Apa Yang Dimaksud Dengan Stabilitas Sistem Keuangan?

Stabilitas Sistem Keuangan dan Peran Bank Indonesia Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal, sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.

Stabilitas Keuangan memegang peran yang sangat penting untuk menjaga stabilitas perekonomian. Krisis global 2008/2009 mengajarkan kepada kita semua bahwa dengan semakin menguatnya keterkaitan makrofinansial ( macrofinancial-linkages ) maka sistem keuangan yang tidak berfungsi dengan baik akan menurunkan efektivitas kebijakan moneter, mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian, dan dapat berakibat pada perlambatan pertumbuhan hingga kontraksi ekonomi.

Oleh karena itu, terwujudnya stabilitas sistem keuangan merupakan tanggung jawab bersama di antara otoritas sektor keuangan, termasuk Bank Indonesia. Di sisi lain, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan terkait dengan fungsi sebagai Lender of Last Resort (LoLR), yaitu otoritas yang berwenang menyediakan likuiditas pada saat krisis.

Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Undang-Undang No.9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Peraturan Bank Indonesia No.16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial​ Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, Bank Indonesia memiliki mandat untuk melakukan pengaturan makroprudensial terhadap bank serta pengawasan makroprudensial melalui surveilans sistem keuangan dan pengawasan terhadap bank dan lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan bank bila diperlukan.

Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan Indonesia dari dampak Pandemi COVID-19 melalui sinergi dan bauran kebijakan yang tepat dan terukur, Pemerintah telah menempuh kebijakan luar biasa ( extraordinary measure ) dengan memberikan penguatan kewenangan kepada anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yaitu Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Langkah kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020.

  1. Dalam kondisi pandemi COVID-19, UU ini hadir melengkapi UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) sebagai landasan hukum dalam melakukan manajemen krisis.
  2. Bagi Bank Indonesia, penguatan kewenangan yang diamanatkan meliputi: (i) penanganan permasalahan bank melalui pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek/Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJP/PLJPS) untuk bank sistemik dan bank selain bank sistemik; (ii) pemberian Pinjaman Likuiditas Khusus (PLK) kepada bank sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dan tidak memenuhi persyaratan PLJP/PLJPS yang dijamin oleh Pemerintah dan diberikan berdasarkan Keputusan KSSK; (iii) pembelian Surat Utang Negara (SUN) dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, termasuk untuk tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi COVID-19; (iv) pembelian/repo SBN milik LPS untuk biaya penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dan bank selain bank sistemik; (v) mengatur kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa bagi penduduk termasuk ketentuan mengenai penyerahan, repatriasi, dan konversi devisa untuk menjaga kestabilan makroekonomi dan system keuangan; dan (vi) pemberian akses pendanaan kepada korporasi/swasta dengan cara repo SUN/SBSN yang dimiliki korporasi/swasta melalui perbankan.

UU ini menjadi landasan hukum bagi Bank Indonesia untuk memperkuat langkah dan kebijakan menjaga untuk stabilitas ekonomi dan sistem keuangan dari dampak pandemi COVID-19, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan yang bertujuan memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan risiko sistemik.

Risiko sistemik adalah potensi instabilitas akibat terjadinya gangguan yang menular ( contagion ) pada sebagian atau seluruh sistem keuangan karena interaksi dari faktor ukuran ( size ), kompleksitas usaha ( complexity ), keterkaitan antarinstitusi dan/atau pasar keuangan ( interconnectedness ), serta kecenderungan perilaku yang berlebihan dari pelaku atau institusi keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian ( procyclicality ).​ Merespons perkembangan tren perilaku finansial serta perhatian para pelaku di sektor keuangan maka Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan makroprudensial dengan inovasi di aspek digital, inklusi keuangan, dan kebijakan berwawasan lingkungan ( green central banking / green financing),

Urgensi kebijakan makroprudensial semakin mengemuka pasca Krisis Keuangan Global 2008 ketika G20 merekomendasikan perlunya kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan makroekonomi. Sejalan dengan hal itu, Bank Indonesia terus mengembangkan instrumen-instrumen kebijakan makroprudensial dan secara aktif menggunakan instrumen-instrumen tersebut sebagai bagian bauran kebijakan Bank Indonesia, bersama dengan kebijakan moneter dan sistem pembayaran.

  • Ebijakan makroprudensial dirumuskan dan diimplementasikan dengan fokus pada upaya mendorong intermediasi, menjaga ketahanan sistem keuangan, serta mendorong inklusi ekonomi dan keuangan.
  • Dalam rangka proses pengambilan keputusan kebijakan makroprudensial yang kredibel maka diperlukan surveilans terhadap elemen-elemen sistem keuangan, yang mencakup sistem perbankan, industri keuangan non-bank, korporasi non-keuangan, rumah tangga, pasar keuangan dan infrastruktur pasar keuangan.

Bank Indonesia melakukan pengawasan makroprudensial melalui surveilans sistem keuangan dan pemeriksaan terhadap bank dan terhadap lembaga lainnya yang memiliki keterkaitan dengan bank jika diperlukan. Surveilans dilakukan mulai dari pemantauan perkembangan kondisi sistem keuangan hingga identifikasi, analisis, dan penilaian risiko.

Dalam rangka pelaksanaan surveilans ini, Bank wajib menyediakan dan menyampaikan data dan informasi yang diperlukan, serta bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan. Sejak 2020, Bank Indonesia menempuh pendekatan pengawasan dengan menggunakan Dynamic Systemic Risk Surveillance (DSRS).

DSRS merupakan kerangka surveilans risiko sistemik dari dimensi keterkaitan mikrofinansial ( microfinancial linkages ) yang bersifat forward looking dan terintegrasi dengan mempertimbangkan seluruh informasi pengawasan yang dimiliki dan dapat diakses Bank Indonesia.

Apa itu sistem keuangan stabil?

Pengertian dan Hal-hal Tentang Stabilitas Sistem Keuangan Keadaan keuangan Indonesia bisa dibilang masih mengkhawatirkan sampai saat ini. Hal ini disebabkan oleh bermacam macam hal. Itulah mengapa stabilitas sistem keuangan sebenarnya sangatlah diperlukan.

Oleh karena itu, sebaiknya kita sebagai warga negara Indonesia mengetahui apa yang dimaksud dengan hal tersebut di atas. Definisi Stabilitas Sistem Keuangan Stabilitas Sistem Keuangan adalah suatu kondisi dimana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi, atau bisa juga diartikan dengan terhindarnya suatu negara dari krisis moneter atau keuangan.

Ada juga beberapa definisi lain yang mungkin juga menambah pemahaman Anda. Yang pertama yaitu didefinisikan sebagaimana disebutkan berikut ini “Sistem keuangan yang stabil mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan (shock) yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor riil dan sistem keuangan.” Pengertian selanjutnya adalah “Sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran dan menyebar risiko secara baik.” Dan yang terakhir adalah “Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi dimana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi.” Mengapa Stabilitas Sistem Keuangan(SSK) sangat Penting? Kita semua tahu bahwa krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 adalah titik balik dari sistem keuangan dan juga moneter di Indonesia.

  • Jadi, kita dapat menarik benang merah bahwa sebenarnya SSK sangat berhubungan erat dengan stabilitas moneter.
  • Menurut peneliti Eksekutif Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia, Dr.
  • Agusman, stabilitas keuangan dapat dilihat dari dua hal.
  • Yang pertama adalah institusi yang stabil yang dapat dilihat dari tidak adanya bank atau Lembaga Keuangan yang collapse dan dipertaruhkan kredibilitasnya oleh masyarakat luas.
You might be interested:  Informasi Keuangan Yang Disajikan Untuk Kepentingan Investor Berguna Sebagai?

Yang kedua adalah pasar yang stabil. Pentingnya SSK ini berpengaruh langsung terhadap stabilitas makro dalam sebuah sistem perekonomian dan begitu juga sebaliknya. Ketika stabilitas makro bergejolak, stabilitas keuangan juga akan menerima dampaknya. Kondisi makro ekonomi seperti stabilnya daya beli masyarakat, kuatnya permintaan domestik, serta stabilnya nilai tukar rupiah bisa membawa pengaruh positif bagi kestabilan sistem keuangan.

  • Alasan Pentingnya SSK dalam Sistem Perekonomian Ada beberapa alasan mengapa SSK sangatlah penting dalam sistem perekonomian.
  • Yang pertama adalah sistem keuangan yang stabil akan dapat membentuk pasar yang sehat, terkontrol dan alokasi dari berbagai sumber daya yang ada dapat dikondisikan secara optimal.

Alasan kedua yaitu sistem keuangan yang stabil akan memiliki dampak langsung pada kesehatan dunia perbankan, dengan sistem keuangan yang stabil dunia perbankan dapat menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat secara maksimal, tentu hal ini juga akan mempengaruhi sektor riil.

Alasan berikutnya adalah dengan stabilnya sistem keuangan tentu akan mempengaruhi perputaran jumlah uang yang beredar di masyarakat. Hal ini karena sistem keuangan berjalan dengan baik, sehingga inflasi-pun dapat dikendalikan. Selanjutnya adalah biaya dari instabilitas sistem keuangan dapat ditekan karena pengaruh dari instabilitas tersebut menyerang langsung sektor keuangan yang mempunyai biaya restrukturisasi yang tidak murah, seperti sektor perbankan.

Dan alasan yang terakhir adalah Instabilitas sistem keuangan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap terjadinya krisis moneter, sehingga diperlukan upaya yang maksimal dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Itulah lima alasan pentingnya SSK bagi sistem perekonomian.

Mengapa stabilitas sistem keuangan sangat penting?

Page 2 – Sebelum kita sharing tentang apa dan bagaimana cara stabilisasi sistem keuangan, kiranya akan lebih baik jika kita mengetahui kondisi perekonomian Negara sebelum dan sesudah krisis. Sebenarnya pada pertengahan 1997, yaitu ketika krisis mulai melanda Indonesia, kondisisi keuangan Negara tidaklah terlalu buruk.

  1. Pada tahun 1996 APBN Indonesia surplus sebesar 1,9% dari PDB, utang pemerintah dengan luar negeri adalah sebesar 24% dari PDB atau sebesar USD 55,3 miliar dan utang dalam negeri tidak ada.
  2. Selain itu, realisasi APBN 1997 sampai dengan semester 1 juga baik.
  3. Artinya, surplus anggaran setengah tahun itu mencapai 1,8% dari PDB dan utang pemerintah tidak banyak berubah.

Namun hal itu tidaklah berjalan lama, karena pada tahun 1998, yaitu tahun yang paling suram, krisim telah merubah semuanya. Defisit anggaran mulai membengkak, utang pemerintah meningkat tajam, sektor riil macet, dan hipper inflasi. Sehingga kondisi tersebut serta merta merubah anggaran Negara dari surplus menjadi defisit 1,7% dari PDB.

Femomena tersebut membuktikan bahwa stabilitas sistem keuangan mempunya peran yang vital dalam membangun, membentuk, dan menjaga sirkulasi perekonomian yang berkesinambungan. Artinya, instabilitas sistem keuangan rentan terhadap berbagai gejolak sehingga dapat menimbulkan efek domino terhadap arus lalu lintas perekonomian.

Apa Stabilitas Sistem Keuangan? Berdasarkan informasi yang disajikan dalam website, tidak ada yang menjelaskan definisi system keuangan yangbaku. Namun disana disimpulkan bahwa sistem keuangan dikatakan stabil jika : 1. mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan (shock) yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor riil dan sistem keuangan.2.

Kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran dan menyebar risiko secara baik.3. mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Ada dua masalah yang menjadi sumber penghambat stabilitas sistem keuangan, yaitu masalah endogendan masalah eksogen.

Masalah eksogen adalah masalah yang timbul diluar sektor keuangan, seperti gangguan karena ekonomi makro atau masalah kejadian seperti adanya bencana alam. Sedangkan masalah endogen adalah masalah yang terjadi di dalam sektor keuangan itu sendiri seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional.

  • Namun yang pasti, ketidakstabilan sistem keuangan dapat mengakibatkan timbulnya beberapa kondisi yang tidak menguntungkan seperti:
  • · Transmisi kebijakan tidak berfungsi secara normal sehingga kebijakan moneter menjadi tidak efektif.
  • · Fungsi intermediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya akibat alokasi dana yang tidak tepat sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.
  • · Ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan yang umumnya akan diikuti dengan perilaku panik para investor untuk menarik dananya sehingga mendorong terjadinya kesulitan likuiditas.
  • · Sangat tingginya biaya penyelamatan terhadap sistem keuangan apabila terjadi krisis yang bersifat sistemik.
  • Bagaimana Menstabilkan Sistem Keuangan?

Secara umum, stabilitas sistem keuangan dikendalikan dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Ebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan mengatur jumlah uang beredar untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang.

Oleh karena itu, perlu adanya sinergi dan koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk menetapkan dan mencapai target-targen moneter dan defisit APBN secara konsisten guna mencapai pembangunan ekonomi yang tinggi dan stabil. Hal itu diperlukan untuk mendorong perkembangan pasar financial, serta mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

  • Hal itu dapat dilakukan dengan cara : 1.
  • Memulihkan kepercayaan dengan konsolidasi fiskal Maksud dari konsilidasi fiskal disini adalah untuk mengatur strategi bagaimana memulihkan kepercayaan pelaku ekonomi dan mengubah persepsi yang terkesan negatif menjadi kurang negatif dan akhirnya menjadi positif agar tidak terjadi gejolak social, pergolakan politik, dan lebih parahnya kehilangan kepercayaan diri sendiri.
You might be interested:  Tarif Bagi Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri Yang Benar Kecuali?

Salah satu kunci dalam perekonomian adalah kepercayaan para pelaku ekonomi, baik di dalam maupun diluar negeri. Hilangnya kepercayaan para pelaku ekonomi adalah salah satu penyebab utama timbulnya krisis yang berkepanjangan yang melanda Negara kita, dan dengan kembalinya kepercayaan maka akan mampu keluar dan bangkit dari keterpurukan.

Munculnya krisis bermula karena pada awalnya para pemodal luar negeri tidak percaya terhadap kemampuan dunia usaha Negara ini dalam membayar dan melunasi utangnya. Selain itu, masyarakat juga ikut kehilangan kepercayaan terhadap perbankan, terhadap rupiah, terhadap pemerintah, dan terhadap institusi-institusi lainnya.2.

Reformasi fiskal Untuk menjaga proses konsilidasi agar tetap berlanjut, maka perlu adanya pelembagaan unsur-unsur pendudukung utamanya. Hal itu dilakukan seandainya terjadi pergantian personel dalam pemerintahan, prose situ diharapkan tetap berlanjut dan untuk mengunci proses kebijakan dalam masa transisional.

  • Dalam kaitannya dengan keuangan Negara, ada tiga bidang pilar utama dari setiap kebijakan fiscal yang diprioritaskan untuk direformasi dan sejauh mungkin dilembagakan agar proses konsolidasi fiscal tetap berlanjut, yaitu : 1.
  • Reformasi Perpajakan Dalam perpajakan, reformasi sekaligus modernisasi administrasi perpajakan fokus dalam membentuk kantor percontohan dengan tatakerja baru yang didukung dengan system tegnologi informasi baru yang termasuk di dalamnya proses adimistrasi otomatis.

Personelnya diseleksi dan dilatih khusus, system finalti dan intensif baru, serta system pengawasan eksternalnya juga baru. Selain itu, kemampuan bank data untuk pengecekan silang informasi pajak dan wajib pajak ditingkatkan dan audit pajak dilaksanakan secara efektif, efisien, serta selektif dan lebih diarahkan pada objek yang tingkat resikosanya tinggi.

  1. Reformasi danmodernisasi administrasi perpajakan yang sudah dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2002 ini, terbukti bahwa system ini ternyata menunjukkan hasil yang cukup baik dan oleh karena itu harus diterapkan secara optimal dan ditingkatkan secara bertahap.
  2. 2. Reformasi Kepabeanan
  3. Reformasi danmodernisasi administrasi kepabeanan sebenarnya sudah dilaksanakan pada tahun 2003 yang lalu, hanya saja dalam reformasi ini masih perlu perbaikan dan peningkatan untuk menuju kearah yang lebih baik.

Dalam reformasi kepabeanan, langkah utama yang harus dimaksimalkan adalah menyederhanakan prosedur impor dan ekspor. Hal itu dilakukan untuk menghemat biaya usaha dan menekan penyelundupan. Untuk mengurangi importir fiktif, maka perlu adanya registrasi ulang bagi para importer dan jugaproses administrasi, pembayaran dan verifikasi juga harus disederhanakan sejauh mungkin secara elektronis.

  • 3. Reformasi Anggaran
  • Sebenarnya reformasi dalam sisi anggaran sudah ditentukan oleh ketentuan- ketentuan pokok yang tercantum dalam undang-undang keuangan Negara yang berupa UU No: 17/2003.
  • Reformasi anggaran reformasi anggaran terpadu yang tidak lagi membedakan anggaran rutin dan anggaran pembangunan, penganggaran berdasarkan kinerja (performance based budgeting), rencana jangka menengah (medium term expenditure framework), pelaporan keuangan Negara yang komprehensif.
  • Selain itu, reformasi dan modernisasi dalam sisi anggaran harus ditopang dengan reorganisasi departemen keuangan yang akan membagi secara tegas fungsi analisis dan perumusan kebijakan, fungsi perencanaan anggaran dan fungsi pembendaharaan yang mencakup di dalamnya fungsi pengelolaaan utang.
  • 3. Reformasi sektor financial
  • Pada masa awal orde baru, tepatnya pada bulan September 1968, perkembangan hipper inflasi sudah mulai me,baik walaupun masih pada tingkat 50% pertahun, ekonomi baru saja bergerakdari masa-masa sulit dan kelangkaan dalam era Presiden Sukarno menuju jalur pemulihan.

Dalam problematika tersebut, ada beberapa langkah penting perdana yang diterapkan dalam menyembuhkan dan memodern system keeuangan Indonesia. langkah-langkah tersebut mencakup kenaikan yang tajam dari suku bunga deposito bank dengan subsidi dari Bank Indonesia dan Bank Indonesia diizinkan untuk melakukan ekspansi kredit dalam skalayang besar.

  1. Dengan beberapa langkah tersebut, akhirnya terjadilah kenaikan yang tajam atas deposito bank dan arus masuk modal asing dan rupiah mengalami apresiasi sekitar 25 persen dalam waktu enam bulan.
  2. Selain itu, dengan tersedianya kredit perbankan dan valuta asing dalam jumlah yang terus meningkat, dunia usaha dapat merehabilitisi dengan cepat dan tanggap, dan melakukan ekspansi padausaha mereka.
  3. Pustaka
  4. Usman, Marzuki, (tanpa tahu), Reformasi Sektor Fiskal dan Finansial,Buku Kompas, Jakarta.
  5. Boediono, 2004, Kebijakan Fiskal: Sekarang dan Selanjutnya, Buku Kompas, Jakarta.

: Stabilitas Sistem Keuangan, Apa dan Bagaimana?

Apa saja faktor yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan?

Kurangnya pengetahuan mengenai stabilitas sistem keuangan membuat sebagian masyarakat tidak terlalu peduli dengan hal tersebut. Lantas apakah sesungguhnya yang dimaksud stabilitas sistem keuangan, dan mengapa menjadi begitu penting? Berikut ulasan selengkapnya.

” Sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran dan menyebar risiko secara baik.” ” Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi dimana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi.”

Sehingga bisa didapat sebuah makna bahwa Sistem Stabilitas Keuangan merupakan sebuah sistem keuangan yang stabil secara menyeluruh yang mendukung tumbuh kembangnya perekonomian ke arah lebih baik. Banyak hal yang berpengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan, mulai dari keadaan pasar yang yang dipengaruhi oleh faktor perilaku masyarakat maupun secara struktur sehingga menciptakan sistem keuangan yang tidak stabil.

Sumber yang dapat memicu terjadinya kegagalan pasar pun bisa dari berbagai faktor, baik eksternal maupun internal. Dan semua hal tersebut bisa menimbulkan resiko terhadap sistem keuangan itu sendiri, seperti meningkatkan resiko kredit, likuiditas, pasar hingga operasional. Hal ini terjadi perkembangan teknologi yang meningkat sehingga sistem keuangan antar wilayah menjadi saling terintergrasi dengan mudah.

Sehingga meniciptakan resiko munculnya kestidakstabilan keuangan meningkat dengan sama mudahnya. Selain itu berbagai inovasi terhadap produk keuangan yang semakin beragam dan dinamis, nyatanya juga menimbulkan masalah yang sangat kompleks. Dan secara umum langkah forward looking lebih dipilih untuk mengetahui sumber yang menyebabkan sistem keuangan menjadi tidak stabil.

  1. Hal ini dilakukan demi dapat mengetahui seberapa jauh resiko tersebut bisa berpotensi buruk terhadap sebuah sistem keuangan di masa mendatang hingg dapat mempengaruhi perekonomian secara luas.
  2. Pentingnya Stabilitas Sistem Keuangan Di dalam perekonomian nasional, stabilitas sistem keuangan memiliki peran yang teramat penting.

Ini karena dalam sebuah mata rantai perekonomian, sistem keuangan bertugas untuk menyalurkan dana dari pihak berlebih atau surplus kepada pihak yang kekurangan atau mengalami defisit. Misalnya saja sebuah bank, sebagai lembaga keuangan yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan dana dari mereka yang berlebih melalu produk keuangannya seperti tabungan maupun deposito, dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang kekurangan modal melalui pinjaman atau kredit.

Dan jika sistem keuangan ini menjadi tidak efisien dan berfungsi secara tidak stabil, penyaluran dana tidak akan dapat berjalan lancar dan dampaknya secara signifikan mampu menghambat laju pertumbuhan ekonomi dalam skala yang lebih luas bahkan dapat memicu terjadinya krisis. Dan ketika hal tersebut terjadi, akan memerlukan upaya yang lebih lama dengan biaya operasional yang tidak sedikit untuk bisa menyelamatkan kondisi keuangan yang terpuruk tersebut.

Sebagaimana yang pernah terjadi di tahun 1988, bahwa tak hanya waktu dan upaya saja yang dibutuhkan untuk mengembalikan stabilitas keuangan namun juga bagaimana kepercayaan publik yang turut terkikis bisa kembali. Ini disebabkan karena roda perekonomian nasional sangat bergantung pada stabilitas sistem keuangan, sehingga jika ada sesuatu yang mengakibatkan gejolak maka tidak akan mudah terpengaruh.

Lain halnya jika hal yang sebaliknya terjadi, dengan kata lain sistem keuangan memegang peranan yang teramat penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi sebuah negara. Dan secara umum sistem keuangan yang tidak stabil pun juga dapat memicu banyak kondisi yang kurang menguntungkan, baik pada masyarakat maupun pada pemerintah sendiri.

Sebagaimana berikut diantaranya:

You might be interested:  Pajak Yang Ditarik Pada Pengunjung Daerah Wisata Adalah?

Kebijakan moneter menjadi tidak efektif karena transmisinya tidak dapat berfungsi secara normal. Pengalokasian dana yang kurang tepat sasaran menyebabkan fungsi intermediasi gagal berjalan seperti yang diharapkan sehingga pertumbuhan ekonomi pun menjadi terhambat. Kesulitan likuiditas terjadi akibat dari rasa tidak percaya publik pada sistem stabilitas keuangan, yang biasanya dipicu karena ada kepanikan dari pihak investor terhadap kondisi ekonomi yang kemudian melakukan penarikan dana secara besar-besaran. Bila sebuah krisis terjadi dan sifatnya sistemik, maka biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penyelamatan pada kondisi keuangan menjadi sangat tinggi sehingga cenderung menimbulkan beban baru.

Karenanya, berbagai upaya penting dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Sebab hal tersebut tidak hanya berpengaruh pada satu orang atau lembaga saja namun bahkan secara nasional dan menyeluruh bisa terkena dampaknya secara nyata. Oleh karenanya sistem stabilitas nasional menjadi hal yang teramat penting, tak hanya oleh negara saja melalui lembaga keuangannya yang wajib menjaga stabilitas nasional namun juga seluruh masyarakat dari berbagai lapisan juga turut memiliki andil untuk bisa menyelamatkan kondisi keuangan agar tetap stabil.

Apa Itu Sistem Keuangan Inklusif? Kenapa penting? Bayar Hutang atau Investasi, Mana yang Harus Didahulukan? Apakah Keuangan Kamu Sehat? Berikut Cara Mengukurnya Tips Jitu Cara Mempersiapkan Tabungan Pensiun

Demikianlah artikel tentang stabilitas sistem keuangan, semoga bermanfaat bagi Anda semua.

Apa yang terjadi jika sistem keuangan tidak stabil?

Kurangnya pengetahuan mengenai stabilitas sistem keuangan membuat sebagian masyarakat tidak terlalu peduli dengan hal tersebut. Lantas apakah sesungguhnya yang dimaksud stabilitas sistem keuangan, dan mengapa menjadi begitu penting? Berikut ulasan selengkapnya.

” Sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran dan menyebar risiko secara baik.” ” Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi dimana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi.”

Sehingga bisa didapat sebuah makna bahwa Sistem Stabilitas Keuangan merupakan sebuah sistem keuangan yang stabil secara menyeluruh yang mendukung tumbuh kembangnya perekonomian ke arah lebih baik. Banyak hal yang berpengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan, mulai dari keadaan pasar yang yang dipengaruhi oleh faktor perilaku masyarakat maupun secara struktur sehingga menciptakan sistem keuangan yang tidak stabil.

Sumber yang dapat memicu terjadinya kegagalan pasar pun bisa dari berbagai faktor, baik eksternal maupun internal. Dan semua hal tersebut bisa menimbulkan resiko terhadap sistem keuangan itu sendiri, seperti meningkatkan resiko kredit, likuiditas, pasar hingga operasional. Hal ini terjadi perkembangan teknologi yang meningkat sehingga sistem keuangan antar wilayah menjadi saling terintergrasi dengan mudah.

Sehingga meniciptakan resiko munculnya kestidakstabilan keuangan meningkat dengan sama mudahnya. Selain itu berbagai inovasi terhadap produk keuangan yang semakin beragam dan dinamis, nyatanya juga menimbulkan masalah yang sangat kompleks. Dan secara umum langkah forward looking lebih dipilih untuk mengetahui sumber yang menyebabkan sistem keuangan menjadi tidak stabil.

Hal ini dilakukan demi dapat mengetahui seberapa jauh resiko tersebut bisa berpotensi buruk terhadap sebuah sistem keuangan di masa mendatang hingg dapat mempengaruhi perekonomian secara luas. Pentingnya Stabilitas Sistem Keuangan Di dalam perekonomian nasional, stabilitas sistem keuangan memiliki peran yang teramat penting.

Ini karena dalam sebuah mata rantai perekonomian, sistem keuangan bertugas untuk menyalurkan dana dari pihak berlebih atau surplus kepada pihak yang kekurangan atau mengalami defisit. Misalnya saja sebuah bank, sebagai lembaga keuangan yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan dana dari mereka yang berlebih melalu produk keuangannya seperti tabungan maupun deposito, dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang kekurangan modal melalui pinjaman atau kredit.

  1. Dan jika sistem keuangan ini menjadi tidak efisien dan berfungsi secara tidak stabil, penyaluran dana tidak akan dapat berjalan lancar dan dampaknya secara signifikan mampu menghambat laju pertumbuhan ekonomi dalam skala yang lebih luas bahkan dapat memicu terjadinya krisis.
  2. Dan ketika hal tersebut terjadi, akan memerlukan upaya yang lebih lama dengan biaya operasional yang tidak sedikit untuk bisa menyelamatkan kondisi keuangan yang terpuruk tersebut.

Sebagaimana yang pernah terjadi di tahun 1988, bahwa tak hanya waktu dan upaya saja yang dibutuhkan untuk mengembalikan stabilitas keuangan namun juga bagaimana kepercayaan publik yang turut terkikis bisa kembali. Ini disebabkan karena roda perekonomian nasional sangat bergantung pada stabilitas sistem keuangan, sehingga jika ada sesuatu yang mengakibatkan gejolak maka tidak akan mudah terpengaruh.

  1. Lain halnya jika hal yang sebaliknya terjadi, dengan kata lain sistem keuangan memegang peranan yang teramat penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi sebuah negara.
  2. Dan secara umum sistem keuangan yang tidak stabil pun juga dapat memicu banyak kondisi yang kurang menguntungkan, baik pada masyarakat maupun pada pemerintah sendiri.

Sebagaimana berikut diantaranya:

Kebijakan moneter menjadi tidak efektif karena transmisinya tidak dapat berfungsi secara normal. Pengalokasian dana yang kurang tepat sasaran menyebabkan fungsi intermediasi gagal berjalan seperti yang diharapkan sehingga pertumbuhan ekonomi pun menjadi terhambat. Kesulitan likuiditas terjadi akibat dari rasa tidak percaya publik pada sistem stabilitas keuangan, yang biasanya dipicu karena ada kepanikan dari pihak investor terhadap kondisi ekonomi yang kemudian melakukan penarikan dana secara besar-besaran. Bila sebuah krisis terjadi dan sifatnya sistemik, maka biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penyelamatan pada kondisi keuangan menjadi sangat tinggi sehingga cenderung menimbulkan beban baru.

Karenanya, berbagai upaya penting dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Sebab hal tersebut tidak hanya berpengaruh pada satu orang atau lembaga saja namun bahkan secara nasional dan menyeluruh bisa terkena dampaknya secara nyata. Oleh karenanya sistem stabilitas nasional menjadi hal yang teramat penting, tak hanya oleh negara saja melalui lembaga keuangannya yang wajib menjaga stabilitas nasional namun juga seluruh masyarakat dari berbagai lapisan juga turut memiliki andil untuk bisa menyelamatkan kondisi keuangan agar tetap stabil.

Apa Itu Sistem Keuangan Inklusif? Kenapa penting? Bayar Hutang atau Investasi, Mana yang Harus Didahulukan? Apakah Keuangan Kamu Sehat? Berikut Cara Mengukurnya Tips Jitu Cara Mempersiapkan Tabungan Pensiun

Demikianlah artikel tentang stabilitas sistem keuangan, semoga bermanfaat bagi Anda semua.