Lembaga Yang Dibentuk Bani Umayyah Untuk Mengelola Keuangan Negara Adalah?

Lembaga Yang Dibentuk Bani Umayyah Untuk Mengelola Keuangan Negara Adalah
Lembaga Keuangan Islam di Masa Dinasti-Dinasti – Republika Online REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketika dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khilafah Bani Umayyah, kondisi Baitul Maal berubah. Jika pada masa sebelumnya Baitul Maal dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah SWT dan amanat rakyat, pada masa pemerintahan Bani Umayyah Baitul Maal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat.

  1. Eadaan tersebut berlangsung sampai datangnya khalifah ke-8 Bani Umayyah, yakni Umar bin Abdul Aziz (memerintah 717-720 M).
  2. Umar berupaya untuk membersihkan Baitul Maal dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya.
  3. Umar membuat perhitungan dengan para amir (setingkat gubernur) agar mereka mengembalikan harta yang sebelumnya bersumber dari sesuatu yang tidak sah.

Kebijakan baru ini dimulai dari diri Umar sendiri yang mengembalikan harta milik pribadinya. Di antara harta itu, terdapat perkampungan Fadak, desa di sebelah utara Makkah, yang sejak Rasulullah SAW wafat dijadikan milik negara. Namun, pada masa khalifah ke-4 Bani Umayah (memerintah 684-685 M), harta tersebut dimasukkan sebagai milik pribadi khalifah dan mewariskannya kepada keturunannya.

Pada masa Umayyah, khususnya Umar bin Abdul Aziz ini, fungsi Baitul Maal terus meluas. Tidak hanya sekadar menyalurkan dana tunjangan, tetapi juga dikembangkan dan diberdayakan untuk menyalurkan pembiayaan demi keperluan pembangunan sarana dan prasarana umum. Bahkan, Baitul Maal juga dipakai untuk membiayai proyek penerjemahan buku-buku kekayaan intelektual Yunani kuno.

Di sinilah gelombang intelektual Islam dimulai. Di era Dinasti Abbasiyah di Baghdad, khalifah membangun Perpustakaan Al-Hikmah, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi, seperti Nizhomiyah. Baghdad kala itu sudah menjadi kota metropolitan. Pada saat yang sama, Barat masih gelap gulita.

You might be interested:  Apa Saja Yang Termasuk Lembaga Keuangan Bukan Bank Atau Lkbb?

Apa yang dimaksud dengan keuangan negara?

KOMPAS.com – Tidak hanya manusia yang memiliki kebutuhan, negara pun juga memiliki kebutuhan. Kebutuhan tersebut ditujukan untuk mensejahterakan rakyatnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, negara melakukan berbagai kegiatan transaksi. Agar kegiatan transaksi berjalan lancar, maka negara harus memiliki sumber kuangan negara yang kuat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan negara merupakan aspek terpenting dalam proses penyelenggaraan negara. Proses pembangunan tidak akan berjalan lancar apabila keuangan negara terganggu atau tidak stabil. Wujud pengelolaan keuangan negara tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan negara?

Mekanisme pengelolaan keuangan negara – Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dipegang oleh presiden selaku kepala pemerintahan. Namun presiden tidak berkeja sendiri, presiden dibantu oleh lembaga-lembaga negara yang lain. Menurut Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, kekuasaan yang dimiliki oleh presiden memiliki arti:

Dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpimnya. Diserahkan kepada gubernur, bupati, atau wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

You might be interested:  Pajak Sarang Burung Walet Termasuk Pajak Yang Dipungut Oleh?

Baca juga: Pendapatan Nasional: Pengertian dan Metode Perhitungannya Dari penjelasan undang-undang tersebut, dapat dipahami bahwa presiden mendelegasikan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara kepada menteri keuangan, menteri dan pimpinan lembaga negara, serta kepala daerah.

Dengan adanya pendelegasian, tidak akan terjadi pemusatan kekuasaan dalam mekanisme pengelolaan keuangan negara, Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join.

Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Apakah Presiden mendelegasikan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara?

Mekanisme pengelolaan keuangan negara – Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dipegang oleh presiden selaku kepala pemerintahan. Namun presiden tidak berkeja sendiri, presiden dibantu oleh lembaga-lembaga negara yang lain. Menurut Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, kekuasaan yang dimiliki oleh presiden memiliki arti:

Dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpimnya. Diserahkan kepada gubernur, bupati, atau wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

Baca juga: Pendapatan Nasional: Pengertian dan Metode Perhitungannya Dari penjelasan undang-undang tersebut, dapat dipahami bahwa presiden mendelegasikan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara kepada menteri keuangan, menteri dan pimpinan lembaga negara, serta kepala daerah.

  1. Dengan adanya pendelegasian, tidak akan terjadi pemusatan kekuasaan dalam mekanisme pengelolaan keuangan negara,
  2. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com.
  3. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join.
You might be interested:  Berikut Ini Yang Termasuk Pajak Pemerintah Pusat Kecuali?

Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.