Lembaga Pemerintah Yang Bertugas Mengawasi Pasar Modal Adalah?

Lembaga Pemerintah Yang Bertugas Mengawasi Pasar Modal Adalah

BAB XIII BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Pasal 1495 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Bapepam dan LK mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1496 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1495, Bapepam dan LK menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan peraturan di bidang pasar modal; b. penegakan peraturan di bidang pasar modal; c. pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal; d. penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik; e. penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; f. penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal; g. penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan; h. pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; i. perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang lembaga keuangan; j. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan; dan k. pelaksanaan administrasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 1497 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terdiri atas: a. Sekretariat Badan; b. Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum; c. Biro Riset dan Teknologi Informasi; d. Biro Pemeriksaan dan Penyidikan; e. Biro Pengelolaan Investasi; f. Biro Transaksi dan Lembaga Efek; g. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa; h. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil; i. Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan; j. Biro Pembiayaan dan Penjaminan; k. Biro Perasuransian; l. Biro Dana Pensiun; dan m. Biro Kepatuhan Internal. Bagian Ketiga Sekretariat Badan Pasal 1498 Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan. Pasal 1499 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1498, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penataan organisasi, tata laksana dan pembakuan prestasi kerja Badan; b. koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja, rencana strategis dan pelaporan akuntabilitas kinerja Badan; c. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; d. pelaksanaan urusan kepegawaian Badan; e. pelaksanaan urusan keuangan Badan; f. pelaksanaan urusan pelayanan kerja sama internasional; g. pelayanan urusan informasi pasar modal dan hubungan masyarakat; h. pelaksanaan tata usaha dan kearsipan Badan; dan i. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Badan. Pasal 1500 Sekretariat Badan terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Organisasi; b. Bagian Kepegawaian; c. Bagian Keuangan; d. Bagian Kerjasama Internasional dan Hubungan Masyarakat; e. Bagian Umum; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 1501 Bagian Perencanaan dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan rencana kerja dan rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja, perencanaan anggaran Badan, penataan organisasi, penyusunan prosedur dan metode kerja, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional. Pasal 1502 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1501, Bagian Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja Badan, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional; b. perencanaan anggaran badan; c. penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, pembakuan prestasi kerja dan penyusunan jabatan fungsional; dan d. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja serta evaluasi pelaksanaannya. Pasal 1503 Bagian Perencanaan dan Organisasi terdiri atas: a. Subbagian Rencana Kerja dan Pelaporan; b. Subbagian Perencanaan Anggaran; c. Subbagian Organisasi; dan d. Subbagian Tata Laksana. Pasal 1504 (1) Subbagian Rencana Kerja dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana strategik, laporan kegiatan dan laporan akuntabilitas kinerja Badan. (2) Subbagian Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan perencanaan anggaran Badan. (3) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, analisis jabatan, pembakuan prestasi kerja dan penyusunan jabatan fungsional. (4) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metoda kerja serta evaluasi pelaksanaannya serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional. Pasal 1505 Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian di lingkungan Badan. Pasal 1506 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1505, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan formasi serta pengurusan tata usaha, dokumentasi, statistik dan kesejahteraan pegawai; b. pembinaan pegawai dan penyelesaian kasus-kasus kepegawaian; c. pelaksanaan urusan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan dan mutasi kepegawaian lainnya; dan d. analisis dan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Badan serta memantau hasil pelaksanaannya. Pasal 1507 Bagian Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Pengembangan Pegawai; b. Subbagian Mutasi Kepegawaian; dan c. Subbagian Umum Kepegawaian. Pasal 1508 (1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan analisis dan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan, dan penyiapan bahan pembinaan karir pegawai di lingkungan Badan serta memantau hasil pelaksanaannya. (2) Subbagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan dan mutasi kepegawaian lainnya. (3) Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan formasi serta melakukan urusan tata usaha, dokumentasi, statistik dan kesejahteraan pegawai, serta pembinaan dan penyelesaian kasus-kasus kepegawaian. Pasal 1509 Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Badan. Pasal 1510 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1509, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran; b. pelaksanaan urusan perbendaharaan Badan dan pengajuan permintaan pembayaran; c. akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Badan; dan d. penatausahaan penerimaan negara. Pasal 1511 Bagian Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan; c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan; dan d. Subbagian Administrasi Penerimaan Negara. Pasal 1512 (1) Subbagian Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Badan dan mengajukan permintaan pembayaran kepada Subbagian Perbendaharaan. (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan Badan dan menerbitkan surat perintah pembayaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan menyusun laporan keuangan Badan. (4) Subbagian Administrasi Penerimaan Negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan penerimaaan negara di bidang pasar modal, asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan modal ventura. Pasal 1513 Bagian Kerjasama Internasional dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kerjasama internasional, penelaahan kerjasama pasar modal dan lembaga keuangan internasional, perjanjian pertukaran informasi pasar modal dan lembaga keuangan internasional, pelayanan informasi dan penyuluhan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan serta melaksanakan penyiapan bahan-bahan penyelesaian pengaduan. Pasal 1514 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1513, Bagian Kerjasama Internasional dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga-lembaga pasar modal dan lembaga keuangan dalam negeri dan luar negeri yang terkait dengan kegiatan pasar modal dan lembaga keuangan; b. perancangan dan penyiapan sarana penyuluhan serta perumusan metode dan materi penyuluhan di bidang pasar modal; c. pemberian informasi dan penyuluhan di bidang pasar modal; d. pembinaan dan pemantauan tenaga penyuluh di bidang pasar modal; e. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kerjasama internasional di bidang pasar modal dan lembaga keuangan; f. penyiapan rancangan perjanjian kerjasama pasar modal dan lembaga keuangan dengan negara lain dan badan internasional; g. penyiapan bahan pertukaran dan pengumpulan informasi pasar modal dan lembaga keuangan dengan negara lain dan badan internasional; h. pemantauan, pengevaluasian dan penelaahan perjanjian kerjasama internasional di bidang pasar modal dan lembaga keuangan; i. pelaksanaan hubungan pemodal internasional; dan j. penyiapan bahan-bahan penyelesaian pengaduan di bidang pasar modal. Pasal 1515 Bagian Kerjasama Internasional dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. Subbagian Kerjasama Bilateral; b. Subbagian Kerjasama Multilateral; c. Subbagian Hubungan Masyarakat; dan d. Subbagian Pengaduan Pasar Modal. Pasal 1516 (1) Subbagian Kerjasama Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, rancangan perjanjian, pelaksanaan kerjasama internasional, bahan pertukaran informasi, memantau dan mengevaluasi kerjasama pasar modal internasional antara Badan dengan Securities Exchange Commision (Badan Pengawas Pasar Modal) negara lain atau antara Badan dengan lembaga-lembaga pemerintah atau regulator negara lain serta penelaahan perjanjian kerjasama bilateral pasar modal serta melaksanakan hubungan pemodal bilateral. (2) Subbagian Kerjasama Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, rancangan perjanjian, pelaksanaan kerjasama internasional, bahan pertukaran informasi, memantau dan mengevaluasi kerjasama pasar modal dan lembaga keuangan internasional antara Badan dengan organisasi badan pengawas pasar modal dunia atau antara Badan dengan lembaga Pasar Modal Internasional atau Lembaga Keuangan Internasional serta penelaahan perjanjian kerjasama pasar modal multilateral serta melaksanakan hubungan pemodal multilateral. (3) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang terkait di bidang pasar modal dan lembaga keuangan, kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan seperti pameran, seminar, dan kegiatan lainnya yang sejenis, penyiapan dan pengembangan teknik, metode dan materi penyuluhan, perancangan dan penyiapan sarana penyuluhan, pemberian tanggapan berita di bidang pasar modal yang dimuat dalam media massa, pemberian penyuluhan di bidang pasar modal kepada media massa dan masyarakat, pembinaan dan pemantauan tenaga penyuluh pasar modal serta menyusun dan menyiapkan bahan-bahan informasi untuk pimpinan dalam rangka hubungan antar lembaga. (4) Subbagian Pengaduan Pasar Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan-bahan penyelesaian pengaduan dan melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait dalam rangka penyelesaian pengaduan. Pasal 1517 Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha Ketua Badan. Pasal 1518 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1507, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata persuratan; b. pengurusan kesekretariatan dan keprotokolan pimpinan; c. pelaksanaan urusan rumah tangga, keprotokolan, perjalanan dinas dan gaji; dan d. pelaksanaan urusan perlengkapan. Pasal 1519 Bagian Umum terdiri atas: a. Subbagian Tata Persuratan; b. Subbagian Tata Usaha Ketua Badan; c. Subbagian Rumah Tangga; dan d. Subbagian Perlengkapan. Pasal 1520 (1) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, komputerisasi persuratan, kearsipan, ekspedisi, dan penggandaan. (2) Subbagian Tata Usaha Ketua Badan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, penyiapan bahan, pencatatan acara, mengkoordinir penyusunan pidato, makalah dan mengatur jadwal kegiatan, protokol, dan akomodasi Ketua Badan. (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam, pengangkutan pegawai, urusan perjalanan dinas dan keprotokolan serta pembuatan daftar dan pembayaran gaji. (4) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan, pelaksanaan, penyiapan dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa direktorat jenderal, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan penyiapan penghapusan perlengkapan. Bagian Keempat Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Pasal 1521 Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan, penetapan sanksi, penanganan keberatan, pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan dalam penyelesaian masalah antara pihak tanpa melalui jalur hukum, melakukan litigasi, pemberian pertimbangan, saran, dan pendapat hukum di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta pembinaan dan pengawasan profesi hukum yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal. Pasal 1522 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1521, Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; b. penelaahan dan pemberian pendapat atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; c. pemberian saran dan pendapat hukum mengenai masalah yang berkaitan dengan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; d. penelaahan dan pemberian pendapat hukum atas standar kode etik profesi Konsultan Hukum dan Notaris Pasar Modal; e. melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan terkait dengan penyusunan Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta dalam rangka litigasi yang terkait dengan lembaga Keuangan; f. pemberian pertimbangan pengenaan sanksi administratif dan atau denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; g. pemberian pertimbangan, pemberian saran dan pendapat hukum atas keberatan yang berkaitan dengan pengenaan sanksi di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; h. pemberian bantuan hukum atas masalah yang dihadapi Badan dan pegawai Badan dalam rangka pelaksanaan tugasnya; i. pelaksanaan litigasi dalam hal Badan menghadapi perkara di pengadilan; j. pemberian bantuan penyelesaian masalah di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan antara para pihak di luar badan peradilan (non litigasi); k. pembinaan dan pengawasan terhadap Konsultan Hukum dan Notaris yang telah menjadi Profesi Penunjang Pasar Modal; dan l. pelaksanaan tata usaha biro. Pasal 1523 Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum terdiri atas: a. Bagian Hukum Pengelolaan Investasi; b. Bagian Hukum Transaksi dan Lembaga Efek; c. Bagian Hukum Emiten dan Perusahaan Publik; d. Bagian Hukum Lembaga Keuangan; dan e. Bagian Profesi Hukum Pasar Modal. Pasal 1524 Bagian Hukum Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, penyusunan, dan pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan, dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif dan keberatan, yang berkaitan dengan Pengelolaan Investasi, Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Wakil Penjual Efek Reksa Dana, lembaga pemeringkat Efek dan pelaksanaan tata usaha biro. Pasal 1525 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1524, Bagian Hukum Pengelolaan Investasi menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan; b. penelaahan dan pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan; c. penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan; d. penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas keberatan yang diajukan kepada Badan, yang berkaitan dengan Pengelolaan Investasi, Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, dan lembaga pemeringkat Efek; dan e. pelaksanaan tata usaha biro. Pasal 1526 Bagian Hukum Pengelolaan Investasi terdiri atas: a. Subbagian Peraturan Pengelolaan Investasi; b. Subbagian Penetapan Sanksi dan Keberatan Pengelolaan Investasi; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro. Pasal 1527 (1) Subbagian Peraturan Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melakukan pengkajian undang-undang yang terkait dengan pasar modal, pengkajian peraturan pasar modal internasional, pengkajian peraturan perundang-undangan pasar modal, dan interpretasi atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pendapat hukum atas ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan Pengelolaan Investasi, Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, dan lembaga pemeringkat Efek. (2) Subbagian Penetapan Sanksi dan Keberatan Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas keberatan yang diajukan kepada Badan, yang berkaitan dengan Pengelolaan Investasi, Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, dan lembaga pemeringkat Efek. (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelaporan biro. Pasal 1528 Bagian Hukum Transaksi dan Lembaga Efek mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, penyusunan dan pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan, dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif dan keberatan, yang berkaitan dengan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Perusahaan Efek selaku Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Lembaga Penilaian Harga Efek, Pusat Laporan Transaksi Obligasi, dan lembaga yang terkait dengan transparansi perdagangan Efek di pasar sekunder. Pasal 1529 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1528, Bagian Hukum Transaksi dan Lembaga Efek menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan; b. penelaahan dan pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan; c. penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan d. penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas keberatan yang diajukan kepada Badan, yang berkaitan dengan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Perusahaan Efek selaku Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Penjamin Emisi Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Lembaga Penilaian Harga Efek, Pusat Laporan Transaksi Obligasi, dan lembaga yang terkait dengan transparansi perdagangan Efek di pasar sekunder. Pasal 1530 Bagian Hukum Transaksi dan Lembaga Efek terdiri atas: a. Subbagian Peraturan Transaksi dan Lembaga Efek I; b. Subbagian Peraturan Transaksi dan Lembaga Efek II; dan c. Subbagian Penetapan Sanksi dan Keberatan Transaksi dan Lembaga Efek. Pasal 1531 (1) Subbagian Peraturan Transaksi dan Lembaga Efek I mempunyai tugas melakukan pengkajian undang-undang yang terkait dengan pasar modal, pengkajian peraturan pasar modal internasional, pengkajian peraturan perundang-undangan pasar modal, dan interpretasi atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pemberian pendapat hukum atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Perusahaan Efek selaku Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek. (2) Subbagian Peraturan Transaksi dan Lembaga Efek II mempunyai tugas melakukan pengkajian undang-undang yang terkait dengan pasar modal, pengkajian peraturan pasar modal internasional, pengkajian peraturan perundang-undangan pasar modal, dan interpretasi atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pemberian pendapat hukum atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Biro Administrasi Efek, Kustodian, Lembaga Penilaian Harga Efek, Pusat Laporan Transaksi Obligasi, dan lembaga yang terkait dengan transparansi perdagangan Efek di pasar sekunder. (3) Subbagian Penetapan Sanksi dan Keberatan Transaksi dan Lembaga Efek mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas keberatan yang diajukan kepada Badan, yang berkaitan dengan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Perusahaan Efek selaku Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Lembaga Penilaian Harga Efek, Pusat Laporan Transaksi Obligasi, dan lembaga yang terkait dengan transparansi perdagangan Efek di pasar sekunder. Pasal 1532 Bagian Hukum Emiten dan Perusahaan Publik mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, penyusunan, dan pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan, dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif dan keberatan yang berkaitan dengan Emiten, Perusahaan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Akuntan, dan Penilai, Wali Amanat serta pihak-pihak atau lembaga yang terkait dengan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik. Pasal 1533 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1532, Bagian Hukum Emiten dan Perusahaan Publik menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta penelaahan dan pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Emiten, Perusahaan Publik, Akuntan, Penilai, Wali Amanat serta pihak-pihak atau lembaga yang terkait dengan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik; dan b. penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas keberatan yang diajukan kepada Badan, yang berkaitan dengan Emiten, Perusahaan Publik, Akuntan, Penilai, Wali Amanat serta pihak-pihak atau lembaga yang terkait dengan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik. Pasal 1534 Bagian Hukum Emiten dan Perusahaan Publik terdiri atas: a. Subbagian Peraturan Emiten dan Perusahaan Publik I; b. Subbagian Peraturan Emiten dan Perusahaan Publik II; dan c. Subbagian Penetapan Sanksi dan Keberatan Emiten dan Perusahaan Publik. Pasal 1535 (1) Subbagian Peraturan Emiten dan Perusahaan Publik I mempunyai tugas melakukan pengkajian undang-undang yang terkait dengan pasar modal, pengkajian peraturan pasar modal internasional, pengkajian peraturan perundang-undangan pasar modal, dan interpretasi atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pendapat hukum atas ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan keterbukaan dalam rangka Penawaran Umum dan pelaporan berkala Emiten dan Perusahaan Publik, Akuntan, Penilai, Wali Amanat, serta pihak-pihak atau lembaga yang terkait dengan Emiten dan Perusahaan Publik. (2) Subbagian Peraturan Emiten dan Perusahaan Publik II mempunyai tugas melakukan pengkajian undang-undang yang terkait dengan pasar modal, pengkajian peraturan pasar modal internasional, pengkajian peraturan perundang-undangan pasar modal, dan interpretasi atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pendapat hukum atas ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik, aksi pemodal terkait dengan Emiten dan Perusahaan Publik serta pelaporan insidental Emiten dan Perusahaan Publik. (3) Subbagian Penetapan Sanksi dan Keberatan Emiten dan Perusahaan Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas keberatan yang diajukan kepada Badan, yang berkaitan dengan Emiten, Perusahaan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Akuntan, Penilai, Wali Amanat, serta pihak-pihak atau lembaga yang terkait dengan Emiten dan Perusahaan Publik. Pasal 1536 Bagian Hukum Lembaga Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, penyusunan dan pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan, dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif dan keberatan, yang berkaitan Perasuransian, Pembiayaan dan Penjaminan, dan Dana Pensiun. Pasal 1537 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1536, Bagian Hukum Lembaga Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta penelaahan dan pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perasuransian, pembiayaan dan penjaminan, dan dana pensiun; b. penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas keberatan yang diajukan kepada Badan, yang berkaitan dengan perasuransian, pembiayaan dan penjaminan, dan dana pensiun. Pasal 1538 Bagian Hukum Lembaga Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Peraturan Perasuransian; b. Subbagian Peraturan Pembiayaan dan Penjaminan; dan c. Subbagian Peraturan Dana Pensiun. Pasal 1539 (1) Subbagian Peraturan Perasuransian mempunyai tugas melakukan pengkajian undang-undang yang terkait dengan perasuransian, pengkajian peraturan perasuransian internasional, pengkajian peraturan perundang-undangan perasuransian, dan interpretasi atas peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian, penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pendapat hukum atas ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan perasuransian, dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas keberatan yang diajukan kepada Badan, yang berkaitan dengan perasuransian. (2) Subbagian Peraturan Pembiayaan dan Penjaminan mempunyai tugas melakukan pengkajian undang-undang yang terkait dengan Pembiayaan dan Penjaminan, pengkajian peraturan Pembiayaan dan Penjaminan internasional, pengkajian peraturan perundang-undangan Pembiayaan dan Penjaminan, dan interpretasi atas peraturan perundang-undangan di bidang Pembiayaan dan Penjaminan, penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pendapat hukum atas ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan Pembiayaan dan Penjaminan, dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas keberatan yang diajukan kepada Badan, yang berkaitan dengan Pembiayaan dan Penjaminan. (3) Subbagian Peraturan Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan pengkajian undang-undang yang terkait dengan Dana Pensiun, pengkajian peraturan Dana Pensiun internasional, pengkajian peraturan perundang-undangan Dana Pensiun, dan interpretasi atas peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pendapat hukum atas ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan Dana Pensiun, dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas keberatan yang diajukan kepada Badan, yang berkaitan dengan Dana Pensiun. Pasal 1540 Bagian Profesi Hukum Pasar Modal mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, penyusunan, dan pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Notaris dan Konsultan Hukum, penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan Notaris dan Konsultan Hukum di pasar modal, penelaahan pemberian pendapat hukum atas kode etik dan standar profesi Notaris dan Konsultan Hukum serta melaksanakan litigasi, pemberian saran, pendapat hukum, bantuan hukum, dan membantu penyelesaian masalah antar pihak yang dapat diselesaikan di luar badan peradilan (non litigasi), serta melakukan kerjasama dengan lembaga hukum dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Pasal 1541 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1540, Bagian Profesi Hukum Pasar Modal menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Notaris dan Konsultan Hukum di Pasar Modal; b. pelaksanaan pendaftaran Notaris dan Konsultan Hukum di pasar modal; c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan Notaris dan Konsultan Hukum di pasar modal; d. penelaahan dan pemberian pendapat hukum atas kode etik dan standar profesi Notaris dan Konsultan Hukum di pasar modal; e. pelaksanaan kerjasama dengan asosiasi profesi Notaris dan Konsultan Hukum serta lembaga terkait; f. pelaksanaan litigasi dalam hal Badan digugat dalam perkara yang berkaitan dengan Pasar Modal; g. pelaksanaan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan dalam rangka litigasi yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan dimana Bapepam dan LK dan atau Departemen Keuangan menjadi pihak yang berperkara; h. pemberian saran dan pendapat hukum atas suatu permasalahan yang berkaitan dengan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; i. pemberian bantuan hukum kepada Badan dan atau pegawai Badan yang menjadi saksi, ahli, atau pihak yang berperkara yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; j. pemberian bantuan penyelesaian masalah antar pihak yang dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi) yang berkaitan dengan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan k. melakukan kerjasama dengan lembaga hukum dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Pasal 1542 Bagian Profesi Hukum Pasar Modal terdiri atas: a. Subbagian Notaris Pasar Modal; b. Subbagian Konsultan Hukum Pasar Modal; dan c. Subbagian Litigasi dan Pelayanan Hukum. Pasal 1543 (1) Subbagian Notaris Pasar Modal mempunyai tugas melakukan pengkajian peraturan pasar modal internasional, pengkajian peraturan perundang-undangan pasar modal, dan interpretasi atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pendapat hukum atas ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan Notaris di Pasar Modal, memproses pendaftaran, penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan Notaris di pasar modal, melakukan penelaahan dan pemberian pendapat hukum atas kode etik dan standar profesi Notaris, dan melakukan kerjasama dengan asosiasi profesi Notaris dan lembaga terkait. (2) Subbagian Konsultan Hukum Pasar Modal mempunyai tugas melakukan pengkajian peraturan pasar modal internasional, pengkajian peraturan perundang-undangan pasar modal, dan interpretasi atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pendapat hukum atas ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan Konsultan Hukum di Pasar Modal, memproses pendaftaran, penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan Konsultan Hukum di pasar modal, melakukan penelaahan dan pemberian pendapat hukum atas kode etik dan standar profesi Konsultan Hukum, dan melakukan kerjasama dengan asosiasi profesi Konsultan Hukum dan lembaga terkait. (3) Subbagian Litigasi dan Pelayanan Hukum mempunyai tugas melakukan litigasi dalam hal Badan bertindak sebagai pihak dalam suatu perkara di Pengadilan, memberikan bantuan hukum kepada Badan dan atau pegawai Badan yang menjadi saksi, ahli, atau pihak yang berperkara yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, membantu penyelesaian masalah antar pihak yang dapat diselesaikan di luar badan peradilan (non litigasi), serta melakukan kerjasama dengan lembaga hukum dalam penanganan perkara, yang berkaitan dengan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Bagian Kelima Biro Riset dan Teknologi Informasi Pasal 1544 Biro Riset dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset dan pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya pengembangan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan. Pasal 1545 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1544, Biro Riset dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, analisis, dan penyajian data ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan pasar modal dan lembaga keuangan; b. pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan statistik pasar modal; c. pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan statistik asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lain; d. pelaksanaan riset pengembangan produk dan kelembagaan di bidang asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lain; e. penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi; f. pengelolaan dan penyajian basis data dan informasi serta pelaksanaan registrasi di bidang pasar modal dan lembaga keuangan; dan g. pelaksanaan tata usaha biro. Pasal 1546 Biro Riset dan Teknologi Informasi terdiri atas: a. Bagian Riset Ekonomi; b. Bagian Riset Pasar Modal; c. Bagian Riset Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain; d. Bagian Sistem dan Teknologi Informasi; e. Bagian Pengelolaan Data dan Informasi; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 1547 Bagian Riset Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisis, dan penyajian data ekonomi makro, mikro serta lembaga ekonomi internasional yang berkaitan dengan pengembangan pasar modal dan lembaga keuangan. Pasal 1548 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1547, Bagian Riset Ekonomi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data ekonomi makro yang berkaitan dengan pengembangan pasar modal dan lembaga keuangan; b. penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data ekonomi mikro yang berkaitan dengan pengembangan pasar modal dan lembaga keuangan; dan c. penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data lembaga ekonomi internasional yang berkaitan dengan pengembangan pasar modal dan lembaga keuangan. Pasal 1549 Bagian Riset Ekonomi terdiri atas: a. Subbagian Analisis Ekonomi Makro; b. Subbagian Analisis Ekonomi Mikro; dan c. Subbagian Analisis Lembaga Ekonomi Internasional. Pasal 1550 (1) Subbagian Analisis Ekonomi Makro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data ekonomi makro yang berkaitan dengan pengembangan pasar modal dan lembaga keuangan. (2) Subbagian Analisis Ekonomi Mikro mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis, dan penyajian data ekonomi mikro yang berkaitan dengan pengembangan pasar modal dan lembaga keuangan. (3) Subbagian Analisis Lembaga Ekonomi Internasional mempunyai tugas penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data lembaga ekonomi internasional yang berkaitan dengan pengembangan pasar modal dan lembaga keuangan. Pasal 1551 Bagian Riset Pasar Modal mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan statistik pasar modal serta urusan tata usaha Biro. Pasal 1552 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1551, Bagian Riset Pasar Modal menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan statistik pasar modal; b. penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data kebijakan pengembangan pasar modal; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha biro. Pasal 1553 Bagian Riset Pasar Modal terdiri atas: a. Subbagian Statistik Pasar Modal; b. Subbagian Analisis Kebijakan Pengembangan Pasar Modal; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro. Pasal 1554 (1) Subbagian Statistik Pasar Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan statistik pasar modal. (2) Subbagian Analisis Kebijakan Pengembangan Pasar Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data kebijakan pengembangan pasar modal. (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelaporan biro. Pasal 1555 Bagian Riset Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan statistik serta melaksanakan riset pengembangan produk dan kelembagaan di bidang asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lain. Pasal 1556 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1555, Bagian Riset Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan statistik Asuransi, Dana Pensiun, Usaha Jasa Pembiayaan, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan lain; b. penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data kebijakan pengembangan kelembagaan Asuransi, Dana Pensiun, Usaha Jasa Pembiayaan, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan lain; dan c. penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data pengembangan produk Asuransi, Dana Pensiun, Usaha Jasa Pembiayaan, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan lain. Pasal 1557 Bagian Riset Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain terdiri atas: a. Subbagian Statistik Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain; b. Subbagian Analisis Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain; dan c. Subbagian Analisis Pengembangan Produk Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain. Pasal 1558 (1) Subbagian Statistik Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan statistik Asuransi, Dana Pensiun, Usaha Jasa Pembiayaan, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan lain. (2) Subbagian Analisis Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data kebijakan pengembangan kelembagaan Asuransi, Dana Pensiun, Usaha Jasa Pembiayaan, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan lain. (3) Subbagian Analisis Pengembangan Produk Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data pengembangan produk Asuransi, Dana Pensiun, Usaha Jasa Pembiayaan, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan lain. Pasal 1559 Bagian Sistem dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pengelolaan, pengembangan sistem informasi dan aplikasi di bidang pasar modal dan lembaga keuangan. Pasal 1560 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1559, Bagian Sistem dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi di bidang pasar modal dan lembaga keuangan; b. penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dan jaringan; dan c. penyiapan bahan pemberian dukungan teknis di bidang teknologi informasi. Pasal 1561 Bagian Sistem dan Teknologi Informasi terdiri atas: a. Subbagian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem dan Aplikasi; b. Subbagian Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Jaringan; dan c. Subbagian Dukungan Teknis. Pasal 1562 (1) Subbagian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem dan Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi di bidang pasar modal dan lembaga keuangan. (2) Subbagian Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dan jaringan. (3) Subbagian Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan teknis di bidang teknologi informasi. Pasal 1563 Bagian Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyajian basis data dan informasi di bidang pasar modal dan lembaga keuangan serta registrasi di bidang pasar modal. Pasal 1564 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1563, Bagian Pengelolaan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyajian data dan informasi di bidang pasar modal dan lembaga keuangan; b. penyiapan bahan basis data dan registrasi di bidang pasar modal; dan c. penyiapan bahan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi. Pasal 1565 Bagian Pengelolaan Data dan Informasi terdiri atas: a. Subbagian Penyajian Data dan Informasi; b. Subbagian Pengelolaan Basis Data dan Registrasi; dan c. Subbagian Perpustakaan dan Dokumentasi. Pasal 1566 (1) Subbagian Penyajian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyajian data dan informasi di bidang pasar modal dan lembaga keuangan. (2) Subbagian Pengelolaan Basis Data dan Registrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan basis data dan registrasi di bidang pasar modal. (3) Subbagian Perpustakaan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi. Bagian Keenam Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Pasal 1567 Biro Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas menegakkan hukum di bidang transaksi dan lembaga Efek, Pengelolaan Investasi, Keterbukaan Emiten, dan Perusahaan Publik serta melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka penegakan hukum. Pasal 1568 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1567, Biro Pemeriksaan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan di bidang pasar modal; b. penyusunan norma pemeriksaan dan penyidikan di bidang pasar modal; c. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan di bidang pasar modal; d. pemeriksaan dan penyidikan di bidang pasar modal; e. koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan di bidang pasar modal dalam lingkungan Badan serta lembaga hukum lainnya; f. perumusan kerjasama di bidang pemeriksaan dan penyidikan pasar modal; g. pelaksanaan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum; dan h. pelaksanaan tata usaha biro. Pasal 1569 Biro Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri atas: a. Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi; b. Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek; c. Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa; d. Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil; e. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 1570 Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan, serta melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Investasi serta menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum, serta pelaksanaan urusan tata usaha biro. Pasal 1571 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1570, Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan investasi; b. pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan investasi; c. evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan investasi; d. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha biro. Pasal 1572 Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi terdiri atas: a. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi I; b. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi II; c. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi III; dan d. Subbagian Tata Usaha Biro. Pasal 1573 (1) Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan, penyiapan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan/atau penyidikan serta melakukan pemeriksaan dan/atau penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Manajer Investasi dan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan terhadap produk investasi yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan. (2) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelaporan biro. Pasal 1574 Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan, serta melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang transaksi dan Lembaga Efek serta menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum. Pasal 1575 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1574, Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang transaksi dan Lembaga Efek; b. pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang transaksi dan Lembaga Efek; c. evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang transaksi dan Lembaga Efek; dan d. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum. Pasal 1576 Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek terdiri atas: a. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek I; b. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek II; dan c. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek III. Pasal 1577 Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan, penyiapan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan/atau penyidikan serta melakukan pemeriksaan dan/atau penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Lembaga Bursa, Perusahaan Efek, dan Wakil Perusahaan Efek yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan. Pasal 1578 Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan, serta melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa serta menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum. Pasal 1579 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1578, Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa; b. pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa; c. evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa; dan d. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum. Pasal 1580 Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa terdiri atas: a. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa I; b. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa II; dan c. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa III. Pasal 1581 Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan, penyiapan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan/atau penyidikan serta melakukan pemeriksaan dan/atau penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan. Pasal 1582 Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan, serta melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil serta menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum. Pasal 1583 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1582, Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil; b. pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil; c. evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil; dan d. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum. Pasal 1584 Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil terdiri atas: a. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil I; b. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil II; dan c. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil III. Pasal 1585 Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan, penyiapan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan/atau penyidikan serta melakukan pemeriksaan dan/atau penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan. Bagian Ketujuh Biro Pengelolaan Investasi Pasal 1586 Biro Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengaturan pengelolaan investasi, pemrosesan izin usaha, pernyataan pendaftaran dan ijin orang perseorangan, membina dan mengawasi Pengelola Investasi, Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, dan Penasihat Investasi. Pasal 1587 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1586, Biro Pengelolaan Investasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengembangan dan pengaturan pengelolaan investasi; b. penyiapan bahan pengembangan produk investasi; c. pemrosesan permohonan izin usaha, izin perseorangan, pembinaan dan pengawasan Pengelola Investasi, Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi, dan Wakil Pedagang Reksa Dana; d. penelaahan aspek keterbukaan, hukum, dan akuntansi serta pernyataan pendaftaran Pengelola Investasi; e. mengusulkan pembekuan izin Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, dan direksi serta komisaris dalam hal pengelolaan investasi yang membahayakan kepentingan pasar modal secara keseluruhan sampai ditetapkan penggantinya; f. mengawasi pelaksanaan likuidasi Kontrak Investasi Kolektif; dan g. pelaksanaan tata usaha biro. Pasal 1588 Biro Pengelolaan Investasi terdiri atas: a. Bagian Pengembangan Kebijakan Investasi; b. Bagian Pengembangan Produk Investasi; c. Bagian Bina Manajer Investasi dan Penasihat Investasi; d. Bagian Pengawasan Pengelolaan Investasi; e. Bagian Kepatuhan Pengelolaan Investasi; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 1589 Bagian Pengembangan Kebijakan Investasi mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan pengelolaan investasi serta penyiapan bahan pengembangan, pengaturan dan pembinaan Manajer Investasi, Penasihat Investasi, dan Wakil Manajer Investasi. Pasal 1590 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1589, Bagian Pengembangan Kebijakan Investasi menyelenggarakan fungsi: a. pengkajian dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan investasi; b. pengkajian dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, dan Penasihat Investasi. Pasal 1591 Bagian Pengembangan Kebijakan Investasi terdiri atas: a. Subbagian Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Investasi; b. Subbagian Pengembangan Kebijakan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi; dan c. Subbagian Pengembangan Kebijakan Wakil Manajer Investasi. Pasal 1592 (1) Subbagian Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan Investasi. (2) Subbagian Pengembangan Kebijakan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan dan peraturan yang terkait pengawasan dan pembinaan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi. (3) Subbagian Pengembangan Kebijakan Wakil Manajer Investasi mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan dan peraturan yang terkait pengawasan dan pembinaan Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi Perorangan, dan Wakil Pedagang Reksa Dana. Pasal 1593 Bagian Pengembangan Produk Investasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian data perkembangan produk investasi Reksa Dana, Efek Beragun Aset dan Investasi lainnya. Pasal 1594 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1593, Bagian Pengembangan Produk Investasi menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, analisis dan penyajian produk investasi Reksa Dana, Efek Beragun Aset dan Investasi lainnya; b. analisis data terhadap produk investasi Reksa Dana, Efek Beragun Aset dan Investasi lainnya; c. analisis pengembangan terhadap Pihak yang melakukan aktivitas pengelolaan Reksa Dana, Efek Beragun Aset dan Investasi lainnya; dan d. analisis terhadap daya kompetisi produk investasi pasar modal dibandingkan dengan produk investasi sektor lainnya. Pasal 1595 Bagian Pengembangan Produk Investasi terdiri atas: a. Subbagian Pengembangan Produk Investasi Reksa Dana; dan b. Subbagian Pengembangan Produk Investasi Efek Beragun Aset dan Investasi Lain. Pasal 1596 (1) Subbagian Pengembangan Produk Investasi Reksa Dana mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data perkembangan produk investasi Reksa Dana serta analisis pengembangan terhadap Pihak yang melakukan aktivitas pengelolaan Reksa Dana. (2) Subbagian Pengembangan Produk Investasi Efek Beragun Aset dan Investasi Lain mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data perkembangan produk investasi Efek Beragun Aset dan Investasi lainnya serta analisis pengembangan terhadap Pihak yang melakukan aktivitas pengelolaan Efek Beragun Aset dan Investasi lainnya. Pasal 1597 Bagian Bina Manajer Investasi dan Penasihat Investasi mempunyai tugas memproses izin usaha Manajer Investasi, Penasihat Investasi, izin Perseorangan, izin Perseorangan Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi, dan Wakil Pedagang Efek Reksa Dana penelaahan atas kode etik, penyusunan program pengembangan keahlian, serta melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi Perorangan, dan Wakil Pedagang Reksa Dana, serta pelaksanaan urusan tata usaha biro. Pasal 1598 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1597, Bagian Bina Manajer Investasi dan Penasihat Investasi menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan dokumen dalam rangka permohonan izin usaha Manajer Investasi dan Penasihat Investasi; b. penelaahan dokumen dalam rangka permohonan izin perorangan Penasihat Investasi; c. penelaahan dokumen dalam rangka permohonan izin perorangan Wakil Manajer Investasi; d. penelaahan dokumen dalam rangka permohonan izin perorangan Wakil Pedagang Efek Reksa Dana; e. penyiapan bahan pengawasan administratif Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi Perorangan, dan Wakil Pedagang Efek Reksa Dana; f. pengawasan administratif kegiatan Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi, dan Wakil Pedagang Efek Reksa Dana; g. penyusunan program peningkatan keahlian dan ketrampilan Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi, dan Wakil Pedagang Efek Reksa Dana; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha biro. Pasal 1599 Bagian Bina Manajer Investasi dan Penasihat Investasi terdiri atas: a. Subbagian Manajer Investasi dan Penasihat Investasi; b. Subbagian Wakil Manajer Investasi; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro. Pasal 1600 (1) Subbagian Manajer Investasi dan Penasihat Investasi mempunyai tugas menelaah dokumen dalam rangka permohonan izin usaha Manajer Investasi, dan Penasihat Investasi. (2) Subbagian Wakil Manajer Investasi mempunyai tugas menelaah dokumen dalam rangka permohonan izin perorangan Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi Perorangan, dan Wakil Pedagang Efek Reksa Dana, menyiapkan bahan pengawasan Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi Perorangan, dan Wakil Pedagang Reksa Dana. (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian dan pelaporan biro. Pasal 1601 Bagian Pengawasan Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pemrosesan permohonan izin usaha, penelaahan aspek keterbukaan, hukum, akuntansi, pernyataan pendaftaran, dan pengawasan kegiatan Reksa Dana Perseroan dan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif. Pasal 1602 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1601, Bagian Pengawasan Pengelolaan Investasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan aspek keterbukaan pola kebijakan dan penilaian Portofolio Efek, aspek keterbukaan kegiatan pengelolaan investasi, laporan keuangan dan akuntansi; b. penelaahan aspek keterbukaan berdasarkan peraturan dan hukum secara teknis, pengorganisasian dan strukturisasi sekuritisasi; c. penelaahan keterbukaan prospektus dan pengelolaan investasi serta pengawasan aspek akuntansi pengelolaan investasi; d. penelaahan atas dokumen dalam rangka permohonan izin usaha Reksa Dana Perseroan; e. penelaahan aspek keterbukaan, hukum, dan akuntansi pernyataan pendaftaran Reksa Dana Perseroan, Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif dan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset; f. penyiapan bahan pembinaan Reksa Dana Perseroan dan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif, dan Efek Beragun Aset; g. penelaahan laporan Reksa Dana Perseroan, Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif dan Efek Beragun Aset; dan h. pengawasan kegiatan Reksa Dana Perseroan, Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif, dan Efek Beragun Aset. Pasal 1603 Bagian Pengawasan Pengelolaan Investasi terdiri atas: a. Subbagian Penelaahan Hukum; b. Subbagian Pengelolaan Keterbukaan Reksa Dana dan Efek Beragun Aset; dan c. Subbagian Penelaahan Akuntansi. Pasal 1604 (1) Subbagian Penelaahan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, penelaahan perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan pernyataan pendaftaran, laporan, dan pengawasan aspek Hukum Kegiatan Reksa Dana, dan Efek Beragun Aset. (2) Subbagian Pengelolaan Keterbukaan Reksa Dana dan Efek Beragun Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, penelaahan kelengkapan dokumen pernyataan pendaftaran dan aspek keterbukaan kegiatan Reksa Dana dan Efek Beragun Aset. (3) Subbagian Penelaahan Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, Penelaahan laporan, dan pengawasan aspek akuntansi Reksa Dana dan Efek Beragun Aset. Pasal 1605 Bagian Kepatuhan Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Reksa Dana, Efek Beragun Aset, menyiapkan bahan pengawasan pemeriksaan atas administrasi dan laporan bank kustodian serta penyiapan bahan pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan kepatuhan pengelolaan kontrak investasi. Pasal 1606 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1605, Bagian Kepatuhan Pengelolaan Investasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi; b. penyiapan bahan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kustodian; c. pemeriksaan kepatuhan Manajer Investasi, Penasihat Investasi, dan Kustodian; d. pemeriksaan kepatuhan atas peraturan pasar modal mengenai administrasi dan laporan bank kustodian; e. pemeriksaan kepatuhan atas peraturan pasar modal mengenai pelaksanaan pengelolaan kontrak investasi; f. pengawasan kepatuhan penyampaian laporan oleh pengelola investasi berkaitan dengan pengelolaan investasi; dan g. pengumpulan data dan informasi yang memberikan indikasi adanya pelanggaran/kejahatan di bidang pengelolaan Investasi. Pasal 1607 Bagian Kepatuhan Pengelolaan Investasi terdiri atas: a. Subbagian Kepatuhan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi; b. Subbagian Kepatuhan Reksa Dana; dan c. Subbagian Kepatuhan Efek Beragun Aset. Pasal 1608 (1) Subbagian Kepatuhan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi, melakukan pemeriksaan kepatuhan Manajer Investasi, Penasihat Investasi dan Kustodian, memantau kepatuhan penyampaian laporan, serta mengumpulkan data dan informasi yang memberikan indikasi adanya pelanggaran/kejahatan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi. (2) Subbagian Kepatuhan Reksa Dana mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan atas peraturan pasar modal mengenai administrasi dan laporan Reksa Dana, menyiapkan sistem pengawasan dini pada kepatuhan Reksa Dana, dan mengumpulkan data dan informasi yang memberikan indikasi adanya pelanggaran/kejahatan dalam pengelolaan Reksa Dana. (3) Subbagian Kepatuhan Efek Beragun Aset mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan atas peraturan pasar modal mengenai administrasi dan laporan Efek Beragun Aset, menyiapkan sistem pengawasan dini pada kepatuhan Efek Beragun Aset, dan mengumpulkan data dan informasi yang memberikan indikasi adanya pelanggaran/ kejahatan dalam pengelolaan Efek Beragun Aset. Bagian Kedelapan Biro Transaksi dan Lembaga Efek Pasal 1609 Biro Transaksi dan Lembaga Efek mempunyai tugas melaksanakan pemrosesan perijinan dan persetujuan, pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek, dan pengawasan transaksi Efek, serta Pengawasan Perdagangan Surat Utang Negara. Pasal 1610 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1609, Biro Transaksi dan Lembaga Efek menyelenggarakan fungsi: a. pemrosesan permohonan perijinan dan persetujuan kegiatan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian; b. pembinaan dan pengawasan kegiatan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perantara Pedagang Efek, dan Penjamin Emisi Efek; c. pembinaan dan pengawasan kegiatan Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek; d. pemeriksaan atas Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian; e. pengawasan atas transaksi Efek di Bursa Efek dan di luar Bursa Efek serta Surat Utang Negara; dan f. pelaksanaan tata usaha Biro. Pasal 1611 Biro Transaksi dan Lembaga Efek terdiri atas: a. Bagian Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek; b. Bagian Pengawasan Lembaga Efek; c. Bagian Kepatuhan Lembaga Efek; d. Bagian Pengawasan Perdagangan; e. Bagian Wakil Perusahaan Efek; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 1612 Bagian Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lembaga Bursa Efek, Perusahaan Efek dan Pengawasan Perdagangan serta penyiapan bahan pengembangan, pengaturan dan pembinaan Wakil Perusahaan Efek. Pasal 1613 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1612, Bagian Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan dan pembinaan lembaga Bursa Efek; b. penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan dan pembinaan Perusahaan Efek; c. penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengawasan dan pembinaan Wakil Perusahaan Efek; dan d. penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengawasan Perdagangan. Pasal 1614 Bagian Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek terdiri atas: a. Subbagian Pengembangan Kebijakan Lembaga Bursa Efek; b. Subbagian Pengembangan Kebijakan Perusahaan Efek; dan c. Subbagian Pengembangan Kebijakan Wakil Perusahaan Efek. Pasal 1615 (1) Subbagian Pengembangan Kebijakan Lembaga Bursa Efek mempunyai tugas menelaah dan menyusun pengembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga Bursa Efek, dan penelaahan kode etik lembaga Efek. (2) Subbagian Pengembangan Kebijakan Perusahaan Efek mempunyai tugas menelaah dan menyusun pengembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perusahaan Efek dan menelaah kode etik Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. (3) Subbagian Pengembangan Kebijakan Wakil Perusahaan Efek mempunyai tugas menelaah dan menyusun pengembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Wakil Perusahaan Efek, menelaah kode etik Penjamin Emisi Efek, Wakil Perusahaan Efek, dan Perantara Pedagang Efek, melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan, menyusun program pengembangan keahlian dan ketrampilan, serta menelaah dan menyusun pengembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengawasan perdagangan. Pasal 1616 Bagian Pengawasan Lembaga Efek mempunyai tugas melaksanakan pemrosesan permohonan perizinan dan persetujuan, penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan, serta melaksanakan pengawasan dan melaporkan hasil pengawasan kegiatan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian. Pasal 1617 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1616, Bagian Pengawasan Lembaga Efek menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan atas dokumen dalam rangka permohonan izin usaha Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Biro Administrasi Efek; b. penelaahan atas dokumen dalam rangka permohonan persetujuan Kustodian; c. penelaahan laporan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian; d. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan kegiatan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian; dan e. pengawasan atas kegiatan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian. Pasal 1618 Bagian Pengawasan Lembaga Efek terdiri atas: a. Subbagian Pengawasan Perusahaan Efek I; b. Subbagian Pengawasan Perusahaan Efek II; dan c. Subbagian Pengawasan Lembaga Bursa Efek. Pasal 1619 (1) Subbagian Pengawasan Perusahaan Efek I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan penelaahan permohonan izin usaha, penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan, penelaahan laporan Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan. (2) Subbagian Pengawasan Lembaga Bursa Efek mempunyai tugas melakukan penelaahan permohonan izin usaha dan persetujuan, penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan, penelaahan laporan kegiatan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian. Pasal 1620 Bagian Kepatuhan Lembaga Efek mempunyai tugas mempersiapkan bahan pemeriksaan kepatuhan, mempersiapkan jadwal pemeriksaan, melakukan pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaan kegiatan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penyimpanan, Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian. Pasal 1621 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1620, Bagian Kepatuhan Lembaga Efek menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pemeriksaan atas kepatuhan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian; b. penyusunan jadwal dan pemeriksaan atas Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian; c. pemeriksaan atas kepatuhan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penyelesaian, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian; d. penyusunan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penyelesaian, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian; dan e. pengumpulan data dan informasi yang memberikan indikasi adanya pelanggaran/kejahatan di bidang transaksi dan lembaga Efek. Pasal 1622 Bagian Kepatuhan Lembaga Efek terdiri atas: a. Subbagian Kepatuhan Perusahaan Efek I; b. Subbagian Kepatuhan Perusahaan Efek II; dan c. Subbagian Kepatuhan Lembaga Bursa Efek. Pasal 1623 (1) Subbagian Kepatuhan Perusahaan Efek I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan jadwal pemeriksaan dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan Perusahaan Efek, serta mengumpulkan data dan informasi yang memberikan indikasi adanya pelanggaran/ kejahatan Perusahaan Efek yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan. (2) Subbagian Kepatuhan Lembaga Bursa Efek mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan jadwal pemeriksaan dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan, serta mengumpulkan data dan informasi yang memberikan indikasi adanya pelanggaran/kejahatan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian. Pasal 1624 Bagian Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan transaksi dan penyelesaian transaksi Efek di pasar sekunder baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek serta mengawasi perdagangan Surat Utang Negara dan Efek lain. Pasal 1625 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1624, Bagian Pengawasan Perdagangan menyelenggarakan fungsi: a. pengawasan dan penelaahan data transaksi perdagangan Efek di Bursa dan di luar Bursa pada pasar sekunder; b. pengawasan dan penelaahan data penyelesaian transaksi perdagangan Efek di Bursa dan di luar Bursa pada pasar sekunder; c. pengawasan dan penelaahan data transaksi dan penyelesaian perdagangan Surat Utang Negara, Derivatif dan Efek lain; dan d. penyusunan laporan pengawasan transaksi Efek, Surat Utang Negara, Derivatif dan Efek lain. Pasal 1626 Bagian Pengawasan Perdagangan terdiri atas: a. Subbagian Pengawasan Perdagangan Efek Sektor Jasa; b. Subbagian Pengawasan Perdagangan Efek Sektor Riil; dan c. Subbagian Pengawasan Perdagangan Surat Utang Negara dan Efek Lain. Pasal 1627 (1) Subbagian Pengawasan Perdagangan Efek Sektor Jasa mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penelaahan data transaksi, penyelesaian transaksi, perkembangan kurs perdagangan Efek sektor jasa di Bursa Efek, serta penelaahan dan penyusunan laporan perkembangan transaksi Efek sektor jasa. (2) Subbagian Pengawasan Perdagangan Efek Sektor Riil mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penelaahan data transaksi, penyelesaian transaksi, perkembangan kurs perdagangan Efek sektor riil di Bursa Efek, serta penelaahan dan penyusunan laporan perkembangan transaksi Efek sektor riil. (3) Subbagian Pengawasan Perdagangan Surat Utang Negara dan Efek Lain mempunyai tugas melakukan pengawasan, penelaahan data transaksi, penyelesaian transaksi, pengawasan perkembangan, dan penelaahan laporan perkembangan transaksi Surat Utang Negara, Efek Lain dan Derivatif, serta pengawasan perdagangan di luar bursa. Pasal 1628 Bagian Wakil Perusahaan Efek mempunyai tugas melaksanakan penelaahan permohonan izin, penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan, penelaahan atas kode etik, penyusunan program pengembangan keahlian, dan pengawasan kegiatan Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek, serta pelaksanaan urusan tata usaha biro. Pasal 1629 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1628, Bagian Wakil Perusahaan Efek menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan atas dokumen dalam rangka permohonan izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek; b. penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek; c. penelaahan atas kode etik Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek; d. penyusunan program pengembangan keahlian dan keterampilan Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek; e. pengawasan kegiatan Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha biro. Pasal 1630 Bagian Wakil Perusahaan Efek terdiri atas: a. Subbagian Wakil Perantara Pedagang Efek; b. Subbagian Wakil Penjamin Emisi Efek; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro. Pasal 1631 (1) Subbagian Wakil Perantara Pedagang Efek mempunyai tugas melakukan penelaahan permohonan perizinan, penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan, penelaahan peraturan dan laporan, penyusunan program pemeriksaan, serta melakukan pemeriksaan Wakil Perantara Pedagang Efek. (2) Subbagian Wakil Penjamin Emisi Efek mempunyai tugas melakukan penelaahan permohonan perizinan, penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan, penyusunan program pemeriksaan, dan melakukan pemeriksaan Wakil Penjamin Emisi Efek. (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelaporan biro. Bagian Kesembilan Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa Pasal 1632 Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan pemantauan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik yang bergerak di sektor jasa. Pasal 1633 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1632, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan Emiten dan Perusahaan Publik di sektor jasa; b. penelaahan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Emiten dan Perusahaan Publik di sektor jasa; c. penelaahan Pernyataan Penawaran Tender Emiten dan Perusahaan Publik di sektor jasa; d. penelaahan Pernyataan Penggabungan Usaha Emiten dan Perusahaan Publik di sektor jasa; e. penelaahan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik di sektor jasa; f. pemantauan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik di sektor jasa; g. pemantauan laporan Emiten dan Perusahaan Publik di sektor jasa; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha biro. Pasal 1634 Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa terdiri atas: a. Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Keuangan; b. Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Non Keuangan; c. Bagian Pemantauan Perusahaan Jasa Keuangan; d. Bagian Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan; e. Bagian Pemantuan Perusahaan Properti dan Real Estat; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 1635 Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan Pernyataan Pendaftaran termasuk prospektus dan dokumen lainnya, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi. Pasal 1636 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1635, Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan Pernyataan Pendaftaran Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi; b. penelaahan Pernyataan Penawaran Tender Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi; c. penelaahan Pernyataan Penggabungan Usaha Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi; dan d. penelaahan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi. Pasal 1637 Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Penelaahan Hukum Perusahaan Jasa Keuangan; b. Subbagian Penelaahan Keterbukaan Perusahaan Jasa Keuangan; dan c. Subbagian Penelaahan Akuntansi Perusahaan Jasa Keuangan. Pasal 1638 (1) Subbagian Penelaahan Hukum Perusahaan Jasa Keuangan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek hukum Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan Investasi. (2) Subbagian Penelaahan Keterbukaan Perusahaan Jasa Keuangan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek keterbukaan Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan Investasi. (3) Subbagian Penelaahan Akuntansi Perusahaan Jasa Keuangan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek akuntansi Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan Investasi. Pasal 1639 Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Non Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan Pernyataan Pendaftaran termasuk prospektus dan dokumen lainnya, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, properti, real estat, perhotelan, konstruksi, media massa, teknologi informasi, dan jasa lainnya. Pasal 1640 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1639, Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Non Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan Pernyataan Pendaftaran Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, properti, real estat, perhotelan, konstruksi, media massa, teknologi informasi, dan jasa lainnya; b. penelaahan Pernyataan Penawaran Tender Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perdagangan, telekomunikasi, perhubungan, pariwisata, properti, real estat, perhotelan, konstruksi, media massa, teknologi informasi, dan jasa lainnya; c. penelaahan Pernyataan Penggabungan Usaha Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perdagangan, telekomunikasi, perhubungan, pariwisata, properti, real estat, perhotelan, konstruksi, media massa, teknologi informasi, dan jasa lainnya; dan d. penelaahan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perdagangan, telekomunikasi, perhubungan, pariwisata, properti, real estat, perhotelan, konstruksi, media massa, teknologi informasi, dan jasa lainnya. Pasal 1641 Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Non Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Penelaahan Hukum Perusahaan Jasa Non Keuangan; b. Subbagian Penelaahan Keterbukaan Perusahaan Jasa Non Keuangan; dan c. Subbagian Penelaahan Akuntansi Perusahaan Jasa Non Keuangan. Pasal 1642 (1) Subbagian Penelaahan Hukum Perusahaan Jasa Non Keuangan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek hukum Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, properti, real estat, perhotelan, konstruksi, media massa, teknologi informasi, dan jasa lainnya. (2) Subbagian Penelaahan Keterbukaan Perusahaan Jasa Non Keuangan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek keterbukaan Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, properti, real estat, perhotelan, konstruksi, media massa, teknologi informasi, dan jasa lainnya. (3) Subbagian Penelaahan Akuntansi Perusahaan Jasa Non Keuangan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek akuntansi Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, properti, real estat, perhotelan, konstruksi, media massa, teknologi informasi, dan jasa lainnya. Pasal 1643 Bagian Pemantauan Perusahaan Jasa Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, serta pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi. Pasal 1644 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1643, Bagian Pemantauan Perusahaan Jasa Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi; b. penelaahan laporan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi; c. pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi; dan d. pengumpulan dan pengelolaan data berkaitan dengan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi. Pasal 1645 Bagian Pemantauan Perusahaan Jasa Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Pemantauan Perusahaan Perbankan; b. Subbagian Pemantauan Perusahaan Asuransi dan Pembiayaan; dan c. Subbagian Pemantauan Perusahaan Sekuritas dan Investasi. Pasal 1646 (1) Subbagian Pemantauan Perusahaan Perbankan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perbankan. (2) Subbagian Pemantauan Perusahaan Asuransi dan Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan asuransi dan pembiayaan. (3) Subbagian Pemantauan Perusahaan Sekuritas dan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan sekuritas dan investasi. Pasal 1647 Bagian Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, serta pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perdagangan, pariwisata, perhubungan, telekomunikasi, media massa, dan teknologi informasi. Pasal 1648 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1647, Bagian Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, media massa, dan teknologi informasi; b. penelaahan laporan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, media massa, dan teknologi informasi; c. pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, media massa, dan teknologi informasi; dan d. pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, media massa, dan teknologi informasi. Pasal 1649 Bagian Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan terdiri atas: a. Subbagian Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Pariwisata; b. Subbagian Pemantauan Perusahaan Perhubungan dan Telekomunikasi; dan c. Subbagian Pemantauan Perusahaan Media Massa dan Teknologi Informasi. Pasal 1650 (1) Subbagian Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengelolaan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perdagangan dan pariwisata. (2) Subbagian Pemantauan Perusahaan Perhubungan dan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan pemenuhan keterbukaan dan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perhubungan dan telekomunikasi. (3) Subbagian Pemantauan Perusahaan Media Massa dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan media massa dan teknologi informasi. Pasal 1651 Bagian Pemantauan Perusahaan Properti dan Real Estat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, serta pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan properti, perhotelan, real estat, konstruksi, dan Perusahaan Jasa Lainnya, serta pelaksanaan urusan tata usaha Biro. Pasal 1652 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1651, Bagian Pemantauan Perusahaan Properti dan Real Estat menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan properti, perhotelan, real estat, konstruksi, dan Perusahaan Jasa Lainnya; b. penelaahan laporan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan properti, perhotelan, real estat, konstruksi, dan Perusahaan Jasa Lainnya; c. pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan properti, perhotelan, real estat, konstruksi, dan Perusahaan Jasa Lainnya; d. pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan properti, perhotelan, real estat, konstruksi, dan Perusahaan Jasa Lainnya; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro. Pasal 1653 Bagian Pemantauan Perusahaan Properti dan Real Estat terdiri atas: a. Subbagian Pemantauan Perusahaan Properti dan Perhotelan; b. Subbagian Pemantauan Perusahaan Real Estat, Konstruksi dan Perusahaan Jasa Lainnya; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro. Pasal 1654 (1) Subbagian Pemantauan Perusahaan Properti dan Perhotelan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, serta pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan properti dan perhotelan. (2) Subbagian Pemantauan Perusahaan Real Estat, Konstruksi dan Perusahaan Jasa Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan real estat, konstruksi dan perusahaan jasa lainnya. (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelaporan biro. Bagian Kesepuluh Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil Pasal 1655 Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, dan pemantauan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik yang bergerak di sektor riil. Pasal 1656 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1655, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan Emiten dan Perusahaan Publik di sektor riil; b. penelaahan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Emiten dan Perusahaan Publik di sektor riil; c. penelaahan Pernyataan Penawaran Tender Emiten dan Perusahaan Publik di sektor riil; d. penelaahan Pernyataan Penggabungan Usaha Emiten dan Perusahaan Publik di sektor riil; e. penelaahan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik di sektor riil; f. pemantauan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik di sektor riil; g. pemantauan laporan Emiten dan Perusahaan Publik di sektor riil; dan h. pelaksanaan tata usaha biro. Pasal 1657 Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil terdiri atas: a. Bagian Penilaian Perusahaan Pabrikan; b. Bagian Penilaian Perusahaan Non Pabrikan; c. Bagian Pemantauan Perusahaan Aneka Industri; d. Bagian Pemantauan Perusahaan Industri Dasar, Logam, dan Kimia; e. Bagian Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Agrobisnis; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 1658 Bagian Penilaian Perusahaan Pabrikan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan Pernyataan Pendaftaran termasuk prospektus dan dokumen lainnya, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, aneka industri lainnya, industri dasar, industri logam, dan indutri kimia. Pasal 1659 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1658, Bagian Penilaian Perusahaan Pabrikan menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan Pernyataan Pendaftaran Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil garmen, alas kaki, barang konsumsi, aneka industri lainnya, industri dasar, industri logam, dan industri kimia; b. penelaahan Pernyataan Penawaran Tender Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil garmen, alas kaki, barang konsumsi, aneka industri lainnya, industri dasar, industri logam, dan industri kimia; c. penelaahan Pernyataan Penggabungan Usaha Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil garmen, alas kaki, barang konsumsi, aneka industri lainnya, industri dasar, industri logam, dan industri kimia; dan d. penelaahan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil garmen, alas kaki, barang konsumsi, aneka industri lainnya, industri dasar, industri logam, dan industri kimia. Pasal 1660 Bagian Penilaian Perusahaan Pabrikan terdiri atas: a. Subbagian Penelaahan Hukum Perusahaan Pabrikan; b. Subbagian Penelaahan Keterbukaan Perusahaan Pabrikan; dan c. Subbagian Penelaahan Akuntansi Perusahaan Pabrikan. Pasal 1661 (1) Subbagian Penelaahan Hukum Perusahaan Pabrikan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek hukum Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, aneka industri lainnya, industri dasar, industri logam, dan industri kimia. (2) Subbagian Penelaahan Keterbukaan Perusahaan Pabrikan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek keterbukaan Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, aneka industri lainnya, industri dasar, industri logam, dan industri kimia. (3) Subbagian Penelaahan Akuntansi Perusahaan Pabrikan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek akuntansi Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, aneka industri lainnya, industri dasar, industri logam, dan industri kimia. Pasal 1662 Bagian Penilaian Perusahaan Non Pabrikan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan Pernyataan Pendaftaran termasuk prospektus dan dokumen lainnya, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan, dan agrobisnis. Pasal 1663 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1662, Bagian Penilaian Perusahaan Non Pabrikan menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan Pernyataan Pendaftaran Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan, dan agrobisnis; b. penelaahan Pernyataan Penawaran Tender Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan, dan agrobisnis; c. penelaahan Pernyataan Penggabungan Usaha Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan, dan agrobisnis; dan d. penelaahan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan, dan agrobisnis. Pasal 1664 Bagian Penilaian Perusahaan Non Pabrikan terdiri atas: a. Subbagian Penelaahan Hukum Perusahaan Non Pabrikan; b. Subbagian Penelaahan Keterbukaan Perusahaan Non Pabrikan; dan c. Subbagian Penelaahan Akuntansi Perusahaan Non Pabrikan. Pasal 1665 (1) Subbagian Penelaahan Hukum Perusahaan Non Pabrikan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek hukum Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan, dan agrobisnis. (2) Subbagian Penelaahan Keterbukaan Perusahaan Non Pabrikan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek keterbukaan Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan, dan agrobisnis. (3) Subbagian Penelaahan Akuntansi Perusahaan Non Pabrikan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek akuntansi Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan, dan agrobisnis. Pasal 1666 Bagian Pemantauan Perusahaan Aneka Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, serta pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, dan aneka industri lainnya. Pasal 1667 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1666, Bagian Pemantauan Perusahaan Aneka Industri menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, dan aneka industri lainnya; b. penelaahan laporan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, dan aneka industri lainnya; c. pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, dan aneka industri lainnya; dan d. pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, dan aneka industri lainnya. Pasal 1668 Bagian Pemantauan Perusahaan Aneka Industri terdiri atas: a. Subbagian Pemantauan Perusahaan Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki; b. Subbagian Pemantauan Perusahaan Barang Konsumsi; dan c. Subbagian Pemantauan Perusahaan Aneka Industri Lainnya. Pasal 1669 (1) Subbagian Pemantauan Perusahaan Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan tekstil, garmen, dan alas kaki. (2) Subbagian Pemantauan Perusahaan Barang Konsumsi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan barang konsumsi. (3) Subbagian Pemantauan Perusahaan Aneka Industri Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan aneka industri lainnya. Pasal 1670 Bagian Pemantauan Perusahaan Industri Dasar, Logam dan Kimia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, serta pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri dasar, logam, dan kimia. Pasal 1671 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1670, Bagian Pemantauan Perusahaan Industri Dasar, Logam dan Kimia menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri dasar, logam, dan kimia; b. penelaahan laporan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri dasar, logam, dan kimia; c. pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri dasar, logam, dan kimia; dan d. pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri dasar, logam, dan kimia. Pasal 1672 Bagian Pemantauan Perusahaan Industri Dasar, Logam, dan Kimia terdiri atas: a. Subbagian Pemantauan Perusahaan Industri Dasar; b. Subbagian Pemantauan Perusahaan Industri Logam; dan c. Subbagian Pemantauan Perusahaan Industri Kimia. Pasal 1673 (1) Subbagian Pemantauan Perusahaan Industri Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri dasar. (2) Subbagian Pemantauan Perusahaan Industri Logam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri logam. (3) Subbagian Pemantauan Perusahaan Industri Kimia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri kimia. Pasal 1674 Bagian Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Agrobisnis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, serta pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan dan agrobisnis, serta pelaksanaan urusan tata usaha biro. Pasal 1675 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1674, Bagian Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Agrobisnis menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan dan agrobisnis; b. penelaahan laporan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan dan agrobisnis; c. pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan dan agrobisnis; d. pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan dan agrobisnis; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha biro. Pasal 1676 Bagian Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Agrobisnis terdiri atas: a. Subbagian Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Kehutanan; b. Subbagian Pemantauan Perusahaan Agrobisnis; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro. Pasal 1677 (1) Subbagian Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan dan kehutanan. (2) Subbagian Pemantauan Perusahaan Agrobisnis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan agrobisnis. (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelaporan biro. Bagian Kesebelas Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan Pasal 1678 Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengembangan standar akuntansi, standar pemeriksaan akuntansi, standar penilaian di bidang pasar modal, standar tata kelola perusahaan, penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan penilaian keuangan perusahaan, pengumpulan dan analisis data dalam rangka pengembangan akuntansi dan keterbukaan, pembinaan, pengawasan dan inspeksi profesi Akuntan dan Penilai; Pemeringkat Efek; dan Wali Amanat yang melakukan kegiatan di pasar modal serta pengembangan pasar modal Syariah. Pasal 1679 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1678, Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan standar akuntansi di bidang pasar modal; b. penyusunan standar keterbukaan di bidang pasar modal; c. penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Emiten dan Perusahaan Publik; d. penelaahan dan penyusunan standar tata kelola perusahaan; e. pengumpulan, analisis, dan penyajian data perkembangan akuntansi dan keterbukaan; f. pembinaan, pengawasan dan inspeksi profesi dan lembaga penunjang pasar modal yang meliputi Akuntan dan Penilai; Pemeringkat Efek; dan Wali Amanat di pasar modal; g. penelaahan dan pengembangan standar akuntansi, pemeriksaan akuntan dan keterbukaan sesuai dengan ketentuan dan praktek internasional; h. penelaahan dan pengembangan standar penilaian di bidang pasar modal; i. penelaahan dan pengembangan Pasar Modal Syariah; dan j. pelaksanaan tata usaha biro. Pasal 1680 Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan terdiri atas: a. Bagian Standar Akuntansi dan Pemeriksaan; b. Bagian Akuntan, Penilai, Pemeringkat Efek dan Wali Amanat Pasar Modal; c. Bagian Pengembangan Keterbukaan dan Tata Kelola; d. Bagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 1681 Bagian Standar Akuntansi dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan standar akuntansi dan peraturan akuntansi terkait dengan penyajian laporan keuangan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan di pasar modal dan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan standar pemeriksaan akuntan, standar pemeriksaan khusus, dan standar pemeriksaan internasional di bidang pasar modal, serta menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan di bidang akuntansi dan pemeriksaan dengan institusi lain. Pasal 1682 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1681, Bagian Standar Akuntansi dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan standar akuntansi Emiten dan Perusahaan Publik; b. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pengelolaan investasi dan Lembaga Efek; c. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan peraturan akuntansi terkait dengan standar akuntansi yang berlaku umum, standar akuntansi pemerintahan dan standar akuntansi syariah; d. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan standar pemeriksaan Emiten dan Perusahaan Publik, serta penyusunan dan pengembangan standar pemeriksaan pengelolaan investasi dan lembaga Efek; e. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan pedoman penyajian laporan keuangan; dan f. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kerjasama standar akuntansi dan pemeriksaan dengan institusi lain. Pasal 1683 Bagian Standar Akuntansi dan Pemeriksaan terdiri atas: a. Subbagian Standar Akuntansi I; b. Subbagian Standar Akuntansi II; dan c. Subbagian Standar Pemeriksaan. Pasal 1684 (1) Subbagian Standar Akuntansi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan standar akuntansi, peraturan akuntansi terkait dengan penyajian laporan keuangan dan pedoman penyajian laporan keuangan Emiten dan Perusahaan Publik dan standar akuntansi pemerintahan serta kerjasama dengan institusi lain dalam rangka pengembangan standar akuntansi. (2) Subbagian Standar Akuntansi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan standar akuntansi, peraturan akuntansi terkait dengan penyajian laporan keuangan dan pedoman penyajian laporan keuangan pengelolaan investasi dan Lembaga Efek dan standar akuntansi syariah serta kerjasama dengan institusi lain dalam rangka pengembangan standar akuntansi. (3) Subbagian Standar Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan standar pemeriksaan Emiten dan Perusahaan Publik, Pengelolaan Investasi, dan Lembaga Efek dan pedoman penyajian laporan hasil pemeriksaan serta kerjasama dengan institusi lain dalam rangka pengembangan standar pemeriksaan. Pasal 1685 Bagian Akuntan, Penilai, Pemeringkat Efek dan Wali Amanat Pasar Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan inspeksi Akuntan, Penilai, Pemeringkat Efek dan Wali Amanat di pasar modal, dan kerjasama dengan lembaga Pembina dan Pengawas Akuntan dan Penilai, Pemeringkat Efek, Asosiasi Wali Amanat dan lembaga lain yang terkait. Pasal 1686 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1685, Bagian Akuntan, Penilai, Pemeringkat Efek dan Wali Amanat Pasar Modal menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan permohonan pendaftaran Akuntan dan Kantor Akuntan Publik, Penilai dan Wali Amanat di pasar modal; b. penelaahan permohonan izin usaha Pemeringkat Efek; c. penyiapan bahan perumusan pembinaan, pengawasan dan inspeksi Akuntan, Penilai, Pemeringkat Efek dan Wali Amanat di pasar modal; d. pembinaan, pengawasan dan inspeksi Akuntan, Penilai, Pemeringkat Efek dan Wali Amanat di pasar modal; e. pengawasan pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik, Penilai dan Pemeringkat Efek di pasar modal; f. penyusunan program pengembangan Akuntan, Penilai, Pemeringkat Efek dan Wali Amanat di bidang pasar modal; g. penyusunan standar penilaian di bidang pasar modal; dan h. penyiapan pelaksanaan kerja sama dengan lembaga Pembina dan Pengawas Akuntan dan Penilai, Asosiasi Pemeringkat Efek, Asosiasi Wali Amanat atau lembaga lain yang terkait. Pasal 1687 Bagian Akuntan, Penilai, Pemeringkat Efek dan Wali Amanat Pasar Modal terdiri atas: a. Subbagian Akuntan Pasar Modal; b. Subbagian Penilai Pasar Modal; dan c. Subbagian Pemeringkat Efek dan Wali Amanat Pasar Modal. Pasal 1688 (1) Subbagian Akuntan Pasar Modal mempunyai tugas melakukan penelaahan permohonan pendaftaran Akuntan dan Kantor Akuntan Publik di pasar modal, penyiapan bahan perumusan pembinaan, pengawasan, dan inspeksi Akuntan dan Kantor Akuntan Publik, pembinaan, pengawasan, dan inspeksi Akuntan, pengawasan pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik, penyusunan program pengembangan Akuntan di pasar modal, serta kerjasama dengan Lembaga Pembina dan Pengawas Akuntan dan lembaga lain yang terkait. (2) Subbagian Penilai Pasar Modal mempunyai tugas melakukan penelaahan permohonan pendaftaran Penilai, penyiapan bahan perumusan pembinaan, pelaporan, pengawasan dan inspeksi Penilai, pembinaan, pelaporan, pengawasan dan inspeksi Penilai, pengawasan pengendalian mutu Penilai, penyusunan Standar Penilaian di Pasar Modal, penyusunan program pengembangan Penilai di pasar modal, serta kerjasama dengan Lembaga Pembina dan Pengawas Penilai, dan lembaga lain yang terkait. (3) Subbagian Pemeringkat Efek dan Wali Amanat Pasar Modal mempunyai tugas melakukan penelaahan permohonan izin usaha Pemeringkat Efek, penelaahan permohonan pendaftaran Wali Amanat di Pasar Modal, penyiapan bahan perumusan pembinaan, pengawasan, dan inspeksi Pemeringkat Efek, dan Wali Amanat, pembinaan, pengawasan, pelaporan, dan inspeksi Pemeringkat Efek dan Wali Amanat, pengawasan pengendalian mutu Pemeringkat Efek, penyusunan program pengembangan Pemeringkat Efek, serta kerjasama dengan Asosiasi Pemeringkat Efek, Asosiasi Wali Amanat dan lembaga lain yang terkait. Pasal 1689 Bagian Pengembangan Keterbukaan dan Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan perusahaan, pengumpulan, analisis, dan penyajian data perkembangan keterbukaan dan tata kelola perusahaan, penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan tata kelola perusahaan, kerjasama dengan lembaga terkait dalam rangka pengembangan tata kelola perusahaan serta pelaksanaan tata usaha biro. Pasal 1690 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1689, Bagian Pengembangan Keterbukaan dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan perusahaan; b. pengumpulan, analisis, dan penyajian data perkembangan keterbukaan dan tata kelola perusahaan; c. penyiapan bahan penyusunan peraturan dan pengembangan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik; d. penyiapan bahan penyusunan peraturan dan pengembangan tata kelola Lembaga Efek dan Pengelolaan Investasi; e. penyiapan bahan kerjasama dengan lembaga terkait dalam rangka pengembangan tata kelola perusahaan; dan f. pelaksanaan tata usaha biro. Pasal 1691 Bagian Pengembangan Keterbukaan dan Tata Kelola terdiri atas: a. Subbagian Pengembangan Kebijakan Keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik; b. Subbagian Pengembangan Kebijakan Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik; c. Subbagian Pengembangan Kebijakan Tata Kelola Lembaga Efek dan Pengelolaan Investasi; dan d. Subbagian Tata Usaha Biro. Pasal 1692 (1) Subbagian Pengembangan Kebijakan Keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Emiten dan Perusahaan Publik dan pengumpulan, analisis, dan penyajian data perkembangan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik. (2) Subbagian Pengembangan Kebijakan Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengembangan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik, pengumpulan, analisis dan penyajian data perkembangan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik serta melakukan penyiapan bahan kerja sama dengan lembaga terkait dalam rangka pengembangan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik. (3) (3) Subbagian Pengembangan Kebijakan Tata Kelola Lembaga Efek dan Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengembangan tata kelola Lembaga Efek dan Pengelolaan Investasi, pengumpulan, analisis dan penyajian data perkembangan tata kelola Lembaga Efek dan Pengelolaan Investasi serta melakukan penyiapan bahan kerja sama dengan lembaga terkait dalam rangka pengembangan tata kelola Lembaga Efek dan Pengelolaan Investasi. (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelaporan biro. Pasal 1693 Bagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan prinsip syariah di pasar modal, melakukan pengumpulan, analisis, dan penyajian data perkembangan penerapan prinsip syariah di pasar modal, melakukan pengumpulan, analisis, dan penyajian data dalam rangka penyusunan Daftar Efek Syariah, melakukan penelaahan permohonan persetujuan sebagai Pihak pembuat Daftar Efek Syariah, melakukan pengkajian pengembangan produk syariah di pasar modal, serta melakukan kerja sama dengan lembaga terkait lain dalam rangka pengembangan penerapan prinsip syariah di pasar modal. Pasal 1694 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1693, Bagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah menyelenggarakan fungsi: a. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan prinsip syariah di pasar modal; b. pengumpulan, analisis, dan penyajian data perkembangan penerapan prinsip syariah di pasar modal; c. pengumpulan, analisis, dan penyajian data dalam rangka penyusunan Daftar Efek Syariah; d. pengkajian pengembangan produk syariah di pasar modal; e. penelaahan permohonan persetujuan sebagai Pihak pembuat Daftar Efek Syariah; dan f. pengkajian, penyiapan, dan penyusunan bentuk dan materi kerja sama dengan lembaga terkait lain dalam rangka pengembangan penerapan prinsip syariah di pasar modal. Pasal 1695 Bagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah terdiri atas: a. Subbagian Pengembangan Kebijakan Syariah Emiten dan Perusahaan Publik; b. Subbagian Pengembangan Kebijakan Syariah Pengelolaan Investasi; dan c. Subbagian Pengembangan Kebijakan Syariah Transaksi dan Lembaga Efek. Pasal 1696 (1) Subbagian Pengembangan Kebijakan Syariah Emiten dan Perusahaan Publik mempunyai tugas melakukan pengkajian, penelaahan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan prinsip syariah pada Emiten dan Perusahaan Publik, melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik yang menerapkan prinsip syariah, dan melakukan pengumpulan, analisis, dan penyajian data dalam rangka penyusunan Daftar Efek Syariah. (2) Subbagian Pengembangan Kebijakan Syariah Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melakukan pengkajian, penelaahan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan prinsip syariah pada pengelolaan investasi, melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data perkembangan pengelolaan investasi yang menerapkan prinsip syariah, dan melakukan pengkajian pengembangan produk syariah di pasar modal. (3) Subbagian Pengembangan Kebijakan Syariah Transaksi dan Lembaga Efek mempunyai tugas melakukan pengkajian, penelaahan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan prinsip syariah transaksi dan lembaga efek, melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data perkembangan transaksi dan lembaga efek yang menerapkan prinsip syariah, melakukan penelaahan permohonan persetujuan sebagai Pihak pembuat Daftar Efek Syariah, dan melakukan persiapan kerja sama dengan lembaga terkait lain dalam rangka pengembangan penerapan prinsip syariah di pasar modal. Bagian Keduabelas Biro Pembiayaan dan Penjaminan Pasal 1697 Biro Pembiayaan dan Penjaminan, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, evaluasi, pelaksanaan dan pengawasan di bidang lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan. Pasal 1698 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1697, Biro Pembiayaan dan Penjaminan, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan; b. penelaahan data kelembagaan, jasa, dan pemantauan dalam rangka pembinaan dan pengawasan lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan; c. pengkajian dan penyiapan rumusan pengaturan di bidang lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan; d. pelaksanaan dan evaluasi pengawasan lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan; dan e. pelaksanaan tata usaha biro. Pasal 1699 Biro Pembiayaan dan Penjaminan terdiri atas: a. Bagian Lembaga Pembiayaan; b. Bagian Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan; c. Bagian Lembaga Penjaminan; d. Bagian Lembaga Pembiayaan Khusus; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 1700 Bagian Lembaga Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan data kelembagaan dan jasa serta pembinaan dan pengawasan perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura. Pasal 1701 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1700, Bagian Lembaga Pembiayaan menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan bahan dan data untuk pemberian dan pencabutan ijin usaha lembaga pembiayaan; b. penelahan jasa lembaga pembiayaan; dan c. analisis laporan keuangan, penyajian informasi perkembangan usaha, serta penyiapan bahan tindak lanjut pembinaan lembaga pembiayaan. Pasal 1702 Bagian Lembaga Pembiayaan terdiri atas: a. Subbagian Kelembagaan Lembaga Pembiayaan; b. Subbagian Jasa Lembaga Pembiayaan; dan c. Subbagian Pemantauan Lembaga Pembiayaan. Pasal 1703 (1) Subbagian Kelembagaan Lembaga Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penelaahan bahan untuk pemberian dan pencabutan ijin usaha serta penelaahan kepatuhan perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura. (2) Subbagian Jasa Lembaga Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penelaahan kegiatan operasional perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura. (3) Subbagian Pemantauan Lembaga Pembiayaan mempunyai tugas melakukan analisis laporan keuangan dan menyajikan bahan informasi perkembangan usaha serta penyiapan bahan tindak lanjut pembinaan perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura. Pasal 1704 Bagian Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura. Pasal 1705 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1704, Bagian Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rumusan sistem dan prosedur kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura; b. penyiapan rencana jangka pendek maupun jangka panjang kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura; c. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura; dan d. pemantauan dan evaluasi dari kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura. Pasal 1706 Bagian Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan terdiri atas: a. Subbagian Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan I; b. Subbagian Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan II; dan c. Subbagian Pemeriksaan Perusahaan Modal Ventura. Pasal 1707 (1) Subbagian Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan rumusan sistem dan prosedur, rencana jangka pendek dan jangka panjang, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung terhadap perusahaan pembiayaan Bagian Lembaga Pembiayaan Khusus terdiri atas: (2) Subbagian Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan rumusan sistem dan prosedur, rencana jangka pendek dan jangka panjang, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung terhadap perusahaan pembiayaan swasta nasional dan perusahaan pembiayaan milik negara. (3) Subbagian Pemeriksaan Perusahaan Modal Ventura mempunyai tugas melakukan penyiapan rumusan sistem dan prosedur, rencana jangka pendek dan jangka panjang, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung terhadap perusahaan modal ventura. Pasal 1708 Bagian Lembaga Penjaminan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan data kelembagaan dan jasa serta pembinaan dan pengawasan perusahaan penjaminan, dan pelaksanaan urusan tata usaha Biro. Pasal 1709 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1708, Bagian Lembaga Penjaminan menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan bahan untuk pemberian dan pencabutan ijin usaha lembaga Penjaminan; b. penelahan data jasa lembaga Penjaminan; c. analisis laporan keuangan, penyajian informasi perkembangan usaha, serta penyiapan bahan tindak lanjut pembinaan lembaga Penjaminan; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha biro. Pasal 1710 Bagian Lembaga Penjaminan terdiri atas: a. Subbagian Kelembagaan Lembaga Penjaminan; b. Subbagian Jasa dan Pemantauan Lembaga Penjaminan; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro. Pasal 1711 (1) Subbagian Kelembagaan Lembaga Penjaminan mempunyai tugas melakukan penelaahan bahan untuk pemberian dan pencabutan ijin usaha serta penelaahan kepatuhan lembaga penjaminan. (2) Subbagian Jasa dan Pemantauan Lembaga Penjaminan mempunyai tugas melakukan penelaahan kegiatan operasional lembaga penjaminan, analisis laporan keuangan, penyajian informasi perkembangan usaha, serta penyiapan bahan tindak lanjut pembinaan lembaga penjaminan. (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian dan pelaporan biro. Pasal 1712 Bagian Lembaga Pembiayaan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penelaahan data kelembagaan dan jasa serta pembinaan dan pengawasan lembaga pembiayaan khusus. Pasal 1713 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1712, Bagian Lembaga Pembiayaan Khusus menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan bahan untuk pemberian dan pencabutan izin usaha lembaga pembiayaan khusus; b. penelaahan data investasi lembaga pembiayaan khusus; c. melakukan analisis laporan keuangan dan operasional lembaga pembiayaan khusus; dan d. menyajikan bahan informasi perkembangan usaha dan menyiapkan bahan tindak lanjut pembinaan lembaga pembiayaan khusus. Pasal 1714 Bagian Lembaga Pembiayaan Khusus terdiri atas: a. Subbagian Lembaga Pembiayaan Khusus I; b. Subbagian Lembaga Pembiayaan Khusus II; dan c. Subbagian Lembaga Pembiayaan Khusus III. Pasal 1715 (1) Subbagian Lembaga Pembiayaan Khusus I mempunyai tugas melakukan penelaahan bahan untuk pemberian dan pencabutan izin usaha, penelaahan kepatuhan, penelaahan kegiatan operasional, analisis laporan keuangan dan menyajikan bahan informasi perkembangan usaha serta penyiapan bahan tindak lanjut pembinaan usaha jasa gadai. (2) Subbagian Lembaga Pembiayaan Khusus II mempunyai tugas melakukan penelaahan bahan untuk pemberian dan pencabutan ijin usaha, penelaahan kepatuhan, penelaahan kegiatan operasional, analisis laporan keuangan dan menyajikan bahan informasi perkembangan usaha serta penyiapan bahan tindak lanjut pembinaan usaha pembiayaan sekunder perumahan, dan usaha pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah. (3) Subbagian Lembaga Pembiayaan Khusus III mempunyai tugas melakukan penelaahan bahan untuk pemberian dan pencabutan ijin usaha, penelaahan kepatuhan, penelaahan kegiatan operasional, analisis laporan keuangan dan menyajikan bahan informasi perkembangan usaha serta penyiapan bahan tindak lanjut pembinaan usaha pembiayaan ekspor nasional dan usaha pembiayaan lainnya. Bagian Ketigabelas Biro Perasuransian Pasal 1716 Biro Perasuransian mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan pengawasan di bidang perasuransian, termasuk program Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pasal 1717 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1716, Biro Perasuransian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan standar pengesahan pembentukan, perubahan, dan pembubaran perusahaan perasuransian; b. penyiapan perumusan standar penyusunan laporan berkala; c. pelaksanaan dan evaluasi pengawasan perusahaan perasuransian; d. analisis dan evaluasi pengembangan perusahaan perasuransian dan penyelenggaraan program asuransi; e. pemberian pelayanan dan menangani pengaduan masyarakat; f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan PT (Persero) TASPEN sesuai peraturan perundangan yang berlaku; g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan PT (Persero) JAMSOSTEK sesuai peraturan perundangan yang berlaku; h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan PT (Persero) ASKES Indonesia sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan i. pelaksanaan tata usaha biro. Pasal 1718 Biro Perasuransian terdiri atas: a. Bagian Kelembagaan Perasuransian; b. Bagian Analisis Keuangan Perasuransian; c. Bagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perasuransian; d. Bagian Pemeriksaan Perasuransian; e. Bagian Perasuransian Syariah; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 1719 Bagian Kelembagaan Perasuransian mempunyai tugas melaksanakan analisis, bimbingan teknis serta penyusunan standar dalam rangka pengesahan pembentukan, dan pembubaran perusahaan perasuransian, kepengurusan, pelayanan masyarakat dan perubahan peraturan usaha perasuransian. Pasal 1720 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1719, Bagian Kelembagaan Perasuransian menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan analisis persyaratan pengesahan pembentukan, perubahan peraturan usaha perasuransian dan pembubaran perusahaan perasuransian; b. penyiapan pengumpulan data dan penyiapan bahan perumusan peraturan usaha perasuransian; c. pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan d. pemberian penyuluhan dan penanganan pengaduan masyarakat. Pasal 1721 Bagian Kelembagaan Perasuransian terdiri atas: a. Subbagian Kelembagaan Perasuransian I; b. Subbagian Kelembagaan Perasuransian II; dan c. Subbagian Kelembagaan Perasuransian III. Pasal 1722 Subbagian Kelembagaan Perasuransian I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis persyaratan pengesahan pembentukan perusahaan perasuransian, pembubaran perusahaan perasuransian, data kepengurusan serta pemantauan kepatuhan perusahaan perasuransian terhadap peraturan perundang-undangan, pengumpulan data dan penyiapan bahan perumusan peraturan usaha perasuransian, registrasi tenaga ahli, pembuatan laporan kegiatan usaha perasuransian, melakukan perencanaan penyuluhan, dan pelayanan kepada masyarakat serta menanggapi pengaduan klaim yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan. Pasal 1723 Bagian Analisis Keuangan Perasuransian mempunyai tugas melaksanakan analisis kesehatan keuangan, dan pengembangan sistem laporan keuangan dan sistem analisis keuangan perusahaan perasuransian. Pasal 1724 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1723, Bagian Analisis Keuangan Perasuransian menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan data dan analisis laporan keuangan; dan b. evaluasi sistem laporan dan sistem analisis laporan keuangan perusahaan perasuransian. Pasal 1725 Bagian Analisis Keuangan Perasuransian terdiri atas: a. Subbagian Analisis Keuangan Perasuransian I; b. Subbagian Analisis Keuangan Perasuransian II; dan c. Subbagian Analisis Keuangan Perasuransian III. Pasal 1726 Subbagian Analisis Keuangan Perasuransian I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan analisis laporan keuangan serta evaluasi sistem laporan dan sistem analisis laporan keuangan perusahaan perasuransian yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan. Pasal 1727 Bagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perasuransian mempunyai tugas melaksanakan analisis penyelenggaraan usaha dan program asuransi, mengembangkan sistem, pelaporan, dan analisis laporan penyelenggaraan usaha perusahaan perasuransian. Pasal 1728 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1727, Bagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perasuransian menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan data dan analisis laporan penyelenggaraan usaha; b. pengumpulan data dan analisis program asuransi; dan c. evaluasi dan pengembangan sistem laporan dan sistem analisis laporan penyelenggaraan usaha perusahaan perasuransian. Pasal 1729 Bagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perasuransian terdiri atas: a. Subbagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perasuransian I; b. Subbagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perasuransian II; dan c. Subbagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perasuransian III. Pasal 1730 Subbagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perasuransian I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan analisis laporan penyelenggaraan usaha program asuransi, serta evaluasi dan pengembangan sistem laporan dan sistem analisis laporan penyelenggaraan usaha perusahaan perasuransian yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan. Pasal 1731 Bagian Pemeriksaan Perasuransian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan perasuransian. Pasal 1732 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1731, Bagian Pemeriksaan Perasuransian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rumusan sistem dan prosedur kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan perasuransian; b. penyiapan rencana jangka pendek maupun jangka panjang kegiatan pemeriksaan langsung; c. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan perasuransian; dan d. pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan perasuransian. Pasal 1733 Bagian Pemeriksaan Perasuransian terdiri atas: a. Subbagian Pemeriksaan Perasuransian I; b. Subbagian Pemeriksaan Perasuransian II; dan c. Subbagian Pemeriksaan Perasuransian III. Pasal 1734 Subbagian Pemeriksaan Perasuransian I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan rumusan sistem dan prosedur, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeriksaaan langsung terhadap perusahaan perasuransian yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan. Pasal 1735 Bagian Perasuransian Syariah melaksanakan analisis kesehatan keuangan, penyelenggaraan usaha, program asuransi syariah, mengembangkan sistem laporan keuangan dan sistem analisis keuangan perusahaan perasuransian syariah, dan mengembangkan sistem, pelaporan dan analisis penyelenggaraan usaha perusahaan perasuransian syariah, serta pelaksanaan urusan tata usaha biro. Pasal 1736 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1735, Bagian Perasuransian Syariah menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan data dan analisis laporan keuangan perusahaan perasuransian syariah; b. evaluasi sistem laporan dan sistem analisis laporan keuangan perusahaan perasuransian syariah; c. pengumpulan data dan analisis laporan penyelenggaraan usaha perusahaan perasuransian syariah; d. pengumpulan data dan analisis program asuransi syariah; e. evaluasi dan pengembangan sistem laporan dan sistem analisis laporan penyelenggaraan usaha perusahaan perasuransian syariah; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha biro. Pasal 1737 Bagian Perasuransian Syariah terdiri atas: a. Subbagian Perasuransian Syariah I; b. Subbagian Perasuransian Syariah II; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro. Pasal 1738 (1) Subbagian Perasuransian Syariah I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan analisis laporan keuangan serta evaluasi sistem laporan dan sistem analisis laporan keuangan perusahaan perasuransian syariah, melakukan pengumpulan data dan analisis laporan penyelenggaraan usaha program asuransi syariah, serta evaluasi dan pengembangan sistem laporan dan sistem analisis laporan penyelenggaraan usaha perusahaan perasuransian syariah yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan. (2) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelaporan biro. Bagian Keempatbelas Biro Dana Pensiun Pasal 1739 Biro Dana Pensiun mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pelaksanaan dan evaluasi pengawasan dana pensiun, melaksanakan analisis, evaluasi dan pelaporan atas pengelolaan dana program pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan melakukan pembinaan lembaga penunjang dana pensiun. Pasal 1740 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1739, Biro Dana Pensiun menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun dan pengawasan penyelenggaraan program pensiun Pegawai Negeri Sipil; b. penyiapan perumusan standar pengesahan pembentukan, perubahan peraturan dana pensiun dan pembubaran dana pensiun; c. penyiapan perumusan standar penyusunan laporan berkala dana pensiun dan pengelolaan dana program pensiun Pegawai Negeri Sipil; d. pelaksanaan analisis dan evaluasi penyelenggaraan dana pensiun dan pengelolaan dana program pensiun Pegawai Negeri Sipil; e. pelayanan informasi dan penanganan pengaduan masyarakat di bidang dana pensiun; dan f. pelaksanaan tata usaha biro. Pasal 1741 Biro Dana Pensiun terdiri atas: a. Bagian Kelembagaan Dana Pensiun; b. Bagian Analisis Penyelenggaraan Program Dana Pensiun; c. Bagian Pemeriksaan Dana Pensiun; d. Bagian Pengembangan dan Pelayanan Informasi Dana Pensiun; e. Bagian Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Dana Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 1742 Bagian Kelembagaan Dana Pensiun mempunyai tugas melaksanakan analisis dan bimbingan teknis serta penyusunan standar dalam rangka pengesahan pembentukan, perubahan peraturan dana pensiun atau pembubaran dana pensiun. Pasal 1743 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1742, Bagian Kelembagaan Dana Pensiun menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan analisis persyaratan pengesahan pembentukan, perubahan peraturan dana pensiun atau pembubaran dana pensiun; b. penyiapan konsep Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengesahan pembentukan, perubahan peraturan dana pensiun atau pembubaran dana pensiun; dan c. pelaksanaan registrasi dan dokumentasi dana pensiun. Pasal 1744 Bagian Kelembagaan Dana Pensiun terdiri atas: a. Subbagian Peraturan Dana Pensiun; b. Subbagian Aktuaria dan Pendanaan Dana Pensiun; dan c. Subbagian Registrasi dan Dokumentasi Dana Pensiun. Pasal 1745 (1) Subbagian Peraturan Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis peraturan dana pensiun, pernyataan tertulis pendiri dan mitra pendiri, struktur organisasi, rencana kerja dan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan untuk pengesahan pembentukan, perubahan peraturan dana pensiun atau pembubaran dana pensiun dan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun. (2) Subbagian Aktuaria dan Pendanaan Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis laporan keuangan, laporan aktuaris dan laporan atau catatan lain yang menyangkut pendanaan dana pensiun untuk pengesahan pembentukan, perubahan peraturan dana pensiun atau pembubaran dana pensiun. (3) Subbagian Registrasi dan Dokumentasi Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan penyiapan konsep Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengesahan pembentukan, perubahan atau pembubaran dana pensiun, melakukan pencatatan dana pensiun pada Buku Daftar Umum, dan memantau pelaksanaan penempatan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengesahan pembentukan, perubahan atau pembubaran dana pensiun pada Berita Negara Republik Indonesia. Pasal 1746 Bagian Analisis Penyelenggaraan Program Dana Pensiun mempunyai tugas melaksanakan analisis penyelenggaraan program dana pensiun. Pasal 1747 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1746, Bagian Analisis Penyelenggaraan Program Dana Pensiun menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan analisis laporan keuangan, laporan portofolio investasi, laporan aktuaris, laporan teknis dan laporan berkala lain; b. pengumpulan dan analisis laporan perubahan arahan investasi, laporan perubahan pengurus atau dewan pengawas, laporan perubahan penerima titipan, dan laporan lain; c. pengumpulan dan analisis informasi yang diperoleh dari media massa atau sumber-sumber lain mengenai penyelenggaraan dana pensiun tertentu; dan d. pemantauan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan langsung dana pensiun. Pasal 1748 Bagian Analisis Penyelenggaraan Program Dana Pensiun terdiri atas: a. Subbagian Analisis Laporan Berkala Dana Pensiun; b. Subbagian Analisis Laporan Non Berkala dan Informasi Umum Dana Pensiun; dan c. Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Dana Pensiun. Pasal 1749 (1) Subbagian Analisis Laporan Berkala Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis laporan keuangan, laporan portofolio investasi, laporan aktuaris, laporan teknis dan laporan berkala lain dalam rangka penilaian kesehatan keuangan dana pensiun. (2) Subbagian Analisis Laporan Non Berkala dan Informasi Umum Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis laporan perubahan arahan investasi, laporan perubahan penerima titipan, dan laporan informasi lainnya, serta mengumpulkan dan menganalisa informasi yang diperoleh dari media massa atau dalam rangka penilaian akuntabilitas pengelolaan dana pensiun serta pendaftaran pengurus atau dewan pengawas dan perubahannya. (3) Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis laporan pendiri atau pengurus dana pensiun mengenai tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan dalam rangka penilaian kesehatan keuangan atau akuntabilitas pengelolaan dana pensiun. Pasal 1750 Bagian Pemeriksaan Dana Pensiun mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung dana pensiun dan pemantauan lembaga penunjang dana pensiun. Pasal 1751 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1750, Bagian Pemeriksaan Dana Pensiun menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rumusan sistem dan prosedur kegiatan pemeriksaan langsung dana pensiun; b. penyiapan rencana jangka pendek maupun jangka panjang untuk penyelenggaraan seluruh kegiatan pemeriksaan langsung dana pensiun; c. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan langsung dana pensiun; d. pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung dana pensiun; dan e. pemantauan lembaga penunjang dana pensiun. Pasal 1752 Bagian Pemeriksaan Dana Pensiun terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Pemeriksaan dan Pemantauan Lembaga Penunjang Dana Pensiun; b. Subbagian Pemeriksaan Program Pensiun Manfaat Pasti; dan c. Subbagian Pemeriksaan Program Pensiun Iuran Pasti. Pasal 1753 (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Pemeriksaan dan Pemantauan Lembaga Penunjang Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan jangka pendek maupun jangka panjang serta sistem dan prosedur kegiatan pemeriksaan langsung dana pensiun serta pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan dan untuk melakukan registrasi, pengumpulan dan analisis laporan-laporan yang disampaikan oleh lembaga penunjang dana pensiun serta melakukan pemantauan terhadap lembaga penunjang dimaksud berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun. (2) Subbagian Pemeriksaan Program Pensiun Manfaat Pasti mempunyai tugas melakukan pemeriksaan langsung terhadap dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti. (3) Subbagian Pemeriksaan Program Pensiun Iuran Pasti mempunyai tugas melakukan pemeriksaan langsung terhadap dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti. Pasal 1754 Bagian Pengembangan dan Pelayanan Informasi Dana Pensiun mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi pengembangan dana pensiun, penyebaran informasi mengenai dana pensiun dan penanganan pengaduan mengenai penyelenggaraan dana pensiun. Pasal 1755 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1754, Bagian Pengembangan dan Pelayanan Informasi Dana Pensiun menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan pengolahan data untuk penyempurnaan sistem pengawasan di bidang dana pensiun dan perumusan kebijakan pengembangan industri dana pensiun; b. penyusunan dan pemeliharaan data untuk keperluan pembinaan dan pengawasan dana pensiun; c. penyusunan laporan industri dana pensiun; d. pelaksanaan penyuluhan mengenai dana pensiun; dan e. penanganan pengaduan masyarakat mengenai dana pensiun. Pasal 1756 Bagian Pengembangan dan Pelayanan Informasi Dana Pensiun terdiri atas: a. Subbagian Pengembangan Dana Pensiun; b. Subbagian Statistik dan Pelaporan Dana Pensiun; dan c. Subbagian Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Dana Pensiun. Pasal 1757 (1) Subbagian Pengembangan Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data untuk penyempurnaan sistem pengawasan di bidang dana pensiun dan perumusan kebijakan pengembangan industri dana pensiun. (2) Subbagian Statistik dan Pelaporan Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan industri dana pensiun termasuk kegiatan pembinaan dan pengawasan dana pensiun. (3) Subbagian Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyuluhan mengenai dana pensiun dan penanganan pengaduan masyarakat mengenai dana pensiun. Pasal 1758 Bagian Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Dana Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melaksanakan kegiatan analisis, evaluasi dan pelaporan dalam rangka monitoring pengelolaan dana program pensiun Pegawai Negeri Sipil, serta pelaksanaan urusan tata usaha biro. Pasal 1759 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1758, Bagian Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Dana Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil menyelenggarakan fungsi : a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan dalam rangka monitoring pengelolaan dana program pensiun Pegawai Negeri Sipil; b. pelaksanaan evaluasi pendanaan program pensiun Pegawai Negeri Sipil; c. pengumpulan dan analisis laporan keuangan, laporan portofolio investasi, dan laporan berkala rutin; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha biro. Pasal 1760 Bagian Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Dana Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil terdiri atas: a. Subbagian Evaluasi Pengelolaan Dana; b. Subbagian Analisis dan Pelaporan; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro. Pasal 1761 (1) Subbagian Evaluasi Pengelolaan Dana mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk mendukung perumusan kebijakan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan dalam rangka monitoring pengelolaan dana program pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan melakukan evaluasi pendanaan program pensiun Pegawai Negeri Sipil. (2) Subbagian Analisis dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis laporan keuangan, investasi, dan laporan berkala lain dalam rangka penilaian kesehatan keuangan dan monitoring pengelolaan dana program pensiun Pegawai Negeri Sipil. (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas smelakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawain, dan pelaporan biro. Bagian Kelimabelas Biro Kepatuhan Internal Pasal 1762 Biro Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas sekretariat dan biro di lingkungan Bapepam dan LK, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas. Pasal 1763 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1762, Biro Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, pemeriksaan dan penyidikan, serta standar akuntansi dan keterbukaan; b. pelaksanaan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang riset dan teknologi informasi, penilaian keuangan perusahaan sektor jasa, dan penilaian keuangan perusahaan sektor riil; c. pelaksanaan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang transaksi dan lembaga efek, pengelolaan investasi, dan sumber daya aparatur; d. pelaksanaan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang perasuransian, dana pensiun, serta jasa pembiayaan dan penjaminan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha biro. Pasal 1764 Biro Kepatuhan Internal terdiri atas: a. Bagian Kepatuhan I; b. Bagian Kepatuhan II; c. Bagian Kepatuhan III; dan d. Bagian Kepatuhan IV. Pasal 1765 Bagian Kepatuhan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, pemeriksaan dan penyidikan, serta standar akuntansi dan keterbukaan. Pasal 1766 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1765, Bagian Kepatuhan I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; b. penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang pemeriksaan dan penyidikan; dan c. penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang standar akuntansi dan keterbukaan. Pasal 1767 Bagian Kepatuhan I terdiri atas: a. Subbagian Kepatuhan IA; b. Subbagian Kepatuhan IB; dan c. Subbagian Kepatuhan IC. Pasal 1768 (1) Subbagian Kepatuhan IA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum. (2) Subbagian Kepatuhan IB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang pemeriksaan dan penyidikan. (3) Subbagian Kepatuhan IC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang standar akuntansi dan keterbukaan. Pasal 1769 Bagian Kepatuhan II mempunyai tugas melaksanaan penyiapan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang riset dan teknologi informasi, penilaian keuangan perusahaan sektor jasa, dan penilaian keuangan perusahaan sektor riil. Pasal 1770 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1769, Bagian Kepatuhan II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang riset dan teknologi informasi; b. penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang penilaian keuangan perusahaan sektor jasa; dan c. penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang penilaian keuangan perusahaan sektor riil. Pasal 1771 Bagian Kepatuhan II terdiri atas: a. Subbagian Kepatuhan IIA; b. Subbagian Kepatuhan IIB; dan c. Subbagian Kepatuhan IIC. Pasal 1772 (1) Subbagian Kepatuhan IIA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang riset dan teknologi informasi. (2) Subbagian Kepatuhan IIB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang penilaian keuangan perusahaan sektor jasa. (3) Subbagian Kepatuhan IIC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang penilaian keuangan perusahaan sektor riil. Pasal 1773 Bagian Kepatuhan III mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang transaksi dan lembaga efek, pengelolaan investasi, dan sumber daya aparatur. Pasal 1774 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1773, Bagian Kepatuhan III menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang transaksi dan lembaga efek; b. penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan investasi; dan c. penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang sumber daya aparatur. Pasal 1775 Bagian Kepatuhan III terdiri atas: a. Subbagian Kepatuhan IIIA; b. Subbagian Kepatuhan IIIB; dan c. Subbagian Kepatuhan IIIC. Pasal 1776 (1) Subbagian Kepatuhan IIIA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang transaksi dan lembaga efek. (2) Subbagian Kepatuhan IIIB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan investasi. (3) Subbagian Kepatuhan IIIC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang sumber daya aparatur. Pasal 1777 Bagian Kepatuhan IV mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang perasuransian, dana pensiun, serta jasa pembiayaan dan penjaminan. Pasal 1778 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1777, Bagian Kepatuhan IV menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang perasuransian; b. penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang dana pensiun; c. penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang jasa pembiayaan dan penjaminan; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha biro. Pasal 1779 Bagian Kepatuhan IV terdiri atas: a. Subbagian Kepatuhan IVA; b. Subbagian Kepatuhan IVB; c. Subbagian Kepatuhan IVC; dan d. Subbagian Tata Usaha Biro. Pasal 1780 (1) Subbagian Kepatuhan IVA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang perasuransian. (2) Subbagian Kepatuhan IVB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang dana pensiun. (3) Subbagian Kepatuhan IVC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang jasa pembiayaan dan penjaminan. (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelaporan biro. Bagian Keenambelas Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 1781 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1782 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Ketua. (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
You might be interested:  Jumlah Modal Awal Yang Disetor Untuk Pendirian Bank Umum Adalah?

Contents

Lembaga apa saja yang terkait dengan pasar modal?

​ Lembaga Penunjang ini terdiri dari Bank Kustodian, Biro Administrasi Efek, Wali Amanat, dan Pemeringkat Efek.

Adakah kaitannya antara Bapepam dan OJK?

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (disingkat Bapepam-LK ) adalah sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan.

Apa yang dimaksud dengan Bapepam jelaskan fungsi fungsinya dan dimana dasar hukumnya?

Bapepam dan LK adalah singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, merupakan pihak yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal. Bapepam dahulunya berada dibawah dan bertanggung jawab dibawah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Saat ini, Bapepam telah diintegrasikan kedalam yang disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Apa tujuan OJK di pasar modal Indonesia?

TUJUan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, danMampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

FUNGSI Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. TUGAS Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB. ​

Apa peran dari OJK dalam pasar modal Indonesia?

Berita UMK – Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi penting dalam konteks perlindungan investor. Menurut Nur Satyo Kurniawan S.ST Ak MA.M.Ec.Dev CA., Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta OJK, ada beberapa peran dan fungsi yang yang bisa diambil.

‘’Peran dan fungsinya antara lain melarang dengan tegas penyebarluasan informasi yang tidak benar (menyesatkan), manipulasi pasar, dan insider trading serta menetapkan aturan main yang mengedepankan tegaknya prinsip transparansi di pasar modal,” ungkapnya dalam Seminar Pasar Modal yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muria Kudus (UMK), beberapa waktu lalu.

Peran dan fungsi lainnya, yaitu menetapkan aturan main yang mendahulukan kepentingan investor dalam bertransaksi, mengoptimalkan aktivitas supervisi terhadap kegiatan pasar dan pihak-pihak yang perannya terkait langsung dengan perlindungan investor, serta meningkatkan kualitas penegakan hukum di pasar modal Indonesia.

  1. Dengan demikian, OJK memiliki peran yang sangat penting.
  2. Sedang dalam pengawasan pasar modal di Indonesia, peran OJK adalah untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

‘’Inti dari pengawasan pasar modal adalah pengembangan pasar dan aspek perlindungan investor. Investor harus dilindungi dari informasi yang menyesatkan (Ps 93), manipulasi pasar (Ps 91/92), dan praktik transaksi efek curang lainnya seperti insider trading (Ps 95/96) dan penipuan(Ps 90),” jelasnya.

Sedang perlindungan terpenting bagi investor, adalah berupa tegaknya prinsip keterbukaan yang berpengaruh terhadap keputusan investasi mereka. ‘’Bentuk perlindungan investor lain, yaitu berupa pemberian izin secara selektif untuk pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal, termasuk penerbitan standar/aturan berikut aspek pengawasan atas level kepatuhan dari pihak-pihak tersebut terhadap standar/ aturan yang berlaku,” tuturnya.

Sementara itu, selain Nur Satyo Kurniawan, hadir sebagai narasumber dalam seminar pasar modal tersebut, Nico Pracahya (Founder LeaderSIP), Fanny Rifqi El Fuad (Head of Indonesia Stock Exchange Office in Semarang), Erik Nandaka Ade Putra (PT. FAC Sekuritas Indonesia/ Sales Equity Division), dan Rinaldy Imanuddin Luh Santoso (Koordinator Forum KSPM Kota Semarang/ FKKS).

Siapa pengelola pasar modal?

2. Penyelenggara – Penyelenggara pasar modal sendiri adalah menteri keuangan yang menduduki jabatan tertinggi di pasar modal. Tugas utamanya adalah menyediakan fasilitas penunjang perdagangan, lalu mengaturnya dalam sebuah regulasi. Tujuannya agar transaksi di pasar modal berjalan secara adil, transparan, dan tidak merugikan pihak manapun. Baca Juga: Mengenal Pasar Modal dan Manfaat-Manfaatnya

Siapa yang mengelola pasar modal di Indonesia?

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) –

  • Melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-sehari kegiatan pasar modal.
  • Mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Bapepam mempunyai fungsi :

  • Menyusun Peraturan di bidang pasar modal
  • Menegakkan peraturan di bidang pasar modal
  • Pembinaan dan pengawasan terhadap Pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Bapepam dan Pihak lain yang bergerak di pasar modal
  • Menetapkan prinsip keterbukaan
  • Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, LKP dan LPP
  • Penetapan ketentuan akuntasi di bidang pasar modal
  • Pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok Bapepam sesuai dengan kebijaksanaan Menteri Keuangan
  • Siapa yang mengawasi OJK?

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdiri – Singkat ata, pada tahun 2011 terjadi kolaborasi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan sebuah lembaga yang disebut Otoritas Jasa Keuangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan OJK.

    OJK di bawah naungan siapa?

    Perbedaan antara OJK dan BAPPEBTI OJK adalah lembaga independen dengan fungsi, tugas, dan wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Sektor ini melingkupi perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, fintech, dan lembaga jasa keuangan lain.

    OJK didirikan untuk mengganti peran BAPEPAM-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan Bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Lembaga OJK berada dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

    Sementara itu, Bappebti adalah kepanjangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Dengan demikian, badan ini secara spesifik merupakan lembaga resmi pemerintah dengan fungsi umum regulasi perdagangan komoditi, valuta asing dan berjangka. Lembaga BAPPEBTI berada dibawah naungan Kementrian Perdangangan Republik Indonesia.

    Apa itu OJK dan contohnya?

    ​ ​1. Apa latar belakang pembentukan OJK? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

    Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012.

    Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.2. Apa tujuan pembentukan OJK? Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

    Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

    OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran ( fairness ).3. Apa visi dan misi OJK? Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

    1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
    2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta;
    3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

    4. Apa fungsi, tugas, dan wewenang OJK? OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap: a.

    • Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
    • Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
    • Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit ( credit testing ); dan standar akuntansi bank;
    • Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.

    b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:

    • Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
    • Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
    • Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
    • Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
    • Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
    • Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;
    • Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

    c. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:

    • Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
    • Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
    • Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
    • Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu;
    • Melakukan penunjukan pengelola statuter;
    • Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
    • Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
    • Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

    5. Apa nilai-nilai OJK? Integritas Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Profesionalisme Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

    Sinergi Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Inklusif Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Visioner Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan ( Forward looking ) serta dapat berpikir di luar kebiasaan ( Out of The Box Thinking ).

    ​ 6. Apa asas OJK? Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

    1. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
    3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
    4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
    5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    6. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
    7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
    You might be interested:  Berikut Yang Termasuk Modal Utama Memulai Usaha Ala Rasulullah Adalah?

    7. Bagaimana struktur organisasi OJK? Struktur organisasi OJK terdiri atas:

    1. Dewan Komisioner OJK; dan
    2. Pelaksana kegiatan operasional.

    Struktur Dewan Komisioner terdiri atas: Ketua merangkap anggota;

    1. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik 
merangkap anggota;
    2. Kepala Eksekut if Pengawas Perbankan merangkap anggota;
    3. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
    4. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
    5. Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
    6. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
    7. Anggota ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
    8. Anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

    Pelaksana kegiatan operasional terdiri atas:

    1. Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis I;
    2. Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis II;
    3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan;
    4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal;
    5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB; 
Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko; dan
    6. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

    8. Siapa saja pimpinan OJK? OJK dipimpin oleh sembilan Dewan Komisioner yang kepemimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Susunan Dewan Komisioner tersebut terdiri atas:

    1. Seorang Ketua
    2. Seorang Wakil Ketua
    3. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
    4. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
    5. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank
    6. Seorang Ketua Dewan Audit
    7. Seorang anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen
    8. Seorang ex-officio dari Bank Indonesia
    9. Seorang ex-officio dari Kementerian 
Keuangan

    Jabatan yang ada di OJK, yaitu: Untuk membantu tugasnya, Dewan Komisioner mengangkat pejabat struktural maupun fungsional antara lain Deputi Komisioner, direktur, dan pejabat di bawahnya. Deputi Komisioner Para Deputi Komisioner adalah pejabat yang langsung berada di bawah Dewan Komisioner.

    Berikut ini adalah sembilan pembidangan Deputi Komisioner OJK: a. Deputi Komisioner Manajemen Strategis I b. Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIA c. Deputi Komisioner Manajemen Strategis II B d. Deputi Komisioner Audit Internal, Managemen Risiko dan Pengendalian Kualitas e. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I f.

    Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II g. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I h. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II i. Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen Dalam mengemban fungsi dan tugasnya OJK memiliki pegawai yang berasal dari Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.9.

    Apa strategi OJK untuk merealisasikan visi dan misinya? Dalam rangka pencapaian visi dan misinya, OJK memiliki delapan strategi utama: Strategi 1 : Mengintegrasikan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi dan menghilangkan duplikasi serta pengaturan yang terpisah-pisah melalui harmonisasi kebijakan.

    Dengan demikian akan diperoleh nilai tambah berupa peningkatan efisiensi dan konsistensi kebijakan pengurangan arbitrasi sehingga mendorong kesetaraan dalam industri keuangan, pengurangan biaya terhadap industri dan masyarakat. Integrasi akan mengacu pada Arsitektur Pengembangan Sektor Jasa Keuangan yang mensinergikan berbagai master plan yang telah disusun sebelumnya di Bank Indonesia dan Bapepam-LK.

    Strategi 2: Meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan. Strategi ini ditempuh melalui adopsi kerangka peraturan yang lebih baik dan disesuaikan dengan kompleksitas, ukuran, integrasi dan konglomerasi sektor keuangan. Selain itu juga akan dikembangkan metode pengawasan termutakhir dan bersifat holistik bagi seluruh sektor keuangan, termasuk penyempurnaan metode penilaian risiko dan deteksi dini permasalahan di lembaga keuangan.

    Strategi 3: Memperkuat ketahanan dan kinerja sistem keuangan. Strategi ini ditempuh dengan memberikan fokus pada penguatan likuiditas dan permodalan bagi seluruh lembaga keuangan, sehingga lebih tangguh dalam menghadapi risiko baik dalam masa normal maupun krisis.

    Strategi 4: Mendukung peningkatan stabilitas sistem keuangan. Selain mengatur dan mengawasi industri keuangan secara individual, OJK juga menganalisis dan memantau potensi risiko sistemik di masing-masing individual lembaga keuangan. Kewenangan untuk melakukan pengawasan secara integrasi akan memberi ruang bagi OJK untuk memantau secara lebih dalam berbagai kemungkinan risiko dan mengambil langkah-langkah mitigasinya, terutama risiko yang terjadi di konglomerasi keuangan.

    Strategi 5: Meningkatkan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga keuangan. Budaya tata kelola dan manajemen risiko yang baik harus menjadi jiwa dalam kegiatan di sektor keuangan. Untuk itu OJK akan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dan manajemen risiko yang setara di seluruh lembaga jasa keuangan.

    1. Tidak kalah pentingnya adalah pengembangan budaya integritas yang menuntut kepemimpinan yang kuat dan berkarakter.
    2. Untuk itu ke depan OJK akan memberikan bobot lebih pada penilaian aspek ini dalam proses fit and proper test pengurus lembaga keuangan.
    3. Strategi 6: Membangun sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi dan melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang masif dan komprehensif.

    Strategi ini diperlukan untuk mengefektifkan dan memperkuat bentuk- bentuk perlindungan konsumen yang selama ini masih tersebar, sehingga bersama sama dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi akan mewujudkan level playing field yang sama antara lembaga jasa keuangan dengan konsumen keuangan.

    Strategi 7: Meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia. Strategi ini diperlukan untuk menjawab kebutuhan akan capacity building bagi pengawas. Strategi 8: Meningkatkan tata kelola internal dan quality assurance, Untuk keperluan ini, OJK akan menerapkan standar kualitas yang konsisten di seluruh level organisasi, menyelaraskan antara tujuan OJK dengan kebutuhan pemangku kepentingan antara lain membuka dialog dengan industri secara berkala, dan memastikan pengambilan keputusan yang tepat sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.10.

    Seperti apa tata kelola OJK? Dewan Komisioner

    1. Syarat menjadi calon anggota Dewan Komisioner OJK:
    2. Warga Negara Indonesia;
    3. Memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik;
    4. Cakap melakukan perbuatan hukum;
    5. Tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit;
    6. Sehat jasmani;
    7. Berusia paling tinggi 65 tahun pada saat ditetapkan;
    8. Mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan;
    9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih.

    Masa jabatan komisioner OJK selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Komisioner OJK saat ini melakukan tugasnya sejak 2012 hingga berakhir pada 2017. Anggota Dewan Komisioner dilarang:

    1. Memiliki benturan kepentingan di lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK,
    2. Menjadi pengurus dari organisasi pelaku atau profesi di lembaga jasa keuangan,
    3. Menjadi pengurus partai politik dan,
    4. Menduduki jabatan pada lembaga lain, kecuali dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang OJK atau penugasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Sesuai pasal 17 UU OJK, anggota dewan komisioner tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabila memenuhi alasan sebagai berikut: meninggal dunia, mengundurkan diri, masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali, berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut, tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan komisioner lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak lagi menjadi anggota Dewan Gubernur BI bagi anggota ex-officio dewan komisioner yang berasal dari Bank Indonesia, tidak lagi menjadi pejabat setingkat eselon 1 pada Kementerian Keuangan bagi anggota ex-officio dewan komisioner yang berasal dari Kementerian Keuangan, memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota dewan komisioner lain.

    • Pengambilan Keputusan pada Komisioner OJK Setiap anggota dewan komisioner memiliki hak untuk memberikan pendapat dalam setiap proses pengambilan keputusan dewan komisioner, dan memiliki hak suara pada saat keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
    • Pengawas OJK dan Laporan Pertanggungjawaban OJK diawasi oleh DPR, dalam hal ini, Komisi XI.

    Sebagai bagian dari akuntabilitas publik, OJK wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan tiga bulanan, semester dan tahunan. Laporan ini akan berikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan DPR. Selain itu OJK juga wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan.

    Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja (MSAK) Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 34 Undang-Undang OJK, pada 2103 OJK telah dapat menyusun Sistem Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja (MSAK), yaitu suatu sistem yang tidak hanya berisi kegiatan penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran (RKA) OJK, tetapi lebih komprehensif mengaitkan penyusunan RAK dengan pelaksanaan strategi dan penilaian kinerja OJK.

    MSAK mengatur dari sejak proses fomulasi strategi, melaksanakan dan menyelaraskan alokasi sumber daya (termasuk anggaran) untuk mencapai sasaran strategis, memonitor pelaksanaan strategi, hingga evaluasi atas keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut.

    1. Pemanfaatan Sistem MSAK sebagai alat manajemen yang terstruktur dan akuntabel penting agar pemangku kepentingan dapat menilai kinerja OJK secara transparan dan obyektif.
    2. Dengan sistem MSAK, ekspektasi pemangku kepentingan terhadap OJK dalam menciptakan sektor dan industri jasa keuangan yang aman, efisien, andal, dan selalu melindungi kepentingan konsumen dijabarkan secara rinci ke dalam bentuk strategi, rencana kerja, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur keberhasilannya.

    Sistem MSAK memiliki siklus yang terdiri dari empat tahap. Tahap pertama dan kedua yang merupakan tahap perumusan dan penyusunan strategi serta RKA OJK dan Satuan Kerja, dilaksanakan satu tahun sebelum tahun pelaksanaan. Arah strategis OJK yang telah dirumuskan oleh Dewan Komisioner dalam Board Retreat selanjutnya dikomunikasikan kepada seluruh Pemimpin Satuan Kerja dalam forum Rapat Kerja Strategis (Rakerstra) Tahunan OJK sebagai dasar penjabarannya menjadi strategi Satuan Kerja.

    1. Berdasarkan arahan Dewan Komisioner dan strategi Satuan Kerja selanjutnya disusun Pagu Indikatif dan RKA yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan.
    2. Strategi, termasuk IKU dan targetnya, serta RKA tersebut akan menjadi dasar penilaian kinerja sebagaimana terdapat dalam Kesepakatan Kinerja yang ditandatangani antara Pemimpin Satuan Kerja dengan Dewan Komisioner.

    Sementara itu, tahap ketiga dan keempat dari siklus MSAK merupakan tahap implementasi, monitoring dan evaluasi dari pelaksaan strategi dan RKA pada tahun berjalan. Berdasarkan hasil monitoring, dilakukan review atas pelaksanaan strategi dan RKA serta penilaian kinerja di tengah tahun dan di akhir tahun, baik untuk level OJK secara keseluruhan maupun untuk level Satuan Kerja.

    Pada 2013, Dewan Komisioner telah menetapkan Destination Statement OJK 2017, yaitu “Menjadi lembaga profesional dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi, guna mewujudkan financial market deepening dan inklusif, serta terdepan dalam sistem perlindungan konsumen keuangan dan masyarakat, untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan.

    Destination Statement OJK 2017 merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh OJK di akhir 2017, sebagai tahapan untuk mencapai Visi dan Misi OJK, yang berisi enam kondisi utama dan persyaratannya, yaitu (i) Sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, (ii) Pengaturan sektor jasa keuangan yang selaras dan terintegrasi, (iii) Sistem pengawasan sektor jasa keuangan yang efektif dan terintegrasi, (iv) Pengembangan sektor jasa keuangan yang stabil dan berkesinambungan, (v) Edukasi dan perlindungan konsumen yang optimal, dan (vi) Strategic support yang andal.

    • Destination Statement OJK 2017 selanjutnya telah dijabarkan dalam Strategy Map OJK 2014 yang menggambarkan cara, langkah dan kegiatan yang akan dilakukan oleh OJK selama 2014.
    • Strategy Map OJK 2014 berisi Sasaran Strategis dan IKU, yang akan menjadi dasar penilaian kinerja OJK di akhir 2014.
    • Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (AIMRPK) a.

    Audit Internal Fungsi audit internal OJK dilaksanakan oleh Bidang Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (AIMRPK). Kegiatan asurans dan konsultasi secara independen dan obyektif dilakukan oleh AIMRPK untuk memberikan masukan dalam rangka perbaikan sistem sebagai nilai tambah guna pencapaian tujuan OJK.

    • Standar audit yang digunakan OJK mengacu pada standar internasional ( internasionally accepted ) yaitu International Professional Practice Framework (IPPF) yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditor (IIA).
    • Penggunakan standar dengan mengacu pada IPPF dimaksudkan agar terdapat kesamaan dalam wewenang, fungsi, dan tanggung jawab atas fungsi audit internal.

    Selama 2013, kegiatan Audit Internal antara lain melakukan on-desk evaluation terhadap pengelolaan SDM dan pengadaan barang atau jasa OJK untuk menilai kecukupan aturan, menilai kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku, dan menilai pengendalian internal OJK.

    Selain itu telah diselesaikan pula audit pada Sembilan Satuan Kerja untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas telah didukung oleh peraturan dan ketentuan, kecukupan pengendalian dalam pelaksanaan tugas, serta kesesuaian proses bisnis dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memperoleh gambaran yang memadai atas kondisi pengendalian internal di OJK, telah dilakukan pula survei Impementasi Pengendalian Internal Berbasis COSO.

    Gambaran ini penting untuk memastikan kecukupan inherent internal control risk yang merupakan salah satu referensi dalam lingkup audit internal.b. Manajemen Risiko OJK Untuk mendukung pencapaian tujuan OJK, penerapan manajemen risiko OJK (MROJK) secara efektif, efisien, konsisten dan berkesinambungan menjadi hal penting yang harus dilakukan OJK.

    Untuk itu OJK telah menerbitkan Peraturan Dewan Komisioner No.2/PDK.06/2013 tentang Standar Manajemen Risiko OJK (SMROJK) dan Surat Edaran Dewan Komisioner No.2/SEDK.06/2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Manajemen Risiko OJK. Penerapan MROJK mengacu pada kerangka kerja Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 31000 karena memberikan pendekatan pengelolaan risiko yang universal, menyeluruh, dan berkelanjutan.

    Selama 2013 kegiatan manajemen risiko antara lain menyusun pedoman kerja pada tataran operasional yang meliputi berbagai SOP Laporan Daftar/Profil Risiko dan SOP Realisasi Pelaksanaan Mitigasi Risiko. Telah dilakukan pula identifikasi risiko Tim Transisi OJK 2013 untuk memastikan bahwa pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke OJK telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

    Selanjutnya untuk mengetahui tingkat dan tren seluruh eksposur risiko dari setiap aktivitas dan memitigasi dampak yang dapat mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan OJK, telah ditetapkan 31 risiko OJK -wide dan serangkaian inisiatif untuk memitigasi risiko dimaksud.c. Pengendalian Kualitas Untuk memastikan keseluruhan kegiatan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan dilakukan sesuai tata kelola yang baik, diperlukan adanya fungsi asurans yang memberikan keyakinan memadai atas kualitas produk/jasa, proses, sistem tata kelola dan manajemen OJK.

    Salah satu fungsi asuransi tersebut dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pengendalian kualitas. Rujukan konsep dan kerangka kerja pengendalian kualitas OJK menggunakan standar internasional ISO 9001 Quality Management System- Requirements dan ISO 9004 Managing for the Sustained Success of an Organization – a Quality Management Approach serta mengadopsi konsep Total Quality Management (TQM).

    Selama 2013 kegiatan pengendalian kualitas antara lain telah melakukan pengkajian ulang atas pelaksanaan governance, managemen risiko, dan internal kontrol proses bisnis OJK seperti Ketentuan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan OJK ( Rule Making Rules /RMR) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Uang Muka Perusahaan Pembiayaan ( Loan to Value /LTV).

    Selain itu dilakukan pula koordinasi dengan Tim Transisi OJK sehubungan dengan pemantauan rencana kerja pengalihan fungsi pengawasan bank di Bank Indonesia ke OJK khususnya terkait governance, risk quality, and control persiapan pembukaan kantor perwakilan OJK.

    Dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Keuangan OJK 2013 secara wajar, telah dilakukan pengkajian ulang atas Neraca Awal OJK, Laporan Keuangan Satuan Kerja sementara OJK semester I-2013 dan Laporan Keuangan OJK semester I-2013 sebelum diaudit oleh eksternal auditor serta pendampingan atau klinik konsultasi bagi seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menyelesaikan pertanggungjawaban uang muka Satuan Kerja.11.

    Bagaimana pembiayaan OJK? 1. Sumber Pembiayaan OJK Menurut Pasal 34 UU OJK, anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.2. Pungutan ke Pelaku Industri Keuangan Rencananya OJK akan menarik pungutan dari lembaga-lembaga keuangan di Indonesia.

    Mekanisme pungutan itu sendiri tengah digodok oleh OJK dan pemerintah.3. Praktik Pungutan di Luar Negeri Sedikitnya ada 80 negara di dunia yang lembaga pengawasnya melakukan pungutan. Berikut ini adalah tipe pungutan yang diberlakukan di beberapa negara: Hongkong Hongkong menerapkan pungutan atas dasar layanan.

    Pembebanan dilakukan dalam proses perizinan, baik beban biaya tahunan maupun pendirian bank ataupun pembukaan jaringan kantor. Apabila hasil pungutan masih kurang, maka akan ditutup kekurangannya oleh HKMA (Bank Sentral Hongkong yang bertindak sekaligus sebagai pengawas bank).

    Estonia Pungutan di negara ini dibagi menjadi dua macam, yaitu: a. Atas dasar layanan; b. Atas dasar volume. Besarnya pembebanan didasarkan atas daftar tarif per layanan. Pembebanan berdasarkan volume, 1 (satu) persen dari kebutuhan modal minimum bank. Memiliki daftar persentase pembebanan sesuai dengan aset yang diawasi.

    Metodologinya adalah jumlah beban pengawasan setahun lalu dikurangi proyeksi pungutan atas dasar jenis layanan, lalu dikurangi target pungutan atas dasar 1 (satu) persen dari modal. Sisanya dipungut atas dasar persentase aset. Slovakia Negara ini menerapkan pungutan dengan dua sistem yaitu: a.

    • Atas dasar layanan; b.
    • Atas dasar volume.
    • Besarnya pembebanan didasarkan atas daftar tarif per layanan.
    • Emudian, pembebanan berdasarkan volume dengan aturan: 1.0,0027 % dari aset dengan minimum € 100.000 untuk bank asing atau cabang bank asing; 2.0,0133 % dari aset dengan minimum € 20.000 untuk asuransi; 3.0,0118 % dari aset dengan minimum € 20.000 untuk dana pensiun; 4.0,0170 % dari aset dengan minimum € 2.000 untuk perusahaan sekuritas.12.

    Bagaimana hubungan kelembagaan OJK? 1. Hubungan OJK dengan BI Menurut Pasal 39 UU Nomor 21 tahun 2011, OJK bisa berkoordinasi dengan BI dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, misalnya, dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri.

    • Berikut ini berbagai bentuk nyata sinergi antara BI dan OJK: a.
    • OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan.
    • Hal tersebut merupakan salah satu contoh bahwa kesatuan langkah kedua lembaga harus selalu ada.
    • Ombinasi kompetensi dari personel masing-masing lembaga dimaksud akan mampu menciptakan suatu tatanan aturan perbankan yang lebih sempurna.

    Penyamaan persepsi antara BI dan OJK dalam menentukan kebijakan atau pengaturan perbankan akan menghasilkan tatanan sistem perbankan yang tangguh dalam menghadapi segala kondisi; b. Tidak hanya dalam pembuatan aturan, BI dan OJK juga harus terintegrasi dalam tukar menukar informasi perbankan.

    Melalui penggabungan sistem informasi ini, BI dan OJK akan lebih mudah mengakses informasi perbankan yang disediakan masing-masing lembaga setiap saat ( timely basis ). Informasi strategis yang dimiliki masing-masing lembaga dan aksesibilitas yang mudah sangat menunjang efektivitas pelaksanaan tugas; c.

    Dalam rangka pemeriksaan bank, BI dan OJK juga terus melakukan hubungan timbal balik. BI dalam kondisi tertentu akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank setelah berkoordinasi dengan OJK. Begitupun sebaliknya, dalam hal OJK mengidentifikasikan bank tertentu mengalami kondisi yang memburuk maka OJK akan segera menginformasikan kepada BI.

    Erja sama reciprocal dimaksud sangat bermanfaat 
untuk mengantisipasi dampak sistemik negatif dari suatu kondisi perbankan. Dengan kerja sama itu pula tindakan penanganan yang tepat dapat diambil dengan cepat.2. Hubungan OJK dengan LPS Sesuai Pasal 41 UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK.

    Begitu juga LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK.13. Bagaimana pengawasan terintegrasi di OJK? 1. Perbedaan Pengawasan Sebelumnya dengan Pengawasan di Bawah OJK Pengawasan di bawah OJK dilandasi semangat untuk memberikan perhatian kepada perlindungan dan edukasi bagi konsumen.

    • Edukasi dan perlindungan konsumen keuangan diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama.
    • Pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan.
    • Edua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien, dan transparansi.

    Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.2. Latar Belakang Diberlakukannya Pengawasan Terintegrasi Krisis ekonomi 1997-1998 yang dialami Indonesia mengharuskan pemerintah melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis.

    Sehubungan dengan hal tersebut, muncul pemikiran tentang perlunya suatu model pengawasan yang berfungsi mengawasi segala macam kegiatan keuangan. Setiap model pengawasan memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Lembaga pengawasan tersebut harus memiliki ketahanan dalam menghadapi masa krisis, memiliki tingkat efisiensi, dan efektivitas tinggi yang tercermin dalam biaya dan adanya kejelasan pembagian tanggung jawab dan fungsi serta memiliki persepsi yang baik di mata publik.3.

    Sistem Pengawasan Industri Keuangan di Negara-Negara Lain Secara teoritis, terdapat dua aliran dalam hal pengawasan lembaga keuangan. Di satu pihak terdapat aliran yang mengatakan bahwa pengawasan industri keuangan sebaiknya dilakukan oleh satu institusi.

    1. Di pihak lain ada aliran yang berpendapat pengawasan industri keuangan lebih tepat apabila dilakukan beberapa lembaga.
    2. Di Inggris, misalnya, industri keuangannya diawasi oleh Financial Supervisory Authority (FSA), sedangkan di Amerika Serikat industri keuangan diawasi oleh beberapa institusi.
    3. SEC ( Securities and Exchange Comission ), misalnya, mengawasi pasar modal sedangkan industri perbankan diawasi oleh Federal Reserve (The Fed), FDIC ( Federal Deposit Insurance Corporation ), dan OCC ( Office of The Comptroller of The Currency ).

    Alasan utama yang melatarbelakangi kedua aliran ini adalah kesesuaian dengan sistem perbankan yang dianut oleh negara tersebut. Juga, seberapa dalam konvergensi diantara lembaga-lembaga keuangan. Dari sudut sistem, terdapat dua sistem perbankan yang berlaku yaitu Commercial banking system dan universal banking system,

    Commercial banking, seperti yang berlaku di Indonesia dan di Amerika Serikat yaitu bank dilarang melakukan kegiatan usaha keuangan non-bank seperti asuransi. Hal ini berbeda dengan universal banking, dianut oleh antara lain negara-negara Eropa dan Jepang yang membolehkan bank melakukan kegiatan usaha keuangan non-bank seperti bank investasi dan asuransi.

    Sebuah survei yang dilakukan oleh Central Banking Publication (1999) menunjukkan bahwa dari 123 negara yang diteliti, tiga perempatnya memberikan kewenangan pengawasan industri perbankan kepada bank sentral. Hal ini lebih menonjol di negara-negara sedang berkembang.

    1. Husus untuk negara berkembang alasannya adalah masalah sumber daya.
    2. Bank sentral dianggap memadai dalam hal sumber daya (SDM dan dana).
    3. Dari kaca mata politik, dicabutnya kewenangan pengawasan dari bank sentral sejalan dengan munculnya kecenderungan pemberian independensi kepada bank sentral.
    4. Ada kekhawatiran bahwa dengan independennya bank sentral maka apabila bank sentral juga memiliki wewenang mengawasi bank maka bank sentral tersebut akan memiliki kewenangan sangat besar.

    Bank of England, misalnya, pada tahun 1997 mendapatkan status independen dan dua minggu kemudian kewenangan untuk pengawasan sektor perbankan diambil alih dari bank sentral tersebut.4. Satgas Waspada Investasi Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-208/BL/2007 yang ditetapkan pada 20 Juni 2007, yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-124/BL/2012 yang ditetapkan pada 19 Maret 2012.

    1. Regulator: OJK, BI, Bappebti, Kementerian Perdagangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Koperasi dan UKM;
    2. Penegak Hukum: Polri, Kejaksaan Agung;
    3. Pendukung: Kementerian Komunikasi dan Informasi, PPATK.

    a. Menginventarisasi kasus-kasus investasi ilegal; b. Menganalisis kasus-kasus; c. Menghentikan atau menghambat maraknya kasus investasi bodong; d. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat; e. Meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait; f.

    Melakukan pemeriksaan secara bersama atas kasus investasi ilegal. Kontak Satgas Waspada Investasi Telp: (021) 385 7821 ext 20610 Fax: (021) 345 3591 5. Alamat dan Call Centre OJK Konsumen atau masyarakat dapat menyampaikan permintaan informasi atau pengaduan kepada OJK melalui: a. Surat Tertulis Surat ditujukan kepada: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan u.p.

    Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Menara Radius Prawiro, Lantai 2 Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jl. MH. Thamrin No.2
 Jakarta Pusat 10350 b. Telepon (Call Center OJK) Telepon: (kode area) 157 ​​​ Contoh: kode area Jayapura (0967), jadi telp.

    0967) 157 Jam operasional: Senin – Jumat pkl.09.00 – 12.00 WIB dan pkl.13.00 – 16.00 WIB (kecuali hari libur) c. Email Alamat email: [email protected] d. Website Pengaduan Konsumen Online Konsumen atau masyarakat dapat mengisi form elektronik dalam website pengaduan konsumen online dengan alamat: http://konsumen.ojk.go.id Sampai dengan 31 Desember 2013, sesuai dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK hanya menangani permintaan informasi dan pengaduan konsumen dan masyarakat yang berkaitan dengan sektor pasar modal dan sektor keuangan non-bank.

    Untuk sektor perbankan, masih ditangani oleh Bank.6. OJK Bisa Menyidik OJK berwenang melakukan penyelidikan hingga penyidikan terhadap kasus-kasus lembaga keuangan yang merugikan konsumen. Sesuai peraturan yang ada, penyidik di Indonesia hanya ada dari dua elemen yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Kepolisian.

    Siapa yang mengawasi pasar modal di Indonesia dan apa dasar hukumnya?

    No.64,1995 EKONOMI, KEUANGAN. Bursa. Pasar Modal (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :

    a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
    b. bahwa Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat;
    c. bahwa agar Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan;
    d. bahwa sejalan dengan hasil-hasil yang dicapai pembangunan nasional serta dalam rangka antisipasi atas globalisasi ekonomi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67) dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan;
    e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Pasar Modal;

    Mengingat : Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN ; Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PASAR MODAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

    1. Afiliasi adalah :
    a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
    b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
    c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
    d. hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
    e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
    f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
    2. Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
    3. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
    4. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
    5. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
    6. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
    7. Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
    8. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
    9. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.
    10. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
    11. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    12. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
    13. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
    14. Penasihat Investasi adalah Pihak yang memberi nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.
    15. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaanya.
    16. Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
    17. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
    18. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
    19. Pernyataan pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
    20. Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
    21. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.
    22. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,oo (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
    23. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
    24. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.
    25. Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.
    26. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
    27. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
    28. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.
    29. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.
    30. Wali Amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang.

    Pasal 2 Menteri menetapkan kebijaksanaan umum di bidang Pasar Modal. BAB II BADAN PENGAWAS PASAR MODAL Pasal 3

    (1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam.
    (2) Bapepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

    Pasal 4 Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Pasal 5 Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk :

    a. memberi :
    1) izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Pnyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;
    2) izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan
    3) persetujuan Bank Kustodian;
    b. mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;
    c. menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru;
    d. menetapakan persyaratan dan tatacara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
    e. mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaanya;
    f. mewajibkan setiap Pihak untuk :
    1) menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau
    2) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;
    g. melakukan pemeriksaan terhadap :
    1) setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau
    2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini;
    h. menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
    i. mengumumkan hasil pemeriksaan;
    j. membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
    k. menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;
    l. memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;
    m. menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal;
    n. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;
    o. memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya;
    p. menetpakan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5; dan
    q. melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini.

    BAB III BURSA EFEK, LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN, SERTA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN Bagian Kesatu Bursa Efek Paragraf 1 Perizinan Pasal 6

    (1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bursa Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha Bapepam.
    (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

    Paragraf 2 Tujuan dan Kepemilikan Pasal 7

    (1) Bursa Efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien.
    (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bursa Efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan Anggota Bursa Efek.
    (3) Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam.

    Pasal 8 Yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek. Paragraf 3 Peraturan Bursa Efek dan Satuan Pemeriksa Pasal 9

    (1) Bursa Efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan Efek, kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Efek.
    (2) Tata cara peralihan Efek sehubungan dengan Transaksi Bursa ditetapkan oleh Bursa Efek.
    (3) Bursa Efek dapat menetapkan biaya pencatatan Efek, iuran keanggotaan, dan biaya transaksi berkenaan dengan jasa yang diberikan.
    (4) Biaya dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi Bursa Efek.

    Pasal 10 Bursa Efek dilarang membuat ketentuan yang menghambat anggotanya menjadi Anggota Bursa Efek lain atau menghambat adanya persaingan yang sehat. Pasal 11 Peraturan yang wajib dibuat oleh Bursa Efek, termasuk perubahannya, mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam. Pasal 12

    (1) Bursa Efek wajib mempunyai satuan pemeriksa yang bertugas menjalankan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggotanya serta terhadap kegiatan Bursa Efek.
    (2) Pimpinan satuan pemeriksa wajib melaporkan secara lansung kepada direksi, dewan komisaris Bursa Efek, dan Bapepam tentang masalah-masalah material yang ditemuinya serta yang dapat mempengaruhi suatu Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek atau Bursa Efek yang bersangkutan.
    (3) Bursa Efek wajib menyediakan semua laporan satuan pemeriksa setiap saat apabila diperlukan oleh Bapepam.

    Bagian kedua Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Paragraf 1 Perizinan Pasal 13

    (1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
    (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

    Paragraf 2 Tujuan dan Kepemilikan Pasal 14

    (1) Lembaga Kliring dan Penjaminan didirikan dengan tujuan menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa yang teratur, wajar, dan efisien.
    (2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian didirikan dengan tujuan menyediakan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien.
    (3) Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat memberikan jasa lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.
    (4) Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam.

    Pasal 15

    (1) Yang dapat menjadi pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, atau Pihak lain atas persetujuan Bapepam.
    (2) Mayoritas saham Lembaga Kliring dan penjaminan wajib dimiliki oleh Bursa Efek.

    Paragraf 3 Peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Pasal 16

    (1) Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menetapkan peraturan mengenai kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa.
    (2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menetapkan peraturan mengenai jasa Kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi Efek, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa.
    (3) Penentuan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

    Pasal 17 Peraturan yang wajib ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, termasuk perubahannya, mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam. BAB IV REKSA DANA Bagian Kesatu Bentuk Hukum dan Perizinan Pasal 18

    (1) Reksa Dana dapat berbentuk :
    a. Perseroan; atau
    b. kontrak investasi kolektif.
    (2) Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat bersifat terbuka atau tertutup.
    (3) Yang dapat menjalankan usaha Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
    (4) Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b hanya dapat dikelola oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak.
    (5) Persyaratan dan tata cara perizinan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

    Pasal 19

    (1) Pemegang saham Reksa Dana terbuka dapat menjual kembali sahamnya kepada Reksa Dana.
    (2) Dalam hal pemegang saham melakukan penjualan kembali,Rekasa Dana terbuka wajib membeli saham-saham tersebut.
    (3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila :
    a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
    b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan;
    c. keadaan darurat; atau
    d. terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam.

    Pasal 20

    (1) Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif dapat menjual dan membeli kembali Unit Penyertaan secara terus-menerus sampai dengan jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak.
    (2) Dalam hal pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali, Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut.
    (3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila :
    a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
    b. perdagangan Efek atas sebaagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan;
    c. keadaan darurat; atau
    d. terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam.

    Bagian Kedua Pengelolaan Pasal 21

    (1) Pengelolaan Reksa Dana, baik yang berbentuk Perseroan maupun yang berbentuk kontrak investasi kolektif, dilakukan oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak.
    (2) Kontrak pengelolaan Reksa Dana berbentuk Perseroan dibuat oleh direksi dengan Manajer Investasi.
    (3) Kontrak pengelolaan Reksa Dana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
    (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

    Pasal 22 Manajer Investasi Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan dan kontrak investasi kolektif wajib menghitung nilai pasar wajar dari Efek dalam portofolio setiap bursa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam. Pasal 23 Nilai saham Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan dan nilai Unit Penyertaan Kontrak investasi kolektif ditentukan berdasarkan nilai aktiva bersih. Pasal 24

    (1) Reksa Dana dilarang menerima dan atau memberikan pinjaman secara langsung.
    (2) Reksa Dana dilarang membeli saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya.
    (3) Pembatasan investasi Reksa Dana diatur lebuh lanjut oleh Bapepam.

    Pasal 25

    (1) Semua kekayaan Reksa Dana wajib disimpan pada Bank Kustodian.
    (2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang terafiliasi dengan Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana.
    (3) Reksa Dana wajib menghitung nilai aktiva bersih dan mengumumkannya.

    Pasal 26

    (1) Kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana berbentuk Perseroan dibuat oleh direksi Reksa dana dengan Bank Kustodian.
    (2) Kontrak penyimpanan kekayaan investasi kolektif dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
    (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

    Pasal 27

    (1) Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana.
    (2) Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

    Pasal 28

    (1) Saham Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan diterbitkan tanpa nilai nominal.
    (2) Pada saat pendirian Reksa Dana berbentuk Perseroan, paling sedikit 1% (satu perseratus) dari modal dasar Reksa Dana telah ditempatkan dan disetor.
    (3) Pelaksanaan pembelian kembali saham Reksa Dana berbentuk Perseroan dan pengalihan lebih lanjut saham tersebut dapat dilakukan tanpa mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
    (4) Dana yang digunakan untuk membeli kembali saham Reksa Dana berbentuk Perseroan berasal dari kekayaan Reksa Dana.

    Pasal 29

    (1) Reksa Dana yang berbentuk Perseroan tidak diwajibkan untuk membentuk dana cadangan.
    (2) Dalam hal Reksa Dana membentuk dana cadangan, besarnya dana cadangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

    BAB V PERUSAHAAN EFEK, WAKIL PERUSAHAAN EFEK, DAN PENASIHAT INVESTASI Bagian Kesatu Perizinan Perusahaan Efek Pasal 30

    (1) Yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
    (2) Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.
    (3) Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi hanya untuk Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun, sertifikat deposito, polis asuransi, Efek yang diterbitkan atau dijamin Pemerintah Indonesia, atau Efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam tidak diwajibkan untuk memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Efek.
    (4) Persyaratan dan tata cara perizinan Perusahaan Efek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

    Pasal 31 Perusahaan Efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Efek yang dilakukan oleh direktur, pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Bagian Kedua Perizinan Wakil Perusahaan Efek Pasal 32

    (1) Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, atau Wakil Manajer Investasi hanya orang perseorangan yang telah memperoleh izin dari Bapepam.
    (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Wakil Perusahaan Efek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

    Pasal 33

    (1) Orang perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dapat bertindak sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek.
    (2) Orang perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek,atau Wakil Manajer Investasi dilarang bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek.

    Bagian Ketiga Perizinan Penasihat Investasi Pasal 34

    (1) Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Penasihat Investasi adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
    (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Penasihat Investasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

    Bagian Kempat Pedoman Perilaku Pasal 35 Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi dilarang :

    a. menggunakan pengaruh atau mengadakan tekanan yang bertentangan dengan kepentingan nasabah;
    b. mangungkapkan nama atau kegiatan nasabah, kecuali diberi instruksi secara tertulis oleh nasabah atau diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    c. mengemukakan secara tidak benar atau tidak mengemukakan fakta yang material kepada nasabah mengenai kemampuan usaha atau keadaan keuangannya;
    d. merekomendasikan kepada nasabah untuk membeli atau menjual Efek tanpa memberitahukan adanya kepentingan Perusahaan Efek dan Penasihat Investasi dalam Efek tersebut; atau
    e. membeli atau memiliki Efek untuk rekening Perusahaan itu sendiri atau untuk rekening Pihak terafiliasi jika terdapat kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum dalam hal Perusahaan Efek tersebut bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan, kecuali pesanan Pihak yang tidak terafiliasi telah terpenuhi seluruhnya.

    Pasal 36 Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi wajib :

    a. mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan tujuan investasi nasabahnya; dan
    b. membuat dan menyimpan catatan dengan baik mengenai pesanan, transaksi, dan kondisi keuangannya.

    Pasal 37 Perusahaan Efek yang menerima Efek dari nasabahnya wajib :

    a. menyimpan Efek tersebut dalam rekening yang terpisah dari rekening Perusahaan Efek; dan
    b. menyelenggarakan pembukuan secara terpisah untuk setiap nasabah dan menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas harta nasabahnya;

    sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bapepam. Pasal 38 Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek dilarang melakukan transaksi atas Efek yang tercatat pada Bursa Efek untuk Pihak terafiliasi atau kepentingan sendiri apabila nasabah yang tidak terafiliasi dari Perusahaan Efek tersebut telah memberikan instruksi untuk membeli dan atau menjual Efek yang bersangkutan dan Perusahaan Efek tersebut belum melaksanakan instruksi tersebut.

    Pasal 39 Penjamin Emisi Efek wajib mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi Efek sebagaimana dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran. Pasal 40 Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek harus mengungkapkan dalam Prospektus adanya hubungan Afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara Perusahaan Efek dengan Emiten.

    Pasal 41 Dalam hal Perusahaan Efek bertindak sebagai Manajer Investasi dan juga sebagai Perantara Pedagang Efek atau Pihak terafiliasi dari Perusahaan Efek tersebut bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Reksa Dana, Perusahaan Efek atau Pihak terafiliasi dimaksud dilarang memungut komisi atau biaya dari Reksa Dana yang lebih tinggi dari komisi atau biaya yang dipungut oleh Perantara Pedagang Efek yang tidak terafiliasi.

    (1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam.
    (2) Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan bagi Bank Umum sebagai Kustodian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

    Paragraf 2 Efek yang Dititipkan Pasal 44

    (1) Kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggung jawab untuk menyimpan Efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara Kustodian dan pemegang rekening.
    (2) Efek yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.
    (3) Efek yang disimpan atau dicatat pada rekening Efek Kustodian bukan merupakan bagian dari harta Kustodian tersebut.

    Pasal 45 Kustodian hanya dapat mengeluarkan Efek atau dana yang tercatat pada rekening Efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau Pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya. Pasal 46 Kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang rekening atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya. Pasal 47

    (1) Kustodian atau Pihak terafiliasinya dilarang memberikan keterangan mengenai rekening Efek nasabah kepada Pihak mana pun, kecuali kepada :
    a. Pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris pemegang rekening;
    b. Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk kepentingan peradilan perkara pidana;
    c. Pengadilan untuk kepentingan peradilan perkara perdata atas permintaan Pihak-Pihak yang berperkara;
    d. Pejabat Pajak untuk kepentingan perpajakan;
    e. Bapepam, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Emiten, Biro Administrasi Efek, atau Kustodian lain dalam rangka melaksanakan fungsinya masing-masing; atau
    f. Pihak yang memberikan jasa kepada Kustodian, termasuk konsultan, Konsultan Hukum, dan Akuntan.
    (2) Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f yang memperoleh keterangan mengenai rekening Efek nasabah dari Kustodian atau afiliasinya dilarang memberikan keterangan dimaksud kepada Pihak mana pun, kecuali diperlukan dalam pelaksanaan fungsinya masing-masing.
    (3) Permintaan untuk memperoleh keterangan mengenai rekening Efek nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diajukan oleh Kepala kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung atau pejabat yang ditunjuk, dan Direktur Jenderal Pajak kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan dengan menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, hakim atau pejabat pajak, nama atau nomor pemegang rekening, sebab-sebab keterangan diperlukan, dan alasan permintaan dimaksud.

    Bagian Kedua Biro Administrasi Efek Pasal 48

    (1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Biro Administrasi Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
    (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Biro Administrasi Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

    Pasal 49

    (1) Pendaftaran pemilikan Efek dalam buku daftar pemegang Efek Emiten dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek dapat dilakukan oleh Biro Administrasi Efek berdasarkan kontrak yang dibuat oleh Emiten dengan Biro Administrasi Efek dimaksud.
    (2) Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib secara jelas memuat hak dan kewajiban Biro Administrasi Efek dan Emiten, termasuk kewajiban kepada pemegang Efek.

    Bagian Ketiga Wali Amanat Pasal 50

    (1) Kegiatan usaha Wali Amanat dapat dilakukan oleh :
    a. Bank Umum; dan
    b. Pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
    (2) Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat, Bank Umum atau Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.
    (3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran Wali Amanat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

    Pasal 51

    (1) Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
    (2) Wali Amanat mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang baik di dalam maupun di luar pengadilan.
    (3) Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan kredit dengan Emiten dalam jumlah sesuai dengan ketentuan Bapepam yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan antara Wali Amanat sebagai kreditur dan wakil pemegang Efek bersifat utang.
    (4) Penggunaan jasa Wali Amanat ditentukan dalam peraturan Bapepam.

    Pasal 52 Emiten dan Wali Amanat wajib membuat kontrak perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam. Pasal 53 Wali Amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang Efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak perwaliamanatan.

    (1) Penyelesaian Transaksi Bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau cara lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
    (2) Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menjamin penyelesaian Transaksi Bursa.
    (3) Tata cara dan jaminan penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada kontrak antara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
    (4) Untuk menjamin penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat menetapkan dana jaminan yang wajib dipenuhi oleh pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan.
    (5) Kontrak sebagaimana dimaksu dalam ayat (3) dan penetapan dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam.

    Bagian Kedua Penitipan Kolektif Pasal 56

    (1) Efek dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Peyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan.
    (2) Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
    (3) Apabila Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Efek tersebut dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari kontrak kolektif tersebut.
    (4) Emiten wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang Efek Emiten.
    (5) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

    Pasal 57 Dalam Penitipan Kolektif, Efek dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Emiten tertentu dianggap sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dan yang lain. Pasal 58

    (1) Kustodian wajib mencatat mutasi kepemilikan Efek dalam Penitipan Kolektif dengan menambah dan mengurangi Efek pada masing-masing rekening Efek.
    (2) Emiten wajib memutasikan Efek dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dalam Buku daftar pemegang Efek Emiten menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian.
    (3) Emiten wajib menolak pencatatan Efek ke dalam Penitipan Kolektif apabila Efek tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bagi Emiten.
    (4) Emiten wajib menolak pencatatan Efek ke dalam Penitipan Kolektif apabila Efek tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan, atau disita untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana.

    Pasal 59

    (1) Pemegang rekening sewaktu-waktu berhak menarik dana dan atau Efek dari rekening efeknya pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
    (2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat menolak penarikan dana dan atau pemutasian Efek dari rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika rekening Efek dimaksud diblokir, dibekukan, atau dijaminkan.
    (3) Pemblokiran rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas perintah tertulis dari Bapepam atau berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, atau Ketua Pengadilan Tinggi untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata atau pidana.

    Pasal 60

    (1) Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Efek.
    (2) Emiten, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib segera menyerahkan dividen, bunga, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan Efek dalam Penitipan Kolektif kepada pemegang rekening.

    Pasal 61 Efek dalam Penitipan Kolektif, kecuali Efek atas rekening Reksa Dana, dapat dipinjamkan atau dijaminkan. Pasal 62 Anggaran dasar Emiten wajib memuat ketentuan mengenai Penitipan Kolektif. Pasal 63 Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif diatur lebih lanjut oleh Bapepam. BAB VIII PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Bagian Kesatu Pendaftaran Pasal 64

    (1) Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari :
    a. Akuntan;
    b. Konsultan Hukum;
    c. Penilai;
    d. Notaris; dan
    e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
    (2) Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.
    (3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

    Pasal 65

    (1) Pendaftaran Profesi penunjang Pasar Modal di Bapepam menjadi batal apabila izin profesi yang bersangkutan dicabut oleh instansi yang berwenang.
    (2) Jasa dari Profesi Penunjang Pasar Modal di bidang Pasar Modal yang telah diberikan sebelumnya tidak menjadi batal karena batalnya pendaftaran profesi, kecuali apabila jasa yang diberikan tersebut merupakan sebab dibatalkannya pendaftaran atau dicabutnya izin profesi yang bersangkutan.
    (3) Dalam hal pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dibatalkan, Bapepam dapat melakukan pemeriksaan atau penilaian atas jasa lain berkaitan dengan Pasar Modal yang telah diberikan sebelumnya oleh Profesi Penunjang Pasar Modal dimaksud untuk menentukan berlaku atau tidak berlakunya jasa tersebut.
    (4) Dalam hal Bapepam memutuskan bahwa jasa yang diberikan oleh Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak berlaku, Bapepam dapat mewajibkan perusahaan yang menggunakan jasa Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut untuk menunjuk Profesi penunjang Pasar Modal lain untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian atas perusahaan dimaksud.

    Bagian Kedua Kewajiban Pasal 66 Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

    a. pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya; atau
    b. hal-hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan lembaga dimaksud atau kepentingan para nasabahnya.

    Bagian Ketiga Standar Akuntansi Pasal 69

    (1) Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
    (2) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal.

    BAB IX EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK Bagian Kesatu Pernyataan Pendaftaran Pasal 70

    (1) Yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah Emiten yang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual Efek kepada masyarakat dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif.
    (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak yang melakukan :
    a. penawaran Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun;
    b. penerbitan sertifikat deposito;
    c. penerbitan polis asuransi;
    d. penawaran Efek yang diterbitkan dan dijamin Pemerintah Indonesia; atau
    e. penawaran Efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam.

    Pasal 71 Tidak satu Pihak pun dapat menjual Efek dalam Penawaran Umum, kecuali pembeli atau pemesan menyatakan dalam formulir pemesanan Efek bahwa pembeli atau pemesan telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang bersangkutan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Pasal 72

    (1) Penjamin Pelaksana Emisi Efek ditunjuk oleh Emiten.
    (2) Dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek lebih dari satu, Penjamin Pelaksana Emisi Efek bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas penyelenggaraan Penawaran Umum.
    (3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Emiten bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan kepada Bapepam.

    Pasal 73 Setiap Perusahaan Publik wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam. Bagian Kedua Tata Cara Penyampaian Pernyataan Pendaftaran Pasal 74

    (1) Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari ke-45 (kempat puluh lima) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Bapepam.
    (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat meminta perubahan dan atau tambahan informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik.
    (3) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan perubahan atau tambahan informasi, Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut.
    (4) Pernyataan Pendaftaran tidak dapat menjadi efektif sampai saat informasi tambahan atau perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Bapepam.

    Pasal 75

    (1) Bapepam wajib memperhatikan kelengkapan, kecukupan, objektivitas, kemudahan untuk dimengerti, dan kejelasan dokumen Pernyataan Pendaftaran untuk memastikan bahwa Pernyataan Pendaftaran memenuhi Prinsip Keterbukaan.
    (2) Bapepam tidak memberikan penilaian atas keunggulan dan kelemahan suatu Efek.

    Pasal 76 Jika dalam Pernyataan Pendaftaran dinyatakan bahwa Efek akan dicatatkan pada Bursa Efek dan ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan.

    (1) Setiap Prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang Fakta Material yang diperlukan agar Prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
    (2) Setiap Pihak dilarang menyatakan, baik langsung maupun tidak langsung, bahwa Bapepam telah menyetujui, mengizinkan, atau mengesahkan suatu Efek, atau telah melakukan penelitian atas berbagai segi keunggulan atau kelemahan dari suatu Efek.
    (3) Ketentuan mengenai Prospektus diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

    Pasal 79

    (1) Setiap pengumuman dalam media massa yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material dan atau tidak memuat pernyataan tentang Fakta Material yang diperlukan agar keterangan yang dimuat di dalam pengumuman tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
    (2) Hal-hal yang diumumkan dan isi serta persyaratan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

    Bagian Keempat Tanggung Jawab atas Informasi yang Tidak Benar atau Menyesatkan Pasal 80

    (1) Jika Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaanya sehingga informasi dimaksud menyesatkan, maka :
    a. setiap Pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran;
    b. direktur dan komisaris Emiten pada waktu Pernyatan Pendaftaran menjadi efektif;
    c. Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan
    d. Profesi Penunjang Pasar Modal atau Pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran;
    wajib bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.
    (2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d hanya bertanggung jawab atas pendapat atau keterangan yang diberikannya.
    (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud falam ayat (1) tidak berlaku dalam hal Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf d dapat membuktikan bahwa Pihak yang bersangkutan telah bertindak secara profesional dan telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk memastikan bahwa :
    a. pernyataan atau keterangan yang dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran adalah benar; dan
    b. tidak ada Fakta Material yang diketahuinya yang tidak dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran yang diperlukan agar Pernyataan Pendaftaran tersebut tidak menyesatkan.
    (4) Tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran efektif.

    Pasal 81

    (1) Setiap Pihak yang menawarkan atau menjual Efek dengan menggunakan Prospektus atau dengan cara lain, baik tertulis maupun lisan, yang memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material dan Pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.
    (2) Pembeli Efek yang telah mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan sebelum melaksanakan pembelian Efek tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul dari transaksi Efek dimaksud.

    Bagian Kelima Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Benturan Kepentingan, Penawaran Tender, Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Pasal 82

    (1) Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memberikan hak memesan Efek terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham secara proporsional apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menerbitkan saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
    (2) Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut melakukan transaksi di mana kepentingan ekonomis Emiten atau Perusahaan Publik tersebut berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud.
    (3) Persyaratan dan tata cara penerbitan hak memesan Efek terlebih dahulu dan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

    Pasal 83 Setiap Pihak yang melakukan penawaran tender untuk membeli Efek Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran, dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam. Pasal 84 Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambialihan perusahaan lain wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran, dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

    BAB X PELAPORAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI Pasal 85 Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan Pihak lainnya yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam.

    Pasal 86

    (1) Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif atau Perusahaan Publik wajib :
    a. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat; dan
    b. menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga Efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut.
    (2) Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif dapat dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

    Pasal 87

    (1) Direktur atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.
    (2) Setiap Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.
    (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

    Pasal 88 Ketentuan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87 diatur lebih lanjut oleh Bapepam. Pasal 89

    (1) Informasi yang wajib disampaikan oleh setiap Pihak kepada Bapepam berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya tersedia untuk umum.
    (2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Bapepam.

    BAB XI PENIPUAN, MANIPULASI PASAR, DAN PERDAGANGAN ORANG DALAM Pasal 90 Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung :

    a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun;
    b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan
    c. membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.

    Pasal 91 Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek. Pasal 92 Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek.

    a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau
    b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.

    Pasal 94 Bapepam dapat menetapkan tindakan tertentu yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek yang bukan merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92. Pasal 95 Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek :

    a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau
    b. perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.

    Pasal 96 Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang :

    a. mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dimaksud; atau
    b. memberi informasi orang dalam kepada Pihak mana pun yang patut diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.

    Pasal 97

    (1) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.
    (2) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dan kemudian memperolehnya tanpa melawan hukum tidak dikenakan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96, sepanjang informasi tersebut disediakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanpa pembatasan.

    Pasal 98 Perusahaan Efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai Emiten atau Perusahaan Publik dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik tersebut, kecuali apabila :

    a. transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah nasabahnya; dan
    b. Perusahaan Efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai Efek yang bersangkutan.

    Pasal 99 Bapepam dapat menetapkan transaksi Efek yang tidak termasuk transaksi Efek yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96. BAB XII PEMERIKSAAN Pasal 100

    You might be interested:  Pemain Utama Yang Tertibat Di Pasar Modal?
    (1) Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibatdalam melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.
    (2) Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam mempunyai wewenang untuk :
    a. meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau Pihak lain apabila dianggap perlu;
    b. mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
    c. memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik Pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau
    d. menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaanya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.
    (3) Peraturan menenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
    (4) Setiap pegawai Bapepam yang diberi tugas atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Bapepam untuk melakukan pemeriksaan dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan Undang-undang ini kepada Pihak mana pun, selain dalam rangka upaya mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh Undang-undang lainnya.

    BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 101

    (1) Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.
    (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
    (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berwenang :
    a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal;
    b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
    c. melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
    d. memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
    e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
    f. melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pasar Modal;
    g. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
    h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal; dan
    i. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.
    (4) Dalam rangka pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam mengajukan permohonan izin kepada Menteri untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka pada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
    (5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
    (6) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.
    (7) Setiap pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan Undang-undang ini kepada Pihak mana pun, selain dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh Undang-undang lainnya.

    BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 102

    (1) Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.
    (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
    a. peringatan tertulis;
    b. denda yaitu untuk membayar sejumlah uang tertentu;
    c. pembatasan kegiatan usaha;
    d. pembekuan kegiatan usaha;
    f. pembatalan persetujuan; dan
    g. pembatalan pendaftaran.
    (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

    BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 103

    (1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa Izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
    (2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

    Pasal 104 Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

    (1) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
    (2) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

    Pasal 107 Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

    • Pasal 108 Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 107 berlaku pula bagi Pihak yang, baik langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pelanggaran Pasal-Pasal dimaksud.
    • Pasal 109 Setiap Pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda pa ling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

    Pasal 110

    (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), Pasal 105, dan Pasal 109 adalah pelanggaran.
    (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1). Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 adalah kejahatan.

    BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 111 Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

    Pasal 112 Bapepam dan Bank Indonesia wajib mengadakan konsultasi dan atau koordinasi sesuai dengan fungsi masing-masing dalam mengawasi kegiatan Kustodian dan Wali Amanat serta kegiatan lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Bank Umum di Pasar Modal. BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 113 Setiap perusahaan yang telah memenuhi ktiteria sebagai Perusahaan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan belum menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam sampai dengan tanggal diundangkannya Undang-undang ini wajib memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.

    Pasal 114 Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka :

    a. semua peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau belum diatur yang baru berdasarkan Undang-undang ini;
    b. semua izin usaha, izin orang perorangan, persetujuan, dan pendaftaran yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku;
    c. Pernyataan Pendaftaran dan permohonan izin usaha, persetujuan, dan pendaftaran yang telah diajukan sebelum berlakunya Undang-undang ini diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang ini; dan
    d. kegiatan kliring, penyelesaian transaksi Efek, dan penyimpanan Efek yang selama ini dilaksanakan oleh satu perusahaan berdasarkan izin usaha sebagai Lembaga Kliring Penyimpanan dan Penyelesaian tetap dapat dilaksanakan untuk jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh Bapepam.

    BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 115 Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67) dinyatakan tidak berlaku lagi.

    Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 Nopember 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

    SOEHARTO

    Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Nopember 1995 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO

    Kenapa Bapepam digantikan oleh OJK?

    Tujuan OJK Sebagai Pengawas Keuangan, Kenali Fungsi dan Tugas yang Jarang Diketahui | merdeka.com Lembaga Pemerintah Yang Bertugas Mengawasi Pasar Modal Adalah Ilustrasi OJK. Liputan6 ©2020 Merdeka.com Merdeka.com – secara umum dikenal sebagai pengawas keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK rilis sejak 2012 berdasarkan Undang-undang No.21 Tahun 2011. Kemudian memulai tugas mulai Januari 2013 sebagai lembaga pengawasan pasar modal Indonesia.

    • Selain itu tugas sebagai lembaga keuangan non bank lainnya menggantikan Bapepam dan lembaga keuangan (Bapepam-LK).
    • Hal ini demi mewujudkan perekonomian nasional yang tumbuh stabil dan berkelanjutan.
    • Demi menciptakan keseimbangan dan pembangunan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.
    • Tujuan OJK tetap berlandaskan dan berpedoman dengan Pancasila dan UUD 1945.

    Supaya mampu bersikap adil dan transparan dalam mengawasi lembaga-lembaga atau industri keuangan secara terintegrasi. Berikut beberapa sebagai pengawas keuangan, beserta mengenal fungsi dan tugasnya yang jarang diketahui.2 dari 7 halaman Sebelum mengenal setiap tujuan OJK secara umum, memahami lebih dalam terlebih dahulu mengenai pengertiannya.

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk untuk menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan, baik perbankan maupun Lembaga keuangan non-bank. Fungsi OJK menggantikan tugas ‘Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan’ atau Bappepam-LK, serta mengambil alih tugas Bank Indonesia (BI) dalam hal pengawasan perbankan.

    Tugas OJK secara resmi dijalankan sekitar akhir tahun 2013. Saat pengawasan perbankan yang sebelumnya merupakan tugas dari BI beralih menjadi tugas sekaligus fungsi OJK.3 dari 7 halaman Lembaga Pemerintah Yang Bertugas Mengawasi Pasar Modal Adalah ©©2014 Merdeka.com Sesuai dengan slogak dari OJK, “Mengatur, Mengawasi, Melindungi” untuk industri keuangan yang sehat. OJK dibentuk dengan tujuan, supaya seluruh kegiatan jasa keuangan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.

    1. Keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
    2. Dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
    3. Bisa melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

    4 dari 7 halaman Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki visi untuk menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Serta mampu mewujudkan industri jasa keuangan sebagai pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

    • Dengan tujuan OJK tersebut di atas, terbentuklah beberapa misi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini, yakni:
    • Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
    • Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
    • 5 dari 7 halaman
    1. Lembaga Pemerintah Yang Bertugas Mengawasi Pasar Modal Adalah ©©2014 Merdeka.com
    2. Secara umum fungsi OJK ialah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.
    3. Dapat dikatakan bahwa OJK sebagai tampuk dari seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan negara Indonesia. Berdasarkan tujuan OJK tadi, berikut penerapan fungsi OJK sebagai landasan:

    Siapa yang mengawasi pasar modal syariah?

    Mengenal Jenis Investasi di Pasar Modal Syariah Sekarang ini yang namanya investasi menjadi topik hangat di tengah pembicaraan masyarakat. Banyak bertebaran pilihan jenis investasi yang bisa diikuti, namun tak seluruhnya itu adalah investasi yang aman.

    1. Aman dalam arti produk investasi tersebut telah mendapatkan lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga semua orang berkesempatan untuk berinvestasi dengan cara yang benar.
    2. Pasar modal syariah bisa menjadi opsi yang tepat bagi orang muslim yang ingin memulai investasi dengan lebih nyaman.
    3. Mungkin kalian bertanya kenapa ada istilah pasar modal syariah? Pada dasarnya ini kembali pada akar pasar modal itu sendiri.

    Dilansir dari Indonesia Stock Exchange, pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik itu surat utang (obligasi), saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Karena menggunakan nama syariah, maka dalam penerapannya harus sesuai dengan hukum agama Islam.

    • Selain itu lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut mengawasi sistem kerja di pasar modal syariah.
    • Jadi mungkin kalian bakal tetap menemukan istilah-istilah yang kerap digunakan dalam pasar modal seperti saham, obligasi, dan lain-lain.
    • Hanya saja di pasar modal syariah, mekanisme transaksinya telah disesuaikan dengan prinsip syariah, pun perusahaan yang ikut bermain disana juga telah diseleksi ketat agar terhindar dari yang dilarang dalam prinsip syariah.

    Lalu apa saja pilihan produk pasar modal syariah yang populer di Indonesia? Sebelum itu perlu diperhatikan kalau jenis investasi yang ditawarkan pasar modal syariah tidak memandang investor dari suku, ras dan agama tertentu. Jadi siapa saja dapat ikut berpartisipasi meramaikan perkembangan pasar modal dengan prinsip syariat Islam di Indonesia.

    Saham Syariah Secara konsep, saham syariah serupa dengan saham konvensional. Sama-sama diterbitkan oleh emiten, hanya saja saham yang diperdagangkan telah memenuhi prinsip syariah. Adapun semua saham syariah yang ada di pasar modal syariah Indonesia akan tercatat dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK setiap bulan Mei dan November.

    Bila ingin mencari pilihan saham syariah yang berada di bursa efek, maka carilah dalam kategori Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Obligasi Syariah (Sukuk) Obligasi syariah tetap berbentuk sebagai surat hutang berharga jangka panjang, hanya saja dikeluarkan oleh emiten yang telah memenuhi prinsip syariah.

    • Selain itu emiten memberikan margin bagi hasil kepada pemilik obligasi syariah serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
    • Pada perkembangannya, nama sukuk menjadi pengganti dari istilah obligasi syariah.
    • Arakteristik sukuk memiliki perbedaan dengan obligasi.
    • Sukuk adalah bukti kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek alih-alih hanya berbentuk surat hutang.

    Jadi setiap sukuk yang terbit harus memiliki underlying asset atau aset yang dijadikan dasar penerbitan. Dalam penerbitan sukuk, aset atau proyek tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah. Reksadana Syariah Sebagai salah satu jenis investasi yang sedang tinggi diminati oleh masyarakat, reksadana syariah memberikan kemudahan berinvestasi berkat dikelola oleh manajer investasi alih-alih bermain sendiri.

    1. Tugas manajemen investasi adalah menginvestasikan dana yang dikelola ke dalam perdagangan saham syariah, sukuk atau instrumen syariah lain.
    2. Elebihan berinvestasi melalui reksadana secara umum salah satunya mampu menjangkau pemodal kecil maupun pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlihan mengelola investasi.

    Dengan reksadana syariah, maka manajer investasi hanya memilih instrument investasi dan mekanisme investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hal itu termasuk pada proses manajemen portofolio, screening (penyaringan), dan cleansing (pembersihan).

    Itulah pilihan jenis investasi yang populer dalam pasar modal syariah Indonesia. Ilmu ini akan dipelajari lebih mendalam dalam mata kuliah pasar modal dan analisis investasi yang digagas oleh jurusan manajemen bisnis syariah (S1) di Ma’soem University. Tidak hanya seputar pasar modal saja yang didalami, tetapi juga bagaimana menganalisis sebuah investasi yang sehat ataupun tidak sehat.

    Ada berbagai mata kuliah lain yang mendukung mahasiswa manajemen bisnis syariah agar kedepannya siap mengabdi kepada masyarkat. : Mengenal Jenis Investasi di Pasar Modal Syariah

    Siapa yang mengawasi pasar modal di Indonesia dan apa dasar hukumnya?

    No.64,1995 EKONOMI, KEUANGAN. Bursa. Pasar Modal (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :

    a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
    b. bahwa Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat;
    c. bahwa agar Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan;
    d. bahwa sejalan dengan hasil-hasil yang dicapai pembangunan nasional serta dalam rangka antisipasi atas globalisasi ekonomi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67) dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan;
    e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Pasar Modal;

    Mengingat : Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN ; Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PASAR MODAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

    1. Afiliasi adalah :
    a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
    b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
    c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
    d. hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
    e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
    f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
    2. Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
    3. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
    4. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
    5. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
    6. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
    7. Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
    8. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
    9. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.
    10. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
    11. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    12. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
    13. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
    14. Penasihat Investasi adalah Pihak yang memberi nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.
    15. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaanya.
    16. Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
    17. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
    18. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
    19. Pernyataan pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
    20. Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
    21. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.
    22. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,oo (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
    23. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
    24. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.
    25. Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.
    26. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
    27. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
    28. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.
    29. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.
    30. Wali Amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang.

    Pasal 2 Menteri menetapkan kebijaksanaan umum di bidang Pasar Modal. BAB II BADAN PENGAWAS PASAR MODAL Pasal 3

    (1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam.
    (2) Bapepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

    Pasal 4 Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Pasal 5 Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk :

    a. memberi :
    1) izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Pnyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;
    2) izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan
    3) persetujuan Bank Kustodian;
    b. mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;
    c. menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru;
    d. menetapakan persyaratan dan tatacara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
    e. mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaanya;
    f. mewajibkan setiap Pihak untuk :
    1) menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau
    2) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;
    g. melakukan pemeriksaan terhadap :
    1) setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau
    2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini;
    h. menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
    i. mengumumkan hasil pemeriksaan;
    j. membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
    k. menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;
    l. memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;
    m. menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal;
    n. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;
    o. memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya;
    p. menetpakan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5; dan
    q. melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini.

    BAB III BURSA EFEK, LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN, SERTA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN Bagian Kesatu Bursa Efek Paragraf 1 Perizinan Pasal 6

    (1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bursa Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha Bapepam.
    (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

    Paragraf 2 Tujuan dan Kepemilikan Pasal 7

    (1) Bursa Efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien.
    (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bursa Efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan Anggota Bursa Efek.
    (3) Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam.

    Pasal 8 Yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek. Paragraf 3 Peraturan Bursa Efek dan Satuan Pemeriksa Pasal 9

    (1) Bursa Efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan Efek, kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Efek.
    (2) Tata cara peralihan Efek sehubungan dengan Transaksi Bursa ditetapkan oleh Bursa Efek.
    (3) Bursa Efek dapat menetapkan biaya pencatatan Efek, iuran keanggotaan, dan biaya transaksi berkenaan dengan jasa yang diberikan.
    (4) Biaya dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi Bursa Efek.

    Pasal 10 Bursa Efek dilarang membuat ketentuan yang menghambat anggotanya menjadi Anggota Bursa Efek lain atau menghambat adanya persaingan yang sehat. Pasal 11 Peraturan yang wajib dibuat oleh Bursa Efek, termasuk perubahannya, mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam. Pasal 12

    (1) Bursa Efek wajib mempunyai satuan pemeriksa yang bertugas menjalankan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggotanya serta terhadap kegiatan Bursa Efek.
    (2) Pimpinan satuan pemeriksa wajib melaporkan secara lansung kepada direksi, dewan komisaris Bursa Efek, dan Bapepam tentang masalah-masalah material yang ditemuinya serta yang dapat mempengaruhi suatu Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek atau Bursa Efek yang bersangkutan.
    (3) Bursa Efek wajib menyediakan semua laporan satuan pemeriksa setiap saat apabila diperlukan oleh Bapepam.

    Bagian kedua Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Paragraf 1 Perizinan Pasal 13

    (1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
    (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

    Paragraf 2 Tujuan dan Kepemilikan Pasal 14

    (1) Lembaga Kliring dan Penjaminan didirikan dengan tujuan menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa yang teratur, wajar, dan efisien.
    (2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian didirikan dengan tujuan menyediakan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien.
    (3) Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat memberikan jasa lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.
    (4) Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam.

    Pasal 15

    (1) Yang dapat menjadi pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, atau Pihak lain atas persetujuan Bapepam.
    (2) Mayoritas saham Lembaga Kliring dan penjaminan wajib dimiliki oleh Bursa Efek.

    Paragraf 3 Peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Pasal 16

    (1) Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menetapkan peraturan mengenai kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa.
    (2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menetapkan peraturan mengenai jasa Kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi Efek, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa.
    (3) Penentuan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

    Pasal 17 Peraturan yang wajib ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, termasuk perubahannya, mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam. BAB IV REKSA DANA Bagian Kesatu Bentuk Hukum dan Perizinan Pasal 18

    (1) Reksa Dana dapat berbentuk :
    a. Perseroan; atau
    b. kontrak investasi kolektif.
    (2) Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat bersifat terbuka atau tertutup.
    (3) Yang dapat menjalankan usaha Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
    (4) Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b hanya dapat dikelola oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak.
    (5) Persyaratan dan tata cara perizinan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

    Pasal 19

    (1) Pemegang saham Reksa Dana terbuka dapat menjual kembali sahamnya kepada Reksa Dana.
    (2) Dalam hal pemegang saham melakukan penjualan kembali,Rekasa Dana terbuka wajib membeli saham-saham tersebut.
    (3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila :
    a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
    b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan;
    c. keadaan darurat; atau
    d. terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam.

    Pasal 20

    (1) Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif dapat menjual dan membeli kembali Unit Penyertaan secara terus-menerus sampai dengan jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak.
    (2) Dalam hal pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali, Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut.
    (3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila :
    a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
    b. perdagangan Efek atas sebaagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan;
    c. keadaan darurat; atau
    d. terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam.

    Bagian Kedua Pengelolaan Pasal 21

    (1) Pengelolaan Reksa Dana, baik yang berbentuk Perseroan maupun yang berbentuk kontrak investasi kolektif, dilakukan oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak.
    (2) Kontrak pengelolaan Reksa Dana berbentuk Perseroan dibuat oleh direksi dengan Manajer Investasi.
    (3) Kontrak pengelolaan Reksa Dana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
    (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

    Pasal 22 Manajer Investasi Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan dan kontrak investasi kolektif wajib menghitung nilai pasar wajar dari Efek dalam portofolio setiap bursa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam. Pasal 23 Nilai saham Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan dan nilai Unit Penyertaan Kontrak investasi kolektif ditentukan berdasarkan nilai aktiva bersih. Pasal 24

    (1) Reksa Dana dilarang menerima dan atau memberikan pinjaman secara langsung.
    (2) Reksa Dana dilarang membeli saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya.
    (3) Pembatasan investasi Reksa Dana diatur lebuh lanjut oleh Bapepam.

    Pasal 25

    (1) Semua kekayaan Reksa Dana wajib disimpan pada Bank Kustodian.
    (2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang terafiliasi dengan Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana.
    (3) Reksa Dana wajib menghitung nilai aktiva bersih dan mengumumkannya.

    Pasal 26

    (1) Kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana berbentuk Perseroan dibuat oleh direksi Reksa dana dengan Bank Kustodian.
    (2) Kontrak penyimpanan kekayaan investasi kolektif dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
    (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

    Pasal 27

    (1) Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana.
    (2) Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

    Pasal 28

    (1) Saham Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan diterbitkan tanpa nilai nominal.
    (2) Pada saat pendirian Reksa Dana berbentuk Perseroan, paling sedikit 1% (satu perseratus) dari modal dasar Reksa Dana telah ditempatkan dan disetor.
    (3) Pelaksanaan pembelian kembali saham Reksa Dana berbentuk Perseroan dan pengalihan lebih lanjut saham tersebut dapat dilakukan tanpa mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
    (4) Dana yang digunakan untuk membeli kembali saham Reksa Dana berbentuk Perseroan berasal dari kekayaan Reksa Dana.

    Pasal 29

    (1) Reksa Dana yang berbentuk Perseroan tidak diwajibkan untuk membentuk dana cadangan.
    (2) Dalam hal Reksa Dana membentuk dana cadangan, besarnya dana cadangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

    BAB V PERUSAHAAN EFEK, WAKIL PERUSAHAAN EFEK, DAN PENASIHAT INVESTASI Bagian Kesatu Perizinan Perusahaan Efek Pasal 30

    (1) Yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
    (2) Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.
    (3) Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi hanya untuk Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun, sertifikat deposito, polis asuransi, Efek yang diterbitkan atau dijamin Pemerintah Indonesia, atau Efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam tidak diwajibkan untuk memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Efek.
    (4) Persyaratan dan tata cara perizinan Perusahaan Efek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

    Pasal 31 Perusahaan Efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Efek yang dilakukan oleh direktur, pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Bagian Kedua Perizinan Wakil Perusahaan Efek Pasal 32

    (1) Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, atau Wakil Manajer Investasi hanya orang perseorangan yang telah memperoleh izin dari Bapepam.
    (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Wakil Perusahaan Efek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

    Pasal 33

    (1) Orang perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dapat bertindak sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek.
    (2) Orang perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek,atau Wakil Manajer Investasi dilarang bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek.

    Bagian Ketiga Perizinan Penasihat Investasi Pasal 34

    (1) Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Penasihat Investasi adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
    (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Penasihat Investasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

    Bagian Kempat Pedoman Perilaku Pasal 35 Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi dilarang :

    a. menggunakan pengaruh atau mengadakan tekanan yang bertentangan dengan kepentingan nasabah;
    b. mangungkapkan nama atau kegiatan nasabah, kecuali diberi instruksi secara tertulis oleh nasabah atau diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    c. mengemukakan secara tidak benar atau tidak mengemukakan fakta yang material kepada nasabah mengenai kemampuan usaha atau keadaan keuangannya;
    d. merekomendasikan kepada nasabah untuk membeli atau menjual Efek tanpa memberitahukan adanya kepentingan Perusahaan Efek dan Penasihat Investasi dalam Efek tersebut; atau
    e. membeli atau memiliki Efek untuk rekening Perusahaan itu sendiri atau untuk rekening Pihak terafiliasi jika terdapat kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum dalam hal Perusahaan Efek tersebut bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan, kecuali pesanan Pihak yang tidak terafiliasi telah terpenuhi seluruhnya.

    Pasal 36 Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi wajib :

    a. mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan tujuan investasi nasabahnya; dan
    b. membuat dan menyimpan catatan dengan baik mengenai pesanan, transaksi, dan kondisi keuangannya.

    Pasal 37 Perusahaan Efek yang menerima Efek dari nasabahnya wajib :

    a. menyimpan Efek tersebut dalam rekening yang terpisah dari rekening Perusahaan Efek; dan
    b. menyelenggarakan pembukuan secara terpisah untuk setiap nasabah dan menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas harta nasabahnya;

    sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bapepam. Pasal 38 Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek dilarang melakukan transaksi atas Efek yang tercatat pada Bursa Efek untuk Pihak terafiliasi atau kepentingan sendiri apabila nasabah yang tidak terafiliasi dari Perusahaan Efek tersebut telah memberikan instruksi untuk membeli dan atau menjual Efek yang bersangkutan dan Perusahaan Efek tersebut belum melaksanakan instruksi tersebut.

    • Pasal 39 Penjamin Emisi Efek wajib mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi Efek sebagaimana dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran.
    • Pasal 40 Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek harus mengungkapkan dalam Prospektus adanya hubungan Afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara Perusahaan Efek dengan Emiten.

    Pasal 41 Dalam hal Perusahaan Efek bertindak sebagai Manajer Investasi dan juga sebagai Perantara Pedagang Efek atau Pihak terafiliasi dari Perusahaan Efek tersebut bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Reksa Dana, Perusahaan Efek atau Pihak terafiliasi dimaksud dilarang memungut komisi atau biaya dari Reksa Dana yang lebih tinggi dari komisi atau biaya yang dipungut oleh Perantara Pedagang Efek yang tidak terafiliasi.

    (1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam.
    (2) Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan bagi Bank Umum sebagai Kustodian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

    Paragraf 2 Efek yang Dititipkan Pasal 44

    (1) Kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggung jawab untuk menyimpan Efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara Kustodian dan pemegang rekening.
    (2) Efek yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.
    (3) Efek yang disimpan atau dicatat pada rekening Efek Kustodian bukan merupakan bagian dari harta Kustodian tersebut.

    Pasal 45 Kustodian hanya dapat mengeluarkan Efek atau dana yang tercatat pada rekening Efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau Pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya. Pasal 46 Kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang rekening atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya. Pasal 47

    (1) Kustodian atau Pihak terafiliasinya dilarang memberikan keterangan mengenai rekening Efek nasabah kepada Pihak mana pun, kecuali kepada :
    a. Pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris pemegang rekening;
    b. Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk kepentingan peradilan perkara pidana;
    c. Pengadilan untuk kepentingan peradilan perkara perdata atas permintaan Pihak-Pihak yang berperkara;
    d. Pejabat Pajak untuk kepentingan perpajakan;
    e. Bapepam, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Emiten, Biro Administrasi Efek, atau Kustodian lain dalam rangka melaksanakan fungsinya masing-masing; atau
    f. Pihak yang memberikan jasa kepada Kustodian, termasuk konsultan, Konsultan Hukum, dan Akuntan.
    (2) Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f yang memperoleh keterangan mengenai rekening Efek nasabah dari Kustodian atau afiliasinya dilarang memberikan keterangan dimaksud kepada Pihak mana pun, kecuali diperlukan dalam pelaksanaan fungsinya masing-masing.
    (3) Permintaan untuk memperoleh keterangan mengenai rekening Efek nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diajukan oleh Kepala kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung atau pejabat yang ditunjuk, dan Direktur Jenderal Pajak kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan dengan menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, hakim atau pejabat pajak, nama atau nomor pemegang rekening, sebab-sebab keterangan diperlukan, dan alasan permintaan dimaksud.

    Bagian Kedua Biro Administrasi Efek Pasal 48

    (1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Biro Administrasi Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
    (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Biro Administrasi Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

    Pasal 49

    (1) Pendaftaran pemilikan Efek dalam buku daftar pemegang Efek Emiten dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek dapat dilakukan oleh Biro Administrasi Efek berdasarkan kontrak yang dibuat oleh Emiten dengan Biro Administrasi Efek dimaksud.
    (2) Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib secara jelas memuat hak dan kewajiban Biro Administrasi Efek dan Emiten, termasuk kewajiban kepada pemegang Efek.

    Bagian Ketiga Wali Amanat Pasal 50

    (1) Kegiatan usaha Wali Amanat dapat dilakukan oleh :
    a. Bank Umum; dan
    b. Pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
    (2) Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat, Bank Umum atau Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.
    (3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran Wali Amanat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

    Pasal 51

    (1) Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
    (2) Wali Amanat mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang baik di dalam maupun di luar pengadilan.
    (3) Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan kredit dengan Emiten dalam jumlah sesuai dengan ketentuan Bapepam yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan antara Wali Amanat sebagai kreditur dan wakil pemegang Efek bersifat utang.
    (4) Penggunaan jasa Wali Amanat ditentukan dalam peraturan Bapepam.

    Pasal 52 Emiten dan Wali Amanat wajib membuat kontrak perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam. Pasal 53 Wali Amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang Efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak perwaliamanatan.

    (1) Penyelesaian Transaksi Bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau cara lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
    (2) Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menjamin penyelesaian Transaksi Bursa.
    (3) Tata cara dan jaminan penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada kontrak antara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
    (4) Untuk menjamin penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat menetapkan dana jaminan yang wajib dipenuhi oleh pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan.
    (5) Kontrak sebagaimana dimaksu dalam ayat (3) dan penetapan dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam.

    Bagian Kedua Penitipan Kolektif Pasal 56

    (1) Efek dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Peyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan.
    (2) Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
    (3) Apabila Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Efek tersebut dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari kontrak kolektif tersebut.
    (4) Emiten wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang Efek Emiten.
    (5) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

    Pasal 57 Dalam Penitipan Kolektif, Efek dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Emiten tertentu dianggap sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dan yang lain. Pasal 58

    (1) Kustodian wajib mencatat mutasi kepemilikan Efek dalam Penitipan Kolektif dengan menambah dan mengurangi Efek pada masing-masing rekening Efek.
    (2) Emiten wajib memutasikan Efek dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dalam Buku daftar pemegang Efek Emiten menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian.
    (3) Emiten wajib menolak pencatatan Efek ke dalam Penitipan Kolektif apabila Efek tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bagi Emiten.
    (4) Emiten wajib menolak pencatatan Efek ke dalam Penitipan Kolektif apabila Efek tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan, atau disita untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana.

    Pasal 59

    (1) Pemegang rekening sewaktu-waktu berhak menarik dana dan atau Efek dari rekening efeknya pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
    (2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat menolak penarikan dana dan atau pemutasian Efek dari rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika rekening Efek dimaksud diblokir, dibekukan, atau dijaminkan.
    (3) Pemblokiran rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas perintah tertulis dari Bapepam atau berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, atau Ketua Pengadilan Tinggi untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata atau pidana.

    Pasal 60

    (1) Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Efek.
    (2) Emiten, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib segera menyerahkan dividen, bunga, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan Efek dalam Penitipan Kolektif kepada pemegang rekening.

    Pasal 61 Efek dalam Penitipan Kolektif, kecuali Efek atas rekening Reksa Dana, dapat dipinjamkan atau dijaminkan. Pasal 62 Anggaran dasar Emiten wajib memuat ketentuan mengenai Penitipan Kolektif. Pasal 63 Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif diatur lebih lanjut oleh Bapepam. BAB VIII PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Bagian Kesatu Pendaftaran Pasal 64

    (1) Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari :
    a. Akuntan;
    b. Konsultan Hukum;
    c. Penilai;
    d. Notaris; dan
    e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
    (2) Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.
    (3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

    Pasal 65

    (1) Pendaftaran Profesi penunjang Pasar Modal di Bapepam menjadi batal apabila izin profesi yang bersangkutan dicabut oleh instansi yang berwenang.
    (2) Jasa dari Profesi Penunjang Pasar Modal di bidang Pasar Modal yang telah diberikan sebelumnya tidak menjadi batal karena batalnya pendaftaran profesi, kecuali apabila jasa yang diberikan tersebut merupakan sebab dibatalkannya pendaftaran atau dicabutnya izin profesi yang bersangkutan.
    (3) Dalam hal pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dibatalkan, Bapepam dapat melakukan pemeriksaan atau penilaian atas jasa lain berkaitan dengan Pasar Modal yang telah diberikan sebelumnya oleh Profesi Penunjang Pasar Modal dimaksud untuk menentukan berlaku atau tidak berlakunya jasa tersebut.
    (4) Dalam hal Bapepam memutuskan bahwa jasa yang diberikan oleh Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak berlaku, Bapepam dapat mewajibkan perusahaan yang menggunakan jasa Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut untuk menunjuk Profesi penunjang Pasar Modal lain untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian atas perusahaan dimaksud.

    Bagian Kedua Kewajiban Pasal 66 Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

    a. pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya; atau
    b. hal-hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan lembaga dimaksud atau kepentingan para nasabahnya.

    Bagian Ketiga Standar Akuntansi Pasal 69

    (1) Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
    (2) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal.

    BAB IX EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK Bagian Kesatu Pernyataan Pendaftaran Pasal 70

    (1) Yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah Emiten yang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual Efek kepada masyarakat dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif.
    (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak yang melakukan :
    a. penawaran Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun;
    b. penerbitan sertifikat deposito;
    c. penerbitan polis asuransi;
    d. penawaran Efek yang diterbitkan dan dijamin Pemerintah Indonesia; atau
    e. penawaran Efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam.

    Pasal 71 Tidak satu Pihak pun dapat menjual Efek dalam Penawaran Umum, kecuali pembeli atau pemesan menyatakan dalam formulir pemesanan Efek bahwa pembeli atau pemesan telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang bersangkutan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Pasal 72

    (1) Penjamin Pelaksana Emisi Efek ditunjuk oleh Emiten.
    (2) Dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek lebih dari satu, Penjamin Pelaksana Emisi Efek bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas penyelenggaraan Penawaran Umum.
    (3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Emiten bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan kepada Bapepam.

    Pasal 73 Setiap Perusahaan Publik wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam. Bagian Kedua Tata Cara Penyampaian Pernyataan Pendaftaran Pasal 74

    (1) Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari ke-45 (kempat puluh lima) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Bapepam.
    (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat meminta perubahan dan atau tambahan informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik.
    (3) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan perubahan atau tambahan informasi, Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut.
    (4) Pernyataan Pendaftaran tidak dapat menjadi efektif sampai saat informasi tambahan atau perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Bapepam.

    Pasal 75

    (1) Bapepam wajib memperhatikan kelengkapan, kecukupan, objektivitas, kemudahan untuk dimengerti, dan kejelasan dokumen Pernyataan Pendaftaran untuk memastikan bahwa Pernyataan Pendaftaran memenuhi Prinsip Keterbukaan.
    (2) Bapepam tidak memberikan penilaian atas keunggulan dan kelemahan suatu Efek.

    Pasal 76 Jika dalam Pernyataan Pendaftaran dinyatakan bahwa Efek akan dicatatkan pada Bursa Efek dan ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan.

    (1) Setiap Prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang Fakta Material yang diperlukan agar Prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
    (2) Setiap Pihak dilarang menyatakan, baik langsung maupun tidak langsung, bahwa Bapepam telah menyetujui, mengizinkan, atau mengesahkan suatu Efek, atau telah melakukan penelitian atas berbagai segi keunggulan atau kelemahan dari suatu Efek.
    (3) Ketentuan mengenai Prospektus diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

    Pasal 79

    (1) Setiap pengumuman dalam media massa yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material dan atau tidak memuat pernyataan tentang Fakta Material yang diperlukan agar keterangan yang dimuat di dalam pengumuman tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
    (2) Hal-hal yang diumumkan dan isi serta persyaratan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

    Bagian Keempat Tanggung Jawab atas Informasi yang Tidak Benar atau Menyesatkan Pasal 80

    (1) Jika Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaanya sehingga informasi dimaksud menyesatkan, maka :
    a. setiap Pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran;
    b. direktur dan komisaris Emiten pada waktu Pernyatan Pendaftaran menjadi efektif;
    c. Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan
    d. Profesi Penunjang Pasar Modal atau Pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran;
    wajib bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.
    (2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d hanya bertanggung jawab atas pendapat atau keterangan yang diberikannya.
    (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud falam ayat (1) tidak berlaku dalam hal Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf d dapat membuktikan bahwa Pihak yang bersangkutan telah bertindak secara profesional dan telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk memastikan bahwa :
    a. pernyataan atau keterangan yang dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran adalah benar; dan
    b. tidak ada Fakta Material yang diketahuinya yang tidak dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran yang diperlukan agar Pernyataan Pendaftaran tersebut tidak menyesatkan.
    (4) Tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran efektif.

    Pasal 81

    (1) Setiap Pihak yang menawarkan atau menjual Efek dengan menggunakan Prospektus atau dengan cara lain, baik tertulis maupun lisan, yang memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material dan Pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.
    (2) Pembeli Efek yang telah mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan sebelum melaksanakan pembelian Efek tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul dari transaksi Efek dimaksud.

    Bagian Kelima Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Benturan Kepentingan, Penawaran Tender, Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Pasal 82

    (1) Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memberikan hak memesan Efek terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham secara proporsional apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menerbitkan saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
    (2) Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut melakukan transaksi di mana kepentingan ekonomis Emiten atau Perusahaan Publik tersebut berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud.
    (3) Persyaratan dan tata cara penerbitan hak memesan Efek terlebih dahulu dan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

    Pasal 83 Setiap Pihak yang melakukan penawaran tender untuk membeli Efek Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran, dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam. Pasal 84 Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambialihan perusahaan lain wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran, dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

    BAB X PELAPORAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI Pasal 85 Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan Pihak lainnya yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam.

    Pasal 86

    (1) Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif atau Perusahaan Publik wajib :
    a. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat; dan
    b. menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga Efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut.
    (2) Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif dapat dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

    Pasal 87

    (1) Direktur atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.
    (2) Setiap Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.
    (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

    Pasal 88 Ketentuan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87 diatur lebih lanjut oleh Bapepam. Pasal 89

    (1) Informasi yang wajib disampaikan oleh setiap Pihak kepada Bapepam berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya tersedia untuk umum.
    (2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Bapepam.

    BAB XI PENIPUAN, MANIPULASI PASAR, DAN PERDAGANGAN ORANG DALAM Pasal 90 Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung :

    a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun;
    b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan
    c. membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.

    Pasal 91 Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek. Pasal 92 Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek.

    a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau
    b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.

    Pasal 94 Bapepam dapat menetapkan tindakan tertentu yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek yang bukan merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92. Pasal 95 Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek :

    a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau
    b. perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.

    Pasal 96 Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang :

    a. mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dimaksud; atau
    b. memberi informasi orang dalam kepada Pihak mana pun yang patut diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.

    Pasal 97

    (1) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.
    (2) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dan kemudian memperolehnya tanpa melawan hukum tidak dikenakan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96, sepanjang informasi tersebut disediakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanpa pembatasan.

    Pasal 98 Perusahaan Efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai Emiten atau Perusahaan Publik dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik tersebut, kecuali apabila :

    a. transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah nasabahnya; dan
    b. Perusahaan Efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai Efek yang bersangkutan.

    Pasal 99 Bapepam dapat menetapkan transaksi Efek yang tidak termasuk transaksi Efek yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96. BAB XII PEMERIKSAAN Pasal 100

    (1) Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibatdalam melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.
    (2) Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam mempunyai wewenang untuk :
    a. meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau Pihak lain apabila dianggap perlu;
    b. mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
    c. memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik Pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau
    d. menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaanya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.
    (3) Peraturan menenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
    (4) Setiap pegawai Bapepam yang diberi tugas atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Bapepam untuk melakukan pemeriksaan dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan Undang-undang ini kepada Pihak mana pun, selain dalam rangka upaya mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh Undang-undang lainnya.

    BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 101

    (1) Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.
    (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
    (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berwenang :
    a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal;
    b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
    c. melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
    d. memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
    e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
    f. melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pasar Modal;
    g. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
    h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal; dan
    i. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.
    (4) Dalam rangka pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam mengajukan permohonan izin kepada Menteri untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka pada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
    (5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
    (6) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.
    (7) Setiap pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan Undang-undang ini kepada Pihak mana pun, selain dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh Undang-undang lainnya.

    BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 102

    (1) Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.
    (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
    a. peringatan tertulis;
    b. denda yaitu untuk membayar sejumlah uang tertentu;
    c. pembatasan kegiatan usaha;
    d. pembekuan kegiatan usaha;
    f. pembatalan persetujuan; dan
    g. pembatalan pendaftaran.
    (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

    BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 103

    (1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa Izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
    (2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

    Pasal 104 Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

    (1) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
    (2) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

    Pasal 107 Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

    1. Pasal 108 Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 107 berlaku pula bagi Pihak yang, baik langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pelanggaran Pasal-Pasal dimaksud.
    2. Pasal 109 Setiap Pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda pa ling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

    Pasal 110

    (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), Pasal 105, dan Pasal 109 adalah pelanggaran.
    (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1). Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 adalah kejahatan.

    BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 111 Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

    Pasal 112 Bapepam dan Bank Indonesia wajib mengadakan konsultasi dan atau koordinasi sesuai dengan fungsi masing-masing dalam mengawasi kegiatan Kustodian dan Wali Amanat serta kegiatan lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Bank Umum di Pasar Modal. BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 113 Setiap perusahaan yang telah memenuhi ktiteria sebagai Perusahaan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan belum menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam sampai dengan tanggal diundangkannya Undang-undang ini wajib memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.

    Pasal 114 Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka :

    a. semua peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau belum diatur yang baru berdasarkan Undang-undang ini;
    b. semua izin usaha, izin orang perorangan, persetujuan, dan pendaftaran yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku;
    c. Pernyataan Pendaftaran dan permohonan izin usaha, persetujuan, dan pendaftaran yang telah diajukan sebelum berlakunya Undang-undang ini diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang ini; dan
    d. kegiatan kliring, penyelesaian transaksi Efek, dan penyimpanan Efek yang selama ini dilaksanakan oleh satu perusahaan berdasarkan izin usaha sebagai Lembaga Kliring Penyimpanan dan Penyelesaian tetap dapat dilaksanakan untuk jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh Bapepam.

    BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 115 Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67) dinyatakan tidak berlaku lagi.

    Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 Nopember 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

    SOEHARTO

    Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Nopember 1995 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO

    6 lembaga apa yang mempunyai fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap pasar modal?

    TUJUan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

    Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, danMampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

    FUNGSI Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. TUGAS Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB. ​

    Apa saja instansi yg terkait dalam pasar modal dan apa saja tugas mereka?

    7. Lembaga Penunjang Pasar Modal –

    1. Kustodian: Pihak yang memberikan jasa penyimpanan dan pengawasan efek.
    2. Biro Administrasi Efek (BAE): Pihak yang mencatat kepemilikan efek.
    3. Wali Amanat: Bank Umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah untuk mewakili kepentingan pmegang efek yang bersifat utang.