Bagaimana Pemeriksaan Keuangan Dilakukan Di Perusahaan?

Bagaimana Pemeriksaan Keuangan Dilakukan Di Perusahaan
TIPS-TIPS UNTUK TATACARA DALAM PEMERIKSAAN (OPNAME) KAS DAN SALDO KAS PERUSAHAAN Pada Kesempatan kali ini praktisi software akuntansi akan sedikit menjelaskan artikel tentang bagaimana tata cara dalam memeriksa saldo kas dan juga setara kas. Alasan mengapa saldo kas harus diperiksa akan dijelaskan pada contoh kasus yang terdapat dalam artikel ini. Bagaimana Pemeriksaan Keuangan Dilakukan Di Perusahaan • Contoh Kasus Pertama. Pada tanggal 28 April 2018 Colista Dwi Setiawan (Dawan) adalah seorang karyawan dari PT. Jaya Baru Malente mau tidak mau harus rela untuk mendekam dalam penjara selama kurun waktu 24 bulan (kurang lebih2 tahun) setelah pengadilan sepakat untuk memvonis bersalah terdakwa.

  1. Eputusan tersebut karena didasarkan pada pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan.
  2. Terdakwa sudah terbukti melakukan penggelapan dana/uang perusahaan sebesar Rp.800.000.000,-.
  3. Tersangka sudah benar-benar mengakui kesalahannya tersebut terhadap Pengadilan Negeri (PN) Surabaya bahwa cara dia lakukan untuk bisa menggelapkan kekayaan milik perusahaan adalah dengan memberikan alamat beserta nomor telepon fiktif pelanggan kepada perusahaan.

Dia sengaja melakukan penipuan tersebut sendirian (tanpa ada satupun orang yang membantunya). Kasus seperti ini sudah mulai sedikit terungkap ketika dilakukannya pemeriksaan keuangan perusahaan. Melalui berbagai konfirmasi yang sudah dilakukan kepada para pelanggan perusahaan, mereka mengaku sudah melunasi semua hutang-hutangnya tersebut dengan menyerahkan sejumlah uang kepada dawan.

• Contoh Kasus Kedua. Pada tanggal 5 Maret 2018 Rita Nurjanah (RN) yang bertempat tinggal di Jalan Komplek Kenangan RT 08/02, Tanggerang langsung diciduk oleh anggota polisi. Tersangka dilaporkan oleh majikannya ke pada pihak kepolisian karena sudah terbukti menggelapkan uang sebesar Rp.623.000.000,-,

RN terpaksa harus mendekam di penjara disebabkan karena sudah melanggar pasal 374 KUHP dan atau 372 KUHP. Dengan melihat berbagai bukti-bukti yang ditemukan, seperti satu bedel bukti pengeluaran Bank, satu bendel bukti tanda terima uang atau cek, slip gaji atas nama Rita Nurjana, dan invoice fiktif.

  • Polisi telah menyimpulkan bahwa aksi yang sudah dilakuknnya terbilang sangat lama.
  • Uang yang semestinya harus segera disetorkan kepada perusahan, namuni olehnya malah digunakan untuk kepentingannya sendiri.
  • Nah, dari beberapa contoh kasus penggelapan kas diatas yang oleh karyawan perusahaan, sekarang apakah Anda sudah menyadari seberapa pentinya melakukan pemeriksaan/opname kas perusahaan bukan? Maka sekarang kita mulai untuk mempelajarai tentang bagaimana tata cara dalam melakukan pemeriksaan atas akun-akun atau pos-pos yang sudah masuk ke dalam kriteria kas dan setara kas perusahaan.1.

Lakukanlah tindakan sidak (Inspeksi mendadak). Sidak merupakan pemeriksaan yang sengaja dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak atau fungsi-fungsi yang akan diperiksa. Kemudian langsung diperiksa, menghitung pada semua dana yang sudah disimpan oleh kasir pada waktu itu juga dengan disaksikan oleh kasir itu sendir.

  • Lalu tuliskan pada berita acara bahwa semua dana kas yang sudah tersimpan, beserta rinciannya.
  • Misalnya seperti lembaran uang pecahan Rp.100.000 berjumlah sekian lembar, Rp.50.000 berjumlah sekian lembar, Rp.20.000, Rp.10.000 dan seterusnya.
  • Jangan lupa untuk meminta tanda tangan dari si kasir yang ikut menyaksikannya.2.

Buktikan apakah jumlah dari uang saldo kas kecil benar-benar sesuai dengan catatan pembukuannya. Caranya adalah dengan memeriksa antara nilai kas berdasarkan pada pemeriksaan kas opname dengan nilai yang sudah tercantum pada buku besar. Cara pertama dan kedua merupakan prosedur pemeriksaan yang memang bertujuan untuk mengetahui tingkat kebenaran dari saldo neraca apakah benar-benar ada dan sudah dimiliki oleh perusahaan atau tidak, serta kesesuaianya dengan catatan pembukuan perusahaan.

jika terdapat adanya selisih, maka segera mintalah penjelasan kepada pihak manajemen dan langsung lakukan jurnal koreksi. Penjelasan harus benar-benar didapatkan secara tertulis, hindari hanya dengan menerima penjelasan secara lisan saja. Mintalah pihak kasir dan pimpinan (manajer) untuk menuliskan alasan secara tertulis dari terjadinya selisih pada manajemen letter tersebut.

Tujuan utama untuk mendapatkan penjelasan dari pihak kasir adalah bahwa laporan keuangan sudah sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari pihak manajemen perusahaan.3. Segera siapkan daftar rincian bukti-bukti kasbon, dana yang masih belum dikembalikan/Pending bill.

  1. Prosedur ini juga berfungsi untuk memperoleh waktu pisah berupa batas (cut off).
  2. Pisah batas yang digunakan sebagai pemisah dari obyek pemeriksaan antara periode yang sudah diperiksa dengan periode-periode lainnya.4.
  3. Mintalah tanda tangan dari kasir yang bersangkutan, akuntan (khususnya yang berkewajiban pada fungsi kas), dan pimpinan perusahaan diatas tanggal dan jangan pernah melupakan untuk meminta mereka menuliskan nama terangnya masing-masing.

Nah, itulah sedikit tips tentang bagaimana tata cara dalam pemeriksaan/opname kas perusahaan khususnya adalah pada saldo kas. Prosedur yang sudah ditulis diatas mungkin saja akan menjadi berbeda-beda dengan bagaimana kondisi dari setiap masing-masing perusahaan Anda, karena sebuah prosedur pemeriksaan juga masih bergantung kepada bagaimana aliran kerja work flow dan sistem pengendalian internal yang sudah lama berjalan pada setiap masing-masing perusahaan (IRW).

Jika para pembaca ingin memahami dengan lebih mendalam tentang bagaimana tata cara dalam meng opname/pemeriksaan saldo Kas dan membutuhkan konsultasi dalam bidang manajemen keuangan Anda, Anda dapat menghubungi [email protected] atau kontak 081-8521172 atau 081-252-982900. Kami siap membantu Anda, terimakasih salam sukses dan sampai bertemu lagi pada pembahasan artikel selanjutnya.

: TIPS-TIPS UNTUK TATACARA DALAM PEMERIKSAAN (OPNAME) KAS DAN SALDO KAS PERUSAHAAN

Mengapa Penting Pemeriksaan dilakukan terhadap laporan keuangan perusahaan?

Pentingnya Audit Laporan Keuangan Perusahaan Pada umumnya, setiap perusahaan memerlukan adanya audit laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hal yang penting dalam keberlangsungan sebuah perusahaan. Agar sebuah Laporan keuangan menjadi valid dan dapat diandalkan, maka Laporan Keuangan harus memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan telah menjalanni pemeriksaan yang menyeluruh.

Siapa yang memeriksa keuangan perusahaan?

Istilah lain akuntansi pemeriksaan adalah Akuntansi Audit! Karena itu kenali dulu istilah istilah audit ini dalam laporan keuangan perusahaan agar Anda pemilik bisnis dan usaha dapat membaca audit laporan keuangan. Selengkapnya akan diulas oleh blog Mekari Jurnal,

Laporan keuangan perusahaan akan diaudit oleh auditor pada akhir periode akuntansi. Tujuannya yakni untuk melihat bagaimana pelaku usaha atau perusahaan menjalankan ketentuan yang ada. Di sisi lain audit laporan keuangan perusahaan juga memiliki manfaat seperti menambah kredibilitas atas posisi keuangan yang dilaporkan, meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan pada periode tersebut, membantu pengambilan keputusan selanjutnya dan masih banyak manfaat lainnya.

Itulah salah satu alasan mengapa banyak perusahaan melakukan audit laporan keuangan, meskipun biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Karenanya penting untuk Anda sebagai pemilik usaha ataupun stakeholder untuk dapat membaca audit laporan keuangan dengan memahami istilah istilah audit yang ada. Baca Juga : 5 Jenis Opini Audit Laporan Keuangan, Apa Saja?

Mengapa dalam perusahaan perlu dilakukan auditing?

Menegaskan diri sebagai perusahaan taat hukum – Keberlangsungan perusahaan tidak bisa dilepaskan dari hukum yang berlaku. Proses audit akan memastikan bahwa perusahaan Anda sudah menjalani proses bisnis sesuai prosedur dan mematuhi peraturan serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Audit secara berkala juga menunjukkan kemauan perusahaan update dengan regulasi terkini. Tentu ini membuat perusahaan berkembang lebih cepat karena mampu tanggap dan adaptif terhadap segala perubahan yang mempengaruhi jalannya bisnis.

Apa saja pertimbangan utama yang mempengaruhi auditor dalam mengumpulkan bukti untuk mencapai tujuan audit secara keseluruhan?

Keputusan auditor dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit dipengaruhi oleh dua faktor yaitu pengalaman auditor dalam melakukan tugas audit serta pertimbangan profesionalnya. Bukti audit dapat dikatakan berkualitas apabila bukti tersebut kompeten dan cukup.

Bagaimana Tanggung Jawab auditor Terkait dengan Kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan?

Seorang auditor bertanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan agar tidak terjadi kegagalan audit, untuk dapat mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan seorang auditor membutuhkan kompetensi melalui pengalaman dan pengetahuan dalam mendeteksi kecurangan.

Mengapa seorang auditor perlu melakukan pemeriksaan atas pengendalian internal perusahaan jelaskan?

Audit atas Pengendalian Internal dan Resiko Pengendalian Internal Pengendalian internal adalah cara-cara yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk melindungi aset-aset perusahaan. Dalam membentuk pengendalian internal biasanya manajemen memiliki tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif:

  1. Reabilitas pelaporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab kepada hukum maupun profesional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut.
  2. Efisiensi dan efektivitas operasi. Tujuan terpenting dalam pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan dan nonkeuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan.
  3. Ketaatan pada hukum dan peraturan. Section 404 mengharuskan semua perusahaan publik mengeluarkan laporan tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan.
  4. Tanggung Jawab Manajemen untuk Menetapkan Pengendalian Internal

Tanggung jawab atas pengendalian internal berbeda antara manajemen dan auditor. Menejemen bertangung jawab dalam menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas. Sedangkan auditor bertanggung jawab untuk memahami dan menguji pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Ada dua konsep utama yang melandasi perancangan dan implementasi pengendalian internal :

  • Kepastian yang layak, perusahaan harus mengembangkan pengendalian internal yang akan memberikan kwpastian yang layak, tetapi bukan absolut, bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Pengendalian internal dikembangkan oleh manajemen setelah mempertimbangkan biaya maupun manfaat pengendalian tersebut.
  • Kepastian inheren, pengendalian internal tidak akan pernah bisa efektif 100%, tanpa memperhatikan kecermatan yang diterapkan dalam perancangan dan implementasinya. Manajemen juga harus mengidentifikasi kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi keefektifan pengendalian internal.

Komponen penilaian manajemen mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan:

  • Rancangan pengendalian internal, manajemen harus mengevaluasi apakah pengendalian telah dirancang dan diberlakukan untuk mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan. Manajemen berfokus terhadap pengendalian atas semua asersi yang relevan bagi semua akun dan pengungkapan yang signifikan dalam laporan keuangan.
  • Efektivitas pelaksanaan pengendalian, manajemen harus menguji efektivitas pengendalian. Tujuan pengujian ini adalah untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang dirancang, dan apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian itu secra efektif.
  • Pengendalian atas reliabilitas laporan keuangan. Laporan keuangan mungkin tidak sesuai dengan GAAP jika pengendalian internal atas pelaporan keuangan tidak memadai.
  • Pengendalian atas kelas-kelas transaksi. Auditor menekan pengendalian internal atas kelas-kelas transaksi dan buak saldo akun, karena keakuatan output sistem akuntansi (saldo akun) sangat tergantung pada keakuratan input dan pemrosesan (transaksi).

Komponen Pengendalian COSO

Internal control COSO adalah kerangka kerja pengendalian internal yang digunakan di AS. Komponen itu meliputi: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

  1. Lingkungan pengendalian : terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur, dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti pentingnya bagi entitas.
  2. Penilaian resiko : adalah sebagai tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis resiko-resiko yang relevan dengan penyesuaian laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP.
  3. Aktivitas pengendalian : adalah kebijakan dan prosedur, selain yang sudah termasuk dalam empat komponen lainnya, yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani resiko guna mencapai tujuan entitas.
  4. Informasi dan komunikasi : untuk memulai, mencatat, memroses dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas itu serta mempertahankan akuntabilitas yang terkait.
  5. Pemantaun : hal yang berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian internal secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan, dan telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi.
  6. Memperoleh dan Mendokumentasikan Pemahaman tentang Pengendalian Internal

Prosedur untuk memperoleh pemahaman meliputi pengumpulan bukti tentang rancangan pengendalian internal. Biasanya auditor menggunakan 3 jenis dokumen untuk memperoleh dan mendokumentasiakan pemahamannya atas perancangan pengendalian internal: naratif, bagan arus, dan kuisioner pengendalian internal.

  • Naratif adalah uraian tertulis tentang pengendalian internal klien. Naratif yang baik harus terdiri dari asal-usul dokumen dan catatan dalam sistem, semuan proses yang berlangsung, disposisi setiap dokumen dan catatan dalam sistem, serta petunjuk tentang pengendalian yang relevan dengan penilaian resiko pengendalian.
  • Bagan arus pengendalian internal adalah diagram yang menunjukkan dokumen klien dan aliran urutannya dalam organisasi.
  • Kuisioner pengendalian internal, yaitu mengajukan serangkaian pertanyaan tentang pengendalian dalam setiap area audit sebagai alat untuk mengidentifikasi defiansi pengendalian internal.

Menilai Resiko Pengendalian

Auditor harus memahami perancangan dan pengimplementasian pengendalian internal untuk melakukan penilaian pendahuluan atas resiko pengendalian sebagai bagian dari penilain resiko salah saji material secara keseluruhan. Dua faktor yang menentukan penilaian resiko:

  1. Menentukan penilaian resiko pengendalian yang didukung oleh pemahaman yang diperoleh, dengan asumsi pengendalian telah diikuti. Penilaian ini merupakan ukuran ekspetasi auditor bahwa pengendalian internal akan mencegah salah saji yang material atau mendeteksi dan mengoreksinya jika salah saji itu sudah terjadi.
  2. Penggunaan matriks resiko. Tujuannya adalah menyediakan cara yang mudah untuk mangatur penialain resiko pengendalian bagi setiap tujuan audit. Penggunanaan pengendalian matriks hanya mengilustrasikan tujuan audit yang berhubungan dengan transaksi, auditor menggunakan format matriks resiko pengendalian yang serupa untuk menilai resiko pengendalian bagi tujuan audit yang berhubungan dengan saldo dan penyajian serta pengungkapan.
  3. Pengujian Pengendalian

Auditor akan menggunakan 4 jenis prosedur untuk mendukung keefektifan pelaksanaan pengendalian internal. Keempat jenis prosedur itu adalah sebagai berikut:

  1. Mengajukan pertanyaan kepada klien yang tepat.
  2. Memeriksa dokumen, catatan, dan laporan.
  3. Mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian.
  4. Melaksanakan kembali prosedur klien.

Memutuskan Resiko Deteksi yang Direncankan dan Merancang Pengujian Substantif

Auditor menggunakan penilaian resiko pengendalian dan hasil pengujian pengendalian untuk menentukan resiko deteksi yang direncankan serta pengujian substantif terkait untuk audit atas laporan keuangan. Auditor melakukannya dengan menghubungkan penilain resiko pengendalian dengan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo untuk akun-akun yang dipengaruhi oleh jenis transaksi utama, serta dengan empat tujuan audit penyajian dan pengungkapan.

Pelaporan Pengendalian Internal Menurut Section 404

Laporan auditor mengenai pengendalian internal harus mencakup dua pendapat auditor:

  1. Pendapat auditor mengenai apakah penilaian manajemen terhadap keefektifan pengendalian internal atas pelaporan keuangan per akhir periode fiskal telah dinyatakan secara wajar, dalam semua hal yang material.
  2. Pendapat auditor mengenai apakah perusahaan telah menyelanggrakan, dalam semua hal yang material, pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan per tanggal yang disebutkan.
  3. Mengevaluasi, Melaporkan, dan Menguji Pengendalian Internal Untuk Perusahaan Non Publik

Bagaimana Pemeriksaan Keuangan Dilakukan Di Perusahaan Lihat Money Selengkapnya Beri Komentar Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

Faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan pemantauan hasil audit oleh auditor internal?

Dalam melakukan pemantauan hasil audit, auditor internal perlu mempertimbangkan faktor : 1. Tingkat signifikansi temuan audit yang dilaporkan, terutama yang yang berkaitan dengan urgensi dan cakupan tindakan korektif yang diperlukan oleh manajemen.2. Tingkat kesulitan pelaksanaan tindakan korektif oleh manajemen

Mengapa laporan keuangan yang sudah mengalami pernyataan auditor perlu dipublikasikan?

MENGAPA LAPORAN KEUANGAN PERLU DI AUDIT ? MENGAPA LAPORAN KEUANGAN PERLU DI AUDIT ? Guru memeriksa berkas ujian mahasiswa agar tahu jawaban yang diisi muridnya. Montir bengkel memeriksa ban mobil yang bocor agar tahu bagian mana yang bocor. Ibu hamil memeriksakan kandungannya kedokter agar ibu tahu kondisi anak dalam kandungannya.

Ayah memeriksa kesehatannya ke dokter agar ayah tahu kondisi kesehatannya dan lain sebagainya. Begitu pula dalam perusahaan, laporan keuangan perlu diaudit untuk memberikan informasi tentang perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak akan informasi akuntansi mengenai persediaan barang dagang dibutuhkan pengujian kesesuaian antara praktek akuntansi persediaan barang dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Proses pengujian tersebut dikenal dengan istilah auditing yang dilakukan oleh akuntan publik sebagai pihak yang indipenden. Audit dapat dikatakan sebagai perbandingan antara kondisi dan kriteria kegiatan yang diaudit dan kegiatan yang seharusnya terjadi.

Sukrino agoes (2004) auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan.

You might be interested:  Yang Merupakan Manfaat Dari Pajak Adalah?

Arens dan Loebbecke, 2003), auditing sebagai “Suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten.” Mulyadi (2002), auditing merupakan “Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.” Menurut Konrath auditing adalah serangkaian proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi berbagai kegiatan dan kejadian ekonomi.

Tujuannya adalah untuk menyakinkan seberapa besar tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan yang kemudian hasilnya akan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Apabila tidak diaudit maka ada kemungkinan laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, oleh karena itu laporan keuanngan yang belum di audit kurang dipercaya kewajarannya oleh pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut.

OPINI KARAKTERISTIK
Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) Laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi (PSAK/IFRS/SAP)
Wajar dengan pengecualian (qualified opinion) Laporan keuangan dapat diandalkan namun pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa masalah yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan agar tidak salah mengambil keputusan.
Tidak wajar (adversed opinion) Laporan keaungan tidak disajikan sesuai dengan standar akuntansi (PSAK/IFRS/SAP).
Menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) Suatu nilai secara material tidak dapat diyakini auditor karana adanya pembatasan lingkup pemeriksaaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti

By : MY : MENGAPA LAPORAN KEUANGAN PERLU DI AUDIT ?

Apa yang membedakan antara proses pemeriksaan keuangan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu?

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA I. UMUM

A. Dasar Pemikiran
Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu dilakukan pemeriksaan oleh satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sampai saat ini, BPK masih berpedoman kepada Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer atau IAR ( Staatsblad 1898 Nomor 9 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1933 Nomor 320). Sampai saat ini BPK, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, masih belum memiliki landasan operasional yang memadai dalam pelaksanaan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, selain berpedoman pada IAR, dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK juga berpedoman pada Indische Comptabiliteitswet atau ICW ( Staatsblad 1925 Nomor 448 Jo. Lembaran Negara 1968 Nomor 53). Agar BPK dapat mewujudkan fungsinya secara efektif, dalam Undang-undang ini diatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai berikut:
1. Pengertian pemeriksaan dan pemeriksa;
2. Lingkup pemeriksaan;
3. Standar pemeriksaan;
4. Kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan;
5. Akses pemeriksa terhadap informasi;
6. Kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern;
7. Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut;
8. Pengenaan ganti kerugian negara;
9. Sanksi pidana.
B. Lingkup Pemeriksaan BPK Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni:
1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu standar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Sebelum standar dimaksud ditetapkan, BPK perlu mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah serta dengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan.
C. Pelaksanaan Pemeriksaan BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasandalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan. Untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, memperhatikan masukan dari pihak lembaga perwakilan, serta informasi dari berbagai pihak. Sementara itu kebebasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan antara lain meliputi kebebasan dalam penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaan yang bersifat investigatif. Selain itu, kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan negara mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai. BPK dapat memanfaatkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Dengan demikian, luas pemeriksaan yang akan dilakukan dapat disesuaikan dan difokuskan pada bidangbidang yang secara potensial berdampak pada kewajaran laporan keuangan serta tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, aparat pengawasan intern pemerintah wajib menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada BPK. BPK diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung.
D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Selain disampaikan kepada lembaga perwakilan, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa ( audited financial statements ) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD. Pemerintah diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan yang dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan. Tanggapan dimaksud disertakan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR/DPRD. Apabila pemeriksa menemukan unsur pidana, Undang-undang ini mewajibkan BPK melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan. BPK diharuskan menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 1 (satu) semester. Ikhtisar dimaksud disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya, dan kepada Presiden serta gubernur/ bupati/walikota yang bersangkutan agar memperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan. Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antara lain melalui publikasi dan situs web BPK. Undang-undang ini mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.
E. Pengenaan Ganti Kerugian Negara
Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 62 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang ini mengatur lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara. BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah. Bendahara tersebut dapat mengajukan keberatan terhadap putusan BPK. Pengaturan tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah ini ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini diperlukan agar BPK dapat melakukan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik,

  1. Hasil pemeriksaan akuntan publik dan evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan oleh BPK kepada lembaga perwakilan, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya,
  2. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Dalam penyusunan standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, BPK menetapkan proses penyiapan standar dan berkonsultasi mengenai substansi standar kepada Pemerintah. Proses penyiapan standar dimaksud mencakup langkah-langkah yang perlu ditempuh secara cermat ( due process ) dengan melibatkan organisasi terkait dan mempertimbangkan standar pemeriksaan internasional agar dihasilkan standar yang diterima secara umum.

Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Permintaan dimaksud dapat berupa hasil keputusan rapat paripurna, rapat kerja, dan alat kelengkapan lembaga perwakilan. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 8 Informasi dari pemerintah termasuk dari lembaga independen yang dibentuk dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Informasi dari masyarakat termasuk hasil penelitian dan pengembangan, kajian, pendapat dan keterangan organisasi profesi terkait, berita media massa, pengaduan langsung dari masyarakat. Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Penggunaan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK dilakukan apabila BPK tidak memiliki/tidak cukup memiliki pemeriksa dan/atau tenaga ahli yang diperlukan dalam suatu pemeriksaan,

  • Pemeriksa dan/atau tenaga ahli dalam bidang tertentu dari luar BPK dimaksud adalah pemeriksa di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah, pemeriksa, dan/atau tenaga ahli lain yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BPK.
  • Penggunaan pemeriksa yang berasal dari aparat pengawasan intern pemerintah merupakan penugasan pimpinan instansi yang bersangkutan.

Pasal 10 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Penyegelan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa sebagai salah satu bagian dari prosedur pemeriksaan paling lama 2 x 24 jam dengan memperhatikan kelancaran pelaksanaan pekerjaan/ pelayanan di tempat yang diperiksa.

  1. Penyegelan hanya dilakukan apabila pemeriksaan atas persediaan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara terpaksa ditunda karena sesuatu hal.
  2. Penyegelan dilakukan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara dari kemungkinan usaha pemalsuan, perubahan, pemusnahan, atau penggantian pada saat pemeriksaan berlangsung.

Huruf d Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan oleh pemeriksa untuk memperoleh, melengkapi, dan/atau meyakini informasi yang dibutuhkan dalam kaitan dengan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan seseorang adalah perseorangan atau badan hukum.

  • Huruf e Kegiatan pemotretan, perekaman, dan/atau pengambilan sampel (contoh) fisik obyek yang dilakukan oleh pemeriksa bertujuan untuk memperkuat dan/atau melengkapi informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan.
  • Pasal 11 Tata cara pemanggilan dimaksud ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.

Pasal 12 Pengujian dan penilaian dimaksud termasuk atas pelaksanaan sistem kendali mutu dan hasil pemeriksaan aparat pemeriksa intern pemerintah. Dengan pengujian dan penilaian dimaksud BPK dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemeriksaan.

  1. Hasil pengujian dan penilaian tersebut menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan sistem pengendalian dan kinerja pemeriksaan intern.
  2. Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Laporan interim pemeriksaan dimaksud, diterbitkan sebelum suatu pemeriksaan selesai secara keseluruhan dengan tujuan untuk segera dilakukan tindakan pengamanan dan/atau pencegahan bertambahnya kerugian,

Pasal 16 Ayat (1) Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan ( adequate disclosures ), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian ( unqualified opinion ), (ii) opini wajar dengan pengecualian ( qualified opinion ), (iii) opini tidak wajar ( adversed opinion ), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini ( disclaimer of opinion ).

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Yang dimaksud dengan laporan keuangan pemerintah pusat pada ayat ini adalah laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

  • Ayat (2) Yang dimaksud dengan laporan keuangan pemerintah daerah pada ayat ini adalah laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  • Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1) Laporan hasil pemeriksaan yang terbuka untuk umum berarti dapat diperoleh dan/atau diakses oleh masyarakat.

Ayat (2) Cukup jelas Pasal 20 Ayat (1) Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi, Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan, pejabat wajib memberikan alasan yang sah. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, BPK menatausahakan laporan hasil pemeriksaan dan menginventarisasi permasalahan, temuan, rekomendasi, dan/atau tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

Selanjutnya BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/atau atasannya untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan. Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa pemeriksaan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Ayat (4) Cukup jelas Pasal 22 Ayat (1) Surat keputusan dimaksud pada ayat ini diterbitkan apabila belum ada penyelesaian yang dilakukan sesuai dengan tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh BPK. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Pembelaan diri ditolak oleh BPK apabila bendahara tidak dapat membuktikan bahwa dirinya bebas dari kesalahan, kelalaian, atau kealpaan.

Mengapa dalam mengelola keuangan harus transparan?

TRANSPARANSI? PENTINGLAH TRANSPARANSI? PENTINGLAH pemerintah Korupsi merupakan salah satu permasalahan terbesar dalam pengelolaan keuangan negara. Lembaga Transparency International (TI) merilis data indeks persepsi korupsi ( Corruption Perception Index ) untuk tahun 2018.

Dalam laporan tersebut, Indonesia menempati urutan ke-89 dari 180 negara dengan skor CPI sebesar 38. Skor CPI berada pada rentang 0-100, 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti negara tersebut dipersepsikan sangat bersih. Semakin besar peringkat maka semakin bersih dari korupsi.

CPI menggambarkan persepsi korupsi atas penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi yang mencakup sektor publik, administrasi pemerintahan, dan politik. ( Transparency International Indonesia, 2018 ). Untuk level daerah, salah satu upaya pencegahan terjadinya perilaku korupsi ialah dengan mengoptimalkan transparansi informasi keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa transparansi ialah prinsip keterbukaan dan kejujuran yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan sesuai peraturan dalam bentuk penyusunan laporan keuangan daerah.

Selain itu, transparansi merupakan proses demokrasi yang esensial, setiap warga negara dapat melihat secara terbuka dan jelas atas aktivitas dari pemerintah mereka daripada membiarkan aktivitas tersebut dirahasiakan ( Katz, 2004 ). Dapat dipastikan banyak orang yang bertanya mengapa keuangan yang dikelola suatu lembaga publik harus transparan atau terbuka untuk diketahui warganya? Ada beberapa penjelasan yang dapat menerangkan mengapa transparansi keuangan lembaga publik sangat penting: Pertama, untuk meningkatkan kepercayaan ( trust ).

  1. Pemerintah yang terbuka menyampaikan informasi keuangan kepada publik lebih dipercaya dibanding pemerintah yang relatif tertutup.
  2. Medina dan Rufín (2015) menjelaskan bahwa transparansi memiliki dampak langsung pada trust (Kepercayaan) dan dampak tidak langsung terhadap satisfaction (Kepuasan).
  3. Pemerintah yang menutup informasi keuangan dapat diduga kurang berkompeten dalam mengelola dan melaporkan keuangan.
You might be interested:  Dalam Pembuatan Laporan Keuangan Data Yang Diperlukan Adalah?

Umumnya. pemerintah yang tertutup tidak dapat menjelaskan mengapa kinerja pembangunan mereka kurang baik dan belum berhasil. Oleh sebab itu, diperlukan Transparansi pengelolaan keuangan daerah berupa penyediaan informasi pengelolaan keuangan daerah di situs resmi pemerintah daerah, merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi, karena adanya transparansi pengelolaan keuangan diyakini dapat meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

  1. Informasi yang dapat dibagikan terdiri atas informasi publik dan informasi yang dikecualikan dari publik.
  2. Informasi publik adalah informasi yang dapat diakses oleh publik.
  3. Sementara informasi yang dikecualikan dari publik adalah informasi yang tidak boleh disebarluaskan ke publik dengan alasan dapat mengakibatkan ancaman keamanan bagi negara, seperti informasi laporan keuangan yang belum diaudit.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Instruksi Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah seharusnya menjadi awal terlaksananya transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Pemeritah memberikan amanah kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyiapkan menu konten dengan nama ‘Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah’ dalam website resmi pemerintah dan mempublikasikan data mutakhir pada menu konten tersebut sebagai langkah konkret atas transparansi keuangan daerah.

Pengungkapan informasi dapat diimplementasikan melalui media internet berupa penyajian di halaman web masing-masing Pemda ( Sofia dan Husen, 2013 ). Hal tersebut dipicu karena kebutuhan akan informasi realtime telah menjadi kebutuhan utama. Menurut Dartika (2012) Informasi melalui website yang bersifat dinamis diharapkan mampu memberikan aliran informasi yang optimal antara pemerintah dan masyarakat.

  1. Sofia dan Husen (2013) menemukan bahwa terdapat banyak Pemda yang masih belum optimal dalam mengembangkan website-nya dan menerapkan UU KIP.
  2. Husus Pemerintah Daerah di wilayah Maluku Utara belum melaksanakan transparansi keuangan daerah melalui website resmi masing-masing.
  3. Baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota masih belum mampu menyajikan informasi keuangannya ( audited ) secara berkala melalui website resmi masing-masing.

Keterbukaan informasi mengenai Laporan Keuangan Audited sesungguhnya sangat diperlukan agar masyarakat luas dapat mengetahui kinerja pemerintah daerahnya serta kebijakan yang diambil dalam urusan keuangan. Keamanan Penggunaan web site dalam upaya transparansi pengelolaan keuangan daerah tentu akan memunculkan masalah baru, yakni keamanan.

Keamanan menjadi aspek terpenting dikarenakan data yang akan diakses oleh publik merupakan data menyangkut APBN dan APBD. Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Kementerian Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menyiapkan protokol keamanan tekhnologi informasi yang dibangun sebagai bentuk upaya mewujudkan trasparansi keuangan daerahnya.

BSSN sudah menetapkan berbagai standar teknis dan prosedur dalam pengamanan informasi keuangan yang di share ke publik secara on line, Rekomendasi

Kementerian Dalam Negeri Melakukan pemeringkatan resmi atas transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis website pada seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang dilakukan secara berkala sebagai alat ukur kepatuhan atas peraturan perundangan dan memotivasi pemerintah daerah agar lebih transparan di dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Pemerintah Daerah Sebaiknya Pemda dapat segera melakukan update pada website resmi mengenai Laporan Keuangan Audited secara lengkap sesuai amanat peraturan perundangan, mudah diakses, tepat waktu dan memperhatikan keruntutan pengungkapan pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, ini akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan kepada pemerintah daerahnya. DPRD Melakukan pengawasan dan tekanan secara lebih instensif kepada pemerintah daerah terkait penerapan transparansi pengelolaan keuangan daerah; dan Masyarakat Masyarakat lebih aktif dalam mengawasi kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dan menggunakan haknya untuk mengakses informasi-informasi keuangan daerah.

(Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan organisasi) Penulis: Fauzi Kurniawan (Kepala Seksi PPA IIA Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Malut) Tulisan ini telah terbit di Harian Malut Post kolom opini tgl 4 Juni 2020 : TRANSPARANSI? PENTINGLAH

Laporan keuangan diserahkan paling lambat kapan?

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 70 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara; Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 ; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN BENDAHARA UMUM NEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Definisi Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BUN, adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. 2. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut SA-BUN, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan Pengguna Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. 3. Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Menteri Keuangan selaku BUN sebagai Pengguna Anggaran selain yang dialokasikan untuk Kementerian Negara/Lembaga, yang dalam pelaksanaannya dapat diserahkan kepada Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. 4. Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan atau Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut BA-BUN, adalah bagian anggaran yang mengelola Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang berada dalam kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN. 5. Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut UA-BUN, adalah unit akuntansi pada Departemen Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara dan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara. 6. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut UAP-BUN, adalah unit akuntansi pada Eselon I Departemen Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I Bendahara Umum Negara dan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I Bendahara Umum Negara. 7. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut UAKPA-BUN, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan akuntansi dan pelaporan keuangan pada tingkat satuan kerja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. 8. Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Daerah/KPPN, yang selanjutnya disebut UAKBUN-Daerah/KPPN, adalah unit akuntansi Kuasa BUN yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan BUN tingkat daerah/KPPN. 9. Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Kantor Wilayah, yang selanjutnya disebut UAKKBUN-Kanwil, adalah unit akuntansi yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat Kuasa BUN Daerah/KPPN dan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh Kuasa BUN Daerah/KPPN. 10. Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Pusat, yang selanjutnya disebut UAKBUN-Pusat, adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat BUN dan sekaligus melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh Unit Akuntansi Kuasa BUN Daerah/KPPN yang berasal dari UAKKBUN-Kanwil serta laporan keuangan dari UAKBUN-Pusat lainnya. 11. Pendapatan adalah semua penerimaan di Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan. 12. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 13. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 14. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. 15. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. 16. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 17. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 18. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 19. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 20. Pengguna Anggaran BUN adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BA-BUN). 21. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. 22. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. 23. Piutang adalah hak yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi pemerintah. Pasal 2 Bagian Kedua Ruang Lingkup (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku bagi Menteri Keuangan yang diberi kewenangan sebagai BUN dan Pengguna Anggaran BA-BUN untuk menjalankan SA-BUN yang terdiri dari: a. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP); b. Sistem Akuntansi Utang Pemerintah (SA-UP) dan Sistem Akuntansi Hibah (SIKUBAH); c. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP); d. Sistem Akuntansi Pelaporan Penerusan Pinjaman (SA-PPP); e. Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD); f. Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (SA-BSBL); g. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK); dan h. Akuntansi Badan Lainnya. (2) Penetapan SA-BUN dan UA-BUN mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. BAB II UNIT AKUNTANSI BENDAHARA UMUM NEGARA Bagian Kesatu Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara Pasal 3 (1) Dalam menyusun Laporan Keuangan, Menteri Keuangan selaku BUN menetapkan UA-BUN. (2) Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara terdiri dari: a. UAK-BUN yang terdiri dari: 1. UAKBUN-Daerah/KPPN; dan 2. UAKBUN-Pusat. b. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi Pusat (UAP-BUN-AP); c. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Utang Pemerintah dan Hibah (UAP-BUN-UPH); d. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (UAP-BUN-IP); e. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Penerusan Pinjaman (UAP-BUN-PP); f. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Transfer ke Daerah (UAP-BUN-TD); g. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (UAP-BUN-BSBL); h. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (UAP-BUN-TK); dan i. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Badan Lainnya (UAP-BUN-BL). (3) Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara merupakan entitas pelaporan dan wajib menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Bagian Kedua Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Pasal 4 (1) Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pembantu BUN, Menteri Keuangan selaku BUN menetapkan UAP-BUN. (2) Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara dilaksanakan oleh eselon I di lingkup Departemen Keuangan. (3) Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. Direktorat Jenderal Perbendaharaan ditetapkan sebagai UAP-BUN untuk: 1. Pengelolaan Kas; 2. Penerusan Pinjaman; 3. Transaksi Khusus; dan 4. Badan Lainnya. b. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang ditetapkan sebagai UAP-BUN untuk: 1. Utang Pemerintah; dan 2. Hibah Pemerintah; c. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ditetapkan sebagai UAP-BUN-TD; d. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ditetapkan sebagai UAP-BUN-IP; dan e. Direktorat Jenderal Anggaran ditetapkan sebagai UAP-BUN-BSBL. (4) Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara sebagai entitas pelaporan wajib menyusun laporan keuangan untuk disampaikan kepada UA-BUN. (5) Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara menyusun laporan keuangan gabungan berdasarkan laporan keuangan masing-masing UAKPA-BUN. Bagian Ketiga Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pasal 5 (1) Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN menetapkan UAKPA-BUN untuk melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran BUN. (2) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara dibentuk pada satuan kerja di lingkup Departemen Keuangan maupun Kementerian Negara/Lembaga lainnya. (3) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara sebagai entitas akuntansi wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan Dokumen Sumber. (4) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara menyampaikan laporan keuangan kepada UAP-BUN sebagai bahan penyusunan laporan keuangan gabungan. BAB III PELAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA Bagian Kesatu Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara Pasal 6 (1) Menteri Keuangan selaku BUN wajib menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian BUN Semesteran dan Tahunan. (2) Laporan Keuangan Konsolidasian BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Laporan Arus Kas; b. Laporan Realisasi Anggaran; c. Neraca; dan d. Catatan atas Laporan Keuangan. (4) Laporan Keuangan Konsolidasian BUN disusun berdasarkan hasil konsolidasian Laporan Keuangan UAP-BUN. (5) Laporan Keuangan Konsolidasian BUN Semesteran disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal paling lambat tanggal 20 Agustus tahun anggaran berjalan. (6) Laporan Keuangan Konsolidasian BUN Tahunan disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal paling lambat akhir bulan Februari setelah tahun anggaran berakhir. (7) Laporan Keuangan Konsolidasian BUN Tahunan yang telah diaudit (audited) disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat tanggal 20 Juni setelah tahun anggaran berakhir. Bagian Kedua Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Utang Pemerintah dan Hibah Pasal 7 (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang bertindak sebagai UAP-BUN-UPH melaksanakan SA-UP dan SIKUBAH. (2) Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Utang Pemerintah dan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen sebagai penggabung laporan keuangan. (3) Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Utang Pemerintah dan Hibah wajib menyusun Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan. (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: a. Laporan Realisasi Anggaran yang menyajikan informasi pembayaran bunga, pembayaran utang, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, serta penerimaan hibah; b. Neraca yang menyajikan posisi utang jangka panjang, utang jangka pendek, bagian lancar utang jangka panjang akumulasi selisih kurs, dan perkiraan lainnya terkait pengelolaan utang; dan c. Catatan atas Laporan Keuangan yang menjelaskan secara detail masing-masing perkiraan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca serta melampirkan aging schedule utang dan posisi hibah. (5) Laporan Keuangan Semesteran disampaikan kepada UA-BUN paling lambat tanggal 27 Juli tahun anggaran berjalan. (6) Laporan Keuangan Tahunan disampaikan kepada UA-BUN paling lambat tanggal 25 Februari setelah tahun anggaran berakhir. (7) Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit (audited) disampaikan kepada UA-BUN paling lambat tanggal 30 April setelah tahun anggaran berakhir. (8) Tata cara penyusunan Laporan Keuangan Utang dan Hibah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Akuntansi Hibah. Bagian Ketiga Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Transfer ke Daerah Pasal 8 (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bertindak sebagai UAP-BUN-TD melaksanakan SA-TD. (2) Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Evaluasi Pendanaan dan informasi Keuangan Daerah sebagai penggabung Laporan Transfer ke Daerah. (3) Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Transfer ke Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan. (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: a. Laporan Realisasi Anggaran yang menyajikan informasi transfer Dana Perimbangan serta Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian; b. Neraca yang menyajikan posisi Utang Transfer Dana Perimbangan, Utang Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian, Piutang Transfer Dana Perimbangan, dan Piutang Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian; dan c. Catatan atas Laporan Keuangan yang menjelaskan secara detail masing-masing perkiraan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca serta melampirkan aging schedule utang dan piutang. (5) Laporan Keuangan Semesteran disampaikan kepada UA-BUN paling lambat tanggal 27 Juli tahun anggaran berjalan. (6) Laporan Keuangan Tahunan disampaikan kepada UA-BUN paling lambat tanggal 25 Februari setelah tahun anggaran berakhir. (7) Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit (audited) disampaikan kepada UA-BUN paling lambat tanggal 30 April setelah tahun anggaran berakhir. (8) Tata cara penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah. Bagian Keempat Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi Pusat Pasal 9 (1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan bertindak sebagai UAP-BUN-AP melaksanakan SiAP. (2) Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara sebagai Kuasa BUN Pusat, KPPN sebagai Kuasa BUN di Daerah, dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara sebagai penggabung Laporan Arus Kas. (3) Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi Pusat wajib menyusun Laporan Arus Kas Semesteran dan Tahunan yang berasal dari Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN Daerah. (4) Laporan Arus Kas merupakan laporan gabungan dari Laporan Arus Kas KPPN selaku Kuasa BUN Daerah dan Laporan Arus Kas Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat. (5) Laporan Arus Kas Semesteran disampaikan kepada UA-BUN paling lambat tanggal 27 Juli tahun anggaran berjalan. (6) Laporan Arus Kas Tahunan disampaikan kepada UA-BUN paling lambat tanggal 25 Februari setelah tahun anggaran berakhir. (7) Laporan Arus Kas Tahunan yang telah diaudit (audited) disampaikan kepada UA-BUN paling lambat tanggal 30 April setelah tahun anggaran berakhir. Bagian Kelima Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Penerusan Pinjaman Pasal 10 (1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan bertindak sebagai UAP-BUN-PP melaksanakan SA-PPP. (2) Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Penerusan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi sebagai penggabung Laporan Penerusan Pinjaman. (3) Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Penerusan Pinjaman wajib menyusun Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan. (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: a. Laporan Realisasi Anggaran yang menyajikan informasi penerusan pinjaman; b. Neraca yang menyajikan posisi piutang penerusan pinjaman yang belum dilakukan pelunasan; dan c. Catatan atas Laporan Keuangan yang menjelaskan secara detail masing-masing perkiraan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca serta melampirkan aging schedule piutang. (5) Laporan Keuangan Semesteran disampaikan kepada UA-BUN paling lambat tanggal 27 Juli tahun anggaran berjalan. (6) Laporan Keuangan Tahunan disampaikan kepada UA-BUN paling lambat tanggal 25 Februari setelah tahun anggaran berakhir. (7) Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit (audited) disampaikan kepada UA-BUN paling lambat tanggal 30 April setelah tahun anggaran berakhir. (8) Tata cara penyusunan Laporan Keuangan Penerusan Pinjaman mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman. Bagian Keenam Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Pasal 11 (1) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bertindak sebagai UAP-BUN-IP melaksanakan SA-IP. (2) Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penggabung Laporan Investasi Pemerintah. (3) Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah wajib menyusun Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan. (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: a. Laporan Realisasi Anggaran yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran pembiayaan terkait Investasi Pemerintah termasuk Divestasi; b. Neraca yang menyajikan posisi Investasi/Penyertaan Pemerintah pada Perusahaan Negara dan Lembaga Keuangan Internasional; dan c. Catatan atas Laporan Keuangan yang menjelaskan secara detail masing-masing perkiraan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca serta melampirkan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara mayoritas dan non-mayoritas serta posisi penyertaan modal negara pada Lembaga Keuangan Internasional. (5) Laporan Keuangan Semesteran disampaikan kepada UA-BUN paling lambat tanggal 27 Juli tahun anggaran berjalan. (6) Laporan Keuangan Tahunan disampaikan kepada UA-BUN paling lambat tanggal 25 Februari setelah tahun anggaran berakhir. (7) Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit (audited) disampaikan kepada UA-BUN paling lambat tanggal 30 April setelah tahun anggaran berakhir. (8) Tata cara penyusunan Laporan Keuangan Investasi Pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah. Bagian Ketujuh Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Belanja Subsidi dan Belanja Lain Lain Pasal 12 (1) Direktorat Jenderal Anggaran bertindak sebagai UAP-BUN-BSBL melaksanakan SA-BSBL. (2) Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Anggaran III sebagai penggabung Laporan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain. (3) Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain wajib menyusun Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan. (4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: a. Laporan Realisasi Anggaran yang menyajikan informasi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain; b. Neraca yang menyajikan posisi Aset dan Kewajiban yang terkait Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain; dan c. Catatan atas Laporan Keuangan yang menjelaskan secara detail masing-masing perkiraan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. (5) Laporan Keuangan Semesteran disampaikan kepada UA-BUN paling lambat tanggal 27 Juli tahun anggaran berjalan. (6) Laporan Keuangan Tahunan disampaikan kepada UA-BUN paling lambat tanggal 25 Februari setelah tahun anggaran berakhir. (7) Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit (audited) disampaikan kepada UA-BUN paling lambat tanggal 30 April setelah tahun anggaran berakhir. (8) Tata cara penyusunan Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain. Bagian Kedelapan Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus Pasal 13 (1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan bertindak sebagai UAP-BUN-TK melaksanakan SA-TK. (2) Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagai penggabung Laporan Transaksi Khusus. (3) Transaksi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. Pendapatan melalui rekening BUN yang selama ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak; b. Pendapatan dan Belanja Jasa Perbendaharaan; c. Koreksi Pendapatan dan Belanja setelah Laporan Keuangan ditetapkan; dan d. Penerimaan dan Pengeluaran Penerimaan Fihak Ketiga. (4) Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus wajib menyusun Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan. (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa: a. Laporan Realisasi Anggaran yang menyajikan informasi Transaksi Khusus; b. Neraca yang menyajikan posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas yang terkait Transaksi Khusus; dan c. Catatan atas Laporan Keuangan yang menjelaskan secara detail masing-masing perkiraan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. (6) Laporan Keuangan Semesteran disampaikan kepada UA-BUN paling lambat tanggal 27 Juli tahun anggaran berjalan. (7) Laporan Keuangan Tahunan disampaikan kepada UA-BUN paling lambat tanggal 25 Februari setelah tahun anggaran berakhir. (8) Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit (audited) disampaikan kepada UA-BUN paling lambat tanggal 30 April setelah tahun anggaran berakhir. (9) Tata cara penyusunan Laporan Keuangan Transaksi Khusus mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Akuntansi Transaksi Khusus. Bagian Kesembilan Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Badan Lainnya Pasal 14 (1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan bertindak sebagai UAP-BUN-BL melaksanakan SA-BL. (2) Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Badan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagai penggabung Laporan Badan Lainnya. (3) Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Badan Lainnya wajib mengkompilasi Laporan Keuangan dari Badan Lainnya menjadi Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya (ILKBL). (4) Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya Semesteran disampaikan kepada UA-BUN selambat-lambatnya tanggal 27 Juli tahun anggaran berjalan. (5) Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahunan disampaikan kepada UA-BUN selambat-lambatnya tanggal 25 Februari setelah tahun anggaran berakhir. (6) Tata cara dan bentuk ILKBL mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya. Bagian Kesepuluh Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Pasal 15 (1) Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku UAKBUN-Pusat dan KPPN selaku UAKBUN-Daerah/KPPN wajib menyusun Laporan Arus Kas. (2) Laporan Arus Kas disusun berdasarkan dokumen sumber penerimaan dan pengeluaran kas. (3) Laporan Arus Kas disajikan berdasarkan ketentuan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. (4) Laporan Arus Kas Semesteran disampaikan kepada UA-BUN paling lambat tanggal 20 Juli tahun anggaran berjalan. (5) Laporan Arus Kas Tahunan disampaikan kepada UA-BUN paling lambat tanggal 31 Januari setelah tahun anggaran berakhir. Bagian Kesebelas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pasal 16 (1) Satuan Kerja yang menerima anggaran dari BA-BUN (UAKPA-BUN) wajib menyusun laporan keuangan tahunan. (2) Laporan keuangan tahunan disusun berdasarkan dokumen sumber penerimaan dan pengeluaran kas. (3) Laporan Keuangan tahunan disajikan berdasarkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. (4) Laporan Keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada UAP-BUN yang membawahi satuan kerja yang bersangkutan paling lambat tanggal 31 Januari setelah berakhirnya tahun anggaran. BAB IV PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN BENDAHARA UMUM NEGARA Pasal 17 (1) Laporan Keuangan BUN disusun dengan mengkonsolidasikan seluruh laporan keuangan dari masing-masing entitas pelaporan UAP-BUN dengan cara: a. Laporan Arus Kas BUN disusun berdasarkan Laporan Arus Kas UAP-BUN-AP; b. Neraca BUN disusun dengan mengkonsolidasikan Neraca masing-masing UAP-BUN; c. Laporan Realisasi Anggaran Belanja BUN disusun dengan mengkonsolidasikan Laporan Realisasi Anggaran Belanja masing-masing UAP-BUN; d. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan BUN disusun dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan SiAP; dan e. Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan BUN disusun dengan mengkonsolidasikan Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan masing-masing UAP-BUN. (2) Konsolidasi Laporan Keuangan BUN dilakukan dengan cara: a. Menjumlahkan pos-pos Pendapatan Negara dan Hibah pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan SiAP ke dalam Laporan Realisasi Anggaran BUN; b. Menjumlahkan pos-pos Belanja yang sama pada Laporan Realisasi Anggaran Belanja BUN ke dalam Laporan Realisasi Anggaran BUN; c. Menjumlahkan pos-pos Pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan BUN ke dalam Laporan Realisasi Anggaran BUN; d. Menjumlahkan pos-pos yang sama pada Neraca seluruh UAP-BUN ke dalam Neraca BUN; e. Menjumlahkan pos-pos yang sama pada Laporan Arus Kas seluruh UAKBUN-Daerah/KPPN dan UAKBUN-Pusat ke dalam Laporan Arus Kas BUN; f. Mengurangi pos-pos yang sama pada Laporan Realisasi Anggaran seluruh UAP-BUN ke dalam Laporan Realisasi Anggaran BUN; g. Mengurangi pos-pos yang sama pada Neraca seluruh UAP-BUN ke dalam Neraca BUN; h. Mengurangi pos-pos yang sama pada Laporan Arus Kas seluruh UAKBUN-Daerah/KPPN dan UAKBUN-Pusat ke dalam Laporan Arus Kas BUN; dan i. Melakukan eliminasi antara pos-pos yang saling berhubungan (reciprocal elimination). (3) Laporan Keuangan Konsolidasian BUN disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan. BAB V PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DAN PERNYATAAN TELAH DI- REVIEW Bagian Kesatu Pernyataan Tanggung jawab Pasal 18 (1) Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara/Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara wajib membuat Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) atas Laporan Keuangan. (2) Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (BA-BUN) telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. (3) Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam laporan keuangan. (4) Bentuk dan isi dari Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibuat mengacu pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. Bagian Kedua Pernyataan Telah Di- review Pasal 19 (1) Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, UA-BUN/UAP-BUN sebagai entitas pelaporan wajib menyajikan Laporan Keuangan BUN Semesteran dan Tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) dan Pernyataan Telah Di- review. (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di- review oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. (3) Review sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil review. (4) Review Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain pada Kementerian Negara/Lembaga dapat dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga dan/atau unit lain di luar Biro/Bidang Keuangan yang ditunjuk. (5) Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain pada Pihak Lain di- review oleh Aparat Pengawasan Intern yang berada pada Pihak Lain sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain. (6) Aparat Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) menandatangani Pernyataan Telah Di- review. (7) Pernyataan telah di- review sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disajikan dalam Laporan Keuangan UA-BUN/UAP-BUN. BAB VI SANKSI Pasal 20 (1) Bagi UAP-BUN dan UAKPA-BUN yang tidak menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dikenakan sanksi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh: a. Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara untuk sanksi kepada UAP-BUN; dan b. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara untuk sanksi kepada UAKPA-BUN. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2010 MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 25
You might be interested:  Berikut Ini Transaksi Yang Bisa Menambah Modal Perusahaan Adalah?

Prosedur apa saja yang harus dilakukan oleh auditor untuk memperoleh bukti audit?

Prosedur audit untuk memperoleh bukti audit dapat mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (roporformanco), dan prosedur analitis, serta seringkali memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas prosedur permintaan keterangan dari manajemen.

Mengapa laporan keuangan perlu diaudit dan bagaimana prosedur pemeriksaan laporan keuangan?

Mengapa Laporan Keuangan Perlu Audit? Mengapa laporan keuangan perlu dilakukan audit? Seorang dokter bertugas untuk memeriksa kesehatan pasiennya, berdasarkan dari keilmuan dan standar kesehatan yang telah ia pelajari. Dengan diperiksa langsung oleh seorang dokter yang kompeten dan terpercaya, seseorang bisa mendapatkan gambaran tentang kesehatannya.

  1. Seperti itulah juga yang terjadi dengan laporan keuangan perusahaan anda.
  2. Laporan keuangan perlu dilakukan audit agar laporan keuangan tersebut bisa memberikan informasi tentang perusahaan.
  3. Dalam praktek audit, nantinya akan diadakan pengujian kesesuaian antara praktek akuntansi dengan prinsip atau standar akuntansi yang berlaku.

Jadi, audit dapat dikatakan sebagai perbandingan antara kondisi dan kriteria kegiatan yang diaudit dan kegiatan yang seharusnya terjadi. Sukrino agoes (2004) auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan.

Apabila tidak diaudit maka ada kemungkinan laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, oleh karena itu laporan keuanngan yang belum di audit kurang dipercaya kewajarannya oleh pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut.Laporan Keuangan yang telah diaudit juga memiliki bebeberapa manfaat, yang dapat anda simak pada,Jika anda memiliki kebutuhan untuk melakukan audit laporan keuangan perusahaan anda, jangan ragu untuk menghubungi Kantor Akuntan Publik (KAP) MNK Cabang Surakarta atau klik pada gambar di bawah untuk mengkontak kami melalui whatsapp :

: Mengapa Laporan Keuangan Perlu Audit?

Mengapa prosedur pemeriksaan dibuat oleh auditor?

Manfaat prosedur audit – Pemilihan prosedur audit yang tepat dapat membantu auditor merencanakan area yang perlu ditingkatkan. (Sumber: Pexels) Prosedur audit yang akurat penting dilakukan oleh setiap perusahaan. Tujuan audit sendiri adalah agar auditor dapat memberikan opini yang benar, dalam bentuk laporan audit, berdasarkan penilaian terhadap laporan keuangan perusahaan.

Membantu auditor dalam memperoleh bukti audit yang substansial untuk membentuk opini atas laporan keuangan perusahaan. Memberikan gambaran dan membantu auditor dalam merencanakan area yang perlu difokuskan dan memutuskan jenis prosedur audit yang perlu diterapkan dengan baik. Prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya akan membantu auditor untuk mengikuti serangkaian langkah yang diperlukan untuk menemukan bukti audit.

Baca juga: 5 Contoh laporan arus kas dan panduan pembuatannya