Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Paling Tinggi Tingkatannya Adalah?

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Paling Tinggi Tingkatannya Adalah
Jenis-Jenis Opini dalam Penilaian terhadap Laporan Keuangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa opini atas laporan keuangan terbagi menjadi empat jenis: A. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP atau Unqualified Opinion ) Opini WTP menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAP).

Bukti pemeriksaan yang cukup memadai telah terkumpul, dan pemeriksa telah melaksanakan penugasan sedemikian rupa sehingga mampu menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah dipatuhi; Semua aspek dari standar umum SPKN telah dipatuhi dalam penugasan pemeriksaan; Seluruh laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, laporan perubahan sisa anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan) telah lengkap disajikan; Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAP).

Hal ini juga berarti bahwa pengungkapan informatif yang cukup telah tercantum dalam catatan atas laporan keuangan serta bagian-bagian lainnya dari laporan keuangan tersebut.B. Wajar Dengan Pengecualian (WDP atau Qualified Opinion ) Opini WDP menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang yang dikecualikan.

WDP karena adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) Pemeriksa, setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa salah saji yang terjadi baik secara individual maupun agregat, adalah material, tapi tidak pervasive, terhadap laporan keuangan; atau WDP karena adanya pembatasan lingkup (ketidakcukupan bukti) Pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai untuk dijadikan dasar opini, tetapi pemeriksa menyimpulkan bahwa dampak yang mungkin terjadi (possible effects) pada laporan keuangan atas salah saji yang tidak terdeteksi, apabila ada, adalah material tetapi tidak pervasive,

C. Tidak Wajar (TW atau Adverse Opinion ) Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TW adalah ketika pemeriksa, setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat, adalah material dan pervasive,

  1. Sifat pervasive (berpengaruh secara keseluruhan) diantaranya dapat dilihat dari kompleksitas, proporsinya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, dan persyaratan pengungkapan yang bersifat fundamental.D.
  2. Tidak Memberikan Pendapat (TMP atau Disclaimer Opinion ) Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TMP adalah adanya pembatasan lingkup yang luar biasa sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasar menyatakan pendapat (opini).

Dalam kondisi ekstrim yang melibatkan banyak ketidakpastian, pemeriksa menyimpulkan bahwa, terlepas dari perolehan bukti pemeriksaan yang cukup memadai terkait setiap ketidakpastian, pemeriksa tidak mungkin merumuskan opini atas laporan keuangan karena adanya interaksi potensial dan dampak kumulatif yang mungkin terjadi pada laporan keuangan.

Opini BPK ada berapa?

KOMPAS.com – Pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah untuk memeriksa kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Dari kegiatan yang dilakukan BPK tersebut, jenis pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini.

Baca juga: Mengintip Gaji Tinggi Pegawai BPK yang Diduga Terima Suap Bupati Bogor Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan bentuk pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Baca juga: FITRA Ungkap Alasan Opini WTP dari BPK Diburu Para Kepala Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah. Baca juga: Bupati Bogor Bantah Beri Suap Auditor BPK, KPK: Lumrah dan Umum Disampaikan Dikutip dari laman BPK perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, keempat jenis opini BPK yaitu: 1.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion adalah hasil yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa Auditor BPK telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Opini WTP adalah impian dan kebanggaan institusi baik pusat dan daerah, sebab institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat).2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion adalah hasil yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa Auditor BPK menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.3.

Opini Tidak Wajar (TW) Opini Tidak Wajar atau adverse opinion adalah hasil yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa Auditor BPK tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.4.

Tidak Memberikan Pendapat (TMP) BPK juga bisa memuat pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) yang berarti Auditor BPK tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Opini yang dikeluarkan oleh BPK didasarkan beberapa pada kriteria yaitu: 1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan 2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Di samping 4 (empat) kriteria di atas, dalam melakukan pemeriksaannya, BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Sumber: bpk.go.id, kepri.bpk.go.id, dan djpb.kemenkeu.go.id Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join.

Apa itu opini wajar dengan pengecualian?

Opini BPK Yang Diterima Oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang – Berikut adalah opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dari tahun ke tahun:

Tahun Opini BPK Dokumen
2016 Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) 🌟 View
2017 Opini Wajar Dengan Pengecualian ( WDP ) View
2018 Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) 🌟 View
2019 Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) 🌟 View
2020 Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) 🌟 View

Sumber diolah dari:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara ; Ragam Opini BPK,

Mengapa pemerintah daerah ada yang masih belum mendapatkan opini WTP?

Penyebab belum diperoleh opini WTP disebabkan antara lain, adanya masalah aset tetap khususnya tanah yang belum bisa dituntaskan, adanya penyimpangan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, lemahnya Page 5 ANALISIS TERHADAP PEMBERIAN OPINI LAPORAN KEUANGAN JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH | 5 sistem

Apa sih pentingnya opini WTP?

Diraihnya opini WTP membuktikan bahwa terjadi peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah dari tahun ke tahun. Peningkatan kualitas tersebut dapat terlihat dengan adanya peningkatan jumlah LKKL yang memperoleh opini WTP dari BPK. Terdapat 73 LKKL yang memperoleh opini WTP, dari sebelumnya berjumlah 56 LKKL.

Apakah opini WTP pada laporan keuangan menjamin bebas dari korupsi?

Mahfud MD: status opini WTP tidak menjamin bebas korupsi – ANTARA News Bangka Belitung Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa status Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak menjamin sebuah daerah atau lembaga terbebas dari kasus korupsi. Mahfud MD, di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat, mengatakan seperti di wilayah Provinsi Papua yang mendapatkan Opini WTP delapan kali berturut-turut ternyata tidak menjamin bebasnya wilayah itu dari praktik korupsi dengan ditetapkannya Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka.

“Papua mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan karena WTP. WTP itu bukan menjamin tidak adanya korupsi,” kata Mahfud. Mahfud menjelaskan selama ini di lembaga-lembaga atau daerah yang terjerat kasus korupsi juga memperoleh status WTP dari Kementerian Keuangan. Ada sejumlah contoh lembaga yang terjerat kasus korupsi meskipun mengantongi status WTP.

Menurut dia, saat dirinya memimpin Mahkamah Konstitusi (MK) dan mendapatkan status WTP sebanyak belasan kali, ternyata masih ditemukan tindak pidana korupsi. “Saya memimpin MK, itu sampai sekarang sudah belasan kali WTP. Tapi koruptornya ada dua, jadi WTP (tetap) ada korupsinya,” katanya.

Ia menambahkan status Opini WTP itu sesungguhnya merupakan kesesuaian transaksi yang dimasukkan dalam laporan keuangan. Ada sejumlah hal yang perlu dicermati meskipun sebuah lembaga atau daerah mendapatkan status WTP, namun tetap ada tindak pidana korupsi. Salah satu jenis transaksi yang bisa mendapatkan opini WTP namun sesungguhnya merupakan tindak pidana korupsi adalah adanya kick back atau pengembalian uang dalam jumlah tertentu kepada sejumlah oknum setelah transaksi dalam pembukuan dilakukan, katanya.

“Kontrak sudah benar, pembukuan benar, kemudian ada kick back. Jadi misalnya membangun gedung Rp500 miliar, kemudian dikembalikan Rp50 miliar (tidak tercatat). Itu ketahuan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ujarnya. Pada Juni 2022, Provinsi Papua mendapatkan opini WTP untuk laporan keuangan 2021 dan merupakan yang ke-8 kali secara berturut-turut.

Pemerintah Provinsi Papua menyatakan bahwa opini WTP tersebut merupakan kerja keras seluruh pihak. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 14 September 2022 menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus korupsi. KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada Gubernur Papua tersebut untuk diperiksa sebagai tersangka pada Senin (26/9).

Sebelumnya, KPK telah memanggil Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai saksi pada 12 September 2022. Namun, saat itu Lukas tidak memenuhi panggilan untuk datang ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. : Mahfud MD: status opini WTP tidak menjamin bebas korupsi – ANTARA News Bangka Belitung

Apa perbedaan WTP dan WDP?

WTP dan Korupsi Oleh: Rahmatullah *) Opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah menjadi keinginan para pengelola keuangan pemerintah. Para Pimpinan Kementerian/Lembaga, Gubernur, Bupati, dan Walikota, setiap tahun berusaha untuk memperoleh memperoleh opini tersebut, termasuk pemerintah daerah di Kalimantan Utara.

BPK Perwakilan Kalimantan Utara dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019 telah mengeluarkan opininya, yaitu seluruh pemerintah daerah memperoleh opini WTP. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kota Tarakan, Pemerintah Kabupaten Bulungan, Pemerintah Kabupaten Nunukan, Pemerintah Kabupaten Malinau, dan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Sebuah prestasi membanggakan tentunya karena seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Utara memperoleh opini WTP dari BPK. Di satu sisi, terdapat kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang telah mendapatkan opini WTP, tetapi korupsi masih terjadi pada kementerian/lembaga atau pemerintah daerah tersebut.

Tidak sedikit pula yang terjaring operasi tertangkap tangan (OTT) oleh penegak hukum. Jenis dan Arti Opini Audit BPK Dalam rangka pemeriksaan keuangan pemerintah, BPK melakukan assesment terhadap kewajaran informasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan dan memberikan opini audit. Empat jenis opini audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Opini WTP berarti laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, informasi keuangan entitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). WDP adalah laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, informasi keuangan entitas sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

TW berarti bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar informasi keuangan entitas sesuai dengan SAP. Sementara itu, opini TMP ini dikeluarkan ketika auditor tidak puas akan seluruh laporan keuangan yang disajikan dan tidak dapat meyakinkan dirinya bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar atau auditor merasa tidak independen.

Dari empat opini diatas, opini WTP merupakan opini yang terbaik. Kriteria Opini Audit BPK Sesuai ketentuan, terdapat 3 (tiga) pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dapat dilakukan oleh BPK sebagai supreme auditor, yaitu pemeriksaan keuangan, kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

  1. Masing-masing pemeriksaan tersebut mempunyai tujuan yang berbeda, dimana pemeriksaan keuangan dilakukan atas laporan keuangan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan.
  2. Sesuai UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, bahwa opini merupakan pernyataan profesional keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, efektivitas sistem pengendalian internal dan kecukupan pengungkapan ( adequate disclosures ).

Pertama, BPK harus memastikan pencatatan angka-angka antara lain pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, hutang dan ekuitas dalam laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kesesuaian dimaksud termasuk definisi, pengakuan dan pengukuran nilai rupiah suatu transaksi.

  1. Edua, dari sisi kepatuhan terhadap ketentuan perundangan, BPK harus melakukan pemeriksaaan terhadap pelaksanaan anggaran dan pengelolaan aset dengan melihat kesesuaiannya terhadap ketentuan perundangan.
  2. Misalnya, pengadaan barang jasa harus dipastikan sesuai dengan ketentuan yang mengatur pengadaan barang jasa, pelaksanaan perjalanan dinas pegawai harus sesuai dengan ketentuan perjalanan dinas termasuk besaran rupiahnya.

Ketiga, terkait dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI), BPK harus memeriksa efektivitas sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan/aset. SPI bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian penyelenggaraan pemerintahan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, SPI yang efektif selayaknya akan memastikan tercapainya program pembangunan dengan baik dan mencegah fraud atau korupsi. Keempat, untuk menjaga transparansi pengelolaan keuangan, BPK juga harus memastikan seluruh informasi penting yang terkait dengan pengelolaan keuangan telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Transparansi tersebut sangat penting agar pengguna laporan keuangan memahami secara utuh laporan keuangan. Di samping 4 (empat) kriteria di atas, dalam melakukan pemeriksaannya, BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). SPKN tersebut berisikan antara lain prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara, Standar Umum Pemeriksaaan, Standar Pelaksanaan Pemeriksaan dan Standar Pelaporan Pemeriksaaan.

  1. Artinya, secara profesi, pemberian opini BPK dilakukan sesuai due proses yang berlaku umum dan dilakukan secara profesional.
  2. WTP dan Korupsi Berdasarkan penjelasan di atas, maka opini WTP diberikan dengan kriteria yang jelas dan pemeriksaan dilakukan sesuai standar pemeriksaan keuangan ( best practices ).

Opini WTP diberikan untuk menunjukkan kewajaran informasi laporan keuangan bukan secara spesifik untuk menyatakan bahwa entitas yang mendapatkan opini WTP telah bebas dari korupsi. Namun yang jelas, jika suatu entitas mendapatkan opini WTP, selayaknya tata kelola keuangan entitas tersebut secara umum telah baik.

  • Walaupun demikian, menjadi sangat menarik untuk memahami bagaimana peran opini pemeriksaan atas Laporan Keuangan terhadap pemberantasan korupsi.
  • Para ahli menyatakan banyak faktor yang dapat menyebabkan korupsi.
  • Salah satu teori yang cukup populer adalah Gone Theory, yang menyatakan bahwa terdapat empat faktor utama penyebab terjadinya korupsi.

(1) Greeds (keserakahan), terkait dengan perilaku maupun karakter individu; (2) Opportunities (kesempatan), terkait dengan keadaan instansi, sistem dan situasi sehingga memunculkan kesempatan atau peluang bagi seseorang untuk mudah melakukan kecurangan; (3) Needs (kebutuhan), terkait dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidup; (4) Exposures (pengungkapan), terkait dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila diketahui melakukan kecurangan.

Melihat teori tersebut, dikaitkan dengan laporan keuangan yang beropini WTP, terdapat dua faktor penyebab korupsi yang dapat diminimalkan, yaitu Opportunities dan Exposures, Pertama, laporan keuangan yang beropini WTP berarti telah disusun sesuai SAP, melalui sistem dan prosedur yang baik termasuk pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan, pencatatan, dan penatausahaan bukti-bukti transaksi.

Disamping itu, dengan opini WTP, kehandalan SPI entitas yang bersangkutan telah berjalan dengan baik sehingga tujuan SPI telah tercapai berupa efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan, pengamanan aset serta ketaatan terhadap ketentuan perundangan.

  • Hal ini mempersempit peluang atau kesempatan ( opportunities) bagi pegawai/pejabat untuk melakukan korupsi.
  • BPK selain memberikan opini, juga menyampaikan hasil pemeriksaannya secara terperinci dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
  • Pada LHP diungkapkan semua permasalahan yang ditemui BPK dan menjadi exposures bagi entitas termasuk pejabat dan pegawai yang melakukan peyimpangan pengelolaan keuangan negara.

Hal ini dapat menjadi bukti awal penyelidikan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum, apabila ditemukan indikasi tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Secara umum, dapat dianologikan bahwa Laporan Keuangan yang beropini WTP ibarat pagar dan rumah yang dibangun sekokoh mungkin untuk menghindari terjadinya pencurian.

Pagar rumah yang kokoh tersebut membuat ruang gerak pencuri semakin kecil peluangnya. Namun demikian, bukan berarti pencuri tidak dapat memasuki rumah tersebut. Opini WTP bukanlah akhir perjuangan WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan. Predikat tersebut justeru menimbulkan konsekuensi bagi pemerintah untuk mengkolerasikannya dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Untuk itu, pemerintah harus bekerja keras meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel demi sebesar-besarnya kepentingan rakyat. (Tulisan ini merupakan opini pribadi, tidak mencerminkan kebijakan organisasi) *) Penulis adalah Kepala Subbag Umum pada KPPN Tanjung Selor

Laporan audit ada berapa?

Kesimpulan – Empat jenis laporan audit antara lain unqualified opinion (pendapat wajar tanpa pengecualian), qualified opinion (pendapat wajar dengan pengecualian), adverse opinion (pendapat tidak wajar), dan disclaimer of opinion (tidak memberikan pendapat).

Unqualified opinion adalah jenis laporan terbaik, MASERP memudahkan perusahaan mencatat semua transaksi secara akurat sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kalau Anda khawatir bagaimana menyusun laporan keuangan dengan format yang benar dan perhitungan yang akurat, MASERP adalah solusinya.

Cara ini juga memudahkan auditor untuk mengakses semua informasi yang mereka butuhkan secara transparan dan cepat karena semua data perusahaan berada di dalam satu database terpusat. MASERP juga memudahkan divisi akuntansi perusahaan untuk memastikan bahwa akun mereka sudah rapi bahkan sebelum audit eksternal dimulai dengan membuat laporan neraca, laba rugi dan lain sebagainya.

Bagaimana suatu opini dikatakan sebagai opini publik?

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Opini publik atau pendapat umum adalah pendapat kelompok masyarakat atau sintesis dari pendapat dan diperoleh dari suatu diskusi sosial dari pihak-pihak yang memiliki kaitan kepentingan. Agregat dari sikap dan kepercayaan ini biasanya dianut oleh populasi orang dewasa,

Pemilihan opini publik didasarkan kepada jumlah mayoritas yang efektif, dan bukan pada jumlah mayoritas secara keseluruhan. Opini publik menggunakan subjek berupa permasalahan baru yang mengandung pernyataan yang bersifat kontroversial. Sifat dari pernyataannya adalah memiliki suatu hal yang bertentangan, dan menjadi reaksi pertama atau sebuah gagasan baru.

Pendekatan prinsip terhadap kajian opini publik dapat dibagi menjadi 4 kategori:

  1. pengukuran kuantitatif terhadap distribusi opini
  2. penelitian terhadap hubungan internal antara opini individu yang membentuk opini publik pada suatu permasalahan
  3. deskripsi tentang atau analisis terhadap peran publik dari opini publik
  4. kajian baik terhadap media komunikasi yang memunculkan gagasan yang menjadi dasar opini maupun terhadap penggunaan media oleh pelaku propaganda dan manipulasi.

Menurut Dan Nimmo, opini personal terdiri atas kegiatan verbal dan non verbal yang menyajikan citra dan interpretasi individual tentang objek tertentu, biasanya dalam bentuk isu yang diperdebatkan orang. Pernyataan dari suatu ppini dapat dilakukan secara aktif maupun secara pasif.

Selain itu, opini juga dapat diungkapkan melalui perkataan yang jelas maupun kiasan, serta dapat memiliki konotasi maupun persepsi pribadi. Opini dapat pula dinyatakan melalui perilaku, bahasa tubuh, raut muka, simbol-simbol tertulis, pakaian yang dikenakan, dan oleh tanda-tanda lain yang tak terbilang jumlahnya, melalui referensi, nilai-nilai, pandangan, sikap, dan kesetiaan.

Opini publik itu identik dengan pengertian kebebasan, keterbukaan dalam mengungkapkan ide-ide, pendapat, keinginan, keluhan, kritik yang membangun, dan kebebasan di dalam penulisan. Dengan kata lain, opini publik itu merupakan efek dari kebebasan dalam mengungkapkan ide-ide dan pendapat.

Apa predikat WTP?

WTP atau W ajar T anpa P engecualian ( unqualified opinion ) adalah predikat tertinggi yang diberikan oleh auditor eksternal, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan, terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah. Predikat ini diberikan bilamana penyajian laporan keuangan sudah dilakukan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (SAP).

  1. Namun tentunya tidak mudah untuk bias mencapai predikat ini, banyak faktor yang harus terpenuhi untuk bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK selaku lembaga independen.
  2. Diantaranya adalah ; pertama, materi laporan keuangan yang disajikan kepada BPK-RI untuk di audit harus benar-benar diperoleh melalui proses akuntansi yang wajar dan sesuai dengan aqidah yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Semua akun yang ada dalam LRA dan Neraca harus dapat diyakini kebenarannya oleh auditor atau dengan bahasa lain, harus di dukung dengan bukti pendukung yang akurat dan akuntabel. Kedua, semua transaksi yang terjadi, baik itu yang menyangkut dengan pendapatan maupun belanja serta pembiayaan daerah harus betul-betul memperhatikan azas kepatuhan, obyektif, tidak ada unsur KKN dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya, tentunya juga dengan memperhatikan tingkat materialitas yang dapat ditoleransi oleh BPK-RI.

Etiga, semua program dan kegiatan yang direncanakan harus di dukung dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang baik. Kabupaten Bojonegoro sendiri mulai tahun 2009-2012, memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian/WDP ( qualified opinion ) atas penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini berarti, penyajian atas laporan keuangan telah dilakukan secara wajar dan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah tetapi ada hal-hal tertentu yang dikecualikan, yang secara nominal cukup material.

Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa meningkatkan predikat yang sudah melekat selama 4 tahun berturut-turut ini, dari WDP menjadi WTP? Apakah begitu sulit untuk mencapai predikat WTP, begitu mustahilkah? Jawabnya, tentu saja tidak.! selama ada komitmen yang kuat dari semua pihak, pemangku kepentingan.

Bukan hanya komitmen, tetapi juga kerja keras, kemauan dan kesungguhan. Sebagaimana disampaikan oleh Kang Yoto, Bupati Bojonegoro, dalam rapat dinas, pada hari Sabtu, 7 Desember 2013 yang lalu. Bagaimana beliau sangat mengharapkan agar kita bisa naik kelas dalam pengelolaan keuangan. Tentunya ini menjadi PR kita bersama.

Karena untuk bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ( good and clean governance ) di dukung oleh banyak faktor, diantaranya adalah tata kelola keuangan yang baik. Mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dokumen anggaran, pengawasan dan peertanggungjawabannya.

Banyak pihak yang terkait disini, yang notabene harusbekerja bersinergi sesuai dengan bidang tugasnya untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi PR bersama, pengelolaan keuangan naik kelas! Bukan mimpi, tetapi merupakan suatu tantangan yang dapat diwujudkan bersama. Pengelolaan keuangan yang baik merupakan tanggungjawab bersama yang terefleksikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tugas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memang merupakan tugas Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) tetapi untuk memperoleh opini WTP adalah tugas dan tanggungjawab semua pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan, mulai dari Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan sekaligus bertugas memimpin Tim Anggaran Pemerintah Dearah (TAPD), Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran dan semua yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD.

Apabila semua bekerja dengan koridor/track yang telah ditetapkan dengan disertai dukungan penuh dari legislatif, maka impian memperoleh opini WTP bukan sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Jadi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian, sekali lagi bukan mimpi, tetapi merupakan tantangan yang harus diwujudkan bersama.

Dengan memulai dari hal-hal kecil, dari diri kita sendiri, dengan memulai membiasakan yang benar bukan membenarkan yang biasa.! Ditulis oleh : Retno Dewi Tri Lasdjoe Staf pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Bojonegoro By Admin Dibuat tanggal 08-04-2015 817 Dilihat

Apa yang dimaksud dengan WTP?

INSPEKTORAT – Wajar Tanpa Pengecualian Apa itu “Wajar Tanpa Pengecualian?” Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion artinya Laporan Keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum.

Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan oleh pemeriksa, apabila :1) Tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan sehingga pemeriksa dapat menerapkan semua prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu untuk meyakini kewajaran Laporan Keuangan; atau ada pembatasan lingkup pemeriksaan tetapi tidak material dan dapat diatasi dengan prosedur pemeriksaan alternatif;2) Tidak ada tekanan dari pihak lain kepada pemeriksa,3) Tidak ada penyimpangan terhadap standar akuntansi atau ada penyimpangan dari standar akuntansi tetapi tidak material.Agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) dari BPK RI, Pemerintah Daerah harus menerapkan suatu sistem pengendalian intern yang kuat untuk menyakinkan tercapainya proses dan hasil kegiatan yang dinginkan, dengan penilaian risiko serta pemilihan metode tata kelola yang tepat, yang mampu meyakinkan dapat dikendalikannya proses dan diperolehnya hasil kegiatan yang mampu meningkatkan kegunaan dan keandalan informasi baik keuangan dan non keuangan.

: INSPEKTORAT – Wajar Tanpa Pengecualian

Siapa yang mengeluarkan WTP?

Yusuf Ihza Taher – Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan anggaran suatu kementerian/lembaga pemerintah (K/L). WTP sangatlah penting bagi suatu K/L karena Opini tersebut merupakan citra positif yang menunjukkan bahwa roda pemerintahan telah dikelola secara akuntabel dan bisa menjadi tanda suatu K/L terbebas dari korupsi.

Laporan keuangan K/L harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). SAP sendiri adalah pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah. Selain itu, penyajian laporan keuangan tidak mengandung salah saji yang material (Gutomo, 2016). Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI). Pengendalian internal yang kuat akan menghasilkan laporan keuangan yang efisien, efektif, dan patuh terhadap peraturan, istilah lainnya adalah Internal Control of Financial Reporting (ICOFR) (KLC, 2018). Sebagai contoh berdasarkan tingkat transaksi, harus dilakukan Segregation Of Duties yaitu pemisahan tugas untuk menghindari terjadinya kecurangan. Pegawai yang mengeluarkan uang, menggunakan dan menyimpan harus berbeda. Selain itu, menurut Bahtiar Arif sebagai auditor utama BPK, pengendalian transaksi yang penting dan harus dijaga adalah belanja, persediaan, dan aset tetap (Kompas, 2020). Pengungkapan informasi di laporan keuangan juga harus jelas dan detail (KLC, 2018). Sebagai contoh, dalam laporan keuangan disebutkan sebuah K/L memiliki kas Rp.1 miliar. Kemudian K/L terkait harus menjelaskan penempatan dana untuk kas tersebut. Begitu juga dengan pengungkapan atas akun-akun yang lain. Pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan (KLC, 2018). Sebagai contoh, ketika sudah mengeluarkan anggaran untuk membuat bangunan, tapi bangunannya tidak ada, hal ini menyalahi aturan.

Untuk itu, diperlukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan peraturan (KLC, 2018). Komitmen pimpinan juga diperlukan, dengan adanya hal tersebut maka akan mendorong semangat pegawainya untuk menyusun laporan keuangan yang baik dan benar.

  • Emudian, sistem aplikasi juga harus dibenahi.
  • Tidak bisa dipungkiri teknologi harus diterapkan dalam segala aspek termasuk pencatatan transaksi keuangan.
  • Terakhir, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) mesti ditingkatkan karena masih banyak pegawai yang tidak mengerti terkait akuntansi.
  • Jika semua tips diatas diperhatikan maka mendapatkan opini WTP adalah suatu hal yang tidak mustahil.

DAFTAR PUSTAKA Kemenkeu Learning Center (KLC), (2018). Bagaimana cara mendapatkan opini WTP melalui penerapan ICOFR di level Kementerian Lembaga ?. Diakses pada tanggal 12 Januari 2022 melalui: https://klc.kemenkeu.go.id/pusap-bagaimana-cara-mendapatkan-opini-wtp-melalui-penerapan-icofr-di-level-kementerian-lembaga/ Kompas.

Hasil audit BPK Apa Saja?

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, BPK memiliki hasil BPK. Hasil BPK merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang BPK sesuai peraturan perundang-undangan.

Hasil BPK yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan wewenangnya untuk mengambil keputusan dalam rangka pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.Para pemangku kepentingan (stakeholders) BPK dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu pemangku kepentingan yang berpengaruh langsung terhadap keberadaan BPK, pemangku kepentingan yang terkait langsung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPK, dan pemangku kepentingan lainnya. Gambar Posisi Dukungan Pemangku Kepentingan terhadap Keberadaan BPK ​

Dari gambar diatas diketahui, bahwa pemangku kepentingan pada lingkaran dalam adalah pemangku kepentingan yang penting terhadap keberadaan BPK. Pemangku kepentingan dalam kategori ini adalah DPR, DPD, DPRD, dan Pemerintah. Mereka adalah entitas/auditee yang diperiksa oleh BPK sesuai mandat Undang-undang.

  • Lingkaran tengah adalah pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan fungsi BPK yang terdisi atas manajemen entitas yang diperiksa, Kepala Daerah, dan BUMN/BUMD.
  • Lingkaran luar adalah pemangku kepentingan lainnya yang terdiri dari media massa, lembaga profesi, dan lembaga internasional.
  • Selain itu masih ada warga negara Indonesia secara umum yang juga merupakan pemangku kepentingan BPK.

Warga negara Indonesia adalah pemangku kepentingan yang tidak merasakan secara langsung hasil BPK. Walaupun demikian, keberadaanya sangat dibutuhkan oleh BPK. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas yang berbeda dan kepentingan yang berbeda dalam memanfaatkan hasil BPK.

  1. Pengetahuan atas harapan para pemangku kepentingan perlu menjadi perhatian BPK.
  2. Untuk memahami dengan lebih baik apa yang menjadi harapan para pemangku kepentingannya, BPK telah melaksanakan serangkaian kegiatan seperti rapat dengar pendapat antara BPK dengan lembaga perwakilan juga instansi terkait lainnya, survei kepuasan pemangku kepentingan untuk mengukur tingkat kepuasan pemangku kepentingan atas kinerja BPK, dan BPK Mendengar untuk menjaring pendapat masyarakat mengenai BPK dan berbagai aspek terkait bidang tugas BPK.

Hasil pemeriksaan BPK tidak akan bermanfaat jika tidak ada para pemangku kepentingan yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, BPK akan memastikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan relevan dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan karena keberadaan BPK dan kelancaran pelaksanaan mandat BPK sangat dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan.

Mengapa auditor memberikan opini tidak wajar?

Salah satu faktor yang menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat adalah adanya pembatasan terhadap lingkup audit, baik oleh klien maupun karena kondisi tertentu, sehingga auditor tidak memperoleh bukti yang cukup tentang kewajaran laporan auditnya dan adanya hubungan istimewa antara auditor dengan kliennya.

Apa peran yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Pusat?

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA I. UMUM

A. Dasar Pemikiran
Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu dilakukan pemeriksaan oleh satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sampai saat ini, BPK masih berpedoman kepada Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer atau IAR ( Staatsblad 1898 Nomor 9 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1933 Nomor 320). Sampai saat ini BPK, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, masih belum memiliki landasan operasional yang memadai dalam pelaksanaan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, selain berpedoman pada IAR, dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK juga berpedoman pada Indische Comptabiliteitswet atau ICW ( Staatsblad 1925 Nomor 448 Jo. Lembaran Negara 1968 Nomor 53). Agar BPK dapat mewujudkan fungsinya secara efektif, dalam Undang-undang ini diatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai berikut:
1. Pengertian pemeriksaan dan pemeriksa;
2. Lingkup pemeriksaan;
3. Standar pemeriksaan;
4. Kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan;
5. Akses pemeriksa terhadap informasi;
6. Kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern;
7. Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut;
8. Pengenaan ganti kerugian negara;
9. Sanksi pidana.
B. Lingkup Pemeriksaan BPK Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni:
1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu standar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Sebelum standar dimaksud ditetapkan, BPK perlu mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah serta dengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan.
C. Pelaksanaan Pemeriksaan BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasandalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan. Untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, memperhatikan masukan dari pihak lembaga perwakilan, serta informasi dari berbagai pihak. Sementara itu kebebasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan antara lain meliputi kebebasan dalam penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaan yang bersifat investigatif. Selain itu, kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan negara mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai. BPK dapat memanfaatkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Dengan demikian, luas pemeriksaan yang akan dilakukan dapat disesuaikan dan difokuskan pada bidangbidang yang secara potensial berdampak pada kewajaran laporan keuangan serta tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, aparat pengawasan intern pemerintah wajib menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada BPK. BPK diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung.
D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Selain disampaikan kepada lembaga perwakilan, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa ( audited financial statements ) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD. Pemerintah diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan yang dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan. Tanggapan dimaksud disertakan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR/DPRD. Apabila pemeriksa menemukan unsur pidana, Undang-undang ini mewajibkan BPK melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan. BPK diharuskan menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 1 (satu) semester. Ikhtisar dimaksud disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya, dan kepada Presiden serta gubernur/ bupati/walikota yang bersangkutan agar memperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan. Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antara lain melalui publikasi dan situs web BPK. Undang-undang ini mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.
E. Pengenaan Ganti Kerugian Negara
Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 62 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang ini mengatur lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara. BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah. Bendahara tersebut dapat mengajukan keberatan terhadap putusan BPK. Pengaturan tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah ini ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini diperlukan agar BPK dapat melakukan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik,

  1. Hasil pemeriksaan akuntan publik dan evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan oleh BPK kepada lembaga perwakilan, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya,
  2. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Dalam penyusunan standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, BPK menetapkan proses penyiapan standar dan berkonsultasi mengenai substansi standar kepada Pemerintah. Proses penyiapan standar dimaksud mencakup langkah-langkah yang perlu ditempuh secara cermat ( due process ) dengan melibatkan organisasi terkait dan mempertimbangkan standar pemeriksaan internasional agar dihasilkan standar yang diterima secara umum.

  • Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Permintaan dimaksud dapat berupa hasil keputusan rapat paripurna, rapat kerja, dan alat kelengkapan lembaga perwakilan.
  • Ayat (2) Cukup jelas Pasal 8 Informasi dari pemerintah termasuk dari lembaga independen yang dibentuk dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Informasi dari masyarakat termasuk hasil penelitian dan pengembangan, kajian, pendapat dan keterangan organisasi profesi terkait, berita media massa, pengaduan langsung dari masyarakat. Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Penggunaan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK dilakukan apabila BPK tidak memiliki/tidak cukup memiliki pemeriksa dan/atau tenaga ahli yang diperlukan dalam suatu pemeriksaan,

Pemeriksa dan/atau tenaga ahli dalam bidang tertentu dari luar BPK dimaksud adalah pemeriksa di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah, pemeriksa, dan/atau tenaga ahli lain yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BPK. Penggunaan pemeriksa yang berasal dari aparat pengawasan intern pemerintah merupakan penugasan pimpinan instansi yang bersangkutan.

Pasal 10 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Penyegelan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa sebagai salah satu bagian dari prosedur pemeriksaan paling lama 2 x 24 jam dengan memperhatikan kelancaran pelaksanaan pekerjaan/ pelayanan di tempat yang diperiksa.

  • Penyegelan hanya dilakukan apabila pemeriksaan atas persediaan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara terpaksa ditunda karena sesuatu hal.
  • Penyegelan dilakukan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara dari kemungkinan usaha pemalsuan, perubahan, pemusnahan, atau penggantian pada saat pemeriksaan berlangsung.

Huruf d Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan oleh pemeriksa untuk memperoleh, melengkapi, dan/atau meyakini informasi yang dibutuhkan dalam kaitan dengan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan seseorang adalah perseorangan atau badan hukum.

Huruf e Kegiatan pemotretan, perekaman, dan/atau pengambilan sampel (contoh) fisik obyek yang dilakukan oleh pemeriksa bertujuan untuk memperkuat dan/atau melengkapi informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan. Pasal 11 Tata cara pemanggilan dimaksud ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.

Pasal 12 Pengujian dan penilaian dimaksud termasuk atas pelaksanaan sistem kendali mutu dan hasil pemeriksaan aparat pemeriksa intern pemerintah. Dengan pengujian dan penilaian dimaksud BPK dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemeriksaan.

Hasil pengujian dan penilaian tersebut menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan sistem pengendalian dan kinerja pemeriksaan intern. Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Laporan interim pemeriksaan dimaksud, diterbitkan sebelum suatu pemeriksaan selesai secara keseluruhan dengan tujuan untuk segera dilakukan tindakan pengamanan dan/atau pencegahan bertambahnya kerugian,

Pasal 16 Ayat (1) Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan ( adequate disclosures ), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian ( unqualified opinion ), (ii) opini wajar dengan pengecualian ( qualified opinion ), (iii) opini tidak wajar ( adversed opinion ), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini ( disclaimer of opinion ).

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Yang dimaksud dengan laporan keuangan pemerintah pusat pada ayat ini adalah laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan laporan keuangan pemerintah daerah pada ayat ini adalah laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1) Laporan hasil pemeriksaan yang terbuka untuk umum berarti dapat diperoleh dan/atau diakses oleh masyarakat.

Ayat (2) Cukup jelas Pasal 20 Ayat (1) Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi, Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan, pejabat wajib memberikan alasan yang sah. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, BPK menatausahakan laporan hasil pemeriksaan dan menginventarisasi permasalahan, temuan, rekomendasi, dan/atau tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

  1. Selanjutnya BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/atau atasannya untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan.
  2. Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa pemeriksaan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Ayat (4) Cukup jelas Pasal 22 Ayat (1) Surat keputusan dimaksud pada ayat ini diterbitkan apabila belum ada penyelesaian yang dilakukan sesuai dengan tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh BPK. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Pembelaan diri ditolak oleh BPK apabila bendahara tidak dapat membuktikan bahwa dirinya bebas dari kesalahan, kelalaian, atau kealpaan.

Hasil audit BPK Apa Saja?

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, BPK memiliki hasil BPK. Hasil BPK merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang BPK sesuai peraturan perundang-undangan.

Hasil BPK yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan wewenangnya untuk mengambil keputusan dalam rangka pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.Para pemangku kepentingan (stakeholders) BPK dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu pemangku kepentingan yang berpengaruh langsung terhadap keberadaan BPK, pemangku kepentingan yang terkait langsung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPK, dan pemangku kepentingan lainnya. Gambar Posisi Dukungan Pemangku Kepentingan terhadap Keberadaan BPK ​

Dari gambar diatas diketahui, bahwa pemangku kepentingan pada lingkaran dalam adalah pemangku kepentingan yang penting terhadap keberadaan BPK. Pemangku kepentingan dalam kategori ini adalah DPR, DPD, DPRD, dan Pemerintah. Mereka adalah entitas/auditee yang diperiksa oleh BPK sesuai mandat Undang-undang.

Lingkaran tengah adalah pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan fungsi BPK yang terdisi atas manajemen entitas yang diperiksa, Kepala Daerah, dan BUMN/BUMD. Lingkaran luar adalah pemangku kepentingan lainnya yang terdiri dari media massa, lembaga profesi, dan lembaga internasional. Selain itu masih ada warga negara Indonesia secara umum yang juga merupakan pemangku kepentingan BPK.

Warga negara Indonesia adalah pemangku kepentingan yang tidak merasakan secara langsung hasil BPK. Walaupun demikian, keberadaanya sangat dibutuhkan oleh BPK. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas yang berbeda dan kepentingan yang berbeda dalam memanfaatkan hasil BPK.

  1. Pengetahuan atas harapan para pemangku kepentingan perlu menjadi perhatian BPK.
  2. Untuk memahami dengan lebih baik apa yang menjadi harapan para pemangku kepentingannya, BPK telah melaksanakan serangkaian kegiatan seperti rapat dengar pendapat antara BPK dengan lembaga perwakilan juga instansi terkait lainnya, survei kepuasan pemangku kepentingan untuk mengukur tingkat kepuasan pemangku kepentingan atas kinerja BPK, dan BPK Mendengar untuk menjaring pendapat masyarakat mengenai BPK dan berbagai aspek terkait bidang tugas BPK.

Hasil pemeriksaan BPK tidak akan bermanfaat jika tidak ada para pemangku kepentingan yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, BPK akan memastikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan relevan dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan karena keberadaan BPK dan kelancaran pelaksanaan mandat BPK sangat dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan.

3 Hal hal apa saja yang diperiksa oleh BPK?

Jenis-Jenis Pemeriksaan BPK Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan Negara.

  1. Dalam menjalankan tugasnya, ada tiga jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK, yaitu : pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
  2. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
  3. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara.

  • Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan.
  • Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarannya secara efektif.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

3 tuliskan hal hal apa yang bisa diperiksa oleh BPK?

Tugas dan Fungsi BPK yang Wajib Diketahui, Berikut Penjelasannya | merdeka.com Merdeka.com – atau yang kerap disingkat BPK merupakan lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

  • BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  • Pemeriksaan BPK sendiri mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan tujuan tertentu sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang hasil pemeriksaannya diserah kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti.
  • Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut untuk dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut lebih jauh informasi mengenai telah dirangkum merdeka.com melalui e-journal.uajy.ac.id dan bpk.go.id.2 dari 2 halaman

  1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau Badan lain yang mengelola keuangan negara.
  2. Melaporkan kepada penegak hukum jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana.
  3. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat entitas yang diperiksa, dan hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada lembaga perwakilan dan pemerintah.

Fungsi BPK Pada dasarnya fungsi BPK tidak jauh dari tugas yang dimiliki BPK, yaitu berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan. Berikut beberapa fungsi BPK yang perlu diketahui :

  1. Fungsi BPK sekilas mirip seperti auditor yaitu melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam hal ini, berbagai lembaga keuangan negara tentu mempunyai kegiatan yang melibatkan berbagai macam transaksi. Di sinilah peran BPK untuk memeriksa kegiatan tersebut.
  2. BPK juga berfungsi melakukan proses pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan keuangan negara. Setiap pengelolaan dan penggunaan uang negara wajib dipantau oleh BPK. Hal ini dilakukan agar sistem keuangan yang ada di Indonesia dapat terorganisir dengan baik dan mencegah berbagai tindakan penyimpangan.

Wewenang BPK

  1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan.
  2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
  3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
  4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK.
  5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  6. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  7. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
  8. Membina jabatan fungsional Pemeriksa.
  9. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan.
  10. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

: Tugas dan Fungsi BPK yang Wajib Diketahui, Berikut Penjelasannya | merdeka.com

Apa itu opini BPK dan pemberian opini BPK?

Apa itu Opini BPK? Apa itu Opini BPK? Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Gambar: freepik.com Mengapa ada Opini? Opini dapat mencerminkan kepercayaan masyarakat bahwa di lembaga tersebut tata kelola pemerintahan berjalan baik, pertanggungjawaban dan akuntabilitasnya bagus. Opini pun dapat menjadi tolok ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas entitas pemerintah dan akan berpengaruh pada kredibilitas entitas tersebut.

Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Kecukupan pengungkapan ( adequate disclosures ) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Interen (SPI)

Gambar: ps11showme.com Empat Jenis Opini BPK

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

WTP menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (SAP).

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

WDP menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan.

Opini Tidak Memberikan Pendapat(TMP)/ Disclaimer

Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TMP adalah adanya pembatasan lingkup yang luar biasa,sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasar menyatakan pendapat (opini). : Apa itu Opini BPK?