Organisasi Akuntansi Di Indonesia Yang Membuat Standar Akuntansi Keuangan Adalah?

Organisasi Akuntansi Di Indonesia Yang Membuat Standar Akuntansi Keuangan Adalah
Pengertian PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) – Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Hal ini berfungsi untuk mempermudah auditor serta mempermudah pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda beda.

  1. Pada dasarnya, standar akuntansi keuangan ini dibuat dan disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI.
  2. Pembuatannya didasarkan pada kondisi yang sedang berjalan dan disepakati serta disahkan oleh institut atau lembaga resmi di Indonesia.
  3. Di Indonesia terdapat 5 standar akuntansi keuangan yang berlaku yang banyak dipakai oleh kebanyakan entitas, baik swasta maupun lembaga pemerintahan.

Di antaranya ada 4 macam yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan 1 acuan standar yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Baca Juga : 6 Jenis Pajak Beserta Cara Pengelolaannya

Siapa yang menyusun standar akuntansi keuangan?

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas “PSAK” beralih ke halaman ini. Untuk kegunaan lain, lihat PSAK (disambiguasi), Standar Akuntansi Keuangan atau SAK adalah standar praktik akuntansi yang digunakan di Indonesia, yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia,

Standar akuntansi ini mengatur hal tentang pembuatan, penyusunan, hingga proses pencatatan dan penyajian data-data akuntansi dengan tujuan laporan keuangan menjadi seragam dan mudah dipahami oleh para pengguna. Pada tahun 1970-an SAK mengikuti standar praktik akuntansi Amerika Serikat ( US GAAP ), kemudian pada tahun 1990-an mulai berkiblat pada International Accounting Standards ( IAS ).

Per 1 Januari 2015, SAK resmi mengadopsi penuh Standar Pelaporan Keuangan Internasional ( IFRS ), yang merupakah kelanjutan dari IAS.

Apa saja standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia?

Standar Akuntansi Keuangan yang Berlaku di Indonesia | Registered Tax Consultant Organisasi Akuntansi Di Indonesia Yang Membuat Standar Akuntansi Keuangan Adalah Kondisi perekonomian suatu negara dipengaruhi oleh kinerja dari tiga pihak, yaitu pemerintah, individu, dan bisnis. Penilaian kinerja dari masing-masing pihak, utamanya pemerintah dan bisnis, dapat tergambar melalui prosedur akuntansi yang merupakan bahasa universal untuk bisnis.

  1. Produk dari proses akuntansi adalah laporan keuangan, yang paling sedikit memberikan informasi mengenai aset, utang, modal, pendapatan dan beban.
  2. Simak artikel Mengenai Pembukuan dan Pencatatan dalam Perpajakan pada tautan,
  3. Aturan mengenai kewajiban penyusunan laporan keuangan khususnya ditetapkan untuk pemerintah dan bisnis swasta guna menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan dengan stakeholder masing-masing pihak.

Dalam kaitannya dengan perpajakan, laporan keuangan juga digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terutang, setelah dilakukan koreksi fiskal berdasarkan aturan perundang-undangan perpajakan. Seiring dengan perkembangan dunia bisnis dan kompleksitas transaksi yang bahkan sudah tidak mengenal batas negara, standar tunggal yang mengatur mengenai akuntansi menjadi penting adanya.

  1. Hal ini untuk dasar penyusunan informasi keuangan yang sama sehingga kinerja antar pihak dapat dinilai dan diperbandingkan dengan lebih baik.
  2. Di Indonesia, aturan tersebut tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk bisnis dan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk (SAP) untuk pemerintah.

Standar Akuntansi Keuangan yang ada di Indonesia dibagi menjadi empat, yaitu: 1. Standar Akuntansi Keuangan Umum konvergensi IFRS Standar ini umum digunakan untuk bisnis. Efektif sejak 1 Januari 2015, secara garis besar PSAK telah terkonvergensi dengan International Financial Reporting Standards (IFRS).

  1. Namun, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) juga menerbitkan PSAK dan ISAK yang merupakan produk non-IFRS antara lain, seperti PSAK 28 dan PSAK 38, ISAK 31, ISAK 32, ISAK 35 dan ISAK 36.2.
  2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) Standar ini disusun dengan bentuk pengaturan yang lebih sederhana yang sebagian besar menggunakan konsep biaya historis.

Standar ini ditujukan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum ( general purpose financial statement ) bagi pengguna eksternal (pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit).3.

Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAS) Standar ini disusun mengacu pada fatwa MUI dan ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi Syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non Syariah. Terdiri dari PSAK 100 sampai dengan PSAK 106 yang mencakup kerangka konseptual; penyajian laporan keuangan syariah; akuntansi murabahah; musyarakah; mudharabah; salam; istishna.4.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) Standar ini ditujukan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah dengan definisi yang mengacu pada Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tidak atau belum mampu memnuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK ETAP.

SAK EMKM berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018 dan penerapan dini dianjurkan Proses penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai standar merupakan poin penting untuk menunjukkan kinerja dan performa keuangan perusahaan. Kepatuhan pada standar akuntansi komersial (PSAK) ditambah dengan pemahaman atas peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia menjadi nilai tambah untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang andal dan dapat menampilkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya.

Referensi: : Standar Akuntansi Keuangan yang Berlaku di Indonesia | Registered Tax Consultant

Apa tujuan di bentuknya IAI?

Anggaran Dasar – Konsep Anggaran Dasar IAI yang pertama diselesaikan pada 15 Mei 1958 dan naskah finalnya selesai pada 19 Oktober 1958. Menteri Kehakiman mengesahkannya pada 11 Pebruari 1959. Namun demikian, tanggal pendirian IAI ditetapkan pada 23 Desember 1957. Ketika itu, tujuan IAI adalah:

  1. Membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan.
  2. Mempertinggi mutu pekerjaan akuntan.

Apa yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia?

Apa itu Standar Akuntansi Keuangan? – Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah format dan prosedur pembuatan laporan keuangan yang menjadi aturan baku penyajian informasi keuangan suatu kegiatan usaha atau perusahaan. SAK berisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK), yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI), serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

  1. Standar akuntansi di Indonesia mengacu pada teori skala global, yakni International Financial Reporting Standards (IFRS).
  2. SAK berbasis IFRS berlaku efektif sejak 2014.
  3. DSAK IAI menyebutkan, minimalisasi perbedaan kedua standar ini merupakan komitmen Indonesia sebagai satu-satunya anggota G20 di kawasan Asia Tenggara.

Konvergensi SAK dan IFRS diharapkan dapat banyak mengurangi perbedaan dua standar akuntansi skala lokal dan global ini. Sehingga bermanfaat bagi perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik untuk bertransaksi di pasar modal karena informasi dalam laporan keuangannya berkualitas internasional.

SAP dibuat oleh siapa?

Profil KSAP Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, diperlukan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku untuk Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 32 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur perlunya SAP sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan daerah. Lebih lanjut, Pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa penyusunan SAP dilakukan oleh suatu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

You might be interested:  Pkp Yang Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Lengkap?

Sebelum UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004 ditetapkan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang fiskal, Menteri Keuangan RI telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 308/KMK.012/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah (KSAP), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 379/KMK.012/2004 tanggal 6 Agustus 2004.

Untuk memenuhi amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, telah diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 5 Oktober 2004, yang telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 16 Oktober 2017.

KSAP bertugas mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, KSAP melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Menteri Keuangan.

  1. SAP bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.
  2. Berasal dari berbagai unsur pemerintahan, praktisi, asosiasi profesi, dan akademisi yang mempunyai kompetensi akademik di bidang akuntansi sektor publik, register akuntan negara dan reputasi baik di bidang profesi akuntansi.
  3. Dalam bertugas KSAP dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan atau pihak lain yang dianggap perlu.

Dalam penyusunan SAP, KSAP menetapkan proses penyiapan standar dan meminta pertimbangan mengenai substansi standar kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Proses penyiapan standar dimaksud mencakup langkah-langkah yang perlu ditempuh secara cermat ( ) agar dihasilkan standar yang objektif dan bermutu.

Terhadap pertimbangan yang diterima dari BPK, KSAP memberikan tanggapan, penjelasan, dan/atau melakukan penyesuaian sebelum SAP ditetapkan menjadi peraturan pemerintah. Sesuai dengan ketentuan peralihan UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual ( accrual basis accounting ) dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun setelah UU Nomor 17 Tahun 2003 ditetapkan atau pada tahun anggaran 2008.

Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Berdasarkan ketentuan peralihan tersebut, dalam rangka strategi menuju penerapan accrual basis accounting, KSAP telah menyusun SAP berbasis kas menuju akrual ( cash towards accrual ) yang telah ditetapkan dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP pada tanggal 13 Juni 2005.

  • Visi :
  • “Mendukung terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui Standar Akuntansi Pemerintahan yang berkualitas”
  • Misi :
  1. Mewujudkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang andal dan diterima secara umum.
  2. Mendorong terwujudnya entitas pemerintah yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
  3. Mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang mampu memahami dan memanfaatkan informasi keuangan.

Tujuan:

  1. Menyusun standar akuntansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, praktik dan wacana akuntansi paling mutakhir di Indonesia maupun di lingkungan internasional.
  2. Membantu entitas pelaporan menghasilkan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
  3. Membangun dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan manfaat informasi dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
  4. Meningkatkan profesionalisme dan independensi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

: Profil KSAP

PT KSAP Indonesia bergerak dibidang apa?

PT Satria Antaran Prima,tbk Karir & Profil 2022 Organisasi Akuntansi Di Indonesia Yang Membuat Standar Akuntansi Keuangan Adalah PT Satria Antaran Prima, Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang kurir express dan kargo serta merupakan perusahaan pertama berbasis teknologi android di Indonesia Kantor Pusat Indonesia Situs Industri Logistics and Supply Chain Lihat Lowongan di PT Satria Antaran Prima,tbk Lihat Lowongan di PT Satria Antaran Prima,tbk : PT Satria Antaran Prima,tbk Karir & Profil 2022

Apakah PSAK dan SAK sama?

PSAK-IFRS (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan- International Financial Report Standard) – Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau International Financial Report Standard (PSAK) adalah nama lain sari SAK yang diterapkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sejak tahun 2012 lalu sampai dengan tahun 2021.

Standar ini digunakan untuk badan atau bisnis yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, BUMN, ataupun perusahaan dana pensiun). PSAK sama dengan SAK, sama-sama bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan.

Sedangkan penggunaan IFRS sendiri ditentukan karena Indonesia merupakan anggota IFAC (Internatinal Federation of Accountants) yang menjadikan IFRS sebagai standar mereka. Selama tahun 2020, DSAK IAI telah mengesahkan 1 (satu) PSAK, 1 (satu) ISAK, 6 (enam) judul Amendemen atas PSAK, 1 (satu) Penyesuaian Tahunan 2020, dan 2 (dua) standar lain yang statusnya masih berupa Draf Eksposur (yaitu, Draf Eksposur SAK Entitas Privat dan Draf Eksposur Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan).

Apakah IFRS sama dengan standar keuangan di Indonesia?

Perbedaan IFRS dan PSAK – Akuntansi keuangan internasional ada IFRS, sedangkan akuntansi Indonesia memiliki PSAK atau dikenal juga sebagai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK dibuat oleh para ahli yang tergabung dalam Ikatan Akuntansi Indonesia.

Di dalamnya terdapat berbagai macam aturan terkait mencatat, menyusun, melaksanakan, dan menyajikan sebuah laporan keuangan berkualitas. Jadi, tidak perlu diragukan juga kualitas penyajiannya. Banyak perusahaan di Indonesia yang menggunakan standar PSAK. Apalagi buku pedomannya pun disediakan secara komprehensif oleh para ahlinya.

Lalu, bagaimana beda PSAK, IFRS? IFRS yang dikenal juga dengan International Financial Accounting Standard merupakan standar yang digunakan juga di Indonesia. Pemerintah mewajibkan beberapa perusahaan menggunakan standar IFRS seperti BUMN, perusahaan yang melantai di bursa saham, asuransi, dan perbankan.

Laporan neraca : PSAK harus menampilkan aset lancar dan aset tidak lancar. Sedangkan, di IFRS kedua jenis aset itu tidak harus ada apabila penyusunan likuiditas lebih relevan dalam laporan keuangannya. Laporan kinerja keuangan: PSAK dan IFRS sama-sama mengharuskan laporan laba rugi untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, tapi untuk IFRS laporan laba rugi akan disajikan lebih komprehensif. Laporan laba rugi : PSAK dan IFRS memiliki bentuk laporan laba rugi yang beda. PSAK menyajikan laporan pendapatan dengan item yang berbeda dari IFRS. Sedangkan di IFRS harus memilih satu format dari dua format yang tersedia. Laporan arus kas: Laporan arus kas yang hadir di PSAK dan IFRS juga punya format yang berbeda. PSAK mengharuskan metode langsung untuk beberapa item perhitungan. Sedangkan, IFRS bisa memilih menggunakan metode tidak langsung atau yang langsung.

Baca juga: Bagaimana Cara Mengelola Keuangan Usaha Kecil? Kesimpulannya, IFRS adalah standar laporan keuangan yang digunakan di Indonesia. Namun, hanya beberapa perusahaan yang menggunakannya. Di Indonesia PSAK lebih sering digunakan karena tidak kalah berkualitas. Perusahaan bisa memilih mana saja sesuai dengan kebutuhan yang dimilikinya.

Apa Perbedaan PSAK dan SAK ETAP?

Perbedaan SAK ETAP dengan PSAK –

Materi SAK ETAP lebih sederhana sedangkan PSAK – IFRS cenderung complicated dan rumit. SAK ETAP cenderung menggunakan basis stewardship sebagai pertanggungjawaban pengelola kepada stakeholder sehingga cenderung menggunakan prinsip reliability, sedangkan PSAK – IFRS telah bergeser untuk pemenuhan user dalam pengambilan keputusan sehingga cenderung menggunakan prinsip relevan. SAK ETAP tidak mengatur pajak tangguhan SAK ETAP hanya menggunakan metode tidak langsung untuk laporan arus kas. SAK ETAP menggunakan cost model untuk investasi ke asosiasi dan menggunakan metode ekuitas untuk anak perusahaan. SAK ETAP tidak secara penuh menggunakan PSAK 50/55. SAK ETAP hanya menggunakan model cost untuk aset tetap, aset tidak berwujud dan properti investasi. PSAK-IFRS boleh memilih cost model atau model reavaluasi.

Baca juga: Pengertian dan Perbedaan Antara Biaya Tetap dan Biaya Variabel

You might be interested:  Sifat Yang Dimiliki Oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Adalah?

Apakah IAI organisasi pemerintah?

Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik Ikatan Akuntan Indonesia – Wikisource bahasa Indonesia

  • Keterterapan (applicability)
  • Aturan Etika ini harus diterapkan oleh anggota Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) dan staf profesional (baik yang anggota IAI-KAP maupun yang bukan anggota IAI-KAP) yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik (KAP).
  • Dalam hal staf profesional yang bekerja pada satu KAP yang bukan anggota IAI-KAP melanggar Aturan Etika ini, maka rekan pimpinan KAP tersebut bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran tersebut.
  • Definisi/Pengertian

1. Klien adalah pemberi kerja (orang atau badan), yang mempekerjakan atau menugaskan seseorang atau lebih anggota IAI – KAP atau KAP tempat Anggota bekerja untuk melaksanakan jasa profesional. Istilah pemberi kerja untuk tujuan ini tidak termasuk orang atau badan yang mempekerjakan Anggota.2.

Laporan Keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Data keuangan lainnya yang digunakan untuk mendukung rekomendasi kepada klien atau yang terdapat dalam dokumen untuk suatu pelaporan yang diatur dalam standar atestasi dalam penugasan atestasi, dan surat pemberitahuan tahunan pajak (SPT) serta daftar-daftar pendukungnya bukan merupakan laporan keuangan.

  • Pernyataan, surat kuasa atau tanda tangan pembuat SPT tidak merupakan pernyataan pendapat atas laporan keuangan.3.
  • Antor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik.4.

IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) adalah wadah organisasi profesi akuntan Indonesia yang diakui pemerintah.5. Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) adalah wadah organisasi para akuntan Indonesia yang menjalankan profesi sebagai akuntan publik atau bekerja di Kantor Akuntan Publik.6.

  • Anggota adalah semua anggota IAI-KAP.7.
  • Anggota Kantor Akuntan Publik (anggota KAP) adalah anggota IAI-KAP dan staf professional (baik yang anggota IAI-KAP maupun yang bukan anggota IAI-KAP) yang bekerja pada satu KAP.8.
  • Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan untuk menjalankan praktik akuntan publik.9.

Praktik Akuntan Publik adalah pemberian jasa profesional kepada klien yang dilakukan oleh anggota IAI-KAP yang dapat berupa jasa audit, jasa atestasi, jasa akuntansi dan review, perpajakan, perencanaan keuangan perorangan, jasa pendukung litigasi dan jasa lainnya yang diatur dalam standar profesional akuntan publik.100.

  1. INDEPENDENSI, INTEGRITAS DAN OBJEKTIVITAS 101.
  2. Independensi.
  3. Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI.
  4. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (in facts) maupun dalam penampilan (in appearance).102.

Integritas dan Objektivitas. Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain.200.

STANDAR UMUM DAN PRINSIP AKUNTANSI.201. Standar Umum. Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI: A. Kompetensi Profesional. Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (reasonable) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.B.

Kecermatan dan Keseksamaan Profesional. Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional.C. Perencanaan dan Supervisi. Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.D.

  1. Data Relevan yang Memadai.
  2. Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi kesimpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya.202.
  3. Epatuhan terhadap Standar.
  4. Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultansi manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya, wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI.203.

Prinsip-Prinsip Akuntansi. Anggota KAP tidak diperkenankan: (1) menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau (2) menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI.

  1. Dalam keadaan luar biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpangan seperti tersebut diatas.
  2. Dalam kondisi tersebut anggota KAP dapat tetap mematuhi ketentuan dalam butir ini selama anggota KAP dapat menunjukkan bahwa laporan atau data akan menyesatkan apabila tidak memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara mengungkapkan penyimpangan dan estimasi dampaknya (bila praktis), serta alasan mengapa kepatuhan atas prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan yang menyesatkan.300.

TANGGUNG JAWAB KEPADA KLIEN 301. Informasi Klien yang Rahasia.

  1. Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk :
  2. (1) membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi
  3. (2) mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku
  4. (3) melarang review praktik profesional (review mutu) seorang Anggota sesuai dengan kewenangan IAI atau
  5. (4) menghalangi Anggota dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI-KAP dalam rangka penegakan disiplin Anggota.

Anggota yang terlibat dalam penyidikan dan review diatas, tidak boleh memanfaatkannya untuk keuntungan diri pribadi mereka atau mengungkapkan informasi klien yang harus dirahasiakan yang diketahuinya dalam pelaksanaan tugasnya. Larangan ini tidak boleh membatasi Anggota dalam pemberian informasi sehubungan dengan proses penyidikan atau penegakan disiplin sebagaimana telah diungkapkan dalam butir (4) di atas atau review praktik profesional (review mutu) seperti telah disebutkan dalam butir (3) di atas.302.

  • A. Besaran Fee
  • Besarnya fee Anggota dapat bervariasi tergantung antara lain : risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya.
  • Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi.
  • B. Fee Kontinjen

Fee kontinjen adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. Fee dianggap tidak kontinjen jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur.

Anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan fee kontinjen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi indepedensi.400. TANGGUNG JAWAB KEPADA REKAN SEPROFESI 401. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi.402.

Komunikasi antar akuntan publik.

  1. Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila menerima penugasan audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan.
  2. Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai.
  3. Akuntan publik tidak diperkenankan menerima penugasan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan penugasan akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien, kecuali apabila penugasan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang.
  4. 500. TANGGUNG JAWAB DAN PRAKTIK LAIN
You might be interested:  Mengapa Pajak Sangat Berarti Penting Untuk Kemandirian Bangsa?

501. Perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan. Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi.502. Iklan, promosi dan kegiatan pemasaran lainnya. Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi.503.

  • Omisi dan Fee Referal.A.
  • Omisi Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan atau diterima kepada/dari klien/pihak lain untuk memperolah penugasan dari klien/pihak lain.
  • Anggota KAP tidak diperkenankan untuk memberikan/menerima komisi apabila pemberian/penerimaan komisi tersebut dapat mengurangi independensi.B.

Fee Referal (Rujukan). Fee referal (rujukan) adalah imbalan yang dibayarkan/diterima kepada/dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik. Fee referal (rujukan) hanya diperkenankan bagi sesama profesi.504. Bentuk Organisasi dan Nama KAP. Anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang tidak menyesatkan dan merendahkan citra profesi.

Apa itu IAI muda?

IAI Jatim Anggota Muda IAI Anggota Muda IAI adalah salah satu dari tiga jenis keanggotaan yang dapat dimiliki oleh anggota IAI. Anggota Muda IAI sendiri diputuskan lewat Kongres Luar Biasa IAI pada tanggal 27 Juni 2012. Keputusan ini dibuat untuk memberikan wadah kepada mahasiswa Akuntansi agar dapat berkembang dan mendapatkan fasilitas sebagaimana yang didapat oleh Anggota IAI.

Apa yang termasuk dalam Standar Akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia?

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang Diakui di Indonesia Oleh: Jonathan Tanuwijaya Apakah Anda pernah mendengar istilah Standar Akuntansi Keuangan? Pengertian dari standar akuntansi keuangan yaitu prosedur dan format baku didalam penyampaian suatu informasi laporan keuangan daei suatu kegiatan usaha.

Tujuan diadakannya standar akuntansi keuangan yaitu sebagai pedoman standar seputar atraksi apa saja yang harus dicatat, bagaimana cara mencatat berbagai transaksi tersebut, dad bagaimana cara menyajikan data. Di Indonesia sendiri, standar akuntansi keuangan dibagi menjadi 4 yang bahkan digadang-gadang sebagai empat pilar Standar Akuntansi Keuangan.

Simak ulasan di bawah ini yang termasuk dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan – International Financial Reporting Standards atau biasa disingkat PSAK-IFRS. Di tahun 2012, PSAK adalah sebutan lain dari SAK yang telah diterapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.

Dalam PSAK sangat penting guna menerapkannya ke dalam entitas yang sifatnya umum, seperti emiten, perusahaan publik, asuransi, perbankan, dan juga BUMN. Tujuan PSAK yaitu memberikan informasi yang relevan bagi para pengguna laporan keuangan. Selian itu, Indonesia juga merupakan anggota IFAC yang menjadikan IFRS juga sebagai standar akuntansi mereka.

jadi mau tidak mau Indonesia juga harus turut mematuhi kesepakatan antar anggota. Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntansi Publik atau yang biasa disingkat dengan SAK-ETAP. Biasanya, ETAP yang dipergunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan serta laporan keuangannya hanya bertujuan untuk umum bagi pengguna eksternal.

ETAP juga menggunakan IFRS untuk Small Medium Enterprises sebagai tolak ukur penerapan standar. Yang berarti bahwa ETAP merupakan bawahan dari IFRS. adalah hasil penyederhanaan IFRS. Penyederhanaan tersebut mencakup: ditiadakan laporan laba atau rugi komprehensif, penilaian untuk aset tetap, aset tak berwujud, serta properti pada investasi sesudah tanggal perolehan hanya memakai harga perolehan, tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi ataupun nilai wajar, dan juga diadakan pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan sebab beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak.

Sebagaimana kita tahu bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dengan begitu Indonesia harus memerlukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hukum syariah. Tujuan PSAK-Syariah itu sebagai pedoman lembaga-lembaga yang memakai kebijakan syariah seperti bank syariah, Pegadaian Syariah, badan zakat, dan lain sebagainya.

  • Dengan menggunakan PSAK-Syariah dilakukan oleh entitas yang yang terlibat dalam transaksi syariah, mulai dari entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah.
  • Penerapan standar akuntansi keuangan ini dirancang berdasarkan acuan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.
  • Standar Akuntansi Pemerintah atau yang dikenal dengan SAP diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

SAP juga telah ditetapkan sebagai PP (Peraturan Pemerintah) yang diterapkan supaya entitas pemerintah ketika menyusun LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) dan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Bila dilihat secara garis besarnya, SAP disusun supaya instalasi kepemerintahan, baik itu pusat maupun daerah, untuk menyusun laporan keuangan dalam pemerintahan.

Penyusunan tersebut memiliki tujuan supaya menjamin transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara supaya bisa mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Pengelolaan data berdasarkan standar standar yang telah disebutkan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan sehingga laporan tersebut bisa sesuai dengan keadaan yang dapat menjamin transparansi serta akuntabilitas laporan.

Bibliography 4 Pilar Utama Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. (2016, November 22). Retrieved from: https://sleekr.co/blog/macam-standar-akuntansi-keuangan/ Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

Apa itu standar akuntansi di Indonesia?

Apa itu Standar Akuntansi Keuangan? – Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah format dan prosedur pembuatan laporan keuangan yang menjadi aturan baku penyajian informasi keuangan suatu kegiatan usaha atau perusahaan. SAK berisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK), yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI), serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

Standar akuntansi di Indonesia mengacu pada teori skala global, yakni International Financial Reporting Standards (IFRS). SAK berbasis IFRS berlaku efektif sejak 2014. DSAK IAI menyebutkan, minimalisasi perbedaan kedua standar ini merupakan komitmen Indonesia sebagai satu-satunya anggota G20 di kawasan Asia Tenggara.

Konvergensi SAK dan IFRS diharapkan dapat banyak mengurangi perbedaan dua standar akuntansi skala lokal dan global ini. Sehingga bermanfaat bagi perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik untuk bertransaksi di pasar modal karena informasi dalam laporan keuangannya berkualitas internasional.

Bagaimana standar akuntansi keuangan Indonesia terkait dengan lembaga keuangan syariah?

5.1 Penjelasan PSAK Syariah – Adanya PSAK Syariah tidak terlepas dari adanya perkembangan perusahaan Indonesia yang semakin banyak menggunakan prinsip-prinsip keislaman. Maka dari itu, lahirlah standar akuntansi keuangan Indonesia terkait dengan Lembaga Keuangan Syariah sejak tahun 2002.

Penggunaan dari PSAK Syariah mampu memberikan kemudahan dalam perumusan laporan keuangan. Dasar pembuatan standar ini berasal dari Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat ke 282 – 283. Itu berisikan tentang catatan keuangan sesuai prinsip keadilan, kebenaran, serta kejujuran. Melalui penggunaan PSAK Syariah, maka hal ini ikut membuat perkembangan ekonomi Islam meningkat.

Tidak hanya pada kemajuan proses di Indonesia saja, melainkan juga seluruh dunia. Dengan begitu, mampu menciptakan lingkungan serta pasar dengan basis hukum Islam.

Apa itu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)?

1. PSAK-IFRS – Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah standar akuntansi di Indonesia. Disusun dan ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar ini adalah aturan baku yang mengatur pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian laporan keuangan.

Perusahaan publikAsuransiPerbankan BUMN,

PSAK resmi mengadopsi Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS). IFRS sendiri adalah kelanjutan dari International Accounting Standars dan banyak dipakai sebagai standar akuntansi di negara lain.