Yang Termasuk Asas Pemungutan Pajak Domisili Adalah?

Yang Termasuk Asas Pemungutan Pajak Domisili Adalah
Asas Kebangsaan, Nasionalitas, Kewarganegaraan ( Nationality, Citizenship Principle ) – Berdasarkan asas ini, pengenaan pajak hanya akan dilakukan berdasarkan status kewarganegaraan dari orang pribadi atau badan yang menerima penghasilan. Dalam asas tersebut, negara tidak mempersoalkan asal penghasilan yang diterima Wajib Pajak.

Apa itu asas domisili dan contohnya?

7. Asas Domisili/Wilayah – Asas pemungutan pajak selanjutnya yang diterapkan di Indonesia yaitu asas domisili atau asas wilayah. Asas domisili berlaku berdasarkan wilayah tempat tinggal Wajib Pajak. Artinya, Wajib Pajak yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun di wilayah negara Indonesia, wajib mematuhi aturan perpajakan yang berlaku di wilayah tersebut.

Sebagai contoh, Ibu Asri adalah WNI yang tinggal di Hongkong. Menurut asas domisili, baik properti maupun penghasilan yang dimiliki oleh Ibu Ani tidak wajib dipungut pajak oleh pemerintah Indonesia. Sebaliknya, jika ada WNA yang tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, maka WNA tersebut wajib dikenakan pajak berdasarkan hukum pajak di Indonesia.

Baca juga: NPWP Perusahaan: Ini Cara Lengkap Membuatnya Secara Online

Apakah asas domisili diterapkan dalam pemungutan pajak di Indonesia?

Jawaban yang benar adalah E. Asas domisili artinya negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang berdomisili di wilayahnya, baik untuk penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku bagi wajib pajak yang berada di dalam negeri.

Asas domisili ini juga berhak mengenakan pajak kepada wajib pajak tanpa mempertimbangkan asal sumber pendapatan pihak tersebut dan asal kewarganegaraan. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. – Jawaban yang benar adalah E. Asas domisili artinya negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang berdomisili di wilayahnya, baik untuk penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Asas ini berlaku bagi wajib pajak yang berada di dalam negeri. Asas domisili ini juga berhak mengenakan pajak kepada wajib pajak tanpa mempertimbangkan asal sumber pendapatan pihak tersebut dan asal kewarganegaraan. Jadi, jawaban yang tepat adalah E.

Apa itu asas domisili dan asas kebangsaan?

3. Asas Kebangsaan (nasionalitas) – Asas kebangsaan diartikan sebagai kewajiban setiap warga Negara untuk tetap menyetorkan pajak kepada negara meskipun sedang berada di luar negeri karena suatu kepentingan dan sebagainya. Contohnya, gaji seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Arab Saudi selama 1 tahun, wajib membayar pajak ke pemerintah Indonesia.

  1. Asas domisili dan asas kebangsaan memiliki persamaan fokus pemungutan pajak pada subjeknya, yaitu domisili tempat tinggal dan status kewarganegaraan.
  2. Sedangkan fokus pemungutan pajak asas sumber adalah di mana sumber pendapatan yang didapatkan.
  3. Tidak peduli siapa dan dari mana wajib pajak, meskipun warga negara asing atau tidak berdomisili di tempat kerja tetap dikenakan pajak.

Selain itu perbedaan diantara asas-asas tersebut, yakni dalam asas domisili dan kebangsaan pendapatan yang terkena pajak tidak dibatasi mau didapat dari dalam maupun luar negeri. Sedangkan dalam asas sumber, penghasilan yang terkena pajak terbatas hanya penghasilan dari sumber itulah yang dikenakan pajak.

Asas pajak ada berapa?

7 Asas Pemungutan Pajak yang Berlaku di Indonesia

  • Mengingat pajak menyangkut kepentingan banyak orang, maka perlu diperhatikan dasar hukumnya serta asas pemungutan pajak yang jelas agar tercipta keadilan bagi setiap wajib pajak yang ada di Indonesia.
  • Asas pemungutan pajak sendiri digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan regulasi perpajakan.
  • Selain itu, hal ini juga berguna sebagai dasar pedoman yang digunakan petugas yang berwenang untuk pengumpulan pajak.
  • Secara umum, asas pajak yang digunakan di dunia ada tiga, yakni asas tempat tinggal, asas kebangsaan dan asas sumber.
You might be interested:  Hal Apa Yang Biasanya Dilakukan Dalam Proses Pemeriksaan Keuangan Negara?

Namun demikian, untuk negara Indonesia sendiri, diterapkan setidaknya tujuh asas pemungutan pajak. Bukan berarti berbeda secara keseluruhan, namun hanya dipecah ke dalam beberapa bagian yang lebih mendetail. Tujuannya adalah agar dalam rangka menjalankan sistem perpajakan, baik petugas maupun wajib pajak memiliki pegangan yang jelas dalam menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya.

Apa asas pemungutan pajak brainly?

Tolong bantu jawab ya. Sebutkan dan jelaskan asas-asas pemungutan pajak di Indonesia! Berikut ini 7 asas pemungutan pajak di Indonesia.1. Asas FinansialAsas pemungutan pajak di Indonesia adalah asas finansial. Asas finansial dalam pemungutan pajak ini menjelaskan tentang penetapan biaya pajak harus lebih kecil dari besarnya pendapatan yang diterima wajib pajak.2.

Asas EkonomisPada asas ekonomis pemungutan pajak di Indonesia menjelaskan tentang penggunaan dana pajak harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia atau umum. Pajak tidak boleh menjadi penyebab melorotnya perekonomian masyarakat.3. Asas YuridisAsas yuridis pemungutan pajak di Indonesia memberi penegasan bahwa pada hukum pajak sendiri harus memberikan berbagai jaminan hukum yang didasari pada pasal 23 ayat 2 UUD 1945.4.

Asas Pemungutan Pajak

Asas UmumAsas umum pada pemungutan pajak di Indonesia berdasar pada keadilan terhadap pemungutan dan juga pengaplikasian pajak dari dan untuk masyarakat Indonesia.5. Asas SumberAsas sumber merupakan asas dasar bahwa pemungutan pajak berdasarkan pada dimana tempat perusahaan atau orang tersebut berada.

  1. Pajak yang dipungut di Indonesia adalah pajak bagi perusahaan atau orang yang ada di Indonesia.6.
  2. Asas Kebangsaan atau NasionalitasMenurut asas kebangsaan atau nasionalitas, setiap orang yang berada pada wilayah atau negara tertentu maka mempunyai kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan negara tersebut.7.

Asas Wilayah atau TeritorialAsas ini bermaksud mengambil pajak menurut tempat seseorang tinggal. Contohnya jika ada orang luar negeri tinggal di Indonesia, ia tepat mendapat tanggungan pajak karena tinggal di Indonesia. : Tolong bantu jawab ya. Sebutkan dan jelaskan asas-asas pemungutan pajak di Indonesia!

Apa itu Asas yuridis?

Asas Adolf Wagner –

  • 1. Asas Politik Finansial
  • Dalam asas ini, pungutan pajak yang dikelola negara jumlahnya memadai, sehingga dengan hasil pungutan pajak tersebut dapat dipergunakan untuk membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.
  • 2. Asas Ekonomi
  • Pada asas ini, dalam menentukan objek pajak harus dilakukan secara tepat, misalnya adalah: pajak pendapatan, pajak untuk barang mewah, dll.
  • 3. Asas Keadilan
  • Memiliki arti bahwa pungutan pajak berlaku tanpa adanya diskriminasi, dalam kondisi yang sama, maka harus diperlakukan dengan sama pula.
  • 4. Asas Administrasi
  • Asas ini lebih terkait dengan masalah dari kepastian kegiatan perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak, dll), keluwesan dalam penagihan (tata cara pembayarannya), serta besarnya biaya dari pajak yang dipungut.
  • 5. Asas Yuridis
  • Merupakan segala pungutan pajak yang harus didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku.

: Belajar Memahami Asas Pemungutan Pajak Menurut Para Ahli

Jelaskan apa yang dimaksud dengan asas teritorial?

Asas hukum internasional terdiri dari asas teritorial, kebangsaan, kepentingan, ne bis in idem, pacta sunt servanda, jus cogens, inviolability dan immunity. Sebelum membahas asas-asas hukum internasional, mari simak definisi hukum internasional terlebih dahulu.

Secara sederhana, hukum internasional adalah hukum yang mengatur entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai hukum yang mengatur perilaku dan hubungan antarnegara semata. Namun, seiring perkembangannya, definisi hukum internasionalpun meluas meliputi hubungan negara dengan organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional dengan organisasi lainnya, hubungan negara dengan individu dalam konteks khusus, dan lain sebagainya.

Masih terkait pengertian hubungan internasional, berikut pengertian hukum internasional menurut para ahli yang kerap menjadi acuan dalam berbagai penelitian.

Teori Mochtar Kusumaatmadja yang mengartikan bahwa hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara: antara negara dengan negara; dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek bukan negara satu sama lain.Teori Rebecca M. Wallace yang mendefinisikan bahwa hukum internasional adalah peraturan serta norma yang di dalamnya mengatur tindakan setiap negara serta entitas lainnya.Teori Hugo de Groot yang mengartikan hukum internasional adalah sebuah hukum yang didasarkan pada kemauan bebas serta persetujuan dari sebagian maupun keseluruhan negara. Hukum ini dibuat dan dibentuk dalam rangka kepentingan bersama.

You might be interested:  Berikut Ini Yang Termasuk Kedalam Contoh Modal Sosial Adalah?

Asas-Asas Hukum Internasional Diterangkan Kt. Diara Astawa (2014), setiap hukum yang berlaku di suatu negara, termasuk halnya hukum internasional, memiliki asas-asas atau prinsip yang tegas dan jelas. Adapun asas-asas hukum internasional yang dimaksud ini terdiri atas asas teritorial, asas kebangsaan, asas kepentingan, ne bis in idem, pacta sunt servanda, jus cogens, inviolability dan immunity,

Asas teritorial adalah asas yang didasarkan pada kedaulatan atau kekuasaan negara atas wilayahnya. Jika dielaborasikan, negara berhak untuk menerapkan hukum yang berlaku di wilayahnya untuk warga negaranya (semua orang) tanpa tekanan kekuasaan dari negara lain. Sehubungan dengan ini, setiap subjek hukum harus mematuhi hukum yang ditetapkan.

Apa contoh dari asas sumber?

6. Asas Sumber – Dasar pemungutan pajak adalah dengan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Jadi, pajak yang dipungut di Indonesia hanya berlaku untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia. Misalnya Pak Kelik adalah warga Indonesia yang tinggal dan bekerja di Jepang, secara dokumen kebangsaan Pak Kelik adalah WNI.

Bagaimana asas pemungutan pajak di Indonesia?

JAKARTA, KOMPAS.com – Asas pemungutan pajak adalah dasar serta pedoman yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan suatu negara. Artinya, negara memiliki hak untuk memungut pajak dari warga negaranya.

Namun, negara juga tidak boleh semena-mena dalam hal pemungutan pajak. Dalam hal pemungutan pajak, negara hendaknya mengikuti asas- asas pemungutan pajak, Dikutip dari Buku Ekonomi untuk SMA dan MA karangan Alam S (2014), ada tiga asas pemungutan pajak, termasuk asal pemungutan pajak di Indonesia. Baca juga: Indeks Harga: Definisi, Jenis, Tujuan, dan Perhitungannya Pertama yakni asas domisili, artinya pajak akan dikenakan ke seseorang apabila orang yang bersangkutan merupakan berdomisili di negara tersebut.

Sesuai dengan namanya, pajak dikenakan untuk seseorang atau badan usaha berdasarkan tempat tinggal. Objek pajak wajib dikenakan pajak tanpa memandang apakah ia warga negara Indonesia atau warga negara asing. Kedua yakni asas pemungutan pajak berdasarkan sumber.

  • Artinya pengenaan pajak dilakukan dari sumber-sumber yang berada di suatu negara.
  • Contohnya pemerintah Indonesia menerapkan pajak tenaga kerja asing, karena pekerja asing tersebut mendapatkan sumber penghasilan dari Indonesia.
  • Baca juga: Pengertian Pendapatan Nasional, Rumus, dan Manfaatnya Ketiga yakni asas pemungutan pajak berdasarkan kebangsaan.

Landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memiliki penghasilan. Sebagai contoh, pemerintah Indonesia mengharuskan perusahaan yang terdaftar di Indonesia untuk membayar pajak, meski perusahaan tersebut beroperasi di luar negeri.

Apakah laba termasuk objek pajak?

Penghasilan-Penghasilan Berikut Bukan Merupakan Objek Pajak Sebelumnya, kita telah membahas mengenai jenis penghasilan yang merupakan objek pajak. Berbagai jenis penghasilan, baik berupa gaji, laba usaha, hadiah, keuntungan penjualan harta, bunga, dan lain sebagainya merupakan objek pajak sehingga kita akan dikenakan pajak atas penghasilan-penghasilan tersebut.

Bantuan atau sumbangan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah. Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang disahkan pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, juga merupakan penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan. Penghasilan berupa harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Harta warisan. Setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Imbalan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak khusus lainnya. Imbalan dalam bentuk natura seperti beras, gula, dan sebagainya, dan imbalan dalam bentuk kenikmatan, seperti penggunaan mobil, rumah, dan fasilitas pengobatan bukan merupakan objek pajak. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, maupun asuransi bea siswa. Dividen yang diterima perusahaan dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Bagian laba yang diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Bagian laba yang diperoleh perusahaan ventura dari badan pasangan usaha yang menjalankan usahanya di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang bergerak dalam sektor usaha tertentu, serta sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Sisa lebih yang diterima lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.

You might be interested:  Pasar Modal Adalah Pasar Di Mana?

Penghasilan-penghasilan yang diuraikan di atas bukanlah objek pajak penghasilan sehingga tidak menambah unsur penghasilan dalam perhitungan penghasilan kena pajak pada akhir tahun. Kita juga tidak akan dipotong pajak penghasilan jika menerima pendapatan tersebut.

Apa saja contoh pajak langsung?

Pertanyaan Terkait –

  • Apa saja contoh pajak langsung? Contoh pajak langsung antara lain: (1) Pajak kendaraan bermotor, (2) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), (3) Pajak Penghasilan.
  • Apa yang dimaksud dengan pajak langsung? Pengertian pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala terhadap orang atau badan sesuai dengan surat ketetapan pajak; pajak ini harus dipikul sendiri oleh wajib pajak (direct tax).

Jelaskan apa yang dimaksud dengan domisili?

Apakah domisili sama dengan alamat KTP? – Alamat domisili adalah alamat yang sama dengan tempat tinggal kita saat ini. Namun, alamat domisili juga terkadang bisa berbeda dengan alamat yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). ADVERTISEMENT SCROLL TO RESUME CONTENT Artinya, perbedaan domisili dan alamat KTP ditentukan oleh sedang di mana kita tinggal saat ini.

Contoh domisili: Rika saat ini sedang bekerja di Jakarta, otomatis Rika tinggal di Jakarta baik itu kos atau mengontrak rumah. Namun dalam KTP, Rika tercatat sebagai penduduk yang beralamat di Garut, Jawa Barat. Maka alamat domisili Rika adalah Jakarta bukan Garut, karena saat ini Rika sedang berada di Jakarta.

Domisili adalah tempat tinggal yang harus dimiliki setiap orang. Domisili digunakan untuk berbagai kepentingan seperti mengurus pernikahan, pembayaran pajak, dan masih banyak lagi. Selain itu, domisili dan alamat KTP berfungsi untuk berbagai keperluan seperti pemilihan presiden, DPR/DPRD, Pilkada.

  1. Adanya domisili dan alamat KTP yang sama, akan memudahkan seseorang untuk dapat dapatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
  2. Biasanya, penduduk yang alamat KTP berbeda dengan alamat domisili perlu mengurus lagi sejumlah persyaratan tambahan, untuk bisa mendapatkan layanan pemerintahan.
  3. Domisili adalah bagian dari syarat pencatatan sipil yang telah diatur dalam Undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka setiap warga penduduk wajib melaporkan ke Disdukcapil di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah antar kabupaten/propinsi, seperti dikutip laman Disdukcapil Kota Waringin.