Status Subjek Pajak Atas Warisan Yang Belum Terbagi Dimulai Saat?

Dasar Hukum Pasal 2A UU No.7/1983 diubah terakhir dengan UU No.36/2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) Ayat (5): “Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi.” Diskusi Warisan yang belum terbagi sebagi satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut, yaitu pada saat meninggalnya pewaris.

Sejak saat itu pemenuhan kewajiban perpajakannya melekat pada warisan tersebut. Kewajiban pajak subjektif warisan berakhir pada saat warisan tersebut dibagi kepada ahli waris. Sejak saat itu pemenuhan kewajiban perpajakannya beralih kepada para ahli waris.

1. Studi Kasus: · Saya adalah seorang anak tunggal.
2. Ayah saya telah meninggal dunia dan mewariskan saya sejumlah uang telah ditabung di bank.
3. Apan kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi dimulai? Jawaban: Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut.

· Ibu saya telah meninggal dunia dan mewariskan emas miliknya kepada saya sebagai anaknya. Kapan waktu timbulnya warisan yang belum terbagi? Jawaban: Pada saat meinggalnya pewaris. · Ayah saya telah meinggal dunia dan mewariskan simpanan deposito kepada saya sebagi anaknya.

• Apakah pada saat itu pemenuhan kewjajiban perpajakannya melekat pada warisan tersebut? Jawaban: Ya, karena pemenuhan kewajiban perpajakan melekat pada warisan tersebut pada saat pewaris meninggal dunia.
• · Ayah saya telah meninggal dunia dan memberikan warisan kepada saya dan adik kandung saya tabungan bank miliknya.

Kapan kewajiban pajak Ayah saya berakhir? Jawaban: Kewajiban pajak subjektif warisan berakhir pada saat warisan tersebut dibagi kepada ahli waris. · Ibu saya telah meninggal dunia dan telah membagikan warisannya kepada saya sebagai anak kandung. Apakah pada saat warisan tersebut dibagi kepada saya pemenuhan kewajiban perpajakannya beralih juga kepada saya? Jawaban: Ya, pada saat warisan tersebut dibagi kepada ahli waris, maka pada saat itu pemenuhan kewajiban perpajakannya beralih kepada para ahli waris.

Apa itu pajak atas warisan yang belum terbagi?

Pajak Atas Warisan yang Belum Terbagi dan Pelaporannya – Meskipun bukan objek pajak, harta warisan lebih dari Rp1 Milyar yang belum terbagi tetap harus dilaporkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). Pelaporan pajak atas warisan yang belum terbagi merupakan bagian dari common reporting standard (CRS) sebagai standar penerapan era keterbukaan informasi keuangan ().

Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, Lembaga Keuangan wajib melaporkan informasi keuangan milik subyek pajak luar negeri (WNA) di Indonesia kepada DJP untuk disampaikan kepada otoritas pajak negara asal WNA. Informasi keuangan yang wajib dilaporkan Lembaga Keuangan adalah saldo rekening, termasuk saldo rekening milik WNA yang telah meninggal dunia dan belum dibagi kepada ahli waris yang sah, atau disebut dengan warisan yang belum dibagi.

Bagaimana jika harta yang akan diwariskan belum dilaporkan ke dalam SPT oleh si pewaris? Tidak menjadi permasalahan besar apabila sebelumnya si pewaris belum melaporkan harta yang akan diwariskan. Selama penghasilan si pewaris dan ahli waris masih di bawah, warisan tetap termasuk bukan objek pajak dan tidak dikenakan pajak warisan.

Apakah warisan yang belum dibagi wajib pajak?

JAKARTA, KOMPAS.com – Belakangan beredar pemberitaan bahwa Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) Kementerian Keuangan mengenakan pajak kepada orang yang sudah meninggal. Hal ini kemudian dibantah oleh DJP dan dijelaskan bahwa orang yang sudah meninggal tidak dikenakan pajak, melainkan terhadap warisan yang belum dibagi oleh pewaris yang telah meninggal itu.

Dalam ketentuan perpajakan di Indonesia, warisan yang belum dibagi juga merupakan subyek pajak yang harus didaftarkan sebagai wajib pajak (WP) tersendiri,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama kepada Kompas.com pada Senin (5/3/2018). Baca juga : Rekening Milik Orang Meninggal Wajib Dilaporkan ke Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menjelaskan, alasan hal tersebut termasuk sebagai subjek pajak karena warisan yang belum dibagi dapat menimbulkan penghasilan, di mana itu merupakan objek pajak.

Contohnya, bila warisan yang belum dibagi berupa saldo rekening di bank, kemudian saldo tersebut mendapat tambahan penghasilan dari bunga yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) final oleh bank. Contoh lain, dalam hal warisan yang belum dibagi berupa aset properti yang disewakan, terdapat tambahan penghasilan dengan potongan PPh Final Pasal 4 (2) oleh penyewa.

• PPh Final merupakan pajak yang dikenakan kepada WP Badan atau Orang Pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final.
• Ewajiban perpajakan atas penghasilan dari warisan yang belum dibagi harus dilaksanakan, dalam hal ini dapat diwakili oleh salah satu ahli waris, pelaksana wasiat, atau pengurus warisan tersebut,” tutur Hestu Yoga.

Baca juga : Soal Pelaporan Rekening Warisan yang Belum Terbagi, Ini Penjelasan Ditjen Pajak Jika nantinya warisan tersebut sudah dibagi ke ahli waris, maka tidak lagi dikategorikan sebagai subyek pajak. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang PPh pun, penghasilan berupa warisan yang diterima ahli waris bukan merupakan objek PPh.

• Masyarakat tidak perlu khawatir, pemerintah tidak akan mengenakan pajak atas warisan, melainkan penghasilan yang berasal dari harta warisan yang belum dibagi,” ujar Hestu Yoga.
• Hal ini penting dilakukan karena pada tahun ini Indonesia sudah ikut dalam program internasional Automatic Exchange of Information (AEoI).

Program ini memungkinkan banyak negara bertukar data keuangan untuk kepentingan perpajakan, sehingga tidak ada lagi WP yang menyembunyikan hartanya dari petugas pajak. Salah satu yang harus dilakukan sebagai negara peserta AEoI yaitu menyertakan informasi keuangan yang salah satunya berupa saldo rekening.

• Baca juga : Siapa yang Jadi Sasaran Penghitungan Omzet oleh DJP? Sehingga, penjelasan tentang warisan yang belum dibagi ini menjadi penting agar petugas pajak dapat mencocokkan data yang dilaporkan WP dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan laporan dari lembaga jasa keuangan.
• Ompas TV Kementerian Keuangan mempermudah pelaporan surat pemberitahuan, SPT pajak tahun ini untuk beberapa kategori.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Apakah warisan bukan objek pajak?

Harta Warisan, Dikenai Pajak atau Tidak? Oleh: Lindarto Akhir Asmoro, pegawai Direktorat Jenderal Pajak Setiap penambahan kemampuan ekonomis merupakan objek pajak. Dalam UU 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

• Dalam pasal di atas dapat kita garis bawahi dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak.
• Harta yang ditinggalkan milik seseorang yang meninggal pasti akan diwariskan kepada para ahli warisnya.
• Warisan meliputi semua jenis harta baik itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak.
• Harta yang diwariskan kepada ahli waris dapat menambah kekayaannya, Apakah harta warisan tersebut dikenakan pajak? Untuk menjawab pertanyaan di atas kita dapat melihat aturan dalam UU PPh No 36 tahun 2008 pada Pasal 4 Ayat 3 yang menjelaskan bahwa harta warisan merupakan bukan objek pajak.

Walaupun warisan tersebut merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi ahli waris, namun tidak merupakan objek pajak. Warisan yang dimaksud ini adalah meliputi semua jenis harta baik itu harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Ahli waris yang memberikan akta kematian atau surat wasiat kepada perbankan atau lembaga keuangan tempat menyimpan kekayaan, maka harta warisan tidak dianggap sebagai objek Pajak Penghasilan.

1. Walaupun warisan dikategorikan sebagai bukan objek pajak, maka harus diperhatikan warisan itu sudah dibagi atau belum.
2. Ewajiban baru timbul ketika warisan tersebut mendatangkan penghasilan yang merupakan objek pajak,
3. Warisan belum dibagikan Versus Warisan yang sudah dibagikan Warisan yang belum dibagikan, artinya: warisan ini masih atas nama pewarisnya, apabila pewaris memiliki NPWP maka si pewaris masih berkewajiban untuk membayarkan pajak dan melaporkan hartanya di SPT Tahunan, di mana dalam hal ini harus diwakilkan oleh ahli waris.

Sebagai contoh warisan berupa perkebunan sawit yang menghasilkan TBS (tanda buah segar), yang berpotensi menjadi keuntungan ketika dijual dan merupakan objek pajak. Aturan ini menciptakan rasa keadilan, yang memiliki tambahan kemampuan ekonomis harus membayar pajak Yang lebih mampu, membayar pajak lebih tinggi.

Harta bergerak maupun tidak bergerak yang diwariskan tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pewaris Pajak terhutang (jika ada) harus dilunasi terlebih dahulu.

Jika kedua syarat di atas tidak dapat dipenuhi oleh pewaris, maka warisan tersebut ketika diwariskan tidak lagi merupakan bukan objek pajak melainkan menjadi objek pajak. Bagaimana jika warisan yang diwariskan belum dilaporkan ke dalam SPT sebelumnya oleh pewaris? Jika ternyata harta warisan tidak dilaporkan dalam SPT pewaris, bisa saja warisan tersebut tetap menjadi yang bukan merupakan objek pajak.

Namun, harus dengan syarat bahwa penghasilan si pewaris di bawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Wajib pajak yang memiliki penghasilan di bawah PTKP tidaklah memiliki kewajiban untuk dipungut atau menyetorkan pajak penghasilan. Dengan kata lain, ketika ahli waris yang penghasilannya di bawah PTKP mendapat warisan, maka warisan tersebut merupakan bukan objek pajak.

Warisan dilaporkan, Bukan harus Setor Pajak Rekening yang dimiliki oleh seseorang yang telah wafat tidak wajib dilaporkan, sepanjang lembaga keuangan telah menerima akta kematian atau surat wasiat dari sang pemilik. Meskipun bukan objek pajak, harta warisan lebih dari Rp1 miliar yang belum terbagi tetap harus dilaporkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT).

• Pelaporan ini merupakan bagian dari common reporting standard (CRS) sebagai standar penerapan era keterbukaan informasi keuangan (Automatic Exchange of Information/AEoI),
• Artinya, selama warisan masih atas nama dan milik pewarisnya, maka dia wajib melaporkan hartanya di SPT Tahunan.
• Etika warisan tersebut telah dibagikan kepada ahli waris, telah dibalik nama kepada ahli waris, maka warisan tersebut menjadi tambahan penghasilan bagi ahli waris.

Hal ini harus dilaporkan sebagai harta ahli waris dalam SPT Tahunannya. Apabila warisan tersebut masih memiliki potensi belum terbayar potensi pajaknya, maka ahli waris harus membayarkan pajak yang dihitung sesuai dengan perhitungan yang sesuai dengan Undang-undang perpajakan di Indonesia.

Ketika Anda mendapatkan warisan dari orang tua anda, periksalah kewajiban perpajakan atas harta tersebut. Apabila harta tersebut masih terutang pajak, silakan lakukan penyetoran pajak atas harta tersebut atas nama pewaris. Apabila sudah memastikan bahwa harta waris sudah tidak tertanggung pajak atau pajak harta tersebut sudah sepenuhnya terbayarkan, silakan laporkan dalam Surat Pelaporan tahunan Anda.

Subjek Pajak Warisan Yang Belum Terbagi

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi penulis bekerja. : Harta Warisan, Dikenai Pajak atau Tidak?

Apakah warisan dikategorikan sebagai subjek pajak penghasilan?

Subjek Pajak Penghasilan Warisan – Warisan yang belum dibagi dikategorikan sebagai subjek pajak penghasilan jika berpotensi menjadi penghasilan. Salah satu contohnya adalah warisan berupa properti (bisa rumah, ruko, kantor, Gudang dll) yang disewakan.