Lembaga Keuangan Bukan Bank Yang Mengelola Dana Pensiun?

Lembaga Keuangan Bukan Bank Yang Mengelola Dana Pensiun
8. Perusahaan Asuransi – Perusahaan asuransi adalah Lembaga Keuangan Bukan Bank yang berfungsi melindungi nasabah ketika terjadi suatu resiko. Ada berbagai jenis asuransi yang ada di Indonesia, misalnya, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi kendaraan, asuransi jiwa, asuransi pendidikan, serta asuransi kepemilikan rumah dan properti.

Apakah PT Taspen termasuk Lembaga Keuangan Bukan Bank?

Taspen Tingkatkan Pelayanan Aparatur Sipil Negara – Aparatur Sipil Negara (ASN) kini mendapatkan pelayanan yang lebih mudah dari PT. Taspen (Persero). Salah satu kemudahannya adalah ketika memasuki masa pensiun, ASN tidak perlu datang ke PT.Taspen untuk mengurus hak-haknya. Yang bersangkutan cukup mengisi formulir permintaan pembayaran.

Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Kantor Cabang Utama TASPEN Jakarta, Kristiyanto,SE dalam acara sosialisasi tentang Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian di Puslit Oseanografi LIPI jum’at lalu (19/02/2016). PT. Taspen (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara, yang merupakan Lembaga Keuangan Negara bukan Bank, yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk melaksanakan peningkatan kesejahteraan ASN melalui program Asuransi dan Pensiun.

Tugasnya lebih proaktif melakukan pelayanan kepada PNS seperti layanan klaim otomatis yang terintegrasi dengan instansi terkait untuk memperoleh persyaratan dalam proses pengurusan dan pembayaran hak kepada penerima manfaat yang diyakini kebenarannya.

Kini, Taspen menerapkan jurus 1 jam selesai untuk mengurus hak-hak ASN. Untuk penyelesaian taspen 1 jam tersebut, Motto Layanan yang digaungkan adalah 5 TEPAT mencakup Tepat orang, Tepat waktu, Tepat jumlah, Tepat tempat dan Tepat administrasi. Layanan 5 Tepat ini merupakan komitmen PT. Taspen (Persero) dalam mengelola Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua serta Jaminan Sosial lainnya yang terpercaya.

Lebih lanjut dijelaskan Motto Layanan 5 Tepat itu adalah pertama tepat orang yaitu pembayaran manfaat terhadap peserta yang berhak atau ahli waris yang berhak. Kedua Tepat waktu yaitu manfaat dibayarkan pada tepat waktunya. Ketiga Tepat jumlah yaitu manfaat jumlah dibayarkan kepada yang berhak sesuai dengan jumlah dan tidak diperkenankan ada potongan dalam bentuk apapun.

  1. Eempat Tepat tempat yaitu manfaat dibayarkan sesuai dengan tempat yang diinginkan.
  2. Terakhir Tepat Administrasi yaitu proses pembayaran yang menurut proses kearsipan dan dokumentasi.
  3. Dalam sosialisasi dijelaskan juga tentang Peraturan Pemerintah (PP) No.70 Tahun 2015 yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Jaminan ini hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun tidak berlaku untuk istri atau suami dan anak dari ASN. (Meifina,Pranata Humas Muda).

Dana pensiun apakah lembaga keuangan?

Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang

Siapa yang mengelola dana pensiun PNS?

Pemerintah Bakal Bikin Lembaga Dana Pensiun PNS, Lalu Taspen? Jakarta, CNBC Indonesia – Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mengungkapkan, saat ini pihaknya berencana untuk membentuk lembaga dana pensiun yang khusus untuk mengelola pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dirjen Anggaran Isa Rachmatawarta menjelaskan setelah terbentuknya dana pensiun tersebut, nantinya iuran gaji PNS yang selama ini dikelola PT Taspen (Persero) akan dipindahkan ke lembaga tersebut. Sementara iuran gaji PNS dari TNI, Polri, dan Kementerian Pertahanan. Kendati demikian, Isa belum bisa memastikan kapan realisasi pembentukan lembaga dana pensiunan ini terwujud.

Pasalnya, dana pensiunan ini akan dibentuk setelah pemerintah mengubah skema pensiunan PNS dari pay as you go menjadi fully funded. Sementara saat ini, perhitungan pensiunan PNS dengan skema fully funded masih terus dibicarakan dan dibahas oleh pemerintah dan otoritas terkait.

  • Siapa yang mengelola dana pensiun ini nantinya, kata Isa juga masih terus didiskusikan.
  • Itu kebijakannya nanti, kalau dananya pasti ada dana pensiun, tapi siapa yang mengelolanya, bisa kita tunjuk Taspen, bisa tunjuk orang lain, atau bisa dikelola sendiri oleh Kementerian Keuangan,” jelas Isa saat diskusi dengan awak media di kantornya, Senin (29/8/2022).

“Kalau sudah dibentuk maka potongan iuran yang selama ini terkumpul dan dikelola Taspen, yah harus dijadikan satu dikumpulkan ke sini. Nah yang mengelolanya itu kebijakan, ini belum tahu,” kata Isa melanjutkan. ADVERTISEMENT SCROLL TO RESUME CONTENT Seperti diketahui, PNS dikenai potongan sebesar 3,25% per bulan khusus untuk program jaminan hari tua (JHT) yang dikelola oleh PT Taspen.

Ketika lembaga dana pensiun itu beroperasi, pemerintah akan turut membayarkan iuran pensiunan, yang selama ini iuran hanya dibayarkan oleh PNS. Iuran dari PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja inilah yang kemudian akan dikelola oleh lembaga dana pensiunan. Dengan demikian, ketika PNS tersebut mencapai usia pensiun, maka pembayaran pensiunan diberikan oleh lembaga dana pensiunan secara penuh, bukan lagi mengandalkan APBN seperti yang diterapkan pada saat ini.

“Kalau sudah dibentuk dana pensiun, pemerintah akan membayarnya iuran untuk PNS yang sedang bekerja ke dana pensiun. Lalu yang bayar pensiunannya (ketika PNS pensiun) yah dana pensiunan. Jadi pemerintah enggak lagi membayarkan manfaat pensiunan,” jelas Isa.

Isa menambahkan, lembaga dana pensiun itu kemungkinan besar hanya akan mengelola iuran PNS yang ada di PT Taspen, sementara iuran dari gaji TNI-Polri yang selama ini dikelola oleh PT Asabri tidak. Pengelolaan dana pensiun oleh Asabri yang tidak akan dipindahkan ke dana pensiun pemerintah yang masih diwacanakan ini, lantaran menyangkut kerahasiaan data jumlah tentara yang juga mencerminkan kekuatan pertahanan.

Isa bilang, umumnya di banyak negara, pengelolaan dana pensiunan tentara berbeda dengan pegawai pemerintahan. Namun, dia memastikan, nantinya pengelolaan dana pensiunan TNI-Polri tetap dikawal dan diawasi untuk menjaga akuntabilitasnya meski ada kerahasiaan data jumlah tentara. (cap/mij) : Pemerintah Bakal Bikin Lembaga Dana Pensiun PNS, Lalu Taspen?

Lembaga apa yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap dana pensiun?

Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rang ka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pem bangunan seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. bahwa sejalan dengan hakekat pembangunan nasional tersebut, diperlukan penghimpunan dan pengelolaan dana guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; c. bahwa Dana Pensiun merupakan sarana penghimpun dana guna meningkatkan kesejahteraan pesertanya serta meningkatkan peranserta masyarakat dalam melestarik an pembangunan nasional yang meningkat dan berke lanjutan ; d. bahwa adanya Dana Pensiun dapat pula meningkatkan motivasi dan ketenangan kerja untuk peningkatan pr oduktivitas; e. bahwa untuk memberikan daya guna dan hasil guna yang optimal dalam penyelenggaraan Dana Pensiun sesuai dengan fungsinya, maka dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraannya dalam suatu Undang undang ; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ; 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Ne gara Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG DANA PENSIUN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun; 2. Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja; 3. Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, dengan iuran hanya dari pem beri kerja yang didasarkan pada rumus yang dikait kan dengan keuntungan pemberi kerja; 4. Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi ker ja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan; 5. Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun; 6. Program Pensiun adalah setiap program yang mengupa yakan manfaat pensiun bagi peserta; 7. Program Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensi un yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti; 8. Program Pensiun Iuran Pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetaphan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangan nya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun; 9. M anfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang di bayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan da lam peraturan Dana Pensiun; 10. Manfaat Pensiun Normal adalah manfaat pensiun bagi peserta, yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya; 11. Manfaat Pensiun Dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal; 12. Manfaat Pensiun Cacat adalah manfaat pensiun bagi peserta, yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat; 13. Pensiun Ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan Dana Pensiun; 14. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persya ratan peraturan Dana Pensiun; 15. Pemberi Kerja adalah pendiri atau mitra pendiri yang mempekerjakan karyawan; 16. Pendiri adalah : a. orang atau badan yang membentuk Dana Pensiun Pem beri Kerja; b. bank atau perusahaan asuransi jiwa yang memben tuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan; 17. Mitra Pendiri adalah pemberi kerja yang ikut serta dalam suatu Dana Pensiun Pemberi Kerja Pendiri, un tuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya; 18. Pengurus adalah pengurus Dana Pensiun; 19. Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Dana Pensiun; 20. Pekerja Mandiri adalah pekerja atas usaha sendiri, bukan karyawan dari orang atau badan; 21. Penerima Titipan adalah bank yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang undang tentang Perbankan; 22. Buku Daftar Umum adalah buku yang berisikan daftar pengesahan atas peraturan Dana Pensiun serta perubahan-perubahannya dan setiap saat dapat dilihat oleh umum; 23. Cacat adalah cacat total dan tetap yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, ketrampilan, dan pe ngalamannya; 24. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. BAB II JENIS DAN STATUS HUKUM DANA PENSIUN Pasal 2 Jenis Dana Pensiun adalah : 1. Dana Pensiun Pemberi Kerja; 2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Pasal 3 Dana Pensiun memiliki status sebagai badan hukum dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Pasal 4 Setiap pihak yang dengan atau tanpa iuran, dan menjalankan program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu, wajib terlebih dahulu memperoleh pengesahan Menteri berdasarkan Undang-undang ini, kecuali apabila program yang menjanjikan dimaksud didasarkan pada Un dang-undang tersendiri. BAB III DANA PENSIUN PEMBERI KERJA Bagian Pertama Pembentukan dan Tata Cara Pengesahan Pasal 5 (1) Pembentukan Dana Pensiun Pemberi kerja didasarkan pada : a. pernyataan tertulis pendiri yang menyatakan ke putusannya untuk mendirikan Dana Pensiun dan memberlakukan peraturan Dana Pensiun; b. peraturan Dana Pensiun yang ditetapkan oleh pendiri; c. penunjukan pengurus, dewan pengawas, dan pene rima titipan. (2) Dalam hal Dana Pensiun dibentuk untuk menyelenggarakan program pensiun bagi karyawan lebih dari 1 (satu) pemberi kerja, maka pembentukannya didasar kan pada : a. pernyataan tertulis pendiri yang menyatakan keputusannya untuk mendirikan Dana Pensiun, memberlakukan peraturan Dana Pensiun dan me negaskan persetujuannya atas keikutsertaan karyawan mitra pendiri; b. pernyataan tertulis mitra pendiri yang menyata kan kesediaannya untuk tunduk pada peraturan Dana Pensiun yang ditetapkan pendiri, bagi kepentingan karyawan mitra pendiri yang memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta, serta pemberian kuasa penuh kepada pendiri untuk melaksanakan peraturan Dana Pensiun; c. peraturan Dana Pensiun yang ditetapkan oleh Pendiri; d. penunjukan pengurus, dewan pengawas dan pene rima titipan. (3) Ketentuan mengenai hal-hal yang wajib dimuat dalam peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) serta tata cara perubahannya dia tur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 6 (1) Pendiri mengajukan permohonan pengesahan Dana Pen siun kepada Menteri dengan melampirkan : a. peraturan Dana Pensiun; b. pernyataan tertulis pendiri dan mitra pendiri bila ada; c. keputusan pendiri tentang penunjukan pengurus, dewan pengawas, dan penerima titipan; d. arahan investasi; e. laporan aktuaris, apabila Dana Pensiun menye lenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti; f. surat perjanjian antara pengurus dengan penerima titipan. (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan ter hitung sejak diterimanya permohonan pengesahan Da na Pensiun secara lengkap dan memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, maka peraturan Dana Pensiun tersebut wajib disah kan dengan keputusan Menteri dan dicatat dalam buku daftar umum yang d isediakan untuk itu, dan dalam hal permohonan ditolak, pemberitahuan peno lakan harus disertai alasan penolakannya. (3) Ketentuan mengenai pengajuan permohonan sebagaima na dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 7 (1) Dana Pensiun memiliki status sebagai badan hukum dan dapat memulai kegiatannya sebagai suatu Dana Pensiun sejak tanggal pengesahan Menteri. (2) Pengurus wajib mengumumkan pembentukan Dana Pensi un dengan menempatkan keputusan Menteri tentang pengesahan atas peraturan Dana Pensiun pada Berita Negara Republik Indonesia. Pasal 8 (1) Pemberi kerja yang belum mendirikan Dana Pensiun bagi seluruh karyawannya dapat menjadi mitra pendiri Dana Pensiun yang telah berdiri dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (2) Dana Pensiun yang telah berdiri dapat menggabung kan diri dengan Dana Pensiun lain, atau memisahkan diri menjadi dua atau lebih Dana Pensiun. (3) Ketentuan mengenai penggabungan dan pemisahan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 9 Perubahan atas peraturan Dana Pensiun tidak boleh me ngurangi manfaat pensiun yang menjadi hak peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan Menteri. Bagian Kedua Kepengurusan Dana Pensiun Pasal 10 (1) Pengurus ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada pendiri. (2) Menteri menetapkan ketentuan dan persyaratan bagi orang atau badan usaha, yang dapat ditunjuk sebagai pengurus. (3) Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan Dana Pensiun, pengelola Dana Pensiun, serta melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun, dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan. (4) Tugas, kewajiban dan tanggung jawab pengurus serta tata cara penunjukan dan perubahan pengurus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 11 Untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam peraturan Dana Pensiun, pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga. Pasal 12 (1) Keanggotaan dewan pengawas terdiri dari wakilwakil pemberi kerja dan peserta dengan j umlah yang sama. (2) Anggota dewan pengawas diangkat oleh pendiri. (3) Anggota dewan pengawas tidak dapat merangkap seba gai pengurus. Pasal 13 (1) Tugas dan wewenang dewan pengawas adalah : a. melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pen siun oleh pengurus; b. menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada pendiri, dan salinannya diumumkan agar peserta mengetahuinya. (2) Tugas, kewajiban dan tanggung jawab dewan peng awas, serta tata cara penunjukan dan perubahan dewan pengawas diatur lebih lanjut dengan Peratur an Pemerintah. Pasal 14 Laporan keuangan Dana Pensiun setiap tahun harus diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh dewan pengawas. Bagian Ketiga Iuran Dana Pensiun Pasal 15 (1) Iuran Dana Pensiun Pemberi Kerja berupa : a. iuran pemberi kerja dan peserta; atau b. iuran pemberi kerja. (2) Seluruh iuran pemberi kerja dan peserta serta setiap hasil investasi yang diperoleh harus di setor kepada Dana Pensiun. Pasal 16 (1) Iuran pemberi kerja harus dibayarkan dengan angsuran setidak-tidaknya sekali sebulan kecuali bagi suatu Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan yang wajib disetor selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sejak berakhirnya tahun buku pemberi kerja. (2) Apabila berdasarkan laporan aktuaris yang disam paikan kepada Menteri ternyata Dana Pensiun memi liki kekayaan melebihi kewajibannya, maka kelebih an yang melampaui batas terten tu yang ditetapkan oleh Menteri, harus digunakan sebagai iuran pem beri kerja. (3) Dalam hal pendiri Dana Pensiun tidak mampu meme nuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut maka pengurus wajib memberitahukan hal tersebut kepada Menteri. (4) Dalam hal mitra pendiri tidak mampu memenuhi ke wajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut atau mitra pendiri bubar, pengurus wajib memberitahukan hal tersebut kepada pendiri yang selanjutnya akan melakukan perub a han terhadap peraturan Dana Pen siun dengan menetapkan : a. penangguhan kepesertaan karyawan dari mitra pendiri; atau b. mengakhiri kepesertaan karyawan mitra pendiri setelah pemisahan kekayaan Dana Pensiun antara peserta dari mitra pendiri dengan peserta lainnya berdasarkan ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (2). Pasal 17 (1) Dalam hal peraturan Dana Pensiun menetapkan adanya iuran peserta maka pemberi kerja merupakan wa jib pungut iuran peserta yang dipungut setiap bulan. (2) Pemberi kerja wajib menyetor seluruh iuran peserta yang dipungutnya serta iurannya sendiri kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. (3) Iuran peserta dan iuran pemberi kerja yang belum disetor setelah melewati dua setengah bulan sejak jatuh temponya, dinyatakan : a. sebagai hutang pemberi kerja yang dapat segera ditagih, dan dikenakan bunga yang layak yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2). b. sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi keputusan pengadilan, apabila pemberi kerja dilikuidasi. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),.dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 18 (1) Besarnya iuran peserta Dana Pensiun yang menye lenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti tidak boleh melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Besarnya manfaat pensiun yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun, demikian pula iuran dan kekayaan yang diperlukan bagi pembiayaan program pensiun, tidak boleh melampaui jumlah yang dite tapkan oleh Menteri. (3) Pengaturan mengenai iuran pemberi kerja dalam Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan ditetapkan oleh Menteri. Bagian Keempat Hak Peserta Pasal 19 Setiap karyawan yang termasuk golongan karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan dalam Dana Pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja, berhak menjadi peserta apabila telah berusia setidak-tidaknya 18 (delapan be las) tahun atau telah kawin, dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, pada pendiri atau mitra pendiri. Pasal 20 (1) Hak terhadap setiap manfaat pensiun yang dibayar kan oleh Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman, dan tidak dapat dialihkan maupun disita. (2) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran manfaat pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan manfaat pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun dinyatakan batal berdasarkan Undang-undang ini. (3) Suatu pembayaran manfaat pensiun yang dilakukan oleh pengurus dengan iktikad baik, membebaskan Dana Pensiun dari tanggungjawabnya. Pasal 21 (1) Peserta yang memenuhi persyaratan berhak atas Manfaat Pensiun Normal, atau Manfaat Pensiun Cacat, atau Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Pensiun Ditunda, yang besarnya dihitung berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun. (2) Peraturan Dana Pensiun wajib memuat ketentuan mengenai besarnya hak atas manfaat pensiun bagi janda/duda atau anak yang belum dewasa dari peserta. (3) Dalam Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, peraturan Dana Pensiun wajib memuat hak peserta untuk menentukan pilihan bentuk anuitas. Pasal 22 (1) Dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat pasti, besarnya hak atas manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. dalam hal pensiunan meninggal dunia, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari manfaat pensiun yang telah dibayarkan kepada pensiunan; b. dalam hal peserta meninggal dunia dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, manfaat pensiun yang di bayarkan kepada janda/duda yang sah sekurang kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari yang seharusnya dibayarkan kepada peserta apabila peserta pensiun sesaat sebelum meninggal dunia; c. dalam hal peserta meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari nilai pensiun di tunda yang seharusnya menjadi haknya apabila ia berhenti bekerja. (2) Dalam hal tidak ada janda/duda yang sah atau janda/duda meninggal dunia, manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan kepada anak yang belum dewasa dari peserta. (3) Pembayaran manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapat dilakukan secara se kaligus. Pasal 23 (1) Dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, besarnya hak atas manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. dalam hal pensiunan meninggal dunia, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah tidak boleh kurang dari haknya berdasarkan pilihan bentuk anuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3); b. dalam hal peserta meninggal dunia sebelum di mulainya pembayaran pensiun, maka manfaat pen siun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah adalah sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah yang seharusnya menjadi hak peserta apa bila ia berhenti bekerja. (2) Dalam hal tidak ada janda/duda yang sah atau janda/duda meninggal dunia, manfaat pensiun seba gaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan kepada anak yang belum dewasa dari peserta. (3) Dalam hal peserta meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, pembayaran manfaat pensiun sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf b dapat dilakukan se cara sekaligus. (4) Dalam hal peserta tidak menentukan pilihan bentuk anuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), maka peserta dianggap memilih bentuk anuitas yang memberikan pembayaran kepada janda/duda yang sama besarnya dengan pembayaran kepada pensiunan yang bersangkutan. Pasal 24 (1) Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, sekurang kurangnya berhak mene rima secara sekaligus himpun an iurannya sendiri, ditambah bunga yang layak. (2) Peserta yang mengikuti Program Pensiun Manfaat Pasti apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak menerima Pensiun Ditunda yang besarnya sama dengan jumlah yang dihitung berdasarkan rumus pensiun ba gi kepesertaannya sampai pada saat pemberhentian. (3) Peserta Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun di percepat, berhak atas jumlah iurannya sendiri dan iuran pemberi kerja beserta hasil pengembangannya yang harus dipergunakan untuk memperoleh pensiun ditunda. Pasal 25 (1) Manfaat pensiun dari suatu Dana Pensiun tidak da pat dibayarkan kepada peserta sebelum dicapainya usia pensiun dipercepat, kecuali bagi pembayaran pensiunan janda/duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) dan bagi pengembalian iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1). (2) Manfaat pensiun bagi peserta atau bagi janda/duda harus dalam bentuk angsuran tetap, atau meningkat guna mengimbangi kenaikan harga, yang pembayaran nya dilakukan sekali sebulan untuk seumur hidup. (3) Dalam hal besarnya manfaat pensiun bulanan lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Menteri maka nilai yang sama dapat dibayarkan secara sekaligus. (4) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), peraturan Dana Pensi un dapat memungkinkan pilihan bagi peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi janda/duda atau anak pada saat peserta meninggal dunia, untuk menerima sampai sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh perseratus), dari manfaat pensiun secara sekaligus. Pasal 26 (1) Seorang peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan. (2) Dalam hal peserta berhenti bekerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, maka berdasarkan pilihan peserta, hak atas pensiun ditunda dapat tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun yang bersangkutan, atau dapat dialihkan kepada Dana Pensiun Pemberi Kerja lainnya, atau kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dengan ketentuan yang bersangkutan masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ia berhenti bekerja. Pasal 27 (1) Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal a tau setelahnya, berhak atas manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun. (2) U sia pensiun normal wajib ditetapkan dalam per aturan Dana Pensiun dan tidak boleh melebihi usia yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi masal ah ketenagakerjaan. (3) Seorang peserta yang pensiun sebelum mencapai usia pensiun normal berhak mengajukan pembayaran Man faat Pensiun Dipercepat dengan ketentuan : a. berusia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum usia pensiun normal; atau b. dalam keadaann cacat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. (4) Nilai Manfaat Pensiun Dipercepat sekurang-kurang nya harus sama dengan nilai sekarang dari Pensiun Ditunda. (5) Dalam peraturan Dana Pensiun dapat ditetapkan batas usia maksimum peserta wajib pensiun dalam hal peserta tetap bekerja setelah dicapainya usia pensiun normal, dengan ketentuan bahwa batas usia maksimum dimaksud sesuai dengan usia yang ditetap kan oleh Menteri yang membidangi masalah ketena gakerjaan, Pasal 28 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Kelima Kekayaan Dana Pensiun dan Pengelolaannya Pasal 29 Kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari : a. iuran pemberi kerja; b. iuran peserta; c. hasil investasi; d. pengalihan dari Dana Pensiun lain. Pasal 30 (1) Pengelolaan kekayaan Dana Pensiun harus dilakukan pengurus sesuai dengan : a. arahan investasi yang digariskan oleh pendiri; dan b. ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, arahan investasi ditetapkan oleh pendiri bersama dewan pengawas. (3) Arahan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah, dan perubahan di maksud wajib disampaikan kepada Menteri selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dite tapkannya perubahan. (4) Dengan persetujuan pendiri dan dewan pengawas, pengelolaan kekayaan Dana Pensiun dapat dialih kan oleh pengurus kepada lembaga keuangan yang memenuhi ketentuan Menteri. (5) Kekayaan Dana Pensiun yang disimpan pada penerima titipan hanya dapat ditarik atau dialihkan atas perintah pengurus. (6) Tanggung jawab pembayaran manfaat pensiun kepada peserta atau pihak yang berhak atas manfaat pensi un dapat dialihkan pengurus dengan membeli anuitas seumur hidup dari perusahaan asuransi jiwa, yang selanjutnya bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran dimaksud. (7) Pengurus dari Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti wajib mengalihkan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) kepada perusahaan asuransi jiwa yang dipilih oleh peserta atau pihak yang berhak atas manfaat pensiun. Pasal 31 (1) Dana Pensiun tidak diperkenankan melakukan pem bayaran apapun, kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun. (2) Dana Pensiun tidak diperkenankan meminjam atau mengagunkan kekayaannya sebagai jaminan atas suatu pinjaman. (3) Tidak satu bagianpun dari kekayaan Dana Pensiun dapat dipinjamkan atau diinvestasikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada surat berhar ga yang diterbitkan oleh, atau pada tanah dan bangunan yang dimiliki atau yang dipergunakan oleh orang atau badan yang tersebut di bawah ini : a. pengurus, pendiri, mitra pendiri atau penerima titipan; b. badan usaha yang lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) sahamnya dimiliki oleh orang atau badan yang terdiri dari pendiri, mitra pendiri, pengurus, penerima titipan, atau serikat kerja yang anggotanya adalah peserta Dana Pensiun yang bersangkutan; c. pejabat atau direktur dari badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis k e samping, termasuk menantu dan ipar. Pasal 32 (1) Tanpa mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), penyewaan tanah, bangunan atau harta tetap lainnya milik Dana Pensiun kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), hanya dapat dilakukan sepanjang hal tersebut melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) tidak berlaku bagi investasi Dana Pensiun dalam bentuk surat berharga yang diperdagangkan di Pasar Modal di Indonesia, dengan memenuhi keten tuan tentang investasi yang ditetapkan oleh Men teri, (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berlaku pula bagi kekayaan Dana Pensiun Pembe ri Kerja yang dikelola oleh suatu lembaga keuang an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4). (4) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), suatu Dana Pensiun Berda sarkan Keuntungan dapat menginvestasikan sebanyak banyaknya 50% (lima puluh perseratus) dari ke kayaannya dalam bentuk saham biasa pada perusahaan pendiri atau mitra pendiri. Bagian Keenam Pembubaran dan Penyelesaian Dana Pensiun Pasal 33 (1) Pembubaran Dana Pensiun dapat dilakukan berdasar kan permintaan pendiri kepada Menteri. (2) Dana Pensiun dapat dibubarkan apabila Menteri berpendapat bahwa Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada peserta, pensiunan dan pihak lain yang berhak, atau dalam hal terhentinya iuran dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun dimaksud. (3) Apabila pendiri Dana Pensiun bubar, maka Dana Pen siun bubar. Pasal 34 (1) Pembubaran Dana Pensiun ditetapkan dengan Keputus an Menteri yang sekaligus menunjuk likuidator, un tuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Pengurus Dana Pensiun dapat ditunjuk sebagai li kuidator, (3) Biaya yang timbul dalam rangka pembubaran Dana Pensiun dibebankan pada Dana Pensiun. Pasal 35 (1) Likuidator mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun serta mewakilinya di dalam dan di luar Pengadilan; b. melakukan pencatatan atas segala kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun ; c. menentukan dan memberitahukan kepada setiap peserta, pensiunan dan ahli waris yang berhak, mengenai besarnya hak yang dapat diterima dari Dana Pensiun. (2) Likuidator menyampaikan rencana kerja dan mengu sulkan tata cara penyelesaian likuidasi kepada Me nteri dan melaksanakan proses penyelesaian sete lah mendapat persetujaan Menteri. Pasal 36 (1) Sebelum proses likuidasi selesai, pemberi kerja tetap bertanggung jawab atas iuran yang terhutang sampai pada saat Dana Pensiun dibubarkan sesuai de ngan ketentuan tentang pendanaan dan solvabili ta s yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Pengembalian kekayaan Dana Pensiun kepada pemberi kerja, dilarang. (3) Setiap kelebihan kekayaan atas kewajiban pada saat pembubaran harus dipergunakan untuk meningkatkan manfaat pensiun bagi peserta sampai maksimum yang ditetapkan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2). (4) Dalam hal masih terdapat kelebihan dana sesudah peningkatan manfaat sampai batas maksimum sebagai mana dimaksud dalam ayat (3) maka sisa dana terse but harus dibagikan kepada peserta, pensiunan dan pihak yang berhak atas manfaat pensiun. Pasal 37 (1) Dalam pembagian kekayaan Dana Pensiun yang dili k uidasi, hak peserta dan hak pensiunan atau ahli warisnya merupakan hak utama. (2) Pengaturan lebih lanjut tentang pembagian kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 38 Likuidator wajib melaporkan pelaksanaan dan penyele saian likuidasi kepada Menteri dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1). Pasal 39 (1) Likuidator wajib mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi yang telah disetujui Menteri dalam Berita Negara Republik Indonesia. (2) Status badan hukum Dana Pensiun berakhir terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). BAB IV DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN Pasal 40 (1) Dana Pensiun Lembaga Keuangan hanya dapat menye lenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti. (2) Bank dan perusahaan asuransi jiwa dapat bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan de ngan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (3) Untuk dapat mendirikan Dana Pensiun Lembaga Ke uangan, bank atau perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri, dengan me lampirkan peraturan Dana Pensiun. Pasal 41 (1) Ketentuan mengenai hal-hal yang wajib dimuat dalam peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. (2) Setiap perubahan atas peraturan Dana Pensiun wajib mendapatkan pengesahan dari Menteri. Pasal 42 (1) Kepesertaan dalam Dana Pensiun Lembaga Keuangan terbuka bagi perorangan baik karyawan maupun pe kerja mandiri. (2) Peserta berhak atas iurannya, termasuk di dalamnya iuran pemberi kerja atas nama peserta, apabila ada, ditambah dengan hasil pengembangannya, terhi tung sejak tanggal kepesertaannya yang dibukukan atas nama peserta pada Dana Pensiun Lembaga Ke uangan. (3) Dalam hal peserta meninggal dunia, maka hak peser ta menjadi hak ahli warisnya. Pasal 43 Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan bertindak sebagai pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan bertanggungjawab atas pengelolaan investasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan memenuhi ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 44 (1) Dalam hal bank atau perusahaan asuransi jiwa pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan bubar, maka Dana Pensiun Lembaga Keuangan bubar, dan Menteri menunjuk likuidator untuk melakukan penyelesaian. (2) Likuidator bank atau perusahaan asuransi jiwa pen diri Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang bubar dapat ditunjuk sebagai likuidator Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Pasal 45 Kekayaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan harus dike cualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan bank atau perusahaan asuransi jiwa pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Pasal 46 Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab III Undang-undang ini berlaku pula bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan, kecuali Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 19, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 27 ayat (2), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 47 (1) Tanpa mengurangi maksud ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 26, Dana Pensiun Lembaga Keuangan dapat memungkinkan penarikan suatu jumlah dana tertentu oleh peserta setiap saat dengan ketentuan bahwa jumlah dana yang ditarik tidak melebihi jumlah iuran peserta Dana Pensiun sebelum dilakukan pena rikan, (2) Jumlah dana yang ditarik sebagaimana dimaksud da lam ayat (1) tidak termasuk hasil pengembangannya dan dana yang dialihkan dari Dana Pensiun lainnya. Pasal 48 Ketentuan lebih lanjut tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. BAB V PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN Pasal 49 (1) Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lemba g a Keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang undang ini merupakan subyek pajak sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. (2) Iuran yang diterima diperoleh Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasar kan Undang-undang ini serta penghasilan Dana Pensiun dari modal yang ditanamkan dalam bidang bidang tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan bukan merupakan obyek pajak dan berlangsung terus sampai proses likuidasi selesai dilaksanakan dalam hal Dana Pensiun dibubarkan. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 50 (1) Pembinaan dan pengawasan atas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan dilakukan oleh Menteri. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud da lam ayat (1) meliputi pengelolaan kekayaan Dana Pensiun dan penyelenggaraan program pensiun, baik dalam segi keuangan maupun teknis operasional. (3) Ketentuan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. Pasal 51 (1) Dana Pensiun wajib dikelola dengan memperhatikan kepentingan peserta serta pihak lain yang berhak atas manfaat pensiun sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun. (2) Dana Pensiun wajib diselenggarakan sesuai dengan peraturan Dana Pensiun dan wajib memenuhi ketentu an-ketentuan dalam Undang-undang ini maupun peraturan-peraturan pelaksanaannya. Pasal 52 (1) Setiap Dana Pensiun wajib menyampaikan laporan berkala mengenai kegiatannya kepada Menteri yang terdiri dari : a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik; b. laporan teknis yang disusun oleh pengurus atau oleh Pengurus dan aktuaris sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 50 Menteri melakukan pemeriksaan langsung terhadap Dana Pensiun. (3) Setiap pendiri, mitra pendiri, pengurus, dan pene rima titipan wajib memperlihatkan buku, catatan, dokumen serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). (4) Dalam rangka pemeriksaan langsung sebagaimana di maksud dalam ayat (2) Menteri dapat menunjuk akun tan publik dan/atau aktuaris. Pasal 53 (1) Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensi un Manfaat Pasti wajib memiliki laporan aktuaris yang harus disampaikan kepada Menteri sekura ng kurangnya 3 (tiga) tahun sekali atau apabila dilakukan perubahan terhadap peraturan Dana Pensi un. (2) Laporan aktuaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf e harus menyatakan: a. besarnya iuran yang diperlukan untuk membiayai program pensiun; b. cukup tidaknya kekayaan yang dimiliki Dana Pen siun untuk pembayaran manfaat pensiun; dan c. besarnya angsuran iuran tambahan untuk menutupi kekurangan pendanaan, yang perlu dibayarkan selama jangka waktu yang diperkenankan dalam ketentuan tentang pendanaan dan solvabilitas yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 54 (1) Setiap Dana Pensiun wajib mengumumkan neraca dan perhitungan hasil usaha kepada peserta menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada se tiap peserta mengenai hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaannya dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada peserta mengenai setiap perubahan yang terjadi pada peraturan Dana Pensiun. (4) Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing peserta. Pasal 55 (1) Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimak sud dalam Pasal 17 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 31 ayat (1), Pasal 51, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 54 serta peraturan-peraturan pelak sanaannya, Menteri dapat mengenakan sanksi admi nistratif bagi Dana Pensiun atau pendiri. (2) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaima na dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri. BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 56 (1) Barangsiapa dengan sengaja, dengan atau tanpa iuran, mengelola dan menjalankan program yang men janjikan sejumlah uang yang pembayarannya dikait kan dengan pencapaian usia tertentu, atau menja lankan kegiatan Dana Pensiun, tanpa mendapat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 4, Pasal 6, dan Pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi penyelenggaraan Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil, dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, y ang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 57 Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), diancam dengan pidana penja ra paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Pasal 58 Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan pembayaran suatu jumlah uang Dana Pensiun yang menyimpang dari peraturan Dana Pensiun atau ikut serta dalam transak si-transaksi yang melibatkan kekayaan Dana Pensiun yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 ( lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- ( lima milyar rupiah). Pasal 59 Barangsiapa dengan sengaja : a. membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, mau pun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi Dana Pensiun; b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebab kan dihapuskannya suatu laporan dalam buku catatan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi Dana Pensiun; c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau merusak catatan pembukuan Dana Pensiun tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). Pasal 60 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 adalah kejahatan. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 61 (1) Pada saat berlakunya Undang-undang ini semua dana pensiun yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) hu ruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 ten tang Pajak Penghasilan, dinyatakan telah mendapat kan pengesahan berdasarkan Undang-undang ini. (2) Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang undang ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-un dang ini. (3) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), investasi yang dilakukan oleh dana pensiun yang telah ada sebelum ditetapkannya Un dang-undang ini wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini dalam jangka waktu 5 ( lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini. (4) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang menyelenggarakan program pen siun yang menjanjikan pembayaran uang secara sekaligus, tetap dapat melanjutkan program tersebut sampai selesainya seluruh kewajiban kepada karyawan yang telah menjadi peserta pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini. (5) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan Dana Pensiun dengan nama apapun baik dengan atau tanpa iuran, yang belum mendapat persetujuan Menteri diwajibkan mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri berdasarkan Undang-undang ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini. (6) Menteri dapat memperkenankan pembayaran secara angsuran kekurangan kekayaan atas kewajiban yang disebabkan oleh masa kerja sebelum diberlakukannya Undang-undang ini, dalam jangka waktu yang lebih lama daripada yang ditetapkan dalam ketentuan tentang pendanaan dan solvabilitas. (7) Dana Pensiun karyawan yang telah ada dalam bentuk apapun, hanya dapat menamakan diri sebagai Dana Pensiun bila penyelenggaraannya didasarkan pada Undang-undang ini. (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) tidak berlaku bagi penyelenggaraan Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dikelola Badan Usaha Milik Negara. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 62 Dengan berlakunya Undang-undang ini, Arbeidersfondsen Ordonnantie (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 377) dinyata kan tidak dapat lagi dipergunakan sebagai dasar pem bentukan Dana Pensiun. Pasal 63 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundang kan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1992 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA S O E H A R T O LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 37
You might be interested:  Pernyataan Yang Benar Mengenai Tujuan Pendirian Otoritas Jasa Keuangan Adalah?

FIF termasuk jenis lembaga keuangan apa?

Selain itu FIF juga disebut lembaga pembiayaan yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Apa perbedaan TASPEN dengan lembaga dana pensiun yang lain?

Apasih perbedaan dana pensiun dan taspen? Dana pensiun adalah dana yg berasal dari APBN yg diperuntukkan khusus untuk pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN). sedangkan Taspen adalah lembaga yang diamanahkan untuk mengelola dan menyalurkan dana pensiun tersebut dari pemerintah kepada pensiunan. : Apasih perbedaan dana pensiun dan taspen?

Apakah ASN mendapatkan dana pensiun?

Yogyakarta – Humas BKN, Pensiun merupakan salah satu bentuk manajemen PNS sekaligus sebagai penghargaan atas jasa PNS selama mengabdi pada negara. Pensiun tidak hanya diberikan kepada pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun atau mengalami kondisi tertentu, tetapi juga diberikan kepada janda/duda PNS sebagai bentuk jaminan hari tua.

  1. Meski demikian, tidak semua PNS yang purnatugas memperoleh hak pensiun.
  2. Hak pensiun diberikan kepada PNS yang saat purna berpredikat “Diberhentikan Dengan Hormat”.
  3. Sementara PNS yang berpredikat “Diberhentikan Tidak Dengan Hormat” tidak berhak atas hak pensiun.
  4. Sesuai dengan Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 91 ayat 1 disebutkan bahwa PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Sementara syarat dan ketentuan PNS yang berhak menerima pensiun diatur dalam ayat selanjutnya, pasal 91 ayat 2. Syarat dan ketentuannya yaitu apabila PNS meninggal dunia; atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu; mencapai batas usia pensiun (BUP); terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

You might be interested:  Jelaskan Bagaimana Pembagian Konsep Modal Kerja Beserta Contohnya?

58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan; 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan 65 tahun bagi pejabat fungsional ahli utama

Besaran Pensiun Setiap PNS yang pensiun akan menerima sebanyak-banyaknya 75% dan sekurang-kurangnya 40% setiap bulan dari dasar pensiun. Yang menjadi dasar pensiun adalah gaji pokok (termasuk gaji pokok tambahan dan/atau gaji pokok tambahan peralihan) terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku.

Bagi PNS aktif yang meninggal dunia dapat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila PNS tersebut telah berkeluarga, kepada janda/duda atau anaknya diberikan hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan besaran pensiun-janda/duda sebulan adalah 36% dari dasar pensiun.

Jika tidak ada istri/suami, pensiun janda/duda dapat diberikan kepada anak kandung yang belum mencapai umur 25 tahun, belum menikah, tidak atau memiliki penghasilan sendiri dan menjadi tanggungan pensiunan bersangkutan. Bagi PNS yang meninggal dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya; atau dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, atau kejadian anasir lainnya, maka PNS tersebut dapat dinyatakan tewas.

  1. Apabila PNS tersebut telah berkeluarga, kepada janda/duda atau anaknya diberikan hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan besaran pensiun-janda/duda tewasnya adalah 72% dari dasar-pensiun.
  2. Apabila PNS tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami ataupun anak, maka 20% dari pensiun-janda/dudanya diberikan kepada orang tuanya.

nor/han

Bank mitra TASPEN apa saja?

Permudah Layanan Bagi Peserta, TASPEN Tandatangani Kerja Sama dengan HIMBARA, dan TAPERA – Jakarta, taspen.co.id – PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) (Persero) berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan bagi peserta. Kali ini, komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kerja sama (PKS) dengan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), antara lain PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT Bank Negara Indonesia (BNI) serta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA) dan PT Gemilang Hartadinata Abadi.

Diharapkan kerja sama ini akan memudahkan peserta TASPEN mendapatkan layanan optimal dengan mudah dan lancar. Kegiatan penandatanganan ini dihadiri langsung oleh Direktur Utama PT TASPEN A.N.S Kosasih, Direktur Utama Bank BRI Sunarso, Direktur Utama Bank BNI Royke Tumilaar, Komisioner BP TAPERA Adi Setianto dan Direktur Utama PT Gemilang Hartadinata Abadi Cuncun Muliawan, di Auditorium Kantor Pusat TASPEN, Jakarta Pusat (31/05).

Direktur Utama TASPEN A.N.S. Kosasih mengatakan, “Suatu kehormatan bagi TASPEN untuk dapat bekerja sama dengan Mitra Layanan yang sudah terbukti unggul dalam melayani nasabah di dunia perbankan. Kegiatan ini merupakan upaya TASPEN untuk meningkatkan kualitas layanan yang prima kepada peserta TASPEN dalam hal pembayaran Tabungan Hari Tua (THT), Program Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) melalui rekening bank.

  1. Selain itu, TASPEN akan memperluas kerja sama bisnis dan layanan yang sudah terjalin dengan BP TAPERA.
  2. Hal ini tentu akan turut meningkatkan kualitas layanan kepada peserta TASPEN.
  3. Hari ini juga, TASPEN bersinergi dengan PT Gemilang Hartadinata Abadi, dalam lingkup kerjasama tabungan sejahtera kepemilikan emas yang tentunya akan memberikan imbal hasil yang menguntungkan untuk masa depan nantinya.
You might be interested:  Apa Saja Yang Menjadi Sumber Keuangan Negara?

Ke depan, kami akan terus berupaya meningkatkan kemudahan layanan untuk para peserta melalui beragam program yang inovatif dan sesuai dengan perkembangan teknologi terkini.” Melalui kerjasama ini, para pensiunan kini dapat melakukan enrollment, otentikasi, pengembalian Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB), permintaan informasi, dan lainnya melalui Bank BRI dan Bank BNI.

  1. Selain itu, peserta kini bisa mengakses layanan TAPERA di seluruh jaringan kantor cabang TASPEN.
  2. TAPERA akan memberikan perluasan fasilitas pembiayaan KPR/KBR/KRR TAPERA bagi peserta TASPEN yang akan pensiun dalam waktu dekat.
  3. Dengan demikian, para peserta akan lebih mudah mendapatkan akses layanan dari Mitra Layanan dan TAPERA yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tidak hanya itu, kini peserta aktif dan pensiunan yang dikelola oleh TASPEN dapat mengikuti program “TASPEN EMAS”. Salah satu keuntungan program kepemilikan Logam Mulia ini yaitu dapat dicicil, hal ini akan mempermudah para peserta aktif dan pensiunan untuk mulai berinvestasi pada emas yang bersifat lebih fleksibel dan dapat dijual setiap saat dengan nilai investasi yang baik.

  1. Direktur Utama Bank BRI Sunarso menyampaikan, “Apresiasi tertinggi kami berikan kepada TASPEN atas komitmen bersama ini.
  2. Bank BRI turut berupaya untuk memberikan layanan yang terbaik untuk menyalurkan semua hak dan juga mempermudah akses layanan keTASPENan kepada para peserta TASPEN.” Sebelumnya, sebagai BUMN yang bergerak di bidang jaminan sosial bagi ASN dan Pejabat Negara, TASPEN telah bekerja sama dengan Bank Mandiri Taspen, Bank Bukopin, Bank Woori Saudara dan beberapa mitra perbankan lainnya.

Diharapkan kerja sama ini akan memudahkan peserta TASPEN mendapatkan layanan yang optimal dengan mudah dan lancar.

Jelaskan dan apa manfaat dari lembaga keuangan bukan bank dana pensiun?

Sebagian besar orang sering mendengar istilah lembaga keuangan dan akan langsung mengaitkannya dengan bank. Padahal, lembaga keuangan sebenarnya tidak hanya terbatas pada bank saja lho, tetapi ada pula berbagai bentuk lainnya. Salah satunya Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Dana dapat dihimpun dengan mengeluarkan surat-surat berharga, selanjutnya menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) berperan vital dalam aktivitas perekonomian di Indonesia.

  • Pasalnya, peran strategis kedua lembaga keuangan ini diyakini mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien menuju peningkatan taraf hidup masyarakat.
  • LKBB sendiri memiliki peran untuk membantu dunia usaha meningkatkan produktifitas barang dan jasa.
  • Selain itu, memperlancar distribusi barang dan mendorong terbukanya lapangan pekerjaan.

Fungsi Dan Tujuan Lembaga Keuangan Non Bank Sebenarnya ada cukup banyak fungsi Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia, secara umum, fungsi dan tujuan LKBB ialah sebagai berikut:

  • Menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menerbitkan surat-surat berharga, lalu menyalurkan kembali dana tersebut untuk membiayai permodalan bagi perusahan-perusahaan yang membutuhkan.
  • Menyediakan bantuan modal dalam bentuk kredit kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam hutang dengan bunga tinggi yang diterapkan oleh rentenir.
  • Membantu pemerintah dalam upaya pembangunan di berbagai bidang, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan.
  • Membantu menstimulasi penyertaan modal swasta serta memperluas sumber-sumber pembiayaan bagi kegiatan usaha.
  • Membantu mendorong pembangunan industri dan ekonomi melalui pasar modal.

Manfaat Lembaga Keuangan Bukan Bank Keberadaan Lembaga Keuangan Bukan Bank ( LKBB ) tentunya telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Manfaat-manfaat tersebut bisa dirasakan dari produk-produk yang ditawarkannya, sebagai berikut :

  • Pegadaian memberikan manfaat bagi masyarakat yang memerlukan dana
  • Perusahaan memberikan manfaat jaminannrisiko yang mungkin terjadi sesuai dengan jasa yang ditawarkan
  • Lembaga dana pensiun memberikan kesejahteraan kepada karyawan perusahaan terutama yang telah pensiun
  • Lembaga pembiayaan memberikan pinjaman kepada masyarakat dalam hal pendanaan kegiatan konsumsinya.
  • Koperasi memberikan manfaat kepada para anggota dalam hal kebersamaan dan sisa hasil usaha.

Peran – Peran Lembaga Keuangan Bukan Bank Lembaga Keuangan Bukan Bank “LKBB” punya peranan yang penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Dengan adanya LKBB maka konsumsi domestik bergerak maju dan mendorong laju perekonomian. Adapun beberapa kegiatan usaha LKBB di Indonesia ialah sebagai berikut:

  • Menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga.
  • Memberikan fasilitas kredit kepada perusahaan swasta dan pemerintah, baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
  • Berperan menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dan menjadi badan hukum pemerintah daka pengadaan kredit dalam negeri maupun luar negeri.
  • Menyertakan modal perusahan-perusahaan dan penjualan saham di pasar modal.
  • Menjadi perantara bagi perusahaan dalam mendapatkan tenaga ahli di bidang finansial.
  • Melaksanakan kegiatan usaha lain di bidang keuangan atas persetujuan menteri keuangan Republik Indonesia.

Jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank Kehadiran lembaga ini legal karena sesuai peraturan yang berlaku, yaitu Surat Keputusan Menteri Keuangan No.38/MK/IV/1972. Di Indonesia, ada beberapa jenis LKBB yang akan dengan mudah ditemui dan popular, apa saja?

Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi adalah perusahaan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga karena peristiwa ketidakpastian. Dimana, perusahaan asuransi ini menghimpun dana melalui penarikan premi atau sejumlah dan setiap bulannya selama jangka waktu tertentu (masa kontrak) sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yang tercantum dalam polis asuransi.

Perusahaan Dana Pensiun

Perusahaan dana pensiun adalah perusahaan yang mengelola dana pensiun pada perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Nantinya pada masa pensiun, uang yang dikelola tersebut akan dikembalikan tiap bulannya, sehingga bisa disimpulkan bahwa perusahaan dana pensiun ini menyediakan layanan tabungan jangka panjang.

Pegadaian

Perusahaan Umum Pegadaian ialah salah satu Badan Usaha Milik Negara “BUMN” yang melakukan kegiatan penyaluran kredit kepada masyarakat. Dasar hukum yang digunakan ialah hukum gadai sehingga masyarakat terhindar dari bunga yang terlalu tinggi. Pegadaian cukup populer digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah karena biasanya proses cenderung lebih mudah.

  • Gadai konvensional
  • Gadai syariah
  • Gadi emas
  • Jasa taksiran dan sertifikasi logam mulia
  • Jasa penitipan barang berharga

Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi dan menghimpun dana dari para anggotanya, kemudian menyalurkannya kembali kepada anggota serta non-anggota.

Leasing

Leasing atau perusahaan multifinance merupakan perusahaan sewa guna atau lembaga keuangan bukan bank yang menawarkan pembayaran kredit atau cash untuk barang-barang tertentu. Sistem yang digunakan adalah kontrak sewa yang digabungkan dengan pembelian secara angsuran baik itu kepada perorangan maupun perusahaan.

Pasar Modal

Pasar modal adalah tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pihak pencari dana (emiten) dengan pemilik dana/penanam modal (investor). Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah jenis efek seperti saham dan obligasi. Jika diukur dari waktu modal yang diperjual belikan merupakan modal jangka panjang.

Pasar Uang

Pasar uang adalah temapt memperoleh dana dan investasi dana, hampir sama dengan pasar modal. Bedanya adalah modal yang ditawarkan dalam pasar uang berjangka waktu pendek dan di pasar modal berjangka waktu panjang. Dalam pasa uang, transaksi banyak dilakukan dengan media elektronik sehingga kedua belah pihak / nasabah tidak perlu datang langsung.

Perusahaan Sewa Guna (Leasing)

Perusahaan leasing adalah bidang usaha yang menekankan kepada pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabahnya. Contohnya, seseorang ingin membeli sepeda motor secara kredit, maka kebutuhan ini pembayarannya dapat di tutup oleh perusahaan leasing.

Perusahaan Anjak Piutang (factoring)

Perusahaan anjak piutang adalah perusahaan yang usahanya mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan. Pengambilan kredit dilakukan dengan cara mengambil kredit bermasalah perusahaan lain dan dapat juga mengelola penjualan kredit perusahaan yang membutuhkan.

Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan Modal Ventura adalah perusahaan yang usaha utamanya mengendung resiko tinggi. Usahanya lebih banyak memberikan pembiayaan dalam bentuk kredit dan tanpa jaminan yang umumnya tidak dilayani oleh lembaga keuangan lain, Selama ini sistem kredit dengan jaminan dirasa sangat menyulitkan, menghambat dan memberatkan nasabah untuk memperoleh modal.

Perusahaan kartu plastik

Perusahaan kartu plastik adalah perusahaan yang menerbitkan kartu plastik/kartu kredit. Lalu apa fungsinya ? Fungsinya digunakan untuk sebagai pengganti uang tunai untuk menggunakan bank. Itu tadi informasi mengenai lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia.

  • Selain melalui Lembaga keuangan bukan bank untuk membantu bisnis.
  • Aplikasi keuangan online juga hal yang penting.
  • Salah satu aplikasi akuntansi terbaik saat ini yang dapat membantu bisnis adalah Jurnal by Mekari.
  • Dengan menggunakan Jurnal.id, maka lebih menghemat waktu proses administrasi dan operasional, dengan harga yang efisien, efektif dan cepat.

Karena itu, pebisnis bisa lebih fokus untuk mengembangkan usahanya. Jurnal.id bisa diakses secara fleksibel, untuk berbagai perangkat dan kapan saja, selama terhubung dengan internet. Menggunakan software akuntansi ini menjadikan pengguna lebih mudah dalam membuat invoice atau faktur, mengecek inventori, serta membuat laporan keuangan.

  • Fitur pembelian di mana didalamnya terdapat fitur purchase order dan invoice dengan rinci dan lengkap.
  • Pembuatan faktur dan perhitungan pajak otomatis.
  • Cash link.
  • Pembuatan laporan keuangan dan masih banyak lagi fitur lainnya.
  • Manajemen Stok

Dengan menggunakan Jurnal, Anda juga dapat mengakses data secara realtime, kapan pun dan di mana pun. Bagi Anda pemilik online shop, manfaatkan juga aplikasi pembukuan online shop untuk membantu pekerjaan Anda. Nikmati kesempatan free trial aplikasi catatan keuangan Jurnal selama 14 hari.

Bagaimana operasional lembaga dana pensiun?

Operasional Dana Pensiun Iuran peserta dan iuran pemberi kerja (bila ada) oleh dana pensiun diinvestasikan ke dalam campuran investasi yang aman, sehingga dananya tumbuh berkembang. Pada saat peserta berhenti bekerja, manfaat pensiun dibayarkan secara sekaligus dan/ atau bulanan.

1 Apa yang dimaksud dengan lembaga dana pensiun?

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) – Dana pensiun lembaga keuangan adalah sebuah program manfaat pensiun yang sifatnya iuran pasti bagi pekerja, baik di sebuah perusahaan ataupun wiraswasta. Dana pensiun ini didirikan oleh instansi perbankan atau perusahaan asuransi dan terpisah dari dana pensiunan pemberi kerja atau DPPK.

Apa tugas lembaga dana pensiun?

Fungsi dana pensiun – Fungsi dana pensiun adalah memberikan jaminan di usia pensiun atau saat usia tak lagi produktif untuk bekerja. Baca juga: Menteri Investasi: Dulu, Hanya Kepala Dinas dan Tuhan yang Tahu Kapan Izin Usaha Selesai Peserta dana pensiun dapat memperoleh hak berupa manfaat pensiun yang besarnya bergantung pada besarnya iuran, masa kerja, serta hasil pengembangkan dana tersebut. Shutterstock dana pensiun adalah dana yang keuangannya diperoleh dari iuran tetap para peserta ditambah penghasilan perusahaan yang disisihkan.