Sebutkan Dasar Hukum Yang Mengatur Pajak Penghasilan Di Indonesia?

Sebutkan Dasar Hukum Yang Mengatur Pajak Penghasilan Di Indonesia
Dasar hukum PPh saat ini diatur dalam UU 7/1983 dan perubahannya. Ada 9 bab dengan 36 pasal yang membahas sejumlah ketentuan perihal pajak penghasilan, simak isinya berikut ini. Dasar hukum PPh saat ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau yang bisa disingkat menjadi UU 7/1983.

  • Dalam perkembangannya, UU 7/1983 mengalami empat kali perubahan dan disempurnakan dengan dua undang-undang lainnya, yakni UU Cipta Kerja dan UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan).
  • Lebih lanjut, perubahan pertama tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991; perubahan kedua tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994; perubahan ketiga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000; dan perubahan keempat tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008,

Baca juga:

Mengenal Advokat Perpajakan Menkeu: Perlu Keseimbangan Tarif Pajak untuk Mencapai Keadilan Isu Data Bocor, DJP Pastikan Data Wajib Pajak Aman

Dalam UU 7/1983 dan perubahannya, terdapat 36 pasal yang dikelompokkan dalam 9 bab dengan rangkuman isi sebagai berikut.

Dasar hukum apa yang mengatur tentang Pajak Penghasilan?

PAJAK PENGHASILAN – PERUBAHAN 1991 UU NO.7, LN 1991 / NO.93, TLN. NO.3459, LL SETKAB : 20 HLM. UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN – Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, telah diatur mengenai kewajiban perpajakan sehubungan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh Subyek Pajak perseorangan maupun badan guna mewujudkan semangat kegotong-royongan nasional dalam pembiayaan Negara dan pelaksanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.

  1. Untuk menampung perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan perkembangan dunia usaha pada khususnya, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
  2. Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

– Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. CATATAN : – Undang-Undang diundangkan pada tanggal 30 Desember 1991. mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1992. – Undang-undang ini terdiri dari 2 Pasal, dalam Pasal 1 nya mengatur 9 perubahan pasal.

Bagaimana dasar sistem perpajakan di Indonesia?

Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia – Setelah Anda mengetahi bagaiman perkembangan sejarah perpajakan di Indonesia, maka Anda juga perlu mengetahui dasar hukum perpajakan di Indonesia di era kemerdekaan. Berikut berbagai dasar hukum yang digunakan dala mengatur perpajakan di Indonesia:

UU No.6/1983 dan diperbarui oleh UU No.16/2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU No.7/1983 dan diperbarui oleh UU No.17/2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh). UU No.8/1983 dan diganti menjadi UU No.18/2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan. UU No.19/1997 dan diganti menjadi UU No.19/2000 tentang penagihan pajak dan surat paksa. UU N0.14/2002 mengatur Pengadilan Pajak

Dalam UU No 36 tahun 2008 itu mengatur tentang apa?

Berikut akan diulas mengenai penjelasan Undang-Undang Perpajakan UU PPh Pajak Penghasilan (UU No.36 tahun 2008) di blog Talenta. Simak selengkapnya! Indonesia memiliki undang undang perpajakan PPh UU No.36 tahun 2008 yang mengatur seberapa besar pajak yang dibebankan kepada para pekerja.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang hitungannya berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Undang undang PPh pertama kali sebenarnya diatur di dalam UU No.7 Tahun 1983. Namun dalam perjalanan untuk mewujudkan perpajakan yang lebih baik, pemerintah telah merevisi undang undang PPh beberapa kali.

Dan akhirnya, undang undang perpajakan yang saat ini dipakai bisa dilihat UU No 36 Tahun 2008. Seperti apakah isi dari undang undang PPh tersebut dan bagaimana peraturan terkait pajak penghasilan diatur di dalamnya? Simak selengkapnya di artikel ini.

UU No 17 tahun 2000 Tentang apa?

UU No.17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Landasan Hukum Perpajakan di Indonesia pasal berapa?

Fungsi Pajak Menurut Pasal 23A UUD NRI 1945 Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII menyelenggarakan diskusi “Bedah Pasal 23A UUD NRI 1945: Pajak dan Pungutan Lain untuk Keperluan Negara”. Diskusi daring pada Kamis (29/4) ini menghadirkan Dr. Murti Lestari, M.Si.

  1. Pengajar Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana) dan Siti Rahma Novikasari, S.H., M.H.
  2. Pengajar Hukum Pajak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia) sebagai narasumber.
  3. Dalam diskusi ini, Siti Rahma mengatakan bahwa pajak diatur dalam Pasal 23A UUD NRI 1945.
  4. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Selain itu, dalam pemungutan pajak, ada prinsip-prinsip global yang harus dipatuhi, salah satunya adalah no taxation without representation yang mengandung ketentuan bahwa dalam aturan pemungutan pajak harus dapat mewakili kepentingan masyarakat. Menurutnya, ada beberapa aspek pengaturan pajak yang harus diatur dalam UU itu sendiri.

  1. Pertama, kepastian hukum sistem perpajakan yang menentukan objek, subjek pajak mengidentifikasi basis perpajakan, tarif, dan administrasi perpajakan.
  2. Edua, dasar kewenangan pemungutan pajak oleh pemerintah yang mencakup bestuur,
  3. Dalam menjalankan UU ada pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

Kemudian regelgeving yaitu adanya ada pembagian kewenangan dalam pemungutan pajak. Serta rechtspraak yaitu pemerintah harus melaksanakan upaya administrasi apabila ada masyarakat yang mengajukan gugatan administratif terhadap SKP. Ketiga, ada hubungan hukum antara wajib pajak dan pemungutnya sehingga memberi hak dan kewajiban antara negara dan masyarakat.

Eempat, penegakan hukum dengan penerapan sanksi administrasi dan pidana. Kelima, perlindungan hukum yang diatur dalam UU KUP dan UU No 14 Tahun 2020 tentang Pengadilan Pajak. Sementara itu, Murti Lestari mengatakan pajak di samping memiliki fungsi budgeter dan regulerend, ada juga fungsi pemerataan, yaitu mengurangi pendapatan dari yang kaya untuk mensubsidi yang miskin.

Contohnya bagi warga negara yang memiliki pendapatan tinggi maka pajak dan persentasenya juga semakin tinggi. Berbeda dengan warga negara yang pendapatannya rendah tidak dikenai pajak, inilah yang akhirnya memunculkan program keluarga harapan (PKH), program-program untuk pengangguran, dll.

You might be interested:  Berikut Yang Termasuk Tujuan Kualitatif Dari Laporan Keuangan Kecuali?

Fungsi lainnya adalah stabilisasi yaitu pajak digunakan untuk mengurangi siklus ekonomi, menjaga stabilitas perekonomian negara. Misalnya pada masa resesi yaitu masa ketika kegiatan ekonomi lumpuh, pemerintah mengeluarkan dana untuk mendorong kegiatan ekonomi, dengan menyelenggarakan program padat karya, mengadakan pemberian intensif pajak, dll.

guna meningkatkan perekonomian negara,” ucapnya. “Artinya untuk mendanai kehidupan negara, dananya itu didanai oleh masyarakat itu sendiri melalui pemungutan pajak dan pungutan lainnya, sehingga terwujud APBN yang sehat dari kita, oleh kita, dan untuk kita,” pungkasnya.

UU No 16 tahun 2009 Tentang apa?

Katalog Indonesia. Kementerian BUMN UU Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 25 Maret 2009, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. -Jakarta, 2009. LN 2009 (211) : 4 hlm UU

Apa saja UU Perpajakan?

Undang Undang Tentang Perpajakan di Indonesia – Jasa Perpajakan dan Akuntansi Jakarta Landasan hukum pemungutan pajak terdapat dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat (2) yang berbunyi : Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Dan undang-undang yang mengatur perpajakan di Indonesia antara lain :

UU No.9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU No.10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan/UU No. Tahun 2000 UU No.11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah / UU No.10 Tahun 2000. UU No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) UU No.13 Tahun 1985 dan PP No.7 Tahun 1995 tentang Bea Materai

Pengertian dari pajak adalah iuran wajib dari rakyat/masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang mengaturnya, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan untuk kepentingan umum khusunya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

  • Jenis jenis pajak sangat banyak, misal saja jenis jenis pajak apabila dilihat dari segi pemungut pajak.
  • Berdasarkan hal ini dapat dibagi menjadi dua macam yaitu pajak pusat atau negara dan pajak daerah.
  • Pajak pusat masih dibagi lagi menjadi 12 macam pajak.
  • Selengkapnya bisa baca artikel kami yang berjudul : Pengertian dan Jenis jenis Pajak Beberapa point penting yang tercakup dalam UU perpajakan diatas, misalnya saja pengertian-pengertian sesuatu yang berhubungan dengan pajak, berikut kami sebutkan : a.

Wajib pajak Definisi dari wajib pajak (WP) adalah seseorang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Lebih mudahnya orang atau badan yang memiliki kewajiban membayar pajak.b.

Badan Yang termasuk dari Badan adalah Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, BUMN, Firma Perkumpulan Koperasi, Yayasan, atau lembaga usaha lainnya.c. Masa pajak Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang d. Tahun pajak Definisi dari tahun pajak yaitu jangka waktu satu tahun takwin atau satu tahun buku.e.

Surat Pemberitahuan (SPT) Surat pemberitahuan pajak adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Pajak untuk diisi oleh Wajab Pajak (WP) untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

UU Nomor 36 tahun 2014 mengatur tentang apa?

(1) Pendidikan tinggi bidang kesehatan diselenggarakan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri. (3) Pembinaan teknis pendidikan tinggi bidang kesehatan dilakukan oleh Menteri.

UU Nomor 42 tahun 2009 Tentang apa?

Indonesia. Kementerian BUMN UU Nomor 42 Tahun 2009 tanggal 15 Oktober 2009, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, -Jakarta, 2009. LN 2009 (150) : 73 hlm UU

UU No 36 tahun 2004 Tentang apa?

UU No.36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

UU No 18 tahun 2004 Tentang apa?

(1) Setiap pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan. (2) Kewajiban memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi pekebun.

UU No 16 tahun 2004 Tentang apa?

Pengertian Kejaksaan – Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Mengacu pada Undang-Undang No.16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

  • Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi.
  • UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa.

Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

  1. Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar).
  2. Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

UU No 15 tahun 2002 Tentang apa?

Oct 13 2013 BAB I Ketentuan Umum Penjelasan mengenai definisi dan pengertian yang digunakan dalam undang-undang ini. Di dalamnya mencakup definisi “pencucian uang” dan “transaksi keuangan mencurigakan”. BAB II Tindak Pidana Pencucian Uang Aturan mengenai sanksi pidana dari tindakan pencucian uang, dengan memberikan penjelasan aktivitas yang dikategorikan sebagai pencucian uang.

BAB III Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Memberikan penjelasan dan definisi mengenai tindak pidana lain yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Sanksi pidana ini bisa dikenakan kepada perorangan atau penyedia jasa keuangan. BAB IV Pelaporan Ketentuan yang harus dilakukan penyedia jasa keuangan untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan, atau transaksi yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam satu hari kerja.

You might be interested:  Komponen Yang Termasuk Ke Dalam Modal Dalam Suatu Bisnis?

Mekanisme dan tata cara pelaporan juga diatur di bab ini. BAB V Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dasar hukum pembentukan PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. BAB VI Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Ketentuan mengenai proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terkait pencucian uang.

  • Bagian ini juga menjelaskan kewajiban PPATK untuk menyerahkan hasil analisis terhadap transaksi mencurigakan kepada penyidik dalam waktu paling lama tiga hari kerja setelah ditemukan.
  • BAB VII Perlindungan bagi Pelapor dan Saksi Aturan yang mewajibkan para penegak hukum untuk merahasiakan identitas pelapor.

Negara juga diwajibkan untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang. BAB VIII Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Tindak Pidana Pencucian Uang Mengatur tentang bisa dilakukannya kerjasama timbal balik dengan negara lain melalui forum bilateral atau multilateral sebagai bagian dari pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Apa dasar hukum PPh pasal 21?

Update: Perubahan Tarif Progresif PPh 21 – Pemerintah telah melakukan perubahan ketentuan perpajakan melalui Rancangan Undang-Undang Harmonisai Peraturan Pajak (RUU HPP) yang telah disetujui pada Sidang Paripurna DPR pada tanggal 7 Oktober 2021. Terdapat banyak perubahan ketentuan pajak dan salah satunya adalah tarif pajak orang pribadi yang baru.

  • Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan Rp 0 sampai Rp 60.000.000 dikenakan tarif sebesar 5%
  • Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan Rp 60.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 dikenakan tarif sebesar 15%.
  • Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 dikenakan tarif sebesar 25%.
  • Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000 dikenakan tarif sebesar 30%
  • Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 5.000.000.000 dikenakan tarif sebesar 35%

Berdasarkan perubahan tersebut tarif PPh 21 UU HPP terdapat 5 lapisan dimana sebelumnya pada UU PPh hanya terdapat 4 lapisan. Pemerintah menambahkan lapisan ke-5 dengan tarif 35% dengan Penghasilan Kena Pajak dalam setahun diatas 5 Milyar Rupiah. Kemudian, pada lapisan pertama atau ke-1 pemerintah memperbesar Penghasilan Kena Pajak dalam setahun dari Rp 0 sampai dengan Rp 50 Juta menjadi dari 0 sampai dengan Rp 60 Juta.

  1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 hingga Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
  2. Peraturan Menteri Keuangan No.252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
  3. Peraturan Pemerintah No.68/2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.
  4. Peraturan Menteri Keuangan No.16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.
  5. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
  6. Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
  7. Peraturan Menteri Keuangan No.102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Menimbang Pajak Penghasilan.
  8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Bagaimana hukum pajak penghasilan mengatur dalam pasal 24?

PPh Pasal 24: Definisi, Subjek, Objek, Hingga Perhitungan PPh Pasal 24: Definisi, Subjek, Objek, Hingga Perhitungan, Jakarta – Dalam aturan perpajakan Indonesia, kita mengenal aneka pengenaan yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan. Jika menilik Undang-Undang PPh, salah satu jenis penghasilan yang diatur adalah Pasal 24.

  • Definisi
  • Jika berdasarkan aturannya, PPh Pasal 24 diartikan sebagai peraturan yang mengatur hak Wajib Pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri, untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia.
  • “Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri, boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama,” bunyi Pasal 24 ayat 1 UU Nomor 36 tahun 2008 tentang PPh.
  • Lebih lanjut pada Pasal 2 UU 36/2008, disebutkan bahwa besarnya kredit pajak adalah sebesar PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan aturan UU PPh.
  • Subjek dan objek

Sebagaimana disebutkan pula dalam UU 36/2008, subjek yang termasuk dalam PPh Pasal 24 adalah Wajib Pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan—termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Di sisi lain, yang menjadi objek Pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri.

  1. Sumber penghasilan Jika sudah memahami pengertian beserta subjek dan objek dalam PPh Pasal 24, maka alangkah baiknya kita juga memahami sumber penghasilan kena pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia sebagaimana aturan perundang-undangan.
  2. Adapun jenis-jenisnya adalah sebagai berikut.1.
  3. Penghasilan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya.2.

Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta-benda bergerak.3. Penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta-benda tidak bergerak.4. Penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, serta kegiatan.5.

Pendapatan dari Bentuk Usaha Tetap (BUT) di luar negeri.6. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan.7. Keuntungan dari pengalihan aset tetap.8. Keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap (BUT).

Yang perlu diingat, kalau nilai pajak di luar negeri yang telah digunakan sebagai kredit pajak di Indonesia telah berkurang atau dikembalikan sehingga nilai kredit akan berkurang untuk menutup pajak terutang yang ada di sini, maka Wajib Pajak harus membayar jumlah terutang tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Indonesia.

  1. Sementara, jika penghasilan luar negeri mengalami perubahan, maka Wajib Pajak diharuskan melakukan pembetulan SPT tahun pajak yang bersangkutan.
  2. Pelaksanaan kredit pajak
  3. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, Wajib Pajak harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan:
  4. 1. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri
  5. 2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak ( tax return ) yang disampaikan di luar negeri
  6. 3. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri
  7. 4. Penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh
  8. Adapun beberapa hal lain yang wajib diperhatikan dalam pelaksanaan kredit pajak di antaranya jika penghasilan dari luar negeri didapat dari beberapa negara, maka penghitungan PPh pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara; serta penghasilan kena pajak yang dikenakan PPh Final (Pasal 4 ayat 2) dan/atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri, tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lainnya, baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri.
You might be interested:  Sebutkan Yang Termasuk Wujud Sumber Daya Modal?

Selain itu, atas permintaan Wajib Pajak, Kepala KPP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran seperti yang disebutkan di atas, karena alasan-alasan yang ada di luar kekuasaan Wajib Pajak. Lalu, jika terjadi perubahan besaran penghasilan yang berasal dari luar negeri, Wajib Pajak mesti melakukan pembetulan SPT Tahunan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut.

  • Adapun PPh yang dibayarkan atau terutang di luar negeri melebihi PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan, kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan di tahun berikutnya, tidak juga dibebankan sebagai biaya, dan tidak dapat direstitusi.
  • Perhitungan
  • Supaya lebih memahami perhitungan PPh Pasal 24, Anda bisa menyimak ilustrasi sederhana berikut ini:

Di tahun 2022, PT Usaha Maju memperoleh pendapatan neto dari luar negeri sebesar Rp 200 juta dan penghasilan dalam negeri senilai Rp 300 juta. Sesuai peraturan perpajakan di negara tersebut, diasumsikan badan usaha ini harus membayar pajak sebesar 15 persen.

  • Untuk dapat menghitung total pajak terutang yang harus dibayarkan di Indonesia, maka Wajib Pajak Badan ini harus menjumlahkan total pendapatan neto keseluruhan yang menjadi Rp 500 juta.
  • Selanjutnya, total PPh terutang dapat dihitung dengan cara: 15% x Rp 500.000.000 = Rp 75.000.000.000 Setelah mendapat total PPh terutang, maka perlu dihitung jumlah pajak maksimum yang dapat dikreditkan melalui rumus: (Penghasilan Neto dari Luar Negeri/Total Penghasilan) x Total PPh Terutang (Rp 200.000.000/Rp 500.000.000) x Rp 75.000.000 = Rp 30.000.000 Berdasarkan ilustrasi perhitungan di atas, maka total pajak yang dapat dikreditkan Wajib Pajak ini adalah Rp 30.000.000.

: PPh Pasal 24: Definisi, Subjek, Objek, Hingga Perhitungan

Pasal berapakah yang mengatur tentang pajak?

Fungsi Pajak Menurut Pasal 23A UUD NRI 1945 Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII menyelenggarakan diskusi “Bedah Pasal 23A UUD NRI 1945: Pajak dan Pungutan Lain untuk Keperluan Negara”. Diskusi daring pada Kamis (29/4) ini menghadirkan Dr. Murti Lestari, M.Si.

Pengajar Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana) dan Siti Rahma Novikasari, S.H., M.H. (Pengajar Hukum Pajak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia) sebagai narasumber. Dalam diskusi ini, Siti Rahma mengatakan bahwa pajak diatur dalam Pasal 23A UUD NRI 1945. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Selain itu, dalam pemungutan pajak, ada prinsip-prinsip global yang harus dipatuhi, salah satunya adalah no taxation without representation yang mengandung ketentuan bahwa dalam aturan pemungutan pajak harus dapat mewakili kepentingan masyarakat. Menurutnya, ada beberapa aspek pengaturan pajak yang harus diatur dalam UU itu sendiri.

  1. Pertama, kepastian hukum sistem perpajakan yang menentukan objek, subjek pajak mengidentifikasi basis perpajakan, tarif, dan administrasi perpajakan.
  2. Edua, dasar kewenangan pemungutan pajak oleh pemerintah yang mencakup bestuur,
  3. Dalam menjalankan UU ada pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

Kemudian regelgeving yaitu adanya ada pembagian kewenangan dalam pemungutan pajak. Serta rechtspraak yaitu pemerintah harus melaksanakan upaya administrasi apabila ada masyarakat yang mengajukan gugatan administratif terhadap SKP. Ketiga, ada hubungan hukum antara wajib pajak dan pemungutnya sehingga memberi hak dan kewajiban antara negara dan masyarakat.

Eempat, penegakan hukum dengan penerapan sanksi administrasi dan pidana. Kelima, perlindungan hukum yang diatur dalam UU KUP dan UU No 14 Tahun 2020 tentang Pengadilan Pajak. Sementara itu, Murti Lestari mengatakan pajak di samping memiliki fungsi budgeter dan regulerend, ada juga fungsi pemerataan, yaitu mengurangi pendapatan dari yang kaya untuk mensubsidi yang miskin.

Contohnya bagi warga negara yang memiliki pendapatan tinggi maka pajak dan persentasenya juga semakin tinggi. Berbeda dengan warga negara yang pendapatannya rendah tidak dikenai pajak, inilah yang akhirnya memunculkan program keluarga harapan (PKH), program-program untuk pengangguran, dll.

Fungsi lainnya adalah stabilisasi yaitu pajak digunakan untuk mengurangi siklus ekonomi, menjaga stabilitas perekonomian negara. Misalnya pada masa resesi yaitu masa ketika kegiatan ekonomi lumpuh, pemerintah mengeluarkan dana untuk mendorong kegiatan ekonomi, dengan menyelenggarakan program padat karya, mengadakan pemberian intensif pajak, dll.

guna meningkatkan perekonomian negara,” ucapnya. “Artinya untuk mendanai kehidupan negara, dananya itu didanai oleh masyarakat itu sendiri melalui pemungutan pajak dan pungutan lainnya, sehingga terwujud APBN yang sehat dari kita, oleh kita, dan untuk kita,” pungkasnya.

Apa saja landasan hukum yang mengatur PPh 25?

PPh Pasal 25, Pembayaran Pajak secara Angsuran – Pada akhir tahun Wajib Pajak diharuskan untuk melakukan perhitungan pajaknya yang terhutang dalam satu tahun pajak. Untuk membantu wajib pajak agar tidak kesulitan dalam melunasi pajaknya, pelunasan pajak dilakukan dengan secara angsuran tiap bulannya.

  1. Pasal 25 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sttdd Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
  2. Peraturan Menteri Keuangan No.255/KMK.04/2000 tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, BUMN, BUMD, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Ternasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
  3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-537/PJ./2000 tentang Perhitungan Besarnya Angsuran

Jumlah angsuran PPh 25 harus dihitung berdasarkan ketentuan. PPh 25 dihitung berdasarkan data tahun sebelumnya. Maksudnya disini adalah anggap saja penghasilan tahun ini sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Namun tidak menutup kemungkinan akan ada perbedaan karena perubahan.

  1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara atau yang selanjutnya dikenal dengan NTPN, adalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yangditerbitkan melalui Modul Penerimaan Negara
  2. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 pada tempat pembayaran sesuai dengan SSP nya telah mendapat validasi dengan NTPN, maka Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP.
  3. Wajib Pajak dengan jumlah angsuran PPh 25 Nihil atau angsuran PPh Pasal 25 dalam bentuk satuan mata uang selain rupiah atau yang melakukan pembayaran tidak secara online dan tidak mendapat validasi NTPN, tetap harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh 25 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kategori PPh 25 dibagi menjadi 2 yakni Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai dua kategori ini.