Berikut Ini Yang Bukan Merupakan Objek Pajak Pbb Adalah?

Seri PBB – Ketentuan Umum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 12 Tahun 1994.

  1. Bumi: Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang.
  2. Bangunan: Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai.

Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan PBB Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek yang :

  1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi.
  2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
  3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
  4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
  5. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

  • mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;
  • memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
  • memiliki bangunan, dan atau;
  • menguasai bangunan, dan atau;
  • memperoleh manfaat atas bangunan
  • Wajib Pajak adalah Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak.
  • Cara Mendaftarkan Objek PBB
  • Orang atau Badan yang menjadi Subjek PBB harus mendaftarkan Objek Pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi letak objek tersebut, dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang tersedia gratis di KPP atau KP2KP setempat.
  • Dasar Pengenaan PBB
  • Dasar pengenaan PBB adalah “Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”. NJOP ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bupati/Walikota serta memperhatikan :
  1. harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;
  2. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
  3. nilai perolehan baru;
  4. penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota setinggi-tingginya Rp 12.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu Tahun Pajak.
  2. Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu Objek Pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan Objek Pajak lainnya.
  1. Dasar Penghitungan PBB
  2. Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).
  3. Besarnya persentase NJKP adalah sebagai berikut :
  1. Objek pajak perkebunan adalah 40%
  2. Objek pajak kehutanan adalah 40%
  3. Objek pajak pertambangan adalah 40%
  4. Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan):
    • apabila NJOP-nya≥ Rp1.000.000.000,00adalah 40%
    • apabila NJOP-nya < Rp1.000.000.000,00 adalah 20%
  • Tarif PBB
  • Besarnya tarif PBB adalah 0,5%
  • Rumus Penghitungan PBB
  • Rumus penghitungan PBB = Tarif x NJKP
  1. Jika NJKP = 40% x (NJOP – NJOPTKP) maka besarnya PBB
    • = 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP)
    • = 0,2% x (NJOP-NJOPTKP)
  2. Jika NJKP = 20% x (NJOP – NJOPTKP) maka besarnya PBB
    • = 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP)
    • = 0,1% x (NJOP-NJOPTKP)
  1. Tempat Pembayaran PBB
  2. Wajib Pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari KPP Pratama atau disampaikan lewat Pemerintah Daerah harus melunasinya tepat waktu pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk dalam SPPT yaitu Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.
  3. Saat Yang Menentukan Pajak Terutang

Saat yang menentukan pajak terutang adalah adalah keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari. Dengan demikian segala mutasi atau perubahan atas Objek Pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya. Contoh: A menjual tanah kepada B pada tanggal 2 Januari 2010.

  • Lain-lain
  • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) yang terkait dengan peraturan pelaksanaan mengenai Perdesaan dan Perkotaan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan.
  • Sumber :

: Seri PBB – Ketentuan Umum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Apa saja objek pajak PBB?

Pajak Bumi & Bangunan P2

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
OBJEK PBB-P2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

  1. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
  2. jalan tol;
  3. kolam renang;
  4. pagar mewah;
  5. tempat olahraga;
  6. galangan kapal, dermaga;
  7. taman mewah;
  8. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
  9. menara.
DIKECUALIKAN Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

  1. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
  2. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  3. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
  4. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  5. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
  6. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

SUBJEK PBB-P2 Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
WAJIB PBB-P2 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek Pajak sebagaimana dimaksud yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut Peraturan Daerah ini.
DASAR PENGENAAN Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerah. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh Bupati.
TARIF PBB-P2 Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

  • Untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun.
  • Untuk NJOP di atas Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun.
  • Untuk NJOP di atas Rp.5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,225 % (nol koma dua dua lima persen) per tahun.
BESARAN POKOK PBB-P2 Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

SIMULASI PERHITUNGAN PBB-P2

Perhitungan Besaran PBB: Sebuah rumah dengan bangunan 100 m2 berdiri di atas lahan 200 m2. Misalnya, berdasarkan NJOP (nilai jual obyek pajak) harga tanah Rp.700.000 per m2 dan nilai bangunan Rp.600.000 per m2. Berapa besaran PBB yang harus dibayar oleh pemilik rumah tersebut?
Harga tanah : 200 m2 x Rp.700.000 = Rp 140.000.000
Harga Bangunan : 100 m2 x Rp.600.000 = Rp 60.000.000
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = Rp 200.000.000
NJOP Tidak Kena Pajak : Rp 10.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB = Rp 190.000.000
Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang : 0,1% x Rp 190.000.000 = Rp 190.000
PBB YANG HARUS DIBAYARKAN = Rp 190.000

Untuk pertanyaan seputar pajak, silahkan kirim pertanyaan melalui form dibawah ini : : Pajak Bumi & Bangunan P2

Apa itu Nomor objek pajak PBB?

Jakarta – NOP PBB adalah singkatan dari Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Nomor ini berfungsi sebagai identitas objek pajak dalam sarana administrasi perpajakan yang dibutuhkan wajib pajak PBB. NOP diberikan oleh kepala KPP untuk setiap objek pajak.

digit pertama dan kedua NOP merupakan kode wilayah provinsi digit ketiga dan keempat merupakan kode wilayah kabupaten atau kota digit kelima hingga ketujuh merupakan kode wilayah kecamatan digit kedelapan sampai dengan digit kesepuluh merupakan kode KPP digit kesebelas sampai dengan digit kedelapan belas merupakan kode objek pajak (kode subsektor, jenis bumi, rincian, nomor urut, dan kode sektor objek).

Dengan adanya kode ini berarti antar NOP tidak akan ada kesamaan karena telah didesain secara unik. Kegunaan pemberian NOP ini salah satunya dapat menghindari objek pajak berganda serta mempermudah untuk mengetahui lokasi objek pajak.

Apakah semua objek PBB dikenakan pajak?

Ketentuan Dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang Perlu Diketahui – Sudah menjadi kewajiban bagi orang di BSD sebagai warga negara yang baik untuk melaksanakan kewajiban pajak dengan baik. Seperti melaksanakan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan pungutan pajak atas tanah dan bangunan.

Jika dilihat dari sifatnya, Pajak Bumi dan Bangunan ini merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Hal ini berarti, besaran pajak terutang akan ditentukan dari keadaan objek pajaknya. Untuk lebih lanjut, anda bisa mengetahui tentang Pajak Bumi dan Bangunan berikut. Sebagai warga negara sekaligus wajib pajak, anda tentu harus mengetahui apa saja subjek pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan.

Subjek pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan atau yang disingkat dengan PBB bisa berupa orang pribadi maupun badan. Lebih lanjut, baik orang pribadi maupun badan tersebut secara nyata memiliki hal-hal berikut ini:

Mempunyai hak atas bumi Memperoleh manfaat atas bumi Memiliki bangunan Menguasai bangunan Memperoleh manfaat atas bangunan.

Sebagaimana yang disebutkan di atas, maka wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memenuhi kategori tersebut, berkewajiban menyetorkan PBB. Konsultan pajak BSD merupakan alternatif bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya lebih efektif.

Objek pajak tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan umum. Objek pajak tersebut digunakan untuk area pemakaman, peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya. Objek pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai suatu desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Objek pajak digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Objek pajak digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

Baca Juga: Kemudian, untuk pengenaan tarif atas pajak bumi dan bangunan atau PBB yang diberlakukan hingga saat yakni sebesar 0,5%. Konsultan pajak BSD akan membantu anda dalam melakukan penghitungan pajak dengan lebih akurat. Sementara itu, untuk mendaftarkan objek Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB, bisa mendaftarkannya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Yang mana wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak yang akan didaftarkan tersebut. Setelah anda mengetahui mengenai Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB, anda juga perlu mengetahui dasar pengenaan pajaknya. Dimana dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP.

Ini merupakan harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli tanah yang dilakukan. Setiap tahunnya penetapan NJOP berubah sesuai dengan kebijakan Pemerintah. Penetapan NJOP tersebut umumnya didasarkan atas beberapa hal seperti lokasi, kondisi lingkungan dan lainnya.

Konsultan pajak BSD adalah alternatif tepat sebagai bantuan dalam mengurus masalah pajak anda. Perlu diketahui, untuk dasar penetapan NJOP atas bumi didasarkan pada letak, pemanfaatan, peruntukan, dan kondisi lingkungannya. Sementara untuk dasar penetapan NJOP bangunan didasarkan pada bahan yang digunakan dalam bangunan.

Kemudian rekayasa, letak, serta kondisi lingkungannya. Selanjutnya ada pula NJOPTKP atau Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang menjadi batas dari NJOP atas pajak bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP pada setiap wilayah memang berbeda-beda.

Setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak 1 kali dalam 1 Tahun Pajak. Jika wajib pajak memiliki lebih dari 1 objek pajak, maka yang bisa atau mendapat pengurangan NJOPTKP hanya 1 objek pajak yang nilainya paling besar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya yang wajib pajak miliki.

Selanjutnya, anda akan mengenal istilah NJKP atau Nilai Jual Kena Pajak yang merupakan dasar penghitungan PBB. NJKP ini merupakan nilai jual objek yang akan dimasukan dalam perhitungan PBB terutang. Apabila anda yang berada di BSD memiliki permasalahan pajak, dan membutuhkan bantuan dari, anda dapat menghubungi kami untuk melakukan konsultasi pajak secara online.

Sebutkan apa saja contoh dari objek bumi?

sebutkan objek pajak bumi dan bangunan? 1. Bumi: Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang.2. Bangunan: Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Pajak Bumi dan BangunanSebelum berbicara lebih jauh tentang 5 objek pajak PBB yang dikecualikan, ada baiknya kita simak dulu apa dan bagaimana Pajak Bumi dan Bangunan tersebut.Salah satu bentuk pajak yang dipungut Negara adalah pajak bumi dan bangunan atau disingkat PBB.

Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan pajak ini, karena setiap tahunnya bagi pemilik property diwajibkan untuk membayarkannya sebagai wajib pajak. Namun tahukah Anda siapakah yang mengelola pajak tersebut? Nah informasi berikut ini mudah mudahan dapat menambah pengetahuan Anda tentang pajak bumi dan bangunan.Pajak Pusat dan Pajak DaerahSecara garis besar ada dua jenis pajak yang dapat dibedakan di Indonesia yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini dikelola sebagian oleh Direktorat Jenderal Pajak ( DJP) dibawah Kementerian Keuangan, sementara pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik itu ditingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten / kota.Adapun pajak pusat meliputi :Pajak Penghasilan ( PPh)Pajak Pertambahan Nilai ( PPN)Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ( PPnBM)Bea MateraiPajak Bumi dan Bangunan ( PBB)Pajak Daerah Meliputi :Pajak ProvinsiPajak Kendaraan bermotorBea Balik Nama Kendaraan BermotorPajak Bahan Bakar Kendaraan BermotorPajak Air permukaanPajak RokokPajak Kabupaten / KotaPajak HotelPajak RestoranPajak HiburanPajak ReklamePajak Penerangan JalanPajak Mineral bukan logam dan BatuanPajak ParkirPajak Air TanahPajak Sarang Burung WaletPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan atau perkotaanBea Perolehan Hak atas Tanah dan / atau BangunanDari paparan diatas mungkin Anda bertanya-tanya mengapa pajak bumi dan bangunan dikelola oleh daerah dan juga pusat.

Apakah ada bedanya atau wajib pajak diharuskan membayar pada pusat dan juga daerah ?Berikut jawabannya :Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB sebenarnya adalah pajak pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaannya diserahkan pada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota.

Namun untuk PBB perkebunan, pertambangan, perhutanan tetap dipungut oleh pajak pusat. Lebih lanjut tentang pajak bumi dan bangunanPBB dikenakan terhadap objek pajak berupa tanah dan atau bangunan yang didasarkan pada azas kenikmatan dan manfaat, dan dibayar setiap tahun.

  1. Pengenaan PBB berdasarkan pada UU Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 12 tahun 1994.
  2. Namun demikian dalam perkembangannya PBB khususnya sector pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur dalam UU no 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( PDRD) pasal 77 sampai pasal 84 mulai tahun 2010.Dalam pasal 77 bab I diatur tentang ketentuan umum yang memberikan penjelasan tentang istilah istilah teknis atau defines PBB seperti pengertianBumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.

Pengertian ini artinya bukan hanya tanah permukaan bumi saja tetapi dari tubuh bumi mulai permukaan sampai pada magma, hasil tambang dan gas material lainnya.Bangunan adalah konstrukti teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau peraiaran.Selanjutnya dalam pasal 77 ayat 2 UU PDRD, disebutkan bahwa yang dimaksud pengertian bangunan adalah :Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu komples bangunan seperti hotel pabrik dan emplasemennya dan lain lain yang satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.Jalan TOLKolam renangPagar mewahTempat olahragaGalangan kapal, dermagaTaman mewahTempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, pipa minyakFasilitas lain yang memberikan manfaatObjek Pajak Bumi dan BangunanObjek PBB adalah bumi dan atau bangunan yang sebagaimana sudah dijelaskan diatas tentang pengertiannya.Meskipun demikian, tidak semua objek bumi dan bangunan akan dikenakan PBB, ada juga objek yang terkecualikan dari pemungutan pajak atau pengenaan PBB adalah apabila objek tersebut memenuhi criteria berikut.Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang Ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenis dengan ituMerupakan hutan lindung, hutan suaka, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani dengan suatu hak.Dipergunakan oleh perwakilan diplomatic, konsulat berdasarkan perlakuan timbal balikDigunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.Objek pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Apa yang Dikecualikan dari objek PBB P2?

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN (PBB-P2) DI YOGYAKARTA Posted by on Berikut Ini Yang Bukan Merupakan Objek Pajak Pbb Adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) di Yogyakarta diatur dalam adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

  • Objek PBB-P2
  • Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
  • Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:
  1. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut
  2. Kolam renang
  3. Pagar mewah
  4. Tempat olah raga
  5. Taman mewah
  6. Tempat penampungan/kilang minya, air, dan gas, pipa minya
  7. Menara

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek pajak yang:

  1. Digunakan oleh pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan
  2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan
  3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala yang tidak untuk komersial, atau yang sejenis dengan itu
  4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak
  5. Merupakan hutan wisata dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak
  6. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
  7. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) NJOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak. Besarnya NJOPTKP adalah Rp12.000.000 untuk setiap wajib pajak. Subjek Pajak dan Wajib Pajak PBB-P2 Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

  • Sedangkan, Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
  • Dasar Pengenaan PBB-P2 Dasar Pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
  • NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

NJOP Pengganti adalah suatu pendekatan/metoda penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut. Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

  • 0,1 % untuk NJOP sampai dengan Rp 500.000.000
  • 0,125 % untuk NJOP di atas Rp 500.000.000sampai dengan Rp 1.000.000.000
  • 0,160 % untuk NJOP di atas Rp 1.000.000.000 sampai dengan Rp 2.000.000.000
  • 0,220 % untuk NJOP di atas Rp 2.000.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000
  • 0,3 % untuk NJOP lebih dari Rp 5.000.000.000

Ilustrasi Soal Tuan Amir mempunyai objek pajak berupa:

  • Tanah seluas 500 m² dengan harga jual Rp 500.000,-/m²
  • Bangunan seluas 200 m² dengan nilai jual Rp400.000,-/m

Hitunglah besarnya pajak yang terutang! Jawab NJOP Bumi : 500 m² x Rp 500.000 = Rp 250.000.000 NJOP Bangunan 200 m² x Rp400.000 = Rp80.000.000 Jumlah NJOP Bumi dan Bangunan = Rp 330.000.000 NJOPTKP = Rp.12.000.000 NJOPKP = NJOP bumi dan Bangunan-NJOPTKP–>Rp330.000.000-Rp12.000.000=Rp318.000.000 Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah adalah 0,1 %. PBB-P2 terutang = 0,1 % x Rp 318.000.000= Rp318.000 : PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN (PBB-P2) DI YOGYAKARTA

Nomor objek PBB dimana?

Daftar Kode NOP PBB – sumber: pajaksite.files.wordpress.com

  • Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, NOP ini merupakan nomor unik yang setiapnya berbeda dari NOP lainnya.
  • Cara mengetahui NOP ini sangat mudah, kamu bisa melihatnya pada baris NOP dalam tanda bukti bayar PBB atau Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun lalu.
  • Nomor ini terdiri dari 18 digit dan ditulis cukup besar pada bukti pembayaran PBB.
  • Masing-masing angka pada digit tersebut memiliki maknanya sendiri, berikut penjelasannya:
  • 2 digit pertama merupakan kode Daerah Tingkat I (DATI I)
  • 2 digit kedua merupakan kode Daerah Tingkat II (DATI II)
  • 3 digit ketiga merupakan kode kecamatan
  • 3 digit keempat merupakan kode kelurahan atau desa
  • 3 digit kelima merupakan kode nomor blok
  • 4 digit keenam merupakan nomor urut objek
  • 1 digit terakhir merupakan kode khusus

Melalui NOP, kamu bisa memastikan apakah nomor yang diberikan benar atau tidak dan untuk memastikan kesesuaiannya dengan data objek pajak.

Apa itu kode objek pajak?

Pengertian dan Fungsi Kode objek pajak PPh 21 – Kode objek pajak PPh 21 adalah kode yang dibutuhkan saat wajib pajak melakukan pengisian SPT. Kode objek pajak PPh 21 dibuat untuk membedakan masing-masing objek pajak dalam PPh pasal 21. Artikel kali ini akan mengulas penggolongan kode objek pajak PPh 21 berdasarkan subjek pemotong dan sifat penghasilannya.

Berapa digit nomor objek pajak?

Nomor Objek Pajak – Secara umum, Nomor Objek Pajak (NOP) merupakan suatu nomor identitas objek pajak sebagai sebuah sarana yang berkaitan dengan administrasi perpajakan yang sesuai dengan syarat dan aturan yang berlaku. Apabila berkaca dari Undang-Undang (UU) No.12 Tahun 1985 Pasal 3 dan juga Undang-Undang (UU) No.12 Tahun 1994, objek pajak akan diberlakukan secara nasional dan diharuskan memiliki karakteristik permanen serta memiliki standar pada satuan blok di kelurahan maupun desa.

  • Maka dengan ini, objek pajak harus memiliki keunikannya sendiri dan bersifat tetap serta memiliki standar yang bisa diberlakukan secara nasional.
  • Dengan mengacu pada hal tersebut, maka setiap objek pajak dapat diberikan identitas sendiri berupa nomor yang dapat menunjang administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak.

Ketentuan yang berkaitan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) tersebut juga dapat dituangkan sebagai berikut:

Memiliki keunikan

Berarti setiap objek pajak PBB memiliki 1 (satu) nomor objek pajak yang tidak sama atau berbeda dengan pajak PBB lainnya

Bersifat tetap

Memiliki arti bahwa Nomor Objek Pajak (NOP) yang diberikan kepada masing-masing objek pajak PBB tidak akan berubah dalam waktu yang lama

Standar

Hal ini berarti sistem yang diterapkan dalam pemberian Nomor Objek Pajak (NOP) akan berlaku secara nasional. Dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), setiap Wajib Pajak nantinya akan mendapat identitas dari setiap objek yang dimiliki. Nomor Objek Pajak (NOP) yang diberikan biasanya akan terdiri dari 18 (delapan belas) digit nomor dan setiap digit pun memiliki makna atas kodenya tersendiri, sebagai contoh didapatkan Nomor Objek Pajak (NOP) sebagai berikut 112233344455566667.

  • Angka 11 memiliki makna sebagai 2 digit untuk Kode Provinsi
  • Angka 22 memiliki makna sebagai 2 digit untuk Kode Daerah Kabupaten/Kota
  • Angka 333 memiliki makna sebagai 3 digit untuk Kode Kecamatan
  • Angka 444 memiliki makna sebagai 3 digit untuk Kode Kelurahan atau Kode Desa
  • Angka 555 memiliki makna sebagai 3 digit untuk Kode Nomor Blok
  • Angka 6666 memiliki makna sebagai 4 digit untuk Nomor Urut Objek
  • Angka 7 memiliki makna sebagai 1 digit yang merupakan Kode Khusus sesuai dengan ketentuan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

NOP dan NPWP apa sama?

PENENTUAN NOMOR OBJEK PAJAK(NOP) DALAM SISMIOP

Bagaimana penentuan NOP untuk bangunan yang dipecah kepemilikannya atau penggabungan kepemilikan dan apakah pemeriksaan lapangan untuk NOP dilakukan setiap tahun atau berapa kali?Karena masalah penentuan NOP ini bisa menimbulkan masalah karena kita bisa saja membayar PBB atas bangunan yang bukan milik kita?Mohon pencerahannya NOP itu seperti NPWP Pak. hanya saja bedanya, NOP itu melekat pada objek pajak. jadi, subjek pajak atas NOP tidak akan berubah kecuali diminta oleh si subjek.klo rekan Noel merasa PBB yang dibayar kurang pas (bukan milik rekan Noel), tanya aja AR-nya tentunya dengan membawa segala bukti2 tentunya dengan SPPT (yang bisa menunjukkan NOP yang anda bayar) trus dibandingkan dengan bukti2 yang anda punya. Trims. menurut saya, bapak bisa datang langsung ke KPP pratama tempat bapak terdaftar kemudian nanti disediakan surat permohonan untuk dilakukannya mutasi (Pemecahan atau penggabungan obyek pajak) syarat syaratnya juga mudah kok dan prosesnya juga cuma satu minggu dan bebas biaya untuk keterangan lebih lanjut, bapak datang langsung ke KPP pratama aja,, tanya dibagian TPT yang menangani PBB Berdasarkan informasi yg saya dapat, NOP itu terdiri dari 18 digit angka yang unik se Indonesia yang merepresentasikan lokasi obyek pajak. Urutannya sbb :12.34.567.890.001-0123.012 : Kode Propinsi34 : Kode Kabupaten/Kota567 : Kode Desa/Kelurahan001 : Kode Blok0123 : Nomor urut obyek 0 : identitas golongan obyek

: PENENTUAN NOMOR OBJEK PAJAK(NOP) DALAM SISMIOP

Apakah jalan tol termasuk objek Pajak Bumi dan Bangunan?

PBB Jalan Tol, objek daerah atau pusat?

Selamat Siang Rekan, Mau tanya, saya bingung terkait PBB atas Jalan Tol. Sebenarnya dia termasuk pajak pusat atau daerah? Di dalam UU PDRD tahun 2009 maupun di beberapa Perda yg saya baca, disebutkan Jalan tol termasuk ke dalam definisi bangunan yang merupakan objek PBB P-2. Akan tetapi, di aturan Dirjen Pajak tahun 2015 disebutkan pula bahwa Ruas Jalan Tol adalah objek pajak PBB Sektor lainnya yang ditatausahakn di KPP Migas. Jadi, sebenarnya dia masuk ke mana?Sebagai tambahan, apakah semua PBB Sektor Lainnya merupakan pajak pusat ? Terima Kasih atas jawabannya. Tapi kenapa di Perda dan di berita-berita disebutkan kalo jalan tol itu objek PBB P2? (terutama yg di Pemda DKI). apa ada beda antara Jalan Tol P-2 dan Sektor Lainnya? Originaly posted by falazu: Mau tanya, saya bingung terkait PBB atas Jalan Tol. Sebenarnya dia termasuk pajak pusat atau daerah? pajak daerah Originaly posted by falazu: Sebenarnya dia termasuk pajak pusat atau daerah? daerah di PMK no.208/PMK.07/2018 bab II pasal 2 ayat 1, “Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.”

jadi yg masuk PBB pusat adalah kawasan yg di gunakan u/ kegiatan usaha perkebunan,perhutanan dan pertambangan.beberapa objek PBB-P2 (PBB daerah) menurut (ayat (4) antara lain– jalan tol– lapangan golf– tempat rekreasi,– galangan kapal– menara,

: PBB Jalan Tol, objek daerah atau pusat?

Apakah tanah ada PBB nya?

Pertanyaan seputar pajak bumi dan bangunan – Apa yang dimaksud pajak tanah? Pajak tanah atau biasa disebut pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan biaya yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan. Untuk penjelasan lebih rinci bisa kamu lihat di artikel Lifepal ini. Kenapa penting untuk memiliki asuransi?

PBB terbagi menjadi berapa?

Perbedaan PBB-P2 dan PBB P-3 – Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya kepemilikan hak, penguasaan, atau perolehan manfaat atas suatu bumi atau bangunan. Secara garis besar terdapat lima sektor PBB yang terdiri dari sektor perkotaan, sektor perdesaan, sektor perkebunan, sektor perhutanan, dan sektor pertambangan.

Apa contoh Pajak Bumi dan Bangunan?

Objek Pajak PBB – Kemudian, objek PBB adalah bumi dan atau bangunan, di mana pengertian bumi dan atau bangunan mempunyai pengertian, sebagai berikut:

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Contohnya adalah tanah, ladang, sawah, kebun, pekarangan dan seterusnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contohnya adalah rumah tempat tinggal, bangunan domisili usaha, gedung bertingkat, jalan tol, pusat perbelanjaan dan sebagainya.

Berapa bayar pajak PBB?

Cara Menghitung Pajak PBB – Lalu bagaimana cara menghitung pajak PBB tersebut? Untuk rumus dasar perhitungan pajak PBB adalah 0.5% dikali dengan NJKP (Nilai Jual Kena Pajak). Sedangkan untuk memperoleh nilai NJKP adalah 20 persen dikali NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).

Apa saja yang menjadi objek dan bukan objek pajak PBB?

Seri PBB – Ketentuan Umum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 12 Tahun 1994.

  1. Bumi: Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang.
  2. Bangunan: Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai.

Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan PBB Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek yang :

  1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi.
  2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
  3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
  4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
  5. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

  • mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;
  • memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
  • memiliki bangunan, dan atau;
  • menguasai bangunan, dan atau;
  • memperoleh manfaat atas bangunan
  • Wajib Pajak adalah Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak.
  • Cara Mendaftarkan Objek PBB
  • Orang atau Badan yang menjadi Subjek PBB harus mendaftarkan Objek Pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi letak objek tersebut, dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang tersedia gratis di KPP atau KP2KP setempat.
  • Dasar Pengenaan PBB
  • Dasar pengenaan PBB adalah “Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”. NJOP ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bupati/Walikota serta memperhatikan :
  1. harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;
  2. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
  3. nilai perolehan baru;
  4. penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota setinggi-tingginya Rp 12.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu Tahun Pajak.
  2. Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu Objek Pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan Objek Pajak lainnya.
  1. Dasar Penghitungan PBB
  2. Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).
  3. Besarnya persentase NJKP adalah sebagai berikut :
  1. Objek pajak perkebunan adalah 40%
  2. Objek pajak kehutanan adalah 40%
  3. Objek pajak pertambangan adalah 40%
  4. Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan):
    • apabila NJOP-nya≥ Rp1.000.000.000,00adalah 40%
    • apabila NJOP-nya < Rp1.000.000.000,00 adalah 20%
  • Tarif PBB
  • Besarnya tarif PBB adalah 0,5%
  • Rumus Penghitungan PBB
  • Rumus penghitungan PBB = Tarif x NJKP
  1. Jika NJKP = 40% x (NJOP – NJOPTKP) maka besarnya PBB
    • = 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP)
    • = 0,2% x (NJOP-NJOPTKP)
  2. Jika NJKP = 20% x (NJOP – NJOPTKP) maka besarnya PBB
    • = 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP)
    • = 0,1% x (NJOP-NJOPTKP)
  1. Tempat Pembayaran PBB
  2. Wajib Pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari KPP Pratama atau disampaikan lewat Pemerintah Daerah harus melunasinya tepat waktu pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk dalam SPPT yaitu Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.
  3. Saat Yang Menentukan Pajak Terutang

Saat yang menentukan pajak terutang adalah adalah keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari. Dengan demikian segala mutasi atau perubahan atas Objek Pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya. Contoh: A menjual tanah kepada B pada tanggal 2 Januari 2010.

  • Lain-lain
  • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) yang terkait dengan peraturan pelaksanaan mengenai Perdesaan dan Perkotaan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan.
  • Sumber :

: Seri PBB – Ketentuan Umum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Apa yang dimaksud dengan objek pajak?

Jakarta – Secara sederhana, Objek Pajak artinya adalah penghasilan yang dikenakan pajak. Namun, apa yang dimaksud dengan penghasilan itu sendiri?

Apa yang dimaksud dengan nilai objek pajak tidak kena Pajak Bumi dan Bangunan?

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh badan atau perorangan. Dalam perhitungannya, terdapat unsur Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). NJOPTKP merupakan batas Nilai Jual Objek Pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak.

  1. Pada masing-masing wilayah nilainya berbeda sesuai dengan ketatapan dari Menteri Keuangan, namun nilai tertinggi NJOPTKP ditetapkan maksimal sebesar Rp12.000.000,00.
  2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh badan atau perorangan.
  3. Dalam perhitungannya, terdapat unsur Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

NJOPTKP merupakan batas Nilai Jual Objek Pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Pada masing-masing wilayah nilainya berbeda sesuai dengan ketatapan dari Menteri Keuangan, namun nilai tertinggi NJOPTKP ditetapkan maksimal sebesar Rp12.000.000,00.