Apa Yang Dimaksud Dengan Pengusaha Kena Pajak?

By Nurtanio Shanyuan in Keuangan 09.12.2022

Siapa itu Pengusaha Kena Pajak (PKP)? – Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan barang dan jasa. Dalam hal ini barang dan jasa yang dimaksud merupakan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Barang dan jasa tersebut termasuk ke dalam golongan hal-hal dapat dikenai pajak, sesuai dengan peraturan Undang-Undang PPN.

Seorang pengusaha bisa dinyatakan sebagai seorang PKP ketika memiliki pendapatan bruto atau omzet setahun yang telah mencapai Rp 4,8 miliar.
Onsultan pajak Serpong adalah profesional di bidang pajak yang dapat membantu anda mengurus pajak dengan lebih efektif.
Telah disebutkan sebelumnya, pengusaha yang memiliki omzet Rp4,8 miliar dalam setahun, termasuk dalam kategori PKP.

Dimana yang bersangkutan berkewajiban untuk mendaftarkan diri atau mengajukan diri menjadi seorang PKP. Suatu badan usaha yang berbentuk CV, PT, Perusahaan Dagang, UKM, koperasi, bahkan usaha perorangan sebenarnya juga diperbolehkan mengajukan diri sebagai PKP.

Contents

0.1 Apa itu Pengusaha Kena Pajak?
- 0.1.1 Apa yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak brainly?
0.2 Apa yang dimaksud pengusaha tidak kena pajak?
- 0.2.1 Apa syarat menjadi Pengusaha Kena Pajak?

1 Apa perbedaan NPWP dan PKP?
- - 1.0.1 Apa manfaat menjadi Pengusaha Kena Pajak?
  - 1.0.2 Apa keuntungan Pengusaha Kena Pajak?
- 1.1 Apakah pengusaha kecil kena pajak?
  - 1.1.1 Apakah pengusaha wajib bayar pajak?
  - 1.1.2 Berapa penghasilan Pengusaha Kena Pajak?
2 Apakah pengusaha wajib bayar pajak?

Apa itu Pengusaha Kena Pajak?

Perbedaan PKP dan Non PKP – Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan berdasar pada Undang-Undang (UU) No.42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengusaha pribadi atau perorangan maupun pengusaha badan yang melakukan kegiatan berupa penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai atau dibebankan pajak dan telah dikukuhkan berdasarkan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Sedangkan Non Pengusaha Kena Pajak (Non PKP) merupakan pengusaha pribadi/perorangan maupun pengusaha badan yang belum dikukuhkan untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Non Pengusaha Kena Pajak (Non PKP) merupakan badan usaha yang belum dikukuhkan karena badan usaha tersebut memiliki omzet kurang dari Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Oleh karena itu, Non Pengusaha Kena Pajak (Non PKP) dihapuskan dari kewajibannya membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau faktur pajak. Namun, tetap diharuskan atau diwajibkan untuk membayar Pajak Penghasilan Final (PPh Final).

Apa yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak brainly?

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-wajib-pajak-dan-pengusaha-kena-pajak Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak merupakan pihak yang melaksanakan berbagai kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara umum, Wajib Pajak merupakan pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan untuk seluruh jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Lainnya (PL, seperti: Bea Materai), sedangkan Pengusaha Kena Pajak merupakan pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan terkait PPN.A.

Pengertian 1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.2.

Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.4.

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.5.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.B.

Pendaftaran Untuk Mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak 1. Berdasarkan sistem self assessment setiap WP yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri utuk memiliki NPWP dengan cara : a.Datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konnsultasi Pajak (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kependudukan WP.b.Melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak ( www.pajak.go.id ) pada aplikasi e-Registration ( ereg.pajak.go.id ).2.

Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang ingin dikenakan pajak secara terpisah dengan suaminya.3. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayahnya kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usah dilakukan.4.

Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usahanya atau pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.5.

WP orang pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.C. Pelaporan Usaha Untuk Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 1. Pengusaha yang dikenakan PPN, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP.2.

Pengusah orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha berbeda dengan tempat tinggal, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, juga wajib mendaftarkan diri ke KPP di tempat kegiatan usaha dilakukan.3.

Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP.4.
Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batas yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya.D.

Tempat Pendaftaran Wajib Pajak Tertentu dan Pelaporan Bagi Pengusaha Tertentu 1. Seluruh WP BUMN (Badan Usah Milik Negara) da WP BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) di wilayah DKI Jakarta, di KPP BUMN Jakarta; 2. WP PMA (Penanaman Modal Asing) yang tidak go public, di KPP PMA kecuali yang telah terdaftar di KPP lama dan WP PMA di kawasan berikat dengan permohonan diberikan kemudahan mendaftar di KPP setempat; 3.

WP Badan dan Orang Asing (Badora), di KPP Badora; 4.
WP go public, di KPP Perusahaan Masuk Bursa (Go Public), kecuali WP BUMN/BUMD serta WP PMA yang berkedudukan di kawasan berikat; 5.
WP BUMN diluar Jakarta, di KPP setempat; 6.
Untuk WP BUMN/BUMD, PMA, Badora, Go Public di luar Jakarta, khusus PPh pemotongan/pemungutan dan PPN/PPnBM di tempat kegiatan usaha atau cabang.E.

Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan PKP 1. Fungsi NPWP adalah sebagai berikut : a. Sarana dalam administrasi perpajakan; b. Tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya; c. Menjaga ketertiban dakam pembayaran pajak dan pengawasan admiinistrasi perpajakan; d.

Setiap WP hanya diberikan satu NPWP; 2. Fungsi Pengukuhan PKP adalah sebagai berikut : a. Pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN dan PPnBM.b. Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.F. Penerbitan NPWP dan Pengukuhan PKP Secara Jabatan (Sifat Retroaktif) KPP dapat menerbitkan NPWP dan Pengukuhan PKP secara jabatan, apabila WP tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, bila berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak ternyata WP memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP atau PKP.G.

You might be interested: Berikut Ini Yang Termasuk Pajak Daerah?

Sanksi Yang Berhubungan Dengan NPWP dan Pengukuhan Sebagai PKP Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Apa yang dimaksud pengusaha tidak kena pajak?

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat – 15 Agustus 2020 Perusahaan non PKP merupakan perusahaan yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga kepadanya tidak disematkan kewajiban-kewajiban untuk memungut dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), meski kegiatan penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan termasuk Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP).

Memungut PPN dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.
Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar jika pajak keluaran lebih besar ketimbang pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan PPnBM yang terutang.
Melaporkan PPN dan/atau PPnBM yang terutang.

Namun, meski tidak berstatus sebagai PKP, kewajiban pajak perusahaan non PKP tetap ada dan wajib dipatuhi.

Apa syarat menjadi Pengusaha Kena Pajak?

1. Badan Usaha dengan Status Pusat (Induk) – Adapun syarat untuk badan usaha atau perusahaan pusat (induk) adalah sebagai berikut:

Fotokopi akta pendirian perusahaan, mencakup dokumen perubahan bagi WP badan dalam negeri. Fotokopi NPWP perusahaan maupun pengurus PKP. Surat pernyataan atau surat kuasa dengan materai (jika PKP dilimpahkan pada individu terpilih). Kontrak atau perjanjian sejenis (antara penyedia jasa kantor visual dan pengusaha) bagi perusahaan yang menggunakan kantor visual. Dokumen pemberian izin, keterangan usaha dari instansi atau pejabat berwenang.

Apa perbedaan NPWP dan PKP?

Fungsi Nomor Pengukuhan PKP (NPPKP) – Nomor pengukuhan PKP (NPPKP) memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Sebagai identitas PKP yang bersangkutan, selain tentunya NPWP.2. Sebagai penanda bagi PKP yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).3.

Apa manfaat menjadi Pengusaha Kena Pajak?

Keuntungan Menjadi PKP – Melansir OnlinePajak, adapun keuntungan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sebagai berikut:

Pengusaha akan dianggap punya sistem yang legal secara hukum
Dianggap sebagai perusahaan yang tertib membayar pajak
Dianggap sebagai perusahaan yang cukup besar dan tepercaya. Hal ini berguna ketika perusahaan atau badan usaha ingin menjalin kerja sama dengan perusahaan besar lainnya
Pengusaha PKP dapat melakukan transaksi jual-beli dengan bendaharawan pemerintah.

Demikian syarat PKP dan keuntungannya. Jika perusahaan sudah dikukuhkan sebagai PKP, maka selanjutnya harus disiplin dalam melaporkan faktur pajaknya. (fef/fef)

Apa keuntungan Pengusaha Kena Pajak?

Indonesia – Pengusaha Kena Pajak atau PKP adalah wajib pajak baik itu orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang (UU) No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menjadi pemungut PPN dan PPnBM yang terutang Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar ketika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dapat dikreditkan dan juga menyetorkan PPnBM Melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang

Selain itu ada pertimbangan lain yang harus diperhatikan ketika pengusaha ingin memutuskan menjadi PKP, yaitu

Pajak yang harus dibayar menjadi lebih besar Daya saing berkurang karena harga jual otomatis meningkat karenaa harus melakukan pemungutan PPN dari lawan transaksi atas BKP dan/atau JKP

Keuntungan Menjadi PKP Dengan menjadi PKP, pengusaha tentu juga akan mendapatkan beberapa keuntungan. Usaha yang dimiliki akan lebih mudah untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan besar lain. Dengan adanya PKP akan memudahkan untuk bertransaksi karena dapat menerbitkan faktur Pajak dan mengkreditkan Faktur Pajak. Berikut beberapa keuntungan lainnya menjadi PKP:

Dengan menjadi PKP, pengusaha dianggap memiliki usaha yang legal secara hukum dan tertib membayar pajak Usaha yang dijalankan akan dianggap besar dan status PKP sangat berpengaruh ketika menjalin kerja sama dengan perusahaan lain Dapat bertransaksi dengan bendaharawan pemerintah dan dapat mengikuti lelang yang diadakan pemerintah Efisiensi produk meningkat dikarenakan beban produksi dan investasi BKP/JKP akan ditanggung oleh konsumen akhir.

Syarat Menjadi PKP Tidak semua pengusaha bisa dikukuhkan menjadi PKP. Sebelum mengajukan permohonan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika ingin dikukuhkan menjadi PKP

Omzet dalah satu tahun buku lebih dari Rp 4,8 miliar. Namun, jika pengusaha memiliki omzet kurang dari Rp4,8 miliar, pengusaha tetap bisa mengajukan untuk dikukuhkan menjadi PKP. Perlu diperhatikan pengusaha harus siap menanggung konsekuensinya ketika menjadi PKP. Melewati proses survei yang dilakukan oleh pihak KPP atau tempat WP terdaftar Melengkapi dokumen-dokumen persyaratan untuk pengajuan PKP

Setelah pengusaha sudah resmi dikukuhkan sebagai PKP, maka wajib pajak wajib membuat Pajak Masukan, Pajak Keluaran, e-Faktur pajak dan SPT masa PPN, bayar PPN, dan e-filling PPN. Pengusaha tidak perlu khawatir jika merasa kesulitan karena saat ini sudah banyak aplikasi pendukung untuk menghitung PPN dan membuat faktur dan SPT masa PPN tersebut.

Apakah pengusaha kecil kena pajak?

PENGUSAHA KECIL DAN KEWAJIBANNYA MENURUT UU PPN Pengusaha Kecil Berdasarkan Batasan Peredaran Bruto PMK Nomor 68/PMK.03/2010 stdtd. PMK Nomor 197/PMK.03/2013 menetapkan batasan pengusaha kecil untuk PPN. Lebih lanjut diberikan pengertian bahwa pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku atau tahun kalender melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00,

Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto dimaksud adalah jumlah keseluruhan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya. Kewajiban Pengusaha Kecil Pengusaha kecil tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan tidak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukannya.

Namun, Ketentuan di atas tidak berlaku apabila pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Artinya, pengusaha kecil sama halnya dengan pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukannya.

Ewajiban Melaporkan Usaha Pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku/kalender jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4.800.000.000 per tahun. Kewajiban itu harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4.800.000.000.

Apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban melaporkan usaha yang tidak dipenuhi, maka Dirjen Pajak secara jabatan dapat mengukuhkan pengusaha kecil sebagai Pengusaha Kena Pajak. Selanjutnya pengusaha tadi dapat diterbitkan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak untuk Masa Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan secara jabatan sebagai Pengusaha Kena Pajak, terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4.800.000.000.

Sebaliknya, dalam hal pengusaha telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak namun jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya dalam satu tahun buku/kalender tidak melebihi Rp 4.800.000.000, Pengusaha Kena Pajak tersebut dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

: PENGUSAHA KECIL DAN KEWAJIBANNYA MENURUT UU PPN

Apakah pengusaha wajib bayar pajak?

Bagaimanakah Pengusaha yang Kena Pajak dan Tidak Kena Pajak? – Pengusaha merupakan sebuah profesi yang sangat menjanjikan. Tidak sedikit orang yang sekarang ini memilih menjadi seorang pengusaha sukses. Menjadi seorang pengusaha sukses merupakan hal yang tidak mudah, perlu adanya kerja keras dan pengetahuan yang luas.

Sebelum itu, anda perlu untuk mengetahui dengan baik tanggung jawab dan kewajiban pengusaha termasuk soal masalah pembayaran pajak.
Tentunya pajak bukan merupakan hal yang asing lagi dan sudah seringkali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.
Tidak hanya bagi karyawan saja, namun pengusaha juga memiliki kewajiban untuk taat pajak.

You might be interested: Bagaimana Perhitungan Modal Akhir Dalam Laporan Perubahan Modal?

Pengusaha juga merupakan seorang wajib pajak yang harus melaksanakan tanggung jawabnya baik dalam penyetoran maupun pelaporan pajak. Namun, tidak semua pengusaha kena pajak atau dapat disebut sebagai PKP. Yang dimaksud dengan PKP disini adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Jadi, tidak hanya penjual barang saja yang wajib dikukuhkan sebagai PKP, namun juga sang penjual jasa.
Pengusaha kena pajak akan diterima oleh pengusaha yang menghasilkan omset lebih dari Rp 4,8 miliar selama satu tahun.
Sementara itu, PKP ini tidak termasuk pengusaha kecil dengan batasan omset hingga Rp4,8 miliar selama satu tahun buku.

Namun, para pengusaha kecil ini masih diperbolehkan untuk dikukuhkan sebagai PKP jika mereka memilih untuk dikukuhkan. Pengusaha kena pajak memiliki beberapa kewajiban, seperti membuat faktur pajak saat terjadi penjualan barang dan jasa. Kemudian, melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar 10% dari harga jual.

PPN yang dikenakan pada saat penjualan ini disebut dengan pajak keluaran.
Selanjutnya, pengusaha kena pajak memiliki tugas untuk mengurangkan pajak keluaran dengan pajak masukan.
Hasil pengurangan tersebut merupakan PPN kurang bayar yang harus disetorkan kepada negara.
Yang terakhir, hasil dari perhitungan pajak tersebut perlu untuk dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

Baca Juga: PPN sendiri adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dasar aturan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) tertuang dalam Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Impor Barang Kena Pajak Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

Selain pengusaha kena pajak, dapat diketahui pula pengusaha tidak kena pajak. Non PKP tidak bisa mencantumkan PPN layaknya pengusaha dengan status PKP. Selain itu, pengusaha tidak kena pajak tidak memiliki kewajiban melakukan pembayaran dan pelaporan pajak.

Pengusaha mikro dengan aset atau kekayaan bersih sebanyak Rp50 juta dan memiliki omzet rata-rata setiap tahunnya di bawah Rp300 juta Pengusaha kecil yang asetnya berada pada kisaran Rp50 juta hingga Rp500 juta dengan omzet penjualan rata-rata setiap tahunnya Rp300juta hingga Rp2,5 miliar. Usaha menengah dengan aset antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar dengan omzet penjualan kisaran Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar setiap tahunnya

Apabila anda memiliki permasalahan pajak, anda dapat menghubungi kami untuk melakukan konsultasi pajak secara online. Agar pembayaran pajak bisnis anda optimal dan tidak mahal. : Bagaimanakah Pengusaha yang Kena Pajak dan Tidak Kena Pajak?

Berapa penghasilan Pengusaha Kena Pajak?

Dasar Perhitungan PPh Pengusaha – Karena statusnya wajib pajak pribadi yang profesinya sebagai pengusaha, maka mekanisme dan dasar perhitungan PPh atau rumus PPh-nya pun berbeda. Wajib pajak orang pribadi sebagai pengusaha ini menyetorkan sendiri pajak penghasilannya.

PPh dari Gaji = Penghasilan Bruto – PTKP x Tarif Pajak

Sedangkan cara menghitung pajak penghasilan orang pribadi sebagai pengusaha yang diperoleh dari penghasilan lainnya adalah:

PPh dari Pendapatan Lainnya = Penghasilan Bruto – PTKP x Tarif Pajak Penghasilan Neto = Penghasila Bruto x Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

Besar PTKP 2021 wajib pajak orang pribadi masih sama seperti dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian PTKP, yakni Rp54.000.000 setahun atau Rp4.500.000 per bulan, dengan rincian sebagai berikut:

Wajib pajak lajang Rp54.000.000 Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami Rp54.000.000 Tambahan wajib pajak yang memiliki status kawin Rp4.500.000 Tambahan untuk setiap anggota keluarga yang jadi tanggungan, maksimal 3 (keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat) Rp4.500.000

Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 UU PPh, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif, dengan ketentuan besar tarif adalah:

5% untuk penghasilan sampai dengan Rp50.000.000 per tahun 15% untuk penghasilan Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 per tahun 25% untuk penghasilan Rp250.000.000 sampai Rp500.000.000 per tahun 30% untuk penghasilan di atas Rp500.000.000 per tahun

Terbaru, dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPh Pribadi dan layer (bracket) pajak penghasilan orang pribadi mengalami perubahan seperti berikut:

5% untuk penghasilan hingga Rp60.000.000 per tahun 15% untuk penghasilan Rp60.000.000 – Rp250.000.000 per tahun 25% untuk penghasilan Rp250.000.000 – Rp500.000.000 per tahun 30% untuk penghasilan Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000 per tahun 35% untuk penghasilan di atas Rp5.000.000.000

Selengkapnya temukan di sini apa saja perubahan regulasi pajak terbaru dalam Poin-Poin Regulasi Pajak dalam UU HPP. Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!