Pajak Yang Dikenakan Ketika Mengirim Barang Ke Luar Negeri Disebut?

Apakah semua barang yang masuk ke Indonesia terkena pajak? – Setiap barang impor sebagai objek pajak tidak lepas dari pengenaan pajak. Jenis pajak impor ini terdiri dari Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan Bea Masuk. Sedangkan PDRI sendiri terdiri dari PPh Pasal 22 impor, PPN, dan PPnBM.

Apakah pengiriman barang ke luar negeri dikenakan pajak?

Penerima Paket dari Luar Negeri Harus Bayar Pajak – Tidak sedikit orang yang masih bingung jika menerima paket dari luar negeri apakah harus ada biaya yang perlu dibayar atau tidak. Sebenarnya menerima paket dari luar negeri memang ada beberapa biaya yang perlu Anda keluarkan.

1. Akan tetapi biaya tersebut sebenarnya termasuk dalam pajak.
2. Jadi jika ada pertanyaan apakah paket dari luar negeri kena pajak, maka jawabannya adalah IYA.
3. Sebelum membahas tentang pajak untuk paket dari luar negeri, perlu Anda ketahui, bahwa saat ini semakin marak modus penipuan dengan berkedok mendapatkan paket hadiah dari luar negeri.

Biasanya seseorang akan menawarkan Anda hadiah yang berasal dari luar negeri namun sebelumnya Anda harus membayar sejumlah uang terlebih dahulu. Jika menemukan hal bisa jadi Anda tengah mengalami ciri-ciri penipuan paket luar negeri, Baca juga: Ternyata Begini Cara Kirim Paket ke Luar Negeri, Gampang! Pengiriman barang dari luar negeri berarti termasuk dalam import.

Itu artinya jika Anda menerima paket dari luar negeri maka akan ada biaya bea cukai yang perlu dibayar. Hal ini juga telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 199/PMK.10/2019 tentang aturan pajak dan bea masuk barang impor. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa barang kiriman dari luar negeri dengan harga lebih dari $3 akan dikenakan pungutan pajak.

Untuk menghindari penipuan pengiriman paket dari luar negeri, Anda juga perlu tahu besaran pajak yang dikenakan untuk barang import. Berikut rinciannya:

Kategori barang umum dikenakan pajak 17.5% dari nilai barang dan ongkos kirim ke IndonesiaKategori tas dikenakan pajak 32.2% – 42% dari nilai barang dan ongkos kirimKategori sepatu dikenakan pajak 42.5% – 50% dari nilai total barang dan ongkos kirimKategori pakaian dikenakan pajak 32.5% – 45% dari nilai barang dan ongkos kirim

Mengirim barang ke luar negeri disebut apa?

Ekspor – Pengertian, Jenis & Contohnya | Tokopedia Kamus Bagikan “n: pengiriman barang dagangan ke luar negeri: barang-barang, barang-barang yang dikirimkan ke luar negeri, baik finansial maupun perseorangan, yang diberikan oleh penduduk suatu negara kepada negara asing secara tersembunyi atau tidak melalui cara yang sah.” Kamus Besar Bahasa Indonesia “Penjualan barang atau jasa ke luar negeri.” Otoritas Jasa Keuangan Ekspor adalah sebuah kegiatan transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lainnya.

1. Egiatan ini umum dilakukan oleh perusahaan berskala bisnis kecil sampai menengah sebagai salah satu strategi untuk bersaing di pasar internasional.
2. Egiatan ekspor juga menghasilkan devisa bagi negara asal barang atau komoditas tersebut.
3. Ekspor langsung adalah cara menjual barang secara ekspor melalui perantara (eksportir) yang bertempat di negara lain atau negara tujuan ekspor.

Penjualan dilakukan melalui distributor dan perwakilan perusahaan. Kelebihan dari ekspor langsung adalah produksi yang terpusat di negara asal dan kontrol terhadap distribusi lebih baik. Kekurangannya adalah biaya transportasi lebih tinggi untuk skala besar dan adanya hambatan perdagangan serta proteksionisme.

Berapa biaya pajak bea cukai?

Rasionalisasi Tarif Bea Masuk dan Pajak Impor – Berkenaan dengan penurunan nilai de minimis di atas, pemerintah juga melakukan rasionalisasi besaran tarif. Apabila sebelumnya, besaran tarif yang dikenakan untuk produk impor di atas USD 75 adalah sebesar 27,5% hingga 37,5%, dengan rincian bea masuk sebesar 7,5%, Pajak Penghasilan (PPN) sebesar 10%, dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 10% untuk yang memiliki NPWP dan 20% yang tak memiliki NPWP.

• Saat ini, besaran tarif yang berlaku adalah sebesar 17,5%.
• Besaran tarif sebesar 17,5% merupakan total dari bea masuk sebesar 7,5%, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dan Pajak Penghasilan (PPh) 0%.
• Dikecualikan dari tarif impor di atas adalah untuk produk tekstil, tas, dan sepatu.
• Untuk produk-produk tersebut diterapkan tarif yang berbeda, yaitu Bea Masuk sebesar 15-20% untuk tas, 25 -30% untuk sepatu dan 15-20% untuk produk tekstil.

Sementara PPN sebesar 10% dan PPh 7,5-10% persen. Note: Ada kalanya barang impor kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) itu bisa terbebas dari pungutan Bea Masuk (BM), bahkan bebas PPN dan PPh Impor. Bagaimana bisa? Ini

Apakah Export dikenakan pajak?

Tentang Pajak Ekspor Barang dan Jasa – Pajak ekspor adalah jenis pajak pertambahan nilai (PPN) atau value added tax (VAT) yang dikenakan atas kegiatan ekspor jasa maupun barang kena pajak. Pengertian PPN sendiri merupakan pajak yang dikenakan pada konsumen atas setiap pertambahan nilai dari suatu barang dan/atau jasa di dalam daerah pabean di Indonesia.

Perlu dipahami, setiap kegiatan ekspor akan dikenakan pajak, akan tetapi tarif ekspor barang kena pajak maupun ekspor jasa kena pajak berbeda. Selain itu, ada juga jenis ekspor barang atau ekspor jasa kena pajak bebas PPN. Namun bebas PPN ekspor ini bukan berarti tidak dikenakan pajak pertambahan nilai, melainkan dikenakan tarif PPN ekspor nol persen.

Artinya, dalam perhitungan pajak ekspornya tetap mencantumkan pengenaan PPN ekspor, namun eksportir tidak perlu membayarnya karena tarifnya 0%.

Apa yang dimaksud dengan Export?

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Ekspor didefiniskan sebagai kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean sedangkan Eksportir didefiniskan sebagai orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hokum maupun bukan badan hukum, yang melakukan

Apa yg dimaksud dengan impor?

Pengertian Impor Dalam perdagangan internasional itu ada yang namanya kegiatan ekspor dan impor, Adanya kegiatan ekspor dan impor sangat berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian suatu negara. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

• Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain.
• Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua negara.
• Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara tersebut, yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta bertindak sebagai supplier dan satunya bertindak sebagai negara penerima.

Dalam memenuhi kebutuhannya, setidaknya pasti terdapat satu hal yang membuat negara tersebut harus membangun hubungan baik dengan negara lainnya. Salah satunya, dalam aktivitas perekonomian ini. Tujuan lainnya dari kegiatan impor adalah untuk memperkuat neraca pembayaran dan mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri.

1. Manfaat Lalu apa manfaat dari impor? Manfaat dari kegiatan impor itu sendiri adalah memungkinkan suatu negara untuk memperoleh bahan baku, barang dan jasa suatu produk yang jumlahnya terbatas di dalam negeri ataupun yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri.
2. Hal ini secara tidak langsung mendukung stabilitas negara.

Dasar hukum peraturan mengenai Tatalaksana Impor diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003. Tentang petunjuk pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di bidang impor dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di bidang impor.

Impor untuk Dipakai; kegiatan memasukkan barang/ jasa ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan tujuan untuk dipakai, dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia. Impor Sementara; kegiatan memasukkan barang/ jasa ke dalam wilayah pabean Indonesia dimana tujuannya adalah untuk diekspor kembali ke luar negeri paling lama 3 tahun. Impor Angkut Lanjut/ Terus; kegiatan mengangkut barang dengan menggunakan sarana pengangkut melalui suatu kantor ke kantor lain tanpa adanya proses pembongkaran terlebih dahulu. Impor untuk Ditimbun; kegiatan mengangkut barang dengan menggunakan sarana pengangkut melalui suatu kantor ke kantor lain dengan melakukan proses pembongkaran terlebih dahulu. Impor untuk Re-ekspor; kegiatan mengangkut barang impor yang masih berada di dalam wilayah pabean untuk diekspor kembali ke luar negeri. Hal ini dilakukan terhadap barang impor dengan kondisi; tidak sesuai pesanan, salah kirim, rusak, tidak memenuhi syarat teknis, terjadi perubahan peraturan.

Dapat disimpulkan bahwa impor adalah kegiatan perdagangan internasional dengan cara memasukkan barang ke wilayah pabean Indonesia yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan yang bergerak dibidang ekspor impor dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikenakan bea masuk.

Pelaku ekspor disebut apa?

Apa itu Eksportir? – Eksportir adalah orang atau instansi yang melakukan aktivitas pengiriman komoditas menuju negara lain ( ekspor ). Eksportir diharuskan terdaftar secara resmi pada instansi pemerintah urusan perdagangan.

Apa bedanya bea cukai dan cukai?

Pengertian bea cukai – Dengan demikian, apa itu bea cukai adalah biaya tambahan untuk barang-barang yang memiliki potensi sifat-sifat merugikan atau efek samping bagi penggunanya. Salah satunya adalah produk turunan tembakau seperti rokok. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, pemungutan produk bea cukai juga dapat dikenakan terhadap barang yang dikategorikan sebagai barang mewah atau bernilai tinggi tapi bukan kebutuhan pokok.

Hal ini agar terjaga keseimbangan pembebanan pungutan produk bea cukai antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan konsumen berpenghasilan rendah. Pemungutan bea cukai adalah dimaksudkan sebagai jaminan kerugian bagi konsumen apabila suatu saat terkena dampak dari barang yang dikonsumsi. Baca juga: Pengertian Pajak serta Bedanya dengan Retribusi Pemberlakuan pungutan cukai sesuai yang diamanahkan dalam undang-undang cukai hanya berlaku di wilayah hukum Indonesia.

Artinya, orang sebagai pihak yang dikenakan cukai atas suatu barang adalah orang yang berdomisili di Indonesia baik produsen maupun pengedarnya. Unsplash/Hamza Ali Produk bea cukai adalah rokok. Produk bea cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau kaakteristik sesuai dengan ketentuan undang-undang, merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dalam beleid tersebut, pengenaan cukai perlu dipertegas batasannya sehingga dapat memberikan landasan dan kepastian hukum dalam upaya menambah atau memerluas objek cukai dengan tetap memperhatikan aspirasi kemampuan masyarakat. Tidak hanya ada di Indonesia, apa itu bea cukai adalah juga diberlakukan di hampir semua negara.

Di forum intrenasional, institusi bea cukai adalah menggunakan sebutan Customs Administration (Administrasi Pabean). Ruang lingkup institusi ini meliputi kepabeanan dan cukai atau hanya bidang kepabeanan saja. Dalam merealisasikan pajak-pajak negara, di Indonesia dikenal lembaga pelaksana pajak yang terdiri dari Direktorat Jenderal pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan. Unsplash/Radovan Ilustrasi minuman beralkohol atau minuman keras (miras). Dikutip dari situs Bea Cukai Ternate, tugas pokok Dirjen Bea Cukai adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apa bedanya pajak dan bea cukai?

Jasa Konsultan Pajak – Sebagian orang Serpong mungkin masih ragu ketika harus membedakan antara pajak dan bea dan cukai. Umumnya, masyarakat memiliki pemahaman bahwa pajak dan bea cukai merupakan pungutan yang dibebankan oleh negara kepada rakyatnya. Mungkin masih ada yang yang menganggap bahwa pajak dan bea cukai merupakan hal yang sama.

• Padahal kenyataannya, keduanya merupakan hal yang jelas berbeda meski sama-sama merupakan pungutan wajib.
• Simak perbedaan antara pajak dan bea cukai agar kamu tidak salah dalam melaksanakan kewajibanmu.
• Perbedaan antara pajak dan bea cukai sebenarnya dapat dilihat jelas dari definisi dan pelaksanaannya.

Menurut definisinya, pajak adalah iuran wajib yang dibebankan oleh negara kepada rakyatnya. Baik itu yang merupakan perorangan (individu) maupun badan dan bersifat memaksa. Sedangkan bea dan cukai merupakan dua kata dengan makna yang berbeda. Bea adalah pungutan yang dikenakan atas barang impor maupun ekspor dari wilayah kepabeanan.

Dimana bea akan dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan perdagangan internasional baik itu impor maupun ekspor. Sementara itu, cukai adalah pungutan resmi yang akan dibebankan oleh negara pada barang-barang dengan karakteristik khusus. Dimana karakteristik khusus yang dimaksud adalah sifat barang yang mana dalam pemakaiannya bisa memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan masyarakat umum.

Berapa Pajak Barang Kiriman dari Luar Negeri?

Sehingga perlu untuk dibatasi jumlah penggunaannya di kalangan masyarakat. Seperti misalnya rokok, minuman keras, tembakau, dan bensin. Konsultan pajak Serpong adalah solusi tepat untuk setiap urusan perpajakan anda. Berdasarkan pengertian yang telah dibahas tersebut, tentu anda bisa menarik kesimpulan bagaimana itu pajak dan bagaimana bea dan cukai.

Pajak adalah pungutan wajib yang bersifat memaksa, tanpa ada balas jasa secara langsung. Sementara itu, bea dan cukai merupakan pungutan resmi yang sifatnya disesuaikan dengan kebijakan. Lembaga pemungut dan pengelola pajak digolongkan menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan untuk pemungutan dan pengelolaan bea dan cukai tidak dibedakan antara pemerintah pusat dan daerah. Ini karena semua kewenangannya tersentralisasi pada pemerintah pusat.

Baca Juga: Apa Wajib Pajak Badan dan Siapa yang Termasuk Dalam Kategori Wajib Pajak Badan

Dalam perhitungan pajak, seorang wajib pajak berkewajiban untuk melaporkan penghasilan yang menjadi objek pajak. Sementara untuk perhitungan tarif bea dan cukai dilakukan oleh pemerintah yang memiliki wewenang. Jatuh tempo pembayaran pajak pada tahun fiskal, yaitu jangka waktu selama dua belas bulan berturut-turut. Sementara itu, pada bea, pembayaran dilakukan setiap kali terjadi kegiatan mengimpor atau mengekspor barang. Sementara untuk cukai, jatuh tempo pembayarannya juga didasarkan pada pemakaian atau pada saat mengkonsumsi dan memanfaatkan barang sebagai objek cukai.

Meski berbeda dalam pengenaannya, pajak dan bea cukai memiliki hubungan yang saling berkaitan erat. Hal ini bisa dilihat melalui pemahaman istilah kewajiban dan pemahaman ketentuan perundangan yang ada. Dimana pajak juga bisa dikenakan atas kegiatan impor, yang mana juga bisa diikuti dengan bea.

• Bagi perusahaan yang berkecimpung di bidang perdagangan dan seringkali melakukan kegiatan ekspor dan impor, tentu bisa bersinggungan dengan pajak serta bea cukai.
• Akan lebih mudah, jika anda berkonsultasi dengan konsultan pajak Serpong untuk urusan pajak anda.
• Itulah tadi sekilas penjelasan yang berkaitan dengan pajak dan bea cukai beserta perbedaannya.

Semoga pembahasan tersebut dapat memberikan informasi bermanfaat untuk anda. Jangan ragu untuk memilih konsultan pajak Serpong sebagai partner anda dalam mengurus administrasi pajak. Apabila anda yang berada di Serpong memiliki permasalahan pajak, dan membutuhkan bantuan dari konsultan pajak Serpong, anda dapat menghubungi kami di halaman ini untuk melakukan konsultasi pajak secara online.

Cukai dibebankan kepada siapa?

UMUM 1. Republik Indonesia sebagai negara hukum menghendaki terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional dan bersumber pada kepentingan nasional dan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, sejak kemerdekaan belum dibentuk undang-undang tentang cukai yang sesuai dengan perkembangan hukum nasional sebagai pengganti Ordonansi Cukai Minyak Tanah (Ordonnantie Van 27 Desember 1886, Stbl.1886 No.249), Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan (Ordonnantie Van 27 Pebruari 1898, Stbl.1898 No.90 en 92), Ordonansi Cukai Bir (Bieraccijns Ordonnantie, Stbl.1931 No.488 en 489), Ordonansi Cukai Tembakau (Tabaksaccijns Ordonnantie Stbl.1932 No.517), dan Ordonansi Cukai Gula (Suikeraccijns Ordonnantie, Stbl.1933 No.351) beserta peraturan pelaksanaannya sehingga sampai pada saat ini produk-produk hukum tersebut masih diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan nasional, diperlukan suatu undang-undang tentang cukai yang mampu menjawab tuntutan pembangunan dengan menempatkan kewajiban membayar cukai sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan dan merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. 3. Peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam beberapa ordonansi di atas yang berlaku sampai pada saat ini,bersifat diskriminatif dalam pengenaan cukainya, yang tercermin pada pembebanan cukai atas impor Barang Kena Cukai, yaitu gula, hasil tembakau, dan minyak tanah dikenai cukai atas pengimporannya, sedangkan bir dan alkohol sulingan tidak dikenai cukai. Selain itu, peraturan perundang-undangan cukai tersebut objeknya terbatas, padahal pembangunan nasional memerlukan sumber pembiayaan, terutama yang berasal dari penerimaan dalam negeri. Oleh karena itu, potensi yang ada masih dapat digali dengan memperluas objek cukai sehingga sumbangan dari sektor cukai terhadap penerimaan negara dapat ditingkatkan. Dengan demikian, segala upaya perlu dikerahkan untuk menggali, meningkatkan dan mengembangkan semua sumber daya penerimaan negara dengan tetap memperhatikan aspirasi dan kemampuan masyarakat. 4. Cukai merupakan pajak negara yang dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif serta perluasan penggunaannya berdasarkan sifat atau karakteristik objek cukai. Oleh karena itu, materi Undang-undang ini, selain bertujuan membina dan mengatur, juga memperhatikan prinsip :

a.	keadilan dalam keseimbangan, yaitu kewajiban cukai hanya dibebankan kepada orang-orang yang memang seharusnya diwajibkan untuk itu dan semua pihak yang terkait diperlakukan dengan cara yang sama dalam hal dan kondisi yang sama;
b.	pemberian insentif yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional, yaitu berupa fasilitas pembebasan cukai;
c.	pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat di bidang kesehatan, ketertiban, dan keamanan;
d.	netral dalam pemungutan cukai yang tidak menimbulkan distorsi pada perekonomian nasional;
e.	kelayakan administrasi dengan maksud agar pelaksanaan administrasi cukai dapat dilaksanakan tertib, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat;
f.	kepentingan penerimaan negara, dalam arti fleksibilitas ketetntuan dalam undang-undang ini dapat menjamin peningkatan penerimaan negara, sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional;
g.	pengawasan dan penerapan sanksi untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

/td> 5. Dalam undang-undang ini diatur hal-hak baru yang tidak terdapat dalam kelima ordonansi cukai yang selama ini berlaku, antara lain ketentuan tentang sanksi administrasi, lembaga banding, audit dibidang cukai, dan penyidikan. Hal-hal yang baru tersebut dalam pelaksanaannya akan lebih menjamin perlindungan kepentingan masyarakat dan menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendukung laju pembangunan nasional. Undang-undang ini juga mengatur, antara lain :

a.	kemungkinan untuk memperluas objek cukai berdasarkan perkembangan keadaan;
b.	pengawasan fisik dan administratif terhadap Barang Kena Cukai tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang berdampak negatif bagi kesehatan dan ketertiban umum.
c.	saat pengenaan cukai dan pelunasan cukai atas Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia dan yang diimpor;
d.	pelunasan cukai dengan cara pembayaran atau pelekatan pita cukai.

/td> 6. Dengan mengacu pada politik hukum nasional, penyatuan materi yang diatur dalam undang-undang ini merupakan upaya penyederhanaan hukum di bidang cukai yang diharapkan dl pelaksanaannya dapat diterapkan secara praktis, efektif, dan efisien. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan” adalah barang-barang yang dalam pemakaiannya, antara lain perlu dibatasi atau diawasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3 Ayat (1)

Penegasan saat pengenaan cukai atas suatu barang yang ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai adalah penting karena sejak saat itulah secara yuridis (karena Undang-undang) telah timbul utang cukai sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap barang tersebut sebab terhadapnya telah melekat hak-hak negara. Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, saat pengenaan cukai adalah pada saat selesai dibuat sehingga saat itulah terhadap barang tersebut dilakukan pengawasan. Yang dimaksud dengan “barang selesai dibuat” adalah saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai. Untuk Barang Kena Cukai yang diimpor, saat pengenaan cukai adalah pada saat memasuki Daerah Pabean.

Ayat (2)

Memperhatikan pengertian tentang Pengusaha Pabrik dan Pengusaha Tempat Penyimpanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1, maka tanggung jawab cukai atas Barang Kena Cukai apabila masih berada dalam Pabrik terletak pada Pengusaha Pabrik, sedangkan apabila berada dalam Tempat Penyimpanan maka tanggung jawab beralih kepada Pengusaha Tempat Penyimpanan. Penegasan tentang tanggung jawab ini sehubungan dengan ketentuan tentang pelunasan cukai yang dilakukan pada saat Barang Kena Cukai dikeluarkan dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan. Untuk Barang Kena Cukai yang diimpor mengingat pengertian secara yuridis saat pengenaan cukai adalah saat barang dan sarana pengangkut memasuki Daerah Pabean sebagaimana prinsip pengenaan bea dalam Undang-undang tentang Kepabeanan, sedangkan apabila barang tersebut saat memasuki Daerah Pabean belum dapat diketahui untuk tujuan dipakai, atau tujuan lainnya, dan belum juga diketahui pemiliknya, maka tanggung jawab cukai ata barang impor sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Kepabeanan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dokumen pelengkap cukai” adalah semua dokumen yang digunakan sebagai dokumen pelengkap dari dokumen cukai.

Pasal 4 Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “etil alkohol atau etanol” adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C2H5OH,yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “minuman yang mengandung etil alkohol” adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis. Yang dimaksud dengan “konsentrat yang mengandung etil alkohol” adalah bahan yang mengandung etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung etil alkohol.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sigaret” adalah hasil tembakau yang dibuat dari te,bakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan. Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya. Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan. Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain daripada mesin. Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin. Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya. Yang dimaksud dengan cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dl pembuatannya. Yang dimaksud dengan rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Yang dimaksud dengan tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Yang dimaksud dengan hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam huruf ini yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Ayat (2) Penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 5 Ayat (1) Penetapan tarif setingi-tingginya dua ratus lima puluh persen dari Harga Jual Pabrik atau lima puluh lima persen dari Harga Jual Eceran didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila Barang Kena Cukai tertentu yang karena sifat atau karakteristik berdampak negatif bagi kesehatan, lingkungan hidup, dan tertib sosial, seperti minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar tinggi (minuman keras) ingin dibatasi secara ketat produksi, peredaran, dan pemakaiannya, cara membatasinya adalah melalui instrumen tarif sehingga Barang Kena Cukai dimaksud dapat dikenai tarif cukai maksimum. Peranan instrumen tarif di sini tidak berorientasi pada aspek, tetapi pada aspek pembatasan produksi dan konsumsi.

Ayat (2)

Penetapan tarif setinggi-tingginya dua ratus lima puluh persen dari Nilai Pabean ditambah Bea Masuk atau lima puluh persen dari Harga Jual Eceran didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila Barang Kena Cukai tertentu yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan, lingkungan hidup, dan tertib sosial, seperti minuman yang mengandul etil alkohol dalam kadar tinggi (minuman keras) ingin dibatasi secara ketat impor, peredaran, dan pemakaiannya, cara membatasinya adalah melalui instrumen tarif sehingga Barang Kena Cukai dimaksud dapat dikenai tarif cukai maksimum. Peranan instrumen tarif di sini tidak berorientasi pada aspek penerimaan, tetapi pada aspek pembatasan impor dan konsumsi.

Ayat (3)

Perubahan tarif cukai yang dimaksud dalam ayat ini dapat berupa perubahan dari persentase harga dasar (advalorum) menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan Barang Kena Cukai (spesifik) atau sebaliknya. Demikian pula dapat berupa gabungan dari kedua sistem tersebut. Perubahan sistem tarif ini mempunyai beberapa tujuan antara lain untuk kepentingan penerimaan negara, untuk pembatasan konsumsi Barang Kena Cukai, dan untuk memudahkan atau pengawasan Barang Kena Cukai.

Berapa pajak beli barang dari luar negeri?

PPN atau PPnBM – Pajak lain yang terutang ketika membeli barang dari luar negeri adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Konsumen akan dikenakan PPN sebesar 10% dari Nilai Impor. Nilai Impor merupakan penjumlahan dari Nilai Pabean (CIF) dan Bea Masuk. Selain itu, pada barang kena pajak yang tergolong mewah, juga dapat dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Apa itu PPN Keluaran?

Ketentuan Perhitungan PPN – Seperti yang sudah dijelaskan pada pengertian karakteristik Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, maka PPN harus dihitung untuk mengetahui pajak terutang maupun dapat digunakan untuk kompenasi pajak. Perhitungan ini nantinya dapat digunakan untuk melakukan klaim, bilamana nilai dari PPN dalam Faktur Pajak Masukan lebih besar daripada nilai PPN dalam Faktur Pajak Keluaran.

Di sisi lain, PPN Keluaran atau VAT Out adalah pajak yang digunakan ketika PKP melakukan penjualan terhadap Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Hal ini digunakan sebagai pelengkap transaksi yang dilakukan, sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai ( UU PPN ). Ketentuan terbaru terkait PPN atau e-Faktur juga diatur dalam UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Aturan Baru Membuat e-Faktur dan Cara Mengkreditkan Pajak Masukan di UU Cipta Kerja Intinya, penghitungan PPN Masukan atau VAT in adalah dilakukan oleh PKP ketika PKP berada di posisi sebagai pembeli BKP atau JKP. Sedangkan, PPN Keluaran dalam Faktur Pajak Keluaran adalah dilakukan penghitungannya oleh PKP ketika PKP dalam posisi sebagai penjual BKP atau JKP. Contoh Faktur Pajak Keluaran atau PPN Keluaran ( VAT out )

Impor barang dikenakan pajak apa saja?

Perpajakan atas Barang Impor – Barang-barang impor yang memasuki wilayah Indonesia, tidak hanya dikenakan bea masuk saja, melainkan juga dikenakan PPN dan PPh. Berdasarkan Undang-Undang No.42 Tahun 2009, barang impor yang memang termasuk dalam barang kena pajak, akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Apakah perdagangan luar negeri dikenai pajak cukai?

Ekspor dan Impor dalam Perdagangan Internasional – Kegiatan perdagangan internasional tak lepas dari kegiatan ekspor dan impor barang, sedangkan kegiatan ekspor dan impor barang ini tentu akan dikenai tarif oleh pemerintah. Tarif merupakan pajak ekspor atau impor yang dikenakan oleh suatu negara terhadap produk ekspor atau impor yang berasal dari negara lain yang dibawa ke dalam atau ke luar daerah pabean.

Kegiatan memasukkan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) barang dari dan atau ke luar negeri yang dikenakan terhadap suatu jenis barang atau transaksi keuangan tertentu yang tidak bersifat individual (subjektif). Sehingga terjadi impor barang tertentu yang termasuk dalam kategori barang kena cukai dari luar negeri.

Selain itu, impor juga dikenakan bea masuk dan juga dikenakan cukai. Sebaliknya, untuk produk dalam negeri yang dikenakan cukai apabila diekspor atau dikirim ke luar negeri dapat dimintakan pengembalian cukainya.