Nasionalisasi De Javasche Bank Menghasilkan Institusi Keuangan Yang Diberi Nama?

Nasionalisasi De Javasche Bank Menghasilkan Institusi Keuangan Yang Diberi Nama
C. Menjadi Bank Indonesia – Proses Nasionalisasi dari DJB berakhir seiring dengan pergantian nama menjadi Bank Indonesia. Tepatnya tanggal 29 Mei 1953, Presiden Soekarno mengesahkan RUU Pokok Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (UU). Pada 1 Juli 1953, diberlakukannya UU Pokok Bank Indonesia sehingga sejak 1 Juli 1953 bangsa Indonesia memiliki bank sentral dengan nama Bank Indonesia.

  • Pemerintah pun menunjuk Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi di Indonesia.
  • Masyarakat Indonesia sangat antusias dengan lahirnya,
  • Dalam beberapa surat kabar nasional disebutkan bahwa lahirnya Bank Indonesia sebagai pembuka zaman baru di bidang keuangan.
  • Nah, itulah sejarah nasionalisasi DJB menjadi BI, semoga menambah pengetahuan ya detikers.

Simak Video ” Investasi, Jalan Ninjaku ” (row/row) : Sejarah Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia

Apa perubahan nama dari De Javasche Bank dan apa fungsinya?

Potret gedung Bank Indonesia, bank sentral di NKRI peninggalan Belanda. (Sumber: Kompas.com ) Peristiwa – Terdapat sedikit fakta menarik mengenai peringatan Hari Bank Indonseia, yakni peringatan yang sebenarnya merujuk pada hari lahirnya Bank Nasional Indonesia (BNI), yaitu pada 5 Juli 1946.

Bank Nasional Indonesia merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Tanggal pembentukan tersebut kemudian ditetapkan dan diperingati sebagai Hari Bank Indonesia. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Bank Indonesia sendiri baru disahkan menjadi bank sentral oleh pemerintah RI melalui undang-undang pada 1 Juli 1953 seiring dengan nasionalisasi De Javasche Bank (DJB) setelah penyerahan kedaulatan RI dari Belanda.

De Javasche Bank sendiri adalah bank sentral pertama di Hindia Belanda ¾nama sebelum Indonesia merdeka¾ yang dibentuk pada dekade kedua abad 19 semasa pendudukan Belanda. Dikutip dari arsip Museum Bank Indonesia, kondisi perekonomian Hindia Belanda kala itu tidak teratur karena belum adanya regulasi pembayaran yang tertib melalui lembaga bank.

  • Selain itu, banyak kalangan pengusaha di Batavia yang mendesak kepada pemerintah kolonial agar segera didirikan lembaga bank sirkulasi yang bersifat sentral untuk memenuhi serta memudahkan kepentingan bisnis mereka.
  • Berbagai alasan dan desakan tersebut disampaikan kepada Kerajaan Belanda.
  • Akhirnya, pada 9 Desember 1826, Raja Belanda, Willem I (1815-1840), menerbitkan surat kuasa kepada pemerintah kolonial di Batavia untuk membentuk suatu bank berdasarkan wewenang khusus berjangka waktu atau yang lazim disebut oktroi.

Seiring kemenangan Jepang atas Belanda dalam Perang Dunia Kedua pada 1942, riwayat panjang DJB pun berakhir. Dai Nippon mengambil alih wilayah Indonesia. Di Indonesia, pasukan Jepang melucuti seluruh aset yang sebelumnya dimiliki Belanda, termasuk di sektor perbankan.

Dai Nippon juga mendirikan bank sentral bernama Nanpo Kaihatsu Ginko yang salah satu tugasnya mengedarkan mata uang yang dicetak di Jepang. Menurut Jan M. Pluiver dalam South-East Asia from Colonialism to Independence (1974), Nanpo Kaihatsu Ginko juga menjadi bank sirkulasi untuk wilayah koloni Jepang di kawasan Asia Tenggara.

Pada 1945, Jepang kalah dari Sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Bangsa Indonesia pun menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Namun, tak lama berselang, pasukan Belanda datang dengan membonceng tentara Sekutu. Belanda rupanya ingin berkuasa kembali di Indonesia.

  1. Selama era perang mempertahankan kemerdekaan, Belanda merebut bank-bank yang dibuka di masa Jepang, termasuk Nanpo Kaihatsu Ginko yang dikembalikan menjadi De Javasche Bank,
  2. Setelah Agresi Militer Belanda I pada 21 Juli 1947, DJB berhasil membuka kembali kantor-kantor cabangnya di berbagai daerah.
  3. Di sisi lain, pemerintah RI mengeluarkan undang-undang darurat mengenai pendirian Bank Nasional Indonesia (BNI) pada 5 Juli 1946.
You might be interested:  Yang Bukan Termasuk Modal Dari Koperasi Adalah?

Menurut Marwah M. Diah dalam buku Restrukturisasi BUMN di Indonesia: Privatisasi atau Korporatisasi?, berdirinya BNI didahului dengan pembentukan suatu yayasan pada 1945 atau tidak lama setelah kemerdekaan. Yayasan yang dimaksud adalah Yayasan Pusat Bank Indonesia.

  1. Pendirian BNI pada 5 Juli 1946 dilanjutkan dengan peleburan yayasan tersebut.
  2. Momentum inilah yang menjadi patokan sebagai Hari Bank Indonesia dan selanjutnya diperingati setiap tanggal 5 Juli.
  3. Namun, maksud pemerintah RI yang ingin menjadikan BNI sebagai bank sirkulasi atau bank sentral terhambat karena situasi darurat perang yang terjadi kala itu, ditambah masih sulitnya memperoleh pengakuan dari negara-negara lain.

Agresi Militer Belanda II pada 18 Desember 1948 memicu Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang waktu itu menjadi ibu kota RI. Serangan massal ini membuka mata dunia bahwa Indonesia masih eksis meskipun beberapa pemimpin pemerintahan RI ditawan oleh Belanda.

  1. Desakan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dunia internasional membuat Belanda terpaksa bersedia menggelar Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag.
  2. Rangkaian panjang KMB akhirnya disepakati pada 2 November 1949.
  3. Selain menghasilkan pengakuan kedaulatan oleh Belanda kepada Indonesia, KMB juga menetapkan bahwa De Javasche Bank akan menjadi bank sentral bagi negara Indonesia.

Adapun BNI ¾tulis Rachmadi Usman dalam Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia ¾ dialihkan fungsinya sebagai bank pembangunan. Pada 10 April 1953, parlemen menyetujui usulan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia (BI). Presiden Soekarno kemudian menerbitkan surat keputusan mengenai peresmian BI sebagai bank sirkulasi atau bank sentral Indonesia pada 10 April 1953 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 1953.

De Javasche Bank pertama kali dinasionalisasikan dan diubah namanya menjadi Bank Indonesia pada masa Kabinet siapa?

Nasionalisasi de Javasche Bank dilakukan pada masa Kabinet Sukiman. Pada tanggal 15 Desember 1951, diumumkan Undang-Undang No.24 Tahun 1951 tentang Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Pada tanggal 1 Juli 1953, de Javasche Bank secara resmi berganti nama menjadi Bank Indonesia (BI).

  1. BI kemudian berfungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
  2. Pemerintah RI memberhentikan Dr.
  3. Houwing dari jabatan presiden de Javasche Bank, kemudian mengangkat Mr.
  4. Syafruddin Prawiranegara (mantan menteri keuangan pada Kabinet RIS) sebagai presiden de Javasche Bank yang baru.
  5. Nasionalisasi de Javasche Bank dilakukan pada masa Kabinet Sukiman.

Pada tanggal 15 Desember 1951, diumumkan Undang-Undang No.24 Tahun 1951 tentang Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Pada tanggal 1 Juli 1953, de Javasche Bank secara resmi berganti nama menjadi Bank Indonesia (BI). BI kemudian berfungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.

Apa yang dimaksud dengan nasionalisasi De Javasche Bank?

De Javasche Bank adalah sebuah bank era kolonial Hindia-Belanda yang menjadi cikal bakal bank sentral bagi Republik Indonesia.

Apa yang dimaksud Nasionalisasi De Javasche Bank?

Pembahasan – Nasionalisasi de javasche bank ialah merupakan salah satu program kerja untuk perbaikan ekonomi yang dimana dilakukan oleh pemerintah negara republik Indonesia pada masa demokrasi liberal demi mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada keuangan negara dan jawaban dari krisisnya ekonomi dengan impian supaya keuangan baik dinegara maupun masyarakat menjadi lebih baik dikarenakan pada saat itu kondisi ekonomi Indonesia sangatlah buruk.

You might be interested:  Mengapa Setiap Perusahaan Perlu Menerapkan Akuntansi Dalam Laporan Keuangan?

Apa tujuan nasionalisasi De Javanese bank?

De Javasche Bank adalah bank swasta pada masa pemerintahan kolonial Belanda yang berfungsi sebagai bank sirkulasi. Keberadaan bank ini sangat penting karena De Javasche Bank juga menerbitkan mata uang bagi Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, pada masa Kabinet Sukiman, bank ini dinasionalisasikan denganmengangkatMr.

Syafruddin Prawiranegarasebagai Presiden De Javasche Bank yang baru.Hal ini dilakukan karena Indonesia harus mengatur sistem moneter demi mencegah inflasi. Beberapa tujuan nasionalisasi De Javasche Bank, yaitu: untuk memajukan pengusaha pribumi dengan memberikan kredit pada para pengusaha pribumi yang nantinya keuntungannya tersebut akan dibagi dengan pemerintah, agar pengusaha pribumi bekerja sama untuk memajukan ekonomi nasional, menumbuhkan dan mengembangkan pengusaha pribumi untuk merubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional, melakukan kerja sama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha asing.

Maka, tujuan dari nasionalisasi De Javasche Bank adalah untuk memajukan pengusaha pribumi, agar pengusaha pribumi bekerja sama untuk memajukan ekonomi nasional, merubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional, dan adanya bentuk kerja sama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha asing.

  • De Javasche Bank adalah bank swasta pada masa pemerintahan kolonial Belanda yang berfungsi sebagai bank sirkulasi.
  • Eberadaan bank ini sangat penting karena De Javasche Bank juga menerbitkan mata uang bagi Hindia Belanda.
  • Setelah Indonesia merdeka, pada masa Kabinet Sukiman, bank ini dinasionalisasikan dengan mengangkat Mr.

Syafruddin Prawiranegara sebagai Presiden De Javasche Bank yang baru. Hal ini dilakukan karena Indonesia harus mengatur sistem moneter demi mencegah inflasi. Beberapa tujuan nasionalisasi De Javasche Bank, yaitu:

untuk memajukan pengusaha pribumi dengan memberikan kredit pada para pengusaha pribumi yang nantinya keuntungannya tersebut akan dibagi dengan pemerintah, agar pengusaha pribumi bekerja sama untuk memajukan ekonomi nasional, menumbuhkan dan mengembangkan pengusaha pribumi untuk merubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional, melakukan kerja sama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha asing.

Maka, tujuan dari nasionalisasi De Javasche Bank adalah untuk memajukan pengusaha pribumi, agar pengusaha pribumi bekerja sama untuk memajukan ekonomi nasional, merubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional, dan adanya bentuk kerja sama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha asing.

Disebut apakah nama bank pada saat penjajahan Belanda?

Pendirian De Javasche Bank Pada tahun 1828, pemerintah Kerajaan Belanda memberikan octrooi atau hak-hak istimewa kepada De Javasche Bank (DJB) untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Sebagai bank sirkulasi, DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang Gulden di wilayah Hindia Belanda.

Setelah dinasionalisasi De Javasche Bank berubah menjadi apa?

De Javasche Bank merupakan aset milik Belanda yang kemudian diambil alih atau dinasionalisasikan oleh Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953, maka nama De Javasche Bank diganti dengan nama Bank Indonesia dengan presiden pertamanya SyafruddinPrawiranegara.

Jadi, jawaban yang tepat adalah B. – De Javasche Bank merupakan aset milik Belanda yang kemudian diambil alih atau dinasionalisasikan oleh Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953, maka nama De Javasche Bank diganti dengan nama Bank Indonesia dengan presiden pertamanya Syafruddin Prawiranegara.

Jadi, jawaban yang tepat adalah B.

Apakah nama bank yang di Nasionalisir oleh pemerintah dan akhirnya menjadi bank sentral?

Proses nasionalisasi DJB – Dasar pelaksanaan nasionalisasi De Javasche Bank adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tanggal 15 Desember 1951. Panitia Nasionalisasi De Javasche Bank memutuskan nasionalisasi dilakukan dengan cara membeli saham-saham DJB kepada para pemiliknya.

  • Endati demikian, proses nasionalisasi DJB melalui perjalanan yang panjang, yakni antara 1951-1953.
  • Pada akhirnya, proses nasionalisasi semakin mengerucut ketika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Bank Indonesia (UUPBI) disahkan dan diundangkan melalui Lembaran Negara No.40 Tahun 1953.
  • Dengan berlakunya UU tersebut, nama Bank Indonesia secara resmi ditetapkan bukan saja sebagai bank sirkulasi, tetapi juga Bank Sentral RI.
You might be interested:  Jelaskan Yang Dimaksud Dasar Pengenaan Pajak?

Setelah dinasionalisasi, De Javasche Bank berubah menjadi Bank Indonesia dan Syafruddin Prawiranegara diangkat sebagai Gubernur Bank Indonesia yang pertama. Referensi:

Usman, Rachmadi. (2001). Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Bagaimana kebijakan nasionalisasi De Javasche Bank?

DINAMIKA NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK: SEBUAH PERJUANGAN MENJADI BANK INDONESIA (1950?1953) Arief Hidayat (1*), Nurbaity Nurbaity (2) (1) (2) (*) Corresponding Author ABSTRAK Sebagai bangsa yang telah merdeka dan diakui kedaulatannya pada tahun 1949, Indonesia menginginkan segala sendi kehidupan bangsa dipegang dan dikelola sendiri.

  1. Hal tersebut tak terkecuali di bidang perbankan.
  2. Perbankan Indonesia salah satunya dan terbesar adalah De Javasche Ban, masih dikelola oleh bangsa asing yakni Belanda pada saat itu.
  3. Hal itu tentunya bertentangan dengan amanat UUD 1945, yang mengamanatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia.
  4. Amanat UUD 1945 itu termaktub dalam Pasal 33 yang digariskan dalam pemikiran ekonomi Indonesia sebagai Nasionalisme Ekonomi Indonesia.

Berdasarkan amanat UUD 1945 Pasal 33 dan sebagai perwujudan dari nasionalisme ekonomi Indonesia, maka pemerintah menjalankan perombakan perekonomian dari yang bercorak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional melalui nasionalisasi segala milik asing di Indonesia.

Salah satu milik asing yang dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia adalah De Javasche Bank. De Javasche Bank adalah sebuah lembaga perbankan swasta yang didirikan pada tahun 1828. Sampai tahun 1850-an, Javasche Bank masih merupakan satu-satunya lembaga swasta yang memberikan kredit kepada pedagang yang terikat cultuurstelsel,

Nasionalisasi tidak dilakukan dengan penyerobotan aset milik Belanda ini tetapi pemerintah Indonesia membeli saham De Javasche Bank dari pemiliknya. Nasionalisasi De Javasche Bank dilakukan dengan berbagai persiapan seperti pembentukan panitia dan menyusun alat kelengkapan seperti undang-undang yang dapat mendukung proses ini.

Undang-undang yang dipakai dalam proses ini yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. Berdasarkan undang-undang ini maka nama De Javasche Bank diganti dengan nama Bank Indonesia. Bank Indonesia kemudian ditetapkan bukan saja sebagai bank sirkulasi, tetapi juga Bank Sentral RI. Kata kunci: Nasionalisasi, De Javasche Bank, Bank Sentral, Bank Sirkulasi.

Agusta, Ivanovich.2014. Ketimpangan Wilayah dan Kebijakan Penanggulangan di Indonesia: Kajian Isu Strategis, Historis, dan Paradgmatis Sejak Pra Kolonial. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia. Djojohadikusumo, Sumitro.1953. Persoalan Ekonomi di Indonesia. Djakarta: Indira.

De Javasche Bank.1952. Laporan Tahun Pembukuan 1951-1952. Djakarta: G. Kolit & Co. Kanumoyoso, Bondan.2001. Menguatnya Peran Ekonomi Negara: Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia 1957-1959. Jakarta: Sinar Harapan Gottschalk, Louis.1985. Mengerti Sejarah. Depok: UI Press. Kusuma, Erwien.2014.

Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia. Jakarta: P.T. Kompas Media Nusantara. Suara Rakjat Republik Indonesia.6 Agustus 1951. Sritua, Arief.2006. Negeri Terjajah: Menyikap Ilusi Kemerdekaan. Yogyakarta: Resist Book. Swasono, Edi Sri (ed).1991. Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi.