Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Atau Perekonomian Negara Disebut?

Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Atau Perekonomian Negara Disebut
Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi.

Apa yang dimaksud dengan merugikan ekonomi negara dan keuangan negara?

Sosialisasi Kerugian Keuangan Negara untuk Seluruh Masyarakat Melalui Media Elektronik – Koordinator pengawasan JFA bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Kepri, Raplan Lumbanbatu mengirimkan sebuah karya tulisnya yang berjudul “Jangan Terlalu Mudah Menyimpulkan Adanya Kerugian Keuangan Negara” ke batamtoday.com pada hari Kamis, tanggal 13 November 2014.

Karya tulis tersebut dibuat dengan maksud agar seluruh masyarakat Indonesia dapat lebih memahami tentang arti dari kerugian negara. Berikut adalah beberapa kutipan mengenai Kerugian Keuangan Negara yang kami rangkum dari karya tulis Bapak Raplan : Latar Belakang : “Semangat pemerintah untuk memberantas korupsi, seiring juga semangat dari berbagai lapisan kelompok masyarakat untuk mengomentari tentang kerugian keuangan Negara termasuk siapa atau lembaga mana yang berwewenang untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Delik Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

Hal ini terbukti dengan menjamurnya tanggapan, komentar dan kesimpulan lapiasan masyarakat tentang kerugian keuangan Negara dan yang menghitungnya serta yang menetapkannya” “Seperti yang pernah penulis dengar/alami dari pernyataan seseorang/kelompok yang menyebutkan bahwa di instansi tersebut banyak terjadi korupsi juga para pejabatnya koruptor dan langsung menyimpulkan adanya kerugian keuangan Negara walaupun informasi maupun data yang mendasari pernyataan mereka masih kurang memadai yaitu hanya: – Melihat bangunan-bangunan di lingkungan satu instansi tersebutmengalami kerusakan.

– Terjadi penyimpangan dari peraturan dan atau anggaran dari pedoman – Bangunan atau pekerjaan belum dimanfaatkan dan lain-lain yang menurut kelompok sudah sebagi bukti bahwa telah terjadi korupsi” Dari latar belakang tersebut, menyimpulkan bahwa seseorang telah menimbulkan kerugian negara harus dilakukan secara hati-hati.

Ada baiknya kita memahami terlebih dahulu Kerugian Keuangan Negara 1. Pengertian Rugi dan Kerugian “Kamus besar Bahasa Indonesia memberikan rumusan arti kata rugi sebagai berikut: (1) terjual dan sebagainya kurang dari modalnya ; tidak mendapat laba (2) kurang dari modal ( karena menjual lebih rendah daripada harga pokok) (3) tidak mendapat faedah (manfaat) ; tidak beroleh sesuatu yang berguna (4) sesuatu yang kurang baik ( tidak Menguntungkan ; mudharat).

Sedangkan Kerugian dirumuskan sebagai: (1) menanggung atau menderita rugi ; (2) perihal rugi ; (3) sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi (tentang kerusakan dsb); (4) ganti rugi.” 2. Pengertian keuangan negara “Pengertian keuangan Negara menurut penjelasan UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaK orupsi, adalah: Seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : a.

Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; b, Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.” 3) Kerugian Keuangan Negara “Menurut UU No.31 tahun 1999 bahwa kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majure).

Erugian Keuangan Negara dapat berbentuk : (1) Pengeluaran suatu sumber/kekayaannegara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan; (2) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/ daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku; (3) Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif); (4) Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai); (5) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusya tidak ada; (6) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya; (7) Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku; (8) Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.” 4) Lembaga yang berwenang untuk menghitung dan menetapkan kerugian keuangan negara “Siapa/lembaga mana yang berwewenang untuk menghitung kerugian keuangan Negara? Dalam UU No.30 Th 2002: tentang KPK Pasal 6 menyebutkan KPK Mempunyai tugas: a.

Koordinasi dengan instansi yang berwewenang melakukan pemberantasan pidana korupsi. Siapa itu instansi yang berwewenang ? Mari kita lihat: dalam Penjelasan Pasal 6 UU No.30 Th 2002: Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen Dari uraian di atas jelas bahwa BPKP salah satu instansi yang berwewenang melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara bukan menetapkan adanya kerugian keuangan Negara, sedangkan yang menetapkan adanya kerugian keuangan Negara adalah merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya.” “Memang kita patut senang melihat masyarakat belakangan ini menjadi begitu kritis terhadap isu-isu yang ada di pemerintahan khususnya menyangkut masalah korupsi.

Apa penyebab kerugian keuangan negara?

Kerugian negara telah terjadi jika adanya pelaku/penanggung jawab kerugian yaitu bendahara, pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain yang telah melakukan tindakan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang mengakibatkan terjadinya kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang jumlahnya nyata dan pasti serta

Apakah yang dimaksud dengan kerugian negara?

Yang dikatakan sebagai potensi kerugian negara adalah berupa kerugian di masa yang akan datang dan belum terjadi. Potensi ini muncul dikarenakan sudah adanya kemungkinan akan terjadi kerugian negara apabila suatu proyek diteruskan.

Apa saja yang dapat merugikan negara?

sebutkan 3 buah contoh perbuatan yang merugikan negara Korupsi,pembunuhan,demo,dll. Korupsi, tindakan kriminal (pembunuhan, penganiayaan, penyebaran narkoba), yang dilakukan terhadap negara/warga negara lain, perpolitikan yang tidak sesuai hukum, kerja sama yang menyimpang dari aturan negara. : sebutkan 3 buah contoh perbuatan yang merugikan negara

Apakah korupsi merugikan keuangan negara?

Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara.

Siapa yang menanggung kerugian negara?

Assalamu’alaikum wr.wb. Saya mau bertanya, uang hasil korupsi seorang tersangka koruptor itu ke mana dan kerugian negara akibat ulah koruptor siapa yang menanggung? Terima kasih. Wassalamu’alaikum. Sebelumnya, kami ingin menjelaskan mengenai apa itu tindak pidana korupsi.

Sebagaimana pernah diuraikan dalam artikel yang berjudul Kredit Macet, Korupsi atau Bukan?, berdasarkan buku Memahami Untuk Membasmi yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (hal.19-20), dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pemberantasan Tipikor”), terdapat 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi tujuh kategori yaitu: a.

Kerugian keuangan negara ; b. Suap-menyuap; c. Penggelapan dalam jabatan; d. Pemerasan; e. Perbuatan curang; f. Benturan kepentingan dalam pengadaan; g. Gratifikasi. Sedangkan arti kerugian keuangan negara yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Pemberantasan Korupsi : “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.” Penjelasan selengkapnya mengenai kerugian keuangan negara dapat Anda simak dalam atikel Cara Menentukan Adanya Kerugian Keuangan Negara.

Dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (“UU Perbendaharaan Negara”) dikatakan bahwa k erugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.

Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.

  • Salah satu jenis tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
  • Lalu ke mana uang hasil korupsi yang dilakukan oleh koruptor itu? Siapa yang menanggung kerugian keuangan negara akibat ulah koruptor? Hal ini berkaitan dengan sanksi pidana yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa kasus korupsi.

Pada dasarnya, terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang berlaku dalam UU Pemberantasan Tipikor tergantung pada jenis tindak pidana yang ia lakukan. Adapun pasal-pasal dalam UU Pemberantasan Tipikor yang memuat sanksi di dalamnya antara lain adalah Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Pemberantasan Tipikor,

  • Pasal-pasal tersebut memuat sanksi pidana penjara dan denda.
  • Menurut Pasal 17 UU Pemberantasan Tipikor, selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
  • Pidana tambahan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor: “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: a.

perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b.

  • Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c.
  • Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d.
  • Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.” Menjawab pertanyaan Anda dengan mengacu pada pasal di atas, maka ke mana uang hasil korupsi digunakan oleh terpidana korupsi bergantung pada pelaku itu.

Bisa dengan cara dibelanjakan dalam bentuk barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak. Uang hasil korupsi yang ia gunakan tersebut wajib dikembalikan oleh terpidana korupsi berupa uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Hal ini juga dapat dilihat dari Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor, yang secara implisit mengatakan adanya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Akan tetapi pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan, tidak menghilangkan sanksi pidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka hukumannya diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU Pemberantasan Tipikor dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan,

Selain uang korupsi yang perlu diganti oleh terpidana korupsi, barang-barang milik terpidana korupsi yang diperoleh dari tindak pidana korupsi juga dirampas oleh negara sebagaimana disebut di atas dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tipikor.

  • Jadi, dari sini kita dapat ketahui bahwa kerugian negara itu ditanggung sendiri oleh terpidana korupsi yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi melalui sanksi pidana yang dijatuhkan kepadanya.
  • Hakimlah yang menentukan berapa jumlah uang pengganti yang harus terpidana korupsi bayar dan hukuman lainnya untuk mengembalikan kekayaan negara yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi melalui putusannya.

Sejalan dengan pengaturan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Purwaning M. Yanuar dalam bukunya berjudul Pengembalian Aset Hasil Korupsi (hal.150) mengatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dengan menggunakan instrumen pidana menurut UU Pemberantasan Tipikor dilakukan melalui proses penyitaan, perampasan, dan aturan pidana denda,

  • Demikian jawaban dari kami.
  • Semoga bermanfaat.
  • Dasar hukum: 1.
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2.
  • Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Referensi: Purwaning M. Yanuar.2007. Pengembalian Aset Hasil Korupsi. Bandung: PT. Alumni

Jelaskan apa yang dimaksud dengan suap?

Suap–menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh ; menyuap pegawai negei yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap.

Siapa yang bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara?

Pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa setiap bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.

Apa itu biaya akibat korupsi?

Biaya akibat Korupsi adalah biaya dari kerugian yang ditanggung masyarakat akibat korupsi, contohnya dampak sosial ekonomi, dampak investasi, dan yang lainnya.

Bagaimana dan oleh siapa penentuan kerugian negara?

Begini Cara BPK Menentukan Kerugian Negara – WARTA DIGITAL JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum terkait perkara yang menyebabkan kerugian negara. BPK memiliki kewenangan melakukan penghitungan kerugian negara dan memberikan keterangan ahli, baik dalam proses penyidikan maupun di ranah persidangan.

Auditor Utama Investigasi BPK Hery Subowo mengatakan, sebelum BPK menyampaikan hasil penghitungan kerugian negara dan memberikan keterangan ahli di persidangan, harus dilakukan pemeriksaan investigatif. Pemeriksaan tersebut akan menentukan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dari sebuah tindak pidana korupsi atau fraud,

Dalam proses kerja tersebut, BPK bersinergi dengan aparat penegak hukum (APH) baik dari kejaksaan, kepolisian, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Meski kasus yang ditelusuri adalah kasus yang pernah diperiksa BPK, bisa jadi ada tambahan data lain karena ada kewenangan yang bisa dikerjakan oleh APH,” kata Hery kepada Warta Pemeriksa di Jakarta, beberapa waktu lalu.

  • Hery mengatakan, penyidik bisa menyita, menahan, menggeledah, maupun menyadap untuk mengumpulkan alat bukti.
  • Sementara, BPK tidak bisa melakukan itu.
  • Data yang dimiliki penyidik kemudian dievaluasi BPK berdasarkan kriteria relevan, kompeten, dan cukup (RKC).
  • Meski datanya berasal dari APH, BPK tetap harus mengkritisi data itu,” kata Hery.

Hal itu, kata Hery, adalah upaya untuk mewujudkan collaborative evidence, Sehingga, bukti-bukti yang dikumpulkan kuat dan lengkap sebelum dibawa ke persidangan. Hery menyampaikan, perbuatan melawan hukum menyangkut unsur kesengajaan. Dia mengatakan, orang melakukan fraud bisa dikarenakan lalai, tidak tahu, atau sengaja.

  1. Faktor penyebab fraud itu harus dipastikan terlebih dahulu.
  2. Sebab, kelalaian atau ketidaktahuan bukan perbuatan korupsi.
  3. Hal itu kemudian dapat diselesaikan dengan tuntutan ganti rugi melalui hukum administrasi keuangan negara.
  4. Sementara, fraud yang disengaja itu memiliki ciri-ciri terencana.
  5. Hery mencontohkan, sejak awal pelaku fraud akan membentuk anggaran, kemudian memilih rekanan tertentu untuk pengadaan, mengurangi spesifikasi barang, dan kemudian memperoleh selisih harga atas barang yang dibeli.

Selisih harga atau margin itu kemudian dibagikan dan uangnya mengalir ke berbagai pihak. “Itu contoh rencana jahat yang dikerjakan secara berkaitan satu sama lain dan apabila penyimpangan itu terjadi berurutan itulah lambang kesengajaan. Inilah yang harus diungkap,” kata Hery.

Apakah sama kerugian negara dengan kerugian keuangan negara?

Diterbitkan pada – Sudikno Mertokusumo dalam bukunya ” Penemuan Hukum Sebuah Pengantar” (hal.128) mengartikan bahwa ultimum remedium sebagai alat terakhir. Kemudian, Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam buku berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata,

Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau ultimum remedium, Dalam banyak literatur hukum terdapat kesamaan pendapat yang menempatkan sanksi pidana sebagai alternatif terakhir atau ultimum remedium.

Lalu kenapa dibeberapa dekade terakhir, utamanya sejak pidana korupsi yang digadang-gadang sebagai extra ordinary crime menjelma sebagai pidana khusus, asas ultimum remedium ini mulai berubah menjadi primum remedium (cara pertama) penanganan hukum di negeri ini.

Egelisahan ini salah satunya terungkap dalam sebuah penelitian yang dilaksanakan Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam abstraksi penelitian dipaparkan prolog yang benar-benar menggelitik dan menggambarkan kondisi terkini penegakan hukum dalam proses pengadaan barang/jasa saat ini.

Disebutkan bahwa sejatinya, sanksi pidana dipandang sebagai solusi yang efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan. Sementara itu, Sanksi pidana merupakan wujud tanggung jawab negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta upaya perlindungan hukum bagi warganya.

Dalam perkembangannya, materi muatan yang memuat sanksi pidana hampir selalu dimuat dalam setiap undang-undang. Oleh karena itu ada pergeseran politik hukum ( legal policy ) mengenai penerapan hukum pidana yang semula sebagai upaya/cara terakhir ( ultimum remedium ) menjadi upaya/cara pertama ( primum remedium ).

Pencantuman sanksi pidana dalam undang-undang sebagai primum remedium sejatinya dapat mengakibatkan terlanggarnya hak-hak konstitusional warga Negara Indonesia. Selain itu, pengajuan pengujian undang-undang terkait sanksi pidana semakin bertambah. Dari abstraksi tersebut didapatkan korelasi yang kuat dengan kondisi terkini.

  • Begitu masif dan semaraknya kasus pidana pada area pengadaan barang/jasa, mestinya menimbulkan pertanyaan kritis.
  • Grafik yang seolah enggan menurun memantik tanya apakah aparatur sipil yang bebal hukum atau aparatur hukum yang gemar menghukum,
  • Untuk itu harus ada langkah progresif untuk melakukan kajian hingga langkah implementatif sebagai solusi.

Ini agar jangan sampai penegakan hukum justru menjadi boomerang bagi tujuan awal pembangunan yaitu mensejahterakan masyarakat menjadi memenjarakan masyarakat. Penelitian Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan undang-undang yang diundangkan sejak 2003 sampai dengan 2013 memosisikan norma sanksi pidana sebagai primum remedium,

  1. Hal ini dapat terlihat pada konstruksi pasal yang selalu memuat sanksi pidana,
  2. Padahal dalam konsepsi pemidanaan, sanksi pidana haruslah diposisikan sebagai ultimum remedium.
  3. Dalam penelitian Penelitian Mahkamah Konstitusi salah satu konsepsi sederhana dalam hipotesa adalah bahwa kebanyakan UU yang diinventarisasi menggunakan ancaman pidana dengan meletakan sanksi pidana lebih dahulu dari sanksi denda ataupun administratif,

Pola dalam pasalnya sebagai berikut:

  1. (sanksi pidana) + dan/atau + (sanksi denda);
  2. (sanksi pidana) + atau + (sanksi denda);
  3. (sanksi pidana) + dan + (sanksi pidana).

Rasa Pidana Pada UU Keuangan Negara Jika melihat konstruksi hipotesa penelitian MK, metodologi serupa dapat diterapkan pada Undang-Undang (UU) yang melingkupi pengadaan barang/jasa. Misal UU 17/2003 tentang Keuangan Negara.

  • Dalam UU 17/2003 BAB IX disebutkan dengan jelas Ketentuan Pidana, Sanksi Administratif, Dan Ganti Rugi ( pola 1: (sanksi pidana) + dan/atau + (sanksi denda) ).
  • Di dalam BAB IX terdapat pasal 34 yang terdiri dari:
  • Ayat (1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
  • Ayat (2) Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
  • Ayat (3) Presiden memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

Sepertinya UU 17/2003 menunjukkan simpulan penelitian MK bahwa norma sanksi pidana sebagai primum remedium terbukti nyata. Sanksi pidana lebih utama dibanding sanksi administratif atau perdata. Sebagai penghulu dari seluruh peraturan pengelolaan keuangan negara maka wajar kalau pola primum remedium dibanding ultimum remedium juga mempengaruhi peraturan lain.

  • Ditambah lagi di era pemberantasan korupsi pola penindakan cenderung didahulukan dibanding pola pencegahan,
  • Memidanakan kesalahan pengelolaan keuangan negara menjadi sangat ‘seksi’ bagi semua pihak.
  • Memenjarakan menjadi prestasi pemberantasan korupsi jaman now.
  • Bahkan ada adagium menyedihkan, yang gagal membuktikan adanya kejahatan, bersiap-siaplah dimutasi ke ujung pulau.
You might be interested:  Apa Yang Dimaksud Penagihan Pajak Ditanggung Renteng?

Maka menemukan kejahatan dalam setumpuk kesalahan tidak lagi penting, karena cukup menemukan kesalahan sahaja maka pidanalah itu, Semoga adagium ini fiktif belaka. Benarkah pengaruh primum remedium dalam UU 17/2003 menular ke UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara? Setelah mempelajari dengan pola yang sama sebagaimana penelitian tim MK, hasilnya tidak bisa disebut menggembirakan meski ada setitik harapan.

  1. Misal dalam UU 1/2004 pasal Pasal 64 disebutkan bahwa :
  2. Ayat (1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana,
  3. Ayat (2) Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi,

Pada UU 15/2004 BAB V Pengenaan Ganti Kerugian Negara mendahului BAB VI Ketentuan Pidana, Meski demikian dalam Ketentuan Pidana tetap sanksi pidana didahulukan dibanding denda, hal ini menguatkan penelitian tim MK. Dalam Pasal 24 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

  1. Pidana lebih dulu baru alternatif denda,
  2. Tim peneliti MK menyimpulkan pemuatan sanksi pidana pada UU Tata Negara dan Tata Usaha Negara hendaknya bukanlah suatu keharusan namun wajib memperhatikan kriteria-kriteria khusus.
  3. Seperti UU tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam mencantumkan ketentuan sanksi pidana perlu memperhatikan 3 (tiga) unsur fundamental hukum yakni kepastian hukum ( Rechtssicherheit ), kemanfaatan ( Zweckmassigkeit ) dan keadilan ( Gerechtigkeit ).

Dengan konsep pemikiran ini maka dapat dimaklumi lahirnya putusan MK terkait penghapusan kata “dapat” dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai kritisi terhadap substansi patut atau tidak paket UU Keuangan Negara mencantumkan sanksi pidana, sebaiknya dibahas para pakar hukum.

  1. Namun setidaknya diskusi seperti ini tetap terbuka.
  2. Agar tujuan mulia penempatan sanksi pidana dalam UU Keuangan Negara tidak justru menjadi penjara bagi pelaksananya.
  3. Pencapaian tujuan pengelolaan keuangan negara dalam mencapai kesejahteraan bangsa dan negara akhirnya terpinggirkan.
  4. Mari kembali pada materi primum remedium dan ultimum remedium sebagaimana tujuan awal artikel ini dibuat.

Penyelesaian sanksi non pidana dalam UU 1/2004 dan UU 15/2004 masih terasa. Hal ini terlihat betapa konsistennya kedua UU ini menempatkan klausula Kerugian Negara dalam paradigma ultimum remedium dibanding primum remedium. UU 1/2004 pasal 1 ayat 22 menyebutkan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai,

  1. Perbuatan melawan hukum dengan sengaja; dan/atau
  2. Perbuatan melawan hukum karena lalai.

Dengan demikian definisi Kerugian Negara menurut UU 1/2004 tidak bersifat sapu jagad yaitu semata-mata berkurangnya uang, surat berharga, dan barang milik negara dengan jumlah yang nyata. Kerugian Negara juga harus pasti jumlahnya, tidak hanya sekedar dugaan, indikasi, sangkaan atau potensi,

Patut menjadi perhatian ada perbedaan definisi atas 2 kondisi perbuatan melawan hukum yaitu sengaja atau lalai, Sayangnya ketiga paket UU Keuangan Negara tidak menjelaskan lebih tegas perbedaan antara keduanya. Ini tentu ini menjadi catatan tersendiri dalam kerangka perbaikan peraturan perundang-undangan ke depan.

Salah satu pertimbangan memahami perbedaan karena lalai dan karena sengaja adalah pendekatan norma hukum pidana ultimum remedium. Sengaja dan lalai memiliki dua perbedaan mendasar yaitu tentang adanya niat didalam perbuatan, Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad (1983) menuliskan bahwa hukum pidana dikenal Doktrin Mens-Rea,

Doktrin ini berasal dari asas dalam hukum Pidana Inggris, Actus Reus, yang lengkapnya berbunyi : Actus non facit reum, nisi mens sit rea, Artinya, bahwa “sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat”. Ada banyak literatur lain yang mengurai hal ini.

Maka lalai dan sengaja mestinya mempunyai dampak hukum yang berbeda. Kerugian Negara Karena Lalai Konsepsi kerugian negara dipahami sebagai actus rea atau perbuatan melawan hukum yang terjadi karena lalai. Kerugian negara merupakan bagian risiko dalam setiap tindakan perbendaharaan keuangan negara. Meskipun demikian kesalahan tetap dikenakan sanksi,

Selama kesalahan yang terjadi tidak dilambari oleh kesengajaan (mens rea) maka sejauh-jauhnya sanksi adalah berupa penggantian Keuangan Negara, UU 15/2004 pasal 23 ayat 1 harus diselesaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud. Setelah Kerugian Negara diganjar dengan penggantian Keuangan Negara maka kerugian negara hanya sebagai kerugian negara saja tidak bernilai Kerugian Keuangan Negara.

Semangat UU 1/2004 dan UU 15/2004 adalah menyelamatkan negara dari kerugian keuangan negara bukan untuk menghilangkan risiko kerugian negara, Sebagaimana sangat jelas terbaca pada pasal 59 ayat 2, bahwa Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. Konsepsi menyelamatkan keuangan negara dikaitkan dengan norma ultimum remedium memunculkan simpulan bahwa Kerugian Negara dan Kerugian Keuangan Negara adalah hal yang berbeda namun saling berhubungan. Kerugian Negara adalah sebab, sedangkan kerugian keuangan negara adalah akibat,

Tidak akan terjadi kerugian keuangan negara jika tidak ada kerugian negara, tetapi tidak semua kerugian negara berakibat pada kerugian keuangan negara, Kerugian negara adalah hal yang niscaya pada setiap tindakan yang bersentuhan dengan keuangan negara, Kerugian Negara tidak dapat 100% dihindari tetapi dampak berupa kerugian keuangan negara yang harus semaksimal mungkin dihindari.

Upaya menghindari memperkecil dampak kerugian keuangan negara termasuk penggantian keuangan negara, Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah dengan sangat hati-hati menyusun cara dan metode pengadaan barang/jasa yang membebani Keuangan Negara, Tidak hanya untuk menghindari kerugian keuangan negara tapi jauh sebelum itu yaitu menghindari kerugian negara,

Perpres 54/2010 tidak sedikitpun menyebutkan kerugian keuangan negara, Sebaliknya ada 6 kalimat kerugian negara yang tertuang dalam beberapa pasal, dimana sebagian besar dilekatkan dengan kata “menghindari” kerugian keuangan negara yang lebih besar. Ini menandakan bahwa pengadaan barang/jasa adalah sebuah prosedur yang disusun untuk menghindari kerugian negara yang dapat berdampak pada kerugian keuangan negara,

Pasal 90 huruf c. mengurai tentang keadaan tertentu dikaitkan dengan pilihan kebijakan melakukan penunjukan langsung menyebutkan bahwa penanganan darurat yang dananya berasal dari dana penanggulangan bencana alam adalah:

  1. penanganan darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau untuk menghindari kerugian negara atau masyarakat yang lebih besar ;
  2. konstruksi darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat, untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau menghindari kerugian negara /masyarakat yang lebih besar ;
  3. penggunaan konstruksi permanen, jika penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu tanggap darurat atau penanganan darurat hanya dapat diatasi dengan konstruksi permanen untuk menghindari kerugian negara /masyarakat yang lebih besar,

Pasal 117 ayat (5) Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara, Pasal 121 Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian negara, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi.

Dari runtutan pasal-pasal yang didalamnya mengandung klausula ” kerugian negara ” mestinya dapat dipahami apa sebenarnya konsepsi pikir tentang ” kerugian negara ” sebagai peristiwa yang tidak bisa dihindarkan. Pasal 90 jelas-jelas menyebutkan upaya menghindari kerugian negara yang lebih besar, ini berarti kebijakan penunjukan langsung bukan sebagai upaya menghindari kerugian negara tetapi untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar dari yang ada saat itu.

Pasal 117 ayat (5) menempatkan pengaduan adalah sebagai salah satu alat pengendalian kerugian negara, Pasal 121 bahkan tegas bahwa jika terjadi kerugian negara, bukan lagi indikasi atau akan terjadi, maka pelaku (dalam hal ini konsultan perencana) dikenakan sanksi berupa mengganti dokumen perencanaan dan/atau upaya penuntutan ganti rugi.

  • Bahkan ketika terjadi kerugian negara, sanksi pidana tidak serta merta disuarakan dalam Perpres 54/2010.
  • Norma hukum pidana sebagai ultimum remedium benar-benar dijunjung tinggi.
  • Dapat disimpulkan bahwa Perpres 54/2010 benar-benar menjaga dirinya, termasuk para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dalam batasan norma hukum administrasi paling jauh norma hukum perdata.

Perpres 54/2010 benar-benar menerapkan norma hukum pidana sebagai ultimum remedium, Pemutusan kontrak sebagaimana Perpres 54/2010 pasal 93 misalnya. Sejatinya pemutusan kontrak adalah kerugian bagi negara karena pemerintah tidak mendapatkan barang/jasa yang dibutuhkan paling tidak disisi waktu.

Agar kerugian negara akibat pemutusan kontrak tidak semakin besar bahkan berdampak pada kerugian keuangan negara, maka pada ayat 2 dilakukanlah tindakan penyelamatan uang negara melalui pencairan jaminan pelaksanaan, pencairan denda, pelunasan uang muka dan penyedia dikenakan sanksi daftar hitam. Hadirnya jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan bahkan jaminan penawaran jelas adalah upaya Perpres 54/2010 untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara bukan untuk menghilangkan risiko kerugian negara,

Jika risiko kerugian negara pada pengadaan barang/jasa yang berdampak pada kerugian keuangan negara telah berupaya dihindari melalui tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan perundangan, maka terjadinya kerugian negara harus diselesaikan dengan penggantian keuangan negara,

Inilah yang diatur dalam UU 15/2004 pasal 23 ayat 1. Sebagaimana pula diungkapkan dalam penjelasan awal UU 17/2003 bahwa Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara oleh para pengelola keuangan negara dimaksud merupakan unsur pengendalian intern yang andal, Kerugian Negara Karena Sengaja Menjadi berbeda perlakuannya jika ternyata Kerugian Negara terjadi karena unsur kesengajaan,

Meminjam Doktrin Mens-Rea, maka actus rea yang disertai dengan mens rea adalah kejahatan, Kesalahan yang dilambari dengan niat jahat adalah kejahatan, Sehingga benar adagium yang menyatakan bahwa tidak akan ada kejahatan tanpa kesalahan, namun tidak semua kesalahan adalah kejahatan, Ini disepakati oleh UU 17/2003, UU 1/2004 dan UU 15/2004. Perbuatan yang Merugikan Negara yang terbukti dilakukan atas dasar kesengajaan tidak hanya bisa diselesaikan dengan penggantian keuangan negara tapi juga harus dipertanggungjawabkan secara pidana oleh pelakunya demikian juga sebaliknya.

UU 1/2004 pasal 64 menyebutkan Putusan Pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 (UU 31/1999) pasal 4 bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999, yang berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).” Pasal 3 UU 31/1999 : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) The Lexicon Webster Dictionary, kata korupsi berarti kebusukan, kebejatan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, tidak bermoral, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Helbert Edelherz mendefinisikan Korupsi adalah suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat ilegal dimana dilakukan secara fisik dengan akal bulus atau terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran atau pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis atau keuntungan pribadi.

Dari sekian banyak definisi pidana korupsi tidak memisahkan perbuatan ( actus rea ) dengan niat jahat ( mens rea ). Helbert misalnya menyebut niat jahat dengan sebutan akal bulus atau terselubung, The Lexicon Webster Dictionary salah satunya menyebut ketidakjujuran,

UU 31/1999 menpersonifikasikan niat jahat kedalam kata memperkaya atau menguntungkan. Cukuplah kiranya semua penjelasan untuk membawa pemahaman bahwa sanksi pidana korupsi atau pidana dalam pengelolaan keuangan negara ditujukan bukan untuk menafikan kemungkinan kerugian negara atau sekedar menemukan adanya kerugian keuangan negara.

Tetapi lebih jauh dari itu yaitu membuktikan adanya niat jahat yang melambarinya. Dikaitkan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, mestinya upaya pemberantasan tindak pidana apalagi korupsi tidak semudah menemukan adanya penyebutan merk pada spesifikasi, Lalu mengapa justru fakta lapangan menunjukkan bahwa temuan kasus pidana korupsi lebih banyak berada di wilayah pengadaan barang/jasa pemerintah. Sebegitu mudahnya kah membuktikan pidana diwilayah pengadaan? Atau jangan-jangan benar hipotesa tim peneliti MK, Bahwa sistem perundang-undangan kita sudah termakan euforia pemidanaan! Sebagian besar UU Tata Negara dan Tata Usaha Negara menempatkan norma sanksi pidana pada primum remedium.

  1. Maka yang diincar pidana lebih banyak kesalahan bukan kejahatan itu sendiri.
  2. Mengutip artikel Herie Purwanto, Kandidat Doktor Ilmu Hukum, yang saat itu Kasat Reskrim Polres Magelang tahun 2015, yang dipublikasikan pada Harian Suara Merdeka, “Bila setiap kesalahan akhirnya dicarikan justifikasi Sebagai perbuatan pidana maka hakikatnya kita akan jauh dari rasa keadilan “.

Naudzubillahiminzalik, Akhirnya, penerapan sanksi hukum pidana tidak selalu menyelesaikan masalah karena ternyata dengan sanksi pidana tidak terjadi pemulihan keadilan yang rusak oleh suatu perbuatan pidana. Oleh karena itu konsep keadilan restoratif perlu menjadi pertimbangan dalam pemulihan keadilan terhadap suatu tindakan pidana.

  1. Undang-Undang terkait Pengelolaan Keuangan Negara masih kental rasa pidana atau meletakkan sanksi pidana pada primum remedium, padahal sejatinya sanksi pidana adalah ultimum remedium,
  2. Unsur yang membentuk Kerugian Negara adalah kondisi kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun perbuatan melawan hukum karena lalai.
  3. Kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya namun bukan akibat dari perbuatan melawan hukum belum memenuhi klausula Kerugian Negara,
  4. Kerugian Negara adalah sebab, sedangkan Kerugian Keuangan Negara adalah Akibat. Setiap kerugian keuangan negara pastilah kerugian negara, tetapi setiap kerugian negara tidak serta merta menyebabkan kerugian keuangan negara. Sejauh telah dilakukan upaya penyelamatan keuangan negara. Sebagai upaya terakhir penyelamatan keuangan negara adalah upaya penggantian keuangan negara,
  5. Kerugian negara karena lalai yang berakibat kerugian keuangan negara dikenakan sanksi penggantian keuangan negara,
  6. Kerugian negara karena kesengajaan dikenakan sanksi pidana sekaligus sanksi penggantian keuangan negara jika terjadi kerugian keuangan negara,
  7. Untuk menjamin tercapainya tujuan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan maka penegakkan norma hukum pidana diwilayah pengadaan barang/jasa pemerintah lebih ideal menggunakan norma hukum ultimum remedium,
  • Demikian disampaikan sebagai ikhtiar penulis dalam membuka diskusi positif menuju konsepsi ideal penegakan hukum diwilayah pengelolaan keuangan negara terkhusus pengelolaan pengadaan barang/jasa.
  • ==============================================
  • Daftar Pustaka:
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2001.
  5. Putusan Mahkamah Konstitusu Nomor Perkara 25/PUU-XIV/2016 terkait Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015.
  7. Penelitian Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan, Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, Anak Agung Dian Onita, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi Mahkamah Konstitusi RI, 2015
  8. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Sudikno Mertokusumo, Yogyakarta Liberty, 2004
  9. Asas-asas hukum pidana di Indonesia, Wirjono Prodjodikoro, Eresco, 1986
  10. Intisari Hukum Indonesia, Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad, Ghalia Indonesia Jakarta, 1983
  11. Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Ermansjah Djaja, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2009.

: Kerugian Negara atau Kerugian Keuangan Negara?

Apakah nepotisme termasuk korupsi?

Nepotisme di Indonesia – Korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan pribadi. Sedangkan nepotisme memiliki cakupan yang lebih luas, yakni penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan golongan tertentu dan biasanya di motivasi oleh keserakahan pribadi.

Di Indonesia, istilah nepotisme mulai populer pada 1990an. Aktivis mahasiswa, yang menuntut Soeharto untuk mengakhiri kekuasaannya, memakai istilah “Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)”. Praktik mengistimewakan orang tertentu, yang didasarkan pada preferensi pribadi, ikatan darah dan hubungan kekeluargaan masih kental hingga kini.

Ada beberapa partai politik yang dibentuk berdasarkan pada ikatan kekeluargaan seperti misalnya Partai Demokrat dan Partai Berkarya, Praktik nepotisme juga berlangsung di pemerintahan lokal. Seperti misalnya di Banten dan Sulawesi Selatan, Para pemimpin daerah di sana menjalankan kekuasaannya dengan mengistimewakan keluarga dekatnya dalam pemerintahan.

Apa yang dimaksud dengan korupsi Ekstortif?

Korupsi Ekstortif – Korupsi ekstortif adalah jenis korupsi yang melibatkan penekanan untuk mengindari bahaya bagi nereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi. Korupsi ekstortif sering disebut juga korupsi pemerasan. Korupsi dimana pihak penerima menekan pihak pemberi untuk melakukan penyuapan demi menghindari kerugian yang mengancam si pemberi.

Apa yang dimaksud dengan korupsi defensif?

Korupsi Defensif – Korupsi defensif sering disebut juga korupsi untuk bertahan. Korupsi defensif adalah perilaku korban pemerasan. Tindakan korupsinya dilakukan untuk mempertahankan diri. Pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang dan hal yang dihargainya.

Apakah sama kerugian negara dengan kerugian keuangan negara?

Diterbitkan pada – Sudikno Mertokusumo dalam bukunya ” Penemuan Hukum Sebuah Pengantar” (hal.128) mengartikan bahwa ultimum remedium sebagai alat terakhir. Kemudian, Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam buku berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata,

Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau ultimum remedium, Dalam banyak literatur hukum terdapat kesamaan pendapat yang menempatkan sanksi pidana sebagai alternatif terakhir atau ultimum remedium.

Lalu kenapa dibeberapa dekade terakhir, utamanya sejak pidana korupsi yang digadang-gadang sebagai extra ordinary crime menjelma sebagai pidana khusus, asas ultimum remedium ini mulai berubah menjadi primum remedium (cara pertama) penanganan hukum di negeri ini.

Kegelisahan ini salah satunya terungkap dalam sebuah penelitian yang dilaksanakan Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam abstraksi penelitian dipaparkan prolog yang benar-benar menggelitik dan menggambarkan kondisi terkini penegakan hukum dalam proses pengadaan barang/jasa saat ini.

Disebutkan bahwa sejatinya, sanksi pidana dipandang sebagai solusi yang efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan. Sementara itu, Sanksi pidana merupakan wujud tanggung jawab negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta upaya perlindungan hukum bagi warganya.

  1. Dalam perkembangannya, materi muatan yang memuat sanksi pidana hampir selalu dimuat dalam setiap undang-undang.
  2. Oleh karena itu ada pergeseran politik hukum ( legal policy ) mengenai penerapan hukum pidana yang semula sebagai upaya/cara terakhir ( ultimum remedium ) menjadi upaya/cara pertama ( primum remedium ).

Pencantuman sanksi pidana dalam undang-undang sebagai primum remedium sejatinya dapat mengakibatkan terlanggarnya hak-hak konstitusional warga Negara Indonesia. Selain itu, pengajuan pengujian undang-undang terkait sanksi pidana semakin bertambah. Dari abstraksi tersebut didapatkan korelasi yang kuat dengan kondisi terkini.

  • Begitu masif dan semaraknya kasus pidana pada area pengadaan barang/jasa, mestinya menimbulkan pertanyaan kritis.
  • Grafik yang seolah enggan menurun memantik tanya apakah aparatur sipil yang bebal hukum atau aparatur hukum yang gemar menghukum,
  • Untuk itu harus ada langkah progresif untuk melakukan kajian hingga langkah implementatif sebagai solusi.

Ini agar jangan sampai penegakan hukum justru menjadi boomerang bagi tujuan awal pembangunan yaitu mensejahterakan masyarakat menjadi memenjarakan masyarakat. Penelitian Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan undang-undang yang diundangkan sejak 2003 sampai dengan 2013 memosisikan norma sanksi pidana sebagai primum remedium,

  1. Hal ini dapat terlihat pada konstruksi pasal yang selalu memuat sanksi pidana,
  2. Padahal dalam konsepsi pemidanaan, sanksi pidana haruslah diposisikan sebagai ultimum remedium.
  3. Dalam penelitian Penelitian Mahkamah Konstitusi salah satu konsepsi sederhana dalam hipotesa adalah bahwa kebanyakan UU yang diinventarisasi menggunakan ancaman pidana dengan meletakan sanksi pidana lebih dahulu dari sanksi denda ataupun administratif,

Pola dalam pasalnya sebagai berikut:

  1. (sanksi pidana) + dan/atau + (sanksi denda);
  2. (sanksi pidana) + atau + (sanksi denda);
  3. (sanksi pidana) + dan + (sanksi pidana).
You might be interested:  Berikut Ini Yang Termasuk Penerimaan Non Pajak Adalah?

Rasa Pidana Pada UU Keuangan Negara Jika melihat konstruksi hipotesa penelitian MK, metodologi serupa dapat diterapkan pada Undang-Undang (UU) yang melingkupi pengadaan barang/jasa. Misal UU 17/2003 tentang Keuangan Negara.

  • Dalam UU 17/2003 BAB IX disebutkan dengan jelas Ketentuan Pidana, Sanksi Administratif, Dan Ganti Rugi ( pola 1: (sanksi pidana) + dan/atau + (sanksi denda) ).
  • Di dalam BAB IX terdapat pasal 34 yang terdiri dari:
  • Ayat (1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
  • Ayat (2) Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
  • Ayat (3) Presiden memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

Sepertinya UU 17/2003 menunjukkan simpulan penelitian MK bahwa norma sanksi pidana sebagai primum remedium terbukti nyata. Sanksi pidana lebih utama dibanding sanksi administratif atau perdata. Sebagai penghulu dari seluruh peraturan pengelolaan keuangan negara maka wajar kalau pola primum remedium dibanding ultimum remedium juga mempengaruhi peraturan lain.

  1. Ditambah lagi di era pemberantasan korupsi pola penindakan cenderung didahulukan dibanding pola pencegahan,
  2. Memidanakan kesalahan pengelolaan keuangan negara menjadi sangat ‘seksi’ bagi semua pihak.
  3. Memenjarakan menjadi prestasi pemberantasan korupsi jaman now.
  4. Bahkan ada adagium menyedihkan, yang gagal membuktikan adanya kejahatan, bersiap-siaplah dimutasi ke ujung pulau.

Maka menemukan kejahatan dalam setumpuk kesalahan tidak lagi penting, karena cukup menemukan kesalahan sahaja maka pidanalah itu, Semoga adagium ini fiktif belaka. Benarkah pengaruh primum remedium dalam UU 17/2003 menular ke UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara? Setelah mempelajari dengan pola yang sama sebagaimana penelitian tim MK, hasilnya tidak bisa disebut menggembirakan meski ada setitik harapan.

  1. Misal dalam UU 1/2004 pasal Pasal 64 disebutkan bahwa :
  2. Ayat (1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana,
  3. Ayat (2) Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi,

Pada UU 15/2004 BAB V Pengenaan Ganti Kerugian Negara mendahului BAB VI Ketentuan Pidana, Meski demikian dalam Ketentuan Pidana tetap sanksi pidana didahulukan dibanding denda, hal ini menguatkan penelitian tim MK. Dalam Pasal 24 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

  • Pidana lebih dulu baru alternatif denda,
  • Tim peneliti MK menyimpulkan pemuatan sanksi pidana pada UU Tata Negara dan Tata Usaha Negara hendaknya bukanlah suatu keharusan namun wajib memperhatikan kriteria-kriteria khusus.
  • Seperti UU tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam mencantumkan ketentuan sanksi pidana perlu memperhatikan 3 (tiga) unsur fundamental hukum yakni kepastian hukum ( Rechtssicherheit ), kemanfaatan ( Zweckmassigkeit ) dan keadilan ( Gerechtigkeit ).

Dengan konsep pemikiran ini maka dapat dimaklumi lahirnya putusan MK terkait penghapusan kata “dapat” dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai kritisi terhadap substansi patut atau tidak paket UU Keuangan Negara mencantumkan sanksi pidana, sebaiknya dibahas para pakar hukum.

  • Namun setidaknya diskusi seperti ini tetap terbuka.
  • Agar tujuan mulia penempatan sanksi pidana dalam UU Keuangan Negara tidak justru menjadi penjara bagi pelaksananya.
  • Pencapaian tujuan pengelolaan keuangan negara dalam mencapai kesejahteraan bangsa dan negara akhirnya terpinggirkan.
  • Mari kembali pada materi primum remedium dan ultimum remedium sebagaimana tujuan awal artikel ini dibuat.

Penyelesaian sanksi non pidana dalam UU 1/2004 dan UU 15/2004 masih terasa. Hal ini terlihat betapa konsistennya kedua UU ini menempatkan klausula Kerugian Negara dalam paradigma ultimum remedium dibanding primum remedium. UU 1/2004 pasal 1 ayat 22 menyebutkan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai,

  1. Perbuatan melawan hukum dengan sengaja; dan/atau
  2. Perbuatan melawan hukum karena lalai.

Dengan demikian definisi Kerugian Negara menurut UU 1/2004 tidak bersifat sapu jagad yaitu semata-mata berkurangnya uang, surat berharga, dan barang milik negara dengan jumlah yang nyata. Kerugian Negara juga harus pasti jumlahnya, tidak hanya sekedar dugaan, indikasi, sangkaan atau potensi,

Patut menjadi perhatian ada perbedaan definisi atas 2 kondisi perbuatan melawan hukum yaitu sengaja atau lalai, Sayangnya ketiga paket UU Keuangan Negara tidak menjelaskan lebih tegas perbedaan antara keduanya. Ini tentu ini menjadi catatan tersendiri dalam kerangka perbaikan peraturan perundang-undangan ke depan.

Salah satu pertimbangan memahami perbedaan karena lalai dan karena sengaja adalah pendekatan norma hukum pidana ultimum remedium. Sengaja dan lalai memiliki dua perbedaan mendasar yaitu tentang adanya niat didalam perbuatan, Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad (1983) menuliskan bahwa hukum pidana dikenal Doktrin Mens-Rea,

  1. Doktrin ini berasal dari asas dalam hukum Pidana Inggris, Actus Reus, yang lengkapnya berbunyi : Actus non facit reum, nisi mens sit rea,
  2. Artinya, bahwa “sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat”.
  3. Ada banyak literatur lain yang mengurai hal ini.

Maka lalai dan sengaja mestinya mempunyai dampak hukum yang berbeda. Kerugian Negara Karena Lalai Konsepsi kerugian negara dipahami sebagai actus rea atau perbuatan melawan hukum yang terjadi karena lalai. Kerugian negara merupakan bagian risiko dalam setiap tindakan perbendaharaan keuangan negara. Meskipun demikian kesalahan tetap dikenakan sanksi,

  • Selama kesalahan yang terjadi tidak dilambari oleh kesengajaan (mens rea) maka sejauh-jauhnya sanksi adalah berupa penggantian Keuangan Negara,
  • UU 15/2004 pasal 23 ayat 1 harus diselesaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud.
  • Setelah Kerugian Negara diganjar dengan penggantian Keuangan Negara maka kerugian negara hanya sebagai kerugian negara saja tidak bernilai Kerugian Keuangan Negara.

Semangat UU 1/2004 dan UU 15/2004 adalah menyelamatkan negara dari kerugian keuangan negara bukan untuk menghilangkan risiko kerugian negara, Sebagaimana sangat jelas terbaca pada pasal 59 ayat 2, bahwa Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. Konsepsi menyelamatkan keuangan negara dikaitkan dengan norma ultimum remedium memunculkan simpulan bahwa Kerugian Negara dan Kerugian Keuangan Negara adalah hal yang berbeda namun saling berhubungan. Kerugian Negara adalah sebab, sedangkan kerugian keuangan negara adalah akibat,

Tidak akan terjadi kerugian keuangan negara jika tidak ada kerugian negara, tetapi tidak semua kerugian negara berakibat pada kerugian keuangan negara, Kerugian negara adalah hal yang niscaya pada setiap tindakan yang bersentuhan dengan keuangan negara, Kerugian Negara tidak dapat 100% dihindari tetapi dampak berupa kerugian keuangan negara yang harus semaksimal mungkin dihindari.

Upaya menghindari memperkecil dampak kerugian keuangan negara termasuk penggantian keuangan negara, Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah dengan sangat hati-hati menyusun cara dan metode pengadaan barang/jasa yang membebani Keuangan Negara, Tidak hanya untuk menghindari kerugian keuangan negara tapi jauh sebelum itu yaitu menghindari kerugian negara,

Perpres 54/2010 tidak sedikitpun menyebutkan kerugian keuangan negara, Sebaliknya ada 6 kalimat kerugian negara yang tertuang dalam beberapa pasal, dimana sebagian besar dilekatkan dengan kata “menghindari” kerugian keuangan negara yang lebih besar. Ini menandakan bahwa pengadaan barang/jasa adalah sebuah prosedur yang disusun untuk menghindari kerugian negara yang dapat berdampak pada kerugian keuangan negara,

Pasal 90 huruf c. mengurai tentang keadaan tertentu dikaitkan dengan pilihan kebijakan melakukan penunjukan langsung menyebutkan bahwa penanganan darurat yang dananya berasal dari dana penanggulangan bencana alam adalah:

  1. penanganan darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau untuk menghindari kerugian negara atau masyarakat yang lebih besar ;
  2. konstruksi darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat, untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau menghindari kerugian negara /masyarakat yang lebih besar ;
  3. penggunaan konstruksi permanen, jika penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu tanggap darurat atau penanganan darurat hanya dapat diatasi dengan konstruksi permanen untuk menghindari kerugian negara /masyarakat yang lebih besar,

Pasal 117 ayat (5) Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara, Pasal 121 Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian negara, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi.

  1. Dari runtutan pasal-pasal yang didalamnya mengandung klausula ” kerugian negara ” mestinya dapat dipahami apa sebenarnya konsepsi pikir tentang ” kerugian negara ” sebagai peristiwa yang tidak bisa dihindarkan.
  2. Pasal 90 jelas-jelas menyebutkan upaya menghindari kerugian negara yang lebih besar, ini berarti kebijakan penunjukan langsung bukan sebagai upaya menghindari kerugian negara tetapi untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar dari yang ada saat itu.

Pasal 117 ayat (5) menempatkan pengaduan adalah sebagai salah satu alat pengendalian kerugian negara, Pasal 121 bahkan tegas bahwa jika terjadi kerugian negara, bukan lagi indikasi atau akan terjadi, maka pelaku (dalam hal ini konsultan perencana) dikenakan sanksi berupa mengganti dokumen perencanaan dan/atau upaya penuntutan ganti rugi.

Bahkan ketika terjadi kerugian negara, sanksi pidana tidak serta merta disuarakan dalam Perpres 54/2010. Norma hukum pidana sebagai ultimum remedium benar-benar dijunjung tinggi. Dapat disimpulkan bahwa Perpres 54/2010 benar-benar menjaga dirinya, termasuk para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dalam batasan norma hukum administrasi paling jauh norma hukum perdata.

Perpres 54/2010 benar-benar menerapkan norma hukum pidana sebagai ultimum remedium, Pemutusan kontrak sebagaimana Perpres 54/2010 pasal 93 misalnya. Sejatinya pemutusan kontrak adalah kerugian bagi negara karena pemerintah tidak mendapatkan barang/jasa yang dibutuhkan paling tidak disisi waktu.

Agar kerugian negara akibat pemutusan kontrak tidak semakin besar bahkan berdampak pada kerugian keuangan negara, maka pada ayat 2 dilakukanlah tindakan penyelamatan uang negara melalui pencairan jaminan pelaksanaan, pencairan denda, pelunasan uang muka dan penyedia dikenakan sanksi daftar hitam. Hadirnya jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan bahkan jaminan penawaran jelas adalah upaya Perpres 54/2010 untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara bukan untuk menghilangkan risiko kerugian negara,

Jika risiko kerugian negara pada pengadaan barang/jasa yang berdampak pada kerugian keuangan negara telah berupaya dihindari melalui tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan perundangan, maka terjadinya kerugian negara harus diselesaikan dengan penggantian keuangan negara,

  1. Inilah yang diatur dalam UU 15/2004 pasal 23 ayat 1.
  2. Sebagaimana pula diungkapkan dalam penjelasan awal UU 17/2003 bahwa Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara oleh para pengelola keuangan negara dimaksud merupakan unsur pengendalian intern yang andal,
  3. Erugian Negara Karena Sengaja Menjadi berbeda perlakuannya jika ternyata Kerugian Negara terjadi karena unsur kesengajaan,

Meminjam Doktrin Mens-Rea, maka actus rea yang disertai dengan mens rea adalah kejahatan, Kesalahan yang dilambari dengan niat jahat adalah kejahatan, Sehingga benar adagium yang menyatakan bahwa tidak akan ada kejahatan tanpa kesalahan, namun tidak semua kesalahan adalah kejahatan, Ini disepakati oleh UU 17/2003, UU 1/2004 dan UU 15/2004. Perbuatan yang Merugikan Negara yang terbukti dilakukan atas dasar kesengajaan tidak hanya bisa diselesaikan dengan penggantian keuangan negara tapi juga harus dipertanggungjawabkan secara pidana oleh pelakunya demikian juga sebaliknya.

  1. UU 1/2004 pasal 64 menyebutkan Putusan Pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi,
  2. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 (UU 31/1999) pasal 4 bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999, yang berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).” Pasal 3 UU 31/1999 : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) The Lexicon Webster Dictionary, kata korupsi berarti kebusukan, kebejatan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, tidak bermoral, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Helbert Edelherz mendefinisikan Korupsi adalah suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat ilegal dimana dilakukan secara fisik dengan akal bulus atau terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran atau pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis atau keuntungan pribadi.

Dari sekian banyak definisi pidana korupsi tidak memisahkan perbuatan ( actus rea ) dengan niat jahat ( mens rea ). Helbert misalnya menyebut niat jahat dengan sebutan akal bulus atau terselubung, The Lexicon Webster Dictionary salah satunya menyebut ketidakjujuran,

  1. UU 31/1999 menpersonifikasikan niat jahat kedalam kata memperkaya atau menguntungkan.
  2. Cukuplah kiranya semua penjelasan untuk membawa pemahaman bahwa sanksi pidana korupsi atau pidana dalam pengelolaan keuangan negara ditujukan bukan untuk menafikan kemungkinan kerugian negara atau sekedar menemukan adanya kerugian keuangan negara.

Tetapi lebih jauh dari itu yaitu membuktikan adanya niat jahat yang melambarinya. Dikaitkan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, mestinya upaya pemberantasan tindak pidana apalagi korupsi tidak semudah menemukan adanya penyebutan merk pada spesifikasi, Lalu mengapa justru fakta lapangan menunjukkan bahwa temuan kasus pidana korupsi lebih banyak berada di wilayah pengadaan barang/jasa pemerintah. Sebegitu mudahnya kah membuktikan pidana diwilayah pengadaan? Atau jangan-jangan benar hipotesa tim peneliti MK, Bahwa sistem perundang-undangan kita sudah termakan euforia pemidanaan! Sebagian besar UU Tata Negara dan Tata Usaha Negara menempatkan norma sanksi pidana pada primum remedium.

  • Maka yang diincar pidana lebih banyak kesalahan bukan kejahatan itu sendiri.
  • Mengutip artikel Herie Purwanto, Kandidat Doktor Ilmu Hukum, yang saat itu Kasat Reskrim Polres Magelang tahun 2015, yang dipublikasikan pada Harian Suara Merdeka, “Bila setiap kesalahan akhirnya dicarikan justifikasi Sebagai perbuatan pidana maka hakikatnya kita akan jauh dari rasa keadilan “.

Naudzubillahiminzalik, Akhirnya, penerapan sanksi hukum pidana tidak selalu menyelesaikan masalah karena ternyata dengan sanksi pidana tidak terjadi pemulihan keadilan yang rusak oleh suatu perbuatan pidana. Oleh karena itu konsep keadilan restoratif perlu menjadi pertimbangan dalam pemulihan keadilan terhadap suatu tindakan pidana.

  1. Undang-Undang terkait Pengelolaan Keuangan Negara masih kental rasa pidana atau meletakkan sanksi pidana pada primum remedium, padahal sejatinya sanksi pidana adalah ultimum remedium,
  2. Unsur yang membentuk Kerugian Negara adalah kondisi kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun perbuatan melawan hukum karena lalai.
  3. Kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya namun bukan akibat dari perbuatan melawan hukum belum memenuhi klausula Kerugian Negara,
  4. Kerugian Negara adalah sebab, sedangkan Kerugian Keuangan Negara adalah Akibat. Setiap kerugian keuangan negara pastilah kerugian negara, tetapi setiap kerugian negara tidak serta merta menyebabkan kerugian keuangan negara. Sejauh telah dilakukan upaya penyelamatan keuangan negara. Sebagai upaya terakhir penyelamatan keuangan negara adalah upaya penggantian keuangan negara,
  5. Kerugian negara karena lalai yang berakibat kerugian keuangan negara dikenakan sanksi penggantian keuangan negara,
  6. Kerugian negara karena kesengajaan dikenakan sanksi pidana sekaligus sanksi penggantian keuangan negara jika terjadi kerugian keuangan negara,
  7. Untuk menjamin tercapainya tujuan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan maka penegakkan norma hukum pidana diwilayah pengadaan barang/jasa pemerintah lebih ideal menggunakan norma hukum ultimum remedium,
  • Demikian disampaikan sebagai ikhtiar penulis dalam membuka diskusi positif menuju konsepsi ideal penegakan hukum diwilayah pengelolaan keuangan negara terkhusus pengelolaan pengadaan barang/jasa.
  • ==============================================
  • Daftar Pustaka:
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2001.
  5. Putusan Mahkamah Konstitusu Nomor Perkara 25/PUU-XIV/2016 terkait Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015.
  7. Penelitian Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan, Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, Anak Agung Dian Onita, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi Mahkamah Konstitusi RI, 2015
  8. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Sudikno Mertokusumo, Yogyakarta Liberty, 2004
  9. Asas-asas hukum pidana di Indonesia, Wirjono Prodjodikoro, Eresco, 1986
  10. Intisari Hukum Indonesia, Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad, Ghalia Indonesia Jakarta, 1983
  11. Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Ermansjah Djaja, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2009.

: Kerugian Negara atau Kerugian Keuangan Negara?

Jelaskan apa yang dimaksud dengan keuangan negara?

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA

UMUM

Dasar Pemikiran

Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.

  • Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.
  • Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Hal-hal lain mengenai keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang. Selama ini dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara masih digunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang berlaku berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indische Comptabiliteitswet yang lebih dikenal dengan nama ICW Stbl.1925 No.448 selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6, 1955 Nomor 49, dan terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968, yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku pada tahun 1867, Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl.1927 No.419 jo.

Stbl.1936 No.445 dan Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Stbl.1933 No.381. Sementara itu, dalam pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara digunakan Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer (IAR) Stbl.1933 No.320. Peraturan perundang- undangan tersebut tidak dapat mengakomodasikan berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Oleh karena itu, meskipun berbagai ketentuan tersebut secara formal masih tetap berlaku, secara materiil sebagian dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud tidak lagi dilaksanakan. Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Dalam upaya menghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan (sustainable) sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan suatu undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara.

Upaya untuk menyusun undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara telah dirintis sejak awal berdirinya negara Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian Undang-undang tentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Hal-hal Baru dan/atau Perubahan Mendasar dalam Ketentuan Pengelolaan Keuangan Negara yang Diatur dalam Undang-undang ini

Hal-hal baru dan/atau perubahan mendasar dalam ketentuan keuangan negara yang diatur dalam undang-undang ini meliputi pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, pendelegasian kekuasaan Presiden kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga, susunan APBN dan APBD, ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah dan pemerintah/lembaga asing, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dengan perusahaan negara, perusahaan daerah dan perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat, serta penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD.

You might be interested:  Kapan Terakhir Pemutihan Pajak Kendaraan 2021?

Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban.

Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

  • akuntabilitas berorientasi pada hasil;
  • profesionalitas;
  • proporsionalitas;
  • keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;
  • pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab VI Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di dalam Undang-undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan Undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

  • Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan.
  • Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian kekuasaan Presiden tersebut diserahkan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah.

Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD

Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD dalam undang-undang ini meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.

  • Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi.
  • Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
  • Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sehubungan dengan itu, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa belanja negara/belanja daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD.

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses penganggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Mengingat bahwa sistem anggaran berbasis prestasi kerja/hasil memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah, perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran dengan memperkenalkan sistem penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah.

Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga/perangkat daerah tersebut dapat terpenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga/perangkat daerah yang bersangkutan.

Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik, perlu pula dilakukan perubahan klasifikasi anggaran agar sesuai dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional. Perubahan dalam pengelompokan transaksi pemerintah tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, memberikan gambaran yang objektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah, menjaga konsistensi dengan standar akuntansi sektor publik, serta memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah.

Selama ini anggaran belanja pemerintah dikelompokkan atas anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Pengelompokan dalam anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang semula bertujuan untuk memberikan penekanan pada arti pentingnya pembangunan dalam pelaksanaannya telah menimbulkan peluang terjadinya duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran.

Sementara itu, penuangan rencana pembangunan dalam suatu dokumen perencanaan nasional lima tahunan yang ditetapkan dengan undang-undang dirasakan tidak realistis dan semakin tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam era globalisasi. Perkembangan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework) sebagaimana dilaksanakan di kebanyakan negara maju.

Walaupun anggaran dapat disusun dengan baik, jika proses penetapannya terlambat akan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam undang-undang ini diatur secara jelas mekanisme pembahasan anggaran tersebut di DPR/DPRD, termasuk pembagian tugas antara panitia/komisi anggaran dan komisi-komisi pasangan kerja kementerian negara/lembaga/perangkat daerah di DPR/DPRD.

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, serta Badan Pengelola Dana Masyarakat

Sejalan dengan semakin luas dan kompleksnya kegiatan pengelolaan keuangan negara, perlu diatur ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah dan lembaga-lembaga infra/supranasional. Ketentuan tersebut meliputi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, pemerintah asing, badan/lembaga asing, serta hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta dan badan pengelola dana masyarakat.

Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Dalam hubungan dengan pemerintah daerah, undang-undang ini menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah.

Selain itu, undang-undang ini mengatur pula perihal penerimaan pinjaman luar negeri pemerintah. Dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat ditetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.

Pelaksanaan APBN dan APBD

Setelah APBN ditetapkan secara rinci dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden sebagai pedoman bagi kementerian negara/lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Penuangan dalam keputusan Presiden tersebut terutama menyangkut hal-hal yang belum dirinci di dalam undang-undang APBN, seperti alokasi anggaran untuk kantor pusat dan kantor daerah kementerian negara/lembaga, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, dan pembayaran untuk tunggakan yang menjadi beban kementerian negara/lembaga.

Selain itu, penuangan dimaksud meliputi pula alokasi dana perimbangan untuk provinsi/kabupaten/kota dan alokasi subsidi sesuai dengan keperluan perusahaan/badan yang menerima. Untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan APBN/APBD, pemerintah pusat/pemerintah daerah perlu menyampaikan laporan realisasi semester pertama kepada DPR/DPRD pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan.

Informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut menjadi bahan evaluasi pelaksanaan APBN/APBD semester pertama dan penyesuaian/perubahan APBN/APBD pada semester berikutnya. Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD ditetapkan tersendiri dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara mengingat lebih banyak menyangkut hubungan administratif antarkementerian negara/ lembaga di lingkungan pemerintah.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, demikian pula laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil (outcome).

Sedangkan Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN, demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (output).

Sebagai konsekuensinya, dalam undang-undang ini diatur sanksi yang berlaku bagi menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota, serta Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN /Peraturan Daerah tentang APBD.

Ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif, serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan. Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

  1. Pasal 3 Ayat (1) Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  2. Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban.

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

  1. Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus.
  2. Ewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan Penerimaan Negara.

Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/ kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara.

  • Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan lembaga adalah lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian negara.
  • Di lingkungan lembaga negara, yang dimaksud dengan pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertangguing jawab atas pengelolaan keuangan lembaga yang bersangkutan.

Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Piutang dimaksud dalam ayat ini adalah hak negara dalam rangka penerimaan negara bukan pajak yang pemungutannya menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

Utang dimaksud dalam ayat ini adalah kewajiban negara kepada pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang pembayarannya merupakan tanggung jawab kementerian negara/lembaga berkaitan sebagai unit pengguna anggaran dan/atau kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan undang-undang/keputusan pengadilan.

Huruf f Cukup jelas Huruf g Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dimaksud adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran. Huruf h Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dimaksud adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran.

Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Dalam pungutan perpajakan tersebut termasuk pungutan bea masuk dan cukai. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga pemerintahan pusat. Rincian belanja negara menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Rincian belanja negara menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Pasal 12 Ayat (1) Dalam menyusun APBN dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

  1. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto.
  2. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto.
  3. Ayat (4) Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip pertang-gungjawaban antargenerasi sehingga penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan peningkatan jaminan sosial.

Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Perubahan Rancangan Undang-undang tentang APBN dapat diusulkan oleh DPR sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Rincian belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat daerah/lembaga teknis daerah.

  • Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial.
  • Rincian belanja daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

Pasal 17 Ayat (1) Dalam menyusun APBD dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Regional Bruto daerah yang bersangkutan.

  • Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Regional Bruto daerah yang bersangkutan.
  • Ayat (4) Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban antar generasi, sehingga penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan cadangan, dan peningkatan jaminan sosial.

Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dapat diusulkan oleh DPRD sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pemerintah wajib menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan salinan setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani.

  • Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pemerintah wajib menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan salinan setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani.
  • Pasal 24 Ayat (1) Pemerintah wajib menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan salinan setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani.

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 25 Ayat (1) Yang dimaksud dengan badan pengelola dana masyarakat dalam ayat ini tidak termasuk perusahaan jasa keuangan yang telah diatur dalam aturan tersendiri.

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja untuk keperluan m endesak yang kriterianya ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN yang bersangkutan.

Ayat (5) Cukup jelas Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan.

Ayat (5) Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Ayat (1) Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Pusat. Ayat (2) Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja setiap kementerian negara/lembaga.

Pasal 31 Ayat (1) Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah. Ayat (2) Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja satuan kerja perangkat daerah.

  1. Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak memberikan pertimbangan yang diminta, Badan Pemeriksa Keuangan dianggap menyetujui sepenuhnya standar akuntansi pemerintahan yang diajukan oleh Pemerintah.
  2. Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Ayat (1) Kebijakan yang dimaksud dalam ayat ini tercermin pada manfaat/hasil yang harus dicapai dengan pelaksanaan fungsi dan program kementerian negara/lembaga/pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Undang-undang ini sudah harus selesai selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun.

Apa yang dimaksud dengan kejahatan ekonomi?

Kejahatan ekonomi (economic crimes) secara umum dirumuskan sebagai kejahatan yang dilakukan karena atau untuk motif-motif ekonomi (crime undertaken for economic motives). Kejahatan ekonomi bisa dilihat secara sempit maupun dalam arti luas.

Siapa yang bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara?

Pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa setiap bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.