Berikut Ini Yang Merupakan Fungsi Dari Surat Ketetapan Pajak Adalah?
Kesimpulan – SKP berfungsi sebagai sarana untuk menagih kekurangan pajak, mengembalikan jika ada kelebihan membayar pajak, menginformasikan jumlah pajak terutang, mengenakan sanksi administrasi perpajakan, serta menagih pajak. SKP sendiri meliputi SKPKB, SKPKBT, SKPN, atau SKPLB.
- Etika mendapatkan salah satu surat yang menunjukkan Anda kurang bayar pajak atau terkena sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga, segera menyelesaikannya sebelum melewati batas waktu yang disebutkan dalam SKP itu.
- Anda dapat melakukan pembayaran pajak dan denda melalui aplikasi OnlinePajak dengan menggunakan PajakPay,
PajakPay merupakan sistem manajemen kas ( cash management ) dari aplikasi OnlinePajak yang berguna untuk pembayaran pajak secara online dengan mudah, kapan saja dan di mana saja. Tidak perlu antre dan bebas administrasi, Anda pun dapat menambah saldo PajakPay sesuai kebutuhan perpajakan setiap bulannya.
Contents
Apa itu surat ketetapan pajak?
Kesimpulan – SKP berfungsi sebagai sarana untuk menagih kekurangan pajak, mengembalikan jika ada kelebihan membayar pajak, menginformasikan jumlah pajak terutang, mengenakan sanksi administrasi perpajakan, serta menagih pajak. SKP sendiri meliputi SKPKB, SKPKBT, SKPN, atau SKPLB.
- Etika mendapatkan salah satu surat yang menunjukkan Anda kurang bayar pajak atau terkena sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga, segera menyelesaikannya sebelum melewati batas waktu yang disebutkan dalam SKP itu.
- Anda dapat melakukan pembayaran pajak dan denda melalui aplikasi OnlinePajak dengan menggunakan PajakPay,
PajakPay merupakan sistem manajemen kas ( cash management ) dari aplikasi OnlinePajak yang berguna untuk pembayaran pajak secara online dengan mudah, kapan saja dan di mana saja. Tidak perlu antre dan bebas administrasi, Anda pun dapat menambah saldo PajakPay sesuai kebutuhan perpajakan setiap bulannya.
Apa fungsi surat pajak?
Apa yang Harus Dilakukan Jika Menerima SKP? – Wajib pajak tidak selalu akan menerikan surat ketetapan pajak (SKP) jika tidak karena sejumlah kondisi di atas. Namun jika kamu menerimanya, jangan langsung khawatir. Jika suatu saat kamu menerima salah satu jenis SKP, maka cermati baik-baik isi dari SKP tersebut.
Segera datangi kantor pajak pratama yang terdapat di wilayahmu. Jika SKP yang didapatkan merupakan tagihan untuk kekurangan bayar pajak atau adanya sanksi administrasi berupa denda atau bunga, segera lakukan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam SKP tersebut. Jika kamu mendapatkan maka bergembiralah karena uangmu akan dikembalikan oleh negara.
Kelebihan dana ini bisa kamu manfaatkan untuk kebutuhan yang lain misalnya saja investasi reksa dana. Hal yang pasti adalah kamu harus cepat melakukan respon atas surat tersebut agar prosesnya tidak bertele-tele.
Apa yang terjadi jika surat ketetapan pajak terlambat diterbitkan?
Jenis-Jenis Surat Ketetapan Pajak – Karena berbagai fungsinya ini, surat ketetapan pajak bisa dibedakan menjadi beberapa jenis. Karena itu, jangan buru-buru panik ketika kamu menerima surat ini dari Ditjen Pajak. Bisa saja kamu mendapatkan pembayaraan kelebihan pajak atau memang tagihannya jika belum menunaikan kewajibanmu.
Jenisnya itu disesuaikan dengan tujuan penerbitannya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ada lima jenis Surat Ketetapan Pajak yang memiliki fungsi masing-masing antara lain: Surat Tagihan Pajak (STP) Sesuai namanya, Surat Tagihan Pajak berfungsi menagih pajak dan atau sanksi administrasi Wajib Pajak berupa bunga dan atau denda.
STP diterbitkan apabila:
Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak dibayar atau kurang bayar. Terdapat kesalahan tulis atau kesalahan perhitungan yang mengakibatkan terjadinya kekurangan pembayaran pajak berdasarkan hasil penelitian SPT. Wajib Pajak terkena sanksi administrasi baik berupa denda dan/atau bunga. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPn namun tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha yang bukan Pengusaha Kena Pajak namun membuat, Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak namun tidak membuat faktur pajak, atau terlambat dalam membuat faktur pajak tetapi dan atau tidak mengisi faktur pajak dengan lengkap. Wajib pajak yang mendapatkan Surat Tagihan Pajak akan dikenakan denda dan diharuskan membayarnya sesuai ketentuan.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan dikarenakan:
Adanya kekurangan pembayaran pajak Wajib Pajak tidak membayar pajak terutang wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT sesuai waktu ytang telah ditentukan Terdapat salah hitung terkait Pajak pertambahan Nilai dan yang dikenai tarif 0%. Tidak diketahuinya besar pajak terutang. SKPKB juga mencantumkan besarnya: Jumlah pokok pajak jumlah kredit pajak Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak Besarnya sanksi administrasi yang harus dibayar Jumlah pajak yang masih harus dibayar Jenis surat ketetapan pajak ini diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
Jumlah kredit pajak pada PPh, PPN dan PPnBM lebih besar dari jumlah pajak terutang, atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Penerbitan SKPLB dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan atas permohonan. SKPLB diterbitkan paling lambat 12 bulan terhitung sejak surat permohonan dari Wajib Pajak diterima atau sesuai dengan keputusan Ditjen Pajak. Jika SKBLB terlambat diterbitkan, maka Wajib Pajak berhak menerima imbalan bunga 2% per bulan, terhitung sejak berakhirnya jangka waktu yang ditentukan.
Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Surat Ketetapan Pajak Nihil menentukan bahwa tidak ada pajak terutang atau kredit pajak alias jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak. Surat ini diterbitkan setelah Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan Surat Pemberitahuan. SKPN diterbitkan untuk:
Pajak Penghasilan (PPh) jika jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jika jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) jika jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) SKPKBT akan diterbitkan biasanya dikarenakan adanya data baru yang belum terungkap saat pemeriksaan sebelumnya pada tahun pajak yang bersangkutan. Dalam SKBT akan terdapat tambahan pajak atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya.
Beberapa ketentuan mengenai SKPKBT adalah sebagai berikut: SKPKBT diterbitkan dalam jangka 5 tahun setelah saat terutangnya pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang. Penerbitan SKPKBT oleh Dirjen Pajak dilakukan setelah diadakan tindakan pemeriksaan. Jumlah yang harus dibayar ditambah 100% sebagai sanksi administrasi. Jika wajib pajak belum membayar kekurangan pajak setelah jangka waktu yang ditetapkan, maka akan ada tambahan sanksi sebesar 48% dari jumlah pajak terutang yang harus dibayar.
Apa itu Surat Ketetapan Pajak Nihil?
b. Jenis Surat Ketetepan Pajak (SKP) – Setidaknya ada 5 jenis Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh DJP. Detail penjelasannya sebagai berikut: 1. Surat Tagihan Pajak (STP) Seperti namanya, Surat Tagihan Pajak atau STP adalah surat yang dibuat untuk menagih pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
- Ada kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung.
- Terkena sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya. Akan tetapi, WP tersebut tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP, namun dia menerbitkan Faktur Pajak.
- Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak membuat faktur pajak, atau membuat faktur pajak namun tidak tepat waktu, atau tidak mengisinya secara lengkap.
Untuk WP yang mendapat SKP dengan alasan pada nomor 1 dan 2, maka jumlah kekurangan pajak terutang yang tercantum dalam surat tersebut ditambah dengan tarif bunga sanksi administrasi pajak sebulan dengan waktu maksimal 24 bulan. Waktu tersebut, terhitung sejak terutangnya pajak, atau bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai terbitnya Surat Tagihan Pajak.
Jika Sobat Klikpajak menerima Surat Ketetapan Pajak dengan alasan nomor 4, 5 dan 6, maka juga akan dikenakan denda sebesar sesuai sanksi administrasi pajak terbaru sesuai UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dari dasar pengenaan pajak.2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) SKPKB dikeluarkan oleh DJP karena WP kurang atau tidak membayar pajak terutang, telat menyampaikan SPT Masa dari waktu yang telah ditentukan, adanya salah hitung terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenai tarif 0%, tidak diketahuinya besar pajak terutang.
Di dalam SKPKB itu, akan ditentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh Sobat Klikpajak. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009. Contoh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) via PER-17/2017 3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) SKPLB dikeluarkan oleh DJP ketika WP lebih membayar pajak terutang dari yang seharusnya. Dalam SKPLB akan dituliskan berapa jumlah kelebihan pembayaran pajak.
- SKPLB diterbitkan setelah dilakukannya pemeriksaan atas permohonan, selambatnya 12 bulan terhitung sejak surat permohonan diterima atau sesuai dengan keputusan DJP.
- Menariknya, apabila surat ini terlambat diterbitkan, maka Sobat Klikpajak berhak menerima imbalan bunga sesuai tarif bunga imbalan sebulan terhitung sejak berakhirnya batas waktu yang ditentukan.
Note: Aturan Baru Membuat e-Faktur dan Cara Mengkreditkan Pajak Masukan di UU Cipta Kerja 4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) SKPN merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- Pajak Penghasilan (PPh) apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak
- PPN jika jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak
Jika ada pajak yang dipungut oleh Pemungut PPN, maka jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurang pajak yang dipungut oleh Pemungut PPN tersebut;
- Pajak Penjualan Atas Barang Mewah jika jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
Contoh SKPKBT via PER-17/2018 SKPKBT merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat 1 dalam UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang diubah dalam UU No 28 Tahun 2007.
Aturan tersebut berbunyi DJP dapat menerbitkan SKPKBT dalam tempo 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT.
Note: Tahapan Pengenaan Sanksi Pajak: Pemeriksaan & Penyelesaiannya, UMKM Wajib Tahu SKPKBT bisa dikatakan sebagai surat koreksi atas SKP yang diterbitkan sebelumnya. Contoh, Ketika Sobat Klikpajak telah melaporkan dan membayar pajak terutang sesuai dengan nominal yang tercantum dalam SKP, maka petugas pajak akan melakukan pengecekan pada data baru tersebut.
Apabila masih ditemukan adanya pajak terutang yang kurang atau tidak dibayar oleh WP, Ditjen Pajak akan menerbitkan SKPKBT. SKPKBT ini diterbitkan dalam rentan waktu 5 tahun, dengan jumlah pajak terutang yang harus dibayar ditambah sanksi bunga administrasi, Apabila sudah lewat dari jangka waktu tersebut dan Sobat Klikpajak masih belum juga membayar kekurangan pajak, maka akan ada tambahan sanksi bunga administrasi pajak dari jumlah pajak terutang yang harus dibayar.
Ketahui juga cara hitung pajak penghasilan di kalkulator PPh 21,