Sebutkan Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Dibuat Pemerintah Desa?

Sebutkan Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Dibuat Pemerintah Desa
Laporan terkait –

  • Laporan Realisasi Kegiatan Desa
  • LPJ Realisasi APBDes
  • Laporan dan Serah Terima Barang dan Jasa di Desa

Demikian ulasan tentang Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa sesuai Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Semoga dapat bermanfaat untuk Sobat Desa di seluruh Indonesia. Pengulas : Tim Blog FORMAT ADMINISTRASI DESA

Sebutkan apa saja laporan keuangan yang dibuat pemerintah desa?

JENIS LAPORAN KEPALA DESA – Website Resmi Desa Waluyorejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen JENIS LAPORAN KEPALA DESA JENIS LAPORAN YANG HARUS DIKETAHUI OLEH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Laporan Kepala Desa (Kades) dan Laporan pertanggungjawabannya ada beberapa jenis yang telah diatur dalam undang-undang dan harus difahami oleh Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat.

Ada dua jenis laporan kepala desa yang paling pokok, yaitu Laporan Penyelenggaran Pemerintahan yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 46 tahun 2016, dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018.

Untuk memahami masing-masing jenis laporan dan pertanggungjawaban seorang Kepala Desa, mari kita coba uraikan satu per satu berikut ini : A. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebagaimana dituangkan dalam pasal 2 Permendagri nomor 46 tahun 2016, dimana terdiri atas : 1.

  1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran, disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.2.
  2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan (LPPD-AJ), disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 3.
  3. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun anggaran, disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).4.

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD), disampaikan kepada masyarakat. Informasi kepada masyarakat telah dijelaskan dalam pasal 10 Permendagri nomor 46 tahun 2016 yang bisa disimpulkan sebagai berikut : 1. Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.2.

Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana tersebut diatas, Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat Desa.3. Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa harus disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran, melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.4.

Media informasi sebagaimana dimaksud, antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.5. Sementara itu, terkait dengan Serah Terima Jabatan, Kepala Desa (Kades) yang lama harus menyerahkan memori serah terima jabatan.

  • Memori serah terima jabatan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 Pasal 5 ayat (4) terdiri atas :
  • 1. Pendahuluan
  • 2. Monografi Desa
  • 3. Pelaksanaan program kerja tahun lalu
  • 4. Rencana program kerja yang akan datang,
  • 5. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir
  • 6. Hambatan yang dihadapi
  • 7. Daftar inventarisasi aset dan kekayaan desa

8. Laporan Kepala Desa jenis yang pertama diatas harus dipersiapkan setiap tahun sekali dan setiap habis masa periode jabatan Kades.

  1. B. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang terdiri atas :
  2. 1. Laporan Pelaksanaan (LP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (pasal 68) yang terdiri atas:
  • Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) semester 1 (pertama), di bulan Juli dan semester 2 (kedua) di bulan Januari tahun berikutnya.
  • Laporan Realisasi Kegiatan (tiap Pelaksanaan Anggaran Kegiatan dalam per semester).

2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan (LPRP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran (pasal 70), dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes). Dimana terdiri atas : a. Laporan Keuangan, terdiri dari :

  • Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
  • Catatan Laporan Keuangan

b. Laporan Realisasi Kegiatan, c. Daftar Program Sektoral, yaitu program Pemerintah Daerah dan Program Lainnya yang masuk ke desa.3. Menginformasikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada masyarakat (pasal 72).

  • 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
  • 2. Laporan Realisasi Kegiatan
  • 3. Laporan Kegiatan yang belum selesai
  • 4. Laporan Kegiatan yang tidak terlaksana
  • 5. Laporan sisa anggran APBDesa
  • 6. Alamat Pengaduan
  • Keterangan : a. Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) itu terdiri atas :
  • Laporan semester pertama yang harus disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
  • Laporan semester akhir tahun yang harus disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
You might be interested:  Usaha Ekonomi Yang Sebagian Besarnya Modal Berasal Dari Negara Adalah?

b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dapat diuraikan seperti berikut :

  • Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
  • Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) itu terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
  • Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa itu ditetapkan dengan Peraturan Desa, artinya harus disepakati BPD.
  • Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
  • Media informasi sebagaimana dimaksud antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Bila kades yang bersangkutan mencalon lagi, maka dia harus selesaikan dulu 8 laporan tersebut.

  • Artinya panitia berhak menolak pendaftaran petahana dengan rekomendasi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
  • Nomor 9 itu disampaikan saat serah terima jabatan.
  • Bila 9 hal itu belum dipenuhi, maka Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bisa diajukan untuk diproses sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika ada indikasi korupsi, maka sebaiknya laporkan ke Tipikor dengan pembuktian terbalik. Demikianlah berbagai jenis Laporan Kepala Desa dan pertanggungjawabannya kepada masyarakat maupun pemerintah diatasnya.

Apa saja yang termasuk dalam catatan atas laporan keuangan?

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisa atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

8 Jelaskan laporan apa saja yang perlu disajikan dalam keuangan desa?

1. apakah yg dimaksud laporan keuangan desa2. sebutkan laporan yang wajib disampaikan oleh kepala 1. Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dan transparansi dariaktivitas suatu organisasi. Laporan Keuangan Desa sendiri adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa selama suatu periode.

  • Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
  • Menurut Permendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Desa sebagai unit terkecil dalam pemerintahan, turut andil dalam pembuatan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan desa.2. Laporan keuangan yang wajib disampaikan oleh kepala desa menurut Permendagri No 113 tahun 2014 berupa Anggaran, Buku Kas, Buku Pajak, Buku Bank, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).a.

  • Anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan badan permusyawarahan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa.
  • Anggaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.b.
  • Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasiperbankan atau kesalahan dalam pembukuan.

Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.c. Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.d. Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.e.

Apa yang dimaksud laporan keuangan pemerintah desa?

Laporan keuangan desa merupakan hasil akhir dari sebuah proses pencatatan transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh aparatur desa dalam hal ini bendahara desa rangka penatausahaan di dalam Pengelolaan keuangan desa.

Contoh laporan keuangan desa menyajikan apa saja?

Laporan Keuangan Desa Dari Basis Kas Menuju Basis Akrual Laporan Keuangan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa saat ini masih menggunakan basis kas dalam menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Sesuai dengan perkembangan jaman, Laporan Keuangan Desa diarahkan menggunakan basis akrual dalam menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Salah satu tujuan Laporan keuangan Desa disusun yaitu dalam rangka menyajikan informasi realisasi anggaran dan posisi keuangan pemerintah desa yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi kebijakan/keputusan lalu dan merencanakan kebijakan di masa yang akan datang.

Selain itu, laporan keuangan pemerintah desa sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemerintah desa atas sumber daya yang dikelola dan/atau dipercayakan kepada Pemerintah Desa. Adapun perbedaan penyusunan laporan keuangan Desa dari basis kas yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sementara basis akrual yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

  • Untuk keperluan tersebut, saat ini tengah dalam proses penyusunan Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa oleh Komite Standar Akuntasi Pemerintahan (KSAP) sebagai komite independen yang ditunjuk Undang-Undang sebagai penyusun standar.
  • Dengan demikian, tidak ada salahnya Pemerintah Desa mulai dari sekarang mengenal terlebih lebih dulu konsep publikasian Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa sebagai persiapan agar lebih paham sebelum diimplementasikan secara nasional nantinya.
You might be interested:  Barang Modal Yang Habis Dalam Satu Kali Proses Produksi Dinamakan?

KPPN Watampone yang telah mendedikasikan diri untuk bisa menjadikan Desa Mallari, Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone sebagai desa role model dalam tata kelola keuangan desa telah melakukan pendampingan secara langsung (luring) maupun daring (online) yang juga bisa diikuti oleh Desa lainnya, dalam tema Bedah Laporan Keuangan Desa.

  • Melalui kegiatan tersebut, disampaikan bagaimana penyusunan Laporan Keuangan Desa berbasis akrual, hal yang sama telah diterapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selama ini dan mendapatkan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
  • Adanya Neraca dalam penyusunan basis akrual dalam Laporan Keuangan Desa, tentunya menjadi hal baru bagi Pemerintah Desa.

Neraca Desa memberikan informasi mengenai Aset (kekayaan) dan Kewajiban entitas pemerintah Desa pada tanggal dan perubahan kekayaan selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap entitas Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan Desa di masa mendatang.

Hal penting sebelum penerapan penyusunan Laporan Keuangan Desa basis akrual, pemerintah Desa mulai dari sekarang juga perlu melakukan pendataan Aset Desa untuk penilaian awal Aset, melalui inventarisasi fisik, catatan, laporan, atau dokumen sumber lainnya. Melalui pencatatan Aset Desa yang tertib akan memudahkan dalam penyusunan penilaian awal Aset, baik berdasarkan nilai perolehan maupun nilai taksiran.

Desa juga harus memulai membuat Daftar Barang Inventaris setiap Ruangan maupun Daftar Inventaris Lainnya, termasuk pencatatan keluar masuk barang persediaan. Di sisi lain, apabila Pemerintah Desa memilki Kewajiban Desa juga akan ditampilkan dalam Neraca, yang diakui pada saat dana pinjaman diterima atau saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

  • Selain itu, Pemerintah Desa juga harus mengungkapkan semua informasi penting, baik yang telah tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca maupun yang tidak tersaji, pada Catatan atas Laporan Keuangan Desa (CaLK Desa).
  • Saat ini, Pemerintah Desa telah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai alat bantu dalam penatausahaan keuangan Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dengan demikian, bila penerapan Laporan Keuangan Desa basis akrual tinggal dilakukan penyesuaian seperlunya. Menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Desa sebelum penerapan penyusunan Laporan Keuangan Desa basis akrual dengan mengadakan pembelajaran akuntansi, bimbingan teknis dan whorkshop basis akrual bagi Pengelola Keuangan Desa.

  1. Singkat kata, melalui perubahan Laporan Keuangan Desa dari basis kas menuju basis akrual nantinya akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta bermanfaat bagi para pengguna laporan atas penyajian data yang akurat, lengkap dan andal dalam Laporan Keuangan Desa.
  2. Disclaimer “Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dan tidak merepresentasikan sikap atau pendapat tempat penulis bekerja”.

Kepala KPPN Watampone Rintok Juhirman KPPN Watampone Jl.K.H. Agus Salim No.7, Macege, Tanete Riattang Barat, Watampone, Sulawesi Selatan 92732 Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI Manajemen Portal DJPb – Gedung Djuanda I Lt.9 Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt.1 Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta Pusat 10710 Call Center: 14090 Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

Laporan keuangan pemerintah ada berapa?

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) – Catatan atas Laporan Keuangan terdiri dari penjelasan dan rincian dari angka yang tertera dalam sebuah laporan keuangan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas.

Catatan atas Laporan Keuangan juga terdiri dari sebuah informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh pihak pelaporan dan informasi lain yang harus dipaparkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, Catatan atas Laporan Keuangan juga berisi tentang berbagai data yang diperlukan untuk membuat penyajian laporan keuangan secara wajar.

Itulah 7 laporan keuangan pemerintah. Semoga bermanfaat. Bingung Terkait Masalah Akuntansi dan Perpajakan ? ==================================== Permasalahan akuntansi dan perpajakan sangatlah membuang waktu Anda yang seharusnya bisa digunakan lebih efisien untuk yang yang lainnya.

Apa sistem pembukuan yang digunakan desa?

Sistem akuntansi yang diterapkan di Desa pacung yaitu sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual yaitu pengakuan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.

Laporan keuangan itu ada berapa?

Kesimpulan – Menurut SAK, terdapat lima jenis laporan keuangan, di antaranya: laporan laba/rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, neraca, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Catatan keuangan memiliki fungsi dan manfaat bagi pemilik bisnis maupun investor untuk mengetahui kondisi perusahaan.

  • Bagi perusahaan, dokumen tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan ke depannya.
  • Sementara itu, bagi investor, laporan keuangan perusahaan dapat menjadi pertimbangan dalam memutuskan untuk berinvestasi.
  • Laporan keuangan menjadi salah satu indikator krusial dalam analisis fundamental saham.

Namun, bagi investor pemula, hal ini cukup sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, bagi pemula yang baru ingin memulai, produk reksadana bisa jadi pilihan tepat. Reksadana adalah wadah investasi bersama bagi investor yang dana investasinya akan dikelola oleh ahli, yaitu Manajer Investasi,

Nantinya, Manajer Investasi akan mengalokasikan dana investasinya pada produk deposito, obligasi, dan saham terbaik, tergantung jenis reksadananya. Jadi, kamu tidak perlu repot memilih mau berinvestasi di perusahaan apa, karena ada mereka yang siap menyusun strategi agar performa produk reksadananya tetap optimal.

Baca juga: Kamu bisa berinvestasi reksadana melalui aplikasi tanamduit. Terdapat berbagai pilihan produk reksadana yang dapat kamu sesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan finansialmu. Yuk, dan mulai investasi sekarang! : 5 Jenis Laporan Keuangan dan Fungsinya yang Wajib Kamu Ketahui

You might be interested:  Apa Manfaat Pasar Modal Bagi Masyarakat?

Laporan keuangan pemerintah daerah apa saja?

Komponen Laporan Keuangan Laporan keuangan pokok terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ( Laporan Perubahan SAL); 3. Neraca; 4. Laporan Operasional (LO); 5. Laporan Arus Kas (LAK); 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Apa isi dari catatan atas laporan keuangan anggaran SKPD?

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas.

Apa saja ruang lingkup laporan keuangan desa?

Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Siapa yang membuat laporan keuangan desa?

Kades menyusun laporan berdasarkan laporan dari Kaur/Kasi PKA dan Kaur Keuangan ; 2. Kades menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat, berupa: ġ Laporan Pelaksanaan APB Desa ; dan ġ Laporan Realisasi Kegiatan.

Laporan keuangan desa dilaporkan ke siapa?

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA [email protected],MALANG –- Pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan.

  • Bapak Drs.
  • Humaidi sebagai fasilitator berkesempatan untuk menyajikan materi tersebut pada hari Rabu (23/06/2021) pukul 10.30 WIB.
  • Tujuan pelaporan keuangan desa yaitu bentuk pertanggungjawaban lembaga atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu serta sebagai alat evaluasi karena menyediakan informasi posisi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan, dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi Kepala Desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya.

Manfaat pelaporan keuangan desa yaitu mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan kemanfaatan pengelolaan sumber daya ekonomi oleh desa dalam 1 tahun anggaran; dapat mengetahui nilai kekayaan bersih desa sampai dengan posisi terakhir periode pelaporan; sebagai alat evaluasi kinerja aparatur desa; sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan praktik penyalahgunaan atau penyimpangan pengelolaan keuangan; sebagai wujud riil implementasi asas transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan undang-undang.

Pada Pasal 68 dan 69 Permendagri 20/2018, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari, laporan pelaksanaan APB Desa; dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan,

Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan. Kewajiban Kepala Desa dalam Permendagri 20/2018 yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.

  • Laporan Kepala Desa Terdiri dari, Laporan pelaksanaan APB Desa semester I dan Laporan Realisasi Kegiatan.
  • Laporan diserahkan paling lambat minggu ke 2 bulan juli tahun berjalan.
  • Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. Ditetapkan dengan Peraturan desa (Perdes) dilampiri: Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Kegiatan, Daftar Program yang Masuk Desa. Laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes disusun oleh Bupati/Walikota paling lambat April Minggu ke 2.

Penginformasian kepada masyarakat melalui baliho, banner, papan pengumuman dan media informasi yang lain. Dalam Permendagri No 20 tahun 2018 pasal 70 Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Peraturan desa disertai dengan, laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi apb desa; catatan atas laporan keuangan; laporan realisasi kegiatan; dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa. Dalam Pasal 71 disebutkan laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran.

Apa saja ruang lingkup laporan keuangan desa?

Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).