Berikut Ini Tarif Pajak Yang Ditetapkan Atas Penghasilan Kena Pajak?

Berikut Ini Tarif Pajak Yang Ditetapkan Atas Penghasilan Kena Pajak
Ketentuan tarif pajak 17 untuk kondisi tertentu –

Tarif tertinggi yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi dalam negeri dapat diturunkan paling rendah 25 persen. Khusus untuk tarif pajak yang diberlakukan kepada wajib pajak badan dan bentuk usaha tertentu akan menjadi 25 persen dan mulai berlaku pada 2010. Perseroan Terbuka sebagai wajib pajak badan dalam negeri dan memiliki setidaknya 40 persen jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta memenuhi persyaratan tertentu, bisa mendapatkan tarif lebih rendah 5 persen daripada tarif normal. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima pembagian dividen akan dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 10 persen. Tarif ini bersifat final. Ketentuan selanjutnya mengenai hal ini diatur dalam peraturan pemerintah.

Selain sebagai kewajiban, dengan membayar pajak berarti kita turut serta berkontribusi dalam pembangunan negara. Kesadaran itulah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Semoga informasi tentang Penghasilan Kena Pajak ini bermanfaat, ya ! : Apa Itu Penghasilan Kena Pajak dan Bagaimana Cara Menghitungnya?

Apa saja tarif pajak penghasilan?

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) – Setelah Anda mengetahui besaran PKP, kemudian tentukan persentase perhitungan pajak penghasilan (PPh) yang diterapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

  • PKP kurang dari Rp50.000.000 dikenai tarif pajak sebesar 5%
  • PKP antara Rp50.000.000 – Rp250.000.000 dikenai tarif pajak sebesar 15%
  • PKP antara Rp250.000.000 – Rp500.000.000 dikenai tarif pajak sebesar 25%
  • PKP di atas Rp500.000.000 dikenai tarif pajak 30%

Langkah selanjutnya dalam perhitungan pajak penghasilan yaitu dengan mengalikan antara PKP yang sudah diperoleh dengan persentase sesuai ketentuan. Hasil perkalian tersebut adalah PPh yang wajib dibayarkan dalam periode satu tahun.

Apa itu tarif pajak PPh 21?

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 – PPh 21 pada umumnya berkaitan dengan pajak yang dipotong pada sistem penggajian suatu perusahaan. Namun PPh 21 sebenarnya juga digunakan untuk berbagai jenis penghasilan lainnya, contohnya:

  • Penghasilan bagi Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
  • Penghasilan bagi Penerima Pensiun secara teratur, dapat berupa uang pensiun atau penghasilan serupa
  • Penghasilan bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pensiun yang diterima secara sekaligus, dapat berupa uang pesangon, tunjangan/jaminan hari tua, uang manfaat pensiun, serta pembayaran lain sejenisnya
  • Penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, dapat berupa upah satuan, upah borongan upah harian, upah mingguan, atau upah bulanan
  • Penghasilan bagi Bukan Pegawai, dapat berupa honorarium, upah, komisi dan imbahan serupa
  • Imbalan kepada peserta kegiatan, dapat berupa uang saku, uang rapat, honorarium, hadiah, uang representasi, atau penghargaan sejenis dengan nama dan dalam bentuk lainnya.

Tarif Pasal 17 termasuk jenis tarif apa?

Berikut Ini Tarif Pajak Yang Ditetapkan Atas Penghasilan Kena Pajak StockSnap / Pixabay Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan sering disebut dengan tarif progresif atau tarif berlapis. Dalam penghitungan PPh Pasal 21, Tarif Pasal 17 digunakan untuk menghitung Pegawai Tetap, Penerima Pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan, juga Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang dibayarkan secara bulanan.

Selain itu, sesuai Pasal 16 PER – 16/PJ/2016, penerapan tarif Pasal 17 juga digunakan untuk penerima penghasilan lain seperti bukan pegawai, peserta kegiatan, dan lainnya. Perlu diketahui bahwa sejak 1 Januari 2022 telah berlaku lapisan tarif progresif baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Berikut persandingan tarif lama sesuai UU PPh No 36 Tahun 2008 dan tarif bari sesuai UU HPP. Berikut Ini Tarif Pajak Yang Ditetapkan Atas Penghasilan Kena Pajak Selain bracket lapisan tarif 5% yang berubah dari Rp50jt ke Rp60jt, juga terdapat penambahan tarif baru yaitu 35% yang dikenakan pada lapisan ke 5 (lima) bagi untuk penghasilan yang lebih dari Rp5 miliar Contoh Perhitungan Tarif Pasal 17 Andreas bekerja pada PT Ortax Indonesia.

Berapa tarif yang dikenakan PPh 21 bagi wajib pajak berdasarkan Pasal 17 ayat 1 UU PPh?

d. Tarif PPh 21 atau Pribadi Terbaru di RUU HPP Berapa Persen? – Tarif pajak yang dimuat pada PPh Pasal 21 dibebankan kepada Wajib Pajak yang telah berpenghasilan. Namun, sebelumnya Sobat Klikpajak harus mengetahui terlebih dahulu tentang besaran Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh Pasal 21 yang diatur dalam peraturan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penghasilan Kena Pajak PPh Pribadi Pasal 21 ini nantinya akan dikalikan dengan tarif progresif PPh Orang Pribadi PPh 21 untuk mengetahui besar Pajak Penghasilannya. Seperti yang sudah disinggung di atas, tarif PPh Pribadi atau PPh 21 bertambah satu lapis dan layer penghasilan yang dikenakan PPh Pribadi juga mengalami perubahan.1.

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Penghasilan Kena Pajak adalah pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar Penghasilan Netto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru,

Sementara pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar Penghasilan Bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru, Sedangkan untuk pegawai yang termuat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c, dikenakan sebesar 50% atas PKP dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP dalam satu bulan.2.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP ) merupakan pendapatan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan seperti yang termuat dalam PPh Pasal 21. Menurut DJP, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar Wajib Pajak beserta keluarga, dalam satu tahun.

Maka tidak termasuk dalam PPh Pasal 21. Singkatnya pph 21 yang dikenakan berapa persen nilainya setelah dikurangi PTKP ini. Seperti diketahui, besar PTKP dapat berubah sewaktu-waktu melalui peraturan pelaksana perundang-undangan perpajakan. Perubahan besar PTKP terakhir kali pada tahun 2016 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016.

Berdasarkan PMK 101/2016 tersebut, Wajib Pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan Wajib Pajak sama dengan atau tidak lebih dari Rp54.000.000 dan tambahan besar PTKP yang disesuaikan dengan status WP. Dalam RUU HPP, besar PTKP tidak berubah, yakni:

  1. Rp54.000.000 per tahun / Rp4,5 juta per bulan untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi lajang tanpa tanggungan.
  2. Tambahan Rp4.500.000 untuk Wajib Pajak yang kawin.
  3. Rp54.000.000 untuk istri yang memiliki jumlah penghasilan tersebut telah digabung dengan penghasilan suami.
  4. Tambahan Rp4.500.000 untuk setiap anggota keluarga kandung serta keluarga dalam garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Juga ada dalam RUU HPP, ketahui Tax Amnesty Jilid 2 Dibuka, Begini Cara Isi Formulir Amnesti Pajak 3. Tarif Pajak Progresif PPh Pribadi Pasal 21 Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 UU PPh, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif dengan tarif pajak progresif tertinggi 30%.

Lapisan Tarif Rentang Penghasilan (UU PPh) Tarif Rentang Penghasilan (RUU HPP) Tarif
I 0 – Rp50 juta 5% 0 – Rp60 juta 5%
II >Rp50-250 juta 15% >Rp60 – 250 juta 15%
III >Rp250-500 juta 25% >Rp250 – 500 juta 25%
IV >Rp500 juta 30% >Rp500 juta – 5 miliar 30%
V >Rp5 miliar 35%

Sedangkan untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi daripada Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP. Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Apa contoh tarif pajak proporsional?

Tarif proporsional (a proportional tax rate structure) yaitu tarif pajak yang PRESENTASENYA tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai 2. Tarif regresif / tetap (a regresive tax rate structure) yaitu tarif pajak akan selalu tetap sesuai peraturan yang telah ditetapkan 3. Tarif

You might be interested:  Apa Perbedaan Pasar Uang Dan Pasar Modal?

PPh pasal 26 itu apa?

f. Tarif PPh 26 terbaru dan PPh Pasal 26 ayat 4 – Tarif PPh Pasal 23/26 ini dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ketentuan tarif PPh 23/26 ini diatur dalam UU Pajak Penghasilan No.36/2008. Tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%.

  • Akan tetapi jika mengikuti perjanjian pajak ( tax treaty) atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka tarif dapat berubah, sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Pengenaan tarif pajak penghasilan pasal 26 ini juga didasarkan dari DPP atau jumlah bruto penghasilan.
  • Besar tarif PPh Pasal 26 terbaru ditetapkan adalah sebesar berikut ini: 1.

Tarif PPh 26 terbaru sebesar 10% (final) dari Jumlah Bruto Sebelumnya, sesuai UU No.36 Tahun 2008, tarif PPh26 ditetapkan sebesar 20%. Kemudian tarif PPh 26 terbaru diturunkan menjadi 10% melalui Peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

  1. Masa kepemilikan obligasi memiliki besaran yang sesuai dengan jumlah bruto bunga obligasi dengan kupon
  2. Harga perolehan obligasi memiliki selisih harga jual atau nilai nominal dengan besar kupon diskonto obligasi
  3. Harga perolehan obligasi memiliki selisih harga jual atau nilai nominala dengan diskonto obligasi bunga

Tarif PPh 26 terbaru sebesar 10% dari jumlah bruto yang dikenakan atas:

  • Dividen
  • Bunga (termasuk premium, diskonto, insentif terkait jaminan pembayaran pinjaman)
  • Royalti, sewa, dan pendapatan lain terkait penggunaan aset/harta
  • Imbalan/insentif terkait jasa, pekerjaan, dan kegiatan
  • Hadiah dan penghargaan
  • Pensiun dan pembayaran berkala lainnya
  • Premi swap dan transaksi lindung lainnya
  • Perolehan keuntungan dari penghapusan utang

Jadi, tarif royalti PPh 26 dan tarif PPh 26 jasa luar negeri dan lainnya adalah 10% berdasarkan regulasi tarif PPh 26 terbaru melalui PP No.9 Tahun 2021 tersebut. Bayar dan lapor pajak dalam satu platform lebih mudah dan cepat di Klikpajak. Coba sekarang! 2.

  • perhiasan mewah
  • berlian
  • emas
  • intan
  • jam tangan mewah
  • barang antik
  • lukisan
  • mobil dan motor
  • kapal pesiar dan pesawat terbang ringan

Besarnya perkiraan penghasilan neto ini untuk penjualan harta dengan jumlah persentase sebesar 25% dari harga jual.b. Premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang pada perusahaan asuransi di luar negeri. Besar perkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri adalah:

  • 0% dari jumlah premi yang dibayarkan, atas premi asuransi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang
  • 10% dari jumlah premi yang dibayarkan, atas premi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang
  • 5% dari jumlah premi yang dibayarkan, atas premi yang dibayarkan oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang

c. Pengalihan atau penjualan saham. Besarnya perkiraan penghasilan neto ini 25% dari harga jual.3. Tarif PPh 26 sebesar 20% (final) dari Laba Bersih Penjualan atau Pengalihan Saham Perusahaan Laba bersih penjualan atau pengalihan saham perusahaan ini adalah antara perusahaan media atau perusahaan tujuan khusus yang didirikan.

  • Atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak yang memiliki hubungan khusus untuk suatu entitas atau BUT didirikan di Indonesia.4.
  • Tarif PPh 26 sebesar 0% hingga kurang dari 20% Tarif ini diberlakukan untuk negara-negara yang berada dalam perjanjian pajak ( tax treaty ) dengan Indonesia yang dikenal sebagai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).5.

Tarif PPh 26 sebesar 20% (final) dari Penghasilan Kena Pajak Setelah Dikurangi Pajak dari BUT di Indonesia (PPh Pasal 26 ayat 4) Berikutnya adalah tarif pajak penghasilan yang termasuk dalam PPh Pasal 26 ayat 4. Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa PPh Pasal ayat 4 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan BUT di Indonesia yang sudah dikurangi pajak.

Berapa persen PPh 23 atas jasa?

Melakukan Pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto nilai jasa dan membuat bukti potong PPh Pasal 23 melalui aplikasi e-bupot PPh pasal 23.

Apa yang dimaksud PPh pasal 22?

Kesimpulan –

  • PPh Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor. Sekarang dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.03/2015, pemerintah melebarkan badan-badan yang berhak memungut PPh Pasal 22 yaitu menjadi wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
  • PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap ‘menguntungkan’, karena itu PPh Pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian.
  • Tarif PPh Pasal 22 bervariasi tergantung dari objek pajaknya, yaitu berkisar antara 0,25%-1,5%.

Berikut Ini Tarif Pajak Yang Ditetapkan Atas Penghasilan Kena Pajak

Apa itu tarif PPh pasal 31E?

Apa Itu PPh Pasal 31e Ayat 1? – Berikut Ini Tarif Pajak Yang Ditetapkan Atas Penghasilan Kena Pajak Sumber foto : Klikpajak.id PPh pasal 31e ayat 1 adalah salah satu Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) yang di dalamnya mengatur tentang Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto mencapai Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapatkan fasilitas berupa pengaturan tarif sebesar 50% dari tarif normal sebesar 28% (tahun 2009) dan 25% (tahun 2010) yang dikenakan atas Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000.000.

Pengertian peredaran bruto yang dimaksud dalam Pasal 31E Ayat 1 UU Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa semua penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha dan juga luar kegiatan usaha setelah dikurangi dengan retur maupun pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam tahun pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan juga memelihara penghasilan.

Baik itu penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi:

  • Penghasilan yang dikenai Pajak penghasilan (PPh) bersifat final.
  • Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) tidak bersifat final.
  • Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

Baca Juga : Rincian Tarif PPh Pasal 21 dan Simulasi Perhitungannya Sebelum membahas lebih jauh mengenai pengertian PPh pasal 31e ayat 1, sebaiknya terlebih dahulu perlu mengetahui bagaimana tarif pajak penghasilan (PPh) yang diatur dalam UU No 17 Tahun 2000. Berikut ini adalah tabelnya:

Lapisan Penghasilan kena Pajak Tarif Pajak
s.d Rp 50.000.000 10%
Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 100.000.000 15%
Do atas Rp 100.000.000 30%

Tarif pajak ini kemudian mengalami perubahan dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No 7 tahun 1983 dengan alasan sebagai berikut:

  • Tarif tunggal sejalan dengan prinsip netralitas padan pengenaan pajak atas badan.
  • Penurunan tarif secara bertahap untuk meningkatkan daya saing dengan negara lain sehingga bisa menarik investasi luar negeri.

Oleh karena itu, perubahan tarif progresif menjadi tarif tunggal membuat pemerintah mengeluarkan pasal 31E. Fasilitas pengurangan tarif Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) terkait bukan sebuah pilihan.

  • Untuk penghasilan kena pajak bagian peredaran bruto hingga Rp 4,8 miliar rupiah akan dikenakan tarif sebesar 50% x 25%.
  • Sementara bagian kena pajak sisanya akan dikenakan tarif sebesar 25%.

Adapun alasan pemerintah memberikan insentif ini dikarenakan:

  • Untuk mendukung program pemerintah dalam rangka pemberdayaan UMKM.
  • Mengurangi beban pajak bagi Wajib Pajak (WP) badan UMKM karena penerapan tarif tunggal PPh Badan.

Tarif pajak 22% berlaku kapan?

3. Ketentuan dan Contoh Perhitungan PPh Badan – Selain mekanisme di atas, ada juga hal lain yang harus dipahami, yaitu peredaran bruto dan kepentingannya dalam cara menghitung Pajak Penghasilan badan, Peredaran bruto adalah seluruh penghasilan yang diterima, baik orang pribadi maupun badan.

Jika Anda memilih untuk tidak melakukan pembukuan, PKP akan dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Sebaliknya, jika Anda melakukan pembukuan yang benar, penghitungan PKP dilakukan berdasarkan catatan yang tertulis di pembukuan. Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau NPPN yang dimaksud dapat Anda lihat pada pasal 14 UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh.

Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, Norma Penghitungan Penghasilan Neto dibagi dalam 2 jenis berdasarkan jumlah peredaran bruto, yaitu: a. Contoh Perhitungan PPh Badan Peredaran Bruto hingga Rp50 Miliar

You might be interested:  Mengapa Badan Usaha Harus Menyusun Laporan Keuangan?
Penghasilan Kotor (Bruto) (Rp) Tarif Pajak
Kurang dari Rp4,8 miliar 50% x *22% x Penghasilan Kena Pajak
Lebih dari Rp4.8 miliar s/d Rp50 Miliar + (25% x Penghasilan Kena Pajak Tidak Memperoleh Fasilitas

22% tarif PPh Badan yang berlaku di 2021 b. Peredaran Bruto di atas Rp50 miliar Pajak Penghasilan badan terutang dengan peredaran bruto di atas Rp50 miliar akan dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif. Jadi dapat disimpulkan bahwa besar Pajak Penghasilan badan tetap adalah 22% x penghasilan kena pajak. *22% tarif Pajak Penghasilan Badan yang berlaku di 2021 Ilustrasi cara perhitungan Pajak Penghasilan Badan atau cara menghitung PPh Badan yang mudah

PPh pasal 29 itu apa?

Pengertian PPh Pasal 29 – Pada dasarnya, pengertian PPh Pasal 29 adalah Pajak Penghasilan (PPh) kurang bayar yang terdapat dalam SPT Tahunan PPh. PPh Kurang Bayar adalah sisa PPh terutang tahun pajak bersangkutan dikurangkan dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 24), dan PPh Pasal 25.

Berapa tarif PPh 21 tertinggi?

Ketentuan Tarif Pajak Progresif PPh 21 – Jika merujuk pada Pasal 17 Ayat 1 Undang-undang PPh, ketentuan penghitungan tarif PPh 21 progresif tertinggi adalah sebesar 30%. Namun di dalam UU HPP, ketentuan tarif pajak progresif PPh 21 telah direvisi dengan besarannya adalah sebagai berikut.

Lapisan Tarif Rentang Penghasilan (UU PPh) Tarif Rentang Penghasilan (RUU HPP) Tarif
I 0 – Rp50 juta 5% 0 – Rp60 juta 5%
II Rp50 sampai 250 juta 15% Rp60 sampai 250 juta 15%
III Rp250 sampai 500 juta 25% Rp250 sampai 500 juta 25%
IV Lebih dari Rp500 juta 30% Rp500 juta sampai 5 miliar 30%
V Lebih dari Rp5 miliar 35%

Sementara itu, bagi WP yang tidak punya NPWP, tarifnya 20% lebih tinggi dibanding mereka yang punya NPWP.

PPh 21 meliputi apa saja?

Cara Hitung PPH 21

  • Cara Hitung PPh 21 ( ) Pajaknesia.id)
  • Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21 ) merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon dan lain sebagainya.
  • Metode Perhitungan Gaji Karyawan
  • Walaupun perhitungan PPh 21 telah diatur oleh DJP, namun pada praktiknya, setiap perusahaan memiliki metode perhitungan PPh 21 sendiri yang disesuaikan dengan tunjangan pajak atau gaji bersih yang diterima karyawannya.
  • Ada 3 metode perhitungan PPh 21 yang paling umum, yaitu:

Metode Gross (Gaji Kotor Tanpa Tunjangan Pajak)

Metode gross diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terutangnya sendiri. Ini berarti gaji pegawai tersebut belum dipotong PPh 21.

Metode Gross-Up (Gaji Bersih dengan Tunjangan Pajak)

Metode gross-up diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak (gajinya dinaikkan terlebih dahulu) sebesar pajak yang dipotong.

Metode Net (Gaji Bersih dengan Pajak Ditanggung Perusahaan)

  1. Metode net diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan.
  2. Cara Perhitungan PPh 21 Karyawan Tetap
  3. Dikutip dari situs DJP, karyawan tetap adalah karyawan yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur atau pegawai yang berstatus kontrak dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.

Berikut ini adalah contoh-contoh penghitungan PPh 21 untuk karyawan atau pegawai tetap dengan memperhitungkan PTKP.

Alya adalah karyawati pada perusahaan PT. ABC dengan status menikah dan mempunyai tiga anak. Suami Alya merupakan pegawai di perusahaan PT BCD. Alya menerima gaji Rp 7.000.000 per bulan. PT. ABC mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1% dari perhitungan gaji, yakni senilai Rp 70.000 per bulan.

Di samping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua (JHT) karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Alya membayar iuran (JHT) setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 0,24% dan 0,3% dari gaji.

Pada bulan Mei 2020, di samping menerima pembayaran gaji, Alya juga menerima uang lembur (overtime) senilai Rp 2.000.000. Maka hasil perhitungannya adalah sebagai berikut: Gaji Pokok 7.000.000 (i) Tunjangan Lainnya (jika ada) 2.000.000 (ii) JKK 0,24% 16.800 JK 0,3% 21.000 Penghasilan Bruto 9.037.800 Pengurangan:

  1. (iii) Biaya jabatan 5% x 9.037.800 451.890
  2. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT), 2% dari gaji pokok 140.000
  3. (iv) Jaminan Pensiun (JP), 1% dari gaji pokok 70.000 (661.890)

Penghasilan neto (bersih) sebulan 8.375.910 (v) Penghasilan neto setahun 12 x 8.375.910 100.510.920 (vi) PTKP (54.000.000) Penghasilan Kena Pajak Setahun 46.510.920 (vii) Pembulatan ke bawah 46.510.000 PPh Terutang 5% x 46.510.920 2.325.500 PPh Pasal 21 Bulan Mei = 2.325.500/12 193.792 Ilustrasi di atas berlaku bagi wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

  • Cara Perhitungan PPh 21 Karyawan dengan Tunjangan Pajak
  • Cara menghitung PPh 21 karyawan atau pegawai tetap yang menerima tunjangan pajak (gross up) dari perusahaan tempatnya bekerja adalah dengan memperlakukan tunjangan pajak sebagai penghasilan pegawai dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya.
  • Contoh Perhitungan PPh 21 secara manual untuk karyawan yang menerima tunjangan pajak adalah sebagai berikut:

Farhan bekerja pada PT ABCD. Status-nya belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan dengan gaji bersih senilai Rp 7.500.000 sebulan. Perusahaan tempatnya bekerja memberikan tunjangan pajak penuh kepada Farhan sejumlah Rp 35.167. Sementara, iuran pensiun yang dibayar Farhan adalah Rp 75.000 sebulan.

  1. (iii) Biaya Jabatan: 5% x 7.464.833,00 = 373.242 373.242
  2. Iuran/Jaminan Hari Tua, 2% dari gaji pokok 150.000
  3. (iv) JP (Jaminan Pensiun), 1% dari gaji pokok, jika ada 75.000

(598.242) (v) Penghasilan neto (bersih) sebulan,866.591 Penghasilan neto setahun 12 x 6.866.591= 82.399.092 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 54.000.000 (vii) Penghasilan Kena Pajak Setahun 28.399.092 (viii) Pembulatan ke bawah 28.399.000 PPh Terutang 5% x 28.399.000 = 1.419.950 PPh Pasal 21 Bulan September = 1.419.950/ 12= 118.329 Jika wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka PPh 21 perlu dikalikan 120%, sehingga PPh 21 terutangnya menjadi Rp 118.329 x 120% = Rp 141.995.

  1. Cara Perhitungan PPh 21 Karyawan Tidak Tetap Tidak Berkesinambungan
  2. Mengutip situs resmi DJP, pegawai tidak tetap tidak berkesinambungan adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh 21 dan/atau PPh 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.
  3. Berikut ini adalah cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan:

Arzi adalah pegawai tenaga lepas untuk desain grafis di PT. CDE dengan penghasilan Rp 8.000.000. Besarnya PPh 21 yang terutang adalah: 5% x 50% x Rp 8.000.000,00 = Rp 200.000. Bila Arzi tidak memiliki NPWP maka besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah: 120% x 5% x 50% x Rp 8.000.000,00 = Rp 240.000.

Berapa tarif PPh 21 2022?

Seri Artikel Pajak Pemerintah #2 : Perubahan Lapisan Pajak Penghasilan Pasal 21 – Website LLDIKTI Wilayah V Artikel Rabu,11 Mei 2022 Perencanaan dan Penganggaran | 30319 kali Selamat Pagi, #kawanlima yang berbahagia, di manapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya.

Melanjutkan artikel berseri seputar pajak pemerintah, kali ini kami ulas sedikit mengenai perubahan atas lapisan pajak penghasilan pasal 21. Oh ya, jika kalian terlewat, silakan simak seri sebelumnya pada link berikut ini :, Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), terjadi perubahan pada lapisan pajak penghasilan pasal 21.

Jika sebelumnya hanya terdapat 4 lapisan penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21, maka mulai tanggal 1 Januari 2022 bertambah lagi satu lapisan. Untuk lebih jelasnya, simak dalam uraian berikut ini : Dasar Hukum Pemberlakuan tarif baru ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

No Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
1 sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) 5% (lima persen)
2 di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 15% (lima belas persen)
3 di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 25% (dua puluh lima persen)
4 di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 30% (tiga puluh persen)
5 di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 35% (tiga puluh lima persen)
You might be interested:  Berikan 4 Contoh Pajak Yang Pemungutannya Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah?

Jika kita amati, terdapat 2 perubahan dari ketentuan sebelumnya. Yaitu pada lapisan pertama, pada ketentuan sebelumnya adalah sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berubah menjadi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Artinya, ini merupakan sebuah keringanan yang diberikan kepada masyarakat.

Jika kita punya penghasilan setahun, setelah dikurangi PTKP, misalnya sebesar Rp 59.000.000,00 maka menurut ketentuan yang baru ini belum dikenai pajak penghasilan. Di sisi lain, ketentuan yang baru ini menambah lapisan untuk masyarakat berpenghasilan lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Jika sebelumnya hanya dikenaik tarif sebesar 30%, maka mulai 1 Januari 2022 ini akan dikenai tarif sebesar 35%. Ini merupakan bentuk keadilan yang diterapkan oleh pemerintah. Artinya, masyarakat yang berpenghasilan rendah dilindungi, sedangkan yang berpenghasilan tinggi memberikan kontribusi pajak yang lebih tinggi, sesuai dengan prinsip gotong royong.

Demikian, #kawanlima, Semoga tulisan ringkas ini memberikan pengetahuan yang baru. Jadi, silakan dianalisa sendiri, apakah penghasilan kalian terpengaruh oleh ketentuan yang baru ini. Jika terpengaruh, silakan disesuaikan karena akan menjadi dasar pengisian SPT tahunan teman-teman semua. Atau teman-teman sebagai bendaharawan yang memotong pajak penghasilan, silakan disesuaikan dengan peraturan yang baru ini ya.

Jangan sampai salah menggunakan ketentuan yang lama. Nanti diprotes oleh rekan kerjanya. Terima kasih sudah menyimak. Salam Sehat Selalu. Oleh : Muhammad Iqbal Fauzi | Staf pada Kepenyeliaan Keuangan LLDikti Wilayah V * Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi di mana penulis bekerja : Seri Artikel Pajak Pemerintah #2 : Perubahan Lapisan Pajak Penghasilan Pasal 21 – Website LLDIKTI Wilayah V

Berapa tarif PPh pasal 22?

Tarif PPh Pasal 22 –

Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPb, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 2,3, dan 4 ) sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final.Untuk pemungutan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas :

impor:

barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pada PMK No.34/PMK.010/2017, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu yang dikenai bea masuk dengan tarif pembebanan tunggal, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II pada PMK No.34/PMK.010/2017, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III pada PMK No.34/PMK.010/2017, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor dengan mengunakan Angka Pengenal Impor (API);barang selain barang sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), dan huruf c) yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor;barang sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan huruf d) yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor;barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang.

ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/Harmonized System (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV pada PMK No.34/PMK.010/2017, oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan dan Kontrak Karya, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor.

Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut :

bahan bakar minyak sebesar :

0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina; 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina; 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b).

bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, yaitu:

Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final)Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final)Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final)Otomotif (tidak termasuk alat berat) = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final)Obat = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final)

Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.Atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari harga jual emas batangan.Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22

Berapa tarif PPh 21 final?

Tarif PPh pasal 21 untuk penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua diberlakukan kumulatif bersifat final: –

  • Penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000 sebesar 0%
  • Penghasilan bruto diatas Rp 50.000.000 sebesar 5%

Pembayaran dianggap sekaligus jika sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender. Pembayaran sekaligus meliputi;

  1. Pembayaran sebanyak-banyaknya 20% dari manfaat pensiun yang dibayarkan secara sekaligus pada saat Pegawai sebagai peserta pensiun atau meninggal dunia.
  2. Pembayaran manfaat pensiun bulanan yang lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Menteri Keuangan yang dibayarkan secara sekaligus
  3. Pengalihan Uang Manfaat Pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa dengan cara Dana Pensiun membeli anuitas seumur hidup.

Bila PPh yang terutang dibayar pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya, pemotongannya dilakukan dengan menerapkan tarif pasal 17 UU PPh yang bersifat tidak final dan bagi pegawai dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak. Bagi pegawai yang tidak mempunyai NPWP dikenakan tarif lebih tinggi 20% dari tarif pasal pasal 17 UU PPh.

Contoh: PT. Asgaramanah melakukan pembayaran uang pesangon kepada Tn. Firman secara bertahap dengan jadwal pebayaran sbb; a. Januari 2015: Rp 240.000.000 b. Januari 2016: Rp 120.000.000 c. Juli 2016: Rp 120.000.000 d. Januari 2017: Rp 120.000.000 maka PPh terutang adalah; a. Januari 2015 0% x Rp 50.000.000 = Rp 0 5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000 15% x Rp140.000.000 = Rp 21.000.000 + Rp 23.500.000 b.

Januari 2016 15% x Rp 120.000.000 = Rp 18.000.000 c. Juli 2016 15% x Rp 120.000.000 = Rp 18.000.000 d. Januari 2017 Karena telah lewat tahun ke- 2 maka uang pesangon dikenakan tarif pasal 17 UU PPh (tidak final) 5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000 15% x Rp 70.000.000 = Rp 10.500.000 + Rp 13.000.000