Bidang Akuntansi Yang Kegiatannya Memeriksa Laporan Keuangan Disebut?

Bidang Akuntansi Yang Kegiatannya Memeriksa Laporan Keuangan Disebut
2. Bidang-Bidang Akuntansi Pemeriksaan ( Auditing ) – Akuntansi pemeriksaan adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan audit yang secara bebas dilakukan pada laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Dalam pemeriksaan akuntansi ( auditing ), dilaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan dalam keuangan,

  1. Meskipun tujuan utama audit agar informasi akuntansi yang disajikan dapat dipercaya, namun terdapat tujuan lainnya.
  2. Salah satu tujuan lain akuntansi pemeriksaan adalah seperti ketaatan terhadap kebijakan, prosedur serta menilai efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan.
  3. Dalam konsep tersebut, yang mendasari auditing adalah objektifitas dan independensi dari pemeriksa serta kerahasiaan dan pengumpulan bukti-bukti yang terbilang cukup relevan.

Baca Juga : Manfaat Langkah Menyelesaikan Pembukuan Dengan Tutup Buku

Apa itu bidang akuntansi keuangan?

Mengenal Bidang-Bidang Akuntansi Beserta Penjelasannya Ilmu akuntansi memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Atas dasar itu mulai bermunculan bidang-bidang akuntasi berdasarkan fungsinya. Bidang-bidang akuntasi terdiri dari sembilan bidang. Bidang-bidang khusus dalam akuntansi itu adalah sebagai berikut: Pengertian akuntansi Keuangan adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam proses pencatatan transaksi hingga penyajian dalam bentuk laporan keuangan. Dalam pencatatan berbagai transaksi keuangan perusahaan, akuntansi keuangan harus berpatokan kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi Biaya Bidang akuntansi yang berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya produksi. Misalnya yang berkaitan dengan penentuan harga pokok produksi dan pengendalian biaya produksi. Akuntansi biaya bermanfaat bagi manajemen untuk mengendalikan kegiatan perusahaan dan merencanakan kegiatan perusahaan di masa depan berdasarkan data-data biaya yang diperoleh. Akuntansi Anggaran Bidang-bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan anggaran perusahaan dan kemudian membandingkannya dengan realisasinya agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi. Akuntansi jenis ini bagian dari akuntansi manajemen. Auditing/Akuntansi Pemeriksaan Pengertian akuntansi pemeriksaan adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan diri pada pemeriksaan catatan-catatan akuntansi secara bebas (independen). Pelaksananya disebut auditor. Auditor harus bekerja secara bebas tanpa dipengaruhi kepentingan pihak-pihak tertentu. Auditor akan memeriksa apakah pencatatan transaksi telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Dalam melakukan pemeriksaan, auditor berpatokan pada standar auditing yang berlaku. Akuntansi Manajemen Bidang akuntansi yang melakukan pengembangan dan penafsiran data-data akuntansi, baik data masa lalu maupun data tafsiran untuk membantu manajemen dalam mengoperasikan perusahaan. Akuntansi jenis membantu memecahkan berbagai masalah khusus yang dihadapi manajemen, yang pemecahannya membutuhkan beberapa alternatif. Akuntansi Perpajakan Bidang akuntansi yang bertugas melakukan penyiapan data yang digunakan untuk perhitungan pajak. Sehingga pajak yang dibayar perusahaan sesuai dengan peraturan pemerintah. Agar dapat bekerja dengan baik, seorang akuntan pajak harus memahami berbagai peraturan, baik yang berupa undang-undang maupun ketentuan lain tentang perpajakan. Akuntansi Pemerintahan Bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam penyajian laporan keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemerintah. biasanya berkaitan dengan pembuatan anggaran negara beserta laporan realisasinya. Kegiatan ini bermanfaat untuk mengendalikan pengelolaan keuangan negara. Sistem Akuntansi Pengertian sistem akuntansi adalah bidang akuntansi yang melakukan perencanaan prosedur pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan data keuangan. Sistem ini harus menciptakan suatu sistem yang dapat mempermudah pengelolaan dan pengendalian perusahaan. Akuntansi Pendidikan Bidang-bidang akuntansi yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan dalam rangka menyebarkan ilmu akuntansi.

Bidang akuntansi apakah yang kegiatan utamanya berupa pemeriksaan laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan?

2. Bidang Auditing Akuntansi – Akuntansi adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan audit independen atas laporan yang di hasilkan oleh akuntansi keuangan. Dalam audit akuntansi (auditing), pelaksanaan kegiatan pemeriksaan atas hasil pencatatan dan laporan di bidang keuangan.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan profesi akuntansi publik?

Arti Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi sektor publik adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya.

Akuntansi sektor publik biasanya digunakan sebagai alat pertanggungjawaban lembaga publik kepada masyarakat, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan. Contoh organisasi/lembaga yang dimaksud adalah lembaga pemerintah pusat & daerah maupun lembaga bukan milik pemerintah. Rumah sakit dan lembaga pendidikan pun biasa menggunakan akuntansi jenis ini.

Dalam praktiknya, akuntansi sektor publik lebih menekankan pada pemeriksaan serta sistem akuntansinya. Standar sistem akuntansi negara, terutama lembaga pemerintah membuat akuntansi ini menjadi akuntansi yang harus disesuaikan dengan standar akuntansi di setiap lembaga.

Akuntansi Ada 3 jenis apa saja?

Jenis Akuntansi – Jenis dan bidang spesialisasi Akuntansi adalah sebagai berikut:

Akuntansi Keuangan atau Akuntansi Umum (Financial Accounting) Akuntansi Manajemen (Management Accounting) Akuntansi Biaya (Cost Accounting) Akuntansi Pemeriksaan (Auditing) Akuntansi Perpajakan (Tax Accounting) Akuntansi Anggaran (Budgeting) Sistem Akuntansi (Accounting System) Akuntansi Pemerintahan (Government Accounting)

Apa saja tugas dari akuntansi manajemen?

Akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai transaksi yang timbul dari aktivitas keuangan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. Akuntansi diterapkan dalam sejumlah bidang.

Salah satunya yakni akuntansi manajemen. Tugas akuntansi manajemen adalah mengembangkan dan mengartikan informasi akuntansi dalam kegiatan operasional untuk perencanaan pada masa datang sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Jadi, jawaban yang tepat adalah pilihan D. – Akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai transaksi yang timbul dari aktivitas keuangan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkannya.

Akuntansi diterapkan dalam sejumlah bidang. Salah satunya yakni akuntansi manajemen. Tugas akuntansi manajemen adalah mengembangkan dan mengartikan informasi akuntansi dalam kegiatan operasional untuk perencanaan pada masa datang sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Apa hasil dari akuntansi manajemen?

Kesimpulan Akuntansi Manajemen – Secara garis besar, akuntansi manajemen memiliki fokus dalam menyediakan informasi keuangan bagi keperluan pihak internal perusahaan atau manajemen. Akuntansi manajemen menyajikan laporan keuangan yang disusun sedemikian rupa dalam menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen secara lebih efektif, yang dapat berupa perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional serta perhitungan biaya.

  1. Informasi yang dihasilkan dari akuntansi manajemen ini akan dipakai sebagai bahan evaluasi dan sarana pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan.
  2. Akuntansi manajemen menghasilkan informasi yang akan membantu pihak manajemen, seperti manajer, eksekutif, sales, karyawan administrasi, ataupun supervisor untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan kebijakan perusahaan, baik untuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, serta pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebijakan dalam perusahaan dan menyangkut masa perusahaan.

Akuntansi manajemen akan selalu mengumpulkan informasi-informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan bersifat taksiran karena pengambilan keputusan akan selalu menyangkut tentang masa depan perusahaan.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan akuntansi auditing?

Kesimpulan Perbedaan Akuntansi vs Audit – Kesimpulannya, Akuntansi dan Audit tentu saling berkaitan satu sama lain. Pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan disertifikasi oleh auditor. Demikian juga pekerjaan auditor yang takkan ada artinya tanpa akuntansi dasar. Berikut tabel perbandingan keduanya untuk mempermudah Anda dalam melihat perbandingan akuntansi dengan audit!

POIN PERBEDAAN AKUNTANSI AUDIT
Definisi Proses pengolahan catatan keuangan guna membantu perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Evaluasi catatan/laporan keuangan untuk memastikan keandalan dan keabsahannya.
Standar Penerapan PSAK – IFRS SA (Standar Auditing) atau Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Tujuan Memberikan pandangan yang akurat dan wajar atas laporan keuangan kepada berbagai pengguna. Menghasilkan sebuah opini audit guna memverifikasi bahwa sebuah laporan keuangan sudah disusun dengan benar, jujur, dan sesuai dengan standar yang berlaku.
Jenis dan Cakupan

akuntansi keuangan akuntansi manajerial akuntansi biaya akuntansi syariah, dan akuntansi pemerintah.

audit internal audit eksternal.

Yang melakukan pekerjaan pemegang pembukuan ( bookkeeper ) dan akuntan auditor berikut timnya.
Keterampilan yang dibutuhkan

pengetahuan tentang standar akuntansi kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat waktu dan terukur kemampuan menyeimbangkan risiko pemahaman akan mode pendapatan yang berbeda-beda kemampuan untuk menafsirkan laporan keuangan, memberikan saran berharga berdasarkan pengalaman dan pengetahuan.

pengetahuan tentang standar audit dan akuntansi memiliki kemampuan analisis memiliki pemahaman akan kerangka kerja akuntansi dalam organisasi mampu mengidentifikasi area risiko mampu menginterpretasikan laporan keuangan dan pengaruh transaksinya terhadap perusahaan.

Level Tanggung Jawab Bertanggung jawab dalam menyajikan pandangan yang benar dan adil tentang posisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang kepentingan, seperti pemilik dan pemegang saham. Tingkat tanggung jawab auditor lebih tinggi dari akuntan sebab laporan yang dikeluarkan oleh auditor merupakan verifikasi dari pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan.
Titik Awal Titik awal pengerjaan akuntansi adalah pembukuan, yakni mengelola catatan urusan keuangan perusahaan guna menyiapkan laporan keuangan. Pekerjaan audit baru dapat dimulai setelah laporan keuangan sudah selesai disuruh oleh akuntan.
Periode Akuntansi adalah kegiatan yang “selalu” berlangsung. Laporan keuangan memang dapat disiapkan secara triwulan bahkan tahunan, tetapi pencatatan entri jurnal dan fungsi akuntansi lainnya merupakan proses yang berkelanjutan dan dilakukan terus-menerus. Untuk audit, periode pengerjaannya dapat disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan perusahaan. Sebagian besar ada yang memilih audit tahunan, tetapi ada juga yang memilih untuk melakukan audit triwulanan.

Nah, sekarang Anda makin memahami bahwa pekerjaan yang berkaitan dengan urusan akuntansi dan audit tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Oleh karena itu, Anda harus tetap mempercayakan urusan akuntansi dan audit perusahaan Anda kepada para profesional yang berkualitas dan berpengalaman di bidangnya.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan akuntansi manajemen?

Akuntansi manajemen adalah suatu kegiatan (proses) yang menghasilkan informasi keuangan bagi manajemen untuk pengambilan keputusan eknomi dalam melaksanakan fungsi manajemen.

Siapa yang memeriksa laporan keuangan perusahaan?

Istilah lain akuntansi pemeriksaan adalah Akuntansi Audit! Karena itu kenali dulu istilah istilah audit ini dalam laporan keuangan perusahaan agar Anda pemilik bisnis dan usaha dapat membaca audit laporan keuangan. Selengkapnya akan diulas oleh blog Mekari Jurnal,

  1. Laporan keuangan perusahaan akan diaudit oleh auditor pada akhir periode akuntansi.
  2. Tujuannya yakni untuk melihat bagaimana pelaku usaha atau perusahaan menjalankan ketentuan yang ada.
  3. Di sisi lain audit laporan keuangan perusahaan juga memiliki manfaat seperti menambah kredibilitas atas posisi keuangan yang dilaporkan, meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan pada periode tersebut, membantu pengambilan keputusan selanjutnya dan masih banyak manfaat lainnya.

Itulah salah satu alasan mengapa banyak perusahaan melakukan audit laporan keuangan, meskipun biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Karenanya penting untuk Anda sebagai pemilik usaha ataupun stakeholder untuk dapat membaca audit laporan keuangan dengan memahami istilah istilah audit yang ada. Baca Juga : 5 Jenis Opini Audit Laporan Keuangan, Apa Saja?

Siapa yang bertugas menyusun laporan keuangan?

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. 2. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. 3. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. 4. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode. 5. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. 6. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan. 7. Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. 8. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah. 9. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan Pemerintah. 10. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. 11. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 12. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. 13. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 14. Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian Negara/Lembaga pemerintah non Kementerian Negara/Lembaga negara. 15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 16. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah. 17. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara. 18. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah. 19. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. 20. Perusahaan Negara/Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah. 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 23. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, yang pengelolaan keuangannya diselenggarakan sesuai dengan peraturan pemerintah terkait. 24. Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan adalah dana APBN yang alokasikan kepada Menteri Keuangan/Bendahara Umum Negara sebagai Pengguna Anggaran selain yang dialokasikan untuk Kementerian Negara/Lembaga, yang dalam pelaksanaannya dapat diserahkan kepada Kementerian Negara/Lembaga/pihak lain sebagai kuasa Pengguna Anggaran. 25. Dana Dekonsentrasi adalah anggaran yang disediakan sehubungan dengan pelimpahan wewenang pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat di daerah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat disertai kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada menteri/pimpinan lembaga terkait 26. Dana Tugas Pembantuan adalah anggaran yang disediakan sehubungan dengan penugasan tertentu dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa disertai kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada menteri/pimpinan lembaga terkait. BAB II PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA Pasal 2 Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan: a. Laporan Keuangan; dan b. Laporan Kinerja. Pasal 3 (1) Entitas Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari: a. Pemerintah pusat; b. Pemerintah daerah; c. Kementerian Negara/Lembaga; dan d. Bendahara Umum Negara. (2) Entitas Pelaporan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Pasal 4 (1) Setiap kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan suatu Kementerian Negara/Lembaga merupakan Entitas Akuntansi. (2) Bendahara Umum Daerah dan setiap Pengguna Anggaran di lingkungan pemerintah daerah merupakan Entitas Akuntansi. BAB III KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN Pasal 5 (1) Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah setidaktidaknya terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas ; dan d. Catatan atas Laporan Keuangan. (2) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah setidak-tidaknya terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; dan c. Catatan atas Laporan Keuangan. (3) Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara/Daerah setidak-tidaknya terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas ; dan d. Catatan atas Laporan Keuangan. (4) Penambahan unsur-unsur Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan/atau oleh komite yang menyusun SAP. (5) Ilustrasi format Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas, serta susunan Catatan atas Laporan Keuangan disajikan pada Lampiran I, penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan serta ketentuan SAP. Pasal 6 (1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. (2) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihasilkan dari suatu Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pasal 7 (1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya. (2) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. (3) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. BAB IV PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pasal 8 (1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. (2) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan negara dan menyampaikannya kepada Presiden. (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (4) Untuk pelaksanaan pemeriksaan keuangan, Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan pula kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 9 (1) Menteri Keuangan menyusun Laporan Keuangan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. (2) Laporan Keuangan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden, untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 10 (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikota. (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 11 (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan Keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (2) Laporan Keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 12 (1) Menteri/Pimpinan Lembaga memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. (2) Laporan Keuangan yang telah disesuaikan bersama tembusan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan oleh menteri/pimpinan lembaga selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah laporan hasil pemeriksaan diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan untuk digunakan sebagai bahan penyesuaian Laporan Keuangan pemerintah pusat. (3) Menteri Keuangan atas nama pemerintah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan pemerintah pusat serta koreksi lain berdasarkan SAP. Pasal 13 Gubernur/bupati/walikota memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan pemerintah daerah serta koreksi lain berdasarkan SAP. Pasal 14 (1) Berdasarkan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Menteri Keuangan menyusun rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. (2) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 15 (1) Berdasarkan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (2) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk tingkat pemerintah provinsi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, dan untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota disampaikan kepada gubernur. Pasal 16 Hubungan antarlembaga dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD digambarkan dalam diagram yang tercantum pada Lampiran II. BAB V LAPORAN KINERJA Pasal 17 (1) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. (2) Bentuk dan isi Laporan Kinerja disesuaikan dengan bantuk dan isi rencana kerja dan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah terkait, ilustrasi format Laporan Kinerja disajikan pada Lampiran III. Pasal 18 (1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 19 (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikota, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 20 (1) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masingmasing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi. (2) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Presiden. (4) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Menteri Dalam Negeri. (5) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidak-tidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. (6) Hubungan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan digambarkan pada diagram yang tercantum pada Lampiran IV. BAB VI SUPLEMEN LAPORAN KEUANGAN Pasal 21 Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilampiri dengan laporan keuangan BLU bentuk ringkas. Pasal 22 (1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Negara/Daerah. (2) Ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota selaku wakil pemerintah pusat/daerah dalam kepemilikan kekayaan pemerintah pusat/daerah yang dipisahkan. (3) Bentuk dan isi dari ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran V. Pasal 23 (1) Untuk memenuhi ketentuan penyusunan ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah pusat selaku pengelola/pembina Perusahaan Negara wajib menyampaikan: a. laporan keuangan Perusahaan Negara yang belum diaudit kepada Menteri Keuangan selambatlambatnya 2 1/2 (dua setengah) bulan setelah tahun APBN berakhir; dan b. laporan keuangan Perusahaan Negara yang telah diaudit kepada Menteri Keuangan selambatlambatnya 5 1/2 (lima setengah) bulan setelah tahun APBN berakhir. (2) Untuk memenuhi ketentuan penyusunan ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Perusahaan Daerah wajib menyampaikan: a. laporan keuangan Perusahaan Daerah yang belum diaudit kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selambat-lambatnya 2 1/2 (dua setengah) bulan setelah tahun APBD berakhir; dan b. laporan keuangan Perusahaan Daerah yang telah diaudit kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selambat-lambatnya 5 1/2 (lima setengah) bulan setelah tahun APBD berakhir. Pasal 24 Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilampirkan ikhtisar dan/atau informasi tambahan non-keuangan yang relevan. BAB VII PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Pasal 25 (1) Laporan Keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga/ gubernur/bupati/walikota/kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. (2) Laporan Keuangan tahunan bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga, dan pemerintah daerah, disampaikan secara terpisah dan disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota yang menerima alokasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan tersebut. Pasal 26 (1) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan SAP. (2) Bentuk dan isi dari pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Lampiran VI. BAB VIII LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INTERIM Pasal 27 (1) Kepala satuan kerja sebagai kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan Laporan Keuangan dan Kinerja interim sekurang-kurangnya setiap triwulan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. (2) Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja interim Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan Laporan Keuangan dan Kinerja interim kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan dan Kinerja interim sekurangkurangnya setiap triwulan kepada gubernur/bupati/walikota, dilampiri dengan Laporan Keuangan dan Kinerja interim atas pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penyampaian Laporan Keuangan dan Kinerja interim di lingkungan pemerintah pusat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, dan di lingkungan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. BAB IX LAPORAN KEUANGAN ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI/TUGAS PEMBANTUAN Pasal 28 (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja sebagaimana berlaku bagi kuasa Pengguna Anggaran pada tingkat pemerintah pusat. (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait. (3) Gubernur menyiapkan Laporan Keuangan dan Kinerja gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi, dan selanjutnya menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Pasal 29 (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja sebagaimana berlaku bagi kuasa Pengguna Anggaran pada tingkat pemerintah pusat. (2) Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait (3) Gubernur/bupati/walikota menyiapkan Laporan Keuangan dan Kinerja gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan dan selanjutnya menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Pasal 30 (1) Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dilaporkan secara terintegrasi dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran yang bersangkutan. (2) Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. BAB X LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA Pasal 31 (1) Bendahara penerimaan/pengeluaran wajib menatausahakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. (2) Laporan pertanggungjawaban bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan informasi tentang saldo awal, penambahan, penggunaan, dan saldo akhir uang persediaan yang dikelolanya pada suatu periode. (3) Laporan pertanggungjawaban bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Umum Negara/Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Negara/Daerah, Menteri/Pimpinan Lembaga/gubernur/bupati/walikota, dan Badan Pemeriksa Keuangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya untuk tingkat pemerintah pusat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, dan untuk tingkat pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. BAB XI LAPORAN MANAJERIAL DI BIDANG KEUANGAN Pasal 32 (1) Laporan manajerial di bidang keuangan dapat dihasilkan dari Sistem Akuntansi Pemerintahan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga/gubernur/bupati/walikota atau pejabat lainyang ditunjuk. BAB XII PENGENDALIAN INTERN Pasal 33 (1) Untuk meningkatkan keandalan Laporan Keuangan dan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, setiap Entitas Pelaporan dan Akuntansi wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. (2) Dalam Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diciptakan prosedur rekonsiliasi antara data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah. (3) Aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/ pemerintah daerah melakukan review atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/gubernur/bupati/walikota kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 11. (4) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menunjuk aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan evaluasi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan serta Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan pada Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan. BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 34 (1) Setiap keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran pada tingkat pemerintah pusat yang disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kelalaian, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dapat memberi sanksi berupa penangguhan pelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana. (2) Setiap keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran pada tingkat pemerintah daerah yang disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kelalaian, kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah dapat memberi sanksi berupa penangguhan pelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak membebaskan kuasa Pengguna Anggaran dari kewajiban penyampaian Laporan Keuangan. BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 35 (1) Pelaksanaan ketentuan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku selambat-lambatnya pada APBN tahun anggaran 2006. (2) Pelaksanaan ketentuan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku selambat-lambatnya pada APBD tahun anggaran 2007. Pasal 36 Segala ketentuan yang mengatur Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dengan ketentuan yang baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 37 Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Pasal 38 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2006 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd HAMID AWALUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 25 Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN, ABDUL WAHID
You might be interested:  Hal-Hal Yang Berhubungan Dengan Keuangan Negara Diatur Dalam Undang-Undang Nomor?

Apa itu pemeriksaan laporan keuangan?

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA I. UMUM

A. Dasar Pemikiran
Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu dilakukan pemeriksaan oleh satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sampai saat ini, BPK masih berpedoman kepada Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer atau IAR ( Staatsblad 1898 Nomor 9 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1933 Nomor 320). Sampai saat ini BPK, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, masih belum memiliki landasan operasional yang memadai dalam pelaksanaan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, selain berpedoman pada IAR, dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK juga berpedoman pada Indische Comptabiliteitswet atau ICW ( Staatsblad 1925 Nomor 448 Jo. Lembaran Negara 1968 Nomor 53). Agar BPK dapat mewujudkan fungsinya secara efektif, dalam Undang-undang ini diatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai berikut:
1. Pengertian pemeriksaan dan pemeriksa;
2. Lingkup pemeriksaan;
3. Standar pemeriksaan;
4. Kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan;
5. Akses pemeriksa terhadap informasi;
6. Kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern;
7. Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut;
8. Pengenaan ganti kerugian negara;
9. Sanksi pidana.
B. Lingkup Pemeriksaan BPK Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni:
1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu standar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Sebelum standar dimaksud ditetapkan, BPK perlu mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah serta dengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan.
C. Pelaksanaan Pemeriksaan BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasandalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan. Untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, memperhatikan masukan dari pihak lembaga perwakilan, serta informasi dari berbagai pihak. Sementara itu kebebasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan antara lain meliputi kebebasan dalam penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaan yang bersifat investigatif. Selain itu, kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan negara mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai. BPK dapat memanfaatkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Dengan demikian, luas pemeriksaan yang akan dilakukan dapat disesuaikan dan difokuskan pada bidangbidang yang secara potensial berdampak pada kewajaran laporan keuangan serta tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, aparat pengawasan intern pemerintah wajib menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada BPK. BPK diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung.
D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Selain disampaikan kepada lembaga perwakilan, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa ( audited financial statements ) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD. Pemerintah diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan yang dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan. Tanggapan dimaksud disertakan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR/DPRD. Apabila pemeriksa menemukan unsur pidana, Undang-undang ini mewajibkan BPK melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan. BPK diharuskan menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 1 (satu) semester. Ikhtisar dimaksud disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya, dan kepada Presiden serta gubernur/ bupati/walikota yang bersangkutan agar memperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan. Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antara lain melalui publikasi dan situs web BPK. Undang-undang ini mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.
E. Pengenaan Ganti Kerugian Negara
Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 62 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang ini mengatur lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara. BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah. Bendahara tersebut dapat mengajukan keberatan terhadap putusan BPK. Pengaturan tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah ini ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah.
You might be interested:  Bagaimana Pengaruh Pasar Modal Terhadap Perekonomian Indonesia?

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini diperlukan agar BPK dapat melakukan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik,

Hasil pemeriksaan akuntan publik dan evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan oleh BPK kepada lembaga perwakilan, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya, Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Dalam penyusunan standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, BPK menetapkan proses penyiapan standar dan berkonsultasi mengenai substansi standar kepada Pemerintah. Proses penyiapan standar dimaksud mencakup langkah-langkah yang perlu ditempuh secara cermat ( due process ) dengan melibatkan organisasi terkait dan mempertimbangkan standar pemeriksaan internasional agar dihasilkan standar yang diterima secara umum.

Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Permintaan dimaksud dapat berupa hasil keputusan rapat paripurna, rapat kerja, dan alat kelengkapan lembaga perwakilan. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 8 Informasi dari pemerintah termasuk dari lembaga independen yang dibentuk dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Informasi dari masyarakat termasuk hasil penelitian dan pengembangan, kajian, pendapat dan keterangan organisasi profesi terkait, berita media massa, pengaduan langsung dari masyarakat. Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Penggunaan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK dilakukan apabila BPK tidak memiliki/tidak cukup memiliki pemeriksa dan/atau tenaga ahli yang diperlukan dalam suatu pemeriksaan,

  • Pemeriksa dan/atau tenaga ahli dalam bidang tertentu dari luar BPK dimaksud adalah pemeriksa di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah, pemeriksa, dan/atau tenaga ahli lain yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BPK.
  • Penggunaan pemeriksa yang berasal dari aparat pengawasan intern pemerintah merupakan penugasan pimpinan instansi yang bersangkutan.
You might be interested:  Alasan Yang Menunjukkan Bahwa Pengelolaan Keuangan Negara Harus Diperiksa Adalah?

Pasal 10 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Penyegelan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa sebagai salah satu bagian dari prosedur pemeriksaan paling lama 2 x 24 jam dengan memperhatikan kelancaran pelaksanaan pekerjaan/ pelayanan di tempat yang diperiksa.

  1. Penyegelan hanya dilakukan apabila pemeriksaan atas persediaan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara terpaksa ditunda karena sesuatu hal.
  2. Penyegelan dilakukan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara dari kemungkinan usaha pemalsuan, perubahan, pemusnahan, atau penggantian pada saat pemeriksaan berlangsung.

Huruf d Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan oleh pemeriksa untuk memperoleh, melengkapi, dan/atau meyakini informasi yang dibutuhkan dalam kaitan dengan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan seseorang adalah perseorangan atau badan hukum.

Huruf e Kegiatan pemotretan, perekaman, dan/atau pengambilan sampel (contoh) fisik obyek yang dilakukan oleh pemeriksa bertujuan untuk memperkuat dan/atau melengkapi informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan. Pasal 11 Tata cara pemanggilan dimaksud ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.

Pasal 12 Pengujian dan penilaian dimaksud termasuk atas pelaksanaan sistem kendali mutu dan hasil pemeriksaan aparat pemeriksa intern pemerintah. Dengan pengujian dan penilaian dimaksud BPK dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemeriksaan.

  1. Hasil pengujian dan penilaian tersebut menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan sistem pengendalian dan kinerja pemeriksaan intern.
  2. Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Laporan interim pemeriksaan dimaksud, diterbitkan sebelum suatu pemeriksaan selesai secara keseluruhan dengan tujuan untuk segera dilakukan tindakan pengamanan dan/atau pencegahan bertambahnya kerugian,

Pasal 16 Ayat (1) Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan ( adequate disclosures ), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian ( unqualified opinion ), (ii) opini wajar dengan pengecualian ( qualified opinion ), (iii) opini tidak wajar ( adversed opinion ), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini ( disclaimer of opinion ).

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Yang dimaksud dengan laporan keuangan pemerintah pusat pada ayat ini adalah laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

  • Ayat (2) Yang dimaksud dengan laporan keuangan pemerintah daerah pada ayat ini adalah laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  • Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1) Laporan hasil pemeriksaan yang terbuka untuk umum berarti dapat diperoleh dan/atau diakses oleh masyarakat.

Ayat (2) Cukup jelas Pasal 20 Ayat (1) Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi, Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan, pejabat wajib memberikan alasan yang sah. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, BPK menatausahakan laporan hasil pemeriksaan dan menginventarisasi permasalahan, temuan, rekomendasi, dan/atau tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

  • Selanjutnya BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/atau atasannya untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan.
  • Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa pemeriksaan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Ayat (4) Cukup jelas Pasal 22 Ayat (1) Surat keputusan dimaksud pada ayat ini diterbitkan apabila belum ada penyelesaian yang dilakukan sesuai dengan tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh BPK. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Pembelaan diri ditolak oleh BPK apabila bendahara tidak dapat membuktikan bahwa dirinya bebas dari kesalahan, kelalaian, atau kealpaan.

Berapa gaji untuk seorang akuntan?

7. Akuntan Pemerintah – Posisi pekerjaan selanjutnya yang juga cukup menjanjikan dari jurusan keuangan ini adalah profesi akuntan pemerintah. Pada umumnya, pekerjaan yang akan kamu emban ketika kamu menekuni profesi akuntan pemerintah ini adalah melakukan pekerjaan akuntansi terkait keuangan dan ekonomi di lembaga pemerintahan.

  1. Namun, benefit penting yang akan kamu dapatkan tentu saja adalah status pekerjaan sebagai karyawan tetap, dan berbagai keuntungan lain selama menjadi pegawai negeri sipil.
  2. Selain itu, kisaran gaji posisi akuntan pemerintah ini adalah kisaran angka Rp6.000.000 sampai dengan Rp10.000.000 per bulan.
  3. Isaran gaji tersebut tentunya belum termasuk bonus dan tunjangan dinas lainnya yang bakal kamu dapat sebagai seorang pegawai akuntan pemerintah.

Baca juga:

Apa saja tugas dari akuntansi keuangan?

Bidang Akutansi Keuangan

  • Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan
  • Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Penatausahaan Keuangan, Akuntansi dan Pembukuan dan Bina Keuangan,
  • Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan mempunyai fungsi:
  1. Penyusunan program dan rencana kerja Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan ;
  2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan ;
  3. penyelenggaraan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah;
  4. penyelenggaraan penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan secara sistematis dan kronologis sesuai SAP;
  5. pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan OPD dan BLUD;
  6. penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
  7. penyiapan dokumen evaluasi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
  8. penyelenggaraan penatausahaan keuangan selain kas;
  9. penyusunan laporan realisasi APBD bulanan, triwulanan dan semesteran;
  10. pelaksanaan tugas lain dibidang anggaran dan pembinaan keuangan daerah yang diberikan oleh Kepala Badan;

Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan membawahi 3 (tiga) Sub bidang yaitu :

Sub bidang Penatausahaan Keuangan

Sub bidang Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbidang Penatausahaan Keuangan, Sub bidang Penatausahaan Keuangan mempunyai fungsi :

    1. Penyiapan bahan program Penatausahaan Keuangan ;
    2. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Penatausahaan Keuangan ;
    3. penyiapan bahan pembinaan dan melakukan koordinasi Penatausahaan Keuangan ;
    4. pelaksanaan penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan secara sistematis dan kronologis sesuai SAP;
    5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub bidang Akuntansi dan Pembukuan

Sub bidang Akuntansi dan Pembukuan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbidang Akuntansi dan Pembukuan, Sub bidang Akuntansi dan Pembukuan mempunyai fungsi :

    1. Penyiapan bahan program Akuntansi dan Pembukuan ;
    2. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Akuntansi dan Pembukuan ;
    3. penyiapan bahan pembinaan dan melakukan koordinasi Akuntansi dan Pembukuan ;
    4. penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
    5. penyiapan dokumen evaluasi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
    6. penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi APBD bulanan, Triwulanan dan semesteran;
    7. Penyiapan konsolidasi laporan keuangan OPD dan BLUD; dan
    8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub bidang Bina Keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Bina Keuangan, Sub bidang Bina Keuangan mempunyai fungsi :

    1. Penyiapan bahan program Bina Keuangan ;
    2. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bina Keuangan ;
    3. penyiapan bahan pembinaan dan melakukan koordinasi Bina Keuangan ;
    4. penyelenggaraan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. : Bidang Akutansi Keuangan

Deskripsikan bidang akuntansi keuangan apa tugas?

Bidang akuntansi keuangan merupakan bidang yang paling banyak dipelajari. Bidang iniberhubungan dengan pencatatan transaksi keuangan perusahaanseperti utang, perubahan asset, atau modal. Tugas utama dari bidang akuntansi ini adalah untuk menyajikan data dari setiap transaksi keuangan selama periode tertentu.

  1. Selain itu, akuntansi keuangan juga bertugas untuk membuat laporan keuangan dari data-data tersebut.
  2. Bidang akuntansi keuangan merupakan bidang yang paling banyak dipelajari.
  3. Bidang ini berhubungan dengan pencatatan transaksi keuangan perusahaan seperti utang, perubahan asset, atau modal.
  4. Tugas utama dari bidang akuntansi ini adalah untuk menyajikan data dari setiap transaksi keuangan selama periode tertentu.

Selain itu, akuntansi keuangan juga bertugas untuk membuat laporan keuangan dari data-data tersebut.