Yang Termasuk Fungsi Utama Pajak Adalah?

Fungsi Pajak dan Penjelasannya – Di Indonesia, pajak sejatinya memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi anggaran ( budgetair ), fungsi mengatur ( regulerend ), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan.

Apa yang dimaksud dengan pajak?

Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi) –

Pajak adalah instrumen untuk menerapkan atau mengatur kebijakan pemerintah dalam masalah sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur atau mengatur ini, termasuk pajak, dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mempromosikan kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.

• Apa fungsi pajak dalam anggaran?

  1. Fungsi Anggaran ( Budgeting ) – Pemerintah suatu negara tentunya memiliki rencana pembangunan yang diaktualisasikan dalam rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang. Implementasi dan realisasi perencanaan tersebut tentunya juga membutuhkan sejumlah komponen, salah satunya terkait darimana sumber pembiayaan untuk rencana itu didapatkan.

  Laiknya saat seorang pebisnis ingin meluncurkan usahanya, mereka pastinya memikirkan bagaimana mereka bisa memperoleh modal sehingga usahanya tercapai. Begitupun dengan pemerintahan, mereka tentu membutuhkan sumber pendanaan yang tidak bisa mereka ciptakan sendiri. Sumber pendanaan ini yang kemudian melahirkan ide untuk menarik pajak dari masyarakat.

  Fungsi Pajak

  Sebagaimana gagasan Abraham Lincoln tentang demokrasi, pajak diperoleh dari rakyat, dikelola dan diawasi oleh rakyat dan outputnya akan dirasakan oleh rakyat itu sendiri. Karenanya, pemungutan pajak menjadi langkah ideal untuk melibatkan rakyat dalam pembangunan negara.

  Fungsi anggaran pada pajak membantu menjelaskan bahwa, pajak dipakai pemerintah untuk mengisi slot sumber pendanaan dalam anggaran negara. Anggaran yang disusun pemerintah ini adalah yang kita banyak kenal sebagai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pemerintah setiap tahunnya menyusun kerangka APBN untuk masa satu tahun.

  Di dalam APBN tersebut terdapat sejumlah komponen, ada yang disebut sebagai pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pajak yang menjalankan fungsi anggaran masuk ke dalam komponen pendapatan. Pungutan pajak membantu memenuhi pendapatan negara di dalam anggaran APBN.

  • Dalam realisasinya, pendapatan dari pajak dipakai untuk memenuhi kebutuhan pada komponen belanja negara.
  • Namun, dalam implementasinya hingga saat ini, pendapatan dari pajak tidak selalu berhasil memenuhi kebutuhan belanja.
  • Sederhananya, pendapatan pajak tidak cukup untuk membiayai kebutuhan belanja pemerintah.

  Karena itu, di dalam komponen pendapatan negara, pajak bukan satu-satunya sumber pendapatan negara, namun ada juga dana hibah hingga pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Hanya saja, pajak memang menjadi tumpuan utama yang mengambil porsi paling besar dalam pendapatan negara. Untuk bisa mencapai target nilai pendapatan pajak tersebut, maka pemerintah menerapkan sejumlah ketentuan perpajakan yang memungkinkan pemerintah menarik pajak dari berbagai sumber, mulai dari aktivitas bisnis, kepemilikan barang dan lainnya.

  Apa yang dimaksud dengan penetapan pajak?

  Pengertian Pajak – Definisi pajak berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berupa pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.

  Berdasarkan Undang-Undang (UU) perpajakan, yaitu UU Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak dipahami sebagai, “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dalam beleid ini, pemerintah bisa mengenakan pajak dengan terlebih dahulu mengajukan ketentuan pajak baru tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

  Pemerintah berperan sebagai perumus kebijakan, kemudian implementasinya hanya bisa dilakukan apabila sudah memperoleh persetujuan dari DPR RI. Berdasarkan naskah historisnya, ketentuan perpajakan sebenarnya sudah ada sejak beberapa abad silam. Gagasan berupa penetapan pajak berangkat dari piagam kerajaan Inggris yang dikenal sebagai ‘Magna Charta’ yang diterbitkan tahun 1215.

  • Piagam ini memberikan bukti bahwa pada saat itu Raja Inggris diperbolehkan untuk menarik pendapatan dari rakyat dengan persetujuan kaum bangsawan.
  • Namun dalam konteks negara demokrasi, penerapan penarikan pajak ini dilakukan berdasarkan persetujuan rakyat yang diwakili oleh keberadaan parlemen atau DPR.

  Selanjutnya, sejumlah ahli juga ikut mendefinisikan pajak. Djajadiningrat mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban seseorang atau badan usaha untuk menyerahkan uang atau dana mereka dalam jumlah tertentu untuk dimasukkan ke dalam kas negara yang dipengaruhi oleh kondisi, kejadian atau perbuatan tertentu. Kewajiban ini tidak dimaknai sebagai sebuah hukuman, namun sifatnya memaksa bagi setiap wajib pajak. Selain itu, wajib pajak yang telah menyetorkan dananya tadi tidak memiliki hak untuk memperoleh imbalan secara langsung, melainkan dana akan dipakai untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara umum.

  Apa itu pajak daerah?

  Berdasarkan Instansi Pemungutnya –

Pajak dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak daerah dan pajak negara. Pajak daerah (lokal) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan terbatas pada populasi daerah itu sendiri, baik oleh pemerintah daerah tingkat kedua dan oleh pemerintah daerah tingkat pertama. : Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dan regulator pajak yang tersebar di seluruh Indonesia.

• 

  Nurtanio Shanyuan