Undang Undang Yang Mengatur Tentang Pajak?

B. Ciri-ciri Pajak – Berdasarkan UU  KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

UU No 16 Tahun 2009 Tentang apa?

Katalog Indonesia. Kementerian BUMN UU Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 25 Maret 2009, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. -Jakarta, 2009. LN 2009 (211) : 4 hlm UU

Dalam UU No 36 Tahun 2008 itu mengatur tentang apa?

Berikut akan diulas mengenai penjelasan Undang-Undang Perpajakan UU PPh Pajak Penghasilan (UU No.36 tahun 2008) di blog Talenta. Simak selengkapnya! Indonesia memiliki undang undang perpajakan PPh UU No.36 tahun 2008 yang mengatur seberapa besar pajak yang dibebankan kepada para pekerja.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang hitungannya berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Undang undang PPh pertama kali sebenarnya diatur di dalam UU No.7 Tahun 1983. Namun dalam perjalanan untuk mewujudkan perpajakan yang lebih baik, pemerintah telah merevisi undang undang PPh beberapa kali.

Pembahasan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

Dan akhirnya, undang undang perpajakan yang saat ini dipakai bisa dilihat UU No 36 Tahun 2008. Seperti apakah isi dari undang undang PPh tersebut dan bagaimana peraturan terkait pajak penghasilan diatur di dalamnya? Simak selengkapnya di artikel ini.

UU No 6 tahun 1983 tentang apa?

UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

UU No 4 Tahun 2014 Tentang apa?

Katalog Indonesia. Kementerian BUMN UU Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 15 September 2014, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. -Jakarta, 2014. LN 2014 (5) : 3 hlm UU

UU No 13 Tahun 2005 Tentang apa?

UU No.13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

UU Nomor 42 tahun 2009 Tentang apa?

Indonesia. Kementerian BUMN UU Nomor 42 Tahun 2009 tanggal 15 Oktober 2009, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, -Jakarta, 2009. LN 2009 (150) : 73 hlm UU

UU No 36 tahun 2004 Tentang apa?

UU No.36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang apa?

Dalam Undang – Undang ini yang dimaksud dengan: 1. serta Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Apa saja yang diatur dalam undang-undang Nomor 13 tahun 2003?

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. (1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.

Pasal 37 tentang apa?

Isi Pasal 37 UUD 1945 – Pasal 37 UUD 1945 secara umum membahas tentang perubahan UUD. Dalam pasal tersebut, UUD dapat diubah jika sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota MPR. Usul perubahan pasal dapat disampaikan dalam sidang MPR.

Perubahan dapat dilakukan terhadap pasal-pasal yang UUD 1945, kecuali pasal yang mengatur tentang bentuk negara. Berikut bunyi : Pasal 37 (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.****)(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.**** )(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.**** )

Berapa tarif pasal 17 ayat 1 UU tahun 2008?

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengubah batas penghasilan kena pajak untuk pengenaan pajak penghasilan ( PPh ) orang pribadi (OP). Aturan tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR RI.

Berdasarkan draft RUU HPP Bab III Pasal 17 ayat (1), tarif pajak sebesar 5 persen diberlakukan bagi wajib pajak dengan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp60 juta. Pada aturan saat ini, pengenaan tarif pajak 5 persen diberlakukan bagi wajib pajak dengan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50 juta.

Pada lapisan berikutnya, wajib pajak dengan penghasilan kena pajak hingga Rp60 juta sampai dengan Rp250 juta akan dikenakan tarif sebesar 15 persen. Pemerintah pun dalam RUU HPP menambah satu lapisan, yaitu wajib pajak dengan penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar, akan dikenakan tarif sebesar 35 persen.

1. Sebagai gambaran, dalam ketentuan yang saat ini berlaku, tarif PPh Orang Pribadi diatur empat lapis, yaitu untuk Penghasilan Kena Pajak: 1.
2. Sampai dengan Rp50 juta per tahun kena tarif pajak 5 persen 2.
3. Di atas Rp 50 juta-Rp250 juta per tahun kena tarif 15 persen 3.
4. Di atas Rp250 juta-Rp500 juta per tahun dikenakan tarif 25 persen 4.

Di atas Rp500 juta per tahun dikenakan tarif sebesar 30 persen. Dalam RUU HPP, lapisan tersebut diperlebar, yaitu untuk Penghasilan Kena Pajak: 1. Sampai dengan Rp60 juta per tahun kena tarif pajak 5 persen 2. Di atas Rp60 juta-Rp250 juta per tahun kena tarif 15 persen 3.

Di atas Rp250 juta-Rp500 juta dikenakan tarif 25 persen 4. Di atas Rp500 juta–Rp5 miliar per tahun dikenakan tarif sebesar 30 persen.5. Di atas Rp5 miliar per tahun dikenakan tarif sebesar 35 persen. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyampaikan bahwa perubahan batas penghasilan tersebut merupakan bentuk dari keberpihakan pemerintah pada masyarakat yang berpenghasilan lebih kecil.

“Perubahan lapisan tarif PPh orang pribadi ini jelas-jelas justru melindungi masyarakat menengah ke bawah. Lapisan terbawah yang sebelumnya hanya mencapai Rp50 juta, sekarang dinaikkan menjadi Rp60 juta,” kata Yustinus dalam keterangannya, pekan lalu.

Dia menjelaskan, PPh OP dihitung dengan mengalikan tarif dengan Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan Kena Pajak adalah Penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sementara, untuk OP tidak kawin, PTKP ditetapkan sebesar Rp 54 juta setahun. Artinya, orang pribadi yang penghasilannya tidak lebih dari Rp54 juta setahun atau sebesar Rp4,5 juta sebulan tidak kena pajak.

Yustinus menyimulasikan, wajib pajak yang berpenghasilan Rp114 juta setahun atau Rp9,5 juta per bulan, maka penghasilan kena pajak-nya adalah sebesar Rp60 juta dalam setahun setelah dikurangi Rp54 juta. Berdasarkan aturan yang saat ini berlaku, wajib pajak tersebut akan dikenakan dua lapis tarif, yaitu 5 persen dan 15 persen, sehingga pajak yang ditanggung per tahun adalah sebesar Rp4 juta.

Sedangkan berdasarkan RUU HPP, wajib pajak ini hanya akan masuk ke lapisan satu dengan tarif 5 persen. Artinya, beban pajak yang ditanggung hanya sebesar Rp3 juta. “Jadi, yang berpenghasilan kecil dilindungi, yang berpenghasilan tinggi dipajaki lebih tinggi pula. Ini sesuai dengan prinsip ability to pay alias gotong royong, yang mampu bayar lebih besar,” tegas Yustinus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak Video Pilihan di Bawah Ini : Editor : Hadijah Alaydrus Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

UU No 7 tahun 2006 Tentang apa?

UU No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Natlons Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) Undang-undang (UU) No.7 Tahun 2006 Pengesahan United Natlons Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) : UU No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Natlons Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

UU No 7 tahun 1987 Tentang apa?

Dalam Undang-undang ini, Pemegang Hak Cipta pada dasarnya adalah Pencipta. Dialah sebenarnya Pemilik Hak Cipta atas karya cipta yang dihasilkannya. Tetapi selain itu orang perorangan atau badan hukum yang menerima hak dari Pemilik Hak Cipta, adalah juga Pemegang Hak Cipta.

UU No 4 tahun 1979 Tentang apa?

UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

UU No 16 Tahun 2016 Tentang apa?

Katalog Indonesia. Kementerian BUMN UU Nomor 16 Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016, tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim), -Jakarta, 2016. LN 2016 (204) : 4 hlm UU

UU No 16 Tahun 2000 Tentang apa?

Indonesia. Kementerian BUMN UU Nomor 16 Tahun 2000 tanggal 02 Agustus 2000, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. -Jakarta, 2000. LN 2000 (124) : 36 hlm UU

UU No 16 Tahun 2007 Tentang apa?

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional.

UU No 16 Tahun 2001 Tentang apa?

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN. (1) Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. (2) Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.