Pt Taspen Adalah Contoh Lembaga Keuangan Yang Bergerak Di Bidang?

Pt Taspen Adalah Contoh Lembaga Keuangan Yang Bergerak Di Bidang
Tentang Kami – PT TASPEN (Persero) atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan Pejabat Negara.

Apakah PT Taspen termasuk lembaga keuangan bank?

Taspen Tingkatkan Pelayanan Aparatur Sipil Negara – Aparatur Sipil Negara (ASN) kini mendapatkan pelayanan yang lebih mudah dari PT. Taspen (Persero). Salah satu kemudahannya adalah ketika memasuki masa pensiun, ASN tidak perlu datang ke PT.Taspen untuk mengurus hak-haknya. Yang bersangkutan cukup mengisi formulir permintaan pembayaran.

Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Kantor Cabang Utama TASPEN Jakarta, Kristiyanto,SE dalam acara sosialisasi tentang Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian di Puslit Oseanografi LIPI jum’at lalu (19/02/2016). PT. Taspen (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara, yang merupakan Lembaga Keuangan Negara bukan Bank, yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk melaksanakan peningkatan kesejahteraan ASN melalui program Asuransi dan Pensiun.

Tugasnya lebih proaktif melakukan pelayanan kepada PNS seperti layanan klaim otomatis yang terintegrasi dengan instansi terkait untuk memperoleh persyaratan dalam proses pengurusan dan pembayaran hak kepada penerima manfaat yang diyakini kebenarannya.

Ini, Taspen menerapkan jurus 1 jam selesai untuk mengurus hak-hak ASN. Untuk penyelesaian taspen 1 jam tersebut, Motto Layanan yang digaungkan adalah 5 TEPAT mencakup Tepat orang, Tepat waktu, Tepat jumlah, Tepat tempat dan Tepat administrasi. Layanan 5 Tepat ini merupakan komitmen PT. Taspen (Persero) dalam mengelola Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua serta Jaminan Sosial lainnya yang terpercaya.

Lebih lanjut dijelaskan Motto Layanan 5 Tepat itu adalah pertama tepat orang yaitu pembayaran manfaat terhadap peserta yang berhak atau ahli waris yang berhak. Kedua Tepat waktu yaitu manfaat dibayarkan pada tepat waktunya. Ketiga Tepat jumlah yaitu manfaat jumlah dibayarkan kepada yang berhak sesuai dengan jumlah dan tidak diperkenankan ada potongan dalam bentuk apapun.

Eempat Tepat tempat yaitu manfaat dibayarkan sesuai dengan tempat yang diinginkan. Terakhir Tepat Administrasi yaitu proses pembayaran yang menurut proses kearsipan dan dokumentasi. Dalam sosialisasi dijelaskan juga tentang Peraturan Pemerintah (PP) No.70 Tahun 2015 yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Jaminan ini hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun tidak berlaku untuk istri atau suami dan anak dari ASN. (Meifina,Pranata Humas Muda).

PT Bank Mandiri dan PT Taspen bergerak dibidang apa?

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

PT Bank Mandiri Taspen

Nama dagang Bank Mantap (nama alternatif)
Sebelumnya MAI Bank Pasar Sinar Harapan Bali (1970-1992) PT Bank Sinar Harapan Bali (1992-2015) PT Bank Mandiri Taspen Pos (2015-2017)
Jenis Perseroan terbatas
Industri Jasa keuangan
Didirikan 3 November 1992 ; 30 tahun lalu
Kantor pusat Jakarta, Indonesia
Wilayah operasi Indonesia
Tokoh kunci Elmamber Petamu Sinaga ( Direktur Utama ) Mustaslimah ( Komisaris Utama )
Produk

Tabungan Deposito Giro Kredit Gadai emas Bank garansi Platform pembayaran tagihan

Merek siMantap
Pendapatan Rp 1,955 triliun (2020)
Laba bersih Rp 453,558 milyar (2020)
Total aset Rp 35,100 triliun (2020)
Total ekuitas Rp 3,470 triliun (2020)
Pemilik Bank Mandiri (51,098%) Taspen (48,437%) Ida Bagus Made Putra Jandhana (0,465%)
Karyawan 2.672 (2020)
Situs web www,bankmantap,co,id

PT Bank Mandiri Taspen, yang juga mempromosikan diri dengan nama Bank Mantap, adalah anak usaha Bank Mandiri yang terutama menyediakan layanan perbankan untuk pensiunan, Guna mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki 41 kantor cabang, 64 kantor cabang pembantu, 112 kantor kas, 3 kantor fungsional UMK, 53 kantor fungsional non operasional, dan 152 mobil kas yang tersebar di seluruh Indonesia.

Apa itu Taspen dan apa fungsinya?

TASPEN singkatan dari Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, yang pengelolaannya dilakukan oleh P.T. TASPEN dengan fungsi menyelenggarakan Asuransi Sosial termasuk Asuransi dana pensiun dan tabungan hari tua bagi Pegawai Negeri Sipil. Pencairan dana Taspen sesuai tujuannya sebagai tabungan dan asuransi, baru dapat dicairkan ketika anggotanya memasuki masa pensiun/meninggal dunia yaitu dengan menunjukan kartu anggota dan bukti-bukti Pensiun PNS yang bersangkutan.

Foto Copy SK CPNS 1 Lembar; Foto Copy KTP / KK 1 Lembar; Surat Keterangan untuk Mendapat Pembayaran Tunjangan Keluarga (Model C) Dowload ; Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).

Syarat Kelengkapan pembuatan Kartu Taspen bagi PNS :

Foto Copy SK CPNS 1 Lembar; Foto Copy SK PNS 1 Lembar; Foto Copy KTP/KK 1 Lembar; Foto Copy Kartu Pegawai (KARPEG) 1 Lembar; Surat Keterangan untuk Mendapat Pembayaran Tunjangan Keluarga (Model C) Dowload ;

PT Taspen bekerja sama dengan bank apa saja?

Permudah Layanan Bagi Peserta, TASPEN Tandatangani Kerja Sama dengan HIMBARA, dan TAPERA – Jakarta, taspen.co.id – PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) (Persero) berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan bagi peserta. Kali ini, komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kerja sama (PKS) dengan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), antara lain PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT Bank Negara Indonesia (BNI) serta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA) dan PT Gemilang Hartadinata Abadi.

  1. Diharapkan kerja sama ini akan memudahkan peserta TASPEN mendapatkan layanan optimal dengan mudah dan lancar.
  2. Egiatan penandatanganan ini dihadiri langsung oleh Direktur Utama PT TASPEN A.N.S Kosasih, Direktur Utama Bank BRI Sunarso, Direktur Utama Bank BNI Royke Tumilaar, Komisioner BP TAPERA Adi Setianto dan Direktur Utama PT Gemilang Hartadinata Abadi Cuncun Muliawan, di Auditorium Kantor Pusat TASPEN, Jakarta Pusat (31/05).

Direktur Utama TASPEN A.N.S. Kosasih mengatakan, “Suatu kehormatan bagi TASPEN untuk dapat bekerja sama dengan Mitra Layanan yang sudah terbukti unggul dalam melayani nasabah di dunia perbankan. Kegiatan ini merupakan upaya TASPEN untuk meningkatkan kualitas layanan yang prima kepada peserta TASPEN dalam hal pembayaran Tabungan Hari Tua (THT), Program Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) melalui rekening bank.

Selain itu, TASPEN akan memperluas kerja sama bisnis dan layanan yang sudah terjalin dengan BP TAPERA. Hal ini tentu akan turut meningkatkan kualitas layanan kepada peserta TASPEN. Hari ini juga, TASPEN bersinergi dengan PT Gemilang Hartadinata Abadi, dalam lingkup kerjasama tabungan sejahtera kepemilikan emas yang tentunya akan memberikan imbal hasil yang menguntungkan untuk masa depan nantinya.

Ke depan, kami akan terus berupaya meningkatkan kemudahan layanan untuk para peserta melalui beragam program yang inovatif dan sesuai dengan perkembangan teknologi terkini.” Melalui kerjasama ini, para pensiunan kini dapat melakukan enrollment, otentikasi, pengembalian Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB), permintaan informasi, dan lainnya melalui Bank BRI dan Bank BNI.

Selain itu, peserta kini bisa mengakses layanan TAPERA di seluruh jaringan kantor cabang TASPEN. TAPERA akan memberikan perluasan fasilitas pembiayaan KPR/KBR/KRR TAPERA bagi peserta TASPEN yang akan pensiun dalam waktu dekat. Dengan demikian, para peserta akan lebih mudah mendapatkan akses layanan dari Mitra Layanan dan TAPERA yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tidak hanya itu, kini peserta aktif dan pensiunan yang dikelola oleh TASPEN dapat mengikuti program “TASPEN EMAS”. Salah satu keuntungan program kepemilikan Logam Mulia ini yaitu dapat dicicil, hal ini akan mempermudah para peserta aktif dan pensiunan untuk mulai berinvestasi pada emas yang bersifat lebih fleksibel dan dapat dijual setiap saat dengan nilai investasi yang baik.

  1. Direktur Utama Bank BRI Sunarso menyampaikan, “Apresiasi tertinggi kami berikan kepada TASPEN atas komitmen bersama ini.
  2. Bank BRI turut berupaya untuk memberikan layanan yang terbaik untuk menyalurkan semua hak dan juga mempermudah akses layanan keTASPENan kepada para peserta TASPEN.” Sebelumnya, sebagai BUMN yang bergerak di bidang jaminan sosial bagi ASN dan Pejabat Negara, TASPEN telah bekerja sama dengan Bank Mandiri Taspen, Bank Bukopin, Bank Woori Saudara dan beberapa mitra perbankan lainnya.

Diharapkan kerja sama ini akan memudahkan peserta TASPEN mendapatkan layanan yang optimal dengan mudah dan lancar.

Apa itu Taspen dalam ekonomi?

Mengenal Taspen di Tengah Tudingan Kelola Dana Capres Rp300 T Jakarta, CNN Indonesia – PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri ( ) (Persero) tengah menjadi sorotan setelah direktur utama perusahaan ANS Kosasih itu dituding mengelola dana calon presiden ( ) 2024 sebesar Rp300 triliun.

  • Tuduhan itu dilayangkan oleh Advokat Kamaruddin Simanjuntak.
  • Pengacara Kosasih, yakni Duke Arie Widagdo pun akan melaporkan Kamaruddin ke polisi dugaan pelanggaran UU ITE.
  • Ami sebagai tim kuasa hukum atas permasalahan ini akan mengambil langkah hukum untuk melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian sebab kami menduga ada perbuatan pidana yakni melanggar pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE,” kata Duke dalam keterangan yang diterima Sabtu (27/8).

ADVERTISEMENT SCROLL TO RESUME CONTENT

Lantas, seperti apa profil Taspen?Dilansir dari laman resmi perusahaan, Senin (29/8), Taspen merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat negara.Sebagai penyelenggara jaminan sosial ASN dan pejabat negara, Taspen memiliki empat program, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Tabungan Hari Tua (THT), Program Pensiun, dan Jaminan Kematian (JKM).

Perusahaan ini didirikan pada 1963. Adapun dasar hukum pendiriannya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN TASPEN) tanggal 17 April 1963, Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP.749/MK/V/II/1970, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1981 dan Nomor: 26 Tahun 1981, badan hukum PERUM TASPEN diubah menjadi PT TASPEN (PERSERO).

  • Dalam laporan tahunannya, total aset Taspen pada 2020 mencapai Rp5,26 triliun.
  • Adapun total investasi yang dikelola mencapai Rp4,87 triliun.
  • Rinciannya, Rp1,18 triliun untuk deposito berjangka, Rp1,37 triliun obligasi, Rp86,62 miliar efek ekuitas, Rp1,81 reksadana, Rp129,2 miliar sukuk, Rp253,51 KIK EBA, dan Rp30 miliar medium term notes atau surat utang jangka menengah.

Kemudian total liabilitas Taspen pada 2020 mencapai Rp4,74 triliun. Dana tersebut sudah termasuk utang klaim sebesar Rp2,48 triliun. Lalu, total pendapatan pada 2020 mencapai Rp1,41 triliun. Sementara, laba tahunan berjalan mencapai Rp10,22 miliar. (mrh/sfr) : Mengenal Taspen di Tengah Tudingan Kelola Dana Capres Rp300 T

Apakah bisa pinjam uang di Taspen?

KOMPAS.com – PT Bank Mandiri Taspen ( Mantap ) menyediakan program promo bertajuk Kredit Mantap Pensiun. Melalui program ini, calon kreditur dapat mengajukan pinjaman dengan plafon maksimal hingga Rp 350 juta dengan jangka waktu maksimal 15 tahun. Pada masa promo ini, diberlakukan bunga dengan special rate 0,66 persen.

“Dalam rangka merayakan HUT Bank Mantap ke-6, kami hadirkan program Festival Mantap Indonesia, Mantap Peduli, Mantap Berbagi. Dapatkan special rate untuk Kredit Mantap Pensiun sebesar 0,66% yang dapat kamu gunakan sebagai modal usaha, renovasi rumah, pendidikan, dan kebutuhan konsumtif lainnya,” tulis Bank Mantap melalui akun Instagram-nya, dikutip Rabu (10/2/2021).

Baca juga: Ketika Gratifikasi Dianggap Wajar di Kalangan Pengusaha Jika berminat, segera ajukan Kredit Mantap Pensiun dengan mengunjungi Bank Mantap terdekat di kotamu. Pasalnya, periode promo hanya berlaku hingga 23 Februari 2021.

Berapa lama proses pencairan dana Taspen?

3. Pengajuan dan pencairan Uang Duka Wafat – Setelah semua syarat sudah terpenuhi, maka pengajuan Uang Duka Wafat akan diproses oleh Taspen dalam kurun waktu 14 hari kerja. Apabila proses sudah selesai, maka ahli waris akan mendapatkan notifikasi dari pihak Taspen dalam bentuk tanda terima dan surat keterangan untuk diajukan ke bank. Wariskan Uang hingga Rp1 Miliar untuk Anak, Pasangan, dan Keluarga Terkasih Keuntungan Beli Asuransi di Duitpintar Manfaat seumur hidup Perlindungan asuransi jiwa hingga seumur hidup Harga Terbaik Jaminan premi termurah untuk Anda Bantuan Klaim Online Jaminan manfaat asuransi sesuai polis Konsultasi Gratis Konsultasi agen untuk bantu memilih polis yang tepat

Anak perusahaan Taspen apa saja?

Anak Perusahaan (Subsidiaries) : PT Asuransi Jiwa Taspen. PT Taspen Properti.

Berapa jumlah uang Taspen PNS?

Nih! Rincian Uang Pensiun PNS Sampai Anggota DPR Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah tengah mengkaji skema pensiunan pegawai negeri sipil (PNS). Karena besaran pensiunan PNS, TNI, dan Polri mencapai Rp 2.800 triliun. Nilai tersebut menurut pemerintah telah memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

  • Selain PNS, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga menerima dana pensiun yang ditanggung negara.
  • Bahkan para wakil rakyat menerima pensiunan seumur hidup, padahal masa jabatannya hanya lima tahun per periode.
  • Penghapusan pensiun untuk anggota DPR ramai diusulkan dalam beberapa waktu terakhir.
  • Usulan ini disampaikan oleh Muhammad Said Didu (Sekretaris Kementerian BUMN periode 200 melalui akun twitternya @msaid_didu.

Dia menilai pensiunan yang diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan wakil rakyat tidak adil.

  • Gambaran ketidakadilan itu dia sampaikan dengan mengilustrasikan asumsi masa kehidupan di dunia, baik PNS dan wakil rakyat pada umur 70 tahun.

“ASN masuk umur 25 tahun, pensiun umur 60 tahun, 35 tahun bayar iuran, menerima pensiun hanya 10 tahun. DPR masuk umur 35 tahun, kerja 5 tahun (pensiun umur 40 tahun), hanya 5 tahun bayar iuran tapi terima pensiun selama 30 tahun,” tulis Said, lewat akun twitternya, dikutip Jumat (2/9/2022).

  1. Mari simak perbedaan besaran antara uang pensiunan yang didapat oleh PNS dan para wakil rakyat sesuai aturan yang berlaku di Indonesia.
  2. Besaran Pensiunan PNS
  3. Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatawarta menjelaskan skema pensiunan PNS dengan skema pay as you go yang berlaku saat ini, karena pembayaran gaji pensiun diambil dari pemberi kerja dengan menyisihkan uang saat jatuh tempo dan tidak pernah membuat akumulasi dana.

Artinya, pemberi kerja dalam hal ini pemerintah menjanjikan manfaat pensiun dalam suatu formula sejak awal. Sehingga semua dana dianggarkan penuh oleh pemerintah dengan formula yang sudah ditentukan. ADVERTISEMENT SCROLL TO RESUME CONTENT PNS dikenai potongan 8% per bulan.

Rinciannya: 4,75% utk program jaminan pensiun, 3,25% untuk program JHT. Iuran 4,75% itu diakumulasikan sebagai Akumulasi Iuran Pensiun (AIP), dan bukan dana pensiun. Iuran 3,25% dikelola PT Taspen dan diterimakan sekaligus saat PNS pensiun. Besaran pensiunan pokok diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) 18/2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda.

PNS baru menerima uang pensiunan saat memasuki batas usia pensiun yakni 56 tahun. Penghasilan PNS pada saat aktif dan pada saat pensiun sangat jauh berbeda.

  • Saat aktif, PNS tidak hanya menerima gaji pokok saja, tak home pay PNS pada saat masih aktif terdiri dari gaji pokok dan berbagai jenis tunjangan, misalnya tunjangan jabatan, tunjangan istri/suami, tunjangan anak dan sebagainya.
  • Pada saat masuk usia pensiun, tunjangan-tunjangan PNS tersebut tidak diberikan lagi, karena dasar perhitungan pemberian manfaat pensiun adalah pada gaji pokok. Berikut besaran gaji Pensiunan PNS:
  • Gaji pokok pensiunan PNS

1. Pensiunan janda/duda PNS golongan I yaitu Rp 1.170.600.2. Pensiunan janda/duda PNS golongan II antara Rp.1.170.600 – Rp 1.375.200.3. Pensiunan janda/duda PNS golongan III antara Rp 1.170.600 – Rp 1.727.000.4. Pensiunan janda/duda PNS golongan IV antara Rp 1.170.600-Rp 2.124.500.

You might be interested:  Bagaimana Cara Berinvestasi Di Pasar Modal Agar Memperoleh Keuntungan?

Gaji pokok bagi janda/duda dari PNS yang meninggal pensiun 1. Pensiunan janda/duda PNS yang meninggal golongan I antara Rp 1.560.800 – Rp 1.934.800.2. Pensiunan janda/duda PNS yang meninggal golongan II antara Rp 1.560.800 – Rp 2.746.500.3. Pensiunan janda/duda PNS yang meninggal golongan III antara Rp 1.786.100 – Rp 3.453.300.4.

Pensiunan janda/duda PNS yang meninggal golongan IV antara Rp 2.111.400 – Rp 4.243.600. Gaji pokok yang diberikan kepada orangtua dari PNS yang meninggal 1. Pensiunan orangtua dari PNS yang meninggal golongan I antara Rp 312.160 – Rp 386.960.2. Pensiunan orangtua dari PNS yang meninggal golongan II antara Rp 312.160 – Rp 549.300.3.

  1. Besaran Pensiunan Anggota DPR
  2. Penyaluran pensiunan DPR serta lembaga tinggi negara diatur dalam Undang-Undang (UU) 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara dan bekas anggota Lembaga Tinggi Negara.

Pembayaran pensiun diberikan kepada MPR dan DPR secara penuh jika masih sehat. Jika meninggal maka pemberian dana pensiunnya dihentikan. Kecuali ia masih memiliki suami/istri, maka akan tetap diberikan dana pensiun. Namun, nilainya berkurang dari saat penerima masih hidup.

  1. Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% dari dasar pensiun untuk tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% dan sebanyak-banyaknya 75% dari dasar pensiun,” tulis pasal 13 UU 12/1980.
  2. Sementara itu, berdasarkan Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2016 dan Surat Edaran Setjen DPR RI No KU.00/9414/DPR RI/XII/2010, besaran uang pensiun anggota DPR adalah 60% dari gaji pokok.

Selain itu, mereka juga mendapatkan tunjangan hari tua (THT) yang dibayarkan sekali sebesar Rp15 juta.

  • Berikut besaran rincian uang pensiunan anggota DPR:
  • – Anggota DPR yang merangkap ketua: Rp 3,02 juta (60% dari gaji Rp 5,04 juta per bulan)

– Anggota DPR yang merangkap wakil ketua: Rp 2,77 juta (60% dari gaji pokok Rp 4,62 juta per bulan) – Anggota DPR yang tidak merangkap jabatan: Rp 2,52 juta (60% dari gaji pokok Rp 4,20 juta per bulan). Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengusulkan agar sebaiknya para anggota DPR sebaiknya mereka hanya diberi saat di akhir masa jabatannya.

Apa syarat pengurusan Taspen?

1. Pensiun Pertama, bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Pejabat Negara berhenti dengan mendapat hak pensiun. a. Mengisi formulir Permintaan Pembayaran (FPP);   b. Fotokopi SK Pensiun;   c. SKPP yang dibuat dan disahkan oleh instansi yang berwenang (KPPN / Pemda);   d. Pas foto suami dan istri ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar;   e. Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon;   f. Fotokopi buku rekening pemohon;   g. Fotokopi NPWP.2. Uang Duka Wafat (UDW), bagi Penerima Pensiun / Tunjangan meninggal dunia.

a. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP);   b. Fotokopi SK pensiun;   c. Fotokopi Surat Kematian yang dilegalisir Lurah / Kepala Desa / Rumah Sakit;   d. Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon;   e. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 1 (satu) lembar;   f. Fotokopi Bintang Jasa bagi penerima pensiun TNI / POLRI ( bila ada );   g. Fotokopi buku rekening pemohon.

Catatan :   o Fotokopi Surat Nikah dilegalisir oleh Lurah / KUA bila pemohon adalah istri;   o Surat penunjukan wali dari pengadilan negeri / agama bila pemohon adalah anak belum berusia 18 tahun;   o Surat kuasa ahli waris bila anak yang sudah dewasa;   o Surat ketarangan ahli waris dari lurah / kepala desa bila pemohon orang tua kandung;   o Surat keterangan merawat dan penguburan (bila tidak ada ahli waris lainnya).

Pensiun Terusan sebesar hak pensiun almarhum / almarhumah, apabila Penerima Pensiun Sendiri meninggal dunia dan mempunyai istri / suami, diberikan :    Selama 4 bulan, bagi Penerima Pensiun PNS / Pejabat Negara / KNIL    Selama 2 bulan, bagi Penerima Pensiun Duta Besar;    Selama 6 bulan, bagi Penerima Pensiun Presiden / Wakil Presiden;    Selama 6 bulan, bagi Penerima Pensiun TNI / POLRI yang tidak memiliki bintang jasa / Tunjangan Veteran;    Selama 12 bulan, bagi Penerima Pensiun TNI / POLRI yang memiliki bintang jasa (Gerilya, Sewindu, Kartika Eka Paksi Nararya, Jasena Nararya, Bhayangkara Nararya, Swa Buana, Paksa Nararya);    Selama 18 bulan bagi Penerima Pensiun TNI / POLRI yang memiliki bintang Jasa Pahlawan.3. Pensiun Janda / Duda, bagi Pegawai Negeri Sipil meninggal aktif   a. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP);   b. Fotokopi SK Pensiun;   c.  SKPP yang dibuat dan disahkan oleh instansi yang berwenang (KPPN / Pemda);   d. Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) yang disahkan oleh Lurah / Kepala Desa;   e. Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon;   f. Pas foto pemohon ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar;   g. Surat Keterangan Sekolah bagi anak yang berusia 21 s/d 25 tahun; 4. Pengajuan Pensiun Janda / Duda, dari Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Negara/TNI/Polri /Penerima Tunjangan.

a. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP);   b. Fotokopi SK Pensiun;   c. SKPP yang dibuat oleh PT Taspen (Persero);   d. Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) yang disahkan oleh Lurah / Kepala Desa;   e. Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon;   f. Pas foto pemohon ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar;   g. Surat Keterangan Sekolah bagi anak yang berusia 21 s/d 25 tahun;   h. Fotokopi buku rekening pemohon 5. Uang Duka Wafat, apabila Penerima Pensiun / Tunjangan Janda / Duda meninggal dunia.

a. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP);   b. Fotokopi SK Pensiun/Kartu Identitas Pensiun (KARIP);   c. Fotokopi Surat Kematian yang dilegalisir Lurah / Kepala Desa / Rumah Sakit;   d. Fotokopi buku rekening pemohon;   e. Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon;    Catatan :   o Surat Kuasa Ahli Waris, bagi yang memiliki anak lebih dari satu;   o Surat Keterangan Merawat alm, dari sakit sampai penguburan bagi pemohon selain ahli waris.6. Pengajuan Pensiun/Tunjangan Yatim Piatu, dari Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Negara/TNI-Polri/Penerima Pensiun/ Penerima Tunjangan.

a. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP);   b. Fotokopi SK Pensiun;   c. Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) yang disahkan oleh Lurah / Kepala Desa;   d. Surat Keterangan Belum Bekerja atau Belum Menikah dari Kelurahan / Kepala Desa;   e. Surat Keterangan Sekolah bagi anak yang telah berusia 21 s/d 25 tahun (khusus untuk Yatim Piatu TNI / POLRI);   f. Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon;   g. Pas foto pemohon ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar;   h. Fotokopi buku rekening pemohon.

Catatan :   o Melampirkan foto kopi surat nikah yang dilagalisir oleh Lurah/Kepala Desa/KUA bagi pensiun Janda/Duda yang menikah kembali;   o Untuk Pensiun lanjutan Yatim Piatu yang distop karena dewasa/menikah/bekerja, melampirkan surat nikah/surat keterangan telah bekerja dari instansi 7. Pengajuan Pensiun yang tidak diambil selama 3 bulan.

a. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP);   b. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP);   c. Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon.8. Pengajuan Uang Kekurangan Pensiun (UKP), apabila terdapat kekurangan pembayaran pensiun. a. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP);   b. Fotokopi SK Pensiun / Ralat SK Pensiun / Impassing (apabila disebabkan perubahan SK Pensiun / Impassing);   c. Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon.9. Pengajuan Tunjangan Veteran, apabila Veteran RI sudah mempunyai SK Penetapan Tunjangan Veteran.

a. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP);   b. Fotokopi SK Tanda Kehormatan Veteran disahkan Kanminvetcaddam;   c. Fotokopi petikan SK Dana Kehormatan dan atau SK Tunjangan Veteran disahkan Kanminvetcaddam;   d. Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) yang disahkan oleh Lurah / Kepala Desa;   e. Surat keterangan dari tim penyaringan tingkat dua (kaminvetcaddam) bahwa yang bersangkutan seorang Veteran yang berhak mendapatkan Dana Kehormatan dan atau Tunjangan Veteran;   f. Pas foto suami dan istri ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar;   g. Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) dan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) pemohon;   h. Fotokopi buku rekening pemohon.

Catatan :   o Fotokopi Surat Keputusan Pensiun, apabila penerima Tunjangan Veteran juga merupakan penerima pensiun PNS/TNI & POLRI;Pejabat Negara;   o Foto kopi surat kematian yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa (khusus Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan RI dan Pembela Kemerdekaan RI yang bukan merupakan penerima pensiun PNS/TNI-Polri;Pejabat Negara); 10. Dana Kehormatan, bagi yang memiliki Tanda Kehormatan Veteran dan SK Pemberian Dana Kehormatan Veteran.

a. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP);   b. Fotokopi SK Tanda Kehormatan Veteran disahkan Kanminvetcaddam;   c. Fotokopi petikan SK Dana Kehormatan disahkan Kanminvetcaddam;   d. Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) yang disahkan oleh Lurah / Kepala Desa;   e. Surat keterangan dari tim penyaringan tingkat dua (kaminvetcaddam) bahwa yang bersangkutan seorang Veteran yang berhak mendapatkan Dana Kehormatan;   f. Pas foto pemohon ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar;   g. Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) dan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) pemohon;   h. Fotokopi buku rekening pemohon.

Catatan :   Termasuk bagi Janda / Duda dari Veteran RI yang meninggal dunia, dan yang bersangkutan telah menerima SK tentang Pemberian Dana Kehormatan atau telah mengajukan permohonan SK tentang Pemberian Dana Kehormatan.11. Pengajuan Tunjangan Janda/Duda Veteran RI.

a. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP);   b. Fotokopi SK Tanda Kehormatan Veteran disahkan Kanminvetcaddam;   c. Fotokopi petikan SK Dana Kehormatan dan atau SK Tunjangan Veteran disahkan Kanminvetcaddam;   d. Foto kopi surat kematian dan surat nikah yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa dan KUA;   e. Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) yang disahkan oleh Lurah / Kepala Desa;   f. Surat keterangan dari tim penyaringan tingkat dua (kaminvetcaddam) bahwa yang bersangkutan seorang Veteran yang berhak mendapatkan Dana Kehormatan dan atau Tunjangan Veteran;   g. Pas foto suami dan istri ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar;   h. Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) dan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) pemohon;   i. Fotokopi buku rekening pemohon.

Catatan :   Fotokopi Surat Keputusan Pensiun, apabila penerima Tunjangan Veteran juga merupakan penerima pensiun PNS/TNI & POLRI;Pejabat Negara; 12. Pengajuan Uang Duka Wafat Tunjangan Veteran RI. a. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP);   b. Fotokopi surat kematian yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa;   c. Foto kopi surat nikah yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa dan KUA;   d. Pas foto suami/istri ukuran 3 x 4, sebanyak 1 (satu) lembar;   e. Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) dan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) pemohon;   f. Fotokopi nomor rekening pemohon.

  • Catatan :   Surat keterangan ahli waris yang telah disahkan oleh Lurah/Kepala Desa, apabila pemohon adalah ahli waris lainnya.13. Pensiun Lanjutan.
  • A. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP);   b. Fotokopi SK Pensiun;   c. Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) yang disahkan oleh Lurah / Kepala Desa;   d. Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon;   e. Pas foto pemohon 3 x 4, sebanyak 3 (tiga) lembar;   f. Fotokopi buku rekening pemohon untuk.14. Pembayaran Kembali Pensiun / Tunjangan Janda yang distop Karena Telah Menikah.

a. Mengisi Permintaan Pembayaran (FPP);   b. Asli dan Fotokopi SK Pensiun;   c. Surat Keterangan Kematian / Cerai dari suami terakhir, yang disahkan oleh Lurah / Kepala Desa;   d. Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) yang disahkan oleh Lurah / Kepala Desa;   e. Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon;   f. Pas foto pemohon 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar;   g. Fotokopi buku rekening pemohon.15. Usul Penerbitan SK Pensiun / Janda / Duda / Yatim Piatu, apabila penerima Pensiun meninggal dunia dan SK Pensiunnya belum otomatis.

A. Mengisi Formulir Surat Permintaan Pensiun Janda/Duda/Yatim-Piatu (C1/C2);   b. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP);   c. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP);   d. Asli dan Fotokopi SK Pensiun almarhum / almarhumah;   e. Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) yang disahkan oleh Lurah / Kepala Desa;   f. Fotokopi Surat Kematian yang disahkan oleh Lurah / Kepala Desa   g. Surat Keterangan Kejandaan / Duda yang disahkan oleh Lurah / Kepala Desa (apabila pemohon adalah istri / suami dari almarhum / almarhumah);   h. Fotokopi Surat Nikah yang disahkan oleh Lurah / Kepala KUA (apabila pemohon adalah anak dari almarhum / almarhumah);   i. Surat Keterangan Kuliah, bagi anak yang telah berusia 21-25 tahun (apabila pemohon adalah anak dari almarhum / almarhumah);   j. Surat Keterangan anak belum bekerja / belum menikah (apabila pemohon adalah anak dari almarhum / almarhumah);   k. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 7 (tujuh) lembar (Khusus untuk TNI / POLRI sebanyak 15 lembar);   l. Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon;    Catatan :   Persyaratan dibuat rangkap 2 (1 berkas digunakan untuk pembayaran pensiun/Tunjangan Janda/Duda/Yatim-piatu).16. Pendaftaran Istri / Suami    a. Pensiunan TNI/Polri.

1. Mengisi Formulir Permintaan Kartu Penunjukan Istri (KPI);    2. Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa;    3. Fotokopi Surat Cerai yang disahkan KUA/Fotokopi Surat Keterangan Kematian Istri / Suami sebelumnya, disahkan oleh Lurah/Kepala Desa;    4. Fotokopi Surat Nikah yang disahkan oleh Lurah / Kepala Desa / Kepala KUA;    5. Fotokopi SK Pensiun;    6. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP);    7. Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon;    8. Pas foto berdampingan suami dan istri ukuran 4 x 6, sebanyak 4 (empat) lembar;    9. Pas foto suami dan istri ukuran 4 x 6, sebanyak 4 (empat) lembar;     Catatan :    Masing – masing berkas dibuat rangkap 2 (dua)    b. Pensiunan PNS.

A. Formulir Pendaftaran Istri/Suami/Anak (A11);    b. Fotokopi SK Pensiun;    c. Fotokopi Surat Nikah Istri Pertama dan Kedua (Legalisir Lurah dan Camat);    d. Fotokopi Surat Cerai atau Kematian Istri Pertama di legalisir Lurah/Kepala Desa;    e. Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa;    f. Fotokopi Akte Kelahiran yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa (untuk usul penambahan anak);    g. Pas foto Suami Istri, ukuran 4 x 6, sebanyak 4 (empat) lembar;    h. Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) suami istri;    i. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP);     Catatan :    Masing – masing berkas dibuat rangkap 2 (dua) 17. Permohonan Penertiban Petikan ke 2 SK Pensiun, karena hilang / rusak.

a. Mengisi Formulir Permintaan Petikan ke-2 SK Pensiun;   b. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP);   c. Fotokopi SK Pensiun yang hilang / rusak;   d. Pas foto ukuran 4 x 6, sebanyak 6 (enam) lembar;   e. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan SK Pensiun dari Kepolisian;   f. Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon; 18. Permohonan Pindah Kantor Bayar Pensiun / Perubahan Alamat.

Berapa uang duka dari PT Taspen?

Uang Duka Wafat : 3 x Gaji terakhir; Biaya pemakaman : Rp 7,5 juta; Beasiswa : 15 juta. Untuk 2 orang anak.

Siapa Dirut PT Taspen?

Profil Dirut PT Taspen yang Dituding Kelola Dana Capres 300 T Jakarta – Nama Direktur Utama (Dirut) PT Taspen ANS Kosasih sedang menjadi sorotan. Namanya terus mencuat lantaran dituding mengelola dana Rp 300 triliun untuk modal kampanye Calon Presiden 2024.

Dalam potongan video yang viral di media sosial, Kamaruddin Simanjuntak menyebut ANS Kosasih merupakan seorang Dirut BUMN yang mengelola dana Rp 300 triliun untuk modal kampanye Calon Presiden 2024. Antonius Nicholas Stephanus Kosasih atau dikenal dengan ANS Kosasih merupakan Dirut PT Taspen sejak tahun 2020.

ADVERTISEMENT SCROLL TO RESUME CONTENT Lelaki kelahiran Jakarta 12 Juli 1970 ini merupakan lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Gadjah Mada tahun 1992. Ia melanjutkan pendidikan Magister Manajemen keuangan dan Investasi di Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) dan lulus pada tahun 2006.

  • Sebelum menjabat sebagai Dirut PT Taspen, ANS Kosasih juga pernah menjabat sebagai Direktur Investasi PT Taspen tahun 2019 – 2020.
  • Ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) pada tahun 2014-2016.
  • Selain itu, ia juga sempat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Wika Realty pada tahun 2016-2017 dan menjadi Direktur Keuangan PT Wijaya Karya pada tahun 2016-2019.

ANS Kosasih pernah menikah sebanyak dua kali. Pernikahan pertama dilakukan dengan seorang perempuan bernama Yulianti Malingkas namun telah berakhir. Pernikahan kedua dilakukan dengan perempuan bernama Rina Lauwy yang pada Maret 2021 telah diputus cerai oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

  1. “Klien kami ( Dirut PT Taspen ) tidak pernah melakukan pernikahan ghaib, apalagi untuk dapat kick back investasi,” tegas Duke Arie.
  2. Lihat juga Video: Mahfud Jamin Dana Pemilu Pasti Cair, Asal Rasional

(fdl/fdl) : Profil Dirut PT Taspen yang Dituding Kelola Dana Capres 300 T

Apakah dana pensiun termasuk lembaga keuangan non bank?

5. Dana Pensiun – Perusahaan dana pensiun merupakan jenis badan usaha yang menyediakan layanan jaminan hari tua dengan cara menghimpun dana yang didapatkan dari pemotongan gaji pegawai setiap bulan selama seseorang masih aktif bekerja. Dana tersebut akan diserahkan atau dikembalikan lagi kepada masyarakat ketika sudah waktunya pensiun atau tidak bekerja lagi.

Apakah ada hubungan Taspen dengan OJK?

PT Taspen (Persero) mengakui, sebagai perusahaan dana pensiun pihaknya selalu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ). Taspen juga rutin membayarkan iuran kepada pengawas industri keuangan tersebut. ‘Iuran Taspen (ke OJK ) Rp 2 miliar setahun, berarti pengawasan kami di OJK.

Apa perbedaan Taspen dengan lembaga dana pensiun yang lain?

Apasih perbedaan dana pensiun dan taspen? Dana pensiun adalah dana yg berasal dari APBN yg diperuntukkan khusus untuk pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN). sedangkan Taspen adalah lembaga yang diamanahkan untuk mengelola dan menyalurkan dana pensiun tersebut dari pemerintah kepada pensiunan. : Apasih perbedaan dana pensiun dan taspen?

You might be interested:  Mengapa Sistem Keuangan Indonesia Membutuhkan Ojk?

Apakah OJK termasuk lembaga keuangan?

​ ​1. Apa latar belakang pembentukan OJK? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012.

Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.2. Apa tujuan pembentukan OJK? Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran ( fairness ).3. Apa visi dan misi OJK? Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

  1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
  2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta;
  3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

4. Apa fungsi, tugas, dan wewenang OJK? OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap: a.

  • Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
  • Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
  • Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit ( credit testing ); dan standar akuntansi bank;
  • Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.

b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:

  • Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
  • Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
  • Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
  • Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
  • Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
  • Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;
  • Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

c. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:

  • Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
  • Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
  • Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  • Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu;
  • Melakukan penunjukan pengelola statuter;
  • Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
  • Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  • Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

5. Apa nilai-nilai OJK? Integritas Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Profesionalisme Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

Sinergi Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Inklusif Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Visioner Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan ( Forward looking ) serta dapat berpikir di luar kebiasaan ( Out of The Box Thinking ).

​ 6. Apa asas OJK? Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

  1. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
  3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
  4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
  7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

7. Bagaimana struktur organisasi OJK? Struktur organisasi OJK terdiri atas:

  1. Dewan Komisioner OJK; dan
  2. Pelaksana kegiatan operasional.

Struktur Dewan Komisioner terdiri atas: Ketua merangkap anggota;

  1. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik 
merangkap anggota;
  2. Kepala Eksekut if Pengawas Perbankan merangkap anggota;
  3. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
  4. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
  5. Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
  6. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
  7. Anggota ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
  8. Anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

Pelaksana kegiatan operasional terdiri atas:

  1. Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis I;
  2. Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis II;
  3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan;
  4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal;
  5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB; 
Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko; dan
  6. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

8. Siapa saja pimpinan OJK? OJK dipimpin oleh sembilan Dewan Komisioner yang kepemimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Susunan Dewan Komisioner tersebut terdiri atas:

  1. Seorang Ketua
  2. Seorang Wakil Ketua
  3. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
  4. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
  5. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank
  6. Seorang Ketua Dewan Audit
  7. Seorang anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen
  8. Seorang ex-officio dari Bank Indonesia
  9. Seorang ex-officio dari Kementerian 
Keuangan

Jabatan yang ada di OJK, yaitu: Untuk membantu tugasnya, Dewan Komisioner mengangkat pejabat struktural maupun fungsional antara lain Deputi Komisioner, direktur, dan pejabat di bawahnya. Deputi Komisioner Para Deputi Komisioner adalah pejabat yang langsung berada di bawah Dewan Komisioner.

Berikut ini adalah sembilan pembidangan Deputi Komisioner OJK: a. Deputi Komisioner Manajemen Strategis I b. Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIA c. Deputi Komisioner Manajemen Strategis II B d. Deputi Komisioner Audit Internal, Managemen Risiko dan Pengendalian Kualitas e. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I f.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II g. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I h. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II i. Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen Dalam mengemban fungsi dan tugasnya OJK memiliki pegawai yang berasal dari Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.9.

Apa strategi OJK untuk merealisasikan visi dan misinya? Dalam rangka pencapaian visi dan misinya, OJK memiliki delapan strategi utama: Strategi 1 : Mengintegrasikan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi dan menghilangkan duplikasi serta pengaturan yang terpisah-pisah melalui harmonisasi kebijakan.

Dengan demikian akan diperoleh nilai tambah berupa peningkatan efisiensi dan konsistensi kebijakan pengurangan arbitrasi sehingga mendorong kesetaraan dalam industri keuangan, pengurangan biaya terhadap industri dan masyarakat. Integrasi akan mengacu pada Arsitektur Pengembangan Sektor Jasa Keuangan yang mensinergikan berbagai master plan yang telah disusun sebelumnya di Bank Indonesia dan Bapepam-LK.

Strategi 2: Meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan. Strategi ini ditempuh melalui adopsi kerangka peraturan yang lebih baik dan disesuaikan dengan kompleksitas, ukuran, integrasi dan konglomerasi sektor keuangan. Selain itu juga akan dikembangkan metode pengawasan termutakhir dan bersifat holistik bagi seluruh sektor keuangan, termasuk penyempurnaan metode penilaian risiko dan deteksi dini permasalahan di lembaga keuangan.

Strategi 3: Memperkuat ketahanan dan kinerja sistem keuangan. Strategi ini ditempuh dengan memberikan fokus pada penguatan likuiditas dan permodalan bagi seluruh lembaga keuangan, sehingga lebih tangguh dalam menghadapi risiko baik dalam masa normal maupun krisis.

  1. Strategi 4: Mendukung peningkatan stabilitas sistem keuangan.
  2. Selain mengatur dan mengawasi industri keuangan secara individual, OJK juga menganalisis dan memantau potensi risiko sistemik di masing-masing individual lembaga keuangan.
  3. Ewenangan untuk melakukan pengawasan secara integrasi akan memberi ruang bagi OJK untuk memantau secara lebih dalam berbagai kemungkinan risiko dan mengambil langkah-langkah mitigasinya, terutama risiko yang terjadi di konglomerasi keuangan.

Strategi 5: Meningkatkan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga keuangan. Budaya tata kelola dan manajemen risiko yang baik harus menjadi jiwa dalam kegiatan di sektor keuangan. Untuk itu OJK akan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dan manajemen risiko yang setara di seluruh lembaga jasa keuangan.

  • Tidak kalah pentingnya adalah pengembangan budaya integritas yang menuntut kepemimpinan yang kuat dan berkarakter.
  • Untuk itu ke depan OJK akan memberikan bobot lebih pada penilaian aspek ini dalam proses fit and proper test pengurus lembaga keuangan.
  • Strategi 6: Membangun sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi dan melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang masif dan komprehensif.

Strategi ini diperlukan untuk mengefektifkan dan memperkuat bentuk- bentuk perlindungan konsumen yang selama ini masih tersebar, sehingga bersama sama dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi akan mewujudkan level playing field yang sama antara lembaga jasa keuangan dengan konsumen keuangan.

Strategi 7: Meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia. Strategi ini diperlukan untuk menjawab kebutuhan akan capacity building bagi pengawas. Strategi 8: Meningkatkan tata kelola internal dan quality assurance, Untuk keperluan ini, OJK akan menerapkan standar kualitas yang konsisten di seluruh level organisasi, menyelaraskan antara tujuan OJK dengan kebutuhan pemangku kepentingan antara lain membuka dialog dengan industri secara berkala, dan memastikan pengambilan keputusan yang tepat sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.10.

Seperti apa tata kelola OJK? Dewan Komisioner

  1. Syarat menjadi calon anggota Dewan Komisioner OJK:
  2. Warga Negara Indonesia;
  3. Memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  4. Cakap melakukan perbuatan hukum;
  5. Tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit;
  6. Sehat jasmani;
  7. Berusia paling tinggi 65 tahun pada saat ditetapkan;
  8. Mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan;
  9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih.

Masa jabatan komisioner OJK selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Komisioner OJK saat ini melakukan tugasnya sejak 2012 hingga berakhir pada 2017. Anggota Dewan Komisioner dilarang:

  1. Memiliki benturan kepentingan di lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK,
  2. Menjadi pengurus dari organisasi pelaku atau profesi di lembaga jasa keuangan,
  3. Menjadi pengurus partai politik dan,
  4. Menduduki jabatan pada lembaga lain, kecuali dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang OJK atau penugasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai pasal 17 UU OJK, anggota dewan komisioner tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabila memenuhi alasan sebagai berikut: meninggal dunia, mengundurkan diri, masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali, berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut, tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan komisioner lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak lagi menjadi anggota Dewan Gubernur BI bagi anggota ex-officio dewan komisioner yang berasal dari Bank Indonesia, tidak lagi menjadi pejabat setingkat eselon 1 pada Kementerian Keuangan bagi anggota ex-officio dewan komisioner yang berasal dari Kementerian Keuangan, memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota dewan komisioner lain.

Pengambilan Keputusan pada Komisioner OJK Setiap anggota dewan komisioner memiliki hak untuk memberikan pendapat dalam setiap proses pengambilan keputusan dewan komisioner, dan memiliki hak suara pada saat keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Pengawas OJK dan Laporan Pertanggungjawaban OJK diawasi oleh DPR, dalam hal ini, Komisi XI.

Sebagai bagian dari akuntabilitas publik, OJK wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan tiga bulanan, semester dan tahunan. Laporan ini akan berikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan DPR. Selain itu OJK juga wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan.

Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja (MSAK) Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 34 Undang-Undang OJK, pada 2103 OJK telah dapat menyusun Sistem Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja (MSAK), yaitu suatu sistem yang tidak hanya berisi kegiatan penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran (RKA) OJK, tetapi lebih komprehensif mengaitkan penyusunan RAK dengan pelaksanaan strategi dan penilaian kinerja OJK.

MSAK mengatur dari sejak proses fomulasi strategi, melaksanakan dan menyelaraskan alokasi sumber daya (termasuk anggaran) untuk mencapai sasaran strategis, memonitor pelaksanaan strategi, hingga evaluasi atas keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut.

Pemanfaatan Sistem MSAK sebagai alat manajemen yang terstruktur dan akuntabel penting agar pemangku kepentingan dapat menilai kinerja OJK secara transparan dan obyektif. Dengan sistem MSAK, ekspektasi pemangku kepentingan terhadap OJK dalam menciptakan sektor dan industri jasa keuangan yang aman, efisien, andal, dan selalu melindungi kepentingan konsumen dijabarkan secara rinci ke dalam bentuk strategi, rencana kerja, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur keberhasilannya.

Sistem MSAK memiliki siklus yang terdiri dari empat tahap. Tahap pertama dan kedua yang merupakan tahap perumusan dan penyusunan strategi serta RKA OJK dan Satuan Kerja, dilaksanakan satu tahun sebelum tahun pelaksanaan. Arah strategis OJK yang telah dirumuskan oleh Dewan Komisioner dalam Board Retreat selanjutnya dikomunikasikan kepada seluruh Pemimpin Satuan Kerja dalam forum Rapat Kerja Strategis (Rakerstra) Tahunan OJK sebagai dasar penjabarannya menjadi strategi Satuan Kerja.

  • Berdasarkan arahan Dewan Komisioner dan strategi Satuan Kerja selanjutnya disusun Pagu Indikatif dan RKA yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan.
  • Strategi, termasuk IKU dan targetnya, serta RKA tersebut akan menjadi dasar penilaian kinerja sebagaimana terdapat dalam Kesepakatan Kinerja yang ditandatangani antara Pemimpin Satuan Kerja dengan Dewan Komisioner.
You might be interested:  Pajak Yang Dikenakan Bagi Seseorang Atau Seorang Pribadi Wajib Pajak?

Sementara itu, tahap ketiga dan keempat dari siklus MSAK merupakan tahap implementasi, monitoring dan evaluasi dari pelaksaan strategi dan RKA pada tahun berjalan. Berdasarkan hasil monitoring, dilakukan review atas pelaksanaan strategi dan RKA serta penilaian kinerja di tengah tahun dan di akhir tahun, baik untuk level OJK secara keseluruhan maupun untuk level Satuan Kerja.

Pada 2013, Dewan Komisioner telah menetapkan Destination Statement OJK 2017, yaitu “Menjadi lembaga profesional dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi, guna mewujudkan financial market deepening dan inklusif, serta terdepan dalam sistem perlindungan konsumen keuangan dan masyarakat, untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan.

Destination Statement OJK 2017 merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh OJK di akhir 2017, sebagai tahapan untuk mencapai Visi dan Misi OJK, yang berisi enam kondisi utama dan persyaratannya, yaitu (i) Sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, (ii) Pengaturan sektor jasa keuangan yang selaras dan terintegrasi, (iii) Sistem pengawasan sektor jasa keuangan yang efektif dan terintegrasi, (iv) Pengembangan sektor jasa keuangan yang stabil dan berkesinambungan, (v) Edukasi dan perlindungan konsumen yang optimal, dan (vi) Strategic support yang andal.

  • Destination Statement OJK 2017 selanjutnya telah dijabarkan dalam Strategy Map OJK 2014 yang menggambarkan cara, langkah dan kegiatan yang akan dilakukan oleh OJK selama 2014.
  • Strategy Map OJK 2014 berisi Sasaran Strategis dan IKU, yang akan menjadi dasar penilaian kinerja OJK di akhir 2014.
  • Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (AIMRPK) a.

Audit Internal Fungsi audit internal OJK dilaksanakan oleh Bidang Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (AIMRPK). Kegiatan asurans dan konsultasi secara independen dan obyektif dilakukan oleh AIMRPK untuk memberikan masukan dalam rangka perbaikan sistem sebagai nilai tambah guna pencapaian tujuan OJK.

Standar audit yang digunakan OJK mengacu pada standar internasional ( internasionally accepted ) yaitu International Professional Practice Framework (IPPF) yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditor (IIA). Penggunakan standar dengan mengacu pada IPPF dimaksudkan agar terdapat kesamaan dalam wewenang, fungsi, dan tanggung jawab atas fungsi audit internal.

Selama 2013, kegiatan Audit Internal antara lain melakukan on-desk evaluation terhadap pengelolaan SDM dan pengadaan barang atau jasa OJK untuk menilai kecukupan aturan, menilai kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku, dan menilai pengendalian internal OJK.

Selain itu telah diselesaikan pula audit pada Sembilan Satuan Kerja untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas telah didukung oleh peraturan dan ketentuan, kecukupan pengendalian dalam pelaksanaan tugas, serta kesesuaian proses bisnis dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memperoleh gambaran yang memadai atas kondisi pengendalian internal di OJK, telah dilakukan pula survei Impementasi Pengendalian Internal Berbasis COSO.

Gambaran ini penting untuk memastikan kecukupan inherent internal control risk yang merupakan salah satu referensi dalam lingkup audit internal.b. Manajemen Risiko OJK Untuk mendukung pencapaian tujuan OJK, penerapan manajemen risiko OJK (MROJK) secara efektif, efisien, konsisten dan berkesinambungan menjadi hal penting yang harus dilakukan OJK.

Untuk itu OJK telah menerbitkan Peraturan Dewan Komisioner No.2/PDK.06/2013 tentang Standar Manajemen Risiko OJK (SMROJK) dan Surat Edaran Dewan Komisioner No.2/SEDK.06/2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Manajemen Risiko OJK. Penerapan MROJK mengacu pada kerangka kerja Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 31000 karena memberikan pendekatan pengelolaan risiko yang universal, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Selama 2013 kegiatan manajemen risiko antara lain menyusun pedoman kerja pada tataran operasional yang meliputi berbagai SOP Laporan Daftar/Profil Risiko dan SOP Realisasi Pelaksanaan Mitigasi Risiko. Telah dilakukan pula identifikasi risiko Tim Transisi OJK 2013 untuk memastikan bahwa pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke OJK telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat dan tren seluruh eksposur risiko dari setiap aktivitas dan memitigasi dampak yang dapat mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan OJK, telah ditetapkan 31 risiko OJK -wide dan serangkaian inisiatif untuk memitigasi risiko dimaksud.c. Pengendalian Kualitas Untuk memastikan keseluruhan kegiatan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan dilakukan sesuai tata kelola yang baik, diperlukan adanya fungsi asurans yang memberikan keyakinan memadai atas kualitas produk/jasa, proses, sistem tata kelola dan manajemen OJK.

Salah satu fungsi asuransi tersebut dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pengendalian kualitas. Rujukan konsep dan kerangka kerja pengendalian kualitas OJK menggunakan standar internasional ISO 9001 Quality Management System- Requirements dan ISO 9004 Managing for the Sustained Success of an Organization – a Quality Management Approach serta mengadopsi konsep Total Quality Management (TQM).

Selama 2013 kegiatan pengendalian kualitas antara lain telah melakukan pengkajian ulang atas pelaksanaan governance, managemen risiko, dan internal kontrol proses bisnis OJK seperti Ketentuan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan OJK ( Rule Making Rules /RMR) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Uang Muka Perusahaan Pembiayaan ( Loan to Value /LTV).

Selain itu dilakukan pula koordinasi dengan Tim Transisi OJK sehubungan dengan pemantauan rencana kerja pengalihan fungsi pengawasan bank di Bank Indonesia ke OJK khususnya terkait governance, risk quality, and control persiapan pembukaan kantor perwakilan OJK.

Dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Keuangan OJK 2013 secara wajar, telah dilakukan pengkajian ulang atas Neraca Awal OJK, Laporan Keuangan Satuan Kerja sementara OJK semester I-2013 dan Laporan Keuangan OJK semester I-2013 sebelum diaudit oleh eksternal auditor serta pendampingan atau klinik konsultasi bagi seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menyelesaikan pertanggungjawaban uang muka Satuan Kerja.11.

Bagaimana pembiayaan OJK? 1. Sumber Pembiayaan OJK Menurut Pasal 34 UU OJK, anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.2. Pungutan ke Pelaku Industri Keuangan Rencananya OJK akan menarik pungutan dari lembaga-lembaga keuangan di Indonesia.

  1. Mekanisme pungutan itu sendiri tengah digodok oleh OJK dan pemerintah.3.
  2. Praktik Pungutan di Luar Negeri Sedikitnya ada 80 negara di dunia yang lembaga pengawasnya melakukan pungutan.
  3. Berikut ini adalah tipe pungutan yang diberlakukan di beberapa negara: Hongkong Hongkong menerapkan pungutan atas dasar layanan.

Pembebanan dilakukan dalam proses perizinan, baik beban biaya tahunan maupun pendirian bank ataupun pembukaan jaringan kantor. Apabila hasil pungutan masih kurang, maka akan ditutup kekurangannya oleh HKMA (Bank Sentral Hongkong yang bertindak sekaligus sebagai pengawas bank).

Estonia Pungutan di negara ini dibagi menjadi dua macam, yaitu: a. Atas dasar layanan; b. Atas dasar volume. Besarnya pembebanan didasarkan atas daftar tarif per layanan. Pembebanan berdasarkan volume, 1 (satu) persen dari kebutuhan modal minimum bank. Memiliki daftar persentase pembebanan sesuai dengan aset yang diawasi.

Metodologinya adalah jumlah beban pengawasan setahun lalu dikurangi proyeksi pungutan atas dasar jenis layanan, lalu dikurangi target pungutan atas dasar 1 (satu) persen dari modal. Sisanya dipungut atas dasar persentase aset. Slovakia Negara ini menerapkan pungutan dengan dua sistem yaitu: a.

  1. Atas dasar layanan; b.
  2. Atas dasar volume.
  3. Besarnya pembebanan didasarkan atas daftar tarif per layanan.
  4. Emudian, pembebanan berdasarkan volume dengan aturan: 1.0,0027 % dari aset dengan minimum € 100.000 untuk bank asing atau cabang bank asing; 2.0,0133 % dari aset dengan minimum € 20.000 untuk asuransi; 3.0,0118 % dari aset dengan minimum € 20.000 untuk dana pensiun; 4.0,0170 % dari aset dengan minimum € 2.000 untuk perusahaan sekuritas.12.

Bagaimana hubungan kelembagaan OJK? 1. Hubungan OJK dengan BI Menurut Pasal 39 UU Nomor 21 tahun 2011, OJK bisa berkoordinasi dengan BI dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, misalnya, dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri.

Berikut ini berbagai bentuk nyata sinergi antara BI dan OJK: a. OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh bahwa kesatuan langkah kedua lembaga harus selalu ada. Kombinasi kompetensi dari personel masing-masing lembaga dimaksud akan mampu menciptakan suatu tatanan aturan perbankan yang lebih sempurna.

Penyamaan persepsi antara BI dan OJK dalam menentukan kebijakan atau pengaturan perbankan akan menghasilkan tatanan sistem perbankan yang tangguh dalam menghadapi segala kondisi; b. Tidak hanya dalam pembuatan aturan, BI dan OJK juga harus terintegrasi dalam tukar menukar informasi perbankan.

Melalui penggabungan sistem informasi ini, BI dan OJK akan lebih mudah mengakses informasi perbankan yang disediakan masing-masing lembaga setiap saat ( timely basis ). Informasi strategis yang dimiliki masing-masing lembaga dan aksesibilitas yang mudah sangat menunjang efektivitas pelaksanaan tugas; c.

Dalam rangka pemeriksaan bank, BI dan OJK juga terus melakukan hubungan timbal balik. BI dalam kondisi tertentu akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank setelah berkoordinasi dengan OJK. Begitupun sebaliknya, dalam hal OJK mengidentifikasikan bank tertentu mengalami kondisi yang memburuk maka OJK akan segera menginformasikan kepada BI.

Erja sama reciprocal dimaksud sangat bermanfaat 
untuk mengantisipasi dampak sistemik negatif dari suatu kondisi perbankan. Dengan kerja sama itu pula tindakan penanganan yang tepat dapat diambil dengan cepat.2. Hubungan OJK dengan LPS Sesuai Pasal 41 UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK.

Begitu juga LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK.13. Bagaimana pengawasan terintegrasi di OJK? 1. Perbedaan Pengawasan Sebelumnya dengan Pengawasan di Bawah OJK Pengawasan di bawah OJK dilandasi semangat untuk memberikan perhatian kepada perlindungan dan edukasi bagi konsumen.

  1. Edukasi dan perlindungan konsumen keuangan diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama.
  2. Pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan.
  3. Edua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien, dan transparansi.

Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.2. Latar Belakang Diberlakukannya Pengawasan Terintegrasi Krisis ekonomi 1997-1998 yang dialami Indonesia mengharuskan pemerintah melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis.

  1. Sehubungan dengan hal tersebut, muncul pemikiran tentang perlunya suatu model pengawasan yang berfungsi mengawasi segala macam kegiatan keuangan.
  2. Setiap model pengawasan memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing.
  3. Lembaga pengawasan tersebut harus memiliki ketahanan dalam menghadapi masa krisis, memiliki tingkat efisiensi, dan efektivitas tinggi yang tercermin dalam biaya dan adanya kejelasan pembagian tanggung jawab dan fungsi serta memiliki persepsi yang baik di mata publik.3.

Sistem Pengawasan Industri Keuangan di Negara-Negara Lain Secara teoritis, terdapat dua aliran dalam hal pengawasan lembaga keuangan. Di satu pihak terdapat aliran yang mengatakan bahwa pengawasan industri keuangan sebaiknya dilakukan oleh satu institusi.

Di pihak lain ada aliran yang berpendapat pengawasan industri keuangan lebih tepat apabila dilakukan beberapa lembaga. Di Inggris, misalnya, industri keuangannya diawasi oleh Financial Supervisory Authority (FSA), sedangkan di Amerika Serikat industri keuangan diawasi oleh beberapa institusi. SEC ( Securities and Exchange Comission ), misalnya, mengawasi pasar modal sedangkan industri perbankan diawasi oleh Federal Reserve (The Fed), FDIC ( Federal Deposit Insurance Corporation ), dan OCC ( Office of The Comptroller of The Currency ).

Alasan utama yang melatarbelakangi kedua aliran ini adalah kesesuaian dengan sistem perbankan yang dianut oleh negara tersebut. Juga, seberapa dalam konvergensi diantara lembaga-lembaga keuangan. Dari sudut sistem, terdapat dua sistem perbankan yang berlaku yaitu Commercial banking system dan universal banking system,

Commercial banking, seperti yang berlaku di Indonesia dan di Amerika Serikat yaitu bank dilarang melakukan kegiatan usaha keuangan non-bank seperti asuransi. Hal ini berbeda dengan universal banking, dianut oleh antara lain negara-negara Eropa dan Jepang yang membolehkan bank melakukan kegiatan usaha keuangan non-bank seperti bank investasi dan asuransi.

Sebuah survei yang dilakukan oleh Central Banking Publication (1999) menunjukkan bahwa dari 123 negara yang diteliti, tiga perempatnya memberikan kewenangan pengawasan industri perbankan kepada bank sentral. Hal ini lebih menonjol di negara-negara sedang berkembang.

Husus untuk negara berkembang alasannya adalah masalah sumber daya. Bank sentral dianggap memadai dalam hal sumber daya (SDM dan dana). Dari kaca mata politik, dicabutnya kewenangan pengawasan dari bank sentral sejalan dengan munculnya kecenderungan pemberian independensi kepada bank sentral. Ada kekhawatiran bahwa dengan independennya bank sentral maka apabila bank sentral juga memiliki wewenang mengawasi bank maka bank sentral tersebut akan memiliki kewenangan sangat besar.

Bank of England, misalnya, pada tahun 1997 mendapatkan status independen dan dua minggu kemudian kewenangan untuk pengawasan sektor perbankan diambil alih dari bank sentral tersebut.4. Satgas Waspada Investasi Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-208/BL/2007 yang ditetapkan pada 20 Juni 2007, yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-124/BL/2012 yang ditetapkan pada 19 Maret 2012.

  1. Regulator: OJK, BI, Bappebti, Kementerian Perdagangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Koperasi dan UKM;
  2. Penegak Hukum: Polri, Kejaksaan Agung;
  3. Pendukung: Kementerian Komunikasi dan Informasi, PPATK.

a. Menginventarisasi kasus-kasus investasi ilegal; b. Menganalisis kasus-kasus; c. Menghentikan atau menghambat maraknya kasus investasi bodong; d. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat; e. Meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait; f.

Melakukan pemeriksaan secara bersama atas kasus investasi ilegal. Kontak Satgas Waspada Investasi Telp: (021) 385 7821 ext 20610 Fax: (021) 345 3591 5. Alamat dan Call Centre OJK Konsumen atau masyarakat dapat menyampaikan permintaan informasi atau pengaduan kepada OJK melalui: a. Surat Tertulis Surat ditujukan kepada: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan u.p.

Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Menara Radius Prawiro, Lantai 2 Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jl. MH. Thamrin No.2
 Jakarta Pusat 10350 b. Telepon (Call Center OJK) Telepon: (kode area) 157 ​​​ Contoh: kode area Jayapura (0967), jadi telp.

(0967) 157 Jam operasional: Senin – Jumat pkl.09.00 – 12.00 WIB dan pkl.13.00 – 16.00 WIB (kecuali hari libur) c. Email Alamat email: [email protected] d. Website Pengaduan Konsumen Online Konsumen atau masyarakat dapat mengisi form elektronik dalam website pengaduan konsumen online dengan alamat: http://konsumen.ojk.go.id Sampai dengan 31 Desember 2013, sesuai dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK hanya menangani permintaan informasi dan pengaduan konsumen dan masyarakat yang berkaitan dengan sektor pasar modal dan sektor keuangan non-bank.

Untuk sektor perbankan, masih ditangani oleh Bank.6. OJK Bisa Menyidik OJK berwenang melakukan penyelidikan hingga penyidikan terhadap kasus-kasus lembaga keuangan yang merugikan konsumen. Sesuai peraturan yang ada, penyidik di Indonesia hanya ada dari dua elemen yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Kepolisian.