Wajib Pajak Yang Menyelenggarakan Pembukuan Yaitu?

1. Perbedaan Wajib Pajak – Pada dasarnya, berdasarkan dengan Undang-Undang (UU) KUP, dijelaskan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta Wajib Pajak badan yang ada di Indonesia wajib untuk melakukan atau menyelenggarakan pembukuan.

Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan

Merupakan Wajib Pajak badan Merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas, kecuali Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan bruto (omzet) kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun.

Wajib Pajak yang menyelenggarakan pencatatan

Merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan suatu kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto (pmzet) kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun, dapat menggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dalam menghitung penghasilan neto, dengan syarat harus memberitahukan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Siapakah wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan?

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (12) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bentuk dan Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 2. Keputusan Presiden Nomor 20/ P Tahun 2005; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. Pasal 1 (1) Wajib Pajak orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan adalah: a. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto; dan b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. (2) Pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. (3) Pencatatan dalam suatu tahun harus diselenggarakan secara kronologis. (4) Catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal Wajib Pajak atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan selama 10 (sepuluh) tahun. Pasal 2 (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus dapat menggambarkan antara lain: a. peredaran atau penerimaan bruto dan/atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan/atau diperoleh; b. penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. (2) Bagi Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan/atau tempat usaha, pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan/atau tempat usaha yang bersangkutan. (3) Selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus menyelenggarakan, pencatatan atas harta dan kewajiban. Pasal 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2007 MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI

Apakah seorang pengusaha wajib melakukan pembukuan?

Kemudahan Pelaporan pada Investor – Investor kerap kali meminta laporan kinerja perusahaan untuk mengukur nilai investasinya. Calon investor lebih cenderung berinvestasi dalam bisnis ketika Anda telah mengatur informasi keuangan secara teratur. Dengan adanya pembukuan, memungkinkan investor memiliki untuk informasi terkini dan terlengkap yang dapat diakses dengan mudah serta cepat.

1. Arena itu, investor pun dapat membuat keputusan yang lebih baik.
2. Tidak hanya pada investor saat ini tetapi juga investor di masa depan.
3. Adanya pembukuan pada perusahaan memang sangat penting, walaupun dimulai dengan pembukuan yang sederhana.
4. Selain proses marketing, pembukuan juga menjadi pokok dari manajemen usaha.

Laporan yang tidak teratur akan membebani Anda sebagai pemilik bisnis. Dengan banyaknya hal lain yang harus diperhatikan, pembukuan secara teratur akan membantu Anda terbebas dari drama kehilangan faktur, tanda terima, dan laporan lainnya. Ketika proses pembukuan selesai, Anda pun akan lebih memahami informasi keuangan perusahaan sehingga bank dan auditor bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan.

• Namun sebaliknya, Anda akan merasa nyaman dan lebih fokus pada elemen-elemen lain dari bisnis Anda.
• Proses ini bisa menjadi lebih mudah apabila menggunakan bantuan program pembukuan yang bisa dengan mudah diperoleh.
• Jurnal adalah salah satu software akuntansi terbaik yang akan membuat hidup lebih mudah dengan laporan instan.

Efisienkan waktu Anda dengan merekam semua transaksi (pemasukan dan pengeluaran) secara langsung di Jurnal. Pelajari juga bagaimana Jurnal dapat mempermudah pekerjaan Anda dengan fitur-fitur yang dimiliki, Tunggu apalagi? Daftarkan perusahaan Anda sekarang juga untuk mendapatkan free trial selama 14 hari.

Siapa yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan tapi wajib menyelenggarakan pencatatan?

Pembukuan, siapa yang wajib? Banyak jenis usaha yang berada di Indonesia sehingga tata cara pelaporan dan jenis pajak yang berbeda-beda. Seperti UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan badan usaha seperti CV, Firma dan PT mempunyai cara pelaporan yang berbeda-beda. Untuk mempermudah proses pelaporan pajak atas penghasilan yang dimiliki maka perlu adanya pembukuan atau pencatatan sebagai pedoman penghitungan penghasilan kena pajak, penghitungan pajak, serta untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Lalu siapakah yang wajib dan tidak wajib melaksanakan pembukuan? Yang wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 28 TAHUN 2007 adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia. Sedangkan yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan menurut Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 28 TAHUN 2007 adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UU nomor 36 tahun 2008, Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak diwajibkan melakukan pembukuan.

1. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
2. Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 28 TAHUN 2007 dan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing (Bahasa inggris Pasal 1 KMK-543/KMK.04/2000) yang diizinkan oleh Menteri Keuangan (Pasal 28 ayat (4) UU Nomor 28 TAHUN 2007).

Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas berdasarkan penjelasan Pasal 28 ayat (5) UU Nomor 28 TAHUN 2007 seperti:

Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan stelsel pengakuan penghasilan, tahun buku, metode penilaian persediaan atau metode penyusutan dan amortisasi. Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi, tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai. Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.

Demikian penjelasan mengenai siapa sajakah yang menyelenggarakan pembukuan dan prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan pembukuan seperti taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Dengan penjelasan tersebut Anda akan lebih mudah untuk menentukan apakah menggunakan pembukuan ataupun pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apa itu pembukuan pajak?

Tentu Anda tidak asing dengan istilah pembukuan dan pencatatan pajak bukan? Sekilas memang keduanya terlihat serupa, tetapi ternyata berbeda, lho! Pembukuan dan pencatatan pajak pada dasarnya merupakan jenis kegiatan akuntansi perpajakan, Hal ini berfungsi sebagai suatu pedoman yang bertujuan untuk mempermudah wajib pajak terutama dalam menunaikan kewajibannya, terutama yang berkaitan dengan pembayaran pajak dan sejenisnya.

Siapa yang berkewajiban melakukan pembukuan?

Kewajiban Melakukan Pembukuan dalam Pajak Di dalam Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

1. Harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
2. Diselenggarakan di Indonesia dan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah serta disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang telah diizinkan oleh Menteri Keuangan.
3. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
4. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
5. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
6. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.

Penyelenggaraan pembukuan bertujuan untuk mempermudah setiap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Diantaranya adalah pengisian SPT, perhitungan PKP. Serta untuk mengetahui posisi keuangan dari hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak. Kesimpulan kewajiban pembukuan dilakukan oleh Wajib Pajak :

1. Orang Pribadi yang melakukan usaha dan atau pekerjaan bebas
2. Badan, baik SPDN maupun SPLN

Jika peredaran bruto WP tersebut kurang dari 4,8 Miliar dalam setahun maka WP dapat pengecualian dan memilih melakukan perhitungan menggunakan pencatatan. Sesuai dengan pasal 28 ayat 2 UU KUP. Pengecualian tersebut dilakukan berdasarkan prinsip kesederhanaan, terutama bagi pengusaha skala kecil dan menengah.

• Source : Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
• Referensi : jurnal.id
• Image Sources: Google Image
• MK

: Kewajiban Melakukan Pembukuan dalam Pajak

2 Siapa saja yang memiliki kewajiban menyusun pembukuan menurut ketentuan perpajakan?

TIDAK sedikit wajib pajak yang merasa bingung dengan konsep pembukuan dan pencatatan serta menentukan apakah mereka harus melakukan pembukuan atau pencatatan. Padahal, proses pembukuan dan pencatatan merupakan agenda utama dalam akuntansi komersial. Dengan pembukuan yang baik, pelaku usaha dapat mengetahui keuntungan secara pasti, mengontrol biaya operasional, memantau aset-aset perusahaan, bahkan dapat membuat prediksi keuangan untuk jangka pendek maupun panjang.

1. Dari sisi pajak, pembukuan dan pencatatan ini juga menjadi elemen yang sangat krusial.
2. Sebab, apa yang dibukukan atau dicatat akan menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.
3. Selain itu, adanya pembukuan atau pencatatan akan mempermudah wajib pajak dalam melakukan pengisian surat pemberitahuan (SPT), penghitungan penghasilan kena pajak, penghitungan pajak, serta untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Definisi Pembukuan dan Pencatatan Dalam Pasal 1 angka 29 UU KUP, disebutkan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

Sementara, pencatatan merupakan pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (9) UU KUP,

Kewajiban Pembukuan dan Pencatatan Pada prinsipnya wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Kewajiban pembukuan ini diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( UU KUP ).

Namun, kewajiban pembukuan itu dikecualikan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN). Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) UU KUP,

Wajib pajak yang dimaksud antara lain wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah bruto dalam setahun kurang dari Rp4,8 miliar. Sebagai penggantinya, wajib pajak dengan kriteria di atas tetap wajib melakukan pencatatan.

1. Ewajiban pencatatan ini juga berlaku bagi wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
2. Pengecualian tersebut dilakukan berdasarkan prinsip kesederhanaan, terutama bagi pengusaha skala kecil dan menengah.
3. Sebab, dari sebagian dari mereka umumnya tidak mengetahui adanya kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tidak memahami bagaimana menyelenggarakan pembukuan, atau tidak mempunyai karyawan yang berkompetensi dalam membuat pembukuan.Untuk itu, mereka hanya diwajibkan untuk melakukan pencatatan yang lebih sederhana dibanding pembukuan.

Ketentuan Pembukuan dan Pencatatan UU KUP mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Wajib pajak yang melakukan pembukuan harus memenuhi ketentuan berikut:

1. diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;
2. diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan;
3. diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas;
4. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan; dan
5. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Adapun bagi wajib pajak yang melakukan pencatatan, harus memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu:

1. pencatatan harus menggambarkan antara lain:
   • peredaran atau penerimaan bruto dan/atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan/atau diperoleh;
   • penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final;
2. bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan/atau tempat usaha, pencatatan harus menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan/atau tempat usaha yang bersangkutan; dan
3. selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan, wajib pajak orang pribadi harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban.

Pembukuan d alam Bahasa Asing d an Mata Uang Selain Rupiah Wajib pajak diperkenankan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah yaitu bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.196/PMK.03/2007 yang telah diubah terakhir dengan PMK No.1/PMK.03/2015, wajib pajak yang diperkenankan menggunakan Bahasa Inggris dan mata uang dolar AS adalah:

1. wajib pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) yaitu wajib pajak yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan PMA;
2. wajib pajak dalam rangka kontrak karya, yaitu wajib pajak yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah RIsebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi;
3. wajib pajak dalam rangka kontrak kerja sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi;
4. bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) UU Pajak Penghasilan (PPh) atau menurut perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang terkait;
5. wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri;
6. kontrak investasi kolektif (KIK) yang menerbitkan reksadana dalam denominasi mata uang dolar AS dan telah memperoleh surat pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran dari badan pengawasa pasar modal-lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal;
7. wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak ( subsidiary company ) yang dimiliki dan atau dikuasai oleh perusahaan induk ( parent company ) di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dan b UU PPh; atau
8. wajib pajak yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya menggunakan satuan mata uang dolar AS sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Tata Cara Penyelenggaran Pembukuan dalam Bahasa Asing d an Mata Uang Selain Rupiah Untuk dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar AS, wajib pajakharus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan, kecuali wajib pajak dalam rangka kontrak karya atau wajib pajakdalam rangka kontraktor kontrak kerja sama.

Izin tertulis tersebut dapat diperoleh wajib pajak dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil), paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar AStersebut dimulai atau sejak tanggal pendirian bagi wajib pajak baru untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak pertama.

Kepala Kanwil atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan tersebut paling lama 1 bulan sejak permohonan dari wajib pajak diterima secara lengkap. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan KepalaKanwil Ditjen Pajak belum memberikan keputusan maka permohonan wajib pajak tersebut dianggap diterima dan Kepala Kanwilatas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar AS.

Wajib pajak dalam rangka kontrak karya atau kontraktor kontrak kerja sama yang sejak pendiriannya maupun yang akan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar AS, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar paling lambat 3 bulan sejak tanggal pendirian bagi wajib pajak yang sudah menyelenggarakan pendirian sejak pendiriannya) atau 3 bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar AS tersebut dimulai.

Adapun wajib pajak yang telah memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar AS, namun merencanakan untuk tidak memanfaatkan izin tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan pembatalan secara tertulis ke KPP dalam hal tahun pajak sebagaimana tercantum dalam surat izin belum dimulai dan pemberitahuan tersebut harus sudah diterima oleh KPP sebelum Tahun Pajak tersebut dimulai.

Apabila penyelenggaraan pembukuan tersebut sudah dimulai, maka wajib mengajukan permohonan pembatalan secara tertulis ke KPP paling lama 3 bulan setelah tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uangdolar AS tersebut dimulai. Bagi wajib pajak kontrak karya atau kontraktor kontrak kerja sama yang telah memberitahukan ke KPP untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar AS, namun WP tersebut berubah pikiran dan akan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata rupiah, wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil paling lama 3 bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah tersebut dimulai.

Kepala Kanwil atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan pembatalan penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar AS dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak permohonan dari wajib pajak diterima secara lengkap.

Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Kepala Kanwil belum memberikan keputusan, maka permohonan dianggap diterima.Wajib pajak yang mengajukan permohonan tersebut tidak diperbolehkan lagi menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar AS dalam jangka waktu 5 tahun sejak izin tersebut dicabut.

Tata cara permohonan penyelenggaran pembukuan menggunakan Bahasa Inggris dan mata uang dolar AS ini diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No: PER-23/PJ/2015 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Pembatalan serta Permohonan dan Penerbitan Kembali Izin Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan MataUang Dolar AS.

Tempat Penyimpanan Buku/Catatan/Dokumen Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan wajib pajak badan.

Perubahan tahun buku dan metode pembukuan perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari direktur jenderal pajak.*

Siapakah yang melakukan semua pencatatan di perusahaan?

Tanggung Jawab Seorang Pemegang Pembukuan Keuangan atau Bookkeeper – Bookkeeper atau pemegang pembukuan keuangan adalah pusat utama untuk hampir semua informasi keuangan dan penggajian di perusahaan. Seorang Bookkeeper akan ditugaskan untuk membayar tagihan, menagih hutang, menjalankan daftar gaji, serta menyerahkan semua formulir pemerintah, pembayaran pajak penjualan, dan pemotongan gaji.

Mencatat transaksi keuangan harian dan selesaikan proses pengiriman. Merekonsiliasi pajak penjualan, pajak gaji karyawan pph pasal 21, 401k, serta rekening bank pada akhir setiap bulan. Memantau transaksi dan laporan keuangan. Memproses piutang dan hutang perusahaan. Memproses cek dan memahami buku besar. Jika diperlukan, seorang Bookkeeper dapat bekerja dengan seorang akuntan. Menangani urusan penggajian bulanan menggunakan perangkat lunak akuntansi.

Baca juga: 6 Langkah Mudah Membuat Laporan Keuangan Bagi Pemula

Apakah tujuan wajib pajak orang pribadi menyelenggarakan pembukuan?

Tujuan Penyelenggaraan Pembukuan dan Pencatatan Pajak – Bagi Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis atau tempat usaha, pencatatan pajak harus dilakukan secara jelas. Pencatatan harus menggambarkan masing-masing jenis atau tempat usaha tersebut. Selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan, Wajib Pajak juga harus menyelenggarakan pencatatan.

1. Pencatatan pajak yang dimaksud terdiri atas harta dan kewajiban.
2. Penyelenggaraan pembukuan maupun pencatatan bertujuan untuk mempermudah setiap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Diantaranya adalah pengisian SPT, perhitungan PKP, PPN dan PPnBm.
4. Serta untuk mengetahui posisi keuangan dari hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak.

Baca juga: Mengenal Tentang Laporan Pajak Tahunan di Indonesia

Apakah setiap UMKM wajib membuat pembukuan pencatatan?

DJP: UMKM Orang Pribadi Tak Wajib Buat Pembukuan Selama 7 Tahun – Bisnis Liputan6.com Direktur Penyuluhan, Pelayanan, Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama (Liputan6.com/Fiki Ariyanti) Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak () menegaskan dalam aturan pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang tertuang dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 meminta UMKM membuat pembukuan.

Namun pembukuan ini masih dikeluhkan oleh pelaku UMKM, terutama kategori usaha mikro yang memiliki omzet tidak lebih dari Rp 300 juta per tahun. Menanggapi hal ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama menjelaskan, untuk usaha mikro yang sifatnya pribadi, tidak diwajibkan membuat pembukuan selama maksimal 7 tahun sejak terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP), selain tarif diturunkan menjadi 0,5 persen. “Jadi jangan khawatir, kalau yang pribadi itu diberi waktu sampai 7 tahun dan yang sudah PT diberi waktu 3 tahun untuk tidak wajib mebuat pembukuan,” terangnya dalam diskusi di Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Namun selama itu, DJP akan melakukan pendampingan kepada UMKM untuk pengembangan bisnisnya dan mampu membuat pembukuan. Dengan adanya pembukuan, Hestu Yoga mengklaim bisa menjadi modal untuk UMKM tersebut naik kelas. Dia menambahkan, UMKM sulit mendapatkan permodalan di perbankan karena tidak adanya pembukuan bisnis secara lengkap.

• Oleh karena itu, diharapkan nantinya semakin mudah dalam mendapat akses permodalan sehingga mampu naik kelas.
• Erajinan tas dipajang pada Pasar Kita oleh Sahabat UMKM di Lippo Mall Puri, Jakarta, Sabtu (10/3).
• Egiatan Pasar Kita yang diikuti lebih dari 55 booth UMKM digelar pada 10-11 Maret.
• Liputan6.com/Pool) Lebih jauh Hestu Yoga mengatakan, UMKM saat ini menjadi objek pajak yang tidak boleh dikecualikan.

Dikarenakan setiap tahun peran pajak dari sektor ini terus mengalami peningkatan. “Jadi kesadaran mereka untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa ini cukup besar, sehingga kita harus berikan akses mereka, namun kita berikan kemudahan, makanya tarif diturunkan dari 1 persen menjadi 0,5 persen,” terangnya.

Dari data yang disampaikannya, kontribusi UMKM terhadap penerimaan negara terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2013, terdapat 220 ribu WP UMKM yang bayar pajak dengan total penerimaan Rp 428 miliar. Pada 2014, dari 532 ribu WP dengan penerimaan Rp 2,2 triliun, dan dengan 780 ribu WP dengan penerimaan Rp 3,5 triliun di 2015.

Angka penerimaan ini terus naik di 2016 dengan 1,4 juta WP mampu menghasilkan penerimaan Rp 4,3 triliun. Dan pada 2017, dengan 1,5 juta WP mampu berikan penerimaan ke negara sebesar Rp 5,8 triliun. : DJP: UMKM Orang Pribadi Tak Wajib Buat Pembukuan Selama 7 Tahun – Bisnis Liputan6.com

Apakah orang pribadi wajib hukumnya melakukan pembukuan Walaupun mengenakan PPh secara final?

Forum : Apakah orang pribadi nanti wajib hukumnya melakukan pembukuan Walaupun mengenakan PPh secara final? resitadesyanthi Sep 23, 2022 3:01 PM Apakah orang pribadi nanti wajib hukumnya melakukan pembukuan Walaupun mengenakan PPh secara final? toaaa Sep 26, 2022 6:02 PM Wajib Pajak orang pribadi tidak wajib melakukan pembukuan jika memiliki omset masih dibawah Rp 4,8 miliar.

Bagaimana jika wajib pajak belum mampu menyelenggarakan pembukuan?

Hukum Pajak dalam Pembukuan, Pemeriksaan, dan Penyelidikan pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur yang digunakan untuk mengumpulkan suatu data atau informasi keuangan, yang pada akhir nya penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.

jakarta – Secara umum pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur yang digunakan untuk mengumpulkan suatu data atau informasi keuangan seperti harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang diakhir akan ditutup dengan penyusunan laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.

Pembukuan wajib dilakukan oleh wajib pajak yang mempunyai keperluan perpajakan seperti perseroan yang melakukan kegiatan usaha, badan koperasi yang pada dasarnya menjadi subjek pajak penghasilan, serta wajib pajak orang pribadi yang memiliki modal tertentu minimal dalam jumlah Rp 10 JT dan memiliki peredaran bruto dalam setahun melebihi Rp 120 JT,

Selain itu untuk wajib pajak orang pribadi yang diluar ketentuan yang berlaku tersebut dapat membuat dan menjalankan pembukuan untuk menghitung penghasilan atau laba kena pajaknya. Perlu kita ketahui bahwa biasanya pembukuan ataupun dokumen lainnya harus disimpan selama 10 tahun yang diberlakukan untuk wajib pajak ditempat kegiatan itu sendiri dan untuk wajib pajak badan di tempat kedudukannya.

Bagi wajib pajak orang pribadi dan badan yang tidak melakukan pembukuan maka akan mendapatkan sanksi atas tidak mengadakannya pembukuan, sanksi tersebut antara lain :

Pajak terutang yang ditetapkan oleh Surat Ketetapan Pajak (SKP) akan dinaikan menjadi 100%, khusus untuk PPh 29 akan dinaikan menjadi 50% Jika WP pribadi ataupun badan memperlihatkan pembukuan atau dokumen lain palsu yang seolah-olah dibenarkan, tidak mengadakan pembukuan,dan tidak memperlihatkan dokumen lainnya maka akan mendapat pidana sampai 3 tahun dan denda sampai 4 kali jumlah pajak yang tidak dibayar.

Sementara itu pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, serta mengolah data atau keterangan lain guna untuk pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan peraturan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku.

• Untuk menghadapi wajib pajak dalam mengadakan pembukuan maka DJP menunjuk KPP sebagai instansi yang memiliki wewenang dalam bidang perpajakan yang diberikan sepenuhnya oleh undang-undang guna untuk mengadakan pemeriksaan pembukuan terhadap wajib pajak.
• Jika DJP dan KPP mendapat keraguan terhadap ketentuan pembukuan yang dibuat oleh WP maka Direktur Jenderal Pajak dapat menugaskan seorang akuntan untuk mengadakan pemeriksaan atas semua pembukuan WP sampai pada bukti-bukti mendasar dan dapat dilakukan pemeriksaan secara sektoral atau pemeriksaan atas bagian tertentu dalam pembukuan.

Dalam melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan dapat dilaksanakan di tempat usaha atau tinggal wajib pajak. Nah, dan yang terakhir adalah penyelidikan. Penyelidikan itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dimana dengan adanya bukti tersebut membuat adanya titik terang atas tindak pidana dalam bidang perpajakan yang terjadi dan dapat menemukan tersangka serta mengetahui besarnya pajak terutang yang diduga digelapkan dalam tindak pidana tersebut.

Penyidikan tindak pidana pada dasarnya hanya dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berada dalam lingkungan DJP yang diberi penugasan atau wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana yang terjadi dalam perpajakan. Tindak pidana dalam bidang perpajakan ini dapat berupa kealpaan atau kesengajaan yang dilakukan oleh WP.

Kealpaan itu sendiri merupakan sesuatu yang terjadi ketika WP alpa atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPT ataupun menyampaikan SPT namun isinya tidak benar dan tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian yang berdampak pada pendapatan negara.

Apa perbedaan pembukuan dan pencatatan pajak?

Kesimpulan – Hal yang membedakan antara pembukan dan pencatatan pajak adalah berdasarkan subjek pajak. Pembukuan lebih menekankan pada wajib pajak badan atau pengusaha sedangkan pencatatan dilakukan oleh wajib pajak pribadi. Namun terlepas dari itu, keduanya memiliki fungsi yang sama dan saling berkaitan; sama-sama membantu Anda untuk mempermudah perekaman pajak terutang.

Apa saja tugas pembukuan?

1. Membuat pembukuan keuangan kantor – Tugas seorang staff accounting adalah membuat pembukuan keuangan kantor. Untuk membuat pembukuan sendiri ada berbagai formatnya, namun biasanya perusahaan sudah menyiapkan standar pembukuan laporan akuntansi lengkap dengan kebutuhan perusahaan.

Apa saja fungsi dari NPWP?

Fungsi NPWP bagi Perusahaan dan Karyawan – Fungsi NPWP bagi perusahaan dan karyawan yang utama adalah untuk:

Sarana dalam administrasi perpajakan. Tanda pengenal diri atau Identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

Namun selain itu, ada fungsi NPWP bagi perusahaan dan karyawan lainnya. Dilansir dari npwponline.com, fungsi NPWP bagi perusahaan dan karyawan lain antara lain yaitu:

Pengajuan Kredit Bank Pembuatan Rekening Koran di Bank Pengajuan SIUP/TDP Pembayaran Pajak Final (PPh Final, PPN dan BPHTB, dll) Pembuatan Paspor Mengikuti lelang di instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD.

Selain untuk mengurus keperluan perpajakkan, fungsi NPWP bagi perusahaan dan karyawan lain yang utama adalah untuk membuka rekening tabungan. Tak hanya itu, fungsi NPWP bagi perusahaan dan karyawan juga berguna untuk mengajukan kredit, karena dalam salah satu syarat administrasi dalam pengajuan kredit adalah memiliki NPWP.4 dari 5 halaman

Apabila wajib pajak sudah wajib menggunakan pembukuan tetapi dia tidak melakukan pembukuan sanksi apa yang dikenakan?

Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan? –

1. Terhadap pengusaha yang wajib pembukuan namun tidak menyelenggarakan pembukuan dimaksud, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Terhadap pengusaha yang wajib pencatatan namun tidak menyelenggarakan pencatatan dimaksud, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Alamat : Jl. Yos Sudarso No.14 Ampenan

• Jam Kerja :
• Senin – Kamis =
• Jum’at =

Whatsapp : 081-80794-5000 Telp : 0370-635403 Email : [email protected] : PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

Bagaimana Kriteria wajib pajak orang pribadi yang menggunakan pencatatan?

Ketentuan WP yang Boleh Lakukan Pencatatan Diperbarui PMK 54/2021 | Sabtu, 19 Juni 2021 | 06:01 WIB Suasana di salah satu kantor pelayanan pajak, beberapa waktu lalu. Kementerian Keuangan memperbolehkan wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu untuk melakukan pencatatan melalui PMK 54/2021. (Foto: DDTCNews) JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan memperbolehkan wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu untuk melakukan pencatatan melalui PMK 54/2021.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan wajib pajak orang pribadi kriteria tertentu diatur pada Pasal 5 ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum. “Pasal dimaksud memang dimunculkan untuk memberikan kepastian hukum, sehingga aturan tersebut tidak menimbulkan multitafsir ke depannya,” ujar Neilmaldrin, dikutip Jumat (18/6/2021).

Untuk diketahui, wajib pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu yang boleh menggunakan pencatatan adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang usahanya dikenai PPh final atau bukan objek pajak dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun.

Kemudian wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dan wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu. Khusus atas wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu, Pasal 5 ayat (2) PMK 54/2021 memperbolehkan wajib pajak orang pribadi kriteria tertentu untuk melakukan pencatatan tanpa menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN. Ketentuan ini berbeda bila dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi yang diperbolehkan menghitung penghasilan netonya menggunakan NPPN. Wajib pajak yang menggunakan NPPN harus menyampaikan pemberitahuan kepada DJP dalam jangka waktu 3 bulan pertama tahun pajak yang bersangkutan. Apabila wajib pajak yang akan menggunakan NPPN tidak menyampaikan pemberitahuan dalam jangka waktu 3 bulan, wajib pajak tersebut dianggap memilih menggunakan pembukuan.

Dengan berlakunya PMK 54/2021, wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu Pasal 5 ayat (1) dapat melakukan pencatatan sejak awal tahun pajak berlakunya PMK 54/2021. Adapun PMK ini telah diundangkan sejak 2 Juni 2021 dan berlaku sejak tanggal diundangkan. (Bsi) Cek berita dan artikel yang lain di : Ketentuan WP yang Boleh Lakukan Pencatatan Diperbarui

Jika saya wajib pajak tapi saya sudah tidak bekerja atau saya tidak memiliki penghasilan lagi tetapi saya memiliki NPWP apakah saya tetap harus melaporkan SPT Tahunan?

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui Program Pengungkapan Sukarela atau PPS, Program PPS sendiri sudah berlangsung dari 1 Januari 2022 dan akan berakhir pada 31 Maret untuk pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dan 30 Juni 2022 untuk PPh badan.

1. Adapun masyarakat yang wajib melakukan lapor Surat Pemberitahuan ( SPT ) Tahunan adalah mereka yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai Wajib Pajak.
2. Lantas bagaimana bila Wajib Pajak belum bekerja? Apakah perlu lapor SPT Tahunan juga? Ditjen Pajak (DJP) menyampakan, Wajib Pajak yang tidak bekerja namun telah memiliki NPWP tetap diwajibkan melaporkan SPT Tahunan.

“DJP menghimbau Wajib Pajak yang belum kerja tetapi sudah memiliki NPWP untu terlebih dahulu melakukan pengecekan atas status aktif atau tidaknya NPWP. Apabila aktif, maka Wajib Pajak bersangkutan harus melaporkan SPT Tahunan setiap tahunannya,” tulis akun instagram @icconsultant_, dikutip Jumat (18/3/2022).

Untuk melakukan pengecekan NPWP secara mandiri, Anda bisa mengakses ereg.pajak.go.id/ceknpwp dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK). Anda juga bisa melakukan validasi melalui layanan telepon DJP di nomor 1500200, live chat di laman pajak.go.id atau melalui Twitter. Apabila Wajib Pajak sudah tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, maka saat mengisi SPT Tahunan pada bagian penghasilan harap diisi dengan keadaan sebenarnya.

Selanjutnya, apabila Wajib Pajak sudah tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan dan memenuhi kriteria penetapan Wajib Pajak non efektif sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 PER-04/PJ/2020, Wajib Pajak dapat mengajukan penetapan Wajib Pajak non efektif.

Bagaimana cara mengajukan permohonan penetapan Wajib Pajak non efektif? Permohonan bisa diajukan secara tertulis ke KPP terdaftar dengan berkas-berkas berikut yang disampaikan secara langsung/melalui pos/jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman. Berkas yang dimaksud adalah: – Formulir penetapan Wajib Pajak Non Efektif – Surat Pernyataan dan – Dokumen pendukung Sementara ketentuan selengkapnya bisa dilihat pada pasal 24 hingga pasal 28 PER-04/PJ/2020.

Selain melalui KPP terdaftar, permohonan juga bisa dilakukan melalui layanan telepon DJP di nomor 1500200 dan live chat di laman pajak.go.id pada jam kerja. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak Video Pilihan di Bawah Ini : Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Pajak SPT pps Editor : Muhammad Khadafi Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam