaga Keuangan “Lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkannya dalam bentuk aset keuangan lain, misalnya kredit, surat-surat berharga, giro, dan aktiva produktif lainnya; yang termasuk dalam lembaga keuangan adalah bank dan lembaga keuangan nonbank (financial institution).” Otoritas Jasa Keuangan “Badan di bidang keuangan yang bertugas menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat.” Kamus Besar Bahasa Indonesia Apa itu Lembaga Keuangan? Lembaga keuangan adalah lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan serta memutar arus uang dalam perekonomian.

Umumnya kegiatan operasional dari sebuah lembaga keuangan meliputi proses pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, pada prakteknya beberapa lembaga keuangan hanya menjalankan salah satu dari kegiatan operasional tersebut. Contoh proses pengumpulan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang cukup konvensional adalah penyediaan layanan penyimpanan dana (tabungan) dan contoh dari kegiatan proses penyaluran dana bisa seperti penyediaan jasa pinjaman (kredit).

Pengertian Lembaga Keuangan Menurut Para Ahli

You might be interested:  Sebutkan Sektor-Sektor Yang Ada Di Pasar Modal Indonesia?

Keraf (2001: 284)

Laporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

J.C. Denyern

Laporan adalah suatu alat komunikasi tempat penulis membuat beberapa kesimpulan atau keadaan yang telah diselidiki.

Prof. Dr. Prajudi Atmosudirjo

Laporan adalah setiap tulisan yang berisikan hasil pengolahan data dan informasi. Jenis Jenis Lembaga Keuangan Sebelum memahami fungsi lembaga keuangan, ketahui dulu jenisnya Di Indonesia, badan usaha atau lembaga yang bergerak di bidang keuangan tidak hanya perbankan. Secara umum, ada dua jenis lembaga keuangan di Indonesia.

Lembaga keuangan bank

Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang berwenang untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito lalu menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Di Indonesia, lembaga keuangan ini dibagi lagi menjadi tiga jenis: bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat (BPR).

Lembaga keuangan nonbank

Selain lembaga keuangan bank, di Indonesia juga dikenal adanya lembaga keuangan nonbank. Tugasnya adalah menyediakan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung. Contoh lembaga keuangan nonbank adalah perusahaan asuransi, perusahaan leasing, perusahaan dana pensiun, perusahaan sekuritas, hingga pegadaian.

Tempat penyimpanan uang

Fungsi bank sebagai tempat penyimpanan uang tentu sudah kamu ketahui dengan baik. Hingga saat ini, bank memang menjadi tujuan utama masyarakat untuk menyimpan dana karena terjamin keamanannya. Apalagi simpanan di bank juga dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Simpanan tersebut tidak hanya berbentuk tabungan, tetapi juga bisa berupa deposito ataupun giro.

Menyalurkan kredit/pinjaman

Tidak hanya mengumpulkan dana dari masyarakat, bank juga berfungsi menyalurkannya kepada masyarakat lain yang membutuhkan dana tersebut. Dana tersebut disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), kredit usaha, atau kredit nonagunan.

Menyediakan jasa

Salah satu tugas utama bank adalah menyediakan jasa layanan keuangan untuk memudahkan seluruh urusan masyarakat yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Layanan ini beragam jenisnya, mulai dari layanan pembayaran tagihan, penjualan saham dan valuta asing (valas), hingga pengiriman uang ke luar negeri.

Mencetak uang

Fungsi mencetak uang hanya bisa dilakukan bank sentral dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga di Indonesia yang berwenang untuk mencetak uang sah dalam bentuk mata uang rupiah yang sah digunakan untuk transaksi sehari-hari.

Menghimpun dana masyarakat

Lembaga keuangan nonbank seperti perusahaan asuransi, leasing, pasar modal, maupun koperasi berfungsi menghimpun dana masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga. Fungsi ini memungkinkan masyarakat menyimpan dana dalam bentuk nontunai yang lebih aman dan terjamin.

Memberi pinjaman/kredit

Seperti halnya lembaga keuangan bank, LKBB juga berfungsi untuk memberikan pinjaman atau kredit, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan leasing misalnya, dapat memberikan kredit kepada nasabah yang memungkinkan mereka untuk memiliki kendaraan.

Menjadi perantara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan

Lembaga keuangan nonbank juga bisa menjadi perantara di antara pemilik modal, baik di dalam maupun luar negeri, dengan pihak-pihak yang membutuhkan modal. Misalnya, perusahaan A bisa memperoleh dana dari investor luar negeri dengan cara menjual surat berharga berupa saham atau obligasi melalui pasar modal. Fungsi Lembaga Keuangan Lembaga keuangan juga memiliki peran sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Selain itu, berikut adalah fungsi dari lembaga keuangan:

  • Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan uang dan instrumen kredit.
  • Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Atau dengan kata lain, Lembaga Keuangan menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan ke pihak yang kekurangan dana.
  • Memberikan pengetahuan dan informasi, yaitu :
  • Lembaga Keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit untuk kepentingan pihak lain (nasabah).
  • Lembaga Keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabahnya.
  • Memberikan Jaminan
  • Lembaga Keuangan mampu memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut.
  • Menciptakan dan memberikan likuiditas
  • Lembaga Keuangan mampu memberikan keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu jatuh tempo.

Manfaat lembaga keuangan Baik lembaga keuangan bank maupun nonbank, keduanya memiliki peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Pengetahuan ini perlu kamu ketahui agar dapat memanfaatkannya secara maksimal. Ini dia beberapa manfaat lembaga keuangan beserta dengan keterangannya.

Manfaat likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban berupa utang jangka pendek yang ditanggung. Likuiditas juga dapat digunakan untuk mengukur keuangan atau kekayaan perusahaan. Bagi nasabah lembaga keuangan bank atau nonbank, likuiditas penting dalam menjamin ketersediaan dana yang bisa ditarik secara tunai atau dipinjam/kredit.

Pengalihan aset

Lembaga keuangan juga bermanfaat menjadi wadah untuk pengalihan aset dari pemilik modal. Sebuah lembaga keuangan akan mengalihkan aset tersebut dengan cara meminjamkan dana dari masyarakat/nasabah kepada pihak lain untuk dikelola dalam kurun waktu yang telah disepakati.

Realokasi pendapatan

Manfaat lainnya adalah menjadi wadah bagi masyarakat untuk melakukan realokasi pendapatan. Dengan begitu, dana yang disimpan di lembaga keuangan tersebut dapat digunakan sewaktu-waktu oleh nasabah.

Kemudahan transaksi

Bayangkan jika tidak ada lembaga keuangan yang tersedia dan seluruh urusan keuangan harus kamu handle sendiri? Tentu sulit dan memakan waktu, kan? Nah, salah satu manfaat penting lembaga keuangan adanya mempermudah seluruh transaksi keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Jadi, kamu bisa menghemat banyak waktu dan tenaga untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan keuangan. Atur Keuangan Jadi Mudah dengan Jurnal.id Jurnal.id merupakan perangkat lunak akuntansi berbasis cloud yang bisa digunakan untuk mengelola sistem pembukuan usaha kecil menengah (UKM).

Pemilik bisnis bisa berkonsultasi dengan akuntan profesional seputar pengelolaan maupun perencanaan keuangan, melalui aplikasi manajemen aset ini. Dengan menggunakan Jurnal.id, maka lebih menghemat waktu proses administrasi dan operasional, dengan harga yang efisien, efektif dan cepat.

3 langkah langkah apa yang dapat ditempuh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem keuangan negara?

analisislah langkah”yang dapat ditempuh bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem keuangan

Jawaban: Langkah-langkah yang dapat ditempuh bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yaitu dengan melaksanakan kebijakan moneter seperti melakukan operasi pasar terbuka, cadangan kas, kebijakan diskonto dan juga himbauan moral kepada masyarakat. Penjelasan: Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang bertugas untuk menjaga kestabilan ekonomi, Bank Indonesia mempunyai wewenang dan hak untuk melaksanakan kebijakan moneter yang sesuai dengan kondisi perekonomian agar perekonomian kembali stabil.Pelajari lebih lanjut materi tentang kebijakan pemerintah dan analisis ekonomi terapan #BelajarBersamaBrainly

: analisislah langkah”yang dapat ditempuh bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem keuangan

Bagaimana cara Bank Indonesia memelihara kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa?

JAKARTA, KOMPAS.com – Bank Indonesia (BI) meyakini nilai tukar rupiah masih berpotensi menguat meskipun pada perdagangan Kamis (7/7/2022) sempat di atas Rp 15.000 per dollar AS. Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Edi Susianto mengatakan, penguatan rupiah dapat terjadi melihat saat ini nilai tukar dollar AS sudah mencapai titik tertinggi.

Artinya, tinggal menunggu waktu hingga nilai tukar dollar AS kembali turun dari posisi saat ini dan mata uang Garuda pun dapat kembali perkasa. Mengutip laman Market Watch, pada Jumat (8/7/2022) pukul 15.07 WIB, indeks dollar AS (DXY) sudah mencapai 107,44, menguat dari posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya di 107.13.

Baca juga: IHSG dan Rupiah Kompak Ditutup Menguat di Akhir Pekan Angka tersebut telah melampaui level tertinggi indeks dollar AS dalam 20 tahun terakhir sebesar 106. “Tentunya tergantung dari sumber utamanya, tapi kami berharap bahwa level indeks dollar AS saat ini sudah berada di level tertinggi selama 20 tahun terakhir sehingga koreksi dapat sangat terbuka,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/7/2022).

  1. Endati demikian, BI tidak tinggal diam dengan melakukan berbagai upaya intervensi agar nilai tukar rupiah dapat pulih lebih cepat.
  2. Dia menyebut, BI berupaya melakukan intervensi rangkap tiga ( triple intervention ) untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
  3. Etiga intervensi tersebut yaitu intervensi di pasar spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), dan pembelian SBN di pasar sekunder.

Baca juga: BI Ungkap 2 Penyebab yang Membuat Rupiah Melemah “Terkait hal ini, kami melihat support dari perusahaan eksportir untuk turut menjaga supply-demand valas masih sangat baik, sehingga pelemahan rupiah lebih manageable,” jelasnya. Kemudian, BI juga menjaga kondisi likuiditas rupiah dalam level yang optimal.

Selain itu, posisi cadangan devisa RI masih menjadi angin segar bagi rupiah. BI melaporkan pada akhir Juni 2022 posisi cadangan devisa mencapai 136,4 miliar dollar AS, meningkat dibandingkan posisi pada akhir Mei 2022 sebesar 135,6 miliar dollar AS. Baca juga: Subsidi Energi Bisa Makin Bengkak akibat Pelemahan Rupiah Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com.

Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Kondisi apa saja yang dapat menimbulkan ketidakstabilan sistem keuangan yang tidak menguntungkan?

Sistem keuangan dapat dikatakan memasuki tahap tidak stabil pada saat sistem tersebut telah membahayakan dan menghambat kegiatan ekonomi. Secara umum dapat dikatakan bahwa ketidakstabilan sistem keuangan dapat mengakibatkan timbulnya beberapa kondisi yang tidak menguntungkan seperti: transmisi kebijakan moneter tidak berfungsi secara normal sehingga kebijakan moneter menjadi tidak efektif; fungsi intermediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya akibat alokasi dana yang tidak tepat sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi; ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan yang umumnya akan diikuti dengan perilaku panik para investor untuk menarik dananya sehingga mendorong terjadinya kesulitan likuiditas,

transmisi kebijakan moneter tidak berfungsi secara normal sehingga kebijakan moneter menjadi tidak efektif; fungsi intermediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya akibat alokasi dana yang tidak tepat sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi; ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan yang umumnya akan diikuti dengan perilaku panik para investor untuk menarik dananya sehingga mendorong terjadinya kesulitan likuiditas,

Jadi, jawaban yang tepat adalah pilihan C.

Bagaimana pemerintah menjaga stabilitas harga dan kebijakan moneter?

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Melalui kebijakan moneter, stabilitas harga dapat dijaga dengan mengupayakan agar jumlah uang yang beredar di masyarakat juga stabil.Kondisi ekonomi yang baik akan ditandai dengan tingkat harga barang yang stabil.

  • Harga barang terjangkau oleh masyarakat sehingga daya beli masyarakat meningkat.
  • Ada dua cara yang dapat dilakukan.
  • Ebijakan ini dapat diterapkan dengan cara sebagai berikut.
  • Politik diskonto (pengaturantingkat suku bunga).
  • Politik pasar terbuka (pembelian/penjualansurat-surat perharga, contohnya saham dan obligasi).

Politik cash ratio (cadangan kas). Politik kredit selektif. – Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Melalui kebijakan moneter, stabilitas harga dapat dijaga dengan mengupayakan agar jumlah uang yang beredar di masyarakat juga stabil.

Politik diskonto (pengaturan tingkat suku bunga). Politik pasar terbuka (pembelian/penjualan surat-surat perharga, contohnya saham dan obligasi). Politik cash ratio (cadangan kas). Politik kredit selektif.

2 lembaga apa saja yang berperan dalam menjaga stabilitas keuangan?

Kerjasama dan koordinasi antar otoritas sistem keuangan dilakukan baik secara bilateral maupun trilateral, dalam rangka melakukan harmonisasi kebijakan, pertukaran data dan/atau informasi, serta kepentingan koordinasi lainnya. Sebagaimana amanat Pasal 10 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Pasal 65 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Bank Indonesia menempatkan masing-masing satu orang ADG sebagai Anggota Dewan Komisioner (ADK) Ex-Officio di OJK dan LPS.

  1. Peran strategis ADG Bank Indonesia sebagai Ex-Officio di kedua lembaga ini turut mendukung pelaksanaan koordinasi, kerjasama, dan harmonisasi kebijakan antara Bank Indonesia dan lembaga penugasan.
  2. Selain penempatan ADK Ex-officio, kerja sama dan koordinasi antar otoritas tersebut dilakukan mulai dari level pimpinan lembaga hingga level teknis.

Koordinasi BI-OJK dijalankan dalam kerangka Forum Koordinasi Makroprudensial – Mikroprudensial (FKMM), sedangkan kerjasama dan koordinasi BI dan LPS dilakukan dalam kerangka penjaminan dan resolusi bank. Koordinasi ini dipayungi oleh suatu Keputusan Bersama atau Nota Kesepahaman antar lembaga serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan.

Selanjutnya untuk menjembatani kegiatan kerja sama dan koordinasi termasuk pertukaran data bilateral maupun trilateral antara BI dengan OJK dan LPS, dibentuklah Focal Point. Dalam ruang lingkup yang lebih luas, Bank Indonesia juga menjalin kerja sama dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang akan disampaikan lebih detil pada Protokol Manajemen Krisis.

​ ​Merespons pengalaman krisis keuangan global tahun 2008, G20 mendeklarasikan komitmen untuk melakukan langkah reformasi sektor keuangan global dengan tujuan memperkuat stabilitas sistem keuangan dan mengurangi peluang serta dampak terjadinya krisis di masa mendatang.

Inisiasi reformasi sektor keuangan global menjadi tonggak sejarah baru bagi penguatan koordinasi antar otoritas global melalui pembentukan Financial Stability Board (FSB) yang dimandatkan G20 untuk mengawal implementasi reformasi dimaksud. Disadari bahwa peran reformasi keuangan global dan koordinasi antar otoritas bagi penguatan resiliensi sistem keuangan domestik sangat penting.

Oleh karena itu, Bank Indonesia ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai fora internasional yang strategis di bidang SSK, diantaranya FSB dan Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).

Apa saja faktor faktor yang berpengaruh besar terhadap sistem kestabilan keuangan dan perbankan di suatu negara?

Dimana menurut BI stabilitas institusi keuangan berfokus pada stabilitas perbankan, stabilitas perbankan sendiri dapat dipengaruhi dari tiga faktor, yakni faktor tekanan, intermediasi dan efisiensi.

Menurut pendapat anda apakah rakyat turut berperan dalam hal pemasukan keuangan negara?

Menurut pendapat anda, apakah rakyat turut berperan dalam hal pemasukan keuangan negara? Tentu dalam penyetoran wajib pajak. Rakyat sangat berperan dalam pemasukan keuangan negara.Sebagai contoh menjadi Tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu bentuk pemasukan keuangan negara dalam bentuk devisa. : Menurut pendapat anda, apakah rakyat turut berperan dalam hal pemasukan keuangan negara?

Jelaskan siapa yang bertanggung jawab terhadap keuangan negara?

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA

UMUM

Dasar Pemikiran

Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.

  • Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.
  • Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Hal-hal lain mengenai keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang. Selama ini dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara masih digunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang berlaku berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indische Comptabiliteitswet yang lebih dikenal dengan nama ICW Stbl.1925 No.448 selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6, 1955 Nomor 49, dan terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968, yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku pada tahun 1867, Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl.1927 No.419 jo.

  1. Stbl.1936 No.445 dan Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Stbl.1933 No.381.
  2. Sementara itu, dalam pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara digunakan Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer (IAR) Stbl.1933 No.320.
  3. Peraturan perundang- undangan tersebut tidak dapat mengakomodasikan berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Oleh karena itu, meskipun berbagai ketentuan tersebut secara formal masih tetap berlaku, secara materiil sebagian dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud tidak lagi dilaksanakan. Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Dalam upaya menghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan (sustainable) sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan suatu undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara.

Upaya untuk menyusun undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara telah dirintis sejak awal berdirinya negara Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian Undang-undang tentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Hal-hal Baru dan/atau Perubahan Mendasar dalam Ketentuan Pengelolaan Keuangan Negara yang Diatur dalam Undang-undang ini

Hal-hal baru dan/atau perubahan mendasar dalam ketentuan keuangan negara yang diatur dalam undang-undang ini meliputi pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, pendelegasian kekuasaan Presiden kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga, susunan APBN dan APBD, ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah dan pemerintah/lembaga asing, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dengan perusahaan negara, perusahaan daerah dan perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat, serta penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD.

You might be interested:  Bagaimana Karakteristik Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dalam Perusahaan?

Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

  1. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
  2. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban.

Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

  • akuntabilitas berorientasi pada hasil;
  • profesionalitas;
  • proporsionalitas;
  • keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;
  • pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab VI Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di dalam Undang-undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan Undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian kekuasaan Presiden tersebut diserahkan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah.

Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD

Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD dalam undang-undang ini meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sehubungan dengan itu, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa belanja negara/belanja daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD.

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses penganggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Mengingat bahwa sistem anggaran berbasis prestasi kerja/hasil memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah, perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran dengan memperkenalkan sistem penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah.

Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga/perangkat daerah tersebut dapat terpenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga/perangkat daerah yang bersangkutan.

  1. Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik, perlu pula dilakukan perubahan klasifikasi anggaran agar sesuai dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional.
  2. Perubahan dalam pengelompokan transaksi pemerintah tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, memberikan gambaran yang objektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah, menjaga konsistensi dengan standar akuntansi sektor publik, serta memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah.

Selama ini anggaran belanja pemerintah dikelompokkan atas anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Pengelompokan dalam anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang semula bertujuan untuk memberikan penekanan pada arti pentingnya pembangunan dalam pelaksanaannya telah menimbulkan peluang terjadinya duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran.

  1. Sementara itu, penuangan rencana pembangunan dalam suatu dokumen perencanaan nasional lima tahunan yang ditetapkan dengan undang-undang dirasakan tidak realistis dan semakin tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam era globalisasi.
  2. Perkembangan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework) sebagaimana dilaksanakan di kebanyakan negara maju.

Walaupun anggaran dapat disusun dengan baik, jika proses penetapannya terlambat akan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam undang-undang ini diatur secara jelas mekanisme pembahasan anggaran tersebut di DPR/DPRD, termasuk pembagian tugas antara panitia/komisi anggaran dan komisi-komisi pasangan kerja kementerian negara/lembaga/perangkat daerah di DPR/DPRD.

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, serta Badan Pengelola Dana Masyarakat

Sejalan dengan semakin luas dan kompleksnya kegiatan pengelolaan keuangan negara, perlu diatur ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah dan lembaga-lembaga infra/supranasional. Ketentuan tersebut meliputi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, pemerintah asing, badan/lembaga asing, serta hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta dan badan pengelola dana masyarakat.

  1. Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter.
  2. Dalam hubungan dengan pemerintah daerah, undang-undang ini menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah.

Selain itu, undang-undang ini mengatur pula perihal penerimaan pinjaman luar negeri pemerintah. Dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat ditetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.

Pelaksanaan APBN dan APBD

Setelah APBN ditetapkan secara rinci dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden sebagai pedoman bagi kementerian negara/lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Penuangan dalam keputusan Presiden tersebut terutama menyangkut hal-hal yang belum dirinci di dalam undang-undang APBN, seperti alokasi anggaran untuk kantor pusat dan kantor daerah kementerian negara/lembaga, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, dan pembayaran untuk tunggakan yang menjadi beban kementerian negara/lembaga.

  • Selain itu, penuangan dimaksud meliputi pula alokasi dana perimbangan untuk provinsi/kabupaten/kota dan alokasi subsidi sesuai dengan keperluan perusahaan/badan yang menerima.
  • Untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan APBN/APBD, pemerintah pusat/pemerintah daerah perlu menyampaikan laporan realisasi semester pertama kepada DPR/DPRD pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan.

Informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut menjadi bahan evaluasi pelaksanaan APBN/APBD semester pertama dan penyesuaian/perubahan APBN/APBD pada semester berikutnya. Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD ditetapkan tersendiri dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara mengingat lebih banyak menyangkut hubungan administratif antarkementerian negara/ lembaga di lingkungan pemerintah.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, demikian pula laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil (outcome).

Sedangkan Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN, demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (output).

Sebagai konsekuensinya, dalam undang-undang ini diatur sanksi yang berlaku bagi menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota, serta Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN /Peraturan Daerah tentang APBD.

Ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif, serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan. Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

  • Pasal 3 Ayat (1) Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  • Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban.

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

  • Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
  • Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

  • Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus.
  • Ewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan Penerimaan Negara.

Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/ kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara.

Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan lembaga adalah lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian negara. Di lingkungan lembaga negara, yang dimaksud dengan pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertangguing jawab atas pengelolaan keuangan lembaga yang bersangkutan.

Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Piutang dimaksud dalam ayat ini adalah hak negara dalam rangka penerimaan negara bukan pajak yang pemungutannya menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

Utang dimaksud dalam ayat ini adalah kewajiban negara kepada pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang pembayarannya merupakan tanggung jawab kementerian negara/lembaga berkaitan sebagai unit pengguna anggaran dan/atau kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan undang-undang/keputusan pengadilan.

Huruf f Cukup jelas Huruf g Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dimaksud adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran. Huruf h Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dimaksud adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran.

  • Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Dalam pungutan perpajakan tersebut termasuk pungutan bea masuk dan cukai.
  • Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga pemerintahan pusat.
  • Rincian belanja negara menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Rincian belanja negara menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Pasal 12 Ayat (1) Dalam menyusun APBN dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto. Ayat (4) Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip pertang-gungjawaban antargenerasi sehingga penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan peningkatan jaminan sosial.

Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Perubahan Rancangan Undang-undang tentang APBN dapat diusulkan oleh DPR sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Rincian belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat daerah/lembaga teknis daerah.

  • Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial.
  • Rincian belanja daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

Pasal 17 Ayat (1) Dalam menyusun APBD dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Regional Bruto daerah yang bersangkutan.

Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Regional Bruto daerah yang bersangkutan. Ayat (4) Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban antar generasi, sehingga penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan cadangan, dan peningkatan jaminan sosial.

Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dapat diusulkan oleh DPRD sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pemerintah wajib menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan salinan setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani.

Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pemerintah wajib menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan salinan setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani. Pasal 24 Ayat (1) Pemerintah wajib menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan salinan setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani.

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 25 Ayat (1) Yang dimaksud dengan badan pengelola dana masyarakat dalam ayat ini tidak termasuk perusahaan jasa keuangan yang telah diatur dalam aturan tersendiri.

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja untuk keperluan m endesak yang kriterianya ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN yang bersangkutan.

Ayat (5) Cukup jelas Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan.

You might be interested:  Apa Sajakah Ciri Ciri Kebijakan Pengelolaan Keuangan Yang Baik?

Ayat (5) Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Ayat (1) Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Pusat. Ayat (2) Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja setiap kementerian negara/lembaga.

Pasal 31 Ayat (1) Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah. Ayat (2) Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak memberikan pertimbangan yang diminta, Badan Pemeriksa Keuangan dianggap menyetujui sepenuhnya standar akuntansi pemerintahan yang diajukan oleh Pemerintah. Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Ayat (1) Kebijakan yang dimaksud dalam ayat ini tercermin pada manfaat/hasil yang harus dicapai dengan pelaksanaan fungsi dan program kementerian negara/lembaga/pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Undang-undang ini sudah harus selesai selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun.

Siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan negara?

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 23 dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 2. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. 4. Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yang selanjutnya disebut pejabat, adalah satu orang atau lebih yang diserahi tugas untuk mengelola keuangan negara. 5. Lembaga perwakilan adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. 7. Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 8. Standar pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa. 9. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 10. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun. 11. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. 12. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. BAB II LINGKUP PEMERIKSAAN Pasal 2 (1) Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. (2) BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pasal 3 (1) Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undangundang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. Pasal 4 (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. (2) Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. (3) Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). Pasal 5 (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan. (2) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPK, setelah berkonsultasi dengan Pemerintah. BAB III PELAKSANAAN PEMERIKSAAN Pasal 6 Penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK. Pasal 7 (1) Dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK memperhatikan permintaan, saran, dan pendapat lembaga perwakilan. (2) Dalam rangka membahas permintaan, saran, dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK atau lembaga perwakilan dapat mengadakan pertemuan konsultasi. Pasal 8 Dalam merencanakan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK dapat mempertimbangkan informasi dari pemerintah, bank sentral, dan masyarakat. Pasal 9 (1) Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah. (2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK. (3) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Pasal 10 Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat: a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi obyek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya; c. melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara; d. meminta keterangan kepada seseorang; e. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan. Pasal 11 Dalam rangka meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, BPK dapat melakukan pemanggilan kepada seseorang. Pasal 12 Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. Pasal 13 Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. Pasal 14 (1) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh BPK dan Pemerintah. BAB IV HASIL PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT Pasal 15 (1) Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan. (2) Dalam hal diperlukan, pemeriksa dapat menyusun laporan interim pemeriksaan. Pasal 16 (1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. (2) Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. (3) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan. (4) Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan. Pasal 17 (1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. (2) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/ bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya. (4) Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR/DPD/ DPRD sesuai dengan kewenangannya. (5) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya. (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/ bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya. (7) Tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur bersama oleh BPK dan lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya. Pasal 18 (1) Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. (2) Ikhtisar hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. Pasal 19 (1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum. (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 20 (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. (4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, (6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester. Pasal 21 (1) Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya. (2) DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan. (3) DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. (4) DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3). BAB V PENGENAAN GANTI KERUGIAN NEGARA Pasal 22 (1) BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah. (2) Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara/daerah kepada bendahara bersangkutan. (4) Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah. (5) Tata cara penyelesaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku pula bagi pengelola perusahaan umum dan perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri. Pasal 23 (1) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/direksi perusahaan negara dan badanbadan lain yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud. (2) BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 24 (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, dan/atau menggagalkan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukan oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tanpa menyampaikan alasan penolakan secara tertulis dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (4) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan atau membuat palsu dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 25 (1) Setiap pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melampaui batas kewenangannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Setiap pemeriksa yang menyalahgunakan kewenangannya sehubungan dengan kedudukan dan/atau tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 26 (1) Setiap pemeriksa yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana yang diperolehnya pada waktu melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27 (1) Ketentuan mengenai pemeriksaan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini dilaksanakan mulai sejak pemeriksaan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2006. (2) Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang sedang dilakukan oleh BPK dan/atau Pemerintah pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sebelum berlakunya Undang-undang ini. (3) Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-undang ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Pada saat Undang-undang ini berlaku, Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer atau IAR (Staatsblad 1898 Nomor 9 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1933 Nomor 320) dinyatakan tidak berlaku. Pasal 29 Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Apa peran lembaga keuangan bagi pemerintah dan masyarakat?

Dalam suatu sistem perekonomian peran utama lembaga – lembaga keuangan ialah menjalankan fungsi intermediasi, yakni menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun dari masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada sektor-sektor riil dalam upaya pengembangan usaha masyarakat.

4 Apa indikator yang perlu diperhatikan dalam menjaga sistem keuangan Indonesia tetap stabil?

Secara umum ada dua indikator stabilitas sistem keuangan di Indonesia, yaitu mikroprudensial dan makroprudensial. Di antara indikator makroprudensial adalah pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, tingkat inflasi, suku bunga dan nilai tukar, efek penularan krisis, dan banyak lainnya.

Apakah peranan Bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan SSK brainly?

1.Apakah peranan Bank Indonesia dalam Stabilitas Sistem Keuangan?2.Jelaskan fungsi tugas dan 1.Apakah peranan Bank Indonesia dalam Stabilitas Sistem Keuangan? Peranan nya adalah :

  • Menjaga stabilitas moneter melalui sebuah instrumen dari suku bunga dan dalam operasi pasar terbuka.
  • Bertugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
  • Menjadi badan vital yang memberikan penilaian kinierja lembaga keuangan yang sehat seperti perbankan
  • Memantau semua akses informasi yang dinilai dapat mengancam stabilitas keuangan

2.Jelaskan fungsi tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagai bank sentral Tugas dan wewenang Bank indonesia sebagai bank sentral adalah :

Membuat dan melaksanakan kebijakan moneter

Wewenang nya antara lain : Menetapkan kebijakan politik diskonto, Menetapkan sasaran moneter dan mengendalikan kebijakan moneter

Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

Wewenang nya antara lain : Mengatur penggunaan alat pembayaran, dan jasa pembayaran

Mengatur dan mengawasi perbankan

  • Wewenang nya antara lain :Menetapkan peraturan, menindak bank yang melanggar hukum, mengawasi bank
  • 3.Jelaskan arti pentingnya Stabilitas Sistem Keuangan
  • Jika negara dapat menjaga dan mengatur stabilitas keuangan dengan baik maka akan dapat terhindar dari yang namannya krisis moneter dan meningkatkan maupun mendukung pertumbuhan ekonomi
  • 4.Tuliskan tujuan fungsi tugas dan wewenang OJK
  • Otoritas jasa keuangan memiliki tugas diantara lain adalah :
  • Tugas nya : Memberikan aturan dan pengawasan kepada semua kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.
  • Fungsi nya : Melaksanakan sistem yang mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan

Peran apa saja yang dilakukan Bank Indonesia dalam mendukung kelancaran sistem pembayaran?

5. Sebagai Lembaga Penyelenggara – Jika dahulu Pos Indonesia ikut berperan sebagai penyelenggara sistem pembayaran, kini peran ini diambil penuh oleh Bank Indonesia. Pada era modern ini, transaksi non tunai atau digital semakin marak digunakan. Fenomena ini semakin mengukuhkan peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran.

  • Sejatinya, Bank Indonesia menyelenggarakan dua sistem pembayaran, yakni Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (RTGS) yang sudah dibahas di poin sebelumnya.
  • Dengan mengenali peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran nasional, Anda pun semakin yakin untuk selalu teliti ketika menggunakan jasa dan produk keuangan, terutama untuk keperluan bisnis.

Agar bisa melakukan transaksi dalam berbagai metode secara aman, pilihlah payment gateway Indonesia yang sudah memiliki izin resmi Bank Indonesia, seperti Midtrans. Tidak hanya itu, Midtrans juga telah mendapatkan sertifikasi ISO/IEC 27001, yakni sebuah standar internasional mengenai keamanan informasi.