Landasan Hukum Yang Mengatur Mengenai Perimbangan Keuangan?

Undang-Undang yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah: UU Nomor 32 tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Daerah-daerah, yang Berhak Mengurus Rumah-tangganya Sendiri. (Sudah dicabut, tidak berlaku)

UU No 1 tahun 2022 membahas tentang apa?

UU ini mengatur mengenai lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meliputi: 1 ) pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi; 2) pengelolaan Transfer ke Daerah/TKD; 3) pengelolaan belanja daerah; 4) pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah; dan 5)

Apa bunyi UU No 33 tahun 2004?

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil diatur dengan Peraturan Pemerintah.

UU No 33 tahun 2004 apakah masih berlaku?

(Sudah dicabut, tidak berlaku ) UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. ( Masih berlaku )

Apa bunyi Undang Undang Nomor 32 tahun 2004?

(1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang – Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

UU No 2 Tahun 2022 Tentang apa?

UU ini mengatur mengenai perubahan dan penambahan beberapa ketentuan mengenai Jalan Khusus, data dan informasi Penyelenggaraan Jalan, partisipasi masyarakat, dan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil.

UU No 1 Tahun 2003 Tentang apa?

Undang-Undang UU Nomor 1 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 – Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara Unduh

Kategori	Undang-Undang
Nomor	25 Maret 2003
Tanggal ditetapkan	25 Maret 2003
Tanggal unggah	05 Agustus 2021
Status
Katalog	Indonesia. Kementerian BUMN UU Nomor 1 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara. -Jakarta, 2003. LN 2003 (21) : 14 hlm UU

2003 UU UU Nomor 1 Tahun 2003, LN 2003 (21) : 14 hlm. Undang-Undang TENTANG Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara

UU No 36 tahun 2004 Tentang apa?

UU No.36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

UU No 32 tahun 2000 Tentang apa?

UU No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

UU No 31 tahun 1997 Tentang apa?

Undang-Undang UU Nomor 31 Tahun 1997 tanggal 15 Oktober 1997 – Peradilan Militer Unduh

Kategori	Undang-Undang
Nomor	15 Oktober 1997
Tanggal ditetapkan	15 Oktober 1997
Tanggal unggah	04 September 2021
Status	Mencabut : PP Nomor 8 Tahun 1958 Mencabut : UU Nomor 5 Tahun 1950 Mencabut : UU Nomor 6 Tahun 1950
Katalog	Indonesia. Kementerian BUMN UU Nomor 31 Tahun 1997 tanggal 15 Oktober 1997, tentang Peradilan Militer. -Jakarta, 1997. LN 1997 : 139 hlm UU

1997 UU UU Nomor 31 Tahun 1997, LN 1997 : 139 hlm. Undang-Undang TENTANG Peradilan Militer

UU No 32 tahun 2003 Tentang apa?

Undang-Undang UU Nomor 32 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 – Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una Di Provinsi Sulawesi Tengah Unduh

Kategori	Undang-Undang
Nomor	18 Desember 2003
Tanggal ditetapkan	18 Desember 2003
Tanggal unggah	05 Agustus 2021
Status
Katalog	Indonesia. Kementerian BUMN UU Nomor 32 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una Di Provinsi Sulawesi Tengah. -Jakarta, 2003. LN 2003 (147) : 11 hlm UU

2003 UU UU Nomor 32 Tahun 2003, LN 2003 (147) : 11 hlm. Undang-Undang TENTANG Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una Di Provinsi Sulawesi Tengah

UU No 33 tahun 2009 Tentang apa?

UU Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman Dalam UU ini kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, menonjolkan pornografi, memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antargolongan, menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai- nilai agama, mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau merendahkan harkat dan martabat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 mengatur tentang apa?

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

UU No 31 Tahun 2004 Tentang apa?

(1) Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

UU No 22 Tahun 1999 mengatur tentang apa?

Bahkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 menyebutkan, bahwa undang-undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi.

UU No 20 Tahun 2003 menjelaskan tentang apa?

Dalam UU ini diatur mengenai dasar, fungsi, dan tujuan sistem pendidikan nasional; prinsip penyelenggaraan pendidikan; hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah; peserta didik; jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; bahasa pengantar; dan wajib belajar.

UU No 1 Tahun 2011 Tentang apa?

UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

UU No 1 tahun 1970 membahas tentang apa?

Yang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

UU No 1 Tahun 2008 Tentang apa?

PERPU No.1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

UU No 1 Tahun 2014 Tentang apa?

Undang-Undang UU Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 – Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Unduh

Kategori	Undang-Undang
Nomor	15 Januari 2014
Tanggal ditetapkan	15 Januari 2014
Tanggal unggah	20 Juni 2021
Status	Mengubah : UU Nomor 27 Tahun 2007 Diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020
Katalog	Indonesia. Kementerian BUMN UU Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, -Jakarta, 2014. LN 2014 (2) : 25 hlm UU

2014 UU UU Nomor 1 Tahun 2014, LN 2014 (2) : 25 hlm. Undang-Undang TENTANG Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil