Kebijakan Bank Sentral Yang Berkaitan Dengan Keuangan Dan Perbankan?

Kebijakan Bank Sentral Yang Berkaitan Dengan Keuangan Dan Perbankan
Peranan Bank Sentral Dalam Perekonomian

  • Melaksanakan kebijakan moneter Untuk menjaga stabilitas nilai uang, bank sentral diberi beberapa kewenangan, antara lain merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mengendalikan jumlah uang beredar.
  • Melakukan pengaturan dan pelaksanaan sistem pembayaran
  • Bank sentral sebagai banknya para bank (bank’s of the banks)
  • Mengatur dan mengawasi perbankan

Bagaimana peran Bank Sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan?

PERAN BANK INDONESIA DALAM STABILITAS KEUANGAN – Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal.

Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia.

Pertanyaannya, bagaimana peranan Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas sistem keuangan? Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah: Pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka.

Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi.

  1. Begitu pula sebaliknya.
  2. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut inflation targeting framework.
  3. Edua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan.
  4. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi.

Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan.

  1. Selain itu, disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum (law enforcement) harus dijalankan.
  2. Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan disiplin pasar, memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh.
  3. Sementara itu, upaya penegakan hukum (law enforcement) dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan.

Untuk menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II. Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Bila terjadi gagal bayar (failure to settle) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular (contagion risk) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik.

Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time atau dikenal dengan nama sistem RTGS (Real Time Gross Settlement) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran.

Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran. Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan.

Melalui pemantauan secara macroprudential, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (potential shock) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator macroprudential untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan.

Hasil riset dan pemantauan tersebut, selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan. Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR).

Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik.

Apa saja yang menjadi fungsi Bank Sentral dalam mengatur kegiatan keuangan di Indonesia?

Tugas Bank Sentral – Berikut tugas bank sentral:

Menjaga nilai rupiah agar tetap stabil terhadap barang dan jasa. Menjaga sistem keuangan agar tetap stabil. Menerbitkan dan memantau regulasi untuk seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Menjaga nilai rupiah agar tetap stabil terhadap mata uang negara asing. Menentukan dan menyelenggarakan kebijakan moneter. Melaksanakan riset dan pengawasan. Mengatur dan memastikan sistem pembayaran berjalan lancar. Menyimpan uang kas negara dan menyediakan bantuan uang untuk bank-bank konvensional di Indonesia yang sedang menghadapi krisis.

Baca juga: Mengapa dalam Ekonomi Modern Setiap Negara Memiliki Bank Sentral?

Kebijakan moneter apa yang biasanya diambil oleh Bank Sentral untuk meningkatkan jumlah uang dalam suatu perekonomian?

Pada materi ketiga ini kamu akan mempelajari tentang jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan Moneter dibedakan menajadi kebijakan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian.

Langkah penawaran uang yang ditambah akan menurunkan suku bunga dan akibatnya terjadi perkembangan kegiatan ekonomi sehingga tingkat kesempatan kerja menjadi lebih tinggi dan penganggguran pun akan berkurang. Selain penawaran uang yang perlu ditambah, pengeluaran agregat perlulah dikurangi sehingga terdapat keseimbangan antara pengeluaran dalam ekonomi dengan jumlah penawaran barang-barang.

Kebijakan moneter kuantitatif dapat dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) instrumen berikut: A. Operasi Pasar Terbuka. Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI).B. Politik Diskonto (Discount Policy).

  • Politik diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum.
  • Bank umum kadang-kadang mengalami masalah likuiditas sehingga harus meminjam ke bank sentral.
  • Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.C.

Giro Wajib Minimum (Reserve Requirement Ratio). Giro wajib minimum adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada Bank Sentral. Jadi, apabila terjadi kenaikan tingkat inflasi, bank sentral akan menaikkan ketentuan cadangan wajib minimum.

  • Akibatnya, dana yang akan disalurkan oleh bank umum kepada masyarakat berkurang dan tingkat inflasi turun.
  • Ebijakan moneter kualitatif adalah kebijakan Bank Sentral yang bertujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan.
  • Tujuan utama kebijakan ini bukanlah untuk mengawasi perkembangan penawaran uang, tetapi untuk memengaruhi jenis-jenis pinjaman yang diberikan institusi keuangan.

Ini memungkinkan bank sentral menggalakan pertumbuhan ekonomi ke arah yang diharapkan. Kebijakan moneter kualitatif biasanya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: a) Pengawasan Pinjaman Secara Terpilih. Bank sentral melakukan pengawasan agar pinjaman dan investasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan keinginan pemerintah.

Kebijakan moneter seperti apa yang dapat dilaksanakan oleh bank sentral?

Instrumen Kebijakan Moneter –

Kebijakan Operasi Pasar Terbuka

Ini merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang sedang beredar di masyarakat dengan cara melakukan pembelian atau penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau dengan melakukan pembelian atau penjualan surat berharga yang dijual di pasar modal.

You might be interested:  Berikut Ini Yang Termasuk Pajak Daerah?

Kebijakan Diskonto

Diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan (gejala inflasi), bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung.

Kebijakan Cadangan Kas

Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas ( cash ratio ). Bank umum, menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah dan tidak boleh dipinjamkan.

Penyesuaian tingkat suku bunga

Bank sentral dapat mempengaruhi suku bunga dengan mengubah tingkat diskonto. Tingkat diskonto (tarif dasar) adalah suku bunga yang dikenakan oleh bank sentral kepada bank untuk pinjaman jangka pendek. Sebagai contoh, jika bank sentral meningkatkan tingkat diskonto, biaya pinjaman untuk bank meningkat. Kebijakan Bank Sentral Yang Berkaitan Dengan Keuangan Dan Perbankan

Kebijakan apa yang diambil oleh bank sentral yang mewakili kebijakan uang ketat?

Tight Money Policy (Kebijakan Uang Ketat) – Kebijakan uang ketat adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Cara melakukan kebijakan tight money policy adalah sebagai berikut:

Menaikkan suku bunga (kebijakan diskonto)Menjual surat-surat berharga (kebijakan pasar terbuka)Menaikkan cadangan kas (kebijakan cash ratio)Membatasi atau memperketat pemberian kredit.

Sebagai bank sentral Bank Indonesia memiliki tujuan terkait dengan ekonomi negara apa yang tujuan bank sentral?

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Mengapa bank sentral di sebut sebagai pelaksana kebijakan moneter?

Jadi, Bank Indonesia disebut sebagai pelaksana kebijakan moneter karena Bank Indonesia ( BI ) mengatur jumlah uang yang beredar dengan memperhatikan sasaran laju inflasi dan melakukan pengendalian moneter.

Mengapa bank sentral memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara?

Kuliah Tamu “Peran Bank Sentral Dalam Perekonomian” Dalam perekonomian Indonesia, Bank Sentral memiliki peran diantaranya menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, mendorong pengembangan pasar keuangan serta menjamin sistem pembayaran yang aman efisien.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dr. Halim Alamsyah menyampaikan hal ini dalam kuliah tamu yang diadakan Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB-UB), Selasa (20/2). Dipusatkan di aula Gedung F, kegiatan ini mengambil tema “Peran Bank Sentral di Indonesia dan Di Negara Lain Pada Perekonomian”.

Dalam menjalankan tugasnya, kebijakan Bank Sentral menurut Halim seringkali bertentangan dengan kebijakan pemerintah. “Menyikapi hal ini, Bank Sentral selalu berkoordinasi dengan pemerintah dalam menjalankan perannya”, kata dia. Dalam kesempatan ini, Halim juga menyinggung isu terhangat tentang pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang secara langsung akan menggantikan peran Bank Sentral dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas lembaga keuangan.

  • Turut hadir dalam acara yang diikuti 150 mahasiswa berbagai strata ini, Kepala Cabang bank Indonesia Malang, Totok Hermianto.
  • Membuka acara, dosen FEB-UB yang juga Ketua INDEF, Prof. Dr.
  • Ahmad Erani Yustika menyampaikan, kuliah tamu diselenggarakan untuk saling berbagi ilmu dan wawasan secara langsung dengan praktisi perbankan terkait Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.

“Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena selama ini kita sudah mendapat dasar-dasar teori. Dengan adanya kuliah tamu diharapkan kita mengetahui lsngsung perbankan Indonesia”, katanya. : Kuliah Tamu “Peran Bank Sentral Dalam Perekonomian”

Bagaimana wewenang bank sentral dalam mengatur dan mengawasi bank?

Lembaga Penjamin Simpanan – UU No 23 Tahun 1999

Judul Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
Tanggal 17 Mei 1999
Berlaku Sejak 17 Mei 1999
Pengundangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843
Status Diubah dengan
Lampiran

Rangkuman : Hal-hal Yang diatur dalam UU ini antara lain meliputi:

  • Status, Tempat Kedudukan, dan Modal
    1. Bank Indonesia (BI) adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
    2. BI lembaga yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. BI berkedudukan di ibu kota NKRI dan dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah NKRI.
  • Tujuan dan Tugas
    1. Tujuan BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini perlu ditopang dengan tiga pilar utama, yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat dan tepat, serta sistem perbankan yang dan keuangan yang sehat.
    2. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI mempunyai tugas:
      • menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
      • mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
      • mengatur dan mengawasi bank.
  • Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter BI berwenang:
    1. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi yang ditetapkan; dan
    2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara antara lain:
      • operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
      • penetapan tingkat diskonto; dan
      • penetapan cadangan wajib minimum.

Berkaitan dengan hal tersebut, BI melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai yang ditetapkan, mengelola cadangan devisa untuk memenuhi kewajiban luar neger, dan dapat menerima pinjaman luar negeri. Untuk mencapai sasaran-sasaran moneter, BI juga dapat mempunyai fungsi lender of the last resort.

  • Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, BI berwenang:
    1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas peyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
    2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya.
    3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Disamping itu, BI juga diberi kewenangan untuk mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah atau valuta asing dan menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan baku yang digunakan dana tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.

  • Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, BI menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Terkait dengan pengawasan bank, dalam UU ini diamanatkan bahwatugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan UU. Pembentukan lenbaga pengawasan tersebut dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2012.
  • Dalam melaksanakan tugasanya, BI dipimpin oleh Dewan Gubernur, yang terdiri atas seorang Gubernur, seorang Depuri Gubernur Senior, dan min.4 orang atau max.7 orang Deputi Gubernur.
  • Hubungan dengan Pemerintah:
    1. Dalam rangka koordinasi kebijakan antara otoritas moneter dengan otoritas fiskal dan sektor rril, Rapat Dewan Gubernur dapat dihadiri oleh Menetri atau pejabat Pemerintah. Demikian pula sebaliknya Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet.
    2. BI bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah.
    3. Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan BI dan DPR.
    4. BI dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara, kecuali di pasar sekunder.
  • Akuntabilitas dan Anggaran

Agar independensi yang diberikan kepada BI dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kepada BI dituntut untuk transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik.

  • Transparansi dan prinsip akuntabiitas publik dilakukan dengan cara a.l:
    1. Menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media masa pada setiap awal tahun anggaran yang memuat evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya dan rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran-sasaran moneter untuk tahun yang akan datang. Informasi ini juga disampaikan secara tertulis kepada Presiden dan DPR.
    2. Menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya disampaikan oleh BPK kepada DPR dan diumumkan oleh BI melalui media masa.

– : Lembaga Penjamin Simpanan – UU No 23 Tahun 1999

Mengapa perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank oleh bank sentral?

Tujuan pengawasan bank oleh Bank Indonesia adalah menciptakan perbankan yang sehat yang dapat memenuhi tiga aspek, pertama memelihara kepentingan masyarakat, beroperasi dengan sehat dan efisien dan mampu memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat penyimpan dana, kedua berkembang secara wajar dan mampu memberikan

Langkah langkah yang dapat ditempuh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan negara?

analisislah langkah”yang dapat ditempuh bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem keuangan

Jawaban: Langkah-langkah yang dapat ditempuh bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yaitu dengan melaksanakan kebijakan moneter seperti melakukan operasi pasar terbuka, cadangan kas, kebijakan diskonto dan juga himbauan moral kepada masyarakat. Penjelasan: Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang bertugas untuk menjaga kestabilan ekonomi, Bank Indonesia mempunyai wewenang dan hak untuk melaksanakan kebijakan moneter yang sesuai dengan kondisi perekonomian agar perekonomian kembali stabil.Pelajari lebih lanjut materi tentang kebijakan pemerintah dan analisis ekonomi terapan #BelajarBersamaBrainly

: analisislah langkah”yang dapat ditempuh bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem keuangan

Kebijakan moneter manakah yang dilakukan oleh bank sentral yang paling efektif untuk mengurangi tingginya inflasi?

Inflasi adalah proses terjadinya peningkatan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Foto: Unsplash.com Untuk mengatasi inflasi, tindakan pemerintah dapat berupa mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar sebab penyebab utama dari inflasi adalah tingginya jumlah uang yang ada di masyarakat.

  • Inflasi sendiri merupakan kondisi ketika harga barang-barang di pasar mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam kurun waktu yang lama.
  • Inflasi akan menyebabkan munculnya masalah lain, seperti turunnya nilai mata uang, naiknya harga-harga barang, meningkatnya angka pengangguran, penurunan kesejahteraan, hilangnya investasi, dan sebagainya.

Inflasi dapat diatasi dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini bank sentral yang berpengaruh pada jumlah uang beredar di masyarakat. Dikutip dari buku Ekonomi SMA dan MA Kelas X yang ditulis oleh Iswanto, kebijakan moneter adalah salah satu kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah inflasi dengan mengurangi jumlah yang beredar Ada berbagai jenis kebijakan moneter yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah beredar.

You might be interested:  Penghasilan Yang Termasuk Sebagai Objek Pajak Adalah?

Berikut jenis-jenis kebijakan moneter yang dapat menyelesaikan masalah inflasi. Untuk mengatasi inflasi, tindakan pemerintah dapat berupa kebijakan moneter. Foto: Freepik.com 1. Politik Diskonto ( Discount Policy ) Politik diskonto adalah salah satu jenis kebijakan moneter yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga.

Dengan menaikkan suku bunga, maka dapat mengurangi jumlah uang beredar. Sebaliknya, jika suku bunga turun dapat menambah jumlah uang yang beredar. Untuk mengatasi inflasi, kebijakan politik diskonto yang perlu dikeluarkan oleh bank sentral adalah menaikkan tingkat suku bunga.2.

  • Politik Pasar Terbuka ( Open Market Policy ) Politik pasar terbuka adalah kebijakan yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan surat berharga dengan tujuan untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar.
  • Dengan politik pasar terbuka, bank sentral secara aktif akan membeli atau menjual surat berharga dengan tingkat suku bunga tertentu.

Penjualan dan pembelian surat berharga ini akan memengaruhi jumlah uang yang beredar. Politik pasar terbuka dapat mengatasi masalah inflasi dengan cara menjual surat-surat berharga yang akan membuat orang-orang tertarik untuk membeli sehingga jumlah uang beredar akan berkurang.3.

  1. Politik Pembatasan Kredit ( Plafon Credit Policy ) Politik pembatasan kredit dilakukan dengan cara menyeleksi orang-orang yang sekiranya perlu diberikan kredit.
  2. Foto: Unsplash.com Politik pembatasan kredit adalah kebijakan yang membatasi pinjaman atau pemberian kredit kepada masyarakat.
  3. Pembatasan kredit ini tentunya akan berdampak pada jumlah uang yang beredar.

Politik pembatasan kredit dapat dilakukan dengan cara memilih atau seleksi dan menentukan mana yang sangat memerlukan. Kredit yang diberikan lebih dahulu ditentukan pembatasan banyaknya kredit (kuantitas) dan sifat kredit (kualitas). Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi peredaran jumlah uang di masyarakat.

Dengan begitu, masalah inflasi pun dapat diatasi.4. Politik Uang Ketat ( Tight Money Policy ) Kebijakan uang ketat adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan suku bunga, menjual surat-surat berharga, dan sebagainya. Dengan berkurangnya jumlah uang yang beredar di masyarakat, inflasi pun akan turun dan harga-harga akan kembali normal.5.

Politik Cadangan Kas ( Cash Ratio Policy ) Politik cadangan kas merupakan kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antara kas yang dimiliki ole bank umum dengan pemberian kredit ke masyarakat. Bank sentral dapat menentukan jumlah cadangan kas minimum yang harus ada di bank-bank umum dengan tujuan agar kredit yang diberikan kepada masyarakat dapat dikendalikan.

Kebijakan apa saja yang dapat diambil pemerintah untuk dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar?

Instrumen Kebijakan Moneter – Kebijakan moneter yang stabil dan berdampak baik pada kondisi ekonomi negara merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai. Untuk mengetahui kestabilan keuangan dan keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan tersebut, ada beberapa hal yang perlu disediakan untuk mengukur keberhasilan tujuan kebijakan tersebut.

Beberapa Instrumen kebijakan moneter tersebut antara lain: a. Open Market Operation (Kebijakan Operasi Pasar Terbuka) Merupakan instrumen kebijakan moneter yang diambil oleh bank Sentral dengan menambah atau mengurangi peredaran jumlah uang.b. Kebijakan Diskonto Merupakan instrumen kebijakan moneter yang diterapkan Bank Sentral dengan menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi.c.

Kebijakan Cadangan Kas Merupakan instrumen dengan menaikkan atau menurunkan cadangan kas.d. Kebijakan Kredit Ketat Merupakan instrumen kebijakan moneter dengan 5C yaitu character, capability, collateral, capital, and condition of economy.e. Kebijakan Dorongan Moral Merupakan instrumen untuk memperbaiki dan mengawasi jumlah uang yang beredar.

Bagaimana cara bank sentral dalam mempengaruhi jumlah uang yang beredar?

Kebijakan Bank Sentral Yang Berkaitan Dengan Keuangan Dan Perbankan You are here: Home / Blog / Bagaimana bank sentral mempengaruhi jumlah uang dalam perekonomian? Bank sentral bertanggung jawab mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Otoritas moneter tersebut menentukan berapa banyak uang yang harus dicetak.

  1. Ini biasanya dilakukan dengan melihat indikator ekonomi, khususnya inflasi dan PDB riil,
  2. Ada sejumlah alat moneter bagi bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang dalam perekonomian.
  3. Diantaranya adalah operasi pasar terbuka, suku bunga kebijakan dan rasio cadangan wajib.
  4. Misalnya, ketika ekonomi melambat (pertumbuhan PDB riil lebih rendah daripada periode-periode sebelumnya), bank sentral akan meningkatkan jumlah uang beredar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,

Bank sentral juga dapat memutuskan untuk melakukan operasi pasar terbuka. Mereka kemudian akan membeli surat berharga yang dipegang oleh bank. Ketika membeli, uang berpindah dari bank sentral ke bank. Sekarang, bank dapat menggunakan uang tersebut untuk dipinjamkan.

Apa tujuan kebijakan bank sentral?

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Apa saja kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia jelaskan?

Tujuan Kebijakan Moneter Bank Indonesia mem​iliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang sebagaimana diubah melalui UU No.3 Tahun 2004 dan UU No.6 Tahun 2009 pada pasal 7.

  1. Estabilan Rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi.
  2. Dimensi pertama kestabilan nilai Rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi.
  3. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan kestabilan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara lain.

Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang ( free floating ). Namun, peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia sejak 1 Juli 2005 menerapkan kerangka kebijakan moneter Inflation Targeting Framework (ITF).

Kerangka kebijakan tersebut dipandang sesuai dengan mandat dan aspek kelembagaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Dalam kerangka ini, inflasi merupakan sasaran yang diutamakan ( overriding objective ). Bank Indonesia terus melakukan berbagai penyempurnaan kerangka kebijakan moneter, sesuai dengan perubahan dinamika dan tantangan perekonomian yang terjadi, guna memperkuat efektivitasnya.​​​​ Kerangka Kebijakan Moneter Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework (ITF).

ITF merupakan suatu kerangka kerja (framework) dengan kebijakan moneter yang diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan ke depan dan diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen dan akuntabilitas bank sentral. ITF diimplementasikan dengan menggunakan suku bunga kebijakan sebagai sinyal kebijakan moneter dan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) sebagai sasaran operasional.

Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak 1 Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kerangka kebijakan moneter dengan uang primer ( base money ) sebagai sasaran kebijakan moneter. Berpijak pada pengalaman krisis keuangan global 2008/2009, salah satu pelajaran penting yang mengemuka adalah perlunya fleksibilitas yang cukup bagi bank sentral untuk merespons perkembangan ekonomi yang semakin kompleks dan peran sektor keuangan yang semakin kuat dalam memengaruhi stabilitas ekonomi makro.

Berdasarkan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkuat kerangka ITF menjadi Flexible ITF. Apa itu Flexible ITF? Flexible ITF dibangun dengan tetap berpijak pada elemen-elemen penting ITF yang telah terbangun. Elemen-elemen pokok ITF termasuk pengumuman sasaran inflasi kepada publik, kebijakan moneter yang ditempuh secara forward looking (kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi pada periode yang akan datang karena mempertimbangkan adanya efek tunda/time lag kebijakan moneter).

  • Akuntabilitas kebijakan kepada publik tetap menjadi bagian inherent dalam Flexible ITF.
  • Erangka Flexible ITF dibangun berdasarkan 5 elemen pokok, yaitu: 1.
  • Strategi penargetan inflasi (Inflation Targeting) sebagai strategi dasar kebijakan moneter.2.
  • Integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial untuk memperkuat transmisi kebijakan dan sekaligus mengupayakan stabilitas makroekonomi.3.

Peran kebijakan nilai tukar dan arus modal dalam mendukung stabilitas makroekonomi.4. Penguatan koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah untuk pengendalian inflasi maupun dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan.5. Penguatan strategi komunikasi kebijakan sebagai bagian dari instrumen kebijakan.

Mengapa Flexible ITF? Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008/2009 mengharuskan bank sentral untuk melakukan stabilitas sistem keuangan dan penyelamatan perekonomian. Kebijakan yang hanya mengedepankan penerapan ITF dipandang tidak lagi sesuai. Hal ini dikarenakan penerapan ITF secara ketat hanya fokus pada mandat kebijakan moneter untuk menjaga inflasi sesuai dengan targetnya, tidak cukup untuk menjaga stabilitas sistem perekonomian secara keseluruhan.

Peran sistem keuangan makin besar dalam perekonomian, sehingga dampak ketidakstabilan sistem keuangan menjadi makin signifikan. Hal ini tercermin dari besarnya biaya penyelamatan dan dampak yang ditimbulkan oleh krisis keuangan global tahun 2008/2009.

Hal ini menyadarkan pentingnya peran bank sentral untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Penerapan ITF untuk pencapaian stabilitas harga hanya memenuhi syarat perlu, belum kondisi kecukupan (necessary but not sufficient). Pascakrisis keuangan global tahun 2008/2009, bank sentral dituntut untuk semakin memperkuat stabilitas sistem keuangan untuk memastikan perekonomian berada dalam kondisi stabil, baik dari sisi makroekonomi maupun sektor keuangan.

Untuk itu, keberhasilan penerapan ITF harus didukung dengan kerangka pengaturan di sektor keuangan secara makro (macroprudential regulatory framework). Oleh karena itu, Bank Indonesia memperkuat kerangka ITF menjadi flexible ITF dengan makin memperkuat mandatnya dalam menjaga stabilitas harga dan turut mendukung stabilitas sistem keuangan.

Bagaimana Flexible ITF diterapkan? Pencapaian overriding objective ITF dan Flexible ITF adalah sama, yaitu pengendalian inflasi. Dimensi baru sejak krisis keuangan global adalah perkembangan peran bank sentral dalam turut menjaga stabilitas sistem keuangan secara terintegrasi dengan mandat mencapai stabilitas harga.

Pengejawantahan Flexible ITF adalah adanya ruang fleksibilitas dalam mengintegrasikan kerangka stabilitas moneter dan sistem keuangan melalui penerapan instrumen bauran kebijakan moneter, makroprudensial, nilai tukar, aliran modal dan penguatan kelembagaan untuk mengoptimalkan peran kordinasi dan komunikasi kebijakan.

You might be interested:  Manakah Undang-Undang Yang Mengatur Tentang Pajak Penghasilan?

Terkait dengan strategi penargetan inflasi (inflation targeting), Bank Indonesia mengumumkan sasaran inflasi ke depan pada periode tertentu. Sasaran inflasi ditetapkan oleh pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk tiga tahun ke depan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Setiap periode Bank Indonesia mengevaluasi apakah proyeksi inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Proyeksi ini dilakukan dengan sejumlah model dan berbagai informasi yang tersedia untuk menggambarkan kondisi inflasi ke depan sebagai basis kebijakan moneter yang ditempuh. Hal ini merupakan implikasi dari adanya efek tunda/time lag kebijakan moneter sehingga target dalam pelaksanaan kebijakaan moneter didasarkan pada perkiraan inflasi ke depan.

  • Upaya pencapaian target tersebut dilakukan melalui respons bauran kebijakan (policy mix) dengan memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas.
  • Bank Indonesia melaporkan pelaksanaan tugas tersebut secara reguler kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan juga Pemerintah.
  • Secara reguler, Bank Indonesia juga menjelaskan kepada publik mengenai asesmen terhadap kondisi terkini dan outlook inflasi ke depan, keputusan yang diambil, serta arah kebijakan ke depan yang akan diambil untuk menjaga inflasi sesuai dengan sasarannya (forward guidance).

Hal ini tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi namun juga penting dalam memperkuat kredibilitas Bank Indonesia sehingga kebijakan yang ditempuh menjadi lebih efektif. Dalam rangka memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, pada 19 Agustus 2016 Bank Indonesia menetapkan BI 7-day (Reverse) Repo Rate (BI 7DRR) sebagai suku bunga kebijakan yang merepresentasikan sinyal respons kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi sesuai dengan sasaran.

Penggunaan BI 7DRR sebagai suku bunga acuan merupakan bagian dari reformulasi kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Sebelumnya, Bank Indonesia menggunakan BI Rate sebagai suku bunga acuan yang setara dengan dengan instrumen moneter 12 bulan. Melalui penetapan BI 7DRR sebagai suku bunga acuan, tenor instrumen menjadi lebih pendek yakni setara dengan instrumen moneter 7 hari sehingga diharapkan dapat mempercepat transmisi kebijakan moneter dan mengarahkan inflasi sesuai dengan sasarannya.

Reformulasi kebijakan moneter memiliki tiga tujuan utama. Pertama, memperkuat sinyal arah kebijakan moneter. Kedua, memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan. Ketiga, mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di PUAB untuk tenor 3 bulan hingga 12 bulan.

  • Dalam implementasinya, reformulasi kebijakan moneter memegang empat prinsip.
  • Pertama, reformulasi tidak mengubah kerangka kebijakan moneter karena Bank Indonesia tetap menerapkan Flexible ITF.
  • Edua, reformulasi tidak untuk mengubah stance kebijakan moneter yang sedang ditempuh.
  • Etiga, reformulasi membuat suku bunga kebijakan terefleksikan di instrumen moneter dan dapat ditransaksikan dengan Bank Indonesia.

Keempat, penentuan suku bunga sasaran operasional berdasarkan pertimbangan dapat dipengaruhi oleh suku bunga kebijakan. Sesuai dengan prinsip kedua, perubahan tersebut tidak mengubah stance kebijakan moneter karena kedua suku bunga kebijakan BI Rate dan BI 7DRR berada dalam satu struktur suku bunga (term structure) yang sama dalam mengarahkan inflasi agar sesuai dengan sasarannya.

Implementasi flexible ITF juga didukung oleh kebijakan pengelolaan nilai tukar. Kebijakan nilai tukar yang ditempuh Bank Indonesia dalam rangka mengelola stabilitas nilai tukar Rupiah agar sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap mendorong bekerjanya mekanisme pasar. Kebijakan nilai tukar dilakukan dalam rangka mengurangi gejolak yang muncul dari ketidakseimbangan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing (valas), melalui strategi triple intervention.

Strategi triple intervention dilakukan melalui intervensi jual di pasar spot, pasar Domestik Non-Deliverable Forward (DNDF) atau pasar berjangka valas serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Strategi triple intervention dilakukan untuk menjaga kestabilan nilai tukar dan sekaligus menjaga kecukupan likuiditas Rupiah.

Implementasi Flexible ITF juga didukung oleh kebijakan pengelolaan nilai tukar. Kebijakan nilai tukar ditempuh Bank Indonesia untuk mengelola stabilitas nilai tukar Rupiah agar sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap mendorong bekerjanya mekanisme pasar. Kebijakan nilai tukar dilakukan dalam rangka mengurangi gejolak yang muncul dari ketidakseimbangan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing (valas) melalui intervensi jual di pasar spot, pasar Domestik Non-Deliverable Forward (DNDF) atau pasar berjangka valas serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Strategi ini dilakukan untuk menjaga kestabilan nilai tukar dan sekaligus menjaga kecukupan likuiditas Rupiah. ​​ Berbagai kebijakan tersebut diperkuat oleh koordinasi kebijakan bersama Pemerintah, khususnya dari sisi penawaran. Kebijakan pemerintah terutama diarahkan untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif untuk stabilisasi harga pangan guna mendukung terkendalinya inflasi.

  • Oordinasi kebijakan pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah yang semakin kuat diwujudkan melalui forum Tim Pengendalian Inflasi (TPI) baik di pusat maupun daerah.
  • Oordinasi kebijakan dengan Pemerintah juga dilakukan dalam rangka memperkuat stabilitas sistem keuangan.
  • Melalui komite Stabilitas Sistem Keuangan, Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan langkah koordinasi dan memberikan rekomendasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan.

Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai Rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan itu, Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebagai instrumen kebijakan utama untuk memengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi.

  1. Proses tersebut atau transmisi dari keputusan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sampai dengan pencapaian sasaran inflasi tersebut melalui berbagai channel dan memerlukan waktu ( time lag ).
  2. ​​ Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini memerlukan waktu ( time lag ).
  3. Time lag masing-masing jalur bisa berbeda.

Dalam kondisi normal, perbankan akan merespons kenaikan/penurunan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) dengan kenaikan/penurunan suku bunga perbankan. Namun demikian, apabila perbankan melihat risiko perekonomian cukup tinggi, respons perbankan terhadap penurunan suku bunga BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) akan lebih lambat.

  1. Sebaliknya, apabila perbankan sedang melakukan konsolidasi untuk memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit dan peningkatan permintaan kredit tidak selalu direspons dengan menaikkan penyaluran kredit.
  2. Di sisi permintaan, penurunan suku bunga kredit perbankan juga tidak selalu direspons oleh meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat apabila prospek perekonomian sedang lesu.

Efektivitas transmisi kebijakan moneter dipengaruhi oleh kondisi eksternal, sektor keuangan dan perbankan, serta sektor riil. Pada jalur suku bunga, perubahan BI 7DRR memengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ketat melalui peningkatan suku bunga yang berdampak pada permintaan agregat sehingga menurunkan tekanan inflasi.

Sebaliknya, penurunan suku bunga BI 7DRR akan menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan kredit dari perusahaan dan rumah tangga meningkat. Penurunan suku bunga kredit juga menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Hal ini meningkatkan aktivitas konsumsi dan investasi sehingga mendorong perekonomian.

Perubahan suku bunga BI 7DRR dapat memengaruhi nilai tukar (jalur nilai tukar). Kenaikan BI 7DRR, sebagai contoh, akan mendorong kenaikan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga luar negeri. Dengan melebarnya selisih suku bunga tersebut mendorong investor asing untuk menanamkan modal ke dalam instrumen-instrumen keuangan di Indonesia, karena mereka akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi.

Aliran modal masuk asing ini pada gilirannya akan mendorong apresiasi nilai tukar Rupiah. Apresiasi Rupiah mengakibatkan harga barang impor lebih murah dan barang ekspor kita di luar negeri menjadi lebih mahal atau kurang kompetitif sehingga akan mendorong impor dan mengurangi ekspor. Apresiasi nilai tukar tersebut akan berdampak pada penurunan tekanan inflasi.

Perubahan suku bunga BI 7DRR juga memengaruhi perekonomian makro melalui perubahan harga aset. Kenaikan suku bunga akan menurunkan harga aset seperti saham dan obligasi, sehingga mengurangi kekayaan individu dan perusahaan yang pada gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan investasi.

Hal ini akan mengurangi permintaan agregat sehingga menurunkan tekanan inflasi. Dampak perubahan suku bunga pada kegiatan ekonomi juga memengaruhi ekspektasi publik terhadap inflasi (jalur ekspektasi). Penurunan suku bunga akan mendorong aktivitas ekonomi dan pada akhirnya inflasi akan mendorong pekerja untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dengan meminta upah yang lebih tinggi.

Upah ini pada akhirnya akan dibebankan oleh produsen kepada konsumen melalui kenaikan harga. Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini memerlukan waktu (time lag). Time lag masing-masing jalur bisa berbeda. Dalam kondisi normal, perbankan akan merespons kenaikan/penurunan BI 7DRR dengan kenaikan/penurunan suku bunga perbankan.

  • Namun demikian, apabila perbankan melihat risiko perekonomian cukup tinggi, respons perbankan terhadap penurunan suku bunga BI 7DRR akan lebih lambat.
  • Sebaliknya, apabila perbankan sedang melakukan konsolidasi untuk memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit dan peningkatan permintaan kredit tidak selalu direspons dengan menaikkan penyaluran kredit.

Di sisi permintaan, penurunan suku bunga kredit perbankan juga tidak selalu direspons oleh meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat apabila prospek perekonomian sedang lesu. Efektivitas transmisi kebijakan moneter dipengaruhi oleh kondisi eksternal, sektor keuangan dan perbankan, serta sektor riil.

Apa yang dimaksud dengan bauran kebijakan bank sentral?

Bauran kebijakan (policy mix) bank sentral adalah integrasi antara kebijakan moneter, makroprudensial, dan MAM. Bauran kebijakan memiliki cakupan yang lebih luas dari Flexible Inflation Targeting Framework (Juhro, 2020).