Pajak Adalah Iuran Resmi Yang Wajib Dibayarkan Oleh Wajib?

By Nurtanio Shanyuan in Keuangan 13.12.2022

Page 3 –

Dewasa ini pekerjaan adalah kebutuhan yang selalu di cari oleh seluruh lapisan masyrakat, pekerjaan menurut seagian orang adalah urat nadi keberlangsungan hidup seseorang karena dengan adanya pekerjaan, setiap orang akan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papannya.
Namun tidak semua orang mendapatkan pekerjaan yang layak dan enak, sebagian masyarakat ada yang bekerja dengan suasana kantor dengan gaji yang yang mencukupi, ada juga masyarakat yang bekerja dengan gaji harian yang belum tentu mencukupi keperluan hidupnya dalam sehari dengan pekerjaan yang cukup menguras tenaga.
Dengan keadaan seperti itu apakah penghasilan harus ditangguang oleh semua lapisan masyarakat dengan keadaaan pekerjaan yang berbeda beda seperti di atas? Agar kita lebih mengetahui dan lebih paham dengan aturannya, mari kita bahas apa sebenarnya pajak penghasilan itu,

Pertama-tama, marilah kita pahami lebih dalam apa itu sebenarnya pajak? adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Manfaat dari pajak yang terkumpul tidak akan secara langsung dapat dinikmati oleh wajib pajak, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan individual.

Berdasarkan dari Pasal 1 angka 1 UU No.6 Tahun 1983 yang kemudian disempurnakan dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
Pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Sedangkan pajak penghasilan sendiri menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:91) adalah:”Pajak penghasilan adalah pajak yang terhutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja.

Jadi merupakanpajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yangdilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri”.

pajak penghasilan ini merupaka jenis pajak langsung yang artinya pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Pajak ini dibayar secara berkala berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Surat ketetapan pajak ini memiliki keterangan jumlah yang perlu dibayar wajib pajak.

Apakah semua masyarakat perlu membayar pajak? Walaupun Anda yang belum bekerja perlu membayar pajak? Berdasarkan undang-undang memang semua rakyat Indonesia terikat dengan pajak. Tetapi hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif dari jenis pajak tersebut.

Untuk pajak penghasilan sendiri, masyarakat yang memenuhi syarat untuk membayar pajak penghasilan adalah orang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Fungsinya adalah sebagai identitas Wajib Pajak (WP) dalam prosedur perpajakan.
Ewajiban membayar pajak hanya dibebankan bagi warga yang memiliki nilai penghasilan di atas Rp4,5 juta per bulan.

Pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21, disebut Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Para pekerja dengan penghasilan Rp4,5 juta/bulan ke bawah tidak wajib membayar pajak. Namun, perusahaan yang menaungi pekerja dengan gaji Rp4,5 juta per bulan atau di bawahnya tetap wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan penghasilan tersebut.

You might be interested: Yang Merupakan Peluang Karir Di Bidang Keuangan Adalah?

Dasar hukum mengenai batas PTKP tersebut diatur di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/ PMK.010/ 2016 yang diterbitkan tanggal 27 Juni 2016. Di peraturan tersebut, disebutkan bahwa pendapatan sebesar Rp54 juta dalam setahun atau Rp4,5 juta per bulan sebagai batas penghasilan tidak kena pajak. Ketentuan batas PTKP senilai Rp4,5 juta per bulan, masih berlaku pada 2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, besaran batas PTKP juga ditentukan untuk kategori Wajib Pajak Kawin, Wajib Pajak Kawin dengan penghasilan suami-istri digabung, dan Wajib Pajak dengan tanggungan atau anak maksimal tiga orang. Dikutip dari laman Klik Pajak, berikut adalah nilai batas PTKP yang masih berlaku pada 2020:

Batas PTKP Wajib Pajak (pribadi): Rp54.000.000
Batas PTKP Wajib Pajak yang Kawin: Ditambah Rp4.500.000
Batas PTKP Wajib Pajak, dengan maksimal tiga anak atau tanggungan: Ditambah Rp4.500.000
Batas PTKP penghasilan suami-istri digabung: Ditambah Rp54.000.000

Kendati tidak dikenakan beban pembayaran pajak, perusahaan yang mempekerjakan karyawan dengan gaji di bawah Rp4,5 juta per bulan tetap dikenai ketentuan melaporkan SPT PPh 21 yang diwajibkan kepada WP Badan atau perusahaan. Batas pelaporan SPT Pajak Tahunan untuk WP orang pribadi adalah 31 Maret setiap tahunnya.

Contents

1 Apa itu pajak iuran wajib?
- - 1.0.1 Apa itu wajib pajak pribadi?
  - 1.0.2 Apa itu pajak?
2 Apa saja jenis pajak berdasarkan instansi pemungutnya?

Apa itu pajak iuran wajib?

Pajak iuran wajib yang harus dibayarkan Kepada Negara Menurut UU Pajak iuran wajib yang harus dibayarkan Kepada Negara Menurut UU. Pajak adalah iuran (pembayaran) wajib yang dibayarkan oleh wajib kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dari negara dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik.
Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah.
Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa.

Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.Baca juga

Gambar 58a. Kendaraan bermotor salah satu yang wajib bayar pajak (ilustrasi foto/Motorplus) Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

You might be interested: Apa Yang Dimaksud Dfid Sektor Keuangan?

Baca juga Pajak mengandung ciri-ciri yaitu: a. merupakan iuran (pembayaran) wajib kepada negara; b. tidak ada imbalan balas jasa secara langsung dari negara kepada rakyat; c. digunakan untuk kesejahteraan umum; d. pungutan pajak berdasarkan undang-undang; dan e. pendapatan negara dari pajak digunakan untuk pembelanjaan negara.

: Pajak iuran wajib yang harus dibayarkan Kepada Negara Menurut UU

Apa itu wajib pajak pribadi?

Page 3 –

Dewasa ini pekerjaan adalah kebutuhan yang selalu di cari oleh seluruh lapisan masyrakat, pekerjaan menurut seagian orang adalah urat nadi keberlangsungan hidup seseorang karena dengan adanya pekerjaan, setiap orang akan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papannya.
Namun tidak semua orang mendapatkan pekerjaan yang layak dan enak, sebagian masyarakat ada yang bekerja dengan suasana kantor dengan gaji yang yang mencukupi, ada juga masyarakat yang bekerja dengan gaji harian yang belum tentu mencukupi keperluan hidupnya dalam sehari dengan pekerjaan yang cukup menguras tenaga.
Dengan keadaan seperti itu apakah penghasilan harus ditangguang oleh semua lapisan masyarakat dengan keadaaan pekerjaan yang berbeda beda seperti di atas? Agar kita lebih mengetahui dan lebih paham dengan aturannya, mari kita bahas apa sebenarnya pajak penghasilan itu,

Berdasarkan dari Pasal 1 angka 1 UU No.6 Tahun 1983 yang kemudian disempurnakan dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Sedangkan pajak penghasilan sendiri menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:91) adalah:”Pajak penghasilan adalah pajak yang terhutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja.

Pajak penghasilan ini merupaka jenis pajak langsung yang artinya pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Pajak ini dibayar secara berkala berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Surat ketetapan pajak ini memiliki keterangan jumlah yang perlu dibayar wajib pajak.

Untuk pajak penghasilan sendiri, masyarakat yang memenuhi syarat untuk membayar pajak penghasilan adalah orang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Fungsinya adalah sebagai identitas Wajib Pajak (WP) dalam prosedur perpajakan.
Ewajiban membayar pajak hanya dibebankan bagi warga yang memiliki nilai penghasilan di atas Rp4,5 juta per bulan.

You might be interested: Apa Pentingnya Lembaga Keuangan Bagi Kegiatan Perekonomian?

Dasar hukum mengenai batas PTKP tersebut diatur di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/ PMK.010/ 2016 yang diterbitkan tanggal 27 Juni 2016. Di peraturan tersebut, disebutkan bahwa pendapatan sebesar Rp54 juta dalam setahun atau Rp4,5 juta per bulan sebagai batas penghasilan tidak kena pajak. Ketentuan batas PTKP senilai Rp4,5 juta per bulan, masih berlaku pada 2020.

Batas PTKP Wajib Pajak (pribadi): Rp54.000.000
Batas PTKP Wajib Pajak yang Kawin: Ditambah Rp4.500.000
Batas PTKP Wajib Pajak, dengan maksimal tiga anak atau tanggungan: Ditambah Rp4.500.000
Batas PTKP penghasilan suami-istri digabung: Ditambah Rp54.000.000

Apa itu pajak?

3. Prof. Dr. PJA Andriani – Menurut Prof. Dr. PJA Andriani, pengertian Pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat kepada negara yang dapat untuk dipaksakan serta akan terhutang bagi yang wajib membayarnya yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang dengan tidak dapat memperole imbalan yang langsung bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan yang diperlukan negara.

Apa saja jenis pajak berdasarkan instansi pemungutnya?

3. Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya – Pajak berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan kondisi wajib pajaknya. Dengan kata lain, besaran jumlah pajak yang harus dibayarkan tergantung kemampuan wajib pajak. Misalnya pajak kekayaan, pajak penghasilan. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan kondisi objek tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak. Misalnya pajak impor, pajak pertambahan nilai, pajak kendaraan bermotor, bea materai, dan lain-lain.

Baca juga: Pengertian Ekonomi Makro Demikianlah penjelasan lengkap mengenai pengertian pajak, fungsi pajak, dan jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia. Sekarang kita paham bahwa pajak sangat penting bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Semoga bermanfaat.

Nurtanio Shanyuan