Pos-Pos Yang Terdapat Dalam Laporan Perubahan Modal Yaitu?

Pos-Pos Yang Terdapat Dalam Laporan Perubahan Modal Yaitu
Pos-pos yang terdapat pada laporan perubahan modal adalah modal awal 1 januari, modal akhir 31 desember, prive, pendapatan perusahaan, beban perusahaan, dan tambahan modal. Jika ditulis kedalam bentuk rumus sebagai berikut: Modal akhir = modal awal + laba – prive + tambahan modal Opsi B salah karena laba atau rugi adalah pilihan bukan digunakan keduanya.

  • Ondisi rugi disebabkan karena beban lebih besar daripada pendapatan.
  • Jadi, jawaban yang tepat adalah B.
  • Pos-pos yang terdapat pada laporan perubahan modal adalah modal awal 1 januari, modal akhir 31 desember, prive, pendapatan perusahaan, beban perusahaan, dan tambahan modal.
  • Jika ditulis kedalam bentuk rumus sebagai berikut: Modal akhir = modal awal + laba – prive + tambahan modal Opsi B salah karena laba atau rugi adalah pilihan bukan digunakan keduanya.

Kondisi rugi disebabkan karena beban lebih besar daripada pendapatan. Jadi, jawaban yang tepat adalah B.

Pos pos apa saja yang dilaporkan dalam laporan perubahan ekuitas?

33. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang sekurang-kurangnya menyajikan pos – pos : (a) Ekuitas awal; (b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; (c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas ; (d) Ekuitas akhir.

Apa yang disebut dengan laporan perubahan modal?

Pengertian Laporan Perubahan Modal atau Ekuitas – Arti dari laporan perubahan modal ( statements of changes in capital ) adalah jenis laporan keuangan yang berisi informasi mengenai ekuitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan serta berisi pula informasi atau hal-hal apa saja yang menyebabkannya berubah, baik bertambah maupun berkurang sampai pada akhir periode akuntansi,

  1. Laporan ini disusun setelah neraca lajur dan laporan laba rugi telah tersedia, karena sumber data laporan ini terkait dengan laba bersih atau rugi bersih yang berasal dari laporan laba rugi perusahaan dagang,
  2. Alasan utama dari pembuatan laporan perubahan modal adalah pencatatan perubahan keuangan yang terjadi di perusahaan dalam satu periode akutansi tertentu sehingga memudahkan kinerja perusahaan.

Dengan begitu, perusahaan mampu memantau modal yang masuk dari beberapa jenis pinjaman yang baru dibuat, atau peminjaman aset yang dilakukan. Selain itu, laporan perubahan modal juga memiliki beberapa fungsi serta manfaat bagi perusahaan, yaitu:

Sebagai sumber data keuangan yang dimiliki oleh perusahaan agar kinerja dapat berjalan secara efektif dan efisien Mengikhtisarkan aktiva pembayaran dan investasi Merekam dana yang diperoleh dalam satu periode akutansi Menyajikan data perubahan modal kerja.

Jelaskan laporan perubahan modal dan apa isinya?

Pengertian Laporan Perubahan Modal – Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang dibuat perusahaan untuk mengetahui gambaran dari peningkatan atau penurunan aktiva bersih dalam periode siklus akuntansi. Dalam laporan tersebut juga akan berisi informasi tentang hal apa saja yang menyebabkan modal bisa berubah menjadi bertambah atau berkurang.

  1. Sebagai pemilik bisnis, kamu akan mengetahui dengan detail setiap perubahan yang terjadi.
  2. Biasanya, laporan terdiri dari modal awal perusahaan, laba atau rugi yang didapat dan juga prive atau withdrawal.
  3. Di Indonesia sendiri, kamu akan banyak menemukan perusahaan yang memiliki laporan perubahan ekuitas.

Terlebih, untuk perusahaan yang sudah go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Apa yang dimaksud dengan LPE?

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 2. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010 ; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 2. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. 3. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 4. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 5. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. 6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL akhir. 7. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 8. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir. 9. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. Pasal 2 Ketentuan Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah dalam rangka : a. penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP berbasis Akrual; dan b. penerapan statistik keuangan Pemerintah untuk penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah secara nasional. BAB II SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN Pasal 3 (1) Menteri Keuangan menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat berdasarkan pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 4 (1) Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah berdasarkan pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. (2) Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. (3) Ketentuan mengenai Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota. Pasal 5 Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 6 (1) Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). (2) Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). BAB III LAPORAN KEUANGAN Pasal 7 (1) Pemerintah Pusat menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Pemerintah daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan LKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas : a. LRA; b. LPSAL; c, Neraca; d. LO; e. LAK; f. LPE; dan g. CaLK. BAB IV KONSOLIDASI FISKAL DAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH Pasal 8 (1) Konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan penggabungan data keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk kebutuhan informasi fiskal dan statistik secara nasional. (2) Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 harus memperhatikan kebutuhan informasi yang diperlukan dalam rangka konsolidasi fiskal dan statistik keuangan secara nasional. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. BAB V PENUTUP Pasal 9 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2011 MENTERI KEUANGAN, ttd. AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 899

Prive masuk ke laporan apa?

Tips Pengelolaan Modal – Penarikan modal ini memiliki peranan yang sangat penting untuk perusahaan. Jika tidak dikelola dengan baik, akan memberikan dampak buruk pada perusahan. Ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk mengelola prive. Dana cadangan berfungsi untuk kebutuhan tidak terduga dan mendesak.

Kurang dari Laba yang Diterima

Perusahaan dapat membuat peraturan bahwa untuk penarikan modal harus kurang dari laba yang diterima. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari permasalahan dalam keuangan perusahaan. Laba yang menjadi batasan jumlah penarikan dapat berasal dari pengurangan harga jual dengan harga pokok penjualan.

Jangan Mencampuradukkan Urusan Perusahaan dengan Pribadi

Untuk pemilik usaha, sangat disarankan memisahkan dana pribadi dengan dana perusahaan sehingga ketika terjadi sesuatu berkaitan dengan urusan pribadi, tidak perlu sampai menarik modal perusahaan. Kalaupun sampai harus melakukan penarikan modal, ada baiknya untuk tidak menggunakan secara berlebihan, terlebih untuk memenuhi gaya hidup.

Lakukan evaluasi secara rutin untuk mengawasi saldo debit dan keuangan perusahaan dapat tetap seimbang. Selain itu, pastikan pemilik usaha atau investor tidak melakukan prive melebihi saham dan modal yang dimiliki. Kesimpulan Prive adalah aktivitas penarikan modal perusahaan oleh pemilik usaha atau investor.

Aktivitas ini dapat dicatat sebagai pengurang modal perusahaan, sebagai piutang perusahaan, atau tidak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Modal atau laba yang ditarik ini bukan merupakan objek pajak sehinga tidak dikenakan pajak penghasilan. Namun, orang pribadi yang menerima modal atau laba tersebut harus melaporkannya dalam SPT Tahunan 1770 PPh wajib pajak pribadi sebagai penghasilan tidak kena pajak.

Berapa jenis modal?

Jenis-jenis modal – Dalam buku Dasar-Dasar Kewirausahaan (2019) karya Choms Gary Ganda dan kawan-kawan, dijelaskan beberapa jenis modal, yaitu:

Berdasarkan sumber modal

Berdasarkan sumbernya, modal dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

Modal internal

Sumber modal internal adalah modal yang diperoleh dari internal suatu perusahaan, biasanya diperoleh dari hasil penjualan. Modal jenis ini sulit digunakan untuk mengembangkan produksi karena sifatnya yang terbatas dan sulit mengalami peningkatan signifikan. Baca juga: Sistem Ekonomi: Definisi dan Jenisnya

Modal eksternal

Sumber modal eksternal adalah modal yang diperoleh dari luar perusahaan. Modal eksternal biasanya digunakan untuk mengembangkan produksi karena sifatnya tidak terbatas. Modal eksternal biasanya berasal dari pinjaman bank, koperasi, atau sumber modal lainnya. Modal eksternal juga bisa diperoleh dari investor yang menanamkan modalnya pada suatu perusahaan.

Berdasarkan fungsi

Berdasarkan fungsinya, modal dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

Modal perseorangan

Modal perseorangan merupakan modal yang berasal dari seseorang yang berfungsi untuk memudahkan berbagai aktivitas dan memberikan laba kepada pemiliknya. Contohnya deposito, saham, obligasi, dan lain-lain.

Modal sosial

Modal sosial merupakan modal yang dimiliki oleh masyarakat di mana modal tersebut memberikan keuntungan bagi masyarakat secara umum dalam melakukan kegiatan produksi. Contohnya jalan raya, pasar, pelabuhan, dan lain-lain. Baca juga: Pembagian Ilmu Ekonomi dan Cabang-Cabang Ilmu Ekonomi

Berdasarkan wujud

Berdasarkan wujudnya, modal dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

  1. Modal konkret merupakan modal yang dapat dilihat secara kasat mata atau berwujud. Contoh modal konkret adalah bahan baku, mesin, tanah, dan lain-lain.
  2. Modal abstrak merupakan modal yang tidak bisa dilihat secara kasat mata atau tidak berwujud. Contoh modal abstrak adalah skill tenaga kerja, keterampilan, dan lain-lain.

Berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya, modal dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

  1. Modal tetap adalah modal yang bisa dipergunakan berkali-kali dalam proses produksi.
  2. Modal lancar adalah modal yang habis sekali pakai dalam proses produksi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Ada berapakah jenis jenis modal?

1. Jenis Modal Berdasarkan Wujud – Sumber: Pexels Seperti sudah disebutkan sebelumnya jenis modal tidak hanya berbentuk uang. Semua aset yang dimiliki perusahaan termasuk ke dalam modal usaha, Hal ini berarti gedung dan peralatan seperti mesin produksi juga merupakan modal usaha. Secara garis besar ada dua kelompok modal yang dibagi berdasarkan wujudnya yakni modal aktif atau konkret dan modal pasif atau abstrak.

    4 Apa fungsi dari laporan perubahan modal?

    Tujuan dan Fungsi Pembuatan Laporan Perubahan Modal Pembuatan laporan perubahan modal bertujuan untuk memberikan laporan mengenai perubahan modal usaha. Tidak hanya itu, laporan ini juga bertujuan untuk membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan dalam suatu periode serta aktiva pembayaran. Laporan perubahan ekuitas ini berfungsi untuk dapat melengkapi pengungkapan perubahan dari modal yang terjadi pada perusahaan dalam periode akuntansi yang bersangkutan. Berikut ini adalah beberapa fungsi pembuatan laporan perubahan ekuitas:

      Menyatakan adanya perubahan modal dalam suatu kurun periode dengan nominal yang tertulis jelas secara tepat dan akurat. Mendukung laporan keuangan yang juga termasuk di dalamnya ada laporan laba-rugi, neraca, dan laporan keuangan. Menjadi acuan perusahaan dalam mengambil keputusan strategi bisnis di masa depan. Memberikan informasi yang membantu para investor dalam memperkirakan jumlah waktu dan ketidakpastian penerimaan kas pada masa depan yang berasal dari pembagian dividen. Memberikan informasi pada para analis keuangan untuk memahami faktor-faktor yang dapat memengaruhi perubahan ekuitas pada perusahaan.

    Apa itu Staffel dan skontro?

    BENTUK LAPORAN NERACA Seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwa bentuk dari ini ada dua macam. Bentuk laporan yang memanjang ke bawah disebut stafel, Lalu susunan laporan neraca dengan bentuk ke samping dinamakan skontro, Kedua bentuk ini bisa diterapkan oleh siapapun.

    • Namun, ada yang harus diperhatikan dalam penyusunannya supaya bisa disesuaikan dengan jumlah pos akun yang dipakai perusahaan.
    • Jika akun yang digunakan banyak, neraca bentuk stafel lebih efektif.
    • Sedangkan bentuk neraca skontro lebih mudah diterapkan di perusahaan yang punya akun dan jumlah nominalnya sedikit, seperti bisnis UKM.

    Adapun contoh bentuk stafel seperti di bawah ini: Pos-Pos Yang Terdapat Dalam Laporan Perubahan Modal Yaitu Sedangkan neraca dengan bentuk skontro bisa dilihat pada contoh berikut ini: Pos-Pos Yang Terdapat Dalam Laporan Perubahan Modal Yaitu Dari contoh neraca skontro di atas, bisa dilihat posisi sebelah kiri laporan terdiri dari Aktiva (kekayaan perusahaan), yang terbagi menjadi dua komponen yaitu Aktiva lancar dan Aktiva tetap. Komponen ini termasuk dalam kelompok investasi pada manajemen keuangan perushaan. Pos-Pos Yang Terdapat Dalam Laporan Perubahan Modal Yaitu Buat Bisnis memiliki laporan keuangan yang baik dan menjadi bisnis autopilot bersama Frederick Yocie Giovanni S, memiliki pengalaman dibidang keuangan & perpajakan. Dapatkan DISKON 35% untuk Workshop Finance Untuk Entrepreneur dari PAKAR.

    Nilai apakah yang digunakan sebagai pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan?

    MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 12/PMK.01/2008 5 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PUSAT INVESTASI PEMERINTAH M ENTERI KEUANGAN,

    Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi Pusat Investasi Pemerintah;
    Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
    2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 ;
    3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah;
    MEMUTUSKAN :
    Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI PUSAT INVESTASI PEMERINTAH.
    Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan : 1. Sistem Akuntansi Pusat Investasi Pemerintah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan aktivitas keuangan yang dilaksanakan oleh Pusat Investasi Pemerintah.2. Pusat Investasi Pemerintah adalah instansi pemerintah pada Departemen Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 2 (1) Sistem Akuntansi Pusat Investasi Pemerintah terdiri dari : 1. Pendahuluan; 2. Siklus Akuntansi; 3. Kebijakan Akuntansi Umum; 4. Kebijakan Akuntansi Terinci; 5. Laporan Keuangan; 6. Bagan Akun Standar Pusat Investasi Pemerintah; dan 7. Jurnal Standar. (2) Sistem Akuntansi Pusat Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini. Pasal 3 Laporan Keuangan Pusat Investasi Pemerintah yang disusun sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini dinyatakan tetap berlaku sebagai laporan akuntabilitas dan kinerja manajemen Pusat Investasi Pemerintah. Pasal 4 Perubahan terhadap Sistem Akuntansi Pusat Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Kepala Pusat Investasi Pemerintah. Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Februari 2008 MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR12/PMK.01/2008 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PUSAT INVESTASI PEMERINTAH SISTEM AKUNTANSI PUSAT INVESTASI PEMERINTAH BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pusat Investasi Pemerintah (PIP) merupakan Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah Menteri Keuangan yang mempunyai tugas untuk mengelola dana investasi dalam melakukan investasi pemerintah yang nantinya sebagai dana bergulir investasi bagi pemerintah.

    Pusat Investasi Pemerintah dibutuhkan saat ini dan untuk masa yang akan datang, khususnya dalam usaha menarik peran (dana) swasta untuk melakukan kerja sama di bidang pembiayaan infrastruktur di Indonesia melalui pola Public Private Partnership (PPP). PIP dibentuk berdasarkan kebijakan makro pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan tertuang dalam suatu dokumen perencanaan jangka menengah/panjang.

    Oleh karena itu, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah harus mencerminkan kepentingan stakeholders, dalam hal ini adalah masyarakat luas, dan memberikan pedoman bagi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh penyelenggara negara, serta sebagai referensi bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya.

    Sebagai institusi baru yang keberadaannya berlandaskan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka PIP harus melakukan pengelolaan keuangannya sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Di sisi lain, sebagai satu entitas bisnis, PIP juga harus melakukan pengelolaan keuangannya sesuai Standar Akuntansi Keuangan.

    Oleh karena itu, perlu disusun sistem akuntansi untuk mengakomodasi ketentuan-ketentuan pelaporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Sistem Akuntansi ini merupakan guidance /petunjuk yang digunakan oleh B agian Akun tansi dalam menyelenggarakan pencatatan akuntansi atas transaksi keuangan untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.B.

    1. GAMBARAN UMUM PIP PIP didirikan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2007 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007 tanggal 16 Mei 2007 dan PIP berkedudukan di Gedung E.
    2. Tower I Lantai 18 J alan Dr.
    3. Wahidin No.1 Jakarta.
    4. PIP didirikan dengan visi: menjadi operator/pelaksana investasi pemerintah yang profesional dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal Pemerintah.

    Sedangkan misinya adalah sebagai berikut: 1. Memberikan pelayanan prima kepada stakeholders melalui pengelolaan investasi pemerintah dengan prinsip kehati-hatian ( prudent ) dan berdasarkan prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik ( good governance ); 2.

    Melakukan kegiatan pembiayaan dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur yang diharapkan akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi; 3. Meningkatkan profesionalisme pelayanan yang fokus, terukur, dapat dicapai, dapat diandalkan, tepat waktu, dan berkelanjutan; 4. Mewujudkan program Pemerintah dalam upaya meningkatkan ekonomi kerakyatan,

    Tujuan yang hendak dicapai adalah: 1. Meningkatkan pelayanan Pemerintah melalui investasi jangka panjang non permanen, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur dengan pola kerjasama dengan badan usaha; 2. Sebagai wadah Pemerintah dalam menjalankan fungsi operator pelaksanaan investasi pemerintah dalam rangka menambah pendapatan negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi seta memajukan kesejahteraan umum; 3.

    1. Memberikan kepastian kepada para investor /badan usaha/swasta dalam melakukan investasi dengan pola kerjasama dengan PIP ; 4.
    2. Mengembangkan dan menyediakan akses pembiayaan bagi BLU Kementrian Negara/Lembaga dan/atau badan usaha lainnya agar tertarik dan mampu melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur; 5.

    Memperkuat pendanaan lembaga keuangan dalam rangka memberdayakan BLU Kement e rian Negara/Lembaga dan/atau badan usaha lainnya. PIP menyelenggarakan kegiatan utama antara lain: 1. Memberikan tanggapan mengenai permintaan dana investasi Pemerintah yang diajukan oleh kementerian teknis; 2.

    • Menyediakan dana dalam rangka investasi langsung, diantaranya infrastructure fund, land acquisition fund, biofuel energy fund, water fund, dsb; 3.
    • Menerima pengembalian dana yang dikeluarkan kepada BLU Kementerian Negara/ Lembaga dan/atau badan usaha lainnya.4.
    • Menerima dan menanggapi segala masukan serta keluhan dari pihak manapun terkait dengan dana investasi pemerintah; 5.

    Menghimpun dan mengembangkan sumber dana bergulir dan pembiayaan lainnya; 6. Menyalurkan dan memanfaatkan sumber dana bergulir dan pembiayaan lainnya; 7. Mengevaluasi kesesuaian dan kepatuhan penyaluran dana bergulir dan pembiayaan lainnya terhadap Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Pedoman Pengelolaan Teknis dimaksud, dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Keuangan.C.

    TUJUAN PENGEMBANGAN SISTEM AKUNTANSI Sistem Akuntansi ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut : 1. Menjadi basis pencatatan akuntansi dengan sistem d ouble entry sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan; 2. Sebagai p edoman dalam melaksanakan pencatatan transaksi keuangan sehingga dicapai akurasi pencatatan dan pengklasifikasian yang tepat untuk menjamin akurasi laporan keuangan; 3.

    Diharapkan dengan adanya sistem akuntansi ini, akan terwujud penatakelolaan yang baik ( good governance ) dan tertib administrasi dengan tujuan dapat memberikan suatu informasi yang relevan, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan.A. PENGERTIAN Siklus akuntansi adalah suatu proses pencatatan yang dimulai dari bukti-bukti yang sah sampai dengan penyusunan laporan keuangan.

    1. Bukti-bukti tersebut merupakan data pembukuan yang akan digunakan untuk pencatatan ke dalam Buku Harian/Jurnal dan buku pembantu dengan menggolongkan data transaksi sesuai dengan Nomor Kode Akun yang telah ditentukan.
    2. Pada akhir bulan diadakan pemindahan data pembukuan (posting) dari Buku Harian/Jurnal sesuai dengan nomor akun ke buku besar.

    Pada akhir tahun buku dilakukan penyusunan Jurnal Penyesuaian ( Adjustment Entries ), pembuatan Jurnal Penutupan ( Closing Entries ), penyusunan Neraca Saldo yang disesuaikan, penyusunan Neraca Akhir, L aporan A rus K as ( cash flow ), Perhitungan Laba/Rugi dan Laporan Perubahan Ekuitas. B. URUTAN SIKLUS AKUNTANSI Secara kronologis urutan siklus akuntansi dijabarkan dalam tahap-tahap sebagai berikut : Tahap Pencatatan : 1) Pembuatan dan atau perolehan/pengumpulan bukti-bukti transaksi.2) Pencatatan bukti transaksi ke dalam Jurnal/buku harian dan/atau Buku Pembantu dan menggolongkan menurut Nomor Kode Akun.3) Pemindahan dari Jurnal/buku harian dan/atau Buku Pembantu ke Buku Besar ( posting ).

    1. Tahap Pengikhtisaran : 1) Pembuatan Neraca Saldo dari akun Buku Besar.2) Pembuatan Neraca Lajur dan melakukan Jurnal Penyesuaian.3) Pembuatan Jurnal Penutup.4) Penyusunan Neraca Saldo yang disesuaikan.5) Penyusunan Neraca Akhir.6) Penyusunan Laba/Rugi.
    2. Tahap Penyusunan Laporan Keuangan : 1) Penyusunan Perhitungan Laba/Rugi; 2) Penyusunan Neraca; 3) Penyusunan Laporan Arus Kas; 4) Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas; 5) Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan.C.

    MEDIA PENCATATAN TRANSAKSI Seluruh transaksi yang berkaitan dengan Aktiva dan Pasiva harus didukung oleh bukti dimana bukti transaksi tersebut dicatat ke dalam :

    1. Jurnal
    2. Buku Besar
    3. Buku Pembantu

    Pencatatan bukti transaksi ke buku-buku tersebut di atas berdasarkan kode akun dan sifat kode akun tersebut.

    Jurnal

    Jurnal merupakan media untuk mencatat secara kronologis semua transaksi yang ada setiap harinya yang dilakukan oleh setiap unit kerja yang bersangkutan berdasarkan bukti transaksi. Hal ini dibuat untuk mengetahui seluruh kegiatan yang dilakukan setiap unit kerja pada suatu periode tertentu. Adapun penjelasan lebih lengkap tentang jurnal terdapat pada Bab 7 Jurnal Standar.

    Buku Besar

    Buku Besar adalah buku yang isinya merupakan pengelompokan jenis akun yang sama, diambil dari transaksi yang ada di Buku Harian/Jurnal dimana pengelompokannya sesuai dengan Kode Akun Buku Besar yang telah ditentukan. Jumlah Buku Besar yang diperlukan sesuai dengan jumlah jenis akun yang ada di Buku Harian/Jurnal sampai akhir bulan.

    Pemindahan semua akun yang ada di Buku Harian/Jurnal ke Buku Besar dilakukan pada setiap bulan melalui jurnal dimana jurnal pemindahan tersebut dikumpulkan secara berurutan dalam satu Buku Jurnal bulanan, agar apabila ada kesalahan pemindahan dari Buku Harian/Jurnal ke Buku Besar dapat dengan mudah diketahui.

    Setelah seluruh akun yang ada pada Buku Harian/Jurnal dipindahkan ke Buku Besarnya masing-masing, dihitung saldo akhir bulan setiap akun dengan cara menjumlahkan Saldo Awal dengan mutasi penambahan dan mengurangkan dengan mutasi pengurangan.

    Buku Besar Pembantu

    Buku Besar Pembantu adalah suatu buku yang mencatat perincian data Buku Besar yang sangat berfungsi sebagai alat kontrol. Pencatatan ke dalam Buku Besar Pembantu dilakukan berdasarkan bukti/dokumen yang sah, baik transaksi aktiva maupun pasiva. Format dan bentuknya sangat tergantung dari kebutuhan.

    1. BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI UMUM A.
    2. PENDAHULUAN Sistem akuntansi yang dikembangkan dan ditetapkan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum.
    3. Epatuhan terhadap prinsip akuntansi yang diterima umum dilakukan sebagai akibat dari banyaknya kelompok pengguna Laporan Keuangan PIP.

    Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan, namun tidak terbatas pada: a. Penerima dana; b. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; c. Pemerintah; d. Pengawas dan Pegawai; e. Publik. Mengingat banyaknya pihak yang berkepentingan ( stakeholders ) terhadap laporan keuangan tersebut, maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan PIP harus bersifat umum (standar/baku) untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna.

    • Untuk itu, dalam pelaksanaan manual sistem akuntansi harus ditetapkan kebijakan-kebijakan akuntansi yang memberikan pedoman dalam melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan PIP.
    • Ebijakan akuntansi ini akan mengatur perlakuan akuntansi dari semua transaksi keuangan PIP sehingga akan menjamin konsistensi dalam pengakuan, pengukuran dan pelaporannya.

    Kebijakan akuntansi umum merupakan prinsip-prinsip umum dan konsep-konsep dasar yang mendasari praktek akuntansi keuangan PIP, Kebijakan umum tersebut meliputi : a. Peranan dan Tujuan Pelaporan, b. Asumsi Dasar, c. Periode Pelaporan, d. Karakteristik Kualitatif dan Kendala Pelaporan, e.

    • Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, f.
    • Ebijakan Pencatatan dan Pengukuran, dan g.
    • Ebijakan Penyajian Laporan Keuangan.B.
    • PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN Konsep dasar yang pertama kali harus diperhatikan dalam praktek akuntansi adalah peranan dan tujuan dari pelaporan keuangan itu sendiri.
    • Pemahaman atas peranan dan tujuan pelaporan akan memberikan kerangka kerja konseptual ( conceptual framework ) dalam menganalisis, mencatat, menggolongkan dan melaporkan transaksi (kejadian keuangan) sebagai pelaksanaan kegiatan usaha.

    Kerangka konseptual ini pada akhirnya akan memberikan landasan berfikir yang sistematis dalam mempraktekkan akuntansi terutama yang berkaitan dengan pengungkapan dan penyajian informasi keuangan. Peranan laporan keuangan sebagai berikut: a. Merupakan media atau alat untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada para pemakai yang akan menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan secara tepat sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.b.

    • Untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.c.
    • Merupakan media untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan yang berlaku.d.

    Merupakan laporan pertanggungjawaban pegawai dan manajemen atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Tujuan khusus laporan keuangan PIP adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pemakai utama dan pemakai lainnya untuk: a.

    M engetahui prestasi keuangan PIP selama suatu periode dengan Sisa Hasil Usaha dan manfaat penerima dana PIP sebagai ukuran; b. M engetahui sumber daya ekonomis yang dimiliki PIP, kewajiban dan kekayaan bersih, dengan pemisahan antara yang berkaitan dengan penerima dana dan non penerima dana; c. M engetahui manfaat yang diperoleh dengan menjadi pengguna dana PIP ; d.

    M engetahui transaksi atau kejadian serta keadaan yang mengubah sumber daya ekonomis, kewajiban dan kekayaan bersih suatu PIP, dalam suatu periode; e. M engetahui informasi penting lainnya yang mungkin mempengaruhi likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas PIP,

    Untuk memenuhi peranan dan tujuan tersebut, maka pelaporan keuangan harus mampu menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, ekuitas/modal, pendapatan dan beban serta arus kas entitas pelaporan. Selain itu, setiap entitas pelaporan keuangan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: a.

    Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan manajemen sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.b. Pegawai dan Manajemen Membantu para pengguna (khususnya manajemen) untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, manajemen dan pengendalian atas seluruh aktiva, kewajiban, dan ekuitas/modal,c.

    Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka ( full disclosure ) dan jujur kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap entitas pelaporan.d. Keseimbangan Antargenerasi ( Intergenerational Equity ) Membantu para pengguna dalam mengetahui apakah penerimaan pemerintah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.C.

    ASUMSI DASAR Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan merupakan anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar akuntansi dapat dipraktekkan dan diterapkan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, tanpa ada kebijakan umum mengenai asumsi dasar, maka akuntansi tidak akan dapat dipraktekkan secara baik.

    • Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan meliputi: a.
    • Asumsi Kemandirian Entitias Asumsi ini berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan.
    • Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan tanggung jawab penuh.

    Entitas bertanggung jawab atas manajemen aktiva dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yuri s diksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aktiva dan sumber daya, utang piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana atau tidak terlaksananya program yang telah ditetapkan.b.

    • Asumsi Kesinambungan Entitas ( Going Concern ) Laporan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya.
    • Dengan demikian, unit usaha/organisasi diasumsikan tidak akan bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.c.
    • Asumsi Keterukuran Dalam Satuan Uang ( Monetary Measurement ) Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

    Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran transaksi dalam akuntansi.D. PERIODE PELAPORAN Agar dapat memenuhi tujuan pelaporan yang dikehendaki, maka praktek akuntansi harus mencakup transaksi (kegiatan keuangan) dalam suatu periode tertentu.

    • Untuk itu, diperlukan kebijakan umum tentang periode pelaporan sehingga diketahui secara pasti transaksi (kegiatan keuangan) periode mana yang akan dicatat dan dilaporkan.
    • Periode pelaporan ini sering disebut dengan periode akuntansi.
    • Satu periode akuntansi terhitung sejak tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember.

    Pelaporan keuangan harus diterbitkan tepat waktu segera setelah periode akuntansi berakhir.E. KARAKTERISTIK KUALITATIF DAN KENDALA PELAPORAN

    Karakteristik Kualitatif

    Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Beberapa karakteristik yang harus dipenuhi agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah: a.

    Relevan ( Relevance ) Laporan keuangan dikatakan relevan jika informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

    Dengan demikian, informasi keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Agar suatu informasi relevan, maka informasi tersebut harus: – Memiliki manfaat umpan balik ( feedback value ) Informasi tersebut memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

    • Memiliki manfaat prediksi ( predictive value ) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
    • Tepat Waktu ( Timelines ) Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

    – Lengkap ( Completeness ) Informasi keuangan disajikan selengkap mungkin, yang mencakup seluruh informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi dapat dicegah.b.

    1. Dapat Diandalkan ( Reliability ) Informasi dikatakan dapat diandalkan jika informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.
    2. Suatu informasi keuangan mungkin relevan, tetapi jika hakikat dan penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

    Informasi dapat diandalkan jika memenuhi ciri-ciri: – Penyajian Jujur ( Representational Faithfulness ) Informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

    Dapat Diverifikasi ( Verifiability ) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji (diverifikasi), dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. – Netralitas ( Neutrality ) Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.c.

    Dapat Dibandingkan ( Comparability ) Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain yang sejenis. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

    1. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.
    2. Apabila entitas pelaporan akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.d.

    Dapat Dipahami ( Understandability ) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

    KENDALA PELAPORAN

    Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan dapat diandalkan akibat keterbatasan ( limitations ) atau karena alasan-alasan kepraktisan.

    Terdapat beberapa kondisi yang menimbulkan kendala dalam memperoleh informasi akuntansi dan pelaporan keuangan yang akurat, yaitu: a. Materialitas Meskipun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

    Batas materialitas inilah yang dalam praktek akuntansi dapat menimbulkan perbedaan persepsi sehingga dapat menghambat dihasilkannya laporan keuangan yang relevan dan andal. Oleh karena itu, dalam praktek diperlukan adanya pertimbangan profesional berkaitan dengan kebijakan batas materialitas ini.b.

    • Pertimbangan Biaya dan Manfaat Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya.
    • Oleh karena itu, laporan keuangan tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya.
    • Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial.

    Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.c.

    Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normative yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan.

    Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut dalam prakteknya merupakan masalah pertimbangan profesional.F. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN Kebijakan akuntansi umum juga memuat tentang prinsip-prinsip akuntansi yang harus menjadi pedoman dalam praktek akuntansi.

    • Prinsip-prinsip ini merupakan ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.
    • Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: a.
    • Basis Akuntansi Prinsip ini akan menentukan dasar yang akan digunakan untuk mencatat aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban.

    Berdasarkan prinsip ini maka akan ditentukan dalam periode mana/kapan aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban akan dilaporkan. Basis akuntansi untuk badan usaha PIP adalah dasar akrual (accrual basis). Menurut basis akrual, transaksi atau kejadian yang mempunyai dampak keuangan terhadap suatu entitas ekonomi dicatat pada periode terjadinya transaksi atau kejadian tersebut, tanpa memperhatikan terjadinya realisasi penerimaan atau pengeluaran kas atau setara kas.

    Hal tersebut bertujuan agar laporan keuangan yang disusun dapat memberikan informasi transaksi masa lalu dan juga peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Penerapan basis akrual berkaitan dengan kepentingan organisasi terhadap penentuan hasil usaha periodik.b.

    Prinsip Nilai Historis ( Historical Cost ) Prinsip ini menetapkan bahwa dasar pencatatan pertama kali terhadap Aktiva dan Kewajiban adalah menggunakan nilai perolehan pertama kali (historical value ). Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan ( consideration ) untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan.

    Ewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa akan datang dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Nilai perolehan (historical value) lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aktiva atau kewajiban terkait.c.

    Prinsip Realisasi ( Realization ) Aktiva dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal. Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian, yaitu jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.d.

    Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal ( Substance Over Form ) Prinsip ini menetapkan bahwa jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonominya, bukan hanya memenuhi aspek formalitasnya.e.

    Prinsip Periodisitas ( Accounting Period ) Prinsip ini menetapkan bahwa kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan.

    Periode utama yang digunakan adalah tahunan.f. Prinsip Konsistensi ( Consistency ) Prinsip ini menetapkan bahwa perlakuan akuntansi yang sama hendaknya diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

    Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam laporan keuangan.g. Prinsip Pengungkapan Lengkap ( Full Disclosure ) Prinsip ini menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

    Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka ( on the face ) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.h. Prinsip Penyajian Wajar ( Fair Presentation ) Prinsip ini menekankan bahwa laporan keuangan hendaknya menyajikan secara wajar meliputi: neraca, perhitungan laba-rugi, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.i.

    Prinsip Kehati-hatian ( Conservatism ) Prinsip ini perlu diperhatikan pada saat timbul ketidakpastian dan keragu-raguan yang berkaitan dengan peristiwa dan keadaan tertentu. Oleh karena itu, faktor pertimbangan sehat ( professional judgment ) perlu dilakukan oleh penyusun laporan keuangan.

    1. Etidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.
    2. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aktiva atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

    Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aktiva atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.G.

    KEBIJAKAN PENGAKUAN DAN PENGUKURAN Kebijakan pengakuan dan pengukuran memberikan pedoman untuk pencatatan kejadian-kejadian dan menetapkan pengaruh dari kejadian-kejadian tersebut terhadap posisi keuangan, serta memberikan pedoman dalam menetapkan nilai atas akibat dari pengaruh kejadian-kejadian tersebut.1.

    Kebijakan Pengakuan Pengakuan ( recognize ) dalam akuntansi adalah proses penetapan apakah suatu kejadian atau peristiwa akan dicatat atau tidak dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban sebagaimana termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan.

    Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa agar dapat diakui/dicatat adalah: a. Terdapat kemungkinan manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir ke luar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan.b.

    Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi k riteria pengakuan perlu dipertimbangkan juga aspek materialitas. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan.

    Onsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional usaha. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya.

    Namun, ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila k riteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

    Prinsip pengakuan untuk unsur-unsur utama laporan keuangan entitas pelaporan adalah: a. Prinsip Pengakuan Aktiva Aktiva diakui jika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh atau dilepas dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, yaitu pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

    Dengan demikian, aktiva adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasi dan dapat diukur dengan satuan uang. Aktiva diklasifikasikan menjadi aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, dan aktiva lain-lain. Kebijakan akuntansi untuk tiap-tiap klasifikasi aktiva diuraikan dalam Kebijakan Akuntansi Terinci.b.

    1. Prinsip Pengakuan Kewajiban Kewajiban merupakan pengorbanan sumber daya ekonomis yang harus dilakukan kepada pihak ketiga di masa mendatang sebagai akibat dari transaksi keuangan masa lalu.
    2. Ewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

    Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.c. Prinsip Pengakuan Pendapatan Pendapatan diakui dalam laporan Perhitungan Hasil Usaha, sesuai dengan basis yang digunakan yaitu basis akrual, pendapatan akan dicatat/diakui pada saat realisasi.

    1. Pengakuan pendapatan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban.d.
    2. Prinsip Pengakuan Beban Beban diakui dalam laporan Perhitungan Hasil Usaha, sesuai dengan basis yang digunakan yaitu basis akrual maka beban akan dicatat/diakui pada saat terjadinya transaksi atau kejadian.

    Pengakuan beban bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aktiva.2. Kebijakan Pengukuran Pengukuran ( measurement ) adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan ( historical value ).

    • Aktiva diukur sebesar pengeluaran kas atau setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut.
    • Ewajiban diukur sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

    Pengukuran pos-pos laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah. Sedangkan transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.H. KEBIJAKAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN Kebijakan penyajian laporan keuangan memberikan pedoman mengenai bagaimana menyajikan informasi yang diselenggarakan dalam proses akuntansi kepada para pemakainya.

    1. Ebijakan penyajian ini ditujukan untuk memberikan pedoman dalam pelaporan keuangan untuk tujuan umum ( general purpose financial statements ).
    2. Ebijakan ini meliputi kebijakan pokok penyajian laporan keuangan dan kebijakan penyajian untuk tiap-tiap jenis laporan keuangan.1.
    3. Ebijakan Pokok Penyajian Laporan Keuangan Kebijakan pokok menyangkut penyajian laporan keuangan adalah: a.

    Entitas pelaporan harus menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan laba-rugi, Laporan Arus Kas, dan Laporan Kemajuan Ekonomi penerima dana serta catatan atas laporan keuangan. Pelaporan keuangan tersebut harus merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.b.

    Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas menyangkut: – Nama entitas pelaporan, – Cakupan laporan keuangan (apakah entitas tunggal atau entitas ekonomi), – Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, – Mata uang pelaporan, – Satuan angka yang digunakan.c.

    Pelaporan keuangan harus menyajikan perbandingan antara satu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya. Agar perbandingan dapat bermanfaat, maka informasi keuangan suatu periode harus dilaporkan secara konsisten dengan informasi keuangan periode sebelumnya.

    Apabila terjadi perubahan akuntansi harus diungkapkan dalam pelaporan keuangan.d. Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan usaha dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan.e. Pelaporan keuangan harus menyajikan kejadian dan transaksi keuangan yang penting sesuai dengan kondisi keuangan yang sesungguhnya.f.

    Pelaporan keuangan harus dilakukan dan disajikan secara tepat waktu sesuai dengan periode pelaporan baik pelaporan keuangan tahunan maupun semesteran.g. Laporan keuangan harus menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai anggaran dan ketentuan yang ditetapkan.h.

    Entitas pelaporan hendaknya juga menyajikan tambahan informasi untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan dan manajemenan aktiva.2. Kebijakan Pokok Penyajian Setiap Laporan Keuangan Kebijakan penyajian untuk tiap-tiap jenis laporan keuangan diatur sebagai berikut: a. Kebijakan Penyajian Neraca – Neraca menyajikan informasi yang menggambarkan posisi keuangan yang berupa aktiva, kewajiban, dan ekuitas pada saat tertentu.

    – Neraca sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos: Kas dan setara kas, Piutang Per lengkapan Kantor Investasi Jangka panjang Aktiva tetap Aktiva Lain-Lain Kewajiban jangka pendek Kewajiban jangka panjang Ekuitas – Penyajian neraca periode akuntansi berjalan harus diperbandingkan dengan neraca periode akuntansi sebelumnya.

    Dalam penyajian neraca aktiva akan diklasifikasikan sebagai lancar atau non lancar, demikian juga dengan kewajiban akan dikelompokkan sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. – Penyajian aktiva dalam neraca dilakukan menurut urutan likuiditasnya, sedangkan penyajian kewajiban dalam neraca dilakukan menurut urutan jatuh temponya.

    – Suatu aktiva akan diklasifikasikan sebagai aktiva lancar jika aktiva tersebut berupa kas dan setara kas atau aktiva non kas yang diharapkan untuk direalisasi dalam, atau dimiliki untuk dijual atau dipakai dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

    • Dengan demikian yang disajikan sebagai aktiva lancar meliputi kas dan setara kas, piutang, persediaan dan lain-lain.
    • Suatu aktiva akan diklasifikasikan sebagai aktiva non lancar jika aktiva tersebut bersifat jangka panjang dan aktiva tidak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan usaha.

    Aktiva non lancar meliputi investasi permanen, aktiva tetap, dan dana cadangan. – Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk kewajiban jangka pendek adalah hutang kepada pegawai, bunga pinjaman, hutang jangka pendek dari pihak ketiga, dan bagian lancar hutang jangka panjang.

    Semua kewajiban selain kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban jangka panjang yaitu kelompok kewajiban yang penyelesaiannya baru wajib dilakukan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. – Ekuitas dikelompokkan menjadi modal disetor. Yang termasuk juga dalam ekuitas PIP adalah modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan dan laba ditahan.b.

    Kebijakan Penyajian Laporan Perhitungan Hasil Usaha – Laporan laba-rugi menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban PIP selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan informasi akhir yang disebut laba setelah pajak.

    Laporan perhitungan hasil usaha menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut: Pendapatan usaha dan non usaha, Beban usaha dan non usaha, Laba bersih Beban pajak Pos luar biasa c. Kebijakan Penyajian Laporan Arus Kas – Laporan arus kas menyajikan laporan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan – Yang disajikan sebagai aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan.

    Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba/rugi atau sisa hasil usaha bersih. Termasuk dalam arus kas dari operasi adalah penerimaan kas dari penerimaan piutang, pembayaran kas kepada pegawai, pihak lain dalam rangka usaha dan lain-lain.

    1. Yang disajikan dalam aktivitas investasi adalah penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.
    2. Yang disajikan sebagai aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang berupa klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok atau kreditur.

    Manfaat tersebut mencakup manfaat yang diperoleh selama tahun berjalan dari transaksi pelayanan yang dilakukan PIP untuk penerima dana dan manfaat yang diperoleh pada akhir tahun buku dari pembagian laba/rugi tahun berjalan. Laporan kemajuan ekonomi penerima dana ini disesuaikan dengan jenis dari usaha yang dijalankannya.d.

    Ebijakan Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan (disclosure) yang memuat : 1) Perlakuan akuntansi antara lain mengenai : – Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi PIP ; – Kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang dan sebagainya.

    – Dasar penetapan harga pelayanan kepada penerima; 2) Pengungkapan informasi lain antara lain : – Kegiatan atau pelayanan utama PIP ; – Aktivitas PIP dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi penerima dana, pendidikan dan pelatihan, usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk penerima dana dan penciptaan lapangan usaha baru untuk penerima dana.

    • Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dan transaksi PIP dengan penerima dana; – Pengklasifikasian piutang dan hutang yang timbul dari transaksi PIP dengan penerima dana; – Pembatasan penggunaan dan risiko atas aktiva tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan.
    • Aktiva yang dioperasikan oleh PIP tetapi bukan milik PIP,

    – Aktiva yang diperoleh secara hibah; – Pembagian surplus dan penggunaan cadangan. – Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan.I. Kebijakan Lain 1. Bahasa Laporan Keuangan Laporan Keuangan harus disusun dalam B ahasa I ndonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa selain Bahasa Indonesia, maka laporan keuangan yang disusun dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama, serta diterbitkan dalam waktu bersamaan dengan laporan keuangan yang disusun dalam Bahasa Indonesia.2.

    1. Mata Uang Pelaporan a.
    2. Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah.
    3. Jika transaksi menggunakan mata uang lain selain rupiah maka laporan tersebut harus dikonversi dalam mata uang rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.b.
    4. Euntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat tersebut.3.

    Tanggung jawab atas Penyusunan dan Penyajian laporan Keuangan Manajemen PIP bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI TERINCI A. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKTIVA Tujuan kebijakan akuntansi aktiva adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi aktiva.

    1. Perlakuan akuntansi aktiva mencakup pengertian, pengakuan, penilaian dan penyajian.
    2. PENGERTIAN Aktiva adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh PIP sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dimana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh PIP, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa untuk menambah kekayaan bersih,

    Manfaat ekonomis masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung arus kas atau setara kas kepada perusahaan. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional perusahaan.

    1. Mungkin pula sesuatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas.
    2. Manfaat ekonomis masa depan yang b erwujud dalam aset dapat mengalir dalam berbagai cara misalnya: a.
    3. Digunakan sendiri maupun bersama aset lain dalam memberikan jasa layanan; b.

    dipertukarkan dengan aset lain; c. digunakan untuk menyelesaikan kewajiban. Aset kontinjensi merupakan aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali PIP.

    AKTIVA LANCAR

    PENGERTIAN Aktiva lancar adalah aktiva berupa kas dan setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi, dan/atau aktiva selain kas yang diharapkan untuk direalisasi menjadi kas, dimiliki untuk dijual atau diperdagangkan atau dipakai habis dalam waktu kurang dari 12 bulan sejak tanggal neraca.

    KLASIFIKASI Berdasarkan definisi tersebut, maka aktiva lancar diklasifikasikan menjadi beberapa akun pokok, yaitu: Kas dan Bank Investasi Jangka Pendek Piutang Perlengkapan Kantor Beban dibayar dimuka 1) KAS DAN SETARA KAS a) PENGERTIAN Kas dan Setara Kas Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum PIP.

    Yang termasuk dalam saldo kas adalah seluruh saldo uang tunai yang tersedia di PIP, dan aktiva lainnya yang dapat disamakan dengan uang/kas (kecuali restricted cash ). Setara kas adalah penempatan dana sementara untuk kepentingan likuiditas perusahaan dan dengan cepat dapat dijadikan kas tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

    • Setara kas dimiliki untuk komitmen jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain.
    • Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi harus segera dapat diubah menjadi kas tanpa menghadapai risiko yang signifikan.
    • Arenanya, suatu investasi dapat memenuhi syarat sebagai kas apabila segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

    Investasi dalam bentuk asaham bukan merupakan setara kas kecuali substansi investasi saham tersebut adalah setara kas. (PSAK 2 paragraf 6) Bank Bank adalah saldo rekening giro PIP yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan operasional.

    • Yang termasuk dalam saldo bank adalah seluruh saldo rekening giro yang terdapat pada masing-masing bank.
    • Deposito Deposito yang termasuk dalam Kas dan Bank adalah deposito yang berjangka sampai dengan 3 (tiga) bulan.
    • B) PENGAKUAN Kas dan setara kas diakui pada saat diterima dan berkurang pada saat digunakan.

    Mutasi atas kas dan bank diakui pada saat terjadi transaksi kas/bank, yaitu berupa : Penerimaan dan pengeluaran uang. Penerimaan cek atau giro bilyet setelah dilakukan clearing pada bank. Penyetoran/transfer uang tunai ke bank. Penarikan cek kontan. Penerimaan dan Pencairan Deposito yang jatuh tempo kurang dari 3 bulan.

    c) PENILAIAN DAN PENCATATAN Kas dan setara kas merupakan pos neraca yang paling likuid dan lazim disajikan pada urutan pertama pada aset lancar. Besarnya saldo kas dan bank ditetapkan sebagai berikut : Saldo kas ditetapkan menurut nilai nominalnya. Saldo bank ditetapkan menurut nilai nominal saldo rekening giro PIP di bank.

    Sebagai dasar penetapan saldo tersebut adalah hasil dari rekonsiliasi bank. Cek yang sudah ditarik tetapi belum diserahkan sampai tanggal neraca, tidak diperhitungkan sebagai saldo bank, tetapi sebagai saldo kas. Tidak termasuk saldo kas dan bank adalah Cek mundur ( post dated cheque ) sampai saat dapat diuangkan dan Cek kosong dari pihak ketiga.

    • As dan bank dalam valuta asing dijabarkan ke dalam rupiah atas dasar kurs tengah BI pada tanggal laporan bulanan atau laporan tahunan.
    • Apabila tidak diperoleh kurs langsung terhadap rupiah, maka penjabaran dilakukan dengan menggunakan kurs standar yang ditentukan.
    • Bila terjadi selisih kurs valuta asing yang timbul akibat dari penyelesaian kurs dengan kurs pembukuan maka selisih kurs valuta asing dibukukan sebagai selisih penurunan valas.

    Apabila selisih kurs yang disebabkan oleh Kebijakan Pemerintah dibidang moneter, maka dibukukan sebagai Cadangan Selisih Kurs, karena akan berpengaruh terhadap perhitungan surplus pada periode berjalan maupun periode berikutnya.2) INVESTASI JANGKA PENDEK a) PENGERTIAN I nvestasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

    1. Investasi jangka pendek dapat dilakukan berupa: a.
    2. Penempatan dana di bank; b.
    3. Penempatan dana pada surat berharga atau efek; c.
    4. Penempatan dana pada reksa dana.
    5. Efek ( security ) adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

    Efek utang ( debt security ) adalah efek yang menunjukan hubungan utang piutang antara kreditor dengan entitas yang menerbitkan efek. Efek ekuitas ( equity security ) adalah efek yang menunjukkan hak kepemilikan atas suatu ekuitas, atau hak untuk memperoleh (misalnya waran, opsi beli) atau hak untuk menjual (misalnya opsi jual) kepemilikan tersebut dengan harga yang telah atau akan ditetapkan.

    1. Nilai wajar ( fair value ) adalah jumlah yang dapat diperoleh dari pertukaran instrumen keuangan dalam transaksi antar pihak yang bebas.
    2. Jika terdapat harga pasar untguk instrumen tersebut, nilai wajar yang harus digunakan dihitung dengan cara mengalikan volume saham yang diperdagangkan dengan harga pasar per unit.

    Keuntungan atau kerugian kepemilikan ( holding gain or loss ) adalah perubahan netto dalam nilai wajar efek, tidak termasuk: a. pendapatan deviden atau bunga yang telah diakui namun belum diterima (basis akrual) b. setiap penurunan nilai efek yang bersifat permanen.

    Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efel oleh manajer investasi. Karakteristik investasi jangka pendek sebagai berikut: Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan: Ditujukan dalam rangka manajemen kas; Berisiko rendah.

    Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas: Deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; Pembelian obligasi/saham yang hanya untuk dimiliki kurang dari 12 bulan.

    • B) PENGAKUAN Investasi jangka pendek dicatat pada saat terjadinya penyerahan/penggunaan kas yang diharapkan dapat memperoleh hasil/manfaat ekonomis.
    • Mutasi atas investasi jangka pendek diakui pada saat terjadi transaksi berupa: Pembelian/penjualan surat berharga yang hanya untuk dimiliki kurang dari 12 (dua) belas bulan; Penerimaan dan Pencairan Deposito yang jatuh tempo kurang lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; Reklasifikasi dari investasi jangka panjang.

    c) PENILAIAN DAN PENCATATAN Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito dinilai sebesar nilai nominalnya, sedangkan dalam bentuk saham/obligasi dinilai sebesar nilai biaya perolehan. Laba atau rugi yang belum terealisasi atas efek dalam kelompok tersedia untuk dijual dan diperdagangkan diakui pada tanggal pelaporan.

    Pendapatan bunga dan deviden dari investasi jangka pendek selain reksa dana diakui pada saat timbulnya hak atau tagihan. Penjualan efek utang yang memenuhi salah satu kondisi berikut ini dapat dianggap telah jatuh tempo: penjualan efek terjadi pada tanggal yang cukup dekat dengan saat jatuh tempo, sehingga risiko tingkat bunga tidak lagi menjadi faktor penentu harga jual; penjualan efek terjadi setelah perusahaan memperoleh sebagain besar pembayaran (sedikitnya 85%) dari nilai tercatat investasi jangka panjang (efek utang).

    d) PENGUKURAN i) Penempatan dana di bank diukur sebesar nilai nominal; ii) Penempatan dana di surat berharga: Kelompok dimilik hingga jatuh tempo di ukur sebesar biaya perolehan; Kelompok tersedia untuk dijual diukur sebesar nilai wajar, laba atau rugi yang belum direalisasikan harus dimasukkan sebagai komponen ekuitas dan tidak boleh diakui sebagai penghasilan sampai saat laba atau rugi tersebut dapat direalisasikan.

    Elompok diperdagangkan diukur sebesar nilai wajar dan laba atau rugi yang belum direalisasikan sebagai penghasilan iii) Penempatan dana di reksa dana diukur sebesar harga pasar atau nilai aset bersih.3) PIUTANG YANG AKAN JATUH TEMPO a) PENGERTIAN Piutang Yang Akan Jatuh tempo adalah tagihan kepada debitor/penerima jasa layanan (hak bagi) PIP untuk tujuan penggunaan yang telah ditetapkan.

    Piutang merupakan hak yang muncul dari penyerahan jasa layanan PIP atau penyerahan uang berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara PIP dan penerima jasa/uang. Selain itu piutang yang akan jatuh tempo juga meliputi hasil dari pinjaman atau investasi berupa bunga, bagi hasil, dan lain-lain.

    1. Pengurusan dan penghapusan piutang PIP dilakukan sesuai peraturan yang berlaku pada satuan kerja Pemerintah.
    2. B) KLASIFIKASI Piutang Usaha Pembiayaan Piutang Usaha Deviden Piutang Usaha Obligasi Piutang Usaha Bunga Pinjaman Piutang Usaha Bunga Deposito Piutang Usaha Bagi hasil Akun-akun ini merupakan tagihan kepada BLU Lain, mitra usaha dan Badan Usaha atas penyaluran investasi (surat berharga/investasi langsung) oleh PIP yang diperuntukan bagi BLU Lain, mitra usaha dan Badan Usaha atau hasilnya.

    c) PENGAKUAN Piutang Yang Akan Jatuh tempo diakui dan dicatat pada saat terjadinya akad kredit antara pihak debitur dan PIP. Piutang bunga diakui melalui Ayat Jurnal Penyesuaian atas pendapatan bunga pada tahun berjalan tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima secara tunai dan hasil investasi berupa deviden diakui saat ada pengumuman pembagian deviden oleh penerbit saham.

    • Husus untuk penyisihan kerugian piutang dan penghapusan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    • D) PENILAIAN DAN PENCATATAN Piutang Yang Akan Jatuh tempo dinyatakan sebesar jumlah bersih/pokok yakni jumlah seluruh tagihan setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.
    • Piutang yang tidak tertagih dihapusbukukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapubukukan maka diakui sebagai pendapatan laian-lain atau menyesuaiakan penyisihan kerugian piutang.4) PIUTANG LAIN-LAIN a) PENGERTIAN Piutang lain-lain adalah klaim atau tagihan PIP selain dalam aktifitas normalnya (core bisnis) yang diharapkan dapat dicairkan /realisasikan menjadi kas dalam satu periode akuntansi.

    b) KLASIFIKASI Piutang Bunga Piutang Pendapatan administrasi Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Akun ini merupakan tagihan pendapatan admini strasi atas jasa penyaluran kredit oleh PIP kepada BLU Lain, mitra usaha dan Badan Usaha lain. c) PENGAKUAN Yang termasuk Piutang Lain-lain dicatat pada saat timbulnya tagihan berdasarkan bukti-bukti tagihan yang bersangkutan, kecuali Piutang bunga diakui melalui Ayat Jurnal Penyesuaian atas pendapatan bunga pada tahun berjalan tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima secara tunai.

    d) PENILAIAN DAN PENCATATAN Besarnya Piutang Lain-Lain dinyatakan sebesar jumlah bersih yang dapat ditagih dari pihak lain, berdasarkan bukti tagihan yang bersangkutan. Sedangkan piutang bunga diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil efektif aktiva.5) PERLENGKAPAN KANTOR a) PENGERTIAN Perlengkapan Kantor adalah barang-barang untuk mendukung operasional PIP yang habis pakai dan barang-barang tersebut tidak dim aksudkan untuk dijual, termasuk perlengkapan kantor adalah Alat Tulis Kantor.

    1. B) PENGAKUAN Perlengkapan Kantor diakui pada akhir pelaporan akuntansi melalui ayat jurnal penyesuaian sebesar nilai perolehan barang-barang yang masih tersedia untuk digunakan.
    2. Sedangkan untuk pengkreditan perlengkapan kantor dilakukan pada saat dilakukan ayat jurnal balik pada awal tahun berikutnya.

    c) PENILAIAN DAN PENCATATAN Perlengkapan kantor dinilai dan dicatat sebesar harga perolehan Perlengkapan kantor. perlengkapan kantor harus dihitung dengan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama (FIFO).6) BEBAN DIBAYAR DIMUKA a) PENGERTIAN Beban dibayar dimuka adalah biaya yang merupakan kontra prestasi atas jasa-jasa pihak lain kepada PIP yang sebenarnya belum me njadi kewajiban untuk membayar atau belum menjadi beban tahun berjalan, tetapi sudah dibayar.

    1. Beban dibayar dimuka adalah pembayaran biaya dimuka, yang manfaatnya akan digunakan untuk suatu periode kegiatan PIP di masa yang akan datang.
    2. B) PENGAKUAN Beban dibayar dimuka diakui pada saat pembayaran biaya tersebut dilakukan dan dicatat sebesar jumlah pembayaran yang dilakukan, sedangkan pencatatan sebagai biaya dilakukan pada saat serah terima jasa sebesar nilai jasa tersebut.

    Beban dibayar dimuka berkurang saat barang/jasa/manfaat diterima atau habis masanya. c) PENILAIAN DAN PENCATATAN Beban dibayar dimuka dicatat sebesar jumlah pembayaran yang dilakukan.7) ASET LANCAR LAINNYA a) PENGERTIAN Aset lanc a r lainnya adalah aset lancer yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos-pos aset lancer yang ada dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

    INVESTASI JANGKA PANJANG

    PENGERTIAN Investasi jangka panjang adalah penanaman dana dalam waktu lebih dari satu tahun yang ditujukan tidak semata-mata untuk menghasilkan pendapatan tetapi juga untuk menjaga solvabilitas atau kelancaran operasional perusahaan. Investasi jangka panjang dapat berupa penanaman dana pada surat berharga utang maupun ekuitas.

    Investasi jangka panjag dalam efek utang meliputi investasi efek utang yang ditujukan sebagai tersedia untuk dijual atau dimiliki hingga jatuh tempo maupun pemberian pinjaman jangka panjang. Investasi jangka panjang dalam efek ekuitas meliputi efek ekuitas yang tidak memiliki pengaruh, memiliki pengaruh signifikan, dan atau memiliki pengaruh untuk mengendalikan aspek operasional dan keunagan investee.

    KLAS IFIKASI Pinjaman Yang Disalurkan Penyertaan Modal Investasi dalam Saham Investasi Dalam Surat Utang. PENGAKUAN Investasi jangka panjang dalam efek utang; perolehan awal investasi jangka panjang efek utang diakui pada saat penyerahan kas atau aset non kas.

    • Investasi jangka panjang dalam efek ekuitas; perolehan awal diakui pada saat penyerahan kas atau aset non kas.
    • PENILAIAN DAN PENCATATAN 1) Perolehan awal investasi jangka panjang efek utang diakui sebesar jumlah kas yang diserahkan atau nilai wajar aset non-kas yang diserahkan; 2) Jika investasi efek utang ditujuakan untuk tersedia untuk dijual maka setelah perolehan awal investasi tersebut harus dinilai sebesar nilai wajarnya (terutama pada tanggal pelaporan) selisih antara jumlah tercatat dengan nilai wajarnya diakui sebagai bagian dari ekuitas.

    Pada saat pelepasan atau pelunasan keuntungan atau keruigian diakui baik yan g berasal dari: 3) Jika investasi efek utang ditujukan untuk dimiliki hingga jatuh tempo maka setelah perolehan awal (terutama pada tanggal pelaporan) investasi tersebut harus dinilai sebesar nilai tercatanya (nilai nomonail ditambah atau dikurangi dengan premi atau diskon yang belum diamortisasi).

    Pada saat pelepasan atau pelunasan, keuntungan atau kerugian diakui sebesar selisih antara harga jual (nilai pelunasan) dan nilai tercatatnya pada saat pelepasan (pelunasan); 4) Perolehan awal investasi jangka panjang efek ekuitas diaku pada saat penyerahan kas atau aset non kas sebesar jumlah kas` yang diserahkan atau nilai wajar aset non kas yang diserahkan; 5) Jika investasi jangka panjang efek ekuitas memiliki pengaruh pengendalian terhadap investee (anak perusahaan) maka PIP harus melakukan konsolidasi terhadap laporan keuangan investee; 6) Jika investasi jangka panjang efek ekuitas memiliki pengaruh signifikan terhadap investee (perusahaan asosiasi) maka perlakuan akuntansi untuk investasi efek ekuitas tersebut menggunakan metode ekuitas dengan ketentuan antara lain: a) Investasi efek ekuitas bertambah dan berkurang secara proporsional sesuai besarnya kepemilikan atas pengumuman laba atau rugi investee; b) Pembagian deviden dari investee mengurangi efek ekuitas.7) Jika investasi jangka panjang efek ekuitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap investee (perusahaan asosiasi) maka perlakuan akuntansi untuk investasi efek ekuitas tersebut menggunakan: a) Metode biaya jika efek ekuitas tidak memiliki harga pasar; b) Nilai wajar untuk efek ekuitas yang memiliki harga pasar dan dikelompokkan sebagai tersedia untuk dijual.8) Jika investasi jangka panjang efek ekuitas tersebut menggunakan metode biaya maka perlakuan akuntansinya antara lain: a) Investasi efek ekuitas dinilai dengan menggunakan baiaya perolehannya.

    Keuntungan dan kerugian diakui pada saat pelepasa n ; b) Pembagian deviden dari investee diakui sebagai pendapatan investasi pada saat kas diterima.9) Jika PIP menggunakan metode nilai wajar dan mengelompokkan investasi efek ekuitas sebagai tersedia untuk dijual maka perlakuan akuntansinya serupa dengan investasi serupa dengan investasi efek utang yang ditujukan untuk tersedia untuk dijual.

    AKTIVA TETAP

    PENGERTIAN Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang memenuhi semua kriteria berikut ini : Diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu. Digunakan dalam operasi PIP, Tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

    Harga perolehan cukup material. Aktiva tetap meliputi aktiva yang dapat disusutkan dan yang tidak dapat disusutkan. Masa manfaat adalah periode penggunaan yang diharapkan dari suatu aset tetap. Masa manfaat aset tetap harus selalu ditelaah secara periodek begitu juga penyusutannya. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat setelah dikurangi biaya pelepasan.

    Nilai tercatat adalah: 1) nilai buku; 2) nilai appraisal; 3) nilai aset tetap setelah dikurangi penurunan nilai. KLASIFIKASI Tanah; Gedung dan Bangunan Fisik Lainnya; Kendaraan; Inventaris dan Peralatan; Guarantee Fund; Agunan Yang Diambil Alih. PENGAKUAN Aktiva tetap diakui pada saat diterima/diperoleh/diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

    • Aset tetap dihentikan pengakuannya dari kelompok aset apabila: 1) dijual; 2) dihibahkan; 3) ditarik secara permanen dari penggunaanya.
    • Aset tetap dapat diperoleh dari transaksi sewa beli (lease) melalui sewa pembiayaan (finance lease).
    • PENILAIAN DAN PENCATATAN Aktiva tetap dicatat berdasarkan nilai perolehannya.

    Aktiva tetap yang diperoleh dalam bentuk siap pakai nilai perolehannya berdasarkan atas harga beli ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai aktiva tetap yang bersangkutan siap untuk digunakan, aktiva tetap tersebut dicatat pada waktu diterima oleh PIP,

    • Aktiva tetap yang dibangun sendiri nilai perolehannya didasarkan atas seluruh biaya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aktiva yang bersangkutan dan dibukukan pada waktu serah terima aktiva tersebut.
    • Aktiva tetap yang diperoleh melalui transaksi sewa beli ( capital/purchase leasing ) nilai perolehannya dicatat berdasarkan seluruh biaya yang dibebankan dalam kontrak sewa beli.

    Aktiva tetap yang diperoleh melalui hibah atau transaksi pertukaran non moneter lainnya pencatatan berdasarkan atas nilai wajar dari aktiva yang diperoleh atau aktiva yang diserahkan, mana yang lebih layak berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu serah terima hibah.

    • Pengeluaran-pengeluaran untuk perbaikan aktiva tetap yang menambah masa manfaat, kapasitas dan mutu pelayanan aktiva tetap yang bersangkutan untuk beberapa tahun pada prinsipnya harus dikapitalisasi dengan mendebet perkiraan aktiva tetap yang bersangkutan.
    • Jenis-jenis pengeluaran yang dapat dikapitalisasikan adalah pengeluaran yang sesuai dengan pedoman kapitalisasi biaya dan harus ditetapkan oleh pengawas/pegawai.

    Sedangkan pengeluaran untuk pemeliharaan rutin yang memberikan manfaat dalam tahun berjalan diakui langsung sebagai beban pemeliharaan atau beban operasional lainnya pada tahun berjalan. Aktiva tetap yang tidak dipergunakan lagi dalam operasional dikeluarkan secara administrati f dari perkiraan aktiva tetap dan dibukukan pada perkiraan Aktiva lain-lain serta dicatat berdasarkan nilai wajarnya.

    Penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap dimungkinkan hanya bila sudah diperoleh dasar yang otoratif. Dalam hal dilakukan penilaian kembali atas aktiva tetap, maka nilai aktiva tetap dinyatakan sebesar nilai setelah diadakan revaluasi. PENYUSUTAN Penyusutan aktiva tetap dilakukan berdasarkan manfaat aktiva tetap yang bersangkutan.

    Penyusutan dilakukan dengan menggunakan Metode sesuai Kebijakan Kepala PIP. Taksiran masa manfaat aktiva tetap adalah sesuai dengan Kebijakan Kepala PIP. Aktiva tetap yang telah habis masa manfaatnya tetapi masih digunakan dalam operasi nilai bukunya ditetapkan sebesar Rp 1,00 dan tidak disusutkan lagi.

    ASET TIDAK BERWUJUD

    PENGERTIAN Aset tidak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain atau tujuan administratif.

    Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tidak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut. PENILAIAN DAN PENCATATAN Aset tidak berwujud pada awalnya harus diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan untuk pengembanagn diakui sebagai beban pengembanagan yang ditangguhkan.

    Pengeluaran untuk pengembangan diakui sebgai aset tidak berwujud sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) kelayakan teknis penyelesaian aktiva tidak berwujud tersebut sehingga aktiva dapat digunakan atau dijual; 2) niat untuk menyelesaiakan aktiva tidak berwujud tersebut dan menggunakannya atau menjualnya; 3) kemampuan untuk menggunakan atau menjual aktiva tidak berwujud tersebut; 4) cara aktiva tidak berwujud menghasilkan kemungkinan manfaat ekonomis masa depan yaitu antara lain PIP harus menunjukkan kegunaan aktiva tidak berwujud tersebut; 5) tersediannya sumber daya teknis, keuangan, sumber daya lainnya untuk menyelesaikan pengembangan aktiva tidak berwujud dan mengunakannya; 6) kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait dengan aktiva tidak berwujud selama pengembangannya.

    AKTIVA LAIN-LAIN

    PENGERTIAN Aktiva lain-lain merupakan akun yang tidak dapat secara layak digolongk an ke dalam aktiva tertentu dalam neraca. Akun yang dapat digolongkan sebagai aktiva lainnya diantaranya adalah Tanah dan bangunan (rumah) yang tidak digunakan dalam operasional usaha, beban yang ditangguhkan dan lain-lain.

    PENGAKUAN Aktiva lain-lain diakui pada saat diterima/diperoleh/diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat diklasifikasikan menjadi aktiva lain-lain. PENILAIAN DAN PENYAJIAN Aktiva lain-lain disajikan dalam neraca berdasarkan nilai perolehannya atau berdasarkan nilai yang wajar pada urutan terakhir dari kelompok aktiva.B.

    KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN TUJUAN Tujuan kebijakan akuntansi kewajiban adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi kewajiban. Perlakuan akuntansi kewajiban mencakup pengertian, pengakuan, penilaian dan penyajian. PENGERTIAN Kewajiban adalah utang masa kini dari suatu entitas pelaporan (dalam hal ini PIP ) yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelasainnya akan menimbulkan arus keluar sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh PIP.

    Kewajiban akan menyebabkan PIP mengorbankan sumber ekonominya pada masa-masa mendatang KLASIFIKASI Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.a. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK PENGERTIAN Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang harus dibayar kembali (dilunasi) dalam satu periode akuntansi atau dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

    KLASIFIKASI Hutang kepada Pihak KetigaJangka Pendek Hutang kepada pihak ketiga adalah kewajiban PIP yang harus segera dibayar yang timbul karena adanya penyerahan barang atau jasa dari pihak ketiga, yang termasuk hutang kepada pihak ketiga adalah hutang bank, hutang usaha dan lain-lain.

    • Hutang ini diakui apabila: a.
    • PIP telah menerima atau memiliki atau mengendalikan barang atau jasa yang diterima; b.
    • Timbulnya kewajiban PIP untuk membayar atau menyerahkan sumber daya ekonomi lain yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun.
    • Hutang ini dinilai sebesar jumlah rupiah atau nilai tunai sumber daya ekonomi yang harus diserahkan kepada pihak lain untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

    Hutan ini berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau pelunasan oleh PIP. Hutang Bank Hutang bank adalah kewajiban pajak yang masih harus dibayar PIP atas pinjaman kepada bank. Hutang Pajak Hutang pajak adalah kewajiban pajak yang masih harus dibayar PIP termasuk pajak-pajak yang dipungut atau dipot ong dari pihak lain.

    Dirinci jenis hutang pajak). Beban Yang Masih Harus Dibayar Beban Yang Masih Harus Dibayar adalah biaya-biaya yang masih harus dibayar PIP yang timbul karena diterimanya jasa/prestasi yang merupakan beban tahun anggaran berjalan tetapi belum dibayar sampai dengan akhir tahun buku dan tidak melebihi masa satu tahun yang akan datang.

    Beban yang masih harus dibayar antara lain adalah: a. beban langganan seperti listrik, telepon, air, gas, majalah dan surat kabar; b. tagihan pihak ketiga yang telah menyelesaikan pekerjaanya sesuai SPK tetapi belum jatuh tempo. Beban Yang Masih Harus Dibayar diakui pada saat PIP menerima manfaat ekonomis dari pihak lain tetapi belum melunasi pembayaran atas manfaat ekonomis yang telah diterima tersebut.

    Beban Yang Masih Harus Dibayar berkurang saat ada pelunasan dari PIP. Bagian Kewajiban Jangka Panjang yang akan Jatuh Tempo Bagian Kewajiban Jangka Panjang yang akan Jatuh Tempo adalah bagian dari hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam periode berjalan atau akan dilunasi dalam waktu kurang dari satu tahun.

    Bagian Kewajiban Jangka Panjang yang akan Jatuh Tempo dinilai sebesar jumlah bagian kewajiban jangka panjang yang segera jatuh tempo dalam waktu satu tahun. K e wajiban jangka panjang yang segera jatuh tempo berkurang bila ada pelunasan atau penjadwalan kembali k ewajiban jangka panjang yang segera jatuh tempo.

    Hutang jangka Pendek Lainnya Hutang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban-kewajiban yang harus segera dibayar atau dilunasi PIP yang tidak dapat secara layak digolongkan kedalam kewajiban jangka pendek yang sebagaimana yang telah ditentukan diatas. PENGAKUAN perjanjian kontrak; Hutang kepada pihak ketiga jangka panjang yang segera jatuh tempo pada tahun berikutnya diakui dan dicatat menjadi hutang jangka pendek pada saat dilakukan penyesuaian buku per 31 Desember; Hutang pajak diakui dan dicatat saat transaksi terjadi berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku; Kewajiban dana Titipan diakui dan dicatat saat ditandatanganinya perjanjian akad kredit antara PIP dengan Debitur; Biaya Yang Masih Harus Dibayar diakui dan dicatat pada saat dilakukan penyesuaian buku per 31 Desember; Hutang Jangka Pendek Lainnya diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi sebesar nilai nominal atau yang tertera pada bukti-bukti terkait.

    PENILAIAN DAN PENYAJIAN Pada akhir periode akuntansi kewajiban jangka pendek dinilai sebesar nilai nominalnya dan kewajiban dalam mata uang asing harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal Neraca.

    • Ewajiban jangka pendek disajikan menurut jenisnya dan sesuai dengan urutan likuiditasnya (urutan jatuh temponya),b.
    • EWAJIBAN JANGKA PANJANG PENGERTIAN Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban-kewajiban PIP yang pemenuhan pembayarannya lebih dari satu tahun yang timbul karena adanya transaksi-transaksi untuk mendapatkan aktiva/barang atau jasa yang pembayarannya dilakukan pada periode-periode yang akan datang didasarkan pada perjanjian kontrak serah terima aktiva/barang atau jasa.

    KLASIFIKASI Hutang Kepada Pihak Ketiga Hutang kepada pihak ketiga adalah kewajiban PIP kepada pihak ketiga yang persyaratan pembayarannya lebih dari satu tahun. Hutang ini timbul karena adanya penyerahan barang/jasa/dana dari pihak ketiga, yang termasuk hutang kepada pihak ketiga adalah pinjaman pemerintah, hutang bank, dan lain-lain.

    Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang Pendapatan yang ditangguhkan merupakan imbalan yang diharapkan diterima/direalisasikan dimasa-masa mendatang akibat dari penyerahan barang/jasa kepada pihak lain. Kewajiban Jangka Panjang Lain-lain Hutang Jangka Panjang Lainnya merupakan kewajiban-kewajiban yang harus segera dibayar atau dilunasi PIP yang tidak dapat secara layak digolongkan kedalam kewajiban jangka panjang sebagaimana yang telah ditentukan diatas.

    PENILAIAN DAN PENYAJIAN Kewajiban Jangka Panjang diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi sebesar jumlah yang disetujui berdasarkan perjanjian kontrak. Kewajiban Jangka Panjang disajikan dalam neraca disisi sebelah kredit sebesar jumlah yang belum dibayar kepada pihak kreditur, khusus pendapatan yang ditanguhkan sebesar pendapatan yang belum direalisasikan.C.

    KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS PENGERTIAN Ekuitas merupakan bagian hak pemilik/penanam modal yaitu jumlah kekayaan bersih dari selisih antara aktiva dan kewajiban. Ekuitas PIP terdiri dari modal disetor, penyertaan pemerintah, modal donasi, cadangan dan laba ditahan, laba tahun berjalan, setoran ke kas negara.

    KLASIFIKASI Modal Disetor Modal disetor merupakan bagian yang telah efektif diterima PIP dari Pemerintah. Penambahan modal disetor lazimnya dicatat berdasarkan: a. jumlah uang yang diterima; b. nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pengurangan jumlah modal disetor lazimnya dicatat berdasarkan: a.

    1. Jumlah uang yang dibayarkan; b.
    2. Nilai wajar aset nonkas yang diserahkan.
    3. Modal Donasi Modal Donasi adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat.
    4. Laba Ditahan Laba Ditahan adalah laba bersih yang belum disistribusikan yang terdiri dari: a.

    laba atau rugi tahun lalu yang penggunaanya belum ditetapkan Menteri Keuangan; b. laba atau rugi tahun berjalan. Saldo laba tahun lalu didistribusikan seluruhnya sesuai keputusan Menteri Keuangan antara lain: a. setoran ke kas negara; b. cadangan umum; c.

    1. Cadangan tujuan.
    2. Cadangan akan direklasifikasikan kembali ke saldo laba pada saat tujuan pencadangan tersebut direalisasikan.
    3. Selisih Penilaian aset Tetap Selisih Penilaian aset tetap adalah selisih nilai revaluasi dengan nilai buku aset tetap.
    4. Selisih ini dibukukan dalam kelompok modal diantara modal disetor dengan saldo laba dengan nama akun Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap.

    PENGAKUAN Modal Disetor merupakan sejumlah dana yang diserahkan oleh pemerintah kepada P IP untuk dikelola ke dalam sejumlah bentuk investasi pemerintah yang diakui dan dicatat pada saat diterima dana sebesar nilai nominalnya. Modal penyertaan dalam bentuk tunai diakui dan dicatat sebesar nilai nominalnya, sedangkan modal penyertaan dalam bentuk selain tunai diakui dan dicatat sebesar nilai wajarnya pada saat diterima.

    • Cadangan diakui dan dicatat pada saat jurnal koreksi dengan tujuan melakukan perubahan klasifikasi dari cadangan tahun berjalan menjadi cadangan sebesar nilai yang tercantum dalam cadangan tahun berjalan.
    • PENILAIAN DAN PENYAJIAN Ekuitas disajikan dalam neraca di sisi kredit setelah kewajiban.D.
    • EBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BEBAN USAHA 1.

    PENDAPATAN USAHA PENGERTIAN Pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus masuk/penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan aset bersih yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

    Pendapatan investasi adalah seluruh hasil dari kegiatan usaha pokok (aktivitas normal) yang dilakukan PIP selama satu periode akuntansi. Kegiatan usaha pokok PIP adalah penyaluran kredit pinjaman/pembiayaan, investasi dalam bentuk obligasi dan investasi dalam bentuk saham. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.

    KLASIFIKASI Pendapatan Margin/Bagi Hasil/Bunga Pinjaman Pendapatan margin/bagi hasil/bunga adalah hasil imbalan jasa berupa pemberian kredit kepada BLU, mitra usaha dan Badan Usaha Lain. Pendapatan Usaha- Obligasi Pendapatan usaha-obligasi adalah hasil imbalan jasa dari pembelian obligasi berupa bunga, keuntungan dari penjualan dan konversi.

    • Pendapatan Usaha Penyertaan Pendapatan Usaha Penyertaan adalah bagian keuntungan yang menjadi hak PIP dari penyertaan modal pada badan usaha.
    • Pendapatan Usaha atas Saham Pendapatan Usaha atas Saham adalah bagian keuntungan yang menjadi hak PIP dari pembelian saham berupa deviden, capital gain.
    • Pendapatan Usaha lainnya Pendapatan usaha lainnya adalah selain dari pendapatan bunga yang merupakan hasil dari imbalan pemberian kredit atau penyertaan, yang termasuk dalam kategori ini adalah pendapatan administrasi PENGAKUAN DAN PENCATATAN Pendapatan bunga atas imbalan jasa yang diberikan PIP diakui dan dicatat selama periode akuntansi berjalan.

    Seluruh pendapatan bunga tersebut diakui dan dicatat pada saat debitur melakukan pembayaran cicilan yang didalamnya pokok pinjaman dan bunga. Pada akhir periode akuntansi pendapatan bunga yang belum diterima PIP namun telah menjadi hak PIP diakui melalui ayat jurnal penyesuaian agar pendapatan bunga tahun bersangkutan sesuai dengan hak yang harus diterima PIP,

    1. Dan pada awal tahun berikutnya akan dilakukan ayat jurnal balik.2.
    2. BEBAN USAHA PENGERTIAN Beban Usaha adalah seluruh beban baik secara langsung maupun tidak langsung dimanfaatkan dalam menunjang kegiatan/aktivitas usaha pokok PIP.
    3. Lasifikasi beban usaha meliputi beban personalia, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan dan penyusutan, beban perlengkapan dan Jasa Kantor, beban administrasi dan umum serta beban usaha lainnya.

    a) BEBAN PERSONALIA PENGERTIAN Beban personalia merupakan seluruh pengeluaran yang ditujukan untuk mengganti jasa Sumber Daya Manusia PIP yang telah memberikan kontribusi dan prestasinya bagi kelangsungan usaha PIP, KLASIFIKASI Honorarium Pengawas Honorarium Pegawai Gaji Pengawas Gaji Pegawai Tunjangan Prestasi Kerja Tunjangan Hari Raya Beban Lembur Tunjangan Transport dan Uang Makan Jasa produksi, Tantiem, dan Bonus b) BEBAN PERJALANAN DINAS PENGERTIAN Beban perjalanan dinas adalah seluruh pengeluaran yang ditujukan untuk perjalanan dan keperluan lainnya selama dalam perjalanan bagi pengawas maupun pegawai PIP dalam rangka melaksanakan tugas yang berkaitan dengan usaha PIP,

    KLASIFIKASI Perjalanan dinas dalam Kota Beban perjalanan dinas dalam kota adalah pengeluaran yang ditujukan untuk perjalanan dan keperluan lainnya selama dalam perjalanan di dalam wilayah Jakarta. Perjalanan dinas Luar Kota Beban perjalanan dinas Luar kota adalah pengeluaran yang ditujukan untuk perjalanan dan keperluan lainnya selama dalam perjalanan di luar wilayah Jakarta.

    Termasuk dalam keperluan lainnya adalah penginapan, makan/minum, perjalanan dinas dalam daerah tujuan dan lain-lain yang diperuntukan dalam menunjang pelaksanaan tugas. Perjalanan dinas Luar Negeri Beban perjalanan dinas Luar Negeri adalah pengeluaran yang ditujukan untuk perjalanan dan keperluan lainnya selama dalam perjalanan di luar wilayah Indonesia.

    1. Termasuk dalam keperluan lainnya adalah penginapan, makan/minum, perjalanan dinas dalam daerah tujuan dan lain-lain yang diperuntukan dalam menunjang pelaksanaan tugas.
    2. C) BEBAN PEMELIHARAAN DAN PENYUSUTAN PENGERTIAN Beban pemeliharaan adalah pengeluaran yang ditujukan agar aktiva tetap milik PIP dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menunjang usaha PIP,

    Sedangkan beban penyusutan merupakan alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang dapat diestimasi. Aktiva yang dapat disusutkan adalah aktiva yang (a) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi, (b) memiliki suatu manfaat yang terbatas, (c) ditahan oleh PIP untuk digunakan dalam pemberian jasa, untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi.

    1. Masa manfaat adalah periode suatu aktiva diharapkan digunakan oleh PIP atau jumlah jasa atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aktiva oleh PIP,
    2. Jumlah yang dapat disusutkan adalah biaya perolehan suatu aktiva, atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya dalam laporan keuangan dikurangi nilai sisanya.

    KLASIFIKASI Beban Pemeliharaan Bangunan/Kantor Beban Pemeliharaan Kendaraan Beban Pemeliharaan Inventaris dan Peralatan Beban Penyusutan Aktiva Tetap d) BEBAN PERLENGKAPAN DAN JASA KANTOR PENGERTIAN Beban perlengkapan dan Jasa Kantor merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk keperluan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam menunjang usaha PIP dalam satu periode akuntansi.

    KLASIFIKASI Beban Perlengkapan Kantor Beban pengiriman/Pos/Materai Beban Listrik,Air,Telepon/Faks dan Koran Beban Keperluan Harian/Rumah Tangga Kantor Beban Jasa Profesional Jasa Konsultan Beban Pengadaan e) BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM PENGERTIAN Beban administrasi dan Umum adalah pengeluaran yang dilakukan oleh PIP yang secara administrasi langsung maupun tidak langsung dapat menunjang kegiatan usaha PIP,

    KLASIFIKASI Beban Pajak Beban Asuransi Beban Penyisihan Piutang Beban Rapat/Entertainment Beban Sewa f) BEBAN USAHA LAINNYA PENGERTIAN Beban usaha lainnya merupakan pengeluaran yang dilakukan PIP dalam menunjang kegiatan usaha dan tidak dapat dikelompokan dalam beban yang telah disebutkan diatas.

    • Beban Penyelesaian Kredit Bermasalah Beban Usaha Lain-Lain PENGAKUAN SETIAP JENIS BEBAN USAHA Beban usaha diakui dan dicatat selama periode akuntansi berjalan.
    • Seluruh klasifikasi beban usaha diakui/dicatat pada saat realisasi.
    • Pada akhir periode akuntansi beban diakui jika diyakini bahwa beban tersebut ditujukan untuk periode akuntansi yang berjalan walaupun belum terjadi pengeluaran kas.

    Beban penyusutan aktiva tetap diakui dan dicatat pada periode tahun berjalan berdasarkan alokasi penyusutan aktiva tetap yang dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIP berdasarkan peraturan perpajakan. PENILAIAN DAN PENYAJIAN SETIAP JENIS BEBAN USAHA Setiap jenis beban usaha akan dicatat sebesar nilai kas yang telah/akan dikeluarkan Beban usaha disajikan dalam laporan rugi laba yang dirinci menurut kelompoknya setelah dikurangi pengembalian yang terjadi pada periode berjalan 3.

    PENDAPATAN NON USAHA PENGERTIAN Pendapatan non usaha adalah pendapatan yang timbul dari aktivitas diluar usaha pokok selama periode tertentu. Pendapatan non usaha meliputi Pendapatan bunga deposito dan Jasa Giro dan Pendapatan non usaha lainnya.a. PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO DAN JASA GIRO KLASIFIKASI Pendapatan Bunga Deposito Pendapatan Bunga Deposito adalah pendapatan yang berasal dari bunga simpanan deposito pada bank tertentu.

    Pendapatan Jasa Giro Pendapatan Jasa Giro adalah pendapatan yang berasal dari bunga simpanan rekening giro pada bank tertentu.b. PENDAPATAN NON USAHA LAINNYA PENGERTIAN Pendapatan non usaha lainnya adalah pendapatan yang diterima PIP dan tidak dapat dikelompokan dalam pendapatan non usaha yang telah disebutkan di atas.

    LASIFIKASI Pendapatan dari APBN Pendapatan dari APBN adalah pendapatan yang diperoleh dari APBN bersumber Rupiah Murni. v Pendapatan dari APBN BA 15 v Pendapatan dari APBN BA 69 Pendapatan Bunga Deposito & Jasa Giro Pendapatan Bunga Deposito & Jasa Giro adalah pendapatan dari hasil investasi jangka pendek yang dilakukan PIP.

    v Pendapatan Bunga Deposito v Pendapatan Jasa Giro Pendapatan Non Usaha Lainnya Pendapatan non usaha lainnya adalah pendapatan yang berasal dari pendapatan non usaha dan tidak dapat dikelompokan kedalam pendapatan non usaha yang telah disebutkan diatas.

    • V Keuntungan/Kerugian pelepasan Agunan yang Diambil Alih Laba penjualan agunan yang diambil alih adalah selisih lebih antara hasil penjualan dengan harga perolehan agunan yang diambil alih.
    • Pengertian agunan yang diambil alih adalah aktiva yang dijaminkan oleh debitur kepada PIP jika terjadi kredit macet PIP berhak atas aktiva tersebut.

    – Keuntungan/Kerugian atas Penjualan Marketable Seguritas – Pendapatan Hibah – Pendapatan Non Usaha Lain-Lain PENGAKUAN DAN PENCATATAN SETIAP JENIS PENDAPATAN NON USAHA Setiap jenis/kelompok Pendapatan Non Usaha diakui sebagai pendapatan pada saat diterima atau pada saat terjadi realisasi dalam bentuk uang maupun dalam bentuk aktiva lainnya.

    1. Pendapatan Non Usaha dicatat sebesar nilai perolehan yang pertama kali diterima berkaitan dengan pendapatan tersebut.
    2. PENILAIAN DAN PENYAJIAN Pendapatan Non Usaha disajikan dalam Laporan Perhitungan Hasil Usaha menurut klasifikasinya.4.
    3. BEBAN NON USAHA PENGERTIAN Beban non Usaha adalah seluruh pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung yang timbul dari luar kegiatan / aktivitas usaha pokok PIP,

    Beban non usaha meliputi beban Administrasi Bank dan Giro, Kerugian Investasi, dan Beban Non Usaha Lainnya. BEBAN ADMINISTRASI BANK DAN GIRO PENGERTIAN Beban Administrasi Bank dan Giro adalah beban yang dikenakan kepada PIP oleh bank tertentu atas jasa yang telah diberikan.

    v Beban Administrasi Bank dan Giro v Beban Pajak Bunga v Beban Transfer SELISIH PENURUNAN EFEK/VALAS v Selisih Penurunan Efek v Selisih Penurunan Valas v Penurunan Nilai yang Diakui atas Marketable Sekuritas BEBAN NON USAHA LAINNYA PENGERTIAN Beban non usaha lainnya adalah pengeluaran PIP yang tidak dapat dikelompokan dalam beban non usaha yang telah disebutkan diatas.

    KLASIFIKASI v Rugi Penjualan Agunan yang Diambil Alih Rugi penjualan agunan yang diambil alih adalah selisih lebih rendah antara hasil penjualan dengan harga perolehan agunan yang diambil alih. Pengertian agunan yang diambil alih adalah aktiva yang dijaminkan oleh debitur kepada PIP jika terjadi kredit macet PIP berhak atas aktiva tersebut.

    v Beban Bunga Pinjaman v Beban Non Usaha Lainnya Beban non usaha lainnya adalah pengeluaran yang tidak dapat dikelompokan kedalam pendapatan non usaha yang telah disebutkan diatas. PENGAKUAN DAN PENCATATAN Rugi Investasi diakui dan dicatat pada saat periode terjadinya transaksi sebesar kerugian yang diderita.

    Biaya administrasi bank dan jasa giro diakui sebagai biaya pada saat bank mendebet rekening PIP sebesar jumlah biaya yang diperhitungkan oleh pihak bank. Beban lain-lain diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi. PENILAIAN DAN PENYAJIAN Beban Non Usaha disajikan dalam Laporan Perhitungan Hasil Usaha menurut klasifikasinya.E.

    • Bersifat tidak normal, yaitu suatu peristiwa atau transaksi yang memiliki tingkat abnormalitas yang tinggi dan secara nyata tidak ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan rutin PIP,
    • Tidak sering terjadi, yaitu suatu peristiwa atau transaksi yang dianggap jarang terjadi dan diharapkan tidak akan terulang dimasa mendatang.

    KLASIFIKASI

    Pendapatan Luar Biasa

    Laba yang berasal dari transaksi yang tidak biasa dan sangat jarang terjadi. v Pendapatan Luar Biasa v Keuntungan Pelepasan Ativa Tetap Laba penjualan aktiva tetap adalah selisih lebih antara hasil penjualan/pertukaran dengan nilai buku aktiva tetap tersebut.

    Beban Luar Biasa

    Rugi yang berasal transaksi yang tidak biasa dan sangat jarang terjadi. Contoh kerugian akibat terjadi kebakaran dan lain-lain. v Beban Luar Biasa v Rugi Pelepasan Aktiva Tetap Rugi penjualan aktiva tetap adalah selisih lebih rendah antara hasil penjualan/pertukaran dengan nilai buku aktiva tetap tersebut PENGAKUAN DAN PENCATATAN Pos-pos luar biasa diakui dan dicatat pada saat peristiwa tersebut terjadi sebesar laba yang diperoleh atau rugi yang diderita.

    • Pos-pos luar biasa disajikan pada urutan terakhir dalam Perhitungan Hasil Usaha sebelum pajak penghasilan.
    • Pos-pos luar biasa disajikan secara terpisah/tersendiri didalam Perhitungan Hasil Usaha.

    BAB V LAPORAN KEUANGAN A. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan dibuat secara berkala sesuai kebutuhan manajemen PIP dan peraturan untuk tujuan sebagai berikut :

    1. Sebagai alat evaluasi kinerja terutama keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat, manajemen, pemerintah dan lain-lain.
    2. Sebagai informasi mengenai keadaan suatu jenis perkiraan pada suatu periode tertentu bagi pegawai dan manajemen.
    3. Sebagai bahan pertimbangan/analisis bagi pegawai/manajemen guna mengambil suatu kebijakan/keputusan yang lebih baik dan menguntungkan.
    4. Sebagai alat pertanggungjawaban keuangan dari pegawai dan manajemen.

    B. JENIS LAPORAN KEUANGAN 1. LAPORAN KEUANGAN INTERNAL a) Laporan Harian Laporan Harian adalah laporan keadaan satu perkiraan yang dibuat setiap hari sesuai perintah atasan/pimpinan/pengawas. Perkiraan yang dilaporkan setiap harinya adalah perkiraan yang mutasi atau frekuensi transaksinya sering, yaitu : 1) Kas; 2) Piutang; 3) Investasi; 4) Bank.

    1. B) Laporan Bulanan Laporan Bulanan dibuat berdasarkan data Buku Besar setiap perkiraan Neraca (Aset, Kewajiban dan Modal) dan perkiraan Surplus(Pendapatan dan Beban) setiap akhir bulan.
    2. Laporan Bulanan dibuat dalam bentuk Neraca Saldo dan diantaranya dilengkapi dengan : 1) Laporan Mutasi Kas; 2) Register Penutupan Kas; 3) Rekening Koran setiap Rekening Bank; 4) Rekonsiliasi setiap Rekening bank; 5) Rekapitulasi Penerimaan Angsuran Pinjaman Dana Bergulir per Jenis Entitas per Jenis Kredit; 6) Perincian Piutang per Jenis Entitas per Jenis kredit yaitu suatu daftar perincian piutang kredit yang diurut berdasar Jenis kredit dan jenis entitas yang tersisa sampai akhir tahun buku berisikan Jenis Entitas, Jenis Kredit, dan Jumlahnya; 7) Perincian Penyertaan per Jenis Entitas yaitu suatu daftar perincian penyertaan yang diurut berdasar Jenis Entitas yang tersisa sampai akhir tahun buku berisikan Jenis Entitas dan Jumlahnya; 8) Perincian Penjaminan per Jenis Entitas yaitu suatu daftar perincian penjaminan yang diurut berdasar Jenis Entitas yang tersisa sampai akhir tahun buku berisikan Jenis Entitas dan Jumlahnya; 9) Perincian investasi jangka pendek; 10) Perincian investasi langsung; 11) Perincian petty cash yaitu suatu daftar perincian uang muka yang belum dipertanggungjawabkan sampai akhir tahun buku berisikan Nama, Tanggal Pengambilan, Uraian/Kegunaannya dan Jumlahnya.

    c) Laporan Triwulanan, Semesteran dan Akhir Tahun Buku Laporan Triwulanan, Semesteran dan Akhir Tahun Buku per 31 Desember sesuai dengan Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Keuangan (SAK) paragraf 25 meliputi Neraca, Laporan Aktivitas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas.

    Husus laporan triwulanan ditambah dengan Catatan atas Laporan Keuangan.2. LAPORAN KEUANGAN UTAMA a. Neraca Neraca menyajikan informasi mengenai Aset, kewajiban dan ekuitas PIP pada waktu tertentu. Tujuan neraca adalah menye diakan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas serta mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut.

    Neraca dapat membantu pengguna laporan keuangan menilai: 1) kemampuan PIP untuk memberikan jasa layanan secara berkelanjutan; 2) likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dan kebutuhan pendanaan.b. Laporan Aktivitas Laporan ini menyajikan perhitungan jumlah surplus atau defisit selama periode tertentu.

    Surplus atau defisit tersebut selanjutnya tercermin pada ekuitas dalam neraca. Tujuan utama laporan aktivitas adalah: 1) pengaruh transaksi yang mengubah jumlah dan sifat ekuitas; 2) hubungan antar transaksi atau peristiwa lainnya; 3) bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan jasa layanan PIP.

    Laporan ini bersama neraca dapat membantu pengguna untuk: 1) mengevaluasi kinerja; 2) menilai upaya, kemampuan dan kesinambungan entitas dalam memberikan jasa layanan; 3) melaksanakan penilaian kinerja dan tanggung jawab manajemen.c. Laporan Arus Kas Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan.

    1. Tujuan Laporan ini adalah: 1) melihat kemampuan entitas menghasilkan kas; 2) melihat kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas.d.
    2. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan ini mencakup struktur entitas secara keseluruhan dan menyajikan informasi penambahan atau pengurangan ekuitas atas kinerja yang tercermin dalam laporan aktivitas.

    Tujuan laporan ini adalah menyediakan informasi bagi pengguna laporan meliputi: 1) pengaruh hasil perhitungan surplus terhadap posisi ekuitas; 2) mengetahui posisi ekuitas sehingga dapat menilai sumber daya bersih yang dimiliki entitas.e. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan adalah penjelasan naratif atau daftar terinci atau analisis atas nilai (angka) suatu pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas.

    Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan ( disclosur e) yang memuat : 1) Perlakuan akuntansi antara lain mengenai : a) Kebijakan akuntansi tentang Aset lancar, Aset tetap, penilaian piutang, penyertaan, saham, obligasi dan sebagainya; b) Pengakuan pendapatan dan beban/belanja sehubungan dengan transaksi investasi; c) Dasar penetapan tingkat bunga dan nilai tambah; d) Rasio-rasio keuangan; e) Data statistik keuangan.2) Pengungkapan informasi lain antara lain : a) Kegiatan atau pelayanan utama PIP yang tercantum dalam SK pendirian.

    b) Ikatan atau ke wajiban bersyarat yang timbul c) Pengklasifikasian piutang dan kewajiban yang timbul dari transaksi; d) Analisa Risiko dan penggunaan cadangan e) Keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.3) Penjelasan atas perkiraan-perkiraan Neraca dan Hasil Usaha yang memuat penjelasan-penjelasan yang dianggap perlu mengenai komponen-komponen laporan keuangan dan hal-hal lainnya antara lain : a) Aset; b) Kewajiban; c) Ekuitas; d) Pendapatan dan beban termasuk Surplus/Defisit; dan e) Arus kas Untuk dapat menggambarkan secara lebih jelas perkembangan serta tingkat efisiensi PIP dari waktu ke waktu maka PIP menyusun Laporan Keuangan secara komparatif minimal untuk dua tahun terakhir yaitu Laporan Keuangan tahun berjalan diperbandingkan dengan Laporan Keuangan tahun sebelumnya.C.

    ASET ASET LANCAR Kas Dan Setara Kas Investasi Jangka Pendek Sekuritas Yang Mudah Diperjualbelikan Piutang Yang Akan Jatuh Tempo Piutang Lain-lain Penyisihan Piutang Tak Tertagih Perlengkapan Kantor Beban Dibayar Dimuka Jumlah AsetLancar INVESTASI JANGKA PANJANG Pinjaman Yang Disalurkan Penyertaan Modal Investasi Dalam Saham Investasi Dalam Surat Utang Penyisihan Bagi Penurunan Nilai Sekuritas Ekuitas Tak Lancar Jumlah Investasi Jangka Panjang ASET TETAP Tanah Mesin dan Peralatan Bangunan dan Gedung Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah Aset Tetap ASET TIDAK BERWUJUD Perangkat Lunak Aset Tidak Berwujud Lainnya Jumlah Aset Tidak Berwujud ASET LAIN-LAIN Guarantee Fund Agunan Yang Diambil Alih Aset Lainnya Jumlah Aset Lain-Lain JUMLAH ASET 20X1 Rp xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx Rp xxx Rp xxx xxx xxx xxx xxx Rp xxx Rp xxx xxx xxx xxx xxx xxx ( xxx) Rp xxxx xxx ` xxx Rp. xxxx xxx xxx xxx Rp xxxx 20X0 Rp xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx Rp xxx Rp xxx xxx xxx xxx xxx Rp xxx Rp xxx xxx xxx xxx xxx xxx ( xxx) Rp xxxx xxx xxx Rp. xxxx xxx xxx xxx Rp xxxx
    KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Pihak Ketiga Utang Pajak Bagian Kewajiban Jangka Panjang Yang Akan Jatuh Tempo Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Pihak Ketiga-Jangka Panjang Pendapatan Yang Diterima Dimuka Pinjaman Pemerintah Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang EKUITAS Ekuitas Awal Modal Penyertaan Pemerintah Modal Donasi Surplus Ditahan Surplus Tahun Berjalan Jumlah Ekuitas JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS Rp xxx xxx xxx xxx Rp xxxx Rp xxx xxx xxx xxx Rp xxx Rp xxx xxx xxx xxx Rp xxxx Rp xxxx Rp xxx xxx xxx xxx Rp xxxx Rp xxx xxx xxx xxx Rp xxx Rp xxx xxx xxx xxx Rp xxxx Rp xxxx

    PUSAT INVESTASI PEMERINTAH LAPORAN AKTIVITAS (Ilustrasi) Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0

    PENDAPATAN OPERASIONAL DARI JASA LAYANAN : PendapatanBagi Hasil Pinjaman Pendapatan Usaha-Obligasi Pendapatan Usaha Penyertaan Pendapatan Usaha Investasi-Saham Pendapatan Usaha Lainnya Jumlah Pendapatan Usaha BEBAN USAHA: Beban Personalia Beban Perjalanan Dinas Beban Pemeliharaan dan Penyusutan Beban Perlengkapan dan Jasa kantor Beban Administrasi dan Umum Beban Usaha Lainnya Jumlah Beban Usaha Pendapatan Operasional PENDAPATAN NON USAHA: Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro Pendapatan Non Usaha Lainnya Jumlah Pendapatan Non Usaha BEBAN NON USAHA : Beban Administrasi Bank dan Jasa Giro Selisih Penurunan Efek/Valas Beban Non Usaha Jumlah beban Non Usaha Keuntungan/Kerugian Pelepasan Aset Tetap Surplus Sebelum Pos-Pos Luar Biasa Pendapatan (beban) Luar Biasa Surplus Bersih 20X1 Rp XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Rp XXXX Rp XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Rp XXXX Rp XXXX Rp XXXX XXXX Rp XXXX Rp XXXX XXXX XXXX Rp XXXX Rp. XXXX Rp XXXX Rp XXXX Rp XXXX 20X0 Rp XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Rp XXXX Rp XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Rp XXXX Rp XXXX Rp XXXX XXXX Rp XXXX Rp XXXX XXXX XXXX Rp XXXX Rp XXXX Rp XXXX Rp XXXX Rp XXXX

    PUSAT INVESTASI PEMERINTAH LAPORAN ARUS KAS (Ilustrasi) Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0

    LAPORAN ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI : Penerimaan Kas dari Angsuran Kredit Penerimaan Kas dari Penyertaan Penerimaan Kas dari Deviden Penerimaan Kas dari Pendapatan Administrasi Penerimaan Kas dari Pendapatan Bunga dan Jasa Giro Pengeluaran Kas ke Debitur Pengeluaran Kas untuk penyertaan Penerimaan/pengeluaran Kas Lainnya Arus Kas dari Kegiatan Operasi ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI : Penerimaan Kas dari Penjualan Investasi Penerimaan Kas dari Aset Tetap Pengeluaran Kas dari Pembelian Investasi Pengeluaran Kas dari Pembelian Aset Tetap Arus Kas dari Kegiatan Invesasi ARUS KAS DARI KEGIATAN PEMBIAYAAN : Penerimaan Kas APBN Penerimaan Kas Sumber Lainnya Penerimaan Kas dari Modal donasi Penerimaan Kas dari Pinjaman Jangka Panjang Pengeluaran Kas untuk pembayaran Pinjaman Arus Kas dari Kegiatan Pembiayaan KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS KAS BERSIH KAS/SETARA KAS, PER 1 JANUARI KAS/SETARA KAS, PER 31 DESEMBER 20X1 Rp XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX ( XXXX) ( XXXX) XXXX Rp XXXX Rp XXXX XXXX ( XXXX) ( XXXX) Rp XXXX Rp XXXX XXXX XXXX XXXX ( XXXX) Rp XXXX XXXX Rp XXXX Rp XXXX 20X0 Rp XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX ( XXXX) ( XXXX) XXXX Rp XXXX Rp XXXX XXXX ( XXXX) ( XXXX) Rp XXXX Rp XXXX XXXX XXXX XXXX ( XXXX) Rp XXXX XXXX Rp XXXX Rp XXXX

    PUSAT INVESTASI PEMERINTAH LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Ilustrasi) S.D DESEMBER XXXX

    EKUITAS AWAL 1 JANUARI XXXX XXXXX
    SURPLUS /DEFISIT TAHUN 2xxx XXXXX
    EKUITAS AKHIR 31 DESEMBER XXXX XXXXX

    BAB VI BAGAN AKUN STANDAR A. SISTEMATIKA BAGAN AKUN Pemberian kode akun/rekening umumnya didasarkan pada kerangka pemberian kode tertentu sehingga memudahkan pemakai dalam membaca laporan keuangan. Pemberian kode akun tidak dimaksudkan pemakai menghafalkan kode-kode akun yang disusun, namun untuk memudahkan pemakai (bagian akuntansi dan bagian-bagian yang relevan) mengikuti kerangka logika pemberian kode akun, sehingga dapat menggunakan akun yang disusun untuk pemberian identifikasi transaksi yang terjadi dalam kegiatan usaha.

    I II III IV V VI VII

    Penjelasan digit kode akun:

    Digit I: disediakan untuk klasifikasi utama akun Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Aktivitas, terdiri dari:
    10.000.00 Aset
    20.000.00 Kewajiban
    30.000.00 Ekuitas
    40.000.00 Pendapatan
    50.000.00 Beban Usaha
    60.000.00 Pendapatan dan Beban Non Usaha
    70.000.00 Pos Luar Biasa
    Digit II: merupakan subklasifikasi utama dari digit pertama, contoh:
    10.000.00 Aset
    11,000.00 Aset Lancar
    12,000.00 Investasi Jangka panjang
    13.000.00 Aset Tetap
    Digit III: Merupakan klasifikasi perkiraan-perkiraan yang akan tertera dalam laporan keuangan utama, contoh:
    11.000.00 Aset Lancar
    11,100.00 Kas dan Setara Kas
    11,200.00 Investasi Jangka Pendek
    11,300.00 Piutang Usaha
    Digit IV&V: Merupakan subklasifikasi dari digit ketiga, contoh:
    11.100.00 Kas dan Setara Kas
    11,110.00 Kas di Bendahara
    11.120,00 Kas di Bank
    Digit VI&VII: Merupakan rincian subklasifikasi dari digit 4 & 5, contoh:
    11.120.00 Kas di Bank
    11.120,10 Kas di Rekening Induk Dana Investasi
    11.120,20 Kas di Rekening untuk Guarantee Fund

    B. DAFTAR KODE AKUN Daftar kode akun untuk berbagai transaksi diatur sebagaimana telah ditetapkan dalam chart of account, Akun Aset, Kewajiban, Modal, Pendapatan dan Beban Pusat Investasi Pemerintah adalah sebagai berikut:

    Kode Akun Nama Akun Ket.
    10.000.00 ASET H
    11.000.00 ASET LANCAR H
    11.100.00 Kas dan Setara Kas H
    11.110.00 Kas di Bendahara H
    11.111.00 Kas di Bendahara Pengeluaran H
    11.111.01 Kas di Bank D
    11.111.02 Kas di Brankas D
    11.112.00 Kas di Bendahara Penerimaan H
    11.112.01 Kas di Bank D
    11.112.02 Kas di Brankas D
    11.113.00 Kas Kecil D
    11.120.00 Kas di Bank H
    11.120.01 Bank BNI D
    11.120.02 Bank BRI D
    11.120.03 Bank Mandiri D
    11.120.04 Bank Bukopin D
    11.120.05 Bank DKI D
    11.120.06 Bank Jabar D
    11.120.07 Bank. D
    11.120.08 Bank. D
    11.120.09 Bank. D
    11.120.10 Kas di Rekening Induk Dana Investasi D
    11.120.20 Kas di Rekening untuk Guarantee Fund D
    11.130.00 Deposito H
    11.130.01 Deposito Bank BNI D
    11.130.02 Deposito Bank BRI D
    11.130.02 Deposito Bank Mandiri D
    11.130.02 Deposito Bank Bukopin D
    11.200.00 Investasi Jangka Pendek H
    11.210.00 Deposito H
    11.210.01 Deposito Bank BNI D
    11.210.02 Deposito Bank BRI D
    11.210.03 Deposito Bank Mandiri D
    11.210.04 Deposito Bank Bukopin D
    11.210.09 Deposito. D
    11.220.00 Sekuritas Yang Mudah Diperjualbelikan H
    11.220.10 Sekuritas Yang Mudah Diperjualbelikan D
    11.220.90 Penyisihan Untuk Penurunan Nilai Marketable Sekuritas D
    11.300.00 Piutang yang akan jatuh tempo H
    11.310.00 Piutang Usaha-Penyertaan D
    11.320.00 Piutang Usaha-Dividen D
    11.330.00 Piutang Bunga- Obligasi D
    11.340.00 Piutang usaha- Bunga Pinjaman D
    11.350.00 Piutang Usaha-Bunga Deposito atas rekening Guarantee Fund D
    11.360.00 Piutang Usaha- Bagi Hasil D
    11.390.00 Piutang Usaha-Bunga Obligasi D
    11.400.00 Piutang Lain-Lain H
    11.410.00 Piutang Lain-lain D
    11.440.00 Piutang Bunga D
    11.450.00 Piutang Pendapatan Administrasi D
    11.460.00 Pendapatan yang Masih Harus Diterima D
    11.500.00 Penyisihan Piutang Tak Tertagih H
    11.510.00 Penyisihan Piutang Usaha D
    11.520.00 Penyisihan Piutang Lain-Lain D
    11.600.00 Perlengkapan Kantor H
    11.610.00 Perlengkapan Kantor D
    11.700.00 Beban Dibayar Dimuka H
    11.710.00 Beban Dibayar Dimuka D
    12.000.00 INVESTASI JANGKA PANJANG H
    12.100.00 Pinjaman yang Disalurkan D
    12.200.00 Penyertaan Modal D
    12.300.00 Investasi dalam Saham D
    12.400.00 Investasi dalam Surat Utang D
    12.900.00 Penyisihan bagi penurunan nilai sekuritas ekuitas tak lancar D
    13.000.00 ASET TETAP H
    13.100.00 Tanah H
    13.110.00 Tanah D
    13.200.00 Mesin dan Peralatan H
    13.210.00 Mesin dan Peralatan D
    13.300.00 Bangunan dan Gedung H
    13.310.00 Bangunan dan Gedung D
    13.400.00 Jaringan H
    13.410.00 Jaringan D
    13.500.00 Aset Tetap Lainnya H
    13.510.00 Aset Tetap Lainnya D
    13.600.00 Konstruksi Dalam Pengerjaan H
    13.610.00 Konstruksi Dalam Pengerjaan D
    13.900.00 Akumulasi Penyusutan AsetTetap H
    13.910.00 Akumulasi Penyusutan AsetTetap D
    14.000.00 ASET TIDAK BERWUJUD H
    14.100.00 Aset Tidak Berwujud D
    14.110.00 Perangkat Lunak/Aplikasi D
    14.190.00 Aset Tidak Berwujud Lainnya D
    15.000.00 ASET LAIN-LAIN H
    15.100.00 Guarantee Fund D
    15.200.00 Agunan yang Diambil Alih D
    15.900.00 AsetLain-Lain D
    20.000.00 KEWAJIBAN H
    21.000.00 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK H
    21.100.00 Utang Pihak Ketiga-Jangka Pendek H
    21.110.00 Utang Bank D
    21.200.00 Utang Pajak H
    21.210.00 Utang PPh Pasal 21/26 D
    21.220.00 Utang PPh Pasal 23/26 D
    21.230.00 Utang PPh Pasal 25 D
    21.290.00 Utang Pajak Lainnya D
    21.300.00 Bagian Kewajiban Jangka Panjang yang akan jatuh tempo D
    21.310.00 Bagian Kewajiban Jangka Panjang yang akan jatuh tempo D
    21.900.00 Utang Jangka Pendek Lainnya H
    21.910.00 Beban yang Masih Harus Dibayar D
    21.990.00 Utang Jangka Pendek Lainnya D
    22.000.00 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG H
    22.100.00 Utang Pihak Ketiga-Jangka Panjang H
    22.110.00 Utang Pihak Ketiga D
    22.200.00 Pendapatan yang Ditangguhkan H
    22.210.00 Pendapatan yang Ditangguhkan D
    22.300.00 Pinjaman Pemerintah H
    22.310.00 Pinjaman Pemerintah H
    22.900.00 Utang Jangka Panjang Lainnya H
    22.910.00 Utang Jangka Panjang Lainnya D
    30.000.00 EKUITAS H
    31.000.00 Modal Awal H
    31.110.00 Modal Awal D
    31.300.00 Modal Penyertaan Pemerintah H
    31.310.00 Modal Penyertaan Pemerintah D
    31.400.00 Modal Donasi H
    31.410.00 Modal Donasi D
    31.600.00 Surplus Tahun-Tahun Lalu H
    31.610.00 Surplus Tahun-Tahun Lalu D
    31.700.00 Surplus Tahun Berjalan H
    31.710.00 Surplus Tahun Berjalan D
    31.800.00 Setoran ke Kas Negara H
    31.810.00 Setoran ke Kas Negara D
    40.000.00 PENDAPATAN H
    40.000.00 PENDAPATAN OPERASIONAL DARI JASA LAYANAN H
    40.100.00 Pendapatan Margin/Bagi Hasil Pinjaman H
    40.110.00 Pendapatan Pinjaman/Bagi Hasil Dana Bergulir Ke BLU Lain D
    40.120.00 Pendapatan Pinjaman/Bagi Hasil Dana Bergulir Ke Badan Usaha Lain D
    40.200.00 Pendapatan Usaha- Obligasi H
    40.210.00 Pendapatan Bunga-Obligasi D
    40.220.00 Keuntungan Dari Penjualan Obligasi-Capital Gain D
    40.230.00 Keuntungan Dari Konversi Obligasi D
    40.240.00 Kerugian Dari Penjualan Obligasi D
    40.250.00 Kerugian Dari Konversi Obligasi D
    40.300.00 Pendapatan Usaha Penyertaan H
    40.310.00 Pendapatan Usaha Penyertaan D
    40.320.00 Kerugian Usaha Penyertaan D
    40.400.00 Pendapatan usaha Investasi atas saham H
    40.410.00 Pendapatan Deviden D
    40.420.00 Pendapatan Dari Investasi Dalam Saham D
    40.430.00 Keuntungan Dari Penjualan Saham D
    40.440.00 Kerugian Nyata Akibat Penurunan Permanen Dalam Nilai Pasar Sekuritas Tak Lancar D
    40.450.00 Kerugian Dari Penjualan Saham D
    40.900.00 Pendapatan Usaha Lainnya H
    40.910.00 Pendapatan Administrasi D
    41.000.00 HIBAH H
    41.100.00 Hibah Terikat D
    41.200.00 Hibah Tidak Terikat D
    42.000.00 PENDAPATAN APBN H
    42.100.00 Pendapatan BA 15 D
    42.200.00 Pendapatan BA 69 D
    42.900.00 Pendapatan BA lainnya D
    43.000.00 PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA H
    43.100.00 Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain D
    43.200.00 Hasil Usaha Lainnya D
    50.000.00 BEBAN USAHA H
    50.100.00 Beban Personalia H
    50.110.00 Honorarium Pengawas D
    50.120.00 Honorarium Pegawai D
    50.130.00 Gaji Pengawas D
    50.140.00 Gaji Pegawai D
    50.150.00 Tunjangan Prestasi Kerja D
    50.160.00 Tunjangan Hari Raya D
    50.170.00 Upah Lembur D
    50.180.00 Tunjangan Transport dan Uang Makan D
    50.190.00 Jaspro, Tantiem D
    50.200.00 Beban Perjalanan Dinas H
    50.210.00 Perjalanan Dinas dalam Kota D
    50.220.00 Perjalanan Dinas Luar Kota D
    50.230.00 Perjalanan Dinas Luar Negeri D
    50.300.00 Beban Pemeliharaan dan Penyusutan H
    50.310.00 Beban Pemeliharaan Bangunan/Kantor D
    50.320.00 Beban Pemeliharaan Kendaraan D
    50.330.00 Beban Pemeliharaan Inventaris dan Peralatan D
    50.340.00 Beban Penyusutan AsetTetap D
    50.400.00 Beban Perlengkapan dan Jasa Kantor H
    50.410.00 Beban Perlengkapan Kantor D
    50.420.00 Beban pengiriman/pos/materai D
    50.430.00 Beban Listrik, Air, Telepon dan Koran D
    50.440.00 Beban Keperluan Harian Kantor D
    50.450.00 Beban Jasa Profesional D
    50.460.00 Beban Jasa Konsultan D
    50.470.00 Beban Pengadaan D
    50.500.00 Beban Administrasi dan Umum H
    50.510.00 Beban Pajak D
    50.520.00 Beban Asuransi D
    50.530.00 Beban Penyisihan Piutang D
    50.540.00 Beban Rapat/Entertainment D
    50.550.00 Beban Sewa D
    50.900.00 Beban Usaha Lainnya H
    50.910.00 Beban Penyelesaian Kredit bermasalah D
    50.990.00 Beban Usaha Lain-Lain D
    60.000.00 PENDAPATAN DAN BEBAN NON USAHA H
    61.000.00 PENDAPATAN NON OPERASIONAL H
    61.100.00 Pendapatan Bunga Deposito & Jasa Giro H
    61.110.00 Bunga Deposito D
    61.120.00 Jasa Giro D
    61.900.00 Pendapatan Non Usaha Lainnya H
    61.910.00 Keuntungan/kerugian Pelepasanan Agunan yang diambil alih D
    61.920.00 Keuntungan/kerugian atas Penjualan marketable sekuritas D
    61.930.00 Pendapatan Hibah D
    61.990.00 Pendapatan lainnya D
    62.000.00 BEBAN NON USAHA H
    62.100.00 Beban Administrasi Bank dan Giro H
    62.110.00 Beban Administrasi Bank dan Giro D
    62.120.00 Beban Pajak Bunga D
    62.130.00 Beban Transfer D
    62.200.00 Selisih penurunan efek/valas H
    62.210.00 Selisih Penurunan Efek/Kerugian bersih yang belum direalisasi atas sekuritas tak lancar D
    62.220.00 Selisih Penurunan Valas D
    62.230.00 penurunan nilai yg diakui atas marketable Sekuritas D
    62.900.00 Beban Non Usaha Lainnya H
    62.910.00 Rugi Pelepasan Agunan yang Diambil alih D
    62.920.00 Beban Bunga-Pinjaman D
    62.990.00 Beban Non Usaha lainnya D
    70.000.00 POS LUAR BIASA H
    70.100.00 Pendapatan Luar Biasa H
    70.110.00 Pendapatan Luar Biasa D
    70.120.00 Keuntungan Pelepasan AsetTetap D
    70.200.00 Beban Luar Biasa H
    70.210.00 Beban Luar Biasa D
    70.220.00 Rugi Pelepasan AsetTetap D

    Akun yang memiliki keterangan H=Header merupakan akun-akun yang akan tercantum dalam laporan utama keuangan PIP atau merupakan rekapitulasi dari akun-akun dalam buku besar, sedangkan akun yang diberi keterangan D=Detail merupakan kumpulan akun-akun yang menjadi nama dan kode akun dalam buku besar C. PENJELASAN AKUN AKTIVA

    10 000 00 A SET
    11 000 00 ASETLANCAR
    Merupakan kelompok akun Aset yang terdiri dari kas dan akun-akun lain yang diperhitungkan akan digunakan atau habis terpakai dalam kegiatan operasi PIP selama kurun waktu satu tahun setelah tanggal Laporan Posisi Keuangan.
    11 100 00 Kas dan Setara Kas
    Akun ini merupakan akun header bagi akun-akun yang digunakan untuk mencatat jumlah mutasi uang atau setara kas yang dimiliki baik yang ada pada brankas PIP maupun pada rekening bank.
    11 110 00 Kas di Bendahara
    Akun ini di debet untuk menampung transaksi-transaksi sebagai berikut: – Pemindahan kas dari KPPN, Penerimaan PNBP – Pendapatan yang diterima secara tunai/transfer. Akun ini dikredit untuk menampung transaksi-transaksi sebagai berikut: – Pemindahan Kas ke rekening bank pihak ketiga – Pengeluaran beban yang di bayar dengan tunai/transfer – Penyetoran pajak ke kas negara – Pembayaran beban di bayar dimuka – Pengeluaran beban operasional dengan menggunakan kas/transfer
    11 111 00 Kas di Bendahara Pengeluaran
    Akun ini merupakan akun yang digunakan untuk menampung kas atau transfer oleh bendahara pengeluaran
    11 111 01 Kas di Bank
    11 111 02 Kas di Brankas
    11 112 00 Kas di Bendahara Penerimaan
    Akun ini merupakan akun yang digunakan untuk menampung PNBP oleh bendahara penerimaan secara kas/transfer
    11 112 01 Kas di Bank
    11 112 02 Kas di Brankas
    11. 113 00 Kas Kecil
    Akun ini digunakan untuk semua kas yang disediakan untuk petty cash.
    11 120 00 Kas di Bank
    Akun ini merupakan header bagi akun-akun yang digunakan untuk menampung seluruh transaksi yang dilakukan melalui bank diluar kewenangan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan.
    11 120 01 Bank Mandiri
    11 120 0 2 Bank BRI
    11 120 0 3 Bank BNI
    11 120 0 4 Bank Bukopin
    11 120 0 5 Bank DKI
    11 120 0 6 Bank Bukopin
    11 120 0 6 Bank.
    11 120 0 6 Bank.
    11 120 10 Kas di Rekening Induk Dana Investasi
    Akun ini didebit untuk mencatat transaksi-transaksi berikut: – penerimaan dropping dana dari Rekening Bendahara umum Negara; – penerimaan angsuran piutang melalui bank; – penerimaan Dana atas penjualan saham; – penjualan obligasi; – penerimaan dana atas disvestasi penyertaan modal non permanen; – penerimaan Lainnya Akun ini dikredit untuk mencatat transaksi-transaksi berikut: – transfer pembayaran kepada Badan Layanan Umum; – transfer pembayaran kepada Badan Usaha; – penerimaan Lainnya
    11 120 20 Kas di Rekening untuk Guarante Fund
    Akun ini didebet untuk mencatat transaksi pengalokasian kas yang dibatasi pencairannya (restricted cash) yang digunakan sebagai dana cadangan (guarantee fund) Akun ini dikredit untuk mencatat transaksi pembayaran klaim yang diajukan oleh rekanan
    11 130 00 Deposito (jatuh tempo s.d 3 bulan)
    11 130 0 1
    11 130 0 2 Deposito Bank BRI
    11 130 03 Deposito Bank Mandiri
    11 130 0 4 Deposito Bank Bukopin
    11 130 0 9 Deposito Bank,
    11 200 00 Investasi Jangka Pendek
    Akun ini merupakan akun header bagi akun-akun yang digunakan untuk mencatat transaksi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang, misalnya deposito berjangka lebih dari 3 s.d 12 bulan, investasi saham dll.
    11 210 00 Deposito (diatas 3 bulan)
    Akun ini di debet sebesar jumlah uang yang ditempatkan dalam deposito berjangka, dan akan dikredit pada saat jatuh tempo dan dicairkan.
    11 210 01
    11 210 02 Deposito Bank BRI
    11 210 03 Deposito Bank Mandiri
    11 210 04 Deposito Bank Bukopin
    11 210 0 9 Deposito Bank,
    11 220 00 Sekuritas Yang Mudah Diperjualbelikan
    Akun yang digunakan untuk mencatat Surat Berharga yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan atau turunannya
    11 220 1 0 Sekuritas Yang Mudah Diperjualbelikan
    11 300 00 Piutang yang akan jatuh Tempo
    Merupakan Header bagi akun yang digunakan untuk mencatat pinjaman yang disalurkan, pinjaman dana bergulir yang diberikan kepada Badan Layanan Umum kementrian teknis, Mitra Usaha atau Badan Usaha dan hasil dari peminjaman atau investasi berupa deviden, bunga, dan lain-lain.
    11 310 00 Piutang Usaha- Penyertaan
    Merupakan Header bagi akun yang digunakan untuk mencatat pinjaman yang disalurkan, pinjaman dana bergulir yang diberikan kepada Badan Layanan Umum kementrian teknis, Mitra Usaha atau Badan Usaha dan hasil dari peminjaman atau investasi berupa deviden, bunga,dan lain-lain.
    11 320 00 Piutang Usaha-Deviden
    11 330 00 Piutang Usaha-Obligasi
    11 340 00 Piutang Usaha-Bunga Pinjaman
    11 350 00 Piutang Usaha-Bunga Deposito atas Rekening Guarantee Fund
    11 360 00 Piutang Usaha-Bagi Hasil
    11 390 00 Piutang Usaha-Bunga Obligasi
    11 400 00 Piutang Lain-Lain
    Merupakan Header bagi akun yang digunakan untuk mencatat timbulnya piutang lain-lain.
    11 410 00 Piutang Lain-Lain
    11 440 00 Piutang Bunga
    Akun ini akan di debet melalui Ayat Jurnal Penyesuaian (AJP) sebesar bunga yang sudah harus diakui sebagai pendapatan bunga pada tahun berjalan tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima secara tunai. Akun ini akan di kredit melalui ayat jurnal pembalik pada awal periode berikutnya.
    11 450 00 Piutang Pendapatan Administrasi
    11 460 00 Pendapatan yang masih harus diterima
    11 500 00 Penyisihan Piutang Tak Tertagih
    Merupakan Header bagi akun yang digunakan untuk mencatat penyisihan piutang tak tertagih.
    11 510 00 Penyisihan Piutang Usaha
    Akun ini akan di kredit melalui Ayat Jurnal Penyesuaian (AJP) sebesar jumlah yang diperkirakan tidak dapat tertagih dari pinjaman yang disalurkan kepada anggota. Akun ini akan di debet jika dipastikan piutang tersebut tidak dapat ditagih.
    11 520 00 Penyisihan Piutang Lain-Lain
    Akun ini akan di kredit melalui Ayat Jurnal Penyesuaian (AJP) sebesar jumlah yang diperkirakan tidak dapat tertagih dari piutang lain-lain. Akun ini akan di debet jika dipastikan piutang tersebut tidak dapat ditagih.
    11 600 00 Perlengkapan Kantor
    Merupakan Header bagi akun yang digunakan untuk mencatat perkiraan yang klasifikasi perlengkapan kantor yang habis pakai.
    11 610 00 Perlengkapan Kantor
    Akun ini akan di debet melalui Ayat Jurnal Penyesuaian (AJP) sebesar jumlah perlengkapan kantor yang masih tersedia sampai dengan akhir tahun. Akun ini akan di kredit melalui ayat jurnal pembalik pada awal periode berikutnya.
    11 700 00 Beban Dibayar Dimuka
    Merupakan Header bagi akun yang digunakan untuk mencatat perkiraan yang klasifikasi beban dibayar dimuka.
    11 710 00 Beban Dibayar Dimuka
    Akun ini akan di debet melalui AJP sebesar pembayaran beban usaha yang sudah dibayar namun manfaatnya baru sebagian dirasakan atau pada masa tahun buku yang akan datang. Akun ini akan dikredit melalui Ayat Jurnal Pembalik pada awal periode berikutnya.
    12 000 00 INVESTASI JANGKA PANJANG
    Merupakan akun Header untuk akun-akun yang digunakan untuk mencatat investasi berkelanjutan berbentuk penyertaan modal, pinjaman maupun Asettetap yang dimaksudkan untuk menambah kekayaan PIP melalui hasil investasi (seperti:dividen, bunga, royalty, keuntungan harga jual, dan lain-lain).
    12 100 00 Pinjaman Yang Disalurkan
    Akun ini merupakan akun header bagi akun-akun yang digunakan untuk mencatat transaksi investasi yang berbentuk pinjaman yang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan.
    12 200 00 Penyertaan Modal
    Akun ini didebet ketika PIP melakukan penyertaan kepada Badan usaha sebesar harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 20% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan Badan usaha yang bersangkutan. Akun ini akan dikredit pada saat penyertaan dilepaskan.
    12 300 00 Investasi Dalam Saham
    Akun ini merupakan akun header bagi akun-akun yang digunakan untuk mencatat transaksi investasi surat berharga berupa saham yang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan.
    12 400 00 Investasi Dalam Surat Utang
    Akun ini merupakan akun header bagi akun-akun yang digunakan untuk mencatat transaksi investasi surat berharga berupa Surat utang yang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan.
    12 900 00 Penyisihan bagi Penurunan Sekuritas Ekuitas Tak Lancar
    13 000 00 ASET TETAP
    Merupakan akun header yang digunakan untuk mencatat Asetyang diperoleh melalui dana usaha PIP yang dipergunakan langsung dalam kegiatan usaha, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal, dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun buku.
    13 100 00 Tanah
    Merupakan Header bagi akun yang digunakan untuk mencatat perkiraan yang digolongkan dalam tanah yang digunakan operasional PIP.
    13 110 00 Tanah
    Akun ini akan didebet sebesar harga perolehan di tambah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh tanah tersebut.Akun ini akan dikredit pada saat Asetdijual atau dihapusbukukan.
    13 200 00 Mesin dan Peralatan
    Merupakan Header bagi akun yang digunakan untuk mencatat perkiraan yang digolongkan dalam bangunan yang digunakan operasional PIP.
    13 210 00 Mesin dan Peralatan
    Akun ini akan didebet sebesar harga perolehan di tambah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh mesin dan peralatan tersebut. Akun ini akan dikredit pada saat Aset dijual atau dihapusbukukan.
    13 300 00 Bangunan dan Gedung
    Merupakan Header bagi akun yang digunakan untuk mencatat perkiraan yang digolongkan dalam bangunan dan Gedung yang digunakan untuk operasional PIP.
    13 310 00 Bangunan dan Gedung
    Akun ini akan didebet sebesar harga perolehan di tambah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh bangunan dan Gedung tersebut. Akun ini akan dikredit pada saat Aset dijual atau dihapusbukukan.
    13 400 00 Jaringan
    Merupakan Header bagi akun yang digunakan untuk mencatat perkiraan yang digolongkan dalam jaringan yang digunakan operasional PIP.
    13 410 00 Jaringan
    Akun ini akan didebet sebesar harga perolehan di tambah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh jaringan dan lain-lain. Akun ini akan dikredit pada saat Aset dijual atau dihapusbukukan.
    13 500 00 Aset Tetap Lainnya
    Akun ini akan didebet sebesar harga perolehan di tambah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset tetap lainnya, Akun ini akan dikredit pada saat Aset dijual atau dihapusbukukan.
    13 510 00 Aset Tetap Lainnya
    13 600 00 Konstruksi Dalam Pengerjaan
    13 610 00 Konstruksi Dalam Pengerjaan
    Akun ini akan didebet sebesar termin yang dibayarkan untuk memperoleh aset berkenaan, Akun ini akan dikredit pada saat Aset selesai dibangun.
    13 900 00 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
    Merupakan akun header bagi akun-akun yang dipergunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan atas tiap-tiap Asettetap.
    13 910 00 Akumulasi Penyusutan AsetTetap
    Akun in dikredit melaui AJP sebesar beban penyusutanAsettetap. Akun ini akan di debet pada saat dilakukan perbaikan yang menambah masa manfaat aktiva. selainAkun ini juga di debet pada saat Asetdi jual atau dipindah tangankan.
    14 0 00 00 Aset Tidak Berwujud
    Merupakan Header bagi akun yang digunakan untuk mencatat perkiraan yang digolongkan dalam Asettak berwujud PIP.
    14 1 0 0 00 Aset Tidak Berwujud
    Akun ini akan didebet sebesar harga perolehan di tambah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh AsetTidak Berwujud. Akun ini akan dikredit pada saat Asetdiamortisasi atau dihapusbukukan.
    14 1 1 0 00 Perangkat Lunak/Aplikasi
    14 1 9 0 00 Aset Tidak Berwujud Lainnya
    15 9 00 00 Aset Lain-Lain
    15 100 00 Guarantee Fund
    15 200 00 Agunan Yang Diambil Alih
    Merupakan Header bagi akun yang digunakan untuk mencatat perkiraan yang digolongkan dalam Asetlain-lain PIP.
    15 90 0 00 Aset Lain-Lain
    Akun ini akan didebet sebesar harga perolehan di tambah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh Asetlain-lain. Akun ini akan dikredit pada saat Asetdijual atau dihapusbukukan.

    D. PENJELASAN AKUN KEWAJIBAN

    20 000 00 KEWAJIBAN
    Merupakan akun Header yang meliputi Utang yang diharapkan akan dilunasi atau jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau lebih setelah tanggal neraca.
    21 000 00 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
    Merupakan akun Header yang meliputi Utang yang diharapkan akan dilunasi atau jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun setelah tanggal neraca.
    21 100 00 Utang Pihak Ketiga-Jangka Pendek
    Merupakan akun Header yang meliputi Utang dari pihak ketiga yang diharapkan akan dilunasi atau jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun setelah tanggal neraca.
    21 110 00 Utang Bank
    Akun ini di kredit sebesar jumlah yang diterima dari bank dapat pula dikredit melalui AJP bagi Utang bank yang sebelumnya diklasifikasikan jangka panjang namun pada tahun mendatang akan jatuh tempo. Akun ini akan di debet pada saat dilakukan pembayaran.
    21 200 00 Utang Pajak
    Akun ini merupakan akun header untuk mencatat pemotongan sebagai wajib pungut pajak -pajak berupa PPh Pasal 21, pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN Masukan yang selanjutnya akan disetor ke kas negara.
    21 210 00 Utang PPh Pasal 21/26
    Akun ini di kredit sebesar PPh pasal 21 yang dipotong langsung dari penghasilan yang diperoleh pihak ketiga. Akun ini akan di debet pada saat penyetoran pajak ke kas Negara.
    21 220 00 Utang PPh Pasal 23/26
    Akun ini di kredit untuk mencatat pemotongan langsung oleh PIP sebagai wajib pungut atas PPh Pasal 23 terhadap penghasilan yang diberikan kepada pihak ketiga. Akun ini akan di debet pada saat penyetoran pajak ke kas Negara.
    21 230 00 Utang PPh Pasal 25
    Akun ini di kredit untuk mencatat Utang pajak badan yang harus dibayar PIP. Akun ini akan di debet pada saat penyetoran pajak ke kas Negara.
    21 290 00 Utang Pajak Lainnya
    Akun ini di kredit untuk mencatat Utang pajak lainnya harus dibayar PIP. Akun ini akan di debet pada saat penyetoran pajak ke kas Negara.
    21 300 00 Bagian Kewajiban Jangka Panjang yang akan jatuh tempo
    Merupakan akun Header dari Utang jangka pendek yang berasal dari reklasifikasi bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan.
    21 310 00 Bagian Kewajiban Jangka Panjang yang akan jatuh tempo
    Akun ini dikredit untuk mencatat bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo. Akun ini di debet apabila telah dilakukan pembayaran atas Utang tersebut.
    21 900 00 Utang Jangka Pendek Lainnya
    Merupakan akun Header dari Utang jangka pendek yang tidak dapat digolongkan dalam Utang pajak, Utang pihak ketiga dan Utang dana titipan debitur.
    21 910 00 Beban Yang Masih Harus Dibayar
    Akun ini dikredit untuk mencatat beban-beban yang masih harus dibayar kepada pihak ketiga atas jasa-jasa yang telah diberikan. Akun ini di debet apabila telah dilakukan pembayaran atas Utang tersebut.
    21 990 00 Utang Jangka Pendek Lainnya
    Akun ini dikredit untuk mencatat kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan di luar kewajiban-kewajiban yang tidak dapat digolongkan dalam Utang pajak, Utang pihak ketiga dan Utang dana titipan Akun ini di debit apabila telah dilakukan pembayaran atas Utang tersebut.
    22 000 00 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
    Merupakan akun Header yang meliputi Utang yang diharapkan akan dilunasi atau jatuh tempo dalam kurun waktu lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca.
    22 100 00 Utang Pihak Ketiga-Jangka Panjang
    Merupakan akun Header yang meliputi Utang dari pihak ketiga yang diharapkan akan dilunasi atau jatuh tempo dalam kurun waktu lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca.
    22 110 00 Utang Pihak Ketiga
    22 200 00 Pendapatan yang Diterima Dimuka
    22 210 00 Pendapatan yang Diterima Dimuka
    22 300 00 Pinjaman Pemerintah
    Akun ini di kredit sebesar jumlah yang diterima dari pemerintah Akun ini akan di debet pada saat dilakukan pembayaran.
    22 900 00 Utang Jangka Panjang Lainnya
    Merupakan akun Header dari Utang jangka panjang yang tidak dapat digolongkan dalam Utang pihak ketiga dan pinjaman pemerintah.
    22 910 00 Utang Jangka Panjang Lainnya
    Akun ini dikredit ketika timbulnya transaksi Utang dimaksud. Akun ini di debit apabila telah dilakukan pembayaran atas Utang tersebut.

    E. PENJELASAN AKUN EKUITAS

    30 000 00 EKUITAS
    Akun ini merupakan akun header bagi kelompok ekuitas PIP yang terdiri dari Ekuitas Disetor, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan dan laba ditahan belum dibagi.
    31 100 00 Ekuitas Awal
    Akun ini dikredit pada saat penyerahan dana sebagai modal awal dari pemerintah.
    31 110 00 Ekuitas Awal
    31 300 00 Modal Penyertaan Pemerintah
    Akun ini dikredit pada saat penyerahan tambahan dana sebagai modal dari pemerintah.
    31 310 00 Modal Penyertaan Pemerintah
    Akun ini merupakan header bagi akun-akun yang termasuk kelompok dalam modal penyertaan.
    31 400 00 Modal Donasi
    Akun ini merupakan header bagi akun-akun yang termasuk kelompok dalam modal sumbangan.
    31 410 00 Modal Donasi
    Akun ini dikredit sejumlah nilai modal sumbangan yang diterima dalam hal modal penyertaan diterima selain dalam bentuk tunai dicatat sebesar nilai pasar yang berlaku pada saat diterima.
    31 600 00 Surplus Tahun Lalu
    31 610 00 Surplus Tahun Lalu
    31 700 00 Surplus Tahun Berjalan
    31 710 00 Surplus Tahun Berjalan

    F. PENJELASAN AKUN PENDAPATAN DAN BEBAN USAHA

    40 000 00 PENDAPATAN OPERASIONAL DARI JASA LAYANAN
    Merupakan akun Header yang meliputi pendapatan yang berasal dari usaha pokok Pusat Investasi Pemerintah yang digunakan untuk kegiatan usaha.
    40 100 00 Pendapatan Margin/Bagi Hasil Pinjaman
    Merupakan akun Header yang meliputi pendapatan yang berasal dari usaha pokok Pusat Investasi Pemerintah berupa penyaluran Pinjaman/Pembiayaan.
    40 110 00 Pendapatan Pinjaman/Bagi Hasil Dana Bergulir ke BLU Lain
    40 120 00 Pendapatan Pinjaman/Bagi Hasil Dana Bergulir ke Badan Usaha
    40 2 00 00 Pendapatan Usaha Obligasi
    Merupakan akun Header yang meliputi pendapatan yang berasal dari usaha pokok Pusat Investasi Pemerintah berupa Pembelian Obligasi.
    40 2 10 00 Pendapatan Usaha Obligasi
    40 2 20 00 Keuntungan dari Penjualan Obligasi-capital gain
    40 2 30 00 keuntungan dari konversi obligasi
    40 2 40 00 Kerugian dari penjualan obligasi
    40 2 50 00 Kerugian dari konversi obligasi.
    40 3 00 00 Pendapatan Usaha Penyertaan
    Merupakan akun Header yang meliputi pendapatan yang berasal dari usaha pokok Pusat Investasi Pemerintah berupa Pendirian Perusahaan/Penyertaan Saham.
    40 3 10 00 Pendapatan Usaha Penyertaan
    40 3 20 00 Kerugian Usaha Penyertaan
    40 4 00 00 Pendapatan Usaha Investasi atas Saham
    Merupakan akun Header yang meliputi pendapatan yang berasal dari usaha pokok Pusat Investasi Pemerintah berupa Pembelian Saham.
    40 4 10 00 Pendapatan Deviden
    40 4 20 00 Pendapatan dari Investasi dalam Saham
    40 4 30 00 Keuntungan Dari Penjualan Saham
    40 4 40 00 Kerugian Nyata Akibat Penurunan Permanen Dalam Nilai Pasar sekuritas Tak Lancar
    40 4 50 00 Kerugian Dari Penjualan saham
    4 0 900 00 Pendapatan Usaha Lainnya
    Merupakan akun Header dari pendapatan usaha yang tidak termasuk dalam pendapatan pendapatan diatas.
    4 0 910 00 Pendapatan Administrasi
    Akun ini dikredit untuk mencatat penerimaaan pendapatan administrasi atas penyaluran kredit. Akun ini akan di debet melalui Ayat jurnal Penutup untuk dipindahkan kepada akun ikhtisar laba rugi.
    4 1 00 0 00 HIBAH
    4 1 10 0 00 Hibah Terikat
    4 1 20 0 00 Hibah Tidak Terikat
    4 2 00 0 00 Pendapatan APBN
    4 2 10 0 00 Pendapatan BA 15
    4 2 20 0 00 Pendapatan BA 69
    42 900 00 Pendapatan BA Lainnya
    4 3 00 0 00 Pendapatan Operasional Lainnya
    4 3 10 0 00 Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain
    4 3 20 0 00 Hasil Usaha lainnya
    50 000 00 BEBAN USAHA
    Merupakan akun header dari beban usaha yang meliputi kelompok beban personalia, beban transportasi, beban pemeliharaan dan penyusutan, beban perlengkapan dan jasa kantor, beban administrasi umum, dan lainnya yang bisa dikelompokan dalam kategori beban usaha.
    50 100 00 Beban Personalia
    Merupakan akun header dari beban yang dikeluarkan untuk jasa SDM dalam menjalankan usaha investasi.
    50 110 00 Honorarium Pengawas
    Akun ini akan didebet untuk mencatat pengeluaran berupa honorarium pengawas.
    50 120 00 Honorarium Pegawai
    Akun ini akan didebet untuk mencatat pengeluaran berupa honorarium pengurus.
    50 130 00 Gaji Pengawas
    Akun ini akan didebet untuk mencatat pengeluaran berupa gaji pengawas.
    50 140 00 Gaji Pegawai
    Akun ini akan didebet untuk mencatat pengeluaran berupa gaji pegawai.
    50 150 00 Tunjangan Prestasi Kerja
    Akun ini akan didebet untuk mencatat pengeluaran berupa tunjangan prestasi kerja. Akun ini akan di kredit melalui Ayat jurnal Penutup untuk dipindahkan kepada ikhtisar laba rugi.
    50 160 00 Tunjangan Hari Raya
    Akun ini akan didebet untuk mencatat pengeluaran berupa tunjangan hari raya. Akun ini akan di kredit melalui Ayat jurnal Penutup untuk dipindahkan kepada ikhtisar laba rugi.
    50 170 00 Upah Lembur
    Akun ini akan didebet untuk mencatat pengeluaran berupa beban lembur. Akun ini akan di kredit melalui Ayat jurnal Penutup untuk dipindahkan kepada ikhtisar laba rugi.
    50 180 00 Tunjangan Transport dan Uang Makan
    Akun ini akan didebet untuk mencatat pengeluaran berupa tunjangan transport dan uang makan Akun ini akan di kredit melalui Ayat jurnal Penutup untuk dipindahkan kepada ikhtisar laba rugi.
    50 190 00 Jasa Produksi, Tantiem dan Bonus
    Akun ini akan didebet untuk mencatat pengeluaran berupa Jaspro, Tantiem dan Bonus.
    50 200 00 Beban Perjalanan Dinas
    Merupakan akun header dari beban yang dikeluarkan untuk keperluan tansportasi dalam kota dan luar kota beserta akomodasinya.
    50 210 00 Perjalanan Dinas dalam Kota
    Akun ini akan didebet untuk mencatat pengeluaran yang ditujukan untuk perjalanan/transportasi dalam kota. Akun ini akan di kredit melalui Ayat jurnal Penutup untuk dipindahkan kepada ikhtisar laba rugi.
    50 220 00 Perjalanan Dinas Luar Kota
    Akun ini akan didebet untuk mencatat pengeluaran yang ditujukan untuk perjalanan/transportasi dan akomodasi luar kota. Akun ini akan di kredit melalui Ayat jurnal Penutup untuk dipindahkan kepada ikhtisar laba rugi.
    50 230 00 Perjalanan Dinas Luar Negeri
    Akun ini akan didebet untuk mencatat pengeluaran yang ditujukan untuk perjalanan/transportasi dan akomodasi luar negeri. Akun ini akan di kredit melalui Ayat jurnal Penutup untuk dipindahkan kepada ikhtisar laba rugi
    50 300 00 Beban Pemeliharaan dan Penyusutan
    Merupakan akun header dari beban yang dikeluarkan untuk tujuan pemeliharaan dan penyusutan Asettetap.
    50 310 00 Beban Pemeliharaan Bangunan/Kantor
    Akun ini akan didebet untuk mencatat pengeluaran yang ditujukan untuk pemeliharaan bangunan/gedung kantor. Akun ini akan di kredit melalui Ayat jurnal Penutup untuk dipindahkan kepada ikhtisar laba rugi.
    50 320 00 Beban Pemeliharaan Kendaraan
    Akun ini akan didebet untuk mencatat pengeluaran yang ditujukan untuk pemeliharaan kendaraan. Akun ini akan di kredit melalui Ayat jurnal Penutup untuk dipindahkan kepada ikhtisar laba rugi.
    50 330 00 Beban Pemeliharaan Inventaris dan Peralatan
    Akun ini akan didebet untuk mencatat pengeluaran yang ditujukan untuk pemeliharaan Inventaris dan Peralatan. Akun ini akan di kredit melalui Ayat jurnal Penutup untuk dipindahkan kepada ikhtisar laba rugi.
    50 340 00 Beban Penyusutan Aset Tetap
    Akun ini di debet melalui ayat jurnal penyesuaian (AJP) untuk mencatat pembebanan sehubungan dengan penyusutan Asettetap. Akun ini akan di kredit melalui Ayat jurnal Penutup untuk dipindahkan kepada akun ikhtisar laba rugi.
    50 400 00 Beban Perlengkapan dan Jasa Kantor
    Merupakan akun header dari beban yang dikeluarkan untuk tujuan pemeliharaan dan penyusutan Aset tetap.
    50 410 00 Beban Perlengkapan Kantor
    Akun ini akan didebet untuk mencatat pengeluaran yang ditujukan untuk pembelian/pengadaan perlengkapan kantor seperti kertas, tinta printer, kalkulator, dan lainnya. Akun ini akan di kredit melalui Ayat jurnal Penutup untuk dipindahkan kepada ikhtisar laba rugi.
    50 420 00 Beban pengiriman/pos/materai
    Akun ini akan didebet untuk mencatat pengeluaran yang ditujukan untuk ongkos pengiriman/pos/materai dan yang termasuk dalamn kategori tersebut. Akun ini akan di kredit melalui Ayat jurnal Penutup untuk dipindahkan kepada ikhtisar laba rugi.
    50 430 00 Beban Listrik, Air, Telepon/Faks dan Koran
    Akun ini akan didebet untuk mencatat pengeluaran yang ditujukan untuk beban-beban tagihan atas jasa yang digunakan. Akun ini akan di kredit melalui Ayat jurnal Penutup untuk dipindahkan kepada ikhtisar laba rugi.
    50 440 00 Beban Keperluan Harian Kantor
    Akun ini akan didebet untuk mencatat pengeluaran yang ditujukan untuk keperluan harian kantor/rumah tangga seperti pembelian air minum, gas, dan keperluan rumah tangga lainnya. Akun ini akan di kredit melalui Ayat jurnal Penutup untuk dipindahkan kepada ikhtisar laba rugi.
    50 450 00 Beban Jasa Profesional
    Akun ini akan didebet untuk mencatat pengeluaran yang dibebankan atas manfaat jasa pihak ketiga. Akun ini akan di kredit melalui Ayat jurnal Penutup untuk dipindahkan kepada ikhtisar laba rugi.
    50 460 00 Beban Jasa Konsultan
    Akun ini akan didebet untuk mencatat pengeluaran yang dibebankan atas manfaat jasa konsultan. Akun ini akan di kredit melalui Ayat jurnal Penutup untuk dipindahkan kepada ikhtisar laba rugi.
    50 470 00 Beban Pengadaan
    Akun ini akan didebet untuk mencatat pengeluaran yang dibebankan atas honor, lelang dan beban pengadaan lainnya. Akun ini akan di kredit melalui Ayat jurnal Penutup untuk dipindahkan kepada ikhtisar laba rugi.
    50 500 00 Beban Administrasi dan Umum
    Merupakan akun header dari beban yang dikeluarkan untuk tujuan yang dikategorikan termasuk dalam beban administrasi dan umum.
    50 510 00 Beban Pajak
    Akun ini didebet sebesar beban pajak yang menjadi kewajiban Pusat Investasi Pemerintah. Akun ini akan di kredit melalui Ayat jurnal Penutup untuk dipindahkan kepada akun ikhtisar laba rugi.
    50 520 00 Beban Asuransi
    Akun ini didebet sebesar beban premi asuransi yang harus dibayar dimana PIP menjadi tertanggung. Akun ini akan di kredit melalui Ayat jurnal Penutup untuk dipindahkan kepada akun ikhtisar laba rugi.
    50 530 00 Beban Penyisihan Piutang
    50 540 00 Beban Rapat/Entertainment
    Akun ini didebet sebesar beban yang dikeluarkan untuk keperluan rapat seperti sewa ruang hotel, photocopy bahan rapat, konsumsi rapat dan lain-lain serta biaya entertainment. Akun ini akan di kredit melalui Ayat jurnal Penutup untuk dipindahkan kepada akun ikhtisar laba rugi.
    50 560 00 Beban Sewa
    Akun ini didebet sebesar beban yang dikeluarkan untuk keperluan sewa.
    50 900 00 Beban Usaha lainnya
    Merupakan akun header dari beban yang dikeluarkan untuk tujuan yang tidak termasuk dalam kategori beban-beban usaha yang telah disebutkan diatas.
    50 910 00 Beban Penyelesaian Kredit Bermasalah
    50 990 00 Beban Usaha Lain-Lain

    G. PENJELASAN AKUN PENDAPATAN DAN BEBAN NON USAHA

    60 000 00 PENDAPATAN DAN BEBAN NON USAHA
    Merupakan akun Header yang meliputi pendapatan yang berasal diluar usaha pokok Pusat Investasi Pemerintah dan beban yang digunakan untuk kegiatan diluar usaha pokok Pusat Investasi Pemerintah.
    61 000 00 PENDAPATAN NON OPERASIONAL
    Merupakan akun header pendapatan di luar usaha pokok Pusat Investasi Pemerintah.
    61 100 00 Pendapatan Bunga Deposito & Jasa Giro
    Merupakan akun header pendapatan atas bunga deposito dan jasa giro.
    61 110 00 Pendapatan Bunga Deposito
    Akun ini dikredit untuk mencatat penerimaaan bunga deposito baik yang berasal dari Penempatan Deposito. Akun ini akan di debet melalui Ayat jurnal Penutup untuk dipindahkan kepada akun ikhtisar laba rugi.
    61 120 00 Pendapatan Jasa Giro
    Akun ini dikredit untuk mencatat penerimaaan jasa giro yang berasal dari rekening giro yang dimiliki. Akun ini akan di debet melalui Ayat jurnal Penutup untuk dipindahkan kepada akun ikhtisar laba rugi.
    61 900 00 Pendapatan Non Usaha Lainnya
    Merupakan akun header dari pendapatan yang termasuk dalam kategori pendapatan non usaha lainnya.
    61 910 00 Keuntungan/Kerugian Pelepasan Agunan yang Diambil Alih
    Akun ini dikredit untuk mencatat kelebihan harga jual/pelepasan atas harga pokok agunan yang diambil alih. Akun ini akan di debet melalui Ayat jurnal Penutup untuk dipindahkan kepada akun ikhtisar laba rugi.
    61 920 00 Keuntungan/kerugian atas Penjualan Marketable sekuritas
    Akun ini dikredit untuk mencatat pendapatan dari kelebihan harga jual/pelepasan Asettetap PIP atas nilai bukunya. Akun ini akan di debet melalui Ayat jurnal Penutup untuk dipindahkan kepada akun ikhtisar laba rugi.
    61 990 00 Pendapatan Non Usaha lain-lain
    Akun ini dikredit untuk mencatat pendapatan non usaha lainnya yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan yang telah disebutkan diatas. Akun ini akan di debet melalui Ayat jurnal Penutup untuk dipindahkan kepada akun ikhtisar laba rugi.
    62 000 00 BEBAN NON USAHA
    Merupakan akun header beban di luar usaha pokok PIP.
    62 100 00 Beban Administrasi Bank dan Giro
    Merupakan akun header pendapatan atas bunga deposito dan jasa giro.
    62 110 00 Beban Administrasi Bank dan Giro
    Akun ini didebet sebesar beban yang dikenakan oleh bank sehubungan dengan jasa yang digunakan oleh PIP. Akun ini akan di kredit melalui Ayat jurnal Penutup untuk dipindahkan kepada akun ikhtisar laba rugi.
    62 120 00 Beban Pajak Bunga
    Akun ini didebet sebesar beban pajak yang dikenakan oleh bank sehubungan dengan bunga bank, Akun ini akan di kredit melalui Ayat jurnal Penutup untuk dipindahkan kepada akun ikhtisar laba rugi.
    62 130 00 Beban Transfer
    Akun ini didebet sebesar beban yang dikenakan oleh bank sehubungan dengan jasa transfer yang digunakan oleh PIP. Akun ini akan di kredit melalui Ayat jurnal Penutup untuk dipindahkan kepada akun ikhtisar laba rugi.
    62 200 00 Selisih Penurunan Efek/Valas
    Merupakan akun header dari kerugian atas penurunan efek, penurunan valas, dan nilai yang diakui atas marketable sekuritas.
    62 210 00 Selisih Penurunan Efek
    62 220 00 Selisih Penurunan Valas
    62 230 00 Penurunan nilai yang diakui atas marketable Sekuritas
    62 900 00 Beban Non Usaha Lainnya
    Merupakan akun header dari beban yang termasuk dalam kategori beban non usaha lainnya.
    62 910 00 Rugi Pelepasan Agunan yang Diambil Alih
    Akun ini didebet untuk mencatat selisih akibat harga jual/pelepasan lebih rendah dari harga pokok agunan yang diambil alih. Akun ini akan di kredit melalui Ayat jurnal Penutup untuk dipindahkan kepada akun ikhtisar laba rugi
    62 920 00 Beban Bunga-Pinjaman
    Akun ini didebet untuk mencatat bunga akibat PIP melakukan pinjaman kepada pihak lain. Akun ini akan di kredit melalui Ayat jurnal Penutup untuk dipindahkan kepada akun ikhtisar laba rugi.
    62 990 00 Beban Non Usaha lainnya
    Akun ini didebet untuk mencatat beban non usaha lainnya yang tidak termasuk dalam kategori beban yang telah disebutkan diatas. Akun ini akan di kredit melalui Ayat jurnal Penutup untuk dipindahkan kepada akun ikhtisar laba rugi.

    H. PENJELASAN KODE AKUN POS LUAR BIASA

    70 000 00 POS LUAR BIASA
    Merupakan akun header dari pendapatan dan beban pos luar biasa.
    70 100 00 Pendapatan Luar Biasa
    Merupakan akun header dari pendapatan atas peristiwa luar biasa.
    70 110 00 Pendapatan Luar Biasa
    Akun ini dikredit untuk mencatat pendapatan atas peristiwa luar biasa, Akun ini akan di debet melalui Ayat jurnal Penutup untuk dipindahkan kepada a kun ikhtisar laba rugi.
    70 120 00 Keuntungan Pelepasan AsetTetap
    Akun ini dikredit untuk mencatat pendapatan dari transaksi pelepasan Asettetap, Akun ini akan di debet melalui Ayat jurnal Penutup untuk dipindahkan kepada akun ikhtisar laba rugi.
    70 200 00 Beban Luar Biasa
    Merupakan akun header dari beban dari peristiwa luar biasa.
    70 210 00 Beban Luar Biasa
    Akun ini didebet untuk mencatat beban dari peristiwa luar biasa. Akun ini akan di kredit melalui Ayat jurnal Penutup untuk dipindahkan kepada akun ikhtisar laba rugi.
    70 220 00 Rugi Pelepasan AsetTetap
    Akun ini didebet untuk mencatat selisih akibat harga jual Asettetap PIP lebih rendah dari nilai bukunya. Akun ini akan di kredit melalui Ayat jurnal Penutup untuk dipindahkan kepada akun ikhtisar laba rugi.

    I. TATA CARA PENAMBAHAN KODE AKUN Bagan dan kode akun ini dirancang dengan memperhatikan fleksibilitas sehingga jika terjadi peningkatan volume maupun jenis transaksi yang tidak dapat ditampung dalam kode akun yang telah disediakan, PIP dapat melakukan penambahan kode akun.

    • Akibat dari transaksi tersebut, yang umum dan kemungkinan terjadi penambahan kode akun mulai dari digit ke-4, namun tidak menutup kemungkinan dari digit sebelumnya.
    • Ondisi yang menyebabkan diperlukan penambahan kode akun yaitu (1) jenis transaksi tersebut tidak dapat diklasifikasikan pada akun yang telah tersedia, (2) jenis transaksi tersebut tidak bersifat insindentil.

    Berikut beberapa contoh penambahan kode akun:

    Penambahan kode akun pada digit VI dan VII yang merupakan rincian klasifikasi perkiraan, contohnya adalah ketika PIP akan menambah bank tempat untuk penyimpanan kasnya misalnya Bank BNI, kode akun terakhir yang tersedia adalah:

    11 120 20 Kas di Bank BTN

    Maka kode akun yang ditambahkan adalah:

    11 120 30 Kas di Bank BNI

    ul>

  • Penambahan kode akun pada digit IV dan V yang merupakan subklasifikasi digit ke III, contohnya adalah ketika PIP akan menambah beban-beban yang termasuk dalam beban personalia, misalnya menambah Honorarium karyawan tidak tetap, kode akun terakhir yang tersedia adalah:
42 1 80 00 Upah Pungut debt collector

Maka kode akun yang ditambahkan adalah:

42 19 0 00 Honorarium karyawan tidak tetap

Dalam menambah kode akun tersebut jangan sampai merubah digit sebelumnya, karena akan menyebabkan subklasifikasi tidak masuk dalam klasifikasi perkiraan yang dimaksud. Sebagai contoh, jika PIP akan menambah beban yang termasuk dalam beban personalia, misalnya Tunjangan Kesehatan, kode akun terakhir yang tersedia adalah:

42 19 0 00 Honorarium karyawan tidak tetap

Jika kode akun yang ditambahkan adalah:

42 200 00 Tunjangan Kesehatan

Hal ini akan menyebabkan digit ke 3 terpengaruh yaitu dari angka 1 menjadi angka 2, sedangkan digit ketiga dengan angka 2 merupakan kode akun dari beban transportasi yang telah tersedia.

42 200 00 Beban Transportasi

Dengan terjadinya hal tersebut akan timbul kode akun yang sama memiliki 2 akun yang berbeda. Untuk itu kode akun yang ditambahkan sebaiknya pada digit ke 5, misalnya:

42 19 1 00 Tunjangan Kesehatan

Dengan demikian digit ke 3, tidak terpengaruh akibat penambahan kode akun. BAB VII JURNAL STANDAR TUJUAN Standar jurnal merupakan pedoman bagi bagian akunting (pembukuan) untuk melakukan penjurnalan atas transaksi yang dilakukan PIP sebagai tahap awal dalam pencatatan akuntansi.

Pedoman ini sangat penting untuk menjamin keseragaman perlakuan pencatatan suatu transaksi sehingga menjamin akurasi pencatatan akuntansi yang selanjutnya akan menjamin akurasi laporan keuangan perusahaan.A. JURNAL STANDAR BERKAIT DENGAN PENDUKUNG USAHA 1. TRANSAKSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENERIMAAN DARI APBN a.

Dari DIPA APBN (BA XX dari Rupiah murni/Non Pendapatan PIP) 1) Saat DIPA disahkan; No entry 2) Saat Pencairan dana Langsung ke Bendahara Pengeluaran maupun Uang Persediaan.

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Kas Di bendahara Pengeluaran Xxx
Pendapatan dari APBN BA xx Xxx

3) Saat pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran ke pihak ketiga.

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Persediaan, dst Xxx
Hutang PPN Xxx
Hutang PPh Xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran Xxx

4) Saat Pencairan dana Langsung ke Pihak Ketiga (SSP PPN&PPh tidak dicatat).

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Aset/beban Xxx
Pendapatan dari APBN BA xx Xxx

5) Saat ganti Uang Persediaan.

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Kas di Bendahara Pengeluaran Xxx
Pendapatan dari APBN BA xx Xxx

6) Saat pengembalian dana Langsung maupun Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran.

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Pendapatan dari APBN BA xx Xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran Xxx

7) Saat pembayaran hutang pajak.

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Hutang PPn Xxx
HUtang PPh
Kas di Bendahara Pengeluaran Xxx

b. Dari DIPA Satker lain 1) saat SP2D terbit

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Aset/Beban Xxx
Pendapatan Hibah Xxx

2) Dari Penalti pihak ke tiga (a) Saat penerimaan denda/penalti

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Aset Xxx
Pendapatan lainnya Xxx

c. Dari DIPA APBN (BA 99) 1) Saat DIPA disahkan. C A L K 2) Saat Pencairan dana.

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Kas Xxx
Modal Xxx

2. TRANSAKSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENERIMAAN HIBAH DALAM BENTUK UANG/BARANG

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Asset Xxx
Pendapatan Hibah Xxx

3. TRANSAKSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGELOLAAN KAS DARI DIPA BA 15 PENDAPATAN PIP a. Petty Cash / Kas Kecil 1) Penerimaan uang yang bersumber dari Uang Persediaan Pendapatan PIP

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.110.00 Kas Kecil Xxx
11.120.00 Kas di Bank Xxx

2) Pembayaran beban-beban dengan menggunakan Uang Persediaan Pendapatan PIP

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
42.000.00 Beban, Xxx
42.000.00 Beban, Xxx
42.000.00 Beban, Xxx
11.110.00 Kas Kecil Xxx

3) Pengisian kembali Uang Persediaan Pendapatan PIP

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.110.00 Kas Kecil Xxx
11.120.00 Kas di Bank Xxx

b. Deposito 1) Pembukaan rekening deposito di Bank

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.130.xx Deposito-xxx Xxx
11.130.yy Deposito-yyy Xxx
11.130.zz Deposito-zzz Xxx
11.120.00 Kas di Bank RIDI Xxx

2) Penerimaan pendapatan bunga deposito, pembayaran beban administrasi bank dan beban pajak atas bunga deposito

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.130.xx Kas di Bank-xxx Xxx
11.130.yy Kas di Bank-yyy Xxx
11.130.zz Kas di Bank-zzz Xxx
52.110.00 Beban Administrasi Bank dan Giro Xxx
Beban Pajak Bunga Bank
Beban Transfer Bank
51.110.00 Pendapatan Bunga Deposito Xxx

3) Pengalihan dana deposito antar bank (dari Bank-zzz ke Bank-xxx dan Bank-yyy)

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.130.xx Deposito-xxx Xxx
11.130.yy Deposito-yyy Xxx
11.130.zz Deposito-zzz Xxx

4) Pencairan dana deposito ke RIDI

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.120.00 Kas di Bank RIDI Xxx
11.130.xx Deposito-xxx xxx
11.130.yy Deposito-yyy xxx
11.130.zz Deposito-zzz xxx

c. Giro 1) Pembukaan rekening Giro

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.120.00 Kas di Bank-xxx Xxx
11.120.10 Kas di Bank RIDI Xxx

2) Pencatatan timbulnya pendapatan bunga jasa giro dan beban biaya administrasi pada akhir bulan

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.120.xx Kas di bank-xxx Xxx
52.110.00 Beban Administrasi bank dan Giro
Beban Pajak
51.120.00 Pendapatan Bunga Jasa Giro xxx

3) Transfer dari rekening giro ke deposito

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.130.xx Deposito-xxx Xxx
11.130.yy Deposito-yyy Xxx
11.130.zz Deposito-zzz Xxx
11.120.00 Kas di Bank-xxx Xxx

4) Transfer dari rekening giro ke RIDI

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.120.10 Kas di Bank RIDI Xxx
11.120.xx Kas di Bank-xxx Xxx

d. Mata Uang Asing 1) Pembelian mata uang asing sesuai kurs tengah BI pada saat transaksi

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.120.xx Kas di Bank – mata uang asing Xxx
Kas Kecil – mata uang asing
11.120.10 Kas di Bank RIDI Xxx

2) Penjualan mata uang asing dengan menggunakan kurs pada saat transaksi (untung)

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.120.10 Kas di Bank RIDI xxx
11.120.xx Kas di Bank-mata uang asing Xxx
Kas Kecil – mata uang asing
51.990.00 Keuntungan Kurs Xxx

3) Penyesuaian nilai mata uang asing dengan menggunakan kurs pada akhir tahun (adjusting entry)

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.120.xx Kas di Bank-mata uang asing xxx
Keuntungan Kurs Xxx

4. TRANSAKSI-TRANSAKSI PENDUKUNG a. Kas di bendahara & Kas di Bank 1) Penerimaan uang dari pengambilan di Bank dari BA 15 Pendapatan Operasional

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.110.00 Kas Kecil xxx
11.120.xx Kas di Bank-xxx Xxx

2) Penyetoran uang ke bank

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.120.xx Kas di Bank-xxx xxx
11.110.00 Kas di Bendahara Penerima Xxx

b. Aktiva Tetap 1) Pengeluaran uang untuk memperoleh persediaan, aset tetap, intangible aset, Aset lain-lain dari BA 15 Pendapatan Operasional

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Persediaan
13.100.00 Aset Tetap xxx
Intangible aset
Aset Lain-lain
11.1xx.xx Kas di bank-xxx Xxx

2) Pelepasan aktiva tetap

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.1xx.00 Kas di Bendahara/Bank-xxx xxx
13.900.00 Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap xxx
52.920.00 Rugi pelepasan Aktiva Tetap xxx
13.xxx.xx Tanah/Bangunan/Inventaris Xxx
JIKA TERJADI RUGI
NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.1xx.00 Kas di Bendahara/Bank-xxx xxx
13.900.00 Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap xxx
13.xxx.xx Tanah/Bangunan/Inventaris Xxx
51.920.00 Laba pelepasan Aktiva Tetap Xxx
JIKA TERJADI LABA

3) Penghapusan aktiva tetap

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
52.920.00 Rugi pelepasan Aktiva Tetap xxx
13.900.00 Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap xxx
13.xxx.00 Bangunan/Peralatan/Inventaris-xxx Xxx

4) Pertukaran aktiva tetap

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
13.xxx.00 Aktiva Tetap-xxx (baru) xxx
13.900.00 Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap xxx
52.920.00 Rugi pelepasan Aktiva Tetap xxx
11.110.00 Kas di Bank (Jika ada) Xxx
13.xxx.00 Aktiva Tetap-xxx (lama) Xxx
11.110.00 Kas di Bank (Jika ada) Xxx
JIKA TERJADI RUGI
NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
13.xxx.00 Aktiva Tetap-xxx (baru) Xxx
13.900.00 Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap Xxx
11.1xx.00 Kas di Bank (Jika ada) Xxx
13.xxx.00 Aktiva Tetap-xxx (lama) Xxx
51.910.00 Laba pelepasan aktiva tetap Xxx
11.1xx.00 Kas di Bank (Jika ada) Xxx
51.920.00 Laba pelepasan Aktiva Tetap Xxx
JIKA TERJADI LABA

untuk pertukaran yang sejenis keuntungan tidak diakui c. Perlengkapan Kantor Metode yang dipergunakan dalam pencatatan akun perlengkapan adalah metode periodik, dimana akun ini pada akhir tahun disesuaikan sehingga jumlahnya menjadi sebesar jumlah persediaan sesuai berita acara pemeriksaan fisik perlengkapan pada akhir tahun.1) Ayat jurnal pengadaan perlengkapan kantor

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.610.00 Perlengkapan Alat Tulis Kantor xxx
11.110.00 Kas di Bendahara Xxx

2) Ayat penyesuaian di akhir tahun

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
42.410.00 Beban Alat Tulis Kantor xxx
11.610.00 Perlengkapan Alat Tulis Kantor Xxx

d. Beban Dibayar Dimuka Pencatatan dibawah ini hanya dipakai apabila PIP menggunakan pendekatan beban dibayar dimuka (Aktiva). Apabila menggunakan pendekatan beban lihat akun Beban Sewa dan beban Asuransi.1) Pencatatan pengeluaran uang untuk pembayaran beban dibayar dimuka

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.700.00 Beban dibayar dimuka xxx
11.1xx.00 Kas di Bank-xxx Xxx

2) Penyesuaian pada akhir periode untuk mencatat beban dibayar dimuka yang telah kadaluwarsa/habis/sudah terpakai

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
42.5xx.00 Beban Sewa/Beban Asuransi xxx
11.700.00 Beban dibayar dimuka Xxx

e. Hutang Pihak Ketiga 1) Penerimaan uang dari hutang pihak ketiga

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.1xx.00 Kas di Bank-xxx xxx
21.110.00 Hutang pada. Xxx

2) Pembayaran pelunasan/angsuran hutang pihak ketiga

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
21.110.00 Hutang xxx
52.930.00 Beban Bunga xxx
11.1xx.00 Kas di Bank-xxx Xxx

f. Hutang Pajak 1) Mencatat timbulnya PPh Pasal 21 dari BA 15 Pendapatan Operasional

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
42.120.00 Honorarium Pegawai xxx
42.140.00 Gaji karyawan xxx
42.150.00 Tunjangan Prestasi Kerja xxx
42.160.00 Tunjangan Hari Raya xxx
42.170.00 Upah Lembur xxx
42.180.00 Tunjangan Transport dan Uang makan xxx
Tunjangan Jasa Produksi
Bonus
Tantiem
11.110.00 Kas di Bendahara Xxx
21.210.00 Hutang PPh Pasal 21 Xxx

2) Penyetoran PPh Pasal 21 ke kantor pajak

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
21.210.00 Hutang PPh Pasal 21/26 xxx
11.1xx.00 Kas di Bendahara/Bank-xxx Xxx

3) Timbulnya PPh Pasal 23/26

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
42.450.00 Beban Jasa Profesional xxx
Beban Sewa
11.1xx.00 Kas di Bendahara/Bank-xxx Xxx
21.220.00 Hutang PPh Pasal 23 Xxx
Hutang PPh Pasal 26

4) Penyetoran PPh Pasal 23/26 ke Kas Negara

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
21.220.00 Hutang PPh Pasal 23 xxx
Hutang PPh Pasal 26
11.1xx.00 Kas di Bendahara/Bank-xxx Xxx

5) Timbulnya Hutang Pajak Lainnya

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
42.510.00 Beban Pajak xxx
21.230.00 Hutang Pajak Lainnya (mis:PPh Ps 25/29) Xxx

6) Penyetoran Pajak Lainnya

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
21.230.00 Hutang pajak lainnya xxx
11.1xx.00 Kas di Bendahara/Bank-xxx Xxx

g. Pinjaman Pihak Ketiga-jangka Panjang 1) Penerimaan dari pinjaman pihak ketiga-jangka panjang

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.1xx.xx Kas di Bank-xxx xxx
22.110.00 Pinjaman/Hutang-xxxx Xxx

2) Pembayaran angsuran/pelunasan pinjaman

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
22.110.00 Pinjaman-xxx xxx
52.930.00 Beban Bunga Pinjaman xxx
11.1xx.xx Kas di Bank-xxx Xxx

h. Beban Personalia 1) Pencatatan timbulnya beban personalia

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
42.120.00 Honorarium Pegawai xxx
42.140.00 Gaji Pegawai xxx
42.110.00 Honorarium Pengawas xxx
42.150.00 Tunjangan Prestasi Kerja xxx
42.160.00 Tunjangan Hari Raya xxx
Jasa Produksi
Bonus
Tantiem
42.170.00 Upah Lembur xxx
42.180.00 Tunjangan Transport dan Uang makan xxx
11.1xx.00 Kas di Bendahara/Bank-xxx xxx
21.210.00 Hutang PPh Pasal 21 xxx

i. Beban Perjalanan Dinas 1) Pencatatan timbulnya beban transportasi

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
42.210.00 Perjalanan Dinas Dalam Kota xxx
42.220.00 Perjalanan Dinas Luar Kota xxx
Perjalanan Dinas Luar Negeri xxx
11.110.00 Kas di Bendahara Xxx

j. Beban Pemeliharaan dan Penyusutan 1) Pencatatan timbulnya Beban Pemeliharaan

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
42.310.00 Beban Pemeliharaan Bangunan kantor xxx
42.320.00 Beban Pemeliharaan Kendaraan xxx
42.330.00 Beban Pemeliharaan Inventaris & Peralatan xxx
Beban Pemeliharaan Lain-lain
11.1xx.00 Kas di bendahara/Bank-xxx xxx

2) Pencatatan Beban Penyusutan pada akhir periode

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
42.340.00 Beban Penyusutan Aktiva Tetap xxx
13.910.00 Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap xxx

k. Beban Jasa Kantor 1) Pencatatan pengeluaran uang untuk beban pengiriman/pos/meterai

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
42.420.00 Beban pengiriman/pos/meterai xxx
11.1xx.00 Kas Kecil xxx
Kas Bank-xxx xxx

2) Pencatatan pengeluaran uang untuk listrik, air, telepon, Koran

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
42.430.00 Beban listrik, air, telepon, Koran xxx
11.1xx.00 Kas Kecil xxx
Kas Bank-xxx xxx

3) Pencatatan Pengeluaran uang untuk Jasa Profesional

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
42.450.00 Beban Jasa Profesional – xxx xxx
11.1xx.00 Kas di Bendahara/Bank-xxx Xxx
21.220.00 Hutang PPh Pasal 23 Xxx

l. Beban Administrasi dan Umum 1) Pembayaran beban pajak (misal pajak daerah, retribusi)

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
42.510.00 Beban Pajak xxx
Beban Retribusi
11.1xx.00 Kas di Kecil Xxx
Kas di Bank-xxx

2) Pembayaran beban asuransi (pendekatan Beban)

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
42.520.00 Beban Asuransi xxx
11.1xx.00 Kas di Bendahara/Bank-xxx Xxx

3) Ayat Penyesuaian pada akhir periode untuk asuransi yang belum kadaluwarsa/habis

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.710.00 Beban Dibayar Dimuka xxx
42.520.00 Beban Asuransi Xxx

4) Pencatatan penyisihan piutang

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
42.530.00 Beban Penyisihan Piutang xxx
11.3xx.00 Penyisihan Piutang Xxx

5) Pencatatan penghapusan piutang ketika debitur pailit, bangkrut

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
42.530.00 Penyisihan Piutang xxx
11.3xx.00 Piutang Usaha-Pinjaman, dana bergulir Xxx

6) Pencatatan pengeluaran untuk Beban Rapat atau Entertainment

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
42.540.00 Beban Rapat/Entertainment xxx
11.1xx.00 Kas di Bendahara/Bank-xxx Xxx

7) Pembayaran Beban Sewa (pendekatan neraca)

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
42.560.00 Sewa Dibayar Dimuka xxx
11.1xx.00 Kas di Bendahara/Bank-xxx xxx

8) Ayat Penyesuaian pada akhir periode untuk Sewa

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.710.00 Beban Sewa xxx
42.560.00 Sewa Dibayar Dimuka Xxx

9) Pembayaran Beban Administrasi channeling

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
42.550.00 Beban Administrasi channeling xxx
11.120.xx Kas di Bank-xxx Xxx

10) Pembayaran beban usaha lainnya

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
42.990.00 Beban Usaha Lainnya xxx
11.1xx.00 Kas di Bendahara/Bank-xxx Xxx

5. JURNAL PENUTUP a. Menutup Beban-beban

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Laba Bersih-Tahun Berjalan xxx
42.xxx.00 Beban Usaha-xxx Xxx
52.xxx.00 Beban Non-Usaha-xxx Xxx

b. Menutup Pendapatan-pendapatan/Keuntungan

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
41.xxx.00 Pendapatan Usaha-xxx xxx
51.xxx.00 Pendapatan Non-Usaha-xxx xxx
Laba Bersih-Tahun Berjalan Xxx

c. Menutup Laba bersih tahun berjalan (jika kondisi Laba)

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Laba Bersih- Tahun Berjalan xxx
31.700.00 Cadangan Tahun berjalan Xxx

d. Menutup Rugi tahun berjalan

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
31.700.00 Cadangan Tahun berjalan xxx
Rugi Bersih Tahun Berjalan Xxx

B. JURNAL STANDAR BERKAITAN DENGAN MANAJEMEN KAS DAN USAHA POKOK 1. PENEMPATAN DANA DALAM INVESTASI JANGKA PENDEK a. Pada saat penempatan dana;

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.200.000 Investasi Jangka Pendek xxx
11.100.000 Kas di Bank-xxx Xxx

b. Pada saat pengakuan bunga;

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.100.000 Kas di Bank-xxx xxx
51.110.000 Pendapatan Bunga Xxx

c. Pada saat pengakuan laba yang belum direalisasi atas efek dalam kelompok diperdagangkan;

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.200.000 Investasi Jangka Pendek xxx
Keuntungan (bag. dr laba-rugi) Xxx

d. Pada saat pengakuan laba yang belum direalisasi atas efek dalam kelompok tersedia untuk dijual;

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.200.000 Investasi Jangka Pendek xxx
Keuntungan (bag. dr ekuitas) Xxx

e. Pada saat pengakuan laba yang belum direalisasi atas reksadana;

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.100.000 Kas di Bank-xxx xxx
11.200.000 Investasi Jangka Pendek Xxx
Keuntungan Xxx

f. Pada saat penjualan investasi jangka pendek;

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.100.000 Kas di Bank-xxx xxx
11.200.000 Investasi Jangka Pendek (Reksa dana) Xxx
Keuntungan Xxx

g. Pada saat penjulan:

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.100.000 Kas di Bank-xxx xxx
11.200.000 Investasi Jangka Pendek Xxx

h. Pada saat penilaian dilakukan pada tanggal neraca untuk efek tersedia untuk dijual (jika nilai wajar lebih besar dari nilai tercatat):

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Efek (tersedia untuk dijual) xxx
Selisih penilaian efek Xxx

i. Pada saat penilaian dilakukan pada tanggal neraca untuk efek tersedia untuk dijual (jika nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat):

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Selisih penilaian efek xxx
Efek (tersedia untuk dijual) Xxx

j. Pada saat efek tersedia untuk dijual dipindahkan ke kelompok diperdagangkan (selisih penilaian bersaldo positif):

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Selisih penilaian efek xxx
Pendapatan selisih penilaian efek Xxx

k. Pada saat efek tersedia untuk dijual dipindahkan ke kelompok diperdagangkan (selisih penilaian bersaldo negatif):

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Kerugian penurunan efek xxx
Selisih penilaian efek Xxx

l. Pada saat dimiliki hingga jatuh tempo dipindahkan ke kelompok tersedia untuk dijual (bila nilai wajar lebih tinggi dari nilai tercatat):

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Efek (tersedia untuk dijual) xxx
Efek (dimiliki hingga jatuh tempo) Xxx
Selisih penilaian efek

m. Pada saat dimiliki hingga jatuh tempo dipindahkan ke kelompok tersedia untuk dijual (bila nilai wajar lebih rendah dari nilai tercatat):

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Efek (tersedia untuk dijual) xxx
Selisih penilaian efek
Efek (dimiliki hingga jatuh tempo) Xxx

n. Pada saat tersedia untuk dijual dipindahkan ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo:

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Efek (dimiliki hingga jatuh tempo) xxx
Efek (tersedia untuk dijual) Xxx

o. Pada saat tersedia untuk dijual dipindahkan ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dimana nilai wajar lebih kecil dari nilai nominal:

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Efek (dimiliki hingga jatuh tempo) xxx
Pendapatan bunga Xxx

p. Pada saat tersedia untuk dijual dipindahkan ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dimana nilai wajar lebih besar dari nilai nominal:

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Pendapatan bunga xxx
Efek (dimiliki hingga jatuh tempo) Xxx

q. Pada saat amortisasi penilaian efek yang belum direalisasikan (ekuitas) jika saldonya positif:

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Selisih penilaian efek xxx
Pendapatan bunga Xxx

r. Pada saat amortisasi penilaian efek yang belum direalisasikan (ekuitas) jika saldonya negatif:

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Pendapatan bunga xxx
Selisih penilaian efek Xxx

s. Pada saat penurunan permanen efek tersedia untuk dijual:

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Kerugian penurunan nilai investasi xxx
Efek yang tersedia untuk dijual Xxx

t. Kerugian penurunan permanen selanjutnya:

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Selisih penilaian efek xxx
Efek yang tersedia untuk dijual Xxx

u. Kenaikan nilai wajar setelah penurunan permanen:

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Efek yang tersedia untuk dijual xxx
Selisih penilaian efek Xxx

v. Saat Pelepasan efek tersedia untuk dijual 1) Apabila harga pelepasan sama dengan nilai tercatat (memiliki selisih penilaian bersaldo positif)

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Bank Xxx
Selisih penilaian efek Xxx
Efek yang tersedia untuk dijual Xxx
Keuntungan pelepasan investasi Xxx

2) Apabila harga pelepasan sama dengan nilai tercatat (memiliki selisih penilaian bersaldo negatif)

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Bank Xxx
Kerugian pelepasan investasi Xxx
Efek yang tersedia untuk dijual Xxx
Selisih penilaian efek Xxx

3) Apabila harga pelepasan lebih besar dari nilai tercatat (memiliki selisih penilaian bersaldo positif)

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Bank Xxx
Keuntungan pelepasan investasi Xxx
Efek yang tersedia untuk dijual Xxx

Untuk mengakui selisih penilaian saldo positif yang direalisasi

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Selisih penilaian efek Xxx
Keuntungan pelepasan investasi Xxx

4) Apabila harga pelepasan lebih kecil dari nilai tercatat (memiliki selisih penilaian bersaldo negatif)

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Bank Xxx
Keuntungan pelepasan investasi Xxx
Efek yang tersedia untuk dijual Xxx

Untuk mengakui selisih penilaian saldo negatif yang direalisasi

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Kerugian pelepasan investasi Xxx
Selisih penilaian efek Xxx

5) Apabila harga pelepasan lebih kecil dari nilai tercatat (memiliki selisih penilaian bersaldo positif)

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Bank Xxx
Kerugian pelepasan efek Xxx
Efek yang tersedia untuk dijual Xxx

Untuk mengakui selisih penilaian saldo positif yang direalisasi

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Selisih penilaian efek Xxx
Keuntungan pelepasan investasi Xxx

6) Apabila harga pelepasan lebih kecil dari nilai tercatat (memiliki selisih penilaian bersaldo negatif)

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Bank Xxx
Kerugian pelepasan investasi Xxx
Efek yang tersedia untuk dijual Xxx

Untuk mengakui selisih penilaian saldo negatif yang direalisasi

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Kerugia pelepasan investasi Xxx
Selisih penilaian efek Xxx

2. PENYALURAN DANA INVESTASI MELALUI PEMBELIAN SAHAM Metode akuntansi yang digunakan untuk investasi jangka panjang ini bisa menggunakan 3 metode: v Metode biaya, apabila pemilikan saham yang berhak suara kurang dari 20 % v Metode ekuitas, apabila pemilikan saham yang berhak suara antara 20 s.d.50 % v Konsolidasi, apabila pemilikan saham berhak suara lebih dari 50 % a.

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.320.00 Investasi pada saham PT XXX xxx
11.100.00 Kas/Bank Xxx

b. Transaksi pada saat terjadi pembelian saham prioritas (rate tertentu)

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.320.00 Investasi pada saham -PT XXX xxx
11.100.xx Kas /Bank xxx

c. Transaksi pembagian deviden 1) Cost Method

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.400.000 Piutang Dividen xxx
41.510.000 Pendapatan Dividen Xxx
Pengumuman Dividen
11.100.xx Kas/Bank xxx
11.400.000 Piutang Dividen Xxx
Penerimaan kas

2) Equity Method

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.100.xx Kas/Bank xxx
11.320.00 Investasi pada saham – PT XXX Xxx
Penerimaan Deviden
11.320.00 Investasi pada saham – PT XXX xxx
Pendapatan dari Investasi saham – PT XXX Xxx
Pengumuman laba

d. Penyesuaian apabila berubah dari metode biaya ke metode ekuitas

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.320.00 Investasi pada saham PT XXX xxx
Laba ditahan Xxx
Pengakuan atas pendapatan yang seharusnya diakui bila menggunakan metode ekuitas

e. Penyesuaian akhir tahun (khusus cost method)

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Kerugian bersih yang belum direalisasi atas sekuritas ekuitas tak lancar xxx
Penyisihan bagi penurunan nilai sekuritas ekuitas tak lancar Xxx
Pengakuan atas penurunan nilai sekuritas sementara

table>

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT Kerugian nyata akibat penurunan pemanen dalam nilai pasar sekuritas ekuitas tak lancar xxx 11.320.00 Investasi dalam saham-PT XXX Xxx Pengakuan atas penurunan nilai sekuritas permanen

f. Penjualan saham investasi jangka panjang

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.120.xx Kas xxx
11.320.00 Investasi pada saham PT XXX Xxx
Keuntungan penjualan saham Xxx

g. Penggunaan stock option

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.110.00 Investasi pada saham PT. XXX xx
11.210.xx Kas xx
41.130.xx Penanaman modal dalam hak beli saham xx

h. Penjualan stock option

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.210.xx Kas xx
41.130.xx Penanaman modal dalam hak beli saham xx
51.130.xx Laba penjualan hak beli saham xx

i. Tidak digunakannya stock option

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
51.210.xx Rugi Kas hak beli saham yang tidak dipakai xx
41.130.xx Penanaman modal dalam hak beli saham xx

j. Ayat Penyesuaian pada akhir periode untuk pengakuan pendapatan usaha bunga tahun berjalan yang belum diterima tunai (Pengakuan akrual)

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.440.00 Piutang Bunga xxx
41.220.00 Pendapatan Usaha- Dana Lainnya Xxx

3. PENYALURAN DANA INVESTASI MELALUI PEMBELIAN OBLIGASI a. Transaksi pada saat terjadi pembelian obligasi

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.320.00 Investasi dalam Held to maturity obligasi PT XXX xxx
11.120.xx Kas/Bank Xxx
Pembelian obligasi secara kas

b. Pencatatan piutang bunga

11.120.xx Piutang bunga xxx
41.610.00 Pendapatan Bunga Xxx
Pencatatan piutang bunga

c. Transaksi Penerimaan pendapatan bunga

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.110.00 Kas xxx
41.610.00 Pendapatan Bunga Xxx
Penerimaan pendapatan bunga

d. Pencatatan amortisasi obligasi yang dikeluarkan dengan diskon

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.210.xx Kas xxx
11.xxx.00 Investasi obligasi xxx
11.320.00 Pendapatan bunga Xxx
Penerimaan pendapatan bunga
11.210.xx Piutang bunga xxx
11.xxx.00 Investasi obligasi
11.320.00 Pendapatan bunga Xxx
Pencatatan piutang bunga

e. Pencatatan amortisasi obligasi yang dikeluarkan dengan premium

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.210.xx Kas xxx
11.xxx.00 Investasi obligasi Xxx
11.320.00 Pendapatan bunga Xxx
Penerimaan pendapatan bunga
11.210.xx Piutang bunga xxx
11.xxx.00 Investasi obligasi Xxx
11.320.00 Pendapatan bunga Xxx
Pencatatan piutang bunga

f. Penjualan Obligasi

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.110.00 Kas xxx
11.xxx.00 Investasi Obligasi pada PT XX Xxx
Penjualan obligasi at maturity date
NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.110.00 Kas xxx
Kerugian atas penjualan obligasi xxx
11.xxx.00 Investasi Obligasi pada PT XX Xxx
Penjualan obligasi sebelum maturity date

g. Konversi investasi pada obligasi menjadi invesatasi saham

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.210.xx Investasi saham pada PT XX xxx
11.xxx.00 Investasi obligasi pada PT XX Xxx
11.320.00 Keuntungan atas Konversi obligasi pada PT XX Xxx
Pencatatan konversi investasi obligasi menjadi investasi saham

h. Ayat Penyesuaian pada akhir periode untuk pengakuan pendapatan usaha bunga tahun berjalan yang belum diterima tunai (Pengakuan akrual)

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.440.00 Piutang Bunga xxx
41.220.00 Pendapatan bunga Xxx

C. JURNAL STANDAR BERKAITAN DENGAN INVESTASI LANGSUNG DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL 1. Jurnal pada saat pendirian/pengambilalihan perusahaan :

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Investasi pada PT. XXX xxx
11.120.xx Kas di Bendahara/Bank XXX Xxx

2.Jurnal pada saat pembelian aset perusahaan:

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Tanah/Rumah/Gedung/Agunan yang diambil alih xxx
11.120.xx Kas di Bendahara/Bank Xxx

3.Jurnal pendapatan investasi dari pendirian perusahaan :

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.120.xx Kas di Bendahara/Bank xxx
41.xxx.00 Pendapatan Investasi pada PT. XXX Xxx

4. Jurnal penyesuaian pada akhir tahun periode untuk pengakuan pendapatan usaha tahun berjalan yang belum diterima tunai (Pengakuan akrual)

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Piutang Deviden xxx
41.xxx.00 Pendapatan Deviden-Penyertaan Xxx

5.Jurnal divestasi pendirian perusahaan :

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
11.120.xx Kas di Bendahara/Bank XXX xxx
Loss on Capital
Gain on Capital
Penyertaan/Investasi pada PT. XXX-Divestasi Xxx

D. JURNAL STANDAR BERKAITAN DENGAN INVESTASI LANGSUNG DALAM BENTUK PEMBERIAN PINJAMAN

Transaksi pada saat penyaluran dana dengan calon mitra berdasarkan perjanjian investasi.

NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
Pinjaman yang Disalurkan-PT XXX xxx
11.210.xx Kas di Bank-xxx Xxx

ol>

  • Penerimaan Angsuran Pokok Pinjaman dan Bunga
  • NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
    11.210.xx Kas di Bank xx xxx
    Pinjaman yang Disalurkan – PT XXX Xxx
    41.xxx.00 Pendapatan Bunga-PT XXX Xxx

    ol>

  • Ayat Penyesuaian pada akhir periode untuk pengakuan pendapatan usaha bunga tahun berjalan yang belum diterima tunai (Pengakuan akrual)
  • NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
    Piutang Bunga-PTXXX xxx
    41.xxx.00 Pendapatan Bunga PT XXX Xxx

    ol>

  • Alokasi Cadangan untuk Pinjaman Tak Tertagih
  • NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
    44.000.00 Beban Pinjaman Tak Tertagih xxx
    Cadangan/Penyisihan Pinjaman Tak Tertagih Xxx

    ol>

  • Ketika Pinjaman benar-benar Tak Tertagih
  • NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
    Cadangan/Penyisihan Pinjaman Tak Tertagih xxx
    Pinjaman yang Disalurkan-PT XXX Xxx

    ol>

  • Piutang yang telah dihapuskan namun dibayar kembali
  • NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
    Pinjaman yang Disalurkan-PT XXX xxx
    Cadangan/Penyisihan Pinjaman Tak Tertagih Xxx

    table>

    NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT 11.210.xx Kas di Bank xx xxx Pinjaman yang Disalurkan-PT XXX Xxx

    E. JURNAL STANDAR BERKAITAN DENGAN LEASING/SEWA GUNA USAHA 1. Operating Lease Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal dan selanjutnya disewagunausahakan kepada penyewa guna usaha a. Penerimaan Pembayaran sewa

    NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
    11.210.xx Kas di Bank xxx
    41.xxx.00 Pendapatan Sewa-Sewa Guna Usaha PT XXX Xxx

    b. Penerimaan Biaya administrasi

    NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
    11.210.xx Kas di Bank xx xxx
    Biaya Administrasi- Sewa Guna Usaha PT XXX Xxx

    c. Depresiasi Aktiva yang Dilease

    NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
    45.000.00 Beban Depresiasi Aktiva yang Disewagunausahakan xxx
    Akumulasi Depresiasi Aktiva yang Disewagunausahakan Xxx

    2. Sales Type Lease Sewa guna usaha jenis ini merupakan transaksi pembiayaan sewa guna usaha secara langsung (direct finance lease) di mana dalam jumlah transaksi termasuk laba yang diperhitungkan oleh pabrikan atau penyalur yang juga merupakan perusahaan sewa guna usaha.a. Pada saat transaksi perjanjian sewa guna usaha

    NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
    Piutang Pembayaran sewa guna usaha xxx
    Harga pokok penjualan
    Persedian barang jadi Xxx
    Biaya Awal yang ditangguhkan
    Pendapatan bunga yang ditangguhkan
    Penjualan

    b. Pada waktu pembayaran lease

    NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
    11.210.xx Kas di bank xxx xxx
    Piutang Pembayaran sewa guna usaha Xxx
    43.000.00 Beban Administrasi -Sewa guna usaha

    c. Amortisasi biaya awal yang ditangguhkan

    NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
    Beban Amortisasi Biaya Awal yang ditangguhkan-sewa guna usaha xxx
    Biaya Awal yang ditangguhkan-sewa guna usaha Xxx

    d. Pengakuan pendapatan bunga yang ditangguhkan

    NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
    Pendapatan bunga yang ditangguhkan xxx
    Pendapatan Bunga-Sewa guna usaha Xxx

    e. Penjualan aktiva yang disewagunausahakan dalam periode sewa guna usaha

    NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
    Pendapatan bunga yang ditangguhkan xxx
    11.210.xx Kas di Bank
    Pendapatan Bunga-Sewa guna usaha Xxx
    Piutang Pembayaran sewa guna usaha
    Keuntungan Penjualan Aktiva yang di sewagunausahakan

    3. Direct Financing Lease Perusahaan sewa guna usaha (lessor) adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha (lessee) biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan, atas nama perusahaan sewa guna usaha, sebagai pemilik barang modal tersebut, melakukan pemesanan, pemeriksaan serta pemeliharaan barang modal yang menjadi obyek transaksi sewa guna usaha.

    Selama masa sewa guna usaha, penyewa guna usaha melakukan pembayaran sewa guna usaha secara berkala di mana jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (residual value), kalau ada, akan mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya, yang merupakan pendapatan perusahaan sewa guna usah a.

    Pada saat transaksi perjanjian sewa guna usaha

    NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
    Piutang pembayaran sewa guna usaha xxx
    Pembelian Aktiva yang disewagunausahakan Xxx
    Pendapatan bunga sewa yang ditangguhkan

    b. Penerimaan pembayaran sewa guna usaha

    NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
    11.210.xx Kas xxx
    Piutang pembayaran sewa guna usaha Xxx
    Biaya Administrasi-Sewa guna usaha

    c. Pengakuan pendapatan bunga yang ditangguhkan

    NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
    Pendapatan bunga yang ditangguhkan xxx
    41.xxx.00 Pendapatan Bunga-Sewa guna usaha Xxx

    d. Pengakuan aktiva yang disewagunausahakan dengan adanya nilai sisa dari aktiva yang disewagunausahakan

    NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
    Aktiva xxx
    Pendapatan bunga yang ditangguhkan
    Piutang Pembayaran sewa guna usaha Xxx
    41.xxx.00 Pendapatan Bunga-Sewa guna usaha

    F. JURNAL STANDAR BERKAITAN DENGAN ANJAK PIUTANG 1. Saat kontrak anjak piutang

    NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
    11.100.000 Kas/Bank xxx
    Piutang pada Factor xxx
    Cadangan untuk piutang tak Tertagih xxx
    Kerugian dari Anjak Piutang xxx
    Piutang Xxx

    2. Saat kontrak anjak piutang selesai

    NO.AKUN URAIAN DEBET KREDIT
    Kas xxx
    Piutang pada Factor Xxx

    MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI

    Apa itu pos luar biasa dalam laporan operasional?

    JALAN SOLO KM 8.6 NAYAN, MAGUWOHARJO, DEPOK,SLEMAN, YOGYAKARTA KODE POS : 55282 Tanggal 11 Maret 2020 World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditetapkan sebagai pandemi. Jumlah korban dan luas cakupan wilayah yang terdampak COVID, serta implikasi pada aspek sosial ekonomi melatarbelakangi terbitnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Diseaase 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan tanggal 16 Mei 2020 ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

    1. Dampak kebijakan-kebijakan tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) antara lain penurunan pendapatan negara, peningkatan belanja negara, penyesuaian pembiayaan, serta peningkatan defisit APBN.
    2. Peningkatan beban anggaran menjadi alasan dilakukannya realokasi dan refocusing belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

    Realokasi dan refocusing anggaran diakomodasi dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Total tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan dampak COVID-19 adalah sebesar Rp695,1 triliun, dengan rincian sebagai berikut: Berkaitan dengan realokasi dan refocusing anggaran tersebut, untuk keseragaman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, dilakukan klasifikasi akun sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Pemutakhiran Akun dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

    Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan telah menerbitkan Panduan Teknis (Pantek) Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 29 tentang Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19, merujuk Pasal 15 PMK Nomor 43/PMK.05/2020: bahwa entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan melakukan pengungkapan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian dari peristiwa luar biasa,

    Maka timbul pertanyaan, Bagaimana penyajian beban dari peristiwa luar biasa ini dalam laporan keuangan? Apakah dapat disajikan sebagai beban dalam pos luar biasa? Merujuk pada standar akuntansi yang berlaku umum dan pernyataan dari badan penyusun standar akuntansi internasional, terdapat beberapa asumsi yang perlu dipertimbangkan dalam pengaturan kebijakan penyajian belanja untuk penanganan dampak COVID-19 pada laporan keuangan, diantaranya: International Accounting Standard (IAS) 1, Presentation of Financial Statements paragraf 97 menyatakan bahwa “Ketika sebuah transaksi pendapatan atau beban bernilai material, entitas harus mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara terpisah”.

    Dampak dari COVID-19 dapat meningkatkan transaksi beban atau pendapatan yang material bagi banyak entitas, maka dapat diidentifikasi secara spesifik dan dapat dinilai, transaksi tersebut harus diungkapkan secara terpisah baik dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya ( other comprehensive income ) atau dalam CaLK dengan penjelasan terkait jumlahnya secara memadai.

    International Public Sector Accounting Standard Board (IPSASB), menyatakan bahwa IPSAS 1 Presentation of Financial Statements tidak mengharuskan penyajian pos luar biasa dalam face laporan kinerja keuangan. Hal ini dapat dilihat pada IPSAS 1 Paragraf 102 yang menghilangkan pos luar biasa dari pos minimum yang disajikan dalam laporan kinerja keuangan.

    Basis for Conclusions (BC) 8, menyatakan bahwa larangan penyajian transaksi pada pos luar biasa dalam IAS 1 adalah karena IASB menyimpulkan transaksi-transaksi yang diperlakukan sebagai luar biasa dihasilkan dari risiko bisnis normal yang dihadapi oleh sebuah entitas dan tidak memerlukan penyajian pada komponen yang terpisah di dalam laporan laba rugi.

    Governmental Accounting Standards Board (GASB), menyatakan di dalam GASB Technical Bulletin No 2020-a bahwa meskipun tindakan yang diambil untuk memperlambat penyebaran penyakit COVID-19 mungkin berada dalam kendali manajemen pemerintah, tetapi kejadian yang mendasarinya (yaitu kemunculan penyakit COVID-19) tidak berada dalam kendali manajemen.

    Oleh karena itu, arus keluar sumber daya yang timbul sebagai tanggapan atas peristiwa tersebut tidak boleh dilaporkan sebagai peristiwa khusus ( special items ). GASB Statement 62 paragraf 45-50 menguraikan bahwa peristiwa yang dapat dipertimbangkan sebagai peristiwa yang jarang terjadinya ( infrequent in occurrence ) adalah sebuah peristiwa atau transaksi yang tidak diharapkan untuk kembali terjadi di masa depan.

    GASB Technical Bulletin No 2020-1, GASB mengatakan bahwa peristiwa yang sedang dipertimbangkan untuk menjadi peristiwa luar biasa adalah COVID-19, namun dalam apendiks A22, GASB berpendapat bahwa penyakit COVID-19 telah terjadi di masa yang lalu, sehingga dapat diasumsikan COVID-19 yang lain akan muncul kembali di masa mendatang dan peristiwa ini ke depan akan menjadi peristiwa yang tidak jarang terjadi, maka arus keluar sumber daya pemerintah yang timbul tidak boleh dilaporkan sebagai hal yang luar biasa, karena kriteria “jarang terjadinya” suatu peristiwa luar biasa tidak terpenuhi.

    Pos luar biasa adalah pendapatan dan pengeluaran yang timbul dari peristiwa atau transaksi yang merupakan bagian dari kegiatan normal, tetapi atas dasar sifat, ruang lingkup, atau karakternya yang jarang terjadi, maka perlu disajikan secara terpisah dalam catatan atas laporan keuangan (asas bruto), dengan tujuan agar dapat memberikan sudut pandang baru terhadap hasil/output dan pengembangan dalam kegiatan normal perusahaan.

    Diharapkan bahwa biaya tambahan yang timbul sebagai dampak COVID-19 memenuhi definisi peristiwa luar biasa dan perlu disajikan secara terpisah. Jika pos luar biasa diakui di beberapa pos lain dalam laporan laba rugi, maka harus diungkapkan dampak finansial dari pos luar biasa ini serta bagaimana pos luar biasa ini diakui.

    1. Menurut KPMG, penyajian beban terkait COVID-19 akan bergantung pada struktur laporan laba rugi yang sudah ada.
    2. Etika sebuah entitas menyajikan beban pada laporan laba rugi, daripada di CaLK, maka transaksi beban terkait dengan COVID-19 harus diklasifikasikan sesuai dengan klasifikasi beban yang tidak terkait dengan COVID-19.

    Ilustrasi penyajian transaksi yang terkait dengan COVID-19 jika entitas mempertimbangkan untuk menambah baris atau subtotal baru di laporan laba rugi dapat dilihat sebagaimana ilustrasi di bawah ini : Ilustrasi Penyajian Beban terkait COVID-19 di Laporan Laba Rugi Selanjutnya, KPMG berpendapat ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh manajemen, yaitu:

    1. Mengidentifikasi transaksi yang terkait dengan COVID-19 yang bersifat luar biasa dari sisi ruang lingkup dan frekuensinya.
    2. Menentukan apakah mungkin untuk menyajikan transaksi tersebut secara terpisah dalam laporan laba rugi.
    3. Mengungkapkan dampak finansial dari transaksi tersebut secara terpisah per kategori dan keseluruhan.

    Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

    • Sesuai dengan IAS 1 tentang Presentation of Financial Statements, Entitas harus mengungkapkan sifat dan jumlah sebuah transaksi pendapatan atau beban secara terpisah jika nilainya material, tetapi entitas dilarang menyajikan transaksi terkait COVID-19 dalam laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan sebagai pos luar biasa.
    • Informasi tambahan lainnya untuk menjelaskan dampak dari COVID-19 dapat dimuat dalam catatan atas laporan keuangan atau komunikasi keuangan lainnya dengan tetap mempertimbangkan regulasi dan persyaratan lainnya.
    • Menurut IPSASB, seiring dengan pergeseran penggunaan sumber daya dalam rangka penanganan dampak COVID-19, sebuah entitas pemerintah dapat menyediakan informasi kinerja pelayanan di luar laporan keuangan dengan mengikuti Recommended Practice Guide 3, Reporting Service Performance Information.
    • GASB berpendapat bahwa penyakit COVID-19 telah terjadi dan dapat diasumsikan COVID-19 yang lain akan muncul kembali di masa mendatang. Peristiwa ini ke depan akan menjadi peristiwa yang tidak jarang terjadi, maka arus keluar sumber daya pemerintah yang timbul untuk merespons wabah COVID-19 tidak boleh dilaporkan sebagai hal yang luar biasa, karena kriteria “jarang terjadinya” ( infrequent in occurrence) suatu peristiwa luar biasa tidak terpenu hi

    Kajian oleh : Team Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (Naskah lengkap “Penyajian Beban Penanganan Dampak COVID-19 sebagai Pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional” dapat di download pada link ini) Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI Manajemen Portal DJPb – Gedung Djuanda I Lt.9 Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt.1 Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta Pusat 10710 Call Center: 14090 Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402