Profesi Pada Pasar Modal Yang Tugasnya Mengaudit Laporan Keuangan Adalah?

Profesi Pada Pasar Modal Yang Tugasnya Mengaudit Laporan Keuangan Adalah
Profesi penunjang pasar modal. Sebagian dari kita mungkin telah cukup familiar dengan keberadaan pasar tradisional. Tapi, bagaimana dengan pasar modal? Pada dasarnya, pasar modal sama halnya dengan pasar tradisional, juga menjadi tempat pertemuan antara penjual dan pembeli.

  • Bedanya, yang diperjualbelikan disini bukanlah sayuran ataupun kebutuhan pokok lainnya, melainkan instrumen keuangan semisal saham, obligasi, dan surat berharga lainnya.
  • Singkatnya, pasar modal merupakan sistem keuangan yang terorganisasi.
  • Termasuk didalamnya bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta seluruh surat berharga yang beredar.

Dalam perjalanannya, perkembangan pasar modal memerlukan dukungan berbagai pihak, baik pebisnis, investor, masyarakat umum, pemerintah, maupun lembaga penunjang pasar modal itu sendiri, sebagai institusi yang turut mendukung pengoperasian pasar modal.

  • Nah, ngomong-ngomong soal lembaga pendukung pasar modal, tentu tidak jauh dari orang-orang yang berkutat didalamnya.
  • Adapun profesi penunjang disini adalah pihak-pihak yang telah terdaftar di otoritas Jasa keuangan, yang persyaratan dan tata cara pendaftarannya ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.

Siapa saja? (Baca juga: Siapa Saja Pelaku Pasar Modal? ) Profesi Penunjang pasar modal terdiri dari Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, Notaris, dan Profesi Lain.​ Akuntan Publik Akuntan publik berperan dalam penyajian laporan informasi keuangan perusahaan baik yang akan berencana untuk go public maupun perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya (listed) di bursa.

  • Salah satu tugas pokok dari akuntan publik di pasar modal adalah melakukan audit atas laporan keuangan yang wajib disampaikan kepada regulator dan dipublikasikan secara berkala kepada publik lewat media massa setiap kuartal, semester dan tahunan.
  • Notaris Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta perubahan anggaran dasar emiten.

Notaris pasar modal juga menghadiri setiap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemenang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan oleh emiten. Konsultan Hukum Konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan dan menandatangani pendapat hukum mengenai emiten.

  • Dalam proses go public, konsultan hukum berfungsi untuk memberikan pendapat dari segi huku mengenai keadaan emiten.
  • Penilai Penilai (appraiser) adalah pihak yang memberikan jasa profesional dalam menentukan nilai wajar aktiva suatu perusahaan.
  • Penasihat investasi (investment advisor) adalah pihak yang memberikan nasihat kepada emiten atau calon emiten tentang masalah keuangan, seperti nasihat mengenai stryktur modal.

Profesi lain Profesi lain adalah pihak jasa yang dapat memberikan pendaoat atau penilaian sesuai dengan perkembangan pasar modal di masa mendatang dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Please follow and like us:

Siapa yang mengawasi pasar modal?

BAB XIII BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Pasal 1495 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Bapepam dan LK mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1496 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1495, Bapepam dan LK menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan peraturan di bidang pasar modal; b. penegakan peraturan di bidang pasar modal; c. pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal; d. penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik; e. penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; f. penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal; g. penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan; h. pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; i. perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang lembaga keuangan; j. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan; dan k. pelaksanaan administrasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 1497 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terdiri atas: a. Sekretariat Badan; b. Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum; c. Biro Riset dan Teknologi Informasi; d. Biro Pemeriksaan dan Penyidikan; e. Biro Pengelolaan Investasi; f. Biro Transaksi dan Lembaga Efek; g. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa; h. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil; i. Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan; j. Biro Pembiayaan dan Penjaminan; k. Biro Perasuransian; l. Biro Dana Pensiun; dan m. Biro Kepatuhan Internal. Bagian Ketiga Sekretariat Badan Pasal 1498 Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan. Pasal 1499 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1498, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penataan organisasi, tata laksana dan pembakuan prestasi kerja Badan; b. koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja, rencana strategis dan pelaporan akuntabilitas kinerja Badan; c. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; d. pelaksanaan urusan kepegawaian Badan; e. pelaksanaan urusan keuangan Badan; f. pelaksanaan urusan pelayanan kerja sama internasional; g. pelayanan urusan informasi pasar modal dan hubungan masyarakat; h. pelaksanaan tata usaha dan kearsipan Badan; dan i. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Badan. Pasal 1500 Sekretariat Badan terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Organisasi; b. Bagian Kepegawaian; c. Bagian Keuangan; d. Bagian Kerjasama Internasional dan Hubungan Masyarakat; e. Bagian Umum; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 1501 Bagian Perencanaan dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan rencana kerja dan rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja, perencanaan anggaran Badan, penataan organisasi, penyusunan prosedur dan metode kerja, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional. Pasal 1502 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1501, Bagian Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja Badan, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional; b. perencanaan anggaran badan; c. penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, pembakuan prestasi kerja dan penyusunan jabatan fungsional; dan d. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja serta evaluasi pelaksanaannya. Pasal 1503 Bagian Perencanaan dan Organisasi terdiri atas: a. Subbagian Rencana Kerja dan Pelaporan; b. Subbagian Perencanaan Anggaran; c. Subbagian Organisasi; dan d. Subbagian Tata Laksana. Pasal 1504 (1) Subbagian Rencana Kerja dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana strategik, laporan kegiatan dan laporan akuntabilitas kinerja Badan. (2) Subbagian Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan perencanaan anggaran Badan. (3) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, analisis jabatan, pembakuan prestasi kerja dan penyusunan jabatan fungsional. (4) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metoda kerja serta evaluasi pelaksanaannya serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional. Pasal 1505 Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian di lingkungan Badan. Pasal 1506 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1505, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan formasi serta pengurusan tata usaha, dokumentasi, statistik dan kesejahteraan pegawai; b. pembinaan pegawai dan penyelesaian kasus-kasus kepegawaian; c. pelaksanaan urusan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan dan mutasi kepegawaian lainnya; dan d. analisis dan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Badan serta memantau hasil pelaksanaannya. Pasal 1507 Bagian Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Pengembangan Pegawai; b. Subbagian Mutasi Kepegawaian; dan c. Subbagian Umum Kepegawaian. Pasal 1508 (1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan analisis dan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan, dan penyiapan bahan pembinaan karir pegawai di lingkungan Badan serta memantau hasil pelaksanaannya. (2) Subbagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan dan mutasi kepegawaian lainnya. (3) Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan formasi serta melakukan urusan tata usaha, dokumentasi, statistik dan kesejahteraan pegawai, serta pembinaan dan penyelesaian kasus-kasus kepegawaian. Pasal 1509 Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Badan. Pasal 1510 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1509, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran; b. pelaksanaan urusan perbendaharaan Badan dan pengajuan permintaan pembayaran; c. akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Badan; dan d. penatausahaan penerimaan negara. Pasal 1511 Bagian Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan; c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan; dan d. Subbagian Administrasi Penerimaan Negara. Pasal 1512 (1) Subbagian Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Badan dan mengajukan permintaan pembayaran kepada Subbagian Perbendaharaan. (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan Badan dan menerbitkan surat perintah pembayaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan menyusun laporan keuangan Badan. (4) Subbagian Administrasi Penerimaan Negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan penerimaaan negara di bidang pasar modal, asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan modal ventura. Pasal 1513 Bagian Kerjasama Internasional dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kerjasama internasional, penelaahan kerjasama pasar modal dan lembaga keuangan internasional, perjanjian pertukaran informasi pasar modal dan lembaga keuangan internasional, pelayanan informasi dan penyuluhan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan serta melaksanakan penyiapan bahan-bahan penyelesaian pengaduan. Pasal 1514 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1513, Bagian Kerjasama Internasional dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga-lembaga pasar modal dan lembaga keuangan dalam negeri dan luar negeri yang terkait dengan kegiatan pasar modal dan lembaga keuangan; b. perancangan dan penyiapan sarana penyuluhan serta perumusan metode dan materi penyuluhan di bidang pasar modal; c. pemberian informasi dan penyuluhan di bidang pasar modal; d. pembinaan dan pemantauan tenaga penyuluh di bidang pasar modal; e. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kerjasama internasional di bidang pasar modal dan lembaga keuangan; f. penyiapan rancangan perjanjian kerjasama pasar modal dan lembaga keuangan dengan negara lain dan badan internasional; g. penyiapan bahan pertukaran dan pengumpulan informasi pasar modal dan lembaga keuangan dengan negara lain dan badan internasional; h. pemantauan, pengevaluasian dan penelaahan perjanjian kerjasama internasional di bidang pasar modal dan lembaga keuangan; i. pelaksanaan hubungan pemodal internasional; dan j. penyiapan bahan-bahan penyelesaian pengaduan di bidang pasar modal. Pasal 1515 Bagian Kerjasama Internasional dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. Subbagian Kerjasama Bilateral; b. Subbagian Kerjasama Multilateral; c. Subbagian Hubungan Masyarakat; dan d. Subbagian Pengaduan Pasar Modal. Pasal 1516 (1) Subbagian Kerjasama Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, rancangan perjanjian, pelaksanaan kerjasama internasional, bahan pertukaran informasi, memantau dan mengevaluasi kerjasama pasar modal internasional antara Badan dengan Securities Exchange Commision (Badan Pengawas Pasar Modal) negara lain atau antara Badan dengan lembaga-lembaga pemerintah atau regulator negara lain serta penelaahan perjanjian kerjasama bilateral pasar modal serta melaksanakan hubungan pemodal bilateral. (2) Subbagian Kerjasama Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, rancangan perjanjian, pelaksanaan kerjasama internasional, bahan pertukaran informasi, memantau dan mengevaluasi kerjasama pasar modal dan lembaga keuangan internasional antara Badan dengan organisasi badan pengawas pasar modal dunia atau antara Badan dengan lembaga Pasar Modal Internasional atau Lembaga Keuangan Internasional serta penelaahan perjanjian kerjasama pasar modal multilateral serta melaksanakan hubungan pemodal multilateral. (3) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang terkait di bidang pasar modal dan lembaga keuangan, kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan seperti pameran, seminar, dan kegiatan lainnya yang sejenis, penyiapan dan pengembangan teknik, metode dan materi penyuluhan, perancangan dan penyiapan sarana penyuluhan, pemberian tanggapan berita di bidang pasar modal yang dimuat dalam media massa, pemberian penyuluhan di bidang pasar modal kepada media massa dan masyarakat, pembinaan dan pemantauan tenaga penyuluh pasar modal serta menyusun dan menyiapkan bahan-bahan informasi untuk pimpinan dalam rangka hubungan antar lembaga. (4) Subbagian Pengaduan Pasar Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan-bahan penyelesaian pengaduan dan melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait dalam rangka penyelesaian pengaduan. Pasal 1517 Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha Ketua Badan. Pasal 1518 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1507, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata persuratan; b. pengurusan kesekretariatan dan keprotokolan pimpinan; c. pelaksanaan urusan rumah tangga, keprotokolan, perjalanan dinas dan gaji; dan d. pelaksanaan urusan perlengkapan. Pasal 1519 Bagian Umum terdiri atas: a. Subbagian Tata Persuratan; b. Subbagian Tata Usaha Ketua Badan; c. Subbagian Rumah Tangga; dan d. Subbagian Perlengkapan. Pasal 1520 (1) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, komputerisasi persuratan, kearsipan, ekspedisi, dan penggandaan. (2) Subbagian Tata Usaha Ketua Badan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, penyiapan bahan, pencatatan acara, mengkoordinir penyusunan pidato, makalah dan mengatur jadwal kegiatan, protokol, dan akomodasi Ketua Badan. (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam, pengangkutan pegawai, urusan perjalanan dinas dan keprotokolan serta pembuatan daftar dan pembayaran gaji. (4) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan, pelaksanaan, penyiapan dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa direktorat jenderal, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan penyiapan penghapusan perlengkapan. Bagian Keempat Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Pasal 1521 Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan, penetapan sanksi, penanganan keberatan, pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan dalam penyelesaian masalah antara pihak tanpa melalui jalur hukum, melakukan litigasi, pemberian pertimbangan, saran, dan pendapat hukum di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta pembinaan dan pengawasan profesi hukum yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal. Pasal 1522 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1521, Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; b. penelaahan dan pemberian pendapat atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; c. pemberian saran dan pendapat hukum mengenai masalah yang berkaitan dengan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; d. penelaahan dan pemberian pendapat hukum atas standar kode etik profesi Konsultan Hukum dan Notaris Pasar Modal; e. melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan terkait dengan penyusunan Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta dalam rangka litigasi yang terkait dengan lembaga Keuangan; f. pemberian pertimbangan pengenaan sanksi administratif dan atau denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; g. pemberian pertimbangan, pemberian saran dan pendapat hukum atas keberatan yang berkaitan dengan pengenaan sanksi di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; h. pemberian bantuan hukum atas masalah yang dihadapi Badan dan pegawai Badan dalam rangka pelaksanaan tugasnya; i. pelaksanaan litigasi dalam hal Badan menghadapi perkara di pengadilan; j. pemberian bantuan penyelesaian masalah di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan antara para pihak di luar badan peradilan (non litigasi); k. pembinaan dan pengawasan terhadap Konsultan Hukum dan Notaris yang telah menjadi Profesi Penunjang Pasar Modal; dan l. pelaksanaan tata usaha biro. Pasal 1523 Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum terdiri atas: a. Bagian Hukum Pengelolaan Investasi; b. Bagian Hukum Transaksi dan Lembaga Efek; c. Bagian Hukum Emiten dan Perusahaan Publik; d. Bagian Hukum Lembaga Keuangan; dan e. Bagian Profesi Hukum Pasar Modal. Pasal 1524 Bagian Hukum Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, penyusunan, dan pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan, dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif dan keberatan, yang berkaitan dengan Pengelolaan Investasi, Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Wakil Penjual Efek Reksa Dana, lembaga pemeringkat Efek dan pelaksanaan tata usaha biro. Pasal 1525 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1524, Bagian Hukum Pengelolaan Investasi menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan; b. penelaahan dan pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan; c. penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan; d. penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas keberatan yang diajukan kepada Badan, yang berkaitan dengan Pengelolaan Investasi, Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, dan lembaga pemeringkat Efek; dan e. pelaksanaan tata usaha biro. Pasal 1526 Bagian Hukum Pengelolaan Investasi terdiri atas: a. Subbagian Peraturan Pengelolaan Investasi; b. Subbagian Penetapan Sanksi dan Keberatan Pengelolaan Investasi; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro. Pasal 1527 (1) Subbagian Peraturan Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melakukan pengkajian undang-undang yang terkait dengan pasar modal, pengkajian peraturan pasar modal internasional, pengkajian peraturan perundang-undangan pasar modal, dan interpretasi atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pendapat hukum atas ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan Pengelolaan Investasi, Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, dan lembaga pemeringkat Efek. (2) Subbagian Penetapan Sanksi dan Keberatan Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas keberatan yang diajukan kepada Badan, yang berkaitan dengan Pengelolaan Investasi, Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, dan lembaga pemeringkat Efek. (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelaporan biro. Pasal 1528 Bagian Hukum Transaksi dan Lembaga Efek mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, penyusunan dan pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan, dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif dan keberatan, yang berkaitan dengan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Perusahaan Efek selaku Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Lembaga Penilaian Harga Efek, Pusat Laporan Transaksi Obligasi, dan lembaga yang terkait dengan transparansi perdagangan Efek di pasar sekunder. Pasal 1529 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1528, Bagian Hukum Transaksi dan Lembaga Efek menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan; b. penelaahan dan pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan; c. penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan d. penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas keberatan yang diajukan kepada Badan, yang berkaitan dengan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Perusahaan Efek selaku Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Penjamin Emisi Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Lembaga Penilaian Harga Efek, Pusat Laporan Transaksi Obligasi, dan lembaga yang terkait dengan transparansi perdagangan Efek di pasar sekunder. Pasal 1530 Bagian Hukum Transaksi dan Lembaga Efek terdiri atas: a. Subbagian Peraturan Transaksi dan Lembaga Efek I; b. Subbagian Peraturan Transaksi dan Lembaga Efek II; dan c. Subbagian Penetapan Sanksi dan Keberatan Transaksi dan Lembaga Efek. Pasal 1531 (1) Subbagian Peraturan Transaksi dan Lembaga Efek I mempunyai tugas melakukan pengkajian undang-undang yang terkait dengan pasar modal, pengkajian peraturan pasar modal internasional, pengkajian peraturan perundang-undangan pasar modal, dan interpretasi atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pemberian pendapat hukum atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Perusahaan Efek selaku Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek. (2) Subbagian Peraturan Transaksi dan Lembaga Efek II mempunyai tugas melakukan pengkajian undang-undang yang terkait dengan pasar modal, pengkajian peraturan pasar modal internasional, pengkajian peraturan perundang-undangan pasar modal, dan interpretasi atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pemberian pendapat hukum atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Biro Administrasi Efek, Kustodian, Lembaga Penilaian Harga Efek, Pusat Laporan Transaksi Obligasi, dan lembaga yang terkait dengan transparansi perdagangan Efek di pasar sekunder. (3) Subbagian Penetapan Sanksi dan Keberatan Transaksi dan Lembaga Efek mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas keberatan yang diajukan kepada Badan, yang berkaitan dengan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Perusahaan Efek selaku Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Lembaga Penilaian Harga Efek, Pusat Laporan Transaksi Obligasi, dan lembaga yang terkait dengan transparansi perdagangan Efek di pasar sekunder. Pasal 1532 Bagian Hukum Emiten dan Perusahaan Publik mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, penyusunan, dan pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan, dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif dan keberatan yang berkaitan dengan Emiten, Perusahaan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Akuntan, dan Penilai, Wali Amanat serta pihak-pihak atau lembaga yang terkait dengan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik. Pasal 1533 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1532, Bagian Hukum Emiten dan Perusahaan Publik menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta penelaahan dan pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Emiten, Perusahaan Publik, Akuntan, Penilai, Wali Amanat serta pihak-pihak atau lembaga yang terkait dengan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik; dan b. penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas keberatan yang diajukan kepada Badan, yang berkaitan dengan Emiten, Perusahaan Publik, Akuntan, Penilai, Wali Amanat serta pihak-pihak atau lembaga yang terkait dengan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik. Pasal 1534 Bagian Hukum Emiten dan Perusahaan Publik terdiri atas: a. Subbagian Peraturan Emiten dan Perusahaan Publik I; b. Subbagian Peraturan Emiten dan Perusahaan Publik II; dan c. Subbagian Penetapan Sanksi dan Keberatan Emiten dan Perusahaan Publik. Pasal 1535 (1) Subbagian Peraturan Emiten dan Perusahaan Publik I mempunyai tugas melakukan pengkajian undang-undang yang terkait dengan pasar modal, pengkajian peraturan pasar modal internasional, pengkajian peraturan perundang-undangan pasar modal, dan interpretasi atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pendapat hukum atas ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan keterbukaan dalam rangka Penawaran Umum dan pelaporan berkala Emiten dan Perusahaan Publik, Akuntan, Penilai, Wali Amanat, serta pihak-pihak atau lembaga yang terkait dengan Emiten dan Perusahaan Publik. (2) Subbagian Peraturan Emiten dan Perusahaan Publik II mempunyai tugas melakukan pengkajian undang-undang yang terkait dengan pasar modal, pengkajian peraturan pasar modal internasional, pengkajian peraturan perundang-undangan pasar modal, dan interpretasi atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pendapat hukum atas ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik, aksi pemodal terkait dengan Emiten dan Perusahaan Publik serta pelaporan insidental Emiten dan Perusahaan Publik. (3) Subbagian Penetapan Sanksi dan Keberatan Emiten dan Perusahaan Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas keberatan yang diajukan kepada Badan, yang berkaitan dengan Emiten, Perusahaan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Akuntan, Penilai, Wali Amanat, serta pihak-pihak atau lembaga yang terkait dengan Emiten dan Perusahaan Publik. Pasal 1536 Bagian Hukum Lembaga Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, penyusunan dan pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan, dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif dan keberatan, yang berkaitan Perasuransian, Pembiayaan dan Penjaminan, dan Dana Pensiun. Pasal 1537 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1536, Bagian Hukum Lembaga Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta penelaahan dan pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perasuransian, pembiayaan dan penjaminan, dan dana pensiun; b. penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas keberatan yang diajukan kepada Badan, yang berkaitan dengan perasuransian, pembiayaan dan penjaminan, dan dana pensiun. Pasal 1538 Bagian Hukum Lembaga Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Peraturan Perasuransian; b. Subbagian Peraturan Pembiayaan dan Penjaminan; dan c. Subbagian Peraturan Dana Pensiun. Pasal 1539 (1) Subbagian Peraturan Perasuransian mempunyai tugas melakukan pengkajian undang-undang yang terkait dengan perasuransian, pengkajian peraturan perasuransian internasional, pengkajian peraturan perundang-undangan perasuransian, dan interpretasi atas peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian, penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pendapat hukum atas ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan perasuransian, dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas keberatan yang diajukan kepada Badan, yang berkaitan dengan perasuransian. (2) Subbagian Peraturan Pembiayaan dan Penjaminan mempunyai tugas melakukan pengkajian undang-undang yang terkait dengan Pembiayaan dan Penjaminan, pengkajian peraturan Pembiayaan dan Penjaminan internasional, pengkajian peraturan perundang-undangan Pembiayaan dan Penjaminan, dan interpretasi atas peraturan perundang-undangan di bidang Pembiayaan dan Penjaminan, penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pendapat hukum atas ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan Pembiayaan dan Penjaminan, dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas keberatan yang diajukan kepada Badan, yang berkaitan dengan Pembiayaan dan Penjaminan. (3) Subbagian Peraturan Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan pengkajian undang-undang yang terkait dengan Dana Pensiun, pengkajian peraturan Dana Pensiun internasional, pengkajian peraturan perundang-undangan Dana Pensiun, dan interpretasi atas peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pendapat hukum atas ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan Dana Pensiun, dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas keberatan yang diajukan kepada Badan, yang berkaitan dengan Dana Pensiun. Pasal 1540 Bagian Profesi Hukum Pasar Modal mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, penyusunan, dan pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Notaris dan Konsultan Hukum, penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan Notaris dan Konsultan Hukum di pasar modal, penelaahan pemberian pendapat hukum atas kode etik dan standar profesi Notaris dan Konsultan Hukum serta melaksanakan litigasi, pemberian saran, pendapat hukum, bantuan hukum, dan membantu penyelesaian masalah antar pihak yang dapat diselesaikan di luar badan peradilan (non litigasi), serta melakukan kerjasama dengan lembaga hukum dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Pasal 1541 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1540, Bagian Profesi Hukum Pasar Modal menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Notaris dan Konsultan Hukum di Pasar Modal; b. pelaksanaan pendaftaran Notaris dan Konsultan Hukum di pasar modal; c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan Notaris dan Konsultan Hukum di pasar modal; d. penelaahan dan pemberian pendapat hukum atas kode etik dan standar profesi Notaris dan Konsultan Hukum di pasar modal; e. pelaksanaan kerjasama dengan asosiasi profesi Notaris dan Konsultan Hukum serta lembaga terkait; f. pelaksanaan litigasi dalam hal Badan digugat dalam perkara yang berkaitan dengan Pasar Modal; g. pelaksanaan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan dalam rangka litigasi yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan dimana Bapepam dan LK dan atau Departemen Keuangan menjadi pihak yang berperkara; h. pemberian saran dan pendapat hukum atas suatu permasalahan yang berkaitan dengan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; i. pemberian bantuan hukum kepada Badan dan atau pegawai Badan yang menjadi saksi, ahli, atau pihak yang berperkara yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; j. pemberian bantuan penyelesaian masalah antar pihak yang dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi) yang berkaitan dengan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan k. melakukan kerjasama dengan lembaga hukum dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Pasal 1542 Bagian Profesi Hukum Pasar Modal terdiri atas: a. Subbagian Notaris Pasar Modal; b. Subbagian Konsultan Hukum Pasar Modal; dan c. Subbagian Litigasi dan Pelayanan Hukum. Pasal 1543 (1) Subbagian Notaris Pasar Modal mempunyai tugas melakukan pengkajian peraturan pasar modal internasional, pengkajian peraturan perundang-undangan pasar modal, dan interpretasi atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pendapat hukum atas ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan Notaris di Pasar Modal, memproses pendaftaran, penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan Notaris di pasar modal, melakukan penelaahan dan pemberian pendapat hukum atas kode etik dan standar profesi Notaris, dan melakukan kerjasama dengan asosiasi profesi Notaris dan lembaga terkait. (2) Subbagian Konsultan Hukum Pasar Modal mempunyai tugas melakukan pengkajian peraturan pasar modal internasional, pengkajian peraturan perundang-undangan pasar modal, dan interpretasi atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pendapat hukum atas ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan Konsultan Hukum di Pasar Modal, memproses pendaftaran, penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan Konsultan Hukum di pasar modal, melakukan penelaahan dan pemberian pendapat hukum atas kode etik dan standar profesi Konsultan Hukum, dan melakukan kerjasama dengan asosiasi profesi Konsultan Hukum dan lembaga terkait. (3) Subbagian Litigasi dan Pelayanan Hukum mempunyai tugas melakukan litigasi dalam hal Badan bertindak sebagai pihak dalam suatu perkara di Pengadilan, memberikan bantuan hukum kepada Badan dan atau pegawai Badan yang menjadi saksi, ahli, atau pihak yang berperkara yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, membantu penyelesaian masalah antar pihak yang dapat diselesaikan di luar badan peradilan (non litigasi), serta melakukan kerjasama dengan lembaga hukum dalam penanganan perkara, yang berkaitan dengan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Bagian Kelima Biro Riset dan Teknologi Informasi Pasal 1544 Biro Riset dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset dan pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya pengembangan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan. Pasal 1545 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1544, Biro Riset dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, analisis, dan penyajian data ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan pasar modal dan lembaga keuangan; b. pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan statistik pasar modal; c. pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan statistik asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lain; d. pelaksanaan riset pengembangan produk dan kelembagaan di bidang asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lain; e. penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi; f. pengelolaan dan penyajian basis data dan informasi serta pelaksanaan registrasi di bidang pasar modal dan lembaga keuangan; dan g. pelaksanaan tata usaha biro. Pasal 1546 Biro Riset dan Teknologi Informasi terdiri atas: a. Bagian Riset Ekonomi; b. Bagian Riset Pasar Modal; c. Bagian Riset Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain; d. Bagian Sistem dan Teknologi Informasi; e. Bagian Pengelolaan Data dan Informasi; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 1547 Bagian Riset Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisis, dan penyajian data ekonomi makro, mikro serta lembaga ekonomi internasional yang berkaitan dengan pengembangan pasar modal dan lembaga keuangan. Pasal 1548 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1547, Bagian Riset Ekonomi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data ekonomi makro yang berkaitan dengan pengembangan pasar modal dan lembaga keuangan; b. penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data ekonomi mikro yang berkaitan dengan pengembangan pasar modal dan lembaga keuangan; dan c. penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data lembaga ekonomi internasional yang berkaitan dengan pengembangan pasar modal dan lembaga keuangan. Pasal 1549 Bagian Riset Ekonomi terdiri atas: a. Subbagian Analisis Ekonomi Makro; b. Subbagian Analisis Ekonomi Mikro; dan c. Subbagian Analisis Lembaga Ekonomi Internasional. Pasal 1550 (1) Subbagian Analisis Ekonomi Makro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data ekonomi makro yang berkaitan dengan pengembangan pasar modal dan lembaga keuangan. (2) Subbagian Analisis Ekonomi Mikro mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis, dan penyajian data ekonomi mikro yang berkaitan dengan pengembangan pasar modal dan lembaga keuangan. (3) Subbagian Analisis Lembaga Ekonomi Internasional mempunyai tugas penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data lembaga ekonomi internasional yang berkaitan dengan pengembangan pasar modal dan lembaga keuangan. Pasal 1551 Bagian Riset Pasar Modal mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan statistik pasar modal serta urusan tata usaha Biro. Pasal 1552 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1551, Bagian Riset Pasar Modal menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan statistik pasar modal; b. penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data kebijakan pengembangan pasar modal; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha biro. Pasal 1553 Bagian Riset Pasar Modal terdiri atas: a. Subbagian Statistik Pasar Modal; b. Subbagian Analisis Kebijakan Pengembangan Pasar Modal; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro. Pasal 1554 (1) Subbagian Statistik Pasar Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan statistik pasar modal. (2) Subbagian Analisis Kebijakan Pengembangan Pasar Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data kebijakan pengembangan pasar modal. (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelaporan biro. Pasal 1555 Bagian Riset Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan statistik serta melaksanakan riset pengembangan produk dan kelembagaan di bidang asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lain. Pasal 1556 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1555, Bagian Riset Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan statistik Asuransi, Dana Pensiun, Usaha Jasa Pembiayaan, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan lain; b. penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data kebijakan pengembangan kelembagaan Asuransi, Dana Pensiun, Usaha Jasa Pembiayaan, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan lain; dan c. penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data pengembangan produk Asuransi, Dana Pensiun, Usaha Jasa Pembiayaan, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan lain. Pasal 1557 Bagian Riset Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain terdiri atas: a. Subbagian Statistik Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain; b. Subbagian Analisis Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain; dan c. Subbagian Analisis Pengembangan Produk Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain. Pasal 1558 (1) Subbagian Statistik Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan statistik Asuransi, Dana Pensiun, Usaha Jasa Pembiayaan, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan lain. (2) Subbagian Analisis Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data kebijakan pengembangan kelembagaan Asuransi, Dana Pensiun, Usaha Jasa Pembiayaan, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan lain. (3) Subbagian Analisis Pengembangan Produk Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data pengembangan produk Asuransi, Dana Pensiun, Usaha Jasa Pembiayaan, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan lain. Pasal 1559 Bagian Sistem dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pengelolaan, pengembangan sistem informasi dan aplikasi di bidang pasar modal dan lembaga keuangan. Pasal 1560 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1559, Bagian Sistem dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi di bidang pasar modal dan lembaga keuangan; b. penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dan jaringan; dan c. penyiapan bahan pemberian dukungan teknis di bidang teknologi informasi. Pasal 1561 Bagian Sistem dan Teknologi Informasi terdiri atas: a. Subbagian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem dan Aplikasi; b. Subbagian Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Jaringan; dan c. Subbagian Dukungan Teknis. Pasal 1562 (1) Subbagian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem dan Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi di bidang pasar modal dan lembaga keuangan. (2) Subbagian Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dan jaringan. (3) Subbagian Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan teknis di bidang teknologi informasi. Pasal 1563 Bagian Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyajian basis data dan informasi di bidang pasar modal dan lembaga keuangan serta registrasi di bidang pasar modal. Pasal 1564 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1563, Bagian Pengelolaan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyajian data dan informasi di bidang pasar modal dan lembaga keuangan; b. penyiapan bahan basis data dan registrasi di bidang pasar modal; dan c. penyiapan bahan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi. Pasal 1565 Bagian Pengelolaan Data dan Informasi terdiri atas: a. Subbagian Penyajian Data dan Informasi; b. Subbagian Pengelolaan Basis Data dan Registrasi; dan c. Subbagian Perpustakaan dan Dokumentasi. Pasal 1566 (1) Subbagian Penyajian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyajian data dan informasi di bidang pasar modal dan lembaga keuangan. (2) Subbagian Pengelolaan Basis Data dan Registrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan basis data dan registrasi di bidang pasar modal. (3) Subbagian Perpustakaan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi. Bagian Keenam Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Pasal 1567 Biro Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas menegakkan hukum di bidang transaksi dan lembaga Efek, Pengelolaan Investasi, Keterbukaan Emiten, dan Perusahaan Publik serta melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka penegakan hukum. Pasal 1568 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1567, Biro Pemeriksaan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan di bidang pasar modal; b. penyusunan norma pemeriksaan dan penyidikan di bidang pasar modal; c. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan di bidang pasar modal; d. pemeriksaan dan penyidikan di bidang pasar modal; e. koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan di bidang pasar modal dalam lingkungan Badan serta lembaga hukum lainnya; f. perumusan kerjasama di bidang pemeriksaan dan penyidikan pasar modal; g. pelaksanaan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum; dan h. pelaksanaan tata usaha biro. Pasal 1569 Biro Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri atas: a. Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi; b. Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek; c. Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa; d. Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil; e. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 1570 Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan, serta melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Investasi serta menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum, serta pelaksanaan urusan tata usaha biro. Pasal 1571 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1570, Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan investasi; b. pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan investasi; c. evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan investasi; d. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha biro. Pasal 1572 Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi terdiri atas: a. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi I; b. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi II; c. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi III; dan d. Subbagian Tata Usaha Biro. Pasal 1573 (1) Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan, penyiapan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan/atau penyidikan serta melakukan pemeriksaan dan/atau penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Manajer Investasi dan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan terhadap produk investasi yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan. (2) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelaporan biro. Pasal 1574 Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan, serta melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang transaksi dan Lembaga Efek serta menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum. Pasal 1575 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1574, Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang transaksi dan Lembaga Efek; b. pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang transaksi dan Lembaga Efek; c. evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang transaksi dan Lembaga Efek; dan d. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum. Pasal 1576 Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek terdiri atas: a. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek I; b. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek II; dan c. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek III. Pasal 1577 Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan, penyiapan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan/atau penyidikan serta melakukan pemeriksaan dan/atau penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Lembaga Bursa, Perusahaan Efek, dan Wakil Perusahaan Efek yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan. Pasal 1578 Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan, serta melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa serta menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum. Pasal 1579 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1578, Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa; b. pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa; c. evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa; dan d. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum. Pasal 1580 Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa terdiri atas: a. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa I; b. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa II; dan c. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa III. Pasal 1581 Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan, penyiapan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan/atau penyidikan serta melakukan pemeriksaan dan/atau penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan. Pasal 1582 Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan, serta melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil serta menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum. Pasal 1583 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1582, Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil; b. pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil; c. evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil; dan d. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum. Pasal 1584 Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil terdiri atas: a. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil I; b. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil II; dan c. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil III. Pasal 1585 Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan, penyiapan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan/atau penyidikan serta melakukan pemeriksaan dan/atau penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan. Bagian Ketujuh Biro Pengelolaan Investasi Pasal 1586 Biro Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengaturan pengelolaan investasi, pemrosesan izin usaha, pernyataan pendaftaran dan ijin orang perseorangan, membina dan mengawasi Pengelola Investasi, Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, dan Penasihat Investasi. Pasal 1587 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1586, Biro Pengelolaan Investasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengembangan dan pengaturan pengelolaan investasi; b. penyiapan bahan pengembangan produk investasi; c. pemrosesan permohonan izin usaha, izin perseorangan, pembinaan dan pengawasan Pengelola Investasi, Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi, dan Wakil Pedagang Reksa Dana; d. penelaahan aspek keterbukaan, hukum, dan akuntansi serta pernyataan pendaftaran Pengelola Investasi; e. mengusulkan pembekuan izin Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, dan direksi serta komisaris dalam hal pengelolaan investasi yang membahayakan kepentingan pasar modal secara keseluruhan sampai ditetapkan penggantinya; f. mengawasi pelaksanaan likuidasi Kontrak Investasi Kolektif; dan g. pelaksanaan tata usaha biro. Pasal 1588 Biro Pengelolaan Investasi terdiri atas: a. Bagian Pengembangan Kebijakan Investasi; b. Bagian Pengembangan Produk Investasi; c. Bagian Bina Manajer Investasi dan Penasihat Investasi; d. Bagian Pengawasan Pengelolaan Investasi; e. Bagian Kepatuhan Pengelolaan Investasi; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 1589 Bagian Pengembangan Kebijakan Investasi mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan pengelolaan investasi serta penyiapan bahan pengembangan, pengaturan dan pembinaan Manajer Investasi, Penasihat Investasi, dan Wakil Manajer Investasi. Pasal 1590 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1589, Bagian Pengembangan Kebijakan Investasi menyelenggarakan fungsi: a. pengkajian dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan investasi; b. pengkajian dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, dan Penasihat Investasi. Pasal 1591 Bagian Pengembangan Kebijakan Investasi terdiri atas: a. Subbagian Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Investasi; b. Subbagian Pengembangan Kebijakan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi; dan c. Subbagian Pengembangan Kebijakan Wakil Manajer Investasi. Pasal 1592 (1) Subbagian Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan Investasi. (2) Subbagian Pengembangan Kebijakan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan dan peraturan yang terkait pengawasan dan pembinaan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi. (3) Subbagian Pengembangan Kebijakan Wakil Manajer Investasi mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan dan peraturan yang terkait pengawasan dan pembinaan Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi Perorangan, dan Wakil Pedagang Reksa Dana. Pasal 1593 Bagian Pengembangan Produk Investasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian data perkembangan produk investasi Reksa Dana, Efek Beragun Aset dan Investasi lainnya. Pasal 1594 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1593, Bagian Pengembangan Produk Investasi menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, analisis dan penyajian produk investasi Reksa Dana, Efek Beragun Aset dan Investasi lainnya; b. analisis data terhadap produk investasi Reksa Dana, Efek Beragun Aset dan Investasi lainnya; c. analisis pengembangan terhadap Pihak yang melakukan aktivitas pengelolaan Reksa Dana, Efek Beragun Aset dan Investasi lainnya; dan d. analisis terhadap daya kompetisi produk investasi pasar modal dibandingkan dengan produk investasi sektor lainnya. Pasal 1595 Bagian Pengembangan Produk Investasi terdiri atas: a. Subbagian Pengembangan Produk Investasi Reksa Dana; dan b. Subbagian Pengembangan Produk Investasi Efek Beragun Aset dan Investasi Lain. Pasal 1596 (1) Subbagian Pengembangan Produk Investasi Reksa Dana mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data perkembangan produk investasi Reksa Dana serta analisis pengembangan terhadap Pihak yang melakukan aktivitas pengelolaan Reksa Dana. (2) Subbagian Pengembangan Produk Investasi Efek Beragun Aset dan Investasi Lain mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data perkembangan produk investasi Efek Beragun Aset dan Investasi lainnya serta analisis pengembangan terhadap Pihak yang melakukan aktivitas pengelolaan Efek Beragun Aset dan Investasi lainnya. Pasal 1597 Bagian Bina Manajer Investasi dan Penasihat Investasi mempunyai tugas memproses izin usaha Manajer Investasi, Penasihat Investasi, izin Perseorangan, izin Perseorangan Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi, dan Wakil Pedagang Efek Reksa Dana penelaahan atas kode etik, penyusunan program pengembangan keahlian, serta melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi Perorangan, dan Wakil Pedagang Reksa Dana, serta pelaksanaan urusan tata usaha biro. Pasal 1598 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1597, Bagian Bina Manajer Investasi dan Penasihat Investasi menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan dokumen dalam rangka permohonan izin usaha Manajer Investasi dan Penasihat Investasi; b. penelaahan dokumen dalam rangka permohonan izin perorangan Penasihat Investasi; c. penelaahan dokumen dalam rangka permohonan izin perorangan Wakil Manajer Investasi; d. penelaahan dokumen dalam rangka permohonan izin perorangan Wakil Pedagang Efek Reksa Dana; e. penyiapan bahan pengawasan administratif Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi Perorangan, dan Wakil Pedagang Efek Reksa Dana; f. pengawasan administratif kegiatan Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi, dan Wakil Pedagang Efek Reksa Dana; g. penyusunan program peningkatan keahlian dan ketrampilan Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi, dan Wakil Pedagang Efek Reksa Dana; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha biro. Pasal 1599 Bagian Bina Manajer Investasi dan Penasihat Investasi terdiri atas: a. Subbagian Manajer Investasi dan Penasihat Investasi; b. Subbagian Wakil Manajer Investasi; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro. Pasal 1600 (1) Subbagian Manajer Investasi dan Penasihat Investasi mempunyai tugas menelaah dokumen dalam rangka permohonan izin usaha Manajer Investasi, dan Penasihat Investasi. (2) Subbagian Wakil Manajer Investasi mempunyai tugas menelaah dokumen dalam rangka permohonan izin perorangan Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi Perorangan, dan Wakil Pedagang Efek Reksa Dana, menyiapkan bahan pengawasan Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi Perorangan, dan Wakil Pedagang Reksa Dana. (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian dan pelaporan biro. Pasal 1601 Bagian Pengawasan Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pemrosesan permohonan izin usaha, penelaahan aspek keterbukaan, hukum, akuntansi, pernyataan pendaftaran, dan pengawasan kegiatan Reksa Dana Perseroan dan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif. Pasal 1602 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1601, Bagian Pengawasan Pengelolaan Investasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan aspek keterbukaan pola kebijakan dan penilaian Portofolio Efek, aspek keterbukaan kegiatan pengelolaan investasi, laporan keuangan dan akuntansi; b. penelaahan aspek keterbukaan berdasarkan peraturan dan hukum secara teknis, pengorganisasian dan strukturisasi sekuritisasi; c. penelaahan keterbukaan prospektus dan pengelolaan investasi serta pengawasan aspek akuntansi pengelolaan investasi; d. penelaahan atas dokumen dalam rangka permohonan izin usaha Reksa Dana Perseroan; e. penelaahan aspek keterbukaan, hukum, dan akuntansi pernyataan pendaftaran Reksa Dana Perseroan, Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif dan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset; f. penyiapan bahan pembinaan Reksa Dana Perseroan dan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif, dan Efek Beragun Aset; g. penelaahan laporan Reksa Dana Perseroan, Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif dan Efek Beragun Aset; dan h. pengawasan kegiatan Reksa Dana Perseroan, Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif, dan Efek Beragun Aset. Pasal 1603 Bagian Pengawasan Pengelolaan Investasi terdiri atas: a. Subbagian Penelaahan Hukum; b. Subbagian Pengelolaan Keterbukaan Reksa Dana dan Efek Beragun Aset; dan c. Subbagian Penelaahan Akuntansi. Pasal 1604 (1) Subbagian Penelaahan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, penelaahan perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan pernyataan pendaftaran, laporan, dan pengawasan aspek Hukum Kegiatan Reksa Dana, dan Efek Beragun Aset. (2) Subbagian Pengelolaan Keterbukaan Reksa Dana dan Efek Beragun Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, penelaahan kelengkapan dokumen pernyataan pendaftaran dan aspek keterbukaan kegiatan Reksa Dana dan Efek Beragun Aset. (3) Subbagian Penelaahan Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, Penelaahan laporan, dan pengawasan aspek akuntansi Reksa Dana dan Efek Beragun Aset. Pasal 1605 Bagian Kepatuhan Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Reksa Dana, Efek Beragun Aset, menyiapkan bahan pengawasan pemeriksaan atas administrasi dan laporan bank kustodian serta penyiapan bahan pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan kepatuhan pengelolaan kontrak investasi. Pasal 1606 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1605, Bagian Kepatuhan Pengelolaan Investasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi; b. penyiapan bahan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kustodian; c. pemeriksaan kepatuhan Manajer Investasi, Penasihat Investasi, dan Kustodian; d. pemeriksaan kepatuhan atas peraturan pasar modal mengenai administrasi dan laporan bank kustodian; e. pemeriksaan kepatuhan atas peraturan pasar modal mengenai pelaksanaan pengelolaan kontrak investasi; f. pengawasan kepatuhan penyampaian laporan oleh pengelola investasi berkaitan dengan pengelolaan investasi; dan g. pengumpulan data dan informasi yang memberikan indikasi adanya pelanggaran/kejahatan di bidang pengelolaan Investasi. Pasal 1607 Bagian Kepatuhan Pengelolaan Investasi terdiri atas: a. Subbagian Kepatuhan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi; b. Subbagian Kepatuhan Reksa Dana; dan c. Subbagian Kepatuhan Efek Beragun Aset. Pasal 1608 (1) Subbagian Kepatuhan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi, melakukan pemeriksaan kepatuhan Manajer Investasi, Penasihat Investasi dan Kustodian, memantau kepatuhan penyampaian laporan, serta mengumpulkan data dan informasi yang memberikan indikasi adanya pelanggaran/kejahatan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi. (2) Subbagian Kepatuhan Reksa Dana mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan atas peraturan pasar modal mengenai administrasi dan laporan Reksa Dana, menyiapkan sistem pengawasan dini pada kepatuhan Reksa Dana, dan mengumpulkan data dan informasi yang memberikan indikasi adanya pelanggaran/kejahatan dalam pengelolaan Reksa Dana. (3) Subbagian Kepatuhan Efek Beragun Aset mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan atas peraturan pasar modal mengenai administrasi dan laporan Efek Beragun Aset, menyiapkan sistem pengawasan dini pada kepatuhan Efek Beragun Aset, dan mengumpulkan data dan informasi yang memberikan indikasi adanya pelanggaran/ kejahatan dalam pengelolaan Efek Beragun Aset. Bagian Kedelapan Biro Transaksi dan Lembaga Efek Pasal 1609 Biro Transaksi dan Lembaga Efek mempunyai tugas melaksanakan pemrosesan perijinan dan persetujuan, pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek, dan pengawasan transaksi Efek, serta Pengawasan Perdagangan Surat Utang Negara. Pasal 1610 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1609, Biro Transaksi dan Lembaga Efek menyelenggarakan fungsi: a. pemrosesan permohonan perijinan dan persetujuan kegiatan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian; b. pembinaan dan pengawasan kegiatan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perantara Pedagang Efek, dan Penjamin Emisi Efek; c. pembinaan dan pengawasan kegiatan Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek; d. pemeriksaan atas Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian; e. pengawasan atas transaksi Efek di Bursa Efek dan di luar Bursa Efek serta Surat Utang Negara; dan f. pelaksanaan tata usaha Biro. Pasal 1611 Biro Transaksi dan Lembaga Efek terdiri atas: a. Bagian Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek; b. Bagian Pengawasan Lembaga Efek; c. Bagian Kepatuhan Lembaga Efek; d. Bagian Pengawasan Perdagangan; e. Bagian Wakil Perusahaan Efek; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 1612 Bagian Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lembaga Bursa Efek, Perusahaan Efek dan Pengawasan Perdagangan serta penyiapan bahan pengembangan, pengaturan dan pembinaan Wakil Perusahaan Efek. Pasal 1613 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1612, Bagian Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan dan pembinaan lembaga Bursa Efek; b. penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan dan pembinaan Perusahaan Efek; c. penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengawasan dan pembinaan Wakil Perusahaan Efek; dan d. penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengawasan Perdagangan. Pasal 1614 Bagian Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek terdiri atas: a. Subbagian Pengembangan Kebijakan Lembaga Bursa Efek; b. Subbagian Pengembangan Kebijakan Perusahaan Efek; dan c. Subbagian Pengembangan Kebijakan Wakil Perusahaan Efek. Pasal 1615 (1) Subbagian Pengembangan Kebijakan Lembaga Bursa Efek mempunyai tugas menelaah dan menyusun pengembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga Bursa Efek, dan penelaahan kode etik lembaga Efek. (2) Subbagian Pengembangan Kebijakan Perusahaan Efek mempunyai tugas menelaah dan menyusun pengembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perusahaan Efek dan menelaah kode etik Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. (3) Subbagian Pengembangan Kebijakan Wakil Perusahaan Efek mempunyai tugas menelaah dan menyusun pengembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Wakil Perusahaan Efek, menelaah kode etik Penjamin Emisi Efek, Wakil Perusahaan Efek, dan Perantara Pedagang Efek, melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan, menyusun program pengembangan keahlian dan ketrampilan, serta menelaah dan menyusun pengembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengawasan perdagangan. Pasal 1616 Bagian Pengawasan Lembaga Efek mempunyai tugas melaksanakan pemrosesan permohonan perizinan dan persetujuan, penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan, serta melaksanakan pengawasan dan melaporkan hasil pengawasan kegiatan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian. Pasal 1617 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1616, Bagian Pengawasan Lembaga Efek menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan atas dokumen dalam rangka permohonan izin usaha Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Biro Administrasi Efek; b. penelaahan atas dokumen dalam rangka permohonan persetujuan Kustodian; c. penelaahan laporan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian; d. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan kegiatan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian; dan e. pengawasan atas kegiatan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian. Pasal 1618 Bagian Pengawasan Lembaga Efek terdiri atas: a. Subbagian Pengawasan Perusahaan Efek I; b. Subbagian Pengawasan Perusahaan Efek II; dan c. Subbagian Pengawasan Lembaga Bursa Efek. Pasal 1619 (1) Subbagian Pengawasan Perusahaan Efek I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan penelaahan permohonan izin usaha, penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan, penelaahan laporan Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan. (2) Subbagian Pengawasan Lembaga Bursa Efek mempunyai tugas melakukan penelaahan permohonan izin usaha dan persetujuan, penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan, penelaahan laporan kegiatan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian. Pasal 1620 Bagian Kepatuhan Lembaga Efek mempunyai tugas mempersiapkan bahan pemeriksaan kepatuhan, mempersiapkan jadwal pemeriksaan, melakukan pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaan kegiatan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penyimpanan, Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian. Pasal 1621 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1620, Bagian Kepatuhan Lembaga Efek menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pemeriksaan atas kepatuhan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian; b. penyusunan jadwal dan pemeriksaan atas Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian; c. pemeriksaan atas kepatuhan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penyelesaian, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian; d. penyusunan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penyelesaian, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian; dan e. pengumpulan data dan informasi yang memberikan indikasi adanya pelanggaran/kejahatan di bidang transaksi dan lembaga Efek. Pasal 1622 Bagian Kepatuhan Lembaga Efek terdiri atas: a. Subbagian Kepatuhan Perusahaan Efek I; b. Subbagian Kepatuhan Perusahaan Efek II; dan c. Subbagian Kepatuhan Lembaga Bursa Efek. Pasal 1623 (1) Subbagian Kepatuhan Perusahaan Efek I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan jadwal pemeriksaan dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan Perusahaan Efek, serta mengumpulkan data dan informasi yang memberikan indikasi adanya pelanggaran/ kejahatan Perusahaan Efek yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan. (2) Subbagian Kepatuhan Lembaga Bursa Efek mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan jadwal pemeriksaan dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan, serta mengumpulkan data dan informasi yang memberikan indikasi adanya pelanggaran/kejahatan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian. Pasal 1624 Bagian Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan transaksi dan penyelesaian transaksi Efek di pasar sekunder baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek serta mengawasi perdagangan Surat Utang Negara dan Efek lain. Pasal 1625 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1624, Bagian Pengawasan Perdagangan menyelenggarakan fungsi: a. pengawasan dan penelaahan data transaksi perdagangan Efek di Bursa dan di luar Bursa pada pasar sekunder; b. pengawasan dan penelaahan data penyelesaian transaksi perdagangan Efek di Bursa dan di luar Bursa pada pasar sekunder; c. pengawasan dan penelaahan data transaksi dan penyelesaian perdagangan Surat Utang Negara, Derivatif dan Efek lain; dan d. penyusunan laporan pengawasan transaksi Efek, Surat Utang Negara, Derivatif dan Efek lain. Pasal 1626 Bagian Pengawasan Perdagangan terdiri atas: a. Subbagian Pengawasan Perdagangan Efek Sektor Jasa; b. Subbagian Pengawasan Perdagangan Efek Sektor Riil; dan c. Subbagian Pengawasan Perdagangan Surat Utang Negara dan Efek Lain. Pasal 1627 (1) Subbagian Pengawasan Perdagangan Efek Sektor Jasa mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penelaahan data transaksi, penyelesaian transaksi, perkembangan kurs perdagangan Efek sektor jasa di Bursa Efek, serta penelaahan dan penyusunan laporan perkembangan transaksi Efek sektor jasa. (2) Subbagian Pengawasan Perdagangan Efek Sektor Riil mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penelaahan data transaksi, penyelesaian transaksi, perkembangan kurs perdagangan Efek sektor riil di Bursa Efek, serta penelaahan dan penyusunan laporan perkembangan transaksi Efek sektor riil. (3) Subbagian Pengawasan Perdagangan Surat Utang Negara dan Efek Lain mempunyai tugas melakukan pengawasan, penelaahan data transaksi, penyelesaian transaksi, pengawasan perkembangan, dan penelaahan laporan perkembangan transaksi Surat Utang Negara, Efek Lain dan Derivatif, serta pengawasan perdagangan di luar bursa. Pasal 1628 Bagian Wakil Perusahaan Efek mempunyai tugas melaksanakan penelaahan permohonan izin, penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan, penelaahan atas kode etik, penyusunan program pengembangan keahlian, dan pengawasan kegiatan Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek, serta pelaksanaan urusan tata usaha biro. Pasal 1629 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1628, Bagian Wakil Perusahaan Efek menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan atas dokumen dalam rangka permohonan izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek; b. penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek; c. penelaahan atas kode etik Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek; d. penyusunan program pengembangan keahlian dan keterampilan Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek; e. pengawasan kegiatan Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha biro. Pasal 1630 Bagian Wakil Perusahaan Efek terdiri atas: a. Subbagian Wakil Perantara Pedagang Efek; b. Subbagian Wakil Penjamin Emisi Efek; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro. Pasal 1631 (1) Subbagian Wakil Perantara Pedagang Efek mempunyai tugas melakukan penelaahan permohonan perizinan, penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan, penelaahan peraturan dan laporan, penyusunan program pemeriksaan, serta melakukan pemeriksaan Wakil Perantara Pedagang Efek. (2) Subbagian Wakil Penjamin Emisi Efek mempunyai tugas melakukan penelaahan permohonan perizinan, penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan, penyusunan program pemeriksaan, dan melakukan pemeriksaan Wakil Penjamin Emisi Efek. (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelaporan biro. Bagian Kesembilan Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa Pasal 1632 Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan pemantauan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik yang bergerak di sektor jasa. Pasal 1633 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1632, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan Emiten dan Perusahaan Publik di sektor jasa; b. penelaahan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Emiten dan Perusahaan Publik di sektor jasa; c. penelaahan Pernyataan Penawaran Tender Emiten dan Perusahaan Publik di sektor jasa; d. penelaahan Pernyataan Penggabungan Usaha Emiten dan Perusahaan Publik di sektor jasa; e. penelaahan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik di sektor jasa; f. pemantauan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik di sektor jasa; g. pemantauan laporan Emiten dan Perusahaan Publik di sektor jasa; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha biro. Pasal 1634 Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa terdiri atas: a. Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Keuangan; b. Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Non Keuangan; c. Bagian Pemantauan Perusahaan Jasa Keuangan; d. Bagian Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan; e. Bagian Pemantuan Perusahaan Properti dan Real Estat; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 1635 Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan Pernyataan Pendaftaran termasuk prospektus dan dokumen lainnya, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi. Pasal 1636 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1635, Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan Pernyataan Pendaftaran Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi; b. penelaahan Pernyataan Penawaran Tender Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi; c. penelaahan Pernyataan Penggabungan Usaha Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi; dan d. penelaahan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi. Pasal 1637 Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Penelaahan Hukum Perusahaan Jasa Keuangan; b. Subbagian Penelaahan Keterbukaan Perusahaan Jasa Keuangan; dan c. Subbagian Penelaahan Akuntansi Perusahaan Jasa Keuangan. Pasal 1638 (1) Subbagian Penelaahan Hukum Perusahaan Jasa Keuangan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek hukum Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan Investasi. (2) Subbagian Penelaahan Keterbukaan Perusahaan Jasa Keuangan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek keterbukaan Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan Investasi. (3) Subbagian Penelaahan Akuntansi Perusahaan Jasa Keuangan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek akuntansi Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan Investasi. Pasal 1639 Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Non Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan Pernyataan Pendaftaran termasuk prospektus dan dokumen lainnya, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, properti, real estat, perhotelan, konstruksi, media massa, teknologi informasi, dan jasa lainnya. Pasal 1640 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1639, Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Non Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan Pernyataan Pendaftaran Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, properti, real estat, perhotelan, konstruksi, media massa, teknologi informasi, dan jasa lainnya; b. penelaahan Pernyataan Penawaran Tender Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perdagangan, telekomunikasi, perhubungan, pariwisata, properti, real estat, perhotelan, konstruksi, media massa, teknologi informasi, dan jasa lainnya; c. penelaahan Pernyataan Penggabungan Usaha Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perdagangan, telekomunikasi, perhubungan, pariwisata, properti, real estat, perhotelan, konstruksi, media massa, teknologi informasi, dan jasa lainnya; dan d. penelaahan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perdagangan, telekomunikasi, perhubungan, pariwisata, properti, real estat, perhotelan, konstruksi, media massa, teknologi informasi, dan jasa lainnya. Pasal 1641 Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Non Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Penelaahan Hukum Perusahaan Jasa Non Keuangan; b. Subbagian Penelaahan Keterbukaan Perusahaan Jasa Non Keuangan; dan c. Subbagian Penelaahan Akuntansi Perusahaan Jasa Non Keuangan. Pasal 1642 (1) Subbagian Penelaahan Hukum Perusahaan Jasa Non Keuangan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek hukum Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, properti, real estat, perhotelan, konstruksi, media massa, teknologi informasi, dan jasa lainnya. (2) Subbagian Penelaahan Keterbukaan Perusahaan Jasa Non Keuangan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek keterbukaan Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, properti, real estat, perhotelan, konstruksi, media massa, teknologi informasi, dan jasa lainnya. (3) Subbagian Penelaahan Akuntansi Perusahaan Jasa Non Keuangan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek akuntansi Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, properti, real estat, perhotelan, konstruksi, media massa, teknologi informasi, dan jasa lainnya. Pasal 1643 Bagian Pemantauan Perusahaan Jasa Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, serta pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi. Pasal 1644 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1643, Bagian Pemantauan Perusahaan Jasa Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi; b. penelaahan laporan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi; c. pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi; dan d. pengumpulan dan pengelolaan data berkaitan dengan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi. Pasal 1645 Bagian Pemantauan Perusahaan Jasa Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Pemantauan Perusahaan Perbankan; b. Subbagian Pemantauan Perusahaan Asuransi dan Pembiayaan; dan c. Subbagian Pemantauan Perusahaan Sekuritas dan Investasi. Pasal 1646 (1) Subbagian Pemantauan Perusahaan Perbankan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perbankan. (2) Subbagian Pemantauan Perusahaan Asuransi dan Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan asuransi dan pembiayaan. (3) Subbagian Pemantauan Perusahaan Sekuritas dan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan sekuritas dan investasi. Pasal 1647 Bagian Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, serta pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perdagangan, pariwisata, perhubungan, telekomunikasi, media massa, dan teknologi informasi. Pasal 1648 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1647, Bagian Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, media massa, dan teknologi informasi; b. penelaahan laporan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, media massa, dan teknologi informasi; c. pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, media massa, dan teknologi informasi; dan d. pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, media massa, dan teknologi informasi. Pasal 1649 Bagian Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan terdiri atas: a. Subbagian Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Pariwisata; b. Subbagian Pemantauan Perusahaan Perhubungan dan Telekomunikasi; dan c. Subbagian Pemantauan Perusahaan Media Massa dan Teknologi Informasi. Pasal 1650 (1) Subbagian Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengelolaan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perdagangan dan pariwisata. (2) Subbagian Pemantauan Perusahaan Perhubungan dan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan pemenuhan keterbukaan dan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perhubungan dan telekomunikasi. (3) Subbagian Pemantauan Perusahaan Media Massa dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan media massa dan teknologi informasi. Pasal 1651 Bagian Pemantauan Perusahaan Properti dan Real Estat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, serta pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan properti, perhotelan, real estat, konstruksi, dan Perusahaan Jasa Lainnya, serta pelaksanaan urusan tata usaha Biro. Pasal 1652 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1651, Bagian Pemantauan Perusahaan Properti dan Real Estat menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan properti, perhotelan, real estat, konstruksi, dan Perusahaan Jasa Lainnya; b. penelaahan laporan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan properti, perhotelan, real estat, konstruksi, dan Perusahaan Jasa Lainnya; c. pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan properti, perhotelan, real estat, konstruksi, dan Perusahaan Jasa Lainnya; d. pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan properti, perhotelan, real estat, konstruksi, dan Perusahaan Jasa Lainnya; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro. Pasal 1653 Bagian Pemantauan Perusahaan Properti dan Real Estat terdiri atas: a. Subbagian Pemantauan Perusahaan Properti dan Perhotelan; b. Subbagian Pemantauan Perusahaan Real Estat, Konstruksi dan Perusahaan Jasa Lainnya; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro. Pasal 1654 (1) Subbagian Pemantauan Perusahaan Properti dan Perhotelan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, serta pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan properti dan perhotelan. (2) Subbagian Pemantauan Perusahaan Real Estat, Konstruksi dan Perusahaan Jasa Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan real estat, konstruksi dan perusahaan jasa lainnya. (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelaporan biro. Bagian Kesepuluh Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil Pasal 1655 Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, dan pemantauan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik yang bergerak di sektor riil. Pasal 1656 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1655, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan Emiten dan Perusahaan Publik di sektor riil; b. penelaahan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Emiten dan Perusahaan Publik di sektor riil; c. penelaahan Pernyataan Penawaran Tender Emiten dan Perusahaan Publik di sektor riil; d. penelaahan Pernyataan Penggabungan Usaha Emiten dan Perusahaan Publik di sektor riil; e. penelaahan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik di sektor riil; f. pemantauan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik di sektor riil; g. pemantauan laporan Emiten dan Perusahaan Publik di sektor riil; dan h. pelaksanaan tata usaha biro. Pasal 1657 Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil terdiri atas: a. Bagian Penilaian Perusahaan Pabrikan; b. Bagian Penilaian Perusahaan Non Pabrikan; c. Bagian Pemantauan Perusahaan Aneka Industri; d. Bagian Pemantauan Perusahaan Industri Dasar, Logam, dan Kimia; e. Bagian Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Agrobisnis; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 1658 Bagian Penilaian Perusahaan Pabrikan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan Pernyataan Pendaftaran termasuk prospektus dan dokumen lainnya, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, aneka industri lainnya, industri dasar, industri logam, dan indutri kimia. Pasal 1659 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1658, Bagian Penilaian Perusahaan Pabrikan menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan Pernyataan Pendaftaran Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil garmen, alas kaki, barang konsumsi, aneka industri lainnya, industri dasar, industri logam, dan industri kimia; b. penelaahan Pernyataan Penawaran Tender Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil garmen, alas kaki, barang konsumsi, aneka industri lainnya, industri dasar, industri logam, dan industri kimia; c. penelaahan Pernyataan Penggabungan Usaha Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil garmen, alas kaki, barang konsumsi, aneka industri lainnya, industri dasar, industri logam, dan industri kimia; dan d. penelaahan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil garmen, alas kaki, barang konsumsi, aneka industri lainnya, industri dasar, industri logam, dan industri kimia. Pasal 1660 Bagian Penilaian Perusahaan Pabrikan terdiri atas: a. Subbagian Penelaahan Hukum Perusahaan Pabrikan; b. Subbagian Penelaahan Keterbukaan Perusahaan Pabrikan; dan c. Subbagian Penelaahan Akuntansi Perusahaan Pabrikan. Pasal 1661 (1) Subbagian Penelaahan Hukum Perusahaan Pabrikan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek hukum Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, aneka industri lainnya, industri dasar, industri logam, dan industri kimia. (2) Subbagian Penelaahan Keterbukaan Perusahaan Pabrikan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek keterbukaan Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, aneka industri lainnya, industri dasar, industri logam, dan industri kimia. (3) Subbagian Penelaahan Akuntansi Perusahaan Pabrikan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek akuntansi Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, aneka industri lainnya, industri dasar, industri logam, dan industri kimia. Pasal 1662 Bagian Penilaian Perusahaan Non Pabrikan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan Pernyataan Pendaftaran termasuk prospektus dan dokumen lainnya, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan, dan agrobisnis. Pasal 1663 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1662, Bagian Penilaian Perusahaan Non Pabrikan menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan Pernyataan Pendaftaran Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan, dan agrobisnis; b. penelaahan Pernyataan Penawaran Tender Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan, dan agrobisnis; c. penelaahan Pernyataan Penggabungan Usaha Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan, dan agrobisnis; dan d. penelaahan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan, dan agrobisnis. Pasal 1664 Bagian Penilaian Perusahaan Non Pabrikan terdiri atas: a. Subbagian Penelaahan Hukum Perusahaan Non Pabrikan; b. Subbagian Penelaahan Keterbukaan Perusahaan Non Pabrikan; dan c. Subbagian Penelaahan Akuntansi Perusahaan Non Pabrikan. Pasal 1665 (1) Subbagian Penelaahan Hukum Perusahaan Non Pabrikan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek hukum Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan, dan agrobisnis. (2) Subbagian Penelaahan Keterbukaan Perusahaan Non Pabrikan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek keterbukaan Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan, dan agrobisnis. (3) Subbagian Penelaahan Akuntansi Perusahaan Non Pabrikan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek akuntansi Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan, dan agrobisnis. Pasal 1666 Bagian Pemantauan Perusahaan Aneka Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, serta pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, dan aneka industri lainnya. Pasal 1667 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1666, Bagian Pemantauan Perusahaan Aneka Industri menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, dan aneka industri lainnya; b. penelaahan laporan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, dan aneka industri lainnya; c. pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, dan aneka industri lainnya; dan d. pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, dan aneka industri lainnya. Pasal 1668 Bagian Pemantauan Perusahaan Aneka Industri terdiri atas: a. Subbagian Pemantauan Perusahaan Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki; b. Subbagian Pemantauan Perusahaan Barang Konsumsi; dan c. Subbagian Pemantauan Perusahaan Aneka Industri Lainnya. Pasal 1669 (1) Subbagian Pemantauan Perusahaan Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan tekstil, garmen, dan alas kaki. (2) Subbagian Pemantauan Perusahaan Barang Konsumsi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan barang konsumsi. (3) Subbagian Pemantauan Perusahaan Aneka Industri Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan aneka industri lainnya. Pasal 1670 Bagian Pemantauan Perusahaan Industri Dasar, Logam dan Kimia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, serta pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri dasar, logam, dan kimia. Pasal 1671 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1670, Bagian Pemantauan Perusahaan Industri Dasar, Logam dan Kimia menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri dasar, logam, dan kimia; b. penelaahan laporan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri dasar, logam, dan kimia; c. pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri dasar, logam, dan kimia; dan d. pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri dasar, logam, dan kimia. Pasal 1672 Bagian Pemantauan Perusahaan Industri Dasar, Logam, dan Kimia terdiri atas: a. Subbagian Pemantauan Perusahaan Industri Dasar; b. Subbagian Pemantauan Perusahaan Industri Logam; dan c. Subbagian Pemantauan Perusahaan Industri Kimia. Pasal 1673 (1) Subbagian Pemantauan Perusahaan Industri Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri dasar. (2) Subbagian Pemantauan Perusahaan Industri Logam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri logam. (3) Subbagian Pemantauan Perusahaan Industri Kimia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri kimia. Pasal 1674 Bagian Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Agrobisnis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, serta pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan dan agrobisnis, serta pelaksanaan urusan tata usaha biro. Pasal 1675 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1674, Bagian Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Agrobisnis menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan dan agrobisnis; b. penelaahan laporan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan dan agrobisnis; c. pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan dan agrobisnis; d. pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan dan agrobisnis; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha biro. Pasal 1676 Bagian Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Agrobisnis terdiri atas: a. Subbagian Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Kehutanan; b. Subbagian Pemantauan Perusahaan Agrobisnis; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro. Pasal 1677 (1) Subbagian Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan dan kehutanan. (2) Subbagian Pemantauan Perusahaan Agrobisnis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan agrobisnis. (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelaporan biro. Bagian Kesebelas Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan Pasal 1678 Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengembangan standar akuntansi, standar pemeriksaan akuntansi, standar penilaian di bidang pasar modal, standar tata kelola perusahaan, penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan penilaian keuangan perusahaan, pengumpulan dan analisis data dalam rangka pengembangan akuntansi dan keterbukaan, pembinaan, pengawasan dan inspeksi profesi Akuntan dan Penilai; Pemeringkat Efek; dan Wali Amanat yang melakukan kegiatan di pasar modal serta pengembangan pasar modal Syariah. Pasal 1679 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1678, Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan standar akuntansi di bidang pasar modal; b. penyusunan standar keterbukaan di bidang pasar modal; c. penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Emiten dan Perusahaan Publik; d. penelaahan dan penyusunan standar tata kelola perusahaan; e. pengumpulan, analisis, dan penyajian data perkembangan akuntansi dan keterbukaan; f. pembinaan, pengawasan dan inspeksi profesi dan lembaga penunjang pasar modal yang meliputi Akuntan dan Penilai; Pemeringkat Efek; dan Wali Amanat di pasar modal; g. penelaahan dan pengembangan standar akuntansi, pemeriksaan akuntan dan keterbukaan sesuai dengan ketentuan dan praktek internasional; h. penelaahan dan pengembangan standar penilaian di bidang pasar modal; i. penelaahan dan pengembangan Pasar Modal Syariah; dan j. pelaksanaan tata usaha biro. Pasal 1680 Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan terdiri atas: a. Bagian Standar Akuntansi dan Pemeriksaan; b. Bagian Akuntan, Penilai, Pemeringkat Efek dan Wali Amanat Pasar Modal; c. Bagian Pengembangan Keterbukaan dan Tata Kelola; d. Bagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 1681 Bagian Standar Akuntansi dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan standar akuntansi dan peraturan akuntansi terkait dengan penyajian laporan keuangan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan di pasar modal dan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan standar pemeriksaan akuntan, standar pemeriksaan khusus, dan standar pemeriksaan internasional di bidang pasar modal, serta menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan di bidang akuntansi dan pemeriksaan dengan institusi lain. Pasal 1682 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1681, Bagian Standar Akuntansi dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan standar akuntansi Emiten dan Perusahaan Publik; b. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pengelolaan investasi dan Lembaga Efek; c. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan peraturan akuntansi terkait dengan standar akuntansi yang berlaku umum, standar akuntansi pemerintahan dan standar akuntansi syariah; d. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan standar pemeriksaan Emiten dan Perusahaan Publik, serta penyusunan dan pengembangan standar pemeriksaan pengelolaan investasi dan lembaga Efek; e. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan pedoman penyajian laporan keuangan; dan f. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kerjasama standar akuntansi dan pemeriksaan dengan institusi lain. Pasal 1683 Bagian Standar Akuntansi dan Pemeriksaan terdiri atas: a. Subbagian Standar Akuntansi I; b. Subbagian Standar Akuntansi II; dan c. Subbagian Standar Pemeriksaan. Pasal 1684 (1) Subbagian Standar Akuntansi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan standar akuntansi, peraturan akuntansi terkait dengan penyajian laporan keuangan dan pedoman penyajian laporan keuangan Emiten dan Perusahaan Publik dan standar akuntansi pemerintahan serta kerjasama dengan institusi lain dalam rangka pengembangan standar akuntansi. (2) Subbagian Standar Akuntansi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan standar akuntansi, peraturan akuntansi terkait dengan penyajian laporan keuangan dan pedoman penyajian laporan keuangan pengelolaan investasi dan Lembaga Efek dan standar akuntansi syariah serta kerjasama dengan institusi lain dalam rangka pengembangan standar akuntansi. (3) Subbagian Standar Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan standar pemeriksaan Emiten dan Perusahaan Publik, Pengelolaan Investasi, dan Lembaga Efek dan pedoman penyajian laporan hasil pemeriksaan serta kerjasama dengan institusi lain dalam rangka pengembangan standar pemeriksaan. Pasal 1685 Bagian Akuntan, Penilai, Pemeringkat Efek dan Wali Amanat Pasar Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan inspeksi Akuntan, Penilai, Pemeringkat Efek dan Wali Amanat di pasar modal, dan kerjasama dengan lembaga Pembina dan Pengawas Akuntan dan Penilai, Pemeringkat Efek, Asosiasi Wali Amanat dan lembaga lain yang terkait. Pasal 1686 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1685, Bagian Akuntan, Penilai, Pemeringkat Efek dan Wali Amanat Pasar Modal menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan permohonan pendaftaran Akuntan dan Kantor Akuntan Publik, Penilai dan Wali Amanat di pasar modal; b. penelaahan permohonan izin usaha Pemeringkat Efek; c. penyiapan bahan perumusan pembinaan, pengawasan dan inspeksi Akuntan, Penilai, Pemeringkat Efek dan Wali Amanat di pasar modal; d. pembinaan, pengawasan dan inspeksi Akuntan, Penilai, Pemeringkat Efek dan Wali Amanat di pasar modal; e. pengawasan pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik, Penilai dan Pemeringkat Efek di pasar modal; f. penyusunan program pengembangan Akuntan, Penilai, Pemeringkat Efek dan Wali Amanat di bidang pasar modal; g. penyusunan standar penilaian di bidang pasar modal; dan h. penyiapan pelaksanaan kerja sama dengan lembaga Pembina dan Pengawas Akuntan dan Penilai, Asosiasi Pemeringkat Efek, Asosiasi Wali Amanat atau lembaga lain yang terkait. Pasal 1687 Bagian Akuntan, Penilai, Pemeringkat Efek dan Wali Amanat Pasar Modal terdiri atas: a. Subbagian Akuntan Pasar Modal; b. Subbagian Penilai Pasar Modal; dan c. Subbagian Pemeringkat Efek dan Wali Amanat Pasar Modal. Pasal 1688 (1) Subbagian Akuntan Pasar Modal mempunyai tugas melakukan penelaahan permohonan pendaftaran Akuntan dan Kantor Akuntan Publik di pasar modal, penyiapan bahan perumusan pembinaan, pengawasan, dan inspeksi Akuntan dan Kantor Akuntan Publik, pembinaan, pengawasan, dan inspeksi Akuntan, pengawasan pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik, penyusunan program pengembangan Akuntan di pasar modal, serta kerjasama dengan Lembaga Pembina dan Pengawas Akuntan dan lembaga lain yang terkait. (2) Subbagian Penilai Pasar Modal mempunyai tugas melakukan penelaahan permohonan pendaftaran Penilai, penyiapan bahan perumusan pembinaan, pelaporan, pengawasan dan inspeksi Penilai, pembinaan, pelaporan, pengawasan dan inspeksi Penilai, pengawasan pengendalian mutu Penilai, penyusunan Standar Penilaian di Pasar Modal, penyusunan program pengembangan Penilai di pasar modal, serta kerjasama dengan Lembaga Pembina dan Pengawas Penilai, dan lembaga lain yang terkait. (3) Subbagian Pemeringkat Efek dan Wali Amanat Pasar Modal mempunyai tugas melakukan penelaahan permohonan izin usaha Pemeringkat Efek, penelaahan permohonan pendaftaran Wali Amanat di Pasar Modal, penyiapan bahan perumusan pembinaan, pengawasan, dan inspeksi Pemeringkat Efek, dan Wali Amanat, pembinaan, pengawasan, pelaporan, dan inspeksi Pemeringkat Efek dan Wali Amanat, pengawasan pengendalian mutu Pemeringkat Efek, penyusunan program pengembangan Pemeringkat Efek, serta kerjasama dengan Asosiasi Pemeringkat Efek, Asosiasi Wali Amanat dan lembaga lain yang terkait. Pasal 1689 Bagian Pengembangan Keterbukaan dan Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan perusahaan, pengumpulan, analisis, dan penyajian data perkembangan keterbukaan dan tata kelola perusahaan, penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan tata kelola perusahaan, kerjasama dengan lembaga terkait dalam rangka pengembangan tata kelola perusahaan serta pelaksanaan tata usaha biro. Pasal 1690 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1689, Bagian Pengembangan Keterbukaan dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan perusahaan; b. pengumpulan, analisis, dan penyajian data perkembangan keterbukaan dan tata kelola perusahaan; c. penyiapan bahan penyusunan peraturan dan pengembangan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik; d. penyiapan bahan penyusunan peraturan dan pengembangan tata kelola Lembaga Efek dan Pengelolaan Investasi; e. penyiapan bahan kerjasama dengan lembaga terkait dalam rangka pengembangan tata kelola perusahaan; dan f. pelaksanaan tata usaha biro. Pasal 1691 Bagian Pengembangan Keterbukaan dan Tata Kelola terdiri atas: a. Subbagian Pengembangan Kebijakan Keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik; b. Subbagian Pengembangan Kebijakan Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik; c. Subbagian Pengembangan Kebijakan Tata Kelola Lembaga Efek dan Pengelolaan Investasi; dan d. Subbagian Tata Usaha Biro. Pasal 1692 (1) Subbagian Pengembangan Kebijakan Keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Emiten dan Perusahaan Publik dan pengumpulan, analisis, dan penyajian data perkembangan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik. (2) Subbagian Pengembangan Kebijakan Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengembangan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik, pengumpulan, analisis dan penyajian data perkembangan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik serta melakukan penyiapan bahan kerja sama dengan lembaga terkait dalam rangka pengembangan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik. (3) (3) Subbagian Pengembangan Kebijakan Tata Kelola Lembaga Efek dan Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengembangan tata kelola Lembaga Efek dan Pengelolaan Investasi, pengumpulan, analisis dan penyajian data perkembangan tata kelola Lembaga Efek dan Pengelolaan Investasi serta melakukan penyiapan bahan kerja sama dengan lembaga terkait dalam rangka pengembangan tata kelola Lembaga Efek dan Pengelolaan Investasi. (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelaporan biro. Pasal 1693 Bagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan prinsip syariah di pasar modal, melakukan pengumpulan, analisis, dan penyajian data perkembangan penerapan prinsip syariah di pasar modal, melakukan pengumpulan, analisis, dan penyajian data dalam rangka penyusunan Daftar Efek Syariah, melakukan penelaahan permohonan persetujuan sebagai Pihak pembuat Daftar Efek Syariah, melakukan pengkajian pengembangan produk syariah di pasar modal, serta melakukan kerja sama dengan lembaga terkait lain dalam rangka pengembangan penerapan prinsip syariah di pasar modal. Pasal 1694 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1693, Bagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah menyelenggarakan fungsi: a. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan prinsip syariah di pasar modal; b. pengumpulan, analisis, dan penyajian data perkembangan penerapan prinsip syariah di pasar modal; c. pengumpulan, analisis, dan penyajian data dalam rangka penyusunan Daftar Efek Syariah; d. pengkajian pengembangan produk syariah di pasar modal; e. penelaahan permohonan persetujuan sebagai Pihak pembuat Daftar Efek Syariah; dan f. pengkajian, penyiapan, dan penyusunan bentuk dan materi kerja sama dengan lembaga terkait lain dalam rangka pengembangan penerapan prinsip syariah di pasar modal. Pasal 1695 Bagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah terdiri atas: a. Subbagian Pengembangan Kebijakan Syariah Emiten dan Perusahaan Publik; b. Subbagian Pengembangan Kebijakan Syariah Pengelolaan Investasi; dan c. Subbagian Pengembangan Kebijakan Syariah Transaksi dan Lembaga Efek. Pasal 1696 (1) Subbagian Pengembangan Kebijakan Syariah Emiten dan Perusahaan Publik mempunyai tugas melakukan pengkajian, penelaahan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan prinsip syariah pada Emiten dan Perusahaan Publik, melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik yang menerapkan prinsip syariah, dan melakukan pengumpulan, analisis, dan penyajian data dalam rangka penyusunan Daftar Efek Syariah. (2) Subbagian Pengembangan Kebijakan Syariah Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melakukan pengkajian, penelaahan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan prinsip syariah pada pengelolaan investasi, melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data perkembangan pengelolaan investasi yang menerapkan prinsip syariah, dan melakukan pengkajian pengembangan produk syariah di pasar modal. (3) Subbagian Pengembangan Kebijakan Syariah Transaksi dan Lembaga Efek mempunyai tugas melakukan pengkajian, penelaahan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan prinsip syariah transaksi dan lembaga efek, melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data perkembangan transaksi dan lembaga efek yang menerapkan prinsip syariah, melakukan penelaahan permohonan persetujuan sebagai Pihak pembuat Daftar Efek Syariah, dan melakukan persiapan kerja sama dengan lembaga terkait lain dalam rangka pengembangan penerapan prinsip syariah di pasar modal. Bagian Keduabelas Biro Pembiayaan dan Penjaminan Pasal 1697 Biro Pembiayaan dan Penjaminan, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, evaluasi, pelaksanaan dan pengawasan di bidang lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan. Pasal 1698 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1697, Biro Pembiayaan dan Penjaminan, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan; b. penelaahan data kelembagaan, jasa, dan pemantauan dalam rangka pembinaan dan pengawasan lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan; c. pengkajian dan penyiapan rumusan pengaturan di bidang lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan; d. pelaksanaan dan evaluasi pengawasan lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan; dan e. pelaksanaan tata usaha biro. Pasal 1699 Biro Pembiayaan dan Penjaminan terdiri atas: a. Bagian Lembaga Pembiayaan; b. Bagian Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan; c. Bagian Lembaga Penjaminan; d. Bagian Lembaga Pembiayaan Khusus; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 1700 Bagian Lembaga Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan data kelembagaan dan jasa serta pembinaan dan pengawasan perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura. Pasal 1701 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1700, Bagian Lembaga Pembiayaan menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan bahan dan data untuk pemberian dan pencabutan ijin usaha lembaga pembiayaan; b. penelahan jasa lembaga pembiayaan; dan c. analisis laporan keuangan, penyajian informasi perkembangan usaha, serta penyiapan bahan tindak lanjut pembinaan lembaga pembiayaan. Pasal 1702 Bagian Lembaga Pembiayaan terdiri atas: a. Subbagian Kelembagaan Lembaga Pembiayaan; b. Subbagian Jasa Lembaga Pembiayaan; dan c. Subbagian Pemantauan Lembaga Pembiayaan. Pasal 1703 (1) Subbagian Kelembagaan Lembaga Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penelaahan bahan untuk pemberian dan pencabutan ijin usaha serta penelaahan kepatuhan perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura. (2) Subbagian Jasa Lembaga Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penelaahan kegiatan operasional perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura. (3) Subbagian Pemantauan Lembaga Pembiayaan mempunyai tugas melakukan analisis laporan keuangan dan menyajikan bahan informasi perkembangan usaha serta penyiapan bahan tindak lanjut pembinaan perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura. Pasal 1704 Bagian Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura. Pasal 1705 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1704, Bagian Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rumusan sistem dan prosedur kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura; b. penyiapan rencana jangka pendek maupun jangka panjang kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura; c. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura; dan d. pemantauan dan evaluasi dari kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura. Pasal 1706 Bagian Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan terdiri atas: a. Subbagian Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan I; b. Subbagian Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan II; dan c. Subbagian Pemeriksaan Perusahaan Modal Ventura. Pasal 1707 (1) Subbagian Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan rumusan sistem dan prosedur, rencana jangka pendek dan jangka panjang, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung terhadap perusahaan pembiayaan Bagian Lembaga Pembiayaan Khusus terdiri atas: (2) Subbagian Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan rumusan sistem dan prosedur, rencana jangka pendek dan jangka panjang, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung terhadap perusahaan pembiayaan swasta nasional dan perusahaan pembiayaan milik negara. (3) Subbagian Pemeriksaan Perusahaan Modal Ventura mempunyai tugas melakukan penyiapan rumusan sistem dan prosedur, rencana jangka pendek dan jangka panjang, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung terhadap perusahaan modal ventura. Pasal 1708 Bagian Lembaga Penjaminan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan data kelembagaan dan jasa serta pembinaan dan pengawasan perusahaan penjaminan, dan pelaksanaan urusan tata usaha Biro. Pasal 1709 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1708, Bagian Lembaga Penjaminan menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan bahan untuk pemberian dan pencabutan ijin usaha lembaga Penjaminan; b. penelahan data jasa lembaga Penjaminan; c. analisis laporan keuangan, penyajian informasi perkembangan usaha, serta penyiapan bahan tindak lanjut pembinaan lembaga Penjaminan; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha biro. Pasal 1710 Bagian Lembaga Penjaminan terdiri atas: a. Subbagian Kelembagaan Lembaga Penjaminan; b. Subbagian Jasa dan Pemantauan Lembaga Penjaminan; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro. Pasal 1711 (1) Subbagian Kelembagaan Lembaga Penjaminan mempunyai tugas melakukan penelaahan bahan untuk pemberian dan pencabutan ijin usaha serta penelaahan kepatuhan lembaga penjaminan. (2) Subbagian Jasa dan Pemantauan Lembaga Penjaminan mempunyai tugas melakukan penelaahan kegiatan operasional lembaga penjaminan, analisis laporan keuangan, penyajian informasi perkembangan usaha, serta penyiapan bahan tindak lanjut pembinaan lembaga penjaminan. (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian dan pelaporan biro. Pasal 1712 Bagian Lembaga Pembiayaan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penelaahan data kelembagaan dan jasa serta pembinaan dan pengawasan lembaga pembiayaan khusus. Pasal 1713 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1712, Bagian Lembaga Pembiayaan Khusus menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan bahan untuk pemberian dan pencabutan izin usaha lembaga pembiayaan khusus; b. penelaahan data investasi lembaga pembiayaan khusus; c. melakukan analisis laporan keuangan dan operasional lembaga pembiayaan khusus; dan d. menyajikan bahan informasi perkembangan usaha dan menyiapkan bahan tindak lanjut pembinaan lembaga pembiayaan khusus. Pasal 1714 Bagian Lembaga Pembiayaan Khusus terdiri atas: a. Subbagian Lembaga Pembiayaan Khusus I; b. Subbagian Lembaga Pembiayaan Khusus II; dan c. Subbagian Lembaga Pembiayaan Khusus III. Pasal 1715 (1) Subbagian Lembaga Pembiayaan Khusus I mempunyai tugas melakukan penelaahan bahan untuk pemberian dan pencabutan izin usaha, penelaahan kepatuhan, penelaahan kegiatan operasional, analisis laporan keuangan dan menyajikan bahan informasi perkembangan usaha serta penyiapan bahan tindak lanjut pembinaan usaha jasa gadai. (2) Subbagian Lembaga Pembiayaan Khusus II mempunyai tugas melakukan penelaahan bahan untuk pemberian dan pencabutan ijin usaha, penelaahan kepatuhan, penelaahan kegiatan operasional, analisis laporan keuangan dan menyajikan bahan informasi perkembangan usaha serta penyiapan bahan tindak lanjut pembinaan usaha pembiayaan sekunder perumahan, dan usaha pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah. (3) Subbagian Lembaga Pembiayaan Khusus III mempunyai tugas melakukan penelaahan bahan untuk pemberian dan pencabutan ijin usaha, penelaahan kepatuhan, penelaahan kegiatan operasional, analisis laporan keuangan dan menyajikan bahan informasi perkembangan usaha serta penyiapan bahan tindak lanjut pembinaan usaha pembiayaan ekspor nasional dan usaha pembiayaan lainnya. Bagian Ketigabelas Biro Perasuransian Pasal 1716 Biro Perasuransian mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan pengawasan di bidang perasuransian, termasuk program Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pasal 1717 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1716, Biro Perasuransian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan standar pengesahan pembentukan, perubahan, dan pembubaran perusahaan perasuransian; b. penyiapan perumusan standar penyusunan laporan berkala; c. pelaksanaan dan evaluasi pengawasan perusahaan perasuransian; d. analisis dan evaluasi pengembangan perusahaan perasuransian dan penyelenggaraan program asuransi; e. pemberian pelayanan dan menangani pengaduan masyarakat; f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan PT (Persero) TASPEN sesuai peraturan perundangan yang berlaku; g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan PT (Persero) JAMSOSTEK sesuai peraturan perundangan yang berlaku; h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan PT (Persero) ASKES Indonesia sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan i. pelaksanaan tata usaha biro. Pasal 1718 Biro Perasuransian terdiri atas: a. Bagian Kelembagaan Perasuransian; b. Bagian Analisis Keuangan Perasuransian; c. Bagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perasuransian; d. Bagian Pemeriksaan Perasuransian; e. Bagian Perasuransian Syariah; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 1719 Bagian Kelembagaan Perasuransian mempunyai tugas melaksanakan analisis, bimbingan teknis serta penyusunan standar dalam rangka pengesahan pembentukan, dan pembubaran perusahaan perasuransian, kepengurusan, pelayanan masyarakat dan perubahan peraturan usaha perasuransian. Pasal 1720 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1719, Bagian Kelembagaan Perasuransian menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan analisis persyaratan pengesahan pembentukan, perubahan peraturan usaha perasuransian dan pembubaran perusahaan perasuransian; b. penyiapan pengumpulan data dan penyiapan bahan perumusan peraturan usaha perasuransian; c. pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan d. pemberian penyuluhan dan penanganan pengaduan masyarakat. Pasal 1721 Bagian Kelembagaan Perasuransian terdiri atas: a. Subbagian Kelembagaan Perasuransian I; b. Subbagian Kelembagaan Perasuransian II; dan c. Subbagian Kelembagaan Perasuransian III. Pasal 1722 Subbagian Kelembagaan Perasuransian I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis persyaratan pengesahan pembentukan perusahaan perasuransian, pembubaran perusahaan perasuransian, data kepengurusan serta pemantauan kepatuhan perusahaan perasuransian terhadap peraturan perundang-undangan, pengumpulan data dan penyiapan bahan perumusan peraturan usaha perasuransian, registrasi tenaga ahli, pembuatan laporan kegiatan usaha perasuransian, melakukan perencanaan penyuluhan, dan pelayanan kepada masyarakat serta menanggapi pengaduan klaim yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan. Pasal 1723 Bagian Analisis Keuangan Perasuransian mempunyai tugas melaksanakan analisis kesehatan keuangan, dan pengembangan sistem laporan keuangan dan sistem analisis keuangan perusahaan perasuransian. Pasal 1724 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1723, Bagian Analisis Keuangan Perasuransian menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan data dan analisis laporan keuangan; dan b. evaluasi sistem laporan dan sistem analisis laporan keuangan perusahaan perasuransian. Pasal 1725 Bagian Analisis Keuangan Perasuransian terdiri atas: a. Subbagian Analisis Keuangan Perasuransian I; b. Subbagian Analisis Keuangan Perasuransian II; dan c. Subbagian Analisis Keuangan Perasuransian III. Pasal 1726 Subbagian Analisis Keuangan Perasuransian I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan analisis laporan keuangan serta evaluasi sistem laporan dan sistem analisis laporan keuangan perusahaan perasuransian yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan. Pasal 1727 Bagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perasuransian mempunyai tugas melaksanakan analisis penyelenggaraan usaha dan program asuransi, mengembangkan sistem, pelaporan, dan analisis laporan penyelenggaraan usaha perusahaan perasuransian. Pasal 1728 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1727, Bagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perasuransian menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan data dan analisis laporan penyelenggaraan usaha; b. pengumpulan data dan analisis program asuransi; dan c. evaluasi dan pengembangan sistem laporan dan sistem analisis laporan penyelenggaraan usaha perusahaan perasuransian. Pasal 1729 Bagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perasuransian terdiri atas: a. Subbagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perasuransian I; b. Subbagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perasuransian II; dan c. Subbagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perasuransian III. Pasal 1730 Subbagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perasuransian I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan analisis laporan penyelenggaraan usaha program asuransi, serta evaluasi dan pengembangan sistem laporan dan sistem analisis laporan penyelenggaraan usaha perusahaan perasuransian yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan. Pasal 1731 Bagian Pemeriksaan Perasuransian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan perasuransian. Pasal 1732 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1731, Bagian Pemeriksaan Perasuransian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rumusan sistem dan prosedur kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan perasuransian; b. penyiapan rencana jangka pendek maupun jangka panjang kegiatan pemeriksaan langsung; c. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan perasuransian; dan d. pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan perasuransian. Pasal 1733 Bagian Pemeriksaan Perasuransian terdiri atas: a. Subbagian Pemeriksaan Perasuransian I; b. Subbagian Pemeriksaan Perasuransian II; dan c. Subbagian Pemeriksaan Perasuransian III. Pasal 1734 Subbagian Pemeriksaan Perasuransian I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan rumusan sistem dan prosedur, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeriksaaan langsung terhadap perusahaan perasuransian yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan. Pasal 1735 Bagian Perasuransian Syariah melaksanakan analisis kesehatan keuangan, penyelenggaraan usaha, program asuransi syariah, mengembangkan sistem laporan keuangan dan sistem analisis keuangan perusahaan perasuransian syariah, dan mengembangkan sistem, pelaporan dan analisis penyelenggaraan usaha perusahaan perasuransian syariah, serta pelaksanaan urusan tata usaha biro. Pasal 1736 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1735, Bagian Perasuransian Syariah menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan data dan analisis laporan keuangan perusahaan perasuransian syariah; b. evaluasi sistem laporan dan sistem analisis laporan keuangan perusahaan perasuransian syariah; c. pengumpulan data dan analisis laporan penyelenggaraan usaha perusahaan perasuransian syariah; d. pengumpulan data dan analisis program asuransi syariah; e. evaluasi dan pengembangan sistem laporan dan sistem analisis laporan penyelenggaraan usaha perusahaan perasuransian syariah; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha biro. Pasal 1737 Bagian Perasuransian Syariah terdiri atas: a. Subbagian Perasuransian Syariah I; b. Subbagian Perasuransian Syariah II; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro. Pasal 1738 (1) Subbagian Perasuransian Syariah I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan analisis laporan keuangan serta evaluasi sistem laporan dan sistem analisis laporan keuangan perusahaan perasuransian syariah, melakukan pengumpulan data dan analisis laporan penyelenggaraan usaha program asuransi syariah, serta evaluasi dan pengembangan sistem laporan dan sistem analisis laporan penyelenggaraan usaha perusahaan perasuransian syariah yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan. (2) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelaporan biro. Bagian Keempatbelas Biro Dana Pensiun Pasal 1739 Biro Dana Pensiun mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pelaksanaan dan evaluasi pengawasan dana pensiun, melaksanakan analisis, evaluasi dan pelaporan atas pengelolaan dana program pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan melakukan pembinaan lembaga penunjang dana pensiun. Pasal 1740 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1739, Biro Dana Pensiun menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun dan pengawasan penyelenggaraan program pensiun Pegawai Negeri Sipil; b. penyiapan perumusan standar pengesahan pembentukan, perubahan peraturan dana pensiun dan pembubaran dana pensiun; c. penyiapan perumusan standar penyusunan laporan berkala dana pensiun dan pengelolaan dana program pensiun Pegawai Negeri Sipil; d. pelaksanaan analisis dan evaluasi penyelenggaraan dana pensiun dan pengelolaan dana program pensiun Pegawai Negeri Sipil; e. pelayanan informasi dan penanganan pengaduan masyarakat di bidang dana pensiun; dan f. pelaksanaan tata usaha biro. Pasal 1741 Biro Dana Pensiun terdiri atas: a. Bagian Kelembagaan Dana Pensiun; b. Bagian Analisis Penyelenggaraan Program Dana Pensiun; c. Bagian Pemeriksaan Dana Pensiun; d. Bagian Pengembangan dan Pelayanan Informasi Dana Pensiun; e. Bagian Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Dana Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 1742 Bagian Kelembagaan Dana Pensiun mempunyai tugas melaksanakan analisis dan bimbingan teknis serta penyusunan standar dalam rangka pengesahan pembentukan, perubahan peraturan dana pensiun atau pembubaran dana pensiun. Pasal 1743 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1742, Bagian Kelembagaan Dana Pensiun menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan analisis persyaratan pengesahan pembentukan, perubahan peraturan dana pensiun atau pembubaran dana pensiun; b. penyiapan konsep Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengesahan pembentukan, perubahan peraturan dana pensiun atau pembubaran dana pensiun; dan c. pelaksanaan registrasi dan dokumentasi dana pensiun. Pasal 1744 Bagian Kelembagaan Dana Pensiun terdiri atas: a. Subbagian Peraturan Dana Pensiun; b. Subbagian Aktuaria dan Pendanaan Dana Pensiun; dan c. Subbagian Registrasi dan Dokumentasi Dana Pensiun. Pasal 1745 (1) Subbagian Peraturan Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis peraturan dana pensiun, pernyataan tertulis pendiri dan mitra pendiri, struktur organisasi, rencana kerja dan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan untuk pengesahan pembentukan, perubahan peraturan dana pensiun atau pembubaran dana pensiun dan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun. (2) Subbagian Aktuaria dan Pendanaan Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis laporan keuangan, laporan aktuaris dan laporan atau catatan lain yang menyangkut pendanaan dana pensiun untuk pengesahan pembentukan, perubahan peraturan dana pensiun atau pembubaran dana pensiun. (3) Subbagian Registrasi dan Dokumentasi Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan penyiapan konsep Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengesahan pembentukan, perubahan atau pembubaran dana pensiun, melakukan pencatatan dana pensiun pada Buku Daftar Umum, dan memantau pelaksanaan penempatan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengesahan pembentukan, perubahan atau pembubaran dana pensiun pada Berita Negara Republik Indonesia. Pasal 1746 Bagian Analisis Penyelenggaraan Program Dana Pensiun mempunyai tugas melaksanakan analisis penyelenggaraan program dana pensiun. Pasal 1747 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1746, Bagian Analisis Penyelenggaraan Program Dana Pensiun menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan analisis laporan keuangan, laporan portofolio investasi, laporan aktuaris, laporan teknis dan laporan berkala lain; b. pengumpulan dan analisis laporan perubahan arahan investasi, laporan perubahan pengurus atau dewan pengawas, laporan perubahan penerima titipan, dan laporan lain; c. pengumpulan dan analisis informasi yang diperoleh dari media massa atau sumber-sumber lain mengenai penyelenggaraan dana pensiun tertentu; dan d. pemantauan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan langsung dana pensiun. Pasal 1748 Bagian Analisis Penyelenggaraan Program Dana Pensiun terdiri atas: a. Subbagian Analisis Laporan Berkala Dana Pensiun; b. Subbagian Analisis Laporan Non Berkala dan Informasi Umum Dana Pensiun; dan c. Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Dana Pensiun. Pasal 1749 (1) Subbagian Analisis Laporan Berkala Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis laporan keuangan, laporan portofolio investasi, laporan aktuaris, laporan teknis dan laporan berkala lain dalam rangka penilaian kesehatan keuangan dana pensiun. (2) Subbagian Analisis Laporan Non Berkala dan Informasi Umum Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis laporan perubahan arahan investasi, laporan perubahan penerima titipan, dan laporan informasi lainnya, serta mengumpulkan dan menganalisa informasi yang diperoleh dari media massa atau dalam rangka penilaian akuntabilitas pengelolaan dana pensiun serta pendaftaran pengurus atau dewan pengawas dan perubahannya. (3) Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis laporan pendiri atau pengurus dana pensiun mengenai tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan dalam rangka penilaian kesehatan keuangan atau akuntabilitas pengelolaan dana pensiun. Pasal 1750 Bagian Pemeriksaan Dana Pensiun mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung dana pensiun dan pemantauan lembaga penunjang dana pensiun. Pasal 1751 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1750, Bagian Pemeriksaan Dana Pensiun menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rumusan sistem dan prosedur kegiatan pemeriksaan langsung dana pensiun; b. penyiapan rencana jangka pendek maupun jangka panjang untuk penyelenggaraan seluruh kegiatan pemeriksaan langsung dana pensiun; c. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan langsung dana pensiun; d. pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung dana pensiun; dan e. pemantauan lembaga penunjang dana pensiun. Pasal 1752 Bagian Pemeriksaan Dana Pensiun terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Pemeriksaan dan Pemantauan Lembaga Penunjang Dana Pensiun; b. Subbagian Pemeriksaan Program Pensiun Manfaat Pasti; dan c. Subbagian Pemeriksaan Program Pensiun Iuran Pasti. Pasal 1753 (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Pemeriksaan dan Pemantauan Lembaga Penunjang Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan jangka pendek maupun jangka panjang serta sistem dan prosedur kegiatan pemeriksaan langsung dana pensiun serta pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan dan untuk melakukan registrasi, pengumpulan dan analisis laporan-laporan yang disampaikan oleh lembaga penunjang dana pensiun serta melakukan pemantauan terhadap lembaga penunjang dimaksud berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun. (2) Subbagian Pemeriksaan Program Pensiun Manfaat Pasti mempunyai tugas melakukan pemeriksaan langsung terhadap dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti. (3) Subbagian Pemeriksaan Program Pensiun Iuran Pasti mempunyai tugas melakukan pemeriksaan langsung terhadap dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti. Pasal 1754 Bagian Pengembangan dan Pelayanan Informasi Dana Pensiun mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi pengembangan dana pensiun, penyebaran informasi mengenai dana pensiun dan penanganan pengaduan mengenai penyelenggaraan dana pensiun. Pasal 1755 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1754, Bagian Pengembangan dan Pelayanan Informasi Dana Pensiun menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan pengolahan data untuk penyempurnaan sistem pengawasan di bidang dana pensiun dan perumusan kebijakan pengembangan industri dana pensiun; b. penyusunan dan pemeliharaan data untuk keperluan pembinaan dan pengawasan dana pensiun; c. penyusunan laporan industri dana pensiun; d. pelaksanaan penyuluhan mengenai dana pensiun; dan e. penanganan pengaduan masyarakat mengenai dana pensiun. Pasal 1756 Bagian Pengembangan dan Pelayanan Informasi Dana Pensiun terdiri atas: a. Subbagian Pengembangan Dana Pensiun; b. Subbagian Statistik dan Pelaporan Dana Pensiun; dan c. Subbagian Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Dana Pensiun. Pasal 1757 (1) Subbagian Pengembangan Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data untuk penyempurnaan sistem pengawasan di bidang dana pensiun dan perumusan kebijakan pengembangan industri dana pensiun. (2) Subbagian Statistik dan Pelaporan Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan industri dana pensiun termasuk kegiatan pembinaan dan pengawasan dana pensiun. (3) Subbagian Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyuluhan mengenai dana pensiun dan penanganan pengaduan masyarakat mengenai dana pensiun. Pasal 1758 Bagian Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Dana Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melaksanakan kegiatan analisis, evaluasi dan pelaporan dalam rangka monitoring pengelolaan dana program pensiun Pegawai Negeri Sipil, serta pelaksanaan urusan tata usaha biro. Pasal 1759 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1758, Bagian Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Dana Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil menyelenggarakan fungsi : a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan dalam rangka monitoring pengelolaan dana program pensiun Pegawai Negeri Sipil; b. pelaksanaan evaluasi pendanaan program pensiun Pegawai Negeri Sipil; c. pengumpulan dan analisis laporan keuangan, laporan portofolio investasi, dan laporan berkala rutin; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha biro. Pasal 1760 Bagian Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Dana Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil terdiri atas: a. Subbagian Evaluasi Pengelolaan Dana; b. Subbagian Analisis dan Pelaporan; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro. Pasal 1761 (1) Subbagian Evaluasi Pengelolaan Dana mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk mendukung perumusan kebijakan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan dalam rangka monitoring pengelolaan dana program pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan melakukan evaluasi pendanaan program pensiun Pegawai Negeri Sipil. (2) Subbagian Analisis dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis laporan keuangan, investasi, dan laporan berkala lain dalam rangka penilaian kesehatan keuangan dan monitoring pengelolaan dana program pensiun Pegawai Negeri Sipil. (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas smelakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawain, dan pelaporan biro. Bagian Kelimabelas Biro Kepatuhan Internal Pasal 1762 Biro Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas sekretariat dan biro di lingkungan Bapepam dan LK, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas. Pasal 1763 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1762, Biro Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, pemeriksaan dan penyidikan, serta standar akuntansi dan keterbukaan; b. pelaksanaan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang riset dan teknologi informasi, penilaian keuangan perusahaan sektor jasa, dan penilaian keuangan perusahaan sektor riil; c. pelaksanaan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang transaksi dan lembaga efek, pengelolaan investasi, dan sumber daya aparatur; d. pelaksanaan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang perasuransian, dana pensiun, serta jasa pembiayaan dan penjaminan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha biro. Pasal 1764 Biro Kepatuhan Internal terdiri atas: a. Bagian Kepatuhan I; b. Bagian Kepatuhan II; c. Bagian Kepatuhan III; dan d. Bagian Kepatuhan IV. Pasal 1765 Bagian Kepatuhan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, pemeriksaan dan penyidikan, serta standar akuntansi dan keterbukaan. Pasal 1766 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1765, Bagian Kepatuhan I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; b. penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang pemeriksaan dan penyidikan; dan c. penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang standar akuntansi dan keterbukaan. Pasal 1767 Bagian Kepatuhan I terdiri atas: a. Subbagian Kepatuhan IA; b. Subbagian Kepatuhan IB; dan c. Subbagian Kepatuhan IC. Pasal 1768 (1) Subbagian Kepatuhan IA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum. (2) Subbagian Kepatuhan IB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang pemeriksaan dan penyidikan. (3) Subbagian Kepatuhan IC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang standar akuntansi dan keterbukaan. Pasal 1769 Bagian Kepatuhan II mempunyai tugas melaksanaan penyiapan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang riset dan teknologi informasi, penilaian keuangan perusahaan sektor jasa, dan penilaian keuangan perusahaan sektor riil. Pasal 1770 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1769, Bagian Kepatuhan II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang riset dan teknologi informasi; b. penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang penilaian keuangan perusahaan sektor jasa; dan c. penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang penilaian keuangan perusahaan sektor riil. Pasal 1771 Bagian Kepatuhan II terdiri atas: a. Subbagian Kepatuhan IIA; b. Subbagian Kepatuhan IIB; dan c. Subbagian Kepatuhan IIC. Pasal 1772 (1) Subbagian Kepatuhan IIA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang riset dan teknologi informasi. (2) Subbagian Kepatuhan IIB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang penilaian keuangan perusahaan sektor jasa. (3) Subbagian Kepatuhan IIC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang penilaian keuangan perusahaan sektor riil. Pasal 1773 Bagian Kepatuhan III mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang transaksi dan lembaga efek, pengelolaan investasi, dan sumber daya aparatur. Pasal 1774 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1773, Bagian Kepatuhan III menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang transaksi dan lembaga efek; b. penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan investasi; dan c. penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang sumber daya aparatur. Pasal 1775 Bagian Kepatuhan III terdiri atas: a. Subbagian Kepatuhan IIIA; b. Subbagian Kepatuhan IIIB; dan c. Subbagian Kepatuhan IIIC. Pasal 1776 (1) Subbagian Kepatuhan IIIA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang transaksi dan lembaga efek. (2) Subbagian Kepatuhan IIIB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan investasi. (3) Subbagian Kepatuhan IIIC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang sumber daya aparatur. Pasal 1777 Bagian Kepatuhan IV mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang perasuransian, dana pensiun, serta jasa pembiayaan dan penjaminan. Pasal 1778 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1777, Bagian Kepatuhan IV menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang perasuransian; b. penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang dana pensiun; c. penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang jasa pembiayaan dan penjaminan; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha biro. Pasal 1779 Bagian Kepatuhan IV terdiri atas: a. Subbagian Kepatuhan IVA; b. Subbagian Kepatuhan IVB; c. Subbagian Kepatuhan IVC; dan d. Subbagian Tata Usaha Biro. Pasal 1780 (1) Subbagian Kepatuhan IVA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang perasuransian. (2) Subbagian Kepatuhan IVB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang dana pensiun. (3) Subbagian Kepatuhan IVC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang jasa pembiayaan dan penjaminan. (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelaporan biro. Bagian Keenambelas Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 1781 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1782 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Ketua. (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
You might be interested:  Yang Termasuk Lembaga Penunjang Pasar Modal Adalah?

Apa tugas notaris pada pasar modal?

Kegiatan Notaris di pasar modal antara lain membuat perubahan anggaran dasar dalam rangka penawaran umum emiten atau perusahaan publik, pembuatan berita acara atau keputusan rapat umum pemegang saham, pembuatan kontrak investasi kolektif dan/atau pembuatan kontrak dan perjanjian lain di pasar modal.

Apa yang dimaksud dengan profesi penunjang pasar modal?

Pendirian PT PMA | Jasa Pendaftaran Merek | Profesi Penunjang Pasar Modal Merubah status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka bukanlah hal yang mudah, perusahaan harus melakukan Initial Public Offering (IPO) atau Penawaran Umum Saham terlebih dahulu. Perlu digaris bawahi bahwa kegiatan Penawaran Umum Saham tidak bisa dilakukan sendiri.

  • Perusahaan perlu bantuan pihak-pihak dari luar perusahaan seperti Lembaga Penunjang Pasar Modal dan Profesi Penunjang Pasar Modal.
  • Lembaga Penunjang Pasar Modal adalah institusi penunjang yang mendukung pengoperasian pasar modal dan berfungsi melakukan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat umum.
  • Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari Bank Kustodian, Biro Administrasi Efek, Wali Amanat, dan Pemeringkat Efek.

Namun sayangnya pada kesempatan kali ini, Bizlaw tidak akan membahas mengenai Lembaga Penunjang Pasar Modal, melainkan yang akan kita bahas adalah Profesi Penunjang Pasar Modal. Profesi Penunjang pasar modal adalah pihak-pihak yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang persyaratan dan tata cara pendaftarannya telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

  • Etentuan mengenai Profesi Penunjang pasar modal diatur dalam Pasal 64 hingga Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).
  • Profesi Penunjang pasar modal bertugas untuk membantu proses penilaian perusahaan yang bergerak dan/atau untuk kepentingan perusahaan di bidang pasar modal.

Dalam Pasal 67 UUPM disebutkan:

  • “Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen.”
  • Profesi Penunjang Pasar Modal diwajibkan juga untuk menaati kode etik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 UUPM yang berbunyi:
  • “Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.”
You might be interested:  Apa Yang Menyebabkan Hapusnya Utang Pajak?

Akuntan sebagai Profesi Penunjang merupakan pihak yang bertugas menyusun, mengawasi, membimbing, menginspeksi, dan memperbaiki tata buku serta administrasi perusahaan atau instansi pemerintah. Akuntan yang memiliki peran di pasar modal adalah akuntan yang telah memperoleh ijin dari menteri dan terdaftar di OJK.

Akuntan di bidang pasar modal berperan dalam melakukan audit atas laporan keuangan pada saat penawaran umum (penawaran umum saham, obligasi, reksadana, dan efek beragun aset), penawaran hak memesan efek terlebih dahulu, penawaran tender, penggabungan usaha, dan kegiatan monitoring laporan keuangan berkala.

Ada standar akuntansi yang diatur dalam Pasal 69 UUPM, yaitu:

  1. “(1) Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
  2. (2) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal.”
  3. Akuntan dalam tugasnya sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal juga wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Bapepam (sekarang diganti oleh OJK) sebagaimana tercantum dalam Pasal 68 UUPM yang berbunyi:
  4. “Akuntan yang terdaftar pada Bapepam yang memeriksa laporan keuangan Emiten, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Pihak lain yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib menyampaikan pemberitahuan yang sifatnya rahasia kepada Bapepam selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak ditemukan adanya hal-hal sebagai berikut:
  1. pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya; atau
  2. hal-hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan lembaga dimaksud atau kepentingan para nasabahnya”

Menurut Haryadi Usman Djaka Sutapa, konsultan hukum adalah orang yang memberikan nasihat atau melaksanakan tugas non-litigasi, berbeda dengan advokat yang bisa juga mewakili kliennya dalam persidangan atau litigasi. Pendapat ini didasarkan pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) dimana konsultan hukum diartikan sebagai konsultan hukum pasar modal.

You might be interested:  Apa Manfaat Laporan Keuangan Bagi Investor?

Onsultan hukum yang memiliki peran di pasar modal adalah konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK. Konsultan hukum di bidang pasar modal berperan untuk memberikan dimensi keterbukaan, keadilan, ketertiban, serta kepastian hukum. Aspek keterbukaan emiten dari segi hukum oleh konsultan hukum diungkapkan dalam suatu laporan pemeriksaan hukum ( legal audit ) dan laporan pendapat hukum ( legal opinion ).

Perusahaan penilai atau Appraiser adalah perusahaan yang menyediakan jasa penilaian (appraisal) atas harta atau aktiva milik perorangan maupun perusahaan. Penilaian atas aktiva ini dilakukan baik atas permintaan pemiliknya maupun atas permintaan lembaga lain yang berkepentingan dengan aktiva tersebut Aktivaiva yang dinilai perusahaan penilai mencakup harta benda berwujud (tangible assets) dan harta tak berwujud (intangible assets).

  • Perusahaan Penilai dalam pasar modal berperan dalam menentukan nilai wajar dari harta milik perusahaan.
  • Nilai ini diperlukan sebagai bahan informasi bagi para investor dalam mengambil keputusan investasi.
  • Perusahaan Penilai yang berperan dalam pasar modal harus terdaftar di OJK.
  • Notaris adalah sebuah profesi untuk seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan sebuah dokumen.

Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, notarius, yang kemudian menjadi sebuah titel bagi seorang penulis cepat atau stenografer, Notaris merupakan salah satu cabang profesi hukum yang tertua di dunia. Notaris tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga notaris dapat memberikan penyuluhan hukum dan tindakan hukum atas permintaan kliennya. Dalam melakukan tindakan dan penyuluhan hukum tersebut, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena posisi netral dan tugas sejati seorang notaris untuk mencegah terjadinya masalah.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, dan notaris yang termasuk dalam profesi penunjang pasar modal adalah notaris yang terdaftar di OJK.

Profesi lain yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah

Profesi lain adalah pihak jasa profesi lain yang dapat memberikan pendapat atau penilaian sesuai dengan perkembangan pasar modal di masa mendatang dan terdaftar di OJK. Menurut Pasal 56 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal hanya dapat menjalankan usaha di bidang pasar modal setelah terdaftar di OJK.

  • Akuntan
  • Nomor Izin Usaha Kantor Akuntan Publik
  • Alamat Kantor Akuntan Publik
  • Nama Pimpinan
  • Kontak / email
  • Daftar Rekan
  • Konsultan Hukum
  • Alamat Kantor Konsultan
  • Nama Rekan
  • Perusahaan Penilai
  • Nomor Surat Tanda Terdaftar (STTD)
  • Nomor Izin Usaha
  • Alamat Kantor
  • Jenis Kegiatan Usaha Penilai
  • Notaris
  • Alamat Kantor
  • Wilayah Kerja
  • Nomor Surat Tanda Terdaftar (STTD)
  • Sertifikasi
  • Profesi yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah
  • Belum ditetapkan namun menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan pasar modal di masa mendatang.
  • Jika anda membutuhkan Profesi Penunjang Pasar Modal untuk Penawaran Umum Saham perusahaan anda, segera hubungi kami melalui:
  • 0812-9921-5128

South Quarter, Tower A Lantai 18, Jl. RA. Kartini Kav 8, Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia. : Pendirian PT PMA | Jasa Pendaftaran Merek | Profesi Penunjang Pasar Modal

Apa arti dari emiten?

Syarat Perusahaan untuk Menjadi Emiten – Seperti pembahasan sebelumnya, untuk menawarkan efek ke Bursa, perusahaan emiten perlu memenuhi syarat-syarat yang sudah berlaku pada peraturan Bursa Efek Indonesia untuk pencatatan saham sebuah perusahaan. Hal ini serupa dengan istilah yang biasa terdengar yaitu IPO.

IPO merupakan akronim dari Initial Public Offering atau penawaran umum perdana. IPO adalah proses perusahaan untuk melakukan penawaran efek(saham, obligasi) pertama kali yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat luas. Perbedaan syarat antara emiten dengan perusahaan publik ketika melakukan penawaran umum ini dibedakan oleh lembaga keuangan.

Beberapa diantara syarat perusahaan menjadi emiten adalah diantaranya:

Perusahaan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Mempersiapkan efek yang akan diterbitkan dan sudah sah secara hukum ketika berlangsung Penawaran Umum. Perusahaan perlu memberikan informasi secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Perusahaan memiliki satu komisaris independen paling kurang 30% dari jumlah seluruh Dewan Komisaris. Untuk emiten, pada papan pencatatan saham sudah melakukan operasional bisnis paling lama 12 bulan. Sedangkan untuk perusahaan publik adalah paling lama 36 bulan. Perusahaan wajib memiliki komite audit internal maupun eksternal, serta sekretaris perusahaan yang berfungsi untuk memantau perkembangan Bursa, mematuhi peraturan UU di pasar modal, memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat, penyampaian laporan kepada OJK, penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham, jajaran Direksi atau Dewan Komisaris, dan penghubung antara emiten dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku penting lainnya. Perusahaan perlu menyampaikan pembukuan laporan keuangan audit selama dua tahun terakhir dengan persyaratan “Wajar Tanpa Modifikasian / WTP.” Persyaratan untuk emiten memiliki aset minimal Rp150 juta dan jumlah pemegang saham kurang lebih 500 pihak. Untuk perusahaan publik, perusahaan harus memiliki aset minimal Rp300 juta dan jumlah pemegang saham kurang lebih 1000 pihak.

Apa tugas dari KPEI?

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) didirikan di tahun 1996 dengan fungsi sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Central Counterparty (CCP) untuk pasar modal Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pemerintah Republik Indonesia kemudian menetapkan KPEI sebagai bagian dari Self-Regulatory Organization (SRO) pasar modal Indonesia bersama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Profesi Pada Pasar Modal Yang Tugasnya Mengaudit Laporan Keuangan Adalah Sebagai sebuah entitas, bidang usaha KPEI adalah menyelenggarakan kegiatan kliring atas transaksi Bursa dan transaksi di luar Bursa, serta menyelenggarakan penjaminan penyelesaian transaksi Bursa. Perkembangan industri dan ekonomi memungkinkan KPEI untuk mengembangkan aktivitas usahanya dengan menyelenggarakan aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya, sesuai persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  1. Tahun 2020 menandai jejak langkah KPEI dalam berupaya untuk memperluas perannya yaitu sebagai central counterparty (CCP) pasar OTC Derivative, sekaligus guna mendukung program Pemerintah menuju pengembangan pasar keuangan yang berintegritas, efisien, dan transparan.
  2. Eberadaan KPEI dalam industri pasar modal Indonesia berfungsi sebagai LKP yang menjalankan kegiatan kliring dan fungsi penjaminan penyelesaian transaksi bursa.

Kegiatan kliring dimaksud melalui proses penentuan hak dan kewajiban atas transaksi bursa, dari setiap Anggota Kliring (AK) yang wajib diselesaikan pada tanggal penyelesaian. Adapun fungsi penjaminan penyelesaian transaksi bursa dilakukan dengan cara memberikan kepastian secara hukum untuk dipenuhinya hak dan kewajiban bagi AK yang timbul dari transaksi bursa.

Apa tugas dari Bursa Efek?

Beranda > Keuanganku > Mengenal Lembaga serta Produk Dan Jasa Keuangan > Bursa Efek Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana, untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek dari pihak-pihak yang ingin memperdagangkan Efek tersebut. Bursa Efek didirikan untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana perdagangan Efek. Dengan tersedianya sistem dan atau sarana yang baik, para Anggota Bursa Efek dapat melakukan penawaran jual dan beli Efek secara teratur, wajar, dan efisien. Di samping itu, tersedianya sistem dan atau sarana dimaksud memungkinkan Bursa Efek melakukan pengawasan terhadap anggotanya dengan lebih efektif. Saat ini fungsi Bursa Efek di Indonesia dilakukan oleh PT. Bursa Efek Indonesia (PT. BEI).

Apa peranan dari akuntan publik dalam pelaksanaan pasar modal?

Peran akuntan publik di pasar modal adalah memeriksa laporan keuangan dan memberikan pendapat terhadap laporan keuangan. Di pasar modal dituntut pendapat wajar (unqualified) terhadap laporan keuangan dari perusahaan yang akan menerbitkan saham baru (Initial Public Offering) atau yang telah terdaftar di bursa.

Notaris itu di bidang apa?

Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan sebagian dari fungsi publik dari negara, khususnya di bagian hukum perdata dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Apa fungsi dan tugas notaris?

Kanwil NTB 11 Agustus 2022 Dilihat: 1968 ntb.kemenkumham.go.id. Apa itu Notaris? Menurut UU Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Ada beberapa istilah jabatan terkait notaris antara lain :

  1. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara.
  2. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Apa saja Kewenangan dan Kewajiban Notaris? Kewenangan Notaris antara lain :

  1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang
  2. Notaris juga berwenang untuk:
    • mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
    • membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
    • membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
    • melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
    • memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
    • membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
    • membuat akta risalah lelang
  3. Selain kewenangan di atas, notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Notaris antara lain :

  1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
    • bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
    • membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
    • mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
    • memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
    • merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
    • menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
    • membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
    • membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
  2. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
  3. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
  4. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
  5. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
  6. menerima magang calon
  7. Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk
  8. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
    • pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
    • penawaran pembayaran tunai;
    • protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
    • akta kuasa;
    • keterangan kepemilikan; atau
    • akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  9. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”.
  10. Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu)
  11. Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan
  12. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
  13. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah
  14. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta

Apa Saja Larangan Bagi Notaris? Notaris dilarang:

  1. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
  2. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  3. merangkap sebagai pegawai negeri;
  4. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
  5. merangkap jabatan sebagai advokat;
  6. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
  7. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
  8. menjadi Notaris Pengganti; atau
  9. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan.

Apabila masyarakat masih butuh informasi lebih lanjut seputar notaris dapat berkunjung langsung ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM terdekat yang ada di tiap-tiap provinsi. Informasi Terkait: Daftar Notaris NTB 2022 Majelis Pengawas Notaris NTB Layanan Pengaduan Notaris NTB

Apakah konsultan hukum termasuk profesi penunjang pasar modal?

Profesi penunjang pasar modal adalah lembaga /perusahaan yang diperlukan untuk dijadikan mitra oleh emiten dalam rangka penawaran umum. Adapun yang termasuk dalam profesi penunjang pasar modal itu adalah akuntan, konsultan hukum, penilai, dan notaris.

Apa peran penjamin emisi underwriter?

Ayo kenal lebih dekat dengan pelaku pasar modal INDonesia
Profesi Pada Pasar Modal Yang Tugasnya Mengaudit Laporan Keuangan Adalah
Pelaku Pasar Modal Siapa sajakah pelaku pasar modal di Indonesia? Apakah Anda termasuk pelaku di Pasar Modal? Bursa Efek Indonesia? Atau Broker saham? Ayo kita lihat lebih dalam tentang para pelaku di pasar modal. Emiten dan Perusahaan Publik

Perusahaan dapat menghimpun dana dari masyarakat dengan menjual atau menawarkan efek kepada publik. Perusahaan yang menjual atau menawarkan efek disebut emiten. Kegiatan tersebut biasa disebut penawaran umum perdana, Initial Public Offering (IPO) atau go public, yang tatacaranya diatur oleh UU Pasar modal dan Peraturan Pelaksanaannya. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses IPO diantaranya adalah: a. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik b. Dokumen legal audit dan legal opinion oleh konsultan hukum c. Hasil penilaian aset oleh lembaga penilai d. Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar serta perjanjian-perjanjian yang telah dibuat perusahaan.

Perusahaan Efek Perusahaan efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan dapat melakukan kegiatan Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan atau Manajer Investasi serta kegiatan lain sesuai ketentuan OJK.1. Perantara Pedagang Efek (Broker-Dealer) Merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.

Anggota Bursa/AB (Administrasi) Non Anggota Bursa/Non AB (Non Admin)

Kewajibannya:

Mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri. Dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek wajib memperhatikan keuangan nasabah dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah. Membubuhi jam, hari dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan. Memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan transaksi. Menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah. Menyelesaikan amanat jual/beli dari pemberi amanat. Menyediakan data dan informasi bagi kepentingan pemodal. Memberikan saran kepada para pemodal.

2. Penjamin Emisi Efek (Underwriter) Penjamin Emisi Efek (Underwriter) adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Kewajibannya:

Mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi Mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan afiliasi atau adanya hubungan lain yang bersifat material antara perusahaan efek dengan emiten.

Ada 2 macam perjanjian penjaminan yaitu kontrak penjaminan emisi efek dapat berbentuk kesanggupan penuh ( full commitment ) atau kesanggupan terbaik ( best effort ). Dengan kesanggupan penuh, Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab mengambil sisa efek yang tidak terjual, sedangkan dengan kesanggupan terbaik, Penjamin Emisi Efek tidak bertanggung jawab terhadap sisa Efek yang tidak terjual, tetapi berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menjualkan Efek Emiten.3.

Manajer Investasi (Investment Manager) Adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Tugasnya:

Mengadakan riset atas efek Menganalisa kelayakan investasi Mengelola portofolio efek atas kepentingan nasabah Mengelola reksadana

“Be A Smart Investor With Phillip Securities Indonesia” (Source : Rendy Yudistira, Education Division Phillip Securities Indonesia )

/td>

Kini Anda bisa bertransaksi reksa dana melalui aplikasi POEMS di smartphone ios & Android Anda
Makin praktis, makin fleksibel. Beli reksa dana online kapan saja di mana saja, cek profil dan performa reksa dana yang tersedia, cek status reksa dana yang kita miliki, tetap gratis* biaya transaksi,dan tetap satu platform.

/td>

/td>

/td>

/td>

Siapa pihak yang membawahi pasar modal dan pasar uang di Indonesia?

1. Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) – Pada awalnya, Bapepam-LK merupakan badan yang berada di bawah Kementerian Keuangan dengan tugas antara lain: melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5 Apa yang Anda ketahui tentang pasar modal?

Pasar modal adalah sarana bertemunya perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah) yang membutuhkan dana dari masyarakat untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, dengan masyarakat yang hendak menginvestasikan dana mereka.

Apakah pengacara termasuk profesi penunjang pasar modal?

Jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut adalah B. Pasar modal adalah lembaga yang bertugas melakukan penawaran efek atau surat berharga kepada masyarakat dan sekaligus membantu melakukan penawaran umum saham. Pasar modal untuk menjual surat berharga dengan waktu jangka panjang.

  1. Beberapa profesi penunjang pasar modal diantaranya: akuntan, konsultan hukum, penilai aset, notaris.
  2. Pengacara bukan bagian dari profesi pasar modal karena pekerjaan ini independen.
  3. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah B.
  4. Jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut adalah B.
  5. Pasar modal adalah lembaga yang bertugas melakukan penawaran efek atau surat berharga kepada masyarakat dan sekaligus membantu melakukan penawaran umum saham.

Pasar modal untuk menjual surat berharga dengan waktu jangka panjang. Beberapa profesi penunjang pasar modal diantaranya: akuntan, konsultan hukum, penilai aset, notaris. Pengacara bukan bagian dari profesi pasar modal karena pekerjaan ini independen. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah B.