Apa Sajakah Peran Otoritas Jasa Keuangan?

Apa Sajakah Peran Otoritas Jasa Keuangan
TUJUan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, danMampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

FUNGSI Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. TUGAS Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB. ​

Apa sajakah peran Otoritas Jasa Keuangan brainly?

Peran penting OJK adalah menyangkut tentang pengawasan serta pengaturan terhadap perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan secara microprudensial.

Apa Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan konsumen?

27 April 2021 OJKWIDE ​ Sobat OJK, Undang-Undang (UU) OJK menandai lahirnya era baru dalam regulasi dan pengawasan sektor jasa keuangan dimana seluruh pengawasan industri jasa keuangan berada di bawah OJK. Selain itu, UU OJK juga memberikan tugas dan wewenang OJK terkait bidang edukasi dan perlindungan konsumen.

Bagaimana peran OJK dalam lembaga keuangan syariah?

Industri keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi untuk terus bertumbuh dan memiliki kemanfaatan yang besar bagi perekonomian. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang berbasis syariah pun menjadi satu pilar kekuatan di industri keuangan syariah, yang perkembangannya diharapkan bisa ikut menumbuhkembangkan perekonomian syariah di Indonesia.

IKNB Syariah adalah bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Secara umum, kegiatannya memang tidak memiliki perbedaan dengan IKNB konvensional.

Namun terdapat beberapa karakteristik khusus, dengan produk dan mekanisme transaksi yang berdasarkan prinsip syariah. Di antaranya yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berbasis Hukum Syariah yang difatwakan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) adalah Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Ijarah, Wakalah, Akad Mudharabah Musytarakah, dan Akad Kafalah.

Bagaimana peran OJK dalam mengawasi pasar modal?

KEWENANGAN LEMBAGA OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI PASAR MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 Novia Indriani Mamuaja Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jenis-jenis efek yang diperdagangkan dalam pasar modal di Indonesia dan bagaimana wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi pasar modal di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Jenis-jenis efek yang diperdagangkan dalam pasar modal di Indonesia dikategorikan dalam dua jenis yaitu efek ekuitas atau penyertaan modal dan efek hutang. Efek yang bersifat ekuitas atau penyertaan modal berupa saham yang berarti bahwa dengan membeli efek tersebut maka pembeli berkedudukan sebagai pemodal atau investor yang menanamkan modalnya kedalam perusahaan emiten yang menerbitkan efek.

Sedangkan efek hutang berupa obligasi pada dasarnya adalah hutang yang dimiliki oleh emiten kepada pemodal (investor).2. Wewenang OJK dalam pengawasan pasar modal di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sangat luas yakni mulai dari menetapkan kebijakan operasional pengawasan, memberikan perintah tertulis, memberikan peringatan, menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran, memberikan dan mencabut izin usaha, melakukan penyidikan serta melakukan pembelaan hukum kepada konsumen pasar modal berupa pengajuan gugatan dipengadilan terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerugian konsumen pasar modal.

There are currently no refbacks.

: KEWENANGAN LEMBAGA OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI PASAR MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011

Siapakah yang memimpin bidang pengawasan sektor IKNB?

​Struktur organisasi OJK terdiri atas:

  1. Dewan Komisioner OJK
  2. Pelaksana Kegiatan Operasional

Struktur Dewan Komisioner terdiri atas:

  1. Ketua merangkap anggota;
  2. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
  3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
  4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
  5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
  6. Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
  7. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
  8. Anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
  9. Anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat Eselon I Kementerian Keuangan.

Pelaksana kegiatan operasional terdiri atas:

  1. Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis I;
  2. Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis II;
  3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan;
  4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal;
  5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB;
  6. Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko; dan
  7. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Keterangan:

  • ADK (Anggota Dewan Komisioner)
  • SCOM ( Strategic Committee )
  • DKSK (Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan)
  • DSVL (Departemen Surveillance )
  • GKKT (Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi)
  • GDST (Grup Pengelolaan Data dan Statistik Terintegrasi)
  • DKIR (Deputi Komisioner Internasional dan Riset)
  • DINT (Departemen Internasional)
  • DRJK (Departemen Riset SJK)
  • GPUT (Grup Penanganan APU PPT)
  • DKID (Deputi Komisioner OJK Institure dan Keuangan Digital)
  • OJKI ( OJK Institute )
  • GIKD (Grup Inovasi Keuangan Digital)
  • DKRG (Deputi Komisioner Regional)
  • KR (Kantor Regional)
  • KOJK (Kantor OJK)
  • DKIK (Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan)
  • DPSI (Departemen Pengelolaan Sistem Informasi)
  • DKEU (Departemen Keuangan)
  • GPSI (Grup Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi)
  • DKHP (Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan)
  • DHUK (Departemen Hukum)
  • DPJK (Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan)
  • GPHK (Grup Penelitian dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan)
  • DKSM (Deputi Komisioner SDM dan Manajemen Strategis)
  • DOSM (Departemen Organisasi dan SDM)
  • DMSP (Departemen Manajemen Strategis dan Perubahan)
  • DKSL (Departemen Komisioner Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik)
  • DSHK (Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Kelembagaan)
  • DLOG (Departemen Logistik)
  • DKAI (Deputi Komisioner Audit Internal dan Manajemen Risiko)
  • DPAI (Departemen Audit Internal)
  • DRPK (Departemen Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas)
  • GPAF (Grup Penanganan Anti Fraud)
  • DKEP (Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen)
  • DLIH ( Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Hubungan Masyarakat)
  • DPLK (Departemen Perlindungan Konsumen)
  • DKB1 (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I)
  • DKB2 (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II)
  • DKB3 (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III)
  • DPNP (Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan)
  • DPIP (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan
  • DPPS (Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah)
  • DPKP (Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan
  • DPMK (Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis)
  • DRKP (Departemen Pemeriksaan Khusus Perbankan)
  • DPB1 (Departemen Pengawasan Bank 1)
  • DPB2 (Departemen Pengawasan Bank 2)
  • DPB3 (Departemen Pengawasan Bank 3)
  • DPBS (Departemen Pengawasan Bank Syariah)
  • DKM1 (Deputi Komisioner Pengawas PM I)
  • DKM2 (Deputi Komisioner Pengawas PM II)
  • DPM1 (Departemen Pengawasan PM 1A)
  • DPM2 (Departemen Pengawasan PM 1B)
  • DPM3 (Departemen Pengawasan PM 2A)
  • DPM4 (Departemen Pengawasan PM 2B)
  • DKI1 (Deputi Komisioner Pengawas IKNB I)
  • DKI2 (Deputi Komisioner Pengawas IKNB II)
  • DPI1 (Departemen Pengawasan IKNB 1A)
  • DPI2 (Departemen Pengawasan IKNB 1B)
  • DPI3 (Departemen Pengawasan IKNB 2A)
  • DPI4 (Departemen Pengawasan IKNB 2B)

Siapa yang mengawasi OJK?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdiri – Singkat ata, pada tahun 2011 terjadi kolaborasi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan sebuah lembaga yang disebut Otoritas Jasa Keuangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan OJK.

Bagaimana cara OJK dalam melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat?

Dalam rangka mencapai dua tujuan utama tersebut, OJK menyelenggarakan perlindungan konsumen dengan cara antara lain memberikan informasi serta edukasi bagi Konsumen dan masyarakat dalam bentuk pemberian dan penerimaan informasi atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya serta layanan pengaduan

Bagaimana upaya OJK dalam melindungi hak hak konsumen dan masyarakat?

Halo Hafiz! Saya bantu jawab ya. Upaya OJK untuk melindungi hak konsumen yaitu 1. Memberikan informasi sejelas-jelasnya.2. Memberikan perlakuan yang adil 3. Memberikan pelayanan yang andal 4.Perlindungan keamanan data 5. Membuka kanal aduan 6. Melakukan pengawasan atas lembaga jasa keuangan Simak pembahasannya ya! Hak konsumen atas jasa keuangan adalah sebagai berikut: – Hak Mendapatkan Informasi Sejelas-Jelasnya.

  1. Onsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang produk keuangan tersebut dengan sejelas-jelasnya.
  2. Seperti apa saja persyaratannya, bagaimana cara hitungan bunga, bagaimana bila terlambat membayar cicilan, dan lain sebagainya.
  3. Hak Mendapatkan Perlakuan Yang Adil Sebagai konsumen setiap konsumen memiliki hak untuk mendapatkan akses yang setara pada produk keuangan.

– Hak untuk Mendapatkan Pelayanan yang Andal Konsumen berhak untuk mendapatkan pelayanan yang akurat, serta sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia harus mumpuni dan profesional. – Hak Mendapatkan Perlindungan Keamanan Data OJK melarang perusahaan keuangan membagi data atau informasi tentang konsumennya pada pihak ketiga.

Data tersebut hanya digunakan sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh Konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku. – Hak Mengajukan Aduan Bila Ada Masalah Konsumen produk keuangan juga memiliki hak untuk mengajukan pengaduan bila ada masalah dalam proses transaksi melalui fasilitas pengaduan konsumen di Layanan Konsumen OJK melalui nomor telepon atau melalui email.

Semoga menjawab 🙂 –

Bagaimana wewenang OJK dalam mengatur dan mengawasi kesehatan perbankan?

Sektor Perbankan –

OJK memiliki tugas dalam lingkup sektor perbankan.3 tugas Otoritas Jasa Keuangan tersebut ialah sebagai berikut. Pertama, OJK sebagai lembaga independen bertugas menyusun sistem pengawasan seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Kedua, OJK pun wajib menegakkan hukum dalam sektor bank. Ketiga, lembaga ini bertugas untuk mengadakan pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan dalam sektor bank.

  1. Siapa yang mengawasi OJK dan kepada siapa OJK memberikan laporan pertanggungjawabannya?

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

    Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012.

    Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015. ​ Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

    1. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian.
    2. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional.
    3. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

    OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran ( fairness ).​ ​ Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

    1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; 

    2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta; 

    3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. ​

    OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap :

    1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
    2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
    3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 


    Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut: a. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:​

    • Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
    • Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
    • Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit ( credit testing ); dan standar akuntansi bank;
    • Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.

    b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:

    • Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
    • Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
    • Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
    • Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
    • Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
    • Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban;
    • Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan.

    c. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:

    • Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
    • Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
    • Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan;
    • Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
    • Melakukan penunjukan pengelola statuter;
    • Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
    • Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
    • Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

    Integritas bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Profesionalisme bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

    Sinergi berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Inklusif terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Visioner memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan ( Forward looking ) serta dapat berpikir di luar kebiasaan ( Out of The Box Thinking ).​ ​ Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut: a.

    Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; c.

    1. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum; d.
    2. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; e.

    Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan g.

    1. Dewan Komisioner OJK; dan
    2. Pelaksana kegiatan operasional. Struktur Dewan Komisioner terdiri atas:
    1. Ketua merangkap anggota;
    2. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik 
merangkap anggota;
    3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota; 

    4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota; 

    5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota; 

    6. Ketua Dewan Audit merangkap anggota; 

    7. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen; 

    8. Anggota ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan 

    9. Anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

    Pelaksana kegiatan operasional terdiri atas:

    1. Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis I;
    2. Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis II;
    3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan;
    4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal;
    5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB; 
Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko; dan
    6. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.​

    ​ OJK dipimpin oleh sembilan Dewan Komisioner yang kepemimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Susunan Dewan Komisioner tersebut terdiri atas:

    1. Seorang Ketua
    2. Seorang Wakil Ketua
    3. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
    4. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
    5. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank
    6. Seorang Ketua Dewan Audit
    7. Seorang anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen
    8. Seorang ex-officio dari Bank Indonesia
    9. Seorang ex-officio dari Kementerian 
Keuangan 
​

    Jabatan yang ada di OJK, yaitu: Untuk membantu tugasnya, Dewan Komisioner mengangkat pejabat struktural maupun fungsional antara lain Deputi Komisioner, direktur, dan pejabat di bawahnya. Deputi Komisioner Para Deputi Komisioner adalah pejabat yang langsung berada di bawah Dewan Komisioner. Berikut ini adalah sembilan pembidangan Deputi Komisioner OJK:

    1. Deputi Komisioner Manajemen Strategis I
    2. Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIA
    3. Deputi Komisioner Manajemen Strategis II B
    4. Deputi Komisioner Audit Internal, Managemen Risiko dan Pengendalian Kualitas
    5. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I
    6. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
    7. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I
    8. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II
    9. Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen

    Dalam mengemban fungsi dan tugasnya OJK memiliki pegawai yang berasal dari Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. ​ ​ Dalam rangka pencapaian visi dan misinya, OJK memiliki delapan strategi utama: Strategi 1 : Mengintegrasikan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan.

    • Tujuannya adalah untuk mengurangi dan menghilangkan duplikasi serta pengaturan yang terpisah-pisah melalui harmonisasi kebijakan.
    • Dengan demikian akan diperoleh nilai tambah berupa peningkatan efisiensi dan konsistensi kebijakan pengurangan arbitrasi sehingga mendorong kesetaraan dalam industri keuangan, pengurangan biaya terhadap industri dan masyarakat.

    Integrasi akan mengacu pada Arsitektur Pengembangan Sektor Jasa Keuangan yang mensinergikan berbagai master plan yang telah disusun sebelumnya di Bank Indonesia dan Bapepam-LK. Strategi 2: Meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan. Strategi ini ditempuh melalui adopsi kerangka peraturan yang lebih baik dan disesuaikan dengan kompleksitas, ukuran, integrasi dan konglomerasi sektor keuangan.

    Selain itu juga akan dikembangkan metode pengawasan termutakhir dan bersifat holistik bagi seluruh sektor keuangan, termasuk penyempurnaan metode penilaian risiko dan deteksi dini permasalahan di lembaga keuangan. Strategi 3: Memperkuat ketahanan dan kinerja sistem keuangan. Strategi ini ditempuh dengan memberikan fokus pada penguatan likuiditas dan permodalan bagi seluruh lembaga keuangan, sehingga lebih tangguh dalam menghadapi risiko baik dalam masa normal maupun krisis.

    Strategi 4: Mendukung peningkatan stabilitas sistem keuangan. Selain mengatur dan mengawasi industri keuangan secara individual, OJK juga menganalisis dan memantau potensi risiko sistemik di masing-masing individual lembaga keuangan. Kewenangan untuk melakukan pengawasan secara integrasi akan memberi ruang bagi OJK untuk memantau secara lebih dalam berbagai kemungkinan risiko dan mengambil langkah-langkah mitigasinya, terutama risiko yang terjadi di konglomerasi keuangan.

    Strategi 5: Meningkatkan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga keuangan. Budaya tata kelola dan manajemen risiko yang baik harus menjadi jiwa dalam kegiatan di sektor keuangan. Untuk itu OJK akan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dan manajemen risiko yang setara di seluruh lembaga jasa keuangan.

    Tidak kalah pentingnya adalah pengembangan budaya integritas yang menuntut kepemimpinan yang kuat dan berkarakter. Untuk itu ke kedepan OJK akan memberikan bobot lebih pada penilaian aspek ini dalam proses fit and proper test pengurus lembaga keuangan.

    • Strategi 6: Membangun sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi dan melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang masif dan komprehensif.
    • Strategi ini diperlukan untuk mengefektifkan dan memperkuat bentuk- bentuk perlindungan konsumen yang selama ini masih tersebar, sehingga bersama sama dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi akan mewujudkan level playing field yang sama antara lembaga jasa keuangan dengan konsumen keuangan.

    Strategi 7: Meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia. Strategi ini diperlukan untuk menjawab kebutuhan akan capacity building bagi pengawas. Strategi 8: Meningkatkan tata kelola internal dan quality assurance, Untuk keperluan ini, OJK akan menerapkan standar kualitas yang konsisten di seluruh level organisasi, menyelaraskan antara tujuan OJK dengan kebutuhan pemangku kepentingan antara lain membuka dialog dengan industri secara berkala, dan memastikan pengambilan keputusan yang tepat sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

    1. Warga Negara Indonesia;
    2. Memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik;
    3. Cakap melakukan perbuatan hokum;
    4. Tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit;
    5. Sehat jasmani;
    6. Berusia paling tinggi 65 tahun pada saat ditetapkan;
    7. Mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan;

    Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih. Masa jabatan komisioner OJK selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

    1. Memiliki benturan kepentingan di lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK,
    2. Menjadi pengurus dari organisasi pelaku atau profesi di lembaga jasa keuangan,
    3. Menjadi pengurus partai politik dan 

    4. Menduduki jabatan pada lembaga lain, kecuali dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang OJK atau penugasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Sesuai pasal 17 UU OJK, anggota dewan komisioner tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabila memenuhi alasan sebagai berikut: meninggal dunia, mengundurkan diri, masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali, berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut, tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan komisioner lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak lagi menjadi anggota Dewan Gubernur BI bagi anggota ex-officio dewan komisioner yang berasal dari Bank Indonesia, tidak lagi menjadi pejabat setingkat eselon 1 pada Kementerian Keuangan bagi anggota ex-officio dewan komisioner yang berasal dari Kementerian Keuangan, memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota dewan komisioner lain.

    • Pengambilan Keputusan pada Komisioner OJK Setiap anggota dewan komisioner memiliki hak untuk memberikan pendapat dalam setiap proses pengambilan keputusan dewan komisioner, dan memiliki hak suara pada saat keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
    • Pengawas OJK dan Laporan Pertanggungjawaban OJK diawasi oleh DPR, dalam hal ini, Komisi XI.

    Sebagai bagian dari akuntabilitas publik, OJK wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan tiga bulanan, semester dan tahunan. Laporan ini akan berikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan DPR. Selain itu OJK juga wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan.

    Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja (MSAK) Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 34 Undang-Undang OJK, pada 2103 OJK telah dapat menyusun Sistem Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja (MSAK), yaitu suatu sistem yang tidak hanya berisi kegiatan penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran (RKA) OJK, tetapi lebih komprehensif mengaitkan penyusunan RAK dengan pelaksanaan strategi dan penilaian kinerja OJK.

    MSAK mengatur dari sejak proses fomulasi strategi, melaksanakan dan menyelaraskan alokasi sumber daya (termasuk anggaran) untuk mencapai sasaran strategis, memonitor pelaksanaan strategi, hingga evaluasi atas keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut.

    Pemanfaatan Sistem MSAK sebagai alat manajemen yang terstruktur dan akuntabel penting agar pemangku kepentingan dapat menilai kinerja OJK secara transparan dan obyektif. Dengan sistem MSAK, ekspektasi pemangku kepentingan terhadap OJK dalam menciptakan sektor dan industri jasa keuangan yang aman, efisien, andal, dan selalu melindungi kepentingan konsumen dijabarkan secara rinci ke dalam bentuk strategi, rencana kerja, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur keberhasilannya.

    Sistem MSAK memiliki siklus yang terdiri dari empat tahap. Tahap pertama dan kedua yang merupakan tahap perumusan dan penyusunan strategi serta RKA OJK dan Satuan Kerja, dilaksanakan satu tahun sebelum tahun pelaksanaan. Arah strategis OJK yang telah dirumuskan oleh Dewan Komisioner dalam Board Retreat selanjutnya dikomunikasikan kepada seluruh Pemimpin Satuan Kerja dalam forum Rapat Kerja Strategis (Rakerstra) Tahunan OJK sebagai dasar penjabarannya menjadi strategi Satuan Kerja.

    • Berdasarkan arahan Dewan Komisioner dan strategi Satuan Kerja selanjutnya disusun Pagu Indikatif dan RKA yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan.
    • Strategi, termasuk IKU dan targetnya, serta RKA tersebut akan menjadi dasar penilaian kinerja sebagaimana terdapat dalam Kesepakatan Kinerja yang ditandatangani antara Pemimpin Satuan Kerja dengan Dewan Komisioner.

    Sementara itu, tahap ketiga dan keempat dari siklus MSAK merupakan tahap implementasi, monitoring dan evaluasi dari pelaksaan strategi dan RKA pada tahun berjalan. Berdasarkan hasil monitoring, dilakukan review atas pelaksanaan strategi dan RKA serta penilaian kinerja di tengah tahun dan di akhir tahun, baik untuk level OJK secara keseluruhan maupun untuk level Satuan Kerja.

    Pada 2013, Dewan Komisioner telah menetapkan Destination Statement OJK 2017, yaitu “Menjadi lembaga profesional dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi, guna mewujudkan financial market deepening dan inklusif, serta terdepan dalam sistem perlindungan konsumen keuangan dan masyarakat, untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan.

    Destination Statement OJK 2017 merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh OJK di akhir 2017, sebagai tahapan untuk mencapai Visi dan Misi OJK, yang berisi enam kondisi utama dan persyaratannya, yaitu (i) Sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, (ii) Pengaturan sektor jasa keuangan yang selaras dan terintegrasi, (iii) Sistem pengawasan sektor jasa keuangan yang efektif dan terintegrasi, (iv) Pengembangan sektor jasa keuangan yang stabil dan berkesinambungan, (v) Edukasi dan perlindungan konsumen yang optimal, dan (vi) Strategic support yang andal.

    Destination Statement OJK 2017 selanjutnya telah dijabarkan dalam Strategy Map OJK 2014 yang menggambarkan cara, langkah dan kegiatan yang akan dilakukan oleh OJK selama 2014. Strategy Map OJK 2014 berisi Sasaran Strategis dan IKU, yang akan menjadi dasar penilaian kinerja OJK di akhir 2014. Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (AIMRPK) a.

    Audit Internal Fungsi audit internal OJK dilaksanakan oleh Bidang Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (AIMRPK). Kegiatan asurans dan konsultasi secara independen dan obyektif dilakukan oleh AIMRPK untuk memberikan masukan dalam rangka perbaikan sistem sebagai nilai tambah guna pencapaian tujuan OJK.

    Standar audit yang digunakan OJK mengacu pada standar internasional ( internasionally accepted ) yaitu International Professional Practice Framework (IPPF) yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditor (IIA). Penggunakan standar dengan mengacu pada IPPF dimaksudkan agar terdapat kesamaan dalam wewenang, fungsi, dan tanggung jawab atas fungsi audit internal.

    Selama 2013, kegiatan Audit Internal antara lain melakukan on-desk evaluation terhadap pengelolaan SDM dan pengadaan barang atau jasa OJK untuk menilai kecukupan aturan, menilai kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku, dan menilai pengendalian internal OJK.

    Selain itu telah diselesaikan pula audit pada Sembilan Satuan Kerja untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas telah didukung oleh peraturan dan ketentuan, kecukupan pengendalian dalam pelaksanaan tugas, serta kesesuaian proses bisnis dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memperoleh gambaran yang memadai atas kondisi pengendalian internal di OJK, telah dilakukan pula survei Impementasi Pengendalian Internal Berbasis COSO.

    Gambaran ini penting untuk memastikan kecukupan inherent internal control risk yang merupakan salah satu referensi dalam lingkup audit internal.b. Manajemen Risiko OJK Untuk mendukung pencapaian tujuan OJK, penerapan manajemen risiko OJK (MROJK) secara efektif, efisien, konsisten dan berkesinambungan menjadi hal penting yang harus dilakukan OJK.

    • Untuk itu OJK telah menerbitkan Peraturan Dewan Komisioner No.2/PDK.06/2013 tentang Standar Manajemen Risiko OJK (SMROJK) dan Surat Edaran Dewan Komisioner No.2/SEDK.06/2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Manajemen Risiko OJK.
    • Penerapan MROJK mengacu pada kerangka kerja Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 31000 karena memberikan pendekatan pengelolaan risiko yang universal, menyeluruh, dan berkelanjutan.

    Selama 2013 kegiatan manajemen risiko antara lain menyusun pedoman kerja pada tataran operasional yang meliputi berbagai SOP Laporan Daftar/Profil Risiko dan SOP Realisasi Pelaksanaan Mitigasi Risiko. Telah dilakukan pula identifikasi risiko Tim Transisi OJK 2013 untuk memastikan bahwa pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke OJK telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

    • Selanjutnya untuk mengetahui tingkat dan tren seluruh eksposur risiko dari setiap aktivitas dan memitigasi dampak yang dapat mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan OJK, telah ditetapkan 31 risiko OJK -wide dan serangkaian inisiatif untuk memitigasi risiko dimaksud.c.
    • Pengendalian Kualitas Untuk memastikan keseluruhan kegiatan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan dilakukan sesuai tata kelola yang baik, diperlukan adanya fungsi asurans yang memberikan keyakinan memadai atas kualitas produk/jasa, proses, sistem tata kelola dan manajemen OJK.

    Salah satu fungsi asuransi tersebut dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pengendalian kualitas. Rujukan konsep dan kerangka kerja pengendalian kualitas OJK menggunakan standar internasional ISO 9001 Quality Management System- Requirements dan ISO 9004 Managing for the Sustained Success of an Organization – a Quality Management Approach serta mengadopsi konsep Total Quality Management (TQM).

    Selama 2013 kegiatan pengendalian kualitas antara lain telah melakukan pengkajian ulang atas pelaksanaan governance, managemen risiko, dan internal kontrol proses bisnis OJK seperti Ketentuan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan OJK ( Rule Making Rules /RMR) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Uang Muka Perusahaan Pembiayaan ( Loan to Value /LTV).​ Selain itu dilakukan pula koordinasi dengan Tim Transisi OJK sehubungan dengan pemantauan rencana kerja pengalihan fungsi pengawasan bank di Bank Indonesia ke OJK khususnya terkait governance, risk quality, and control persiapan pembukaan kantor perwakilan OJK.

    Dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Keuangan OJK 2013 secara wajar, telah dilakukan pengkajian ulang atas Neraca Awal OJK, Laporan Keuangan Satuan Kerja sementara OJK semester I-2013 dan Laporan Keuangan OJK semester I-2013 sebelum diaudit oleh eksternal auditor serta pendampingan atau klinik konsultasi bagi seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menyelesaikan pertanggungjawaban uang muka Satuan Kerja.

    Mengapa OJK berhak memberikan sanksi kepada lembaga pembiayaan?

    Halo Meyza. Saya bantu jawab ya. OJK berhak memberikan sanksi kepada lembaga pembiayaan agar kegiatan di sektor pembiayaan berjalan secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari pembiayaan-pembiayaan nakal.

    1. Simak pembahasannya ya.
    2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan atas jasa keuangan.
    3. OJK memiliki tujuan untuk agar seluruh kegiatan sektor jasa keuangan: a.

    terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. Selain itu, OJK memiliki fungsi yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

    Bagaimana peran OJK dan DPS dalam pengawasan akad pembiayaan di bank syariah?

    Secara umum dapat diketahui bahwa DPS hanya berwenang menjadi pengawas dan berkewajiban melaporkan hasil pengawasannya secara berkala kepada direksi perbankan syariah yang kemudian akan dilanjutkan kepada OJK sebagai lembaga yang memiliki fungsi selain mengawas juga mengatur serta memberikan sanksi.

    Bagaimana peran OJK dalam mencegah dan mengatasi pinjaman online ilegal?

    Sumber ilustrasi: Shutterstock Pada saat kondisi pandemi seperti ini, hampir semua aktivitas produktif dialihkan secara daring atau online, Misalnya pembelajaran secara daring, work from home, kegiatan jual beli online, bahkan transaksi keuangan seperti pinjaman dana sekarang dapat dilakukan secara online atau yang lebih kita kenal dengan P2P Lending ( Peer to Peer Lending).

    • Pinjaman dana secara online dirasa lebih praktis dan tidak membutuhkan waktu yang lama.
    • Ita cukup memenuhi persyaratan yang diminta untuk mengajukan pinjaman.
    • Hal itulah yang akhirnya meningkatkan minat masyarakat terhadap pinjaman online itu.
    • Pesatnya perkembangan teknologi membawa pengaruh ke berbagai aspek kehidupan masyarakat.

    Aspek finansial menjadi salah satu aspek yang merasakan kemajuan teknologi tersebut. Hal ini dikenal dengan Teknologi Finansial atau biasa disebut dengan Financial Technology (Fintech). Salah satu bukti nyata dari kecanggihan teknologi itu, ya P2P Lending ini.

    Dimana pihak pemilik dana atau lender memberikan pinjaman secara online kepada peminjam atau borrower melalui sebuah wadah yang dibentuk dalam sebuah aplikasi dan memiliki persyaratan yang harus dipenuhi peminjam. Pada laporan di situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 6 Oktober 2021, total penyelenggara P2P yang sudah terdaftar dan berizin sebesar 106 penyelenggara.

    Itu artinya saat ini hanya 106 penyelenggara yang sudah ada legal dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Nah, sedangkan untuk perusahaan yang masih ilegal, dikutip dari berita online money.kompas.com, bahwa perusahaan pinjaman online yang belum mendaftarkan diri ke OJK sebesar 151 perusahaan pada pertengahan bulan Oktober tahun ini.

    • Hal ini menandakan ternyata masih banyak juga perusahaan pinjaman online yang dikatakan ilegal dan tidak bisa dipercaya kredibilitasnya oleh masyarakat umum.
    • Dalam POJK No.77/ POJK 1/2016 pasal 25 bagian kedua tertulis bahwa perusahaan pinjaman online harus menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.

    Tetapi kenyataanya masih banyak banyak kasus yang terjadi dalam masyarakat, dimana setelah melakukan proses peminjaman secara online, banyak pesan dari nomor tak dikenal baik melalui SMS maupun WhatsApp yang berisikan mengenai pinjaman yang belum dilunasi sampai kepada ancaman penyebaran data pribadi bahkan hingga ancaman pembunuhan.

    1. Artinya masih terjadi ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan implementasinya dalam tubuh perusahaan pinjaman online yang harus ditinjau oleh OJK.
    2. Maraknya pinjaman online ilegal ini mengakibatkan keresahan pada masyarakat yang sebagian besar belum mengerti mengenai tata cara penggunaan teknologi secara khusus dalam mengetahui mengenai pinjaman online yang ilegal dan legal, lalu adanya serangan kekhawatiran dan ketakutan saat diserang oleh penipu yang berujung pada kerugian finansial, menurunnya kesehatan sampai pada kematian.

    Oleh sebab itu, Otoritas Jasa Keuangan menjadi garda depan dalam mengatasi permasalahan yang merugikan masyarakat tersebut, khususnya peminjam yang mengandalkan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan hidup ditengah pandemi Covid-19 saat ini. Agar terhindar dan tidak menjadi korban pinjaman online ilegal, hal ini dapat diatasi dengan mencari tahu pinjaman online legal yang telah terdaftar melalui website resmi OJK di https://www.ojk.go.id/.

    • Cek rating aplikasi beserta komentar pengguna lainnya, hal ini dapat membantu dalam mengetahui bagaimana kinerja aplikasi tersebut.
    • Dari sisi peminjam, kita sebaiknya meminjam sejumlah uang sesuai kemampuan dalam membayar dan pergunakanlah sebaik mungkin.
    • Perhatikan tenor pembayaran dan potongan pencairan.

    Jika tenor pembayaran yang cepat dan potongan pembayaran yang besar, maka batalkan transaksi pinjaman tersebut. Dari uraian diatas, hal yang akan kita bahas adalah bagaimana peran OJK diimplementasikan untuk pemberantasan pinjaman online. Peran Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 dibentuk suatu badan independen yang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    1. Sebagaimana tertuang dalam UU 21, OJK mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang berupa pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
    2. Secara umum, peran OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor Ikatan Keuangan Non Bank (IKNB).

    Otoritas Jasa Keuangan memiliki peranan dan fungsi untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi konsumen dalam kegiatan lembaga jasa keuangan. Dalam UU No.21 tahun 2011 pada pasal 6 dituliskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

    Implementasi Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal Dalam rangka memberantas pinjaman online ilegal pemerintah bersinergi bersama OJK, Bank Indonesia (BI), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kepolisian I menyepakati Pernyataan Bersama sebagai langkah nyata meningkatkan tindakan tegas terhadap pinjaman online ilegal.

    Program yang sebelumnya telah direalisasikan dalam memberantas pinjol ilegal yaitu pencegahan, penanganan pengaduan masyarakat, dan penegakan hukum oleh OJK perlu dipertahankan lebih lanjut dalam pelaksanaannya. Setiap kementerian dan lembaga pemerintah yang menangani kasus pinjaman online ilegal ini tentu memiliki peran, tugas, dan wewenang masing-masing.

    Nah maka dari itu, dengan adanya Pernyataan Bersama tersebut semua pihak terkait dapat leluasa melakukan pekerjaannya sesuai dengan peran masing-masing. Di sektor OJK, upaya yang telah dilaksanakan berupa pengontrolan terhadap pinjaman dana online yang belum terdaftar maupun yang telah terdaftar di OJK melalui laporan yang masuk baik melalui surel, WhatsApp dan laporan dari beberapa lembaga yang sudah bekerjasama dengan OJK.

    Apabila situs pinjaman online tersebut belum terdaftar atau mendapat perizinan dari OJK, maka perlu tindakan lanjut melalui Satgas Waspada Investasi (SWI). SWI secara khusus menangani pelanggaran pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK. Adapun tugas atau upaya SWI dalam hal tersebut yaitu melakukan pengawasan terhadap perusahaan pinjol ilegal dengan sistem cyber patrol.

    Selain itu, OJK berhak melakukan pemblokiran dan penghapusan atas situs website dan aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar serta memberikan sanksi secara hukum bagi perusahaan pinjaman online tersebut sebagai bentuk efek jera bagi perusahaan tersebut dan dijadikan gambaran bagi perusahaan pinjol lain agar lebih patuh terhadap undang-undang yang telah ditetapkan.

    Sejauh ini OJK selalu mempublikasikan update terbaru terkait pinjaman dana online, termasuk daftar perusahaan dan aplikasi pinjaman online mana saja yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Namun, OJK ini secara khusus melakukan pengawasan terhadap pinjaman online yang telah terdaftar dan mendapat izin.

    Peranan OJK yaitu melakukan pembinaan kepada pinjaman online legal untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan, menerima laporan wajib yang harus dilaksanakan oleh semua perusahaan, dan mengimbau kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk lebih meningkatkan kembali pelayanan yang diberikan, menurunkan suku bunga, dan cara penagihan yang lebih manusiawi tidak melanggar etika atau kaidah yang ada.

    Peran OJK lainnya yaitu pengaturan dapat dilihat dengan diterbitkannya POJK No.77 tahun 2016, dimana adanya peraturan tertulis mengenai mekanisme pinjaman online atau fintech. Peran ini dapat terlihat bentuk nyatanya melalui beberapa peraturan yang sudah ditetapkan oleh OJK kepada perusahaan yang ingin mendaftar dan yang sudah mendaftar untuk mengurangi tindak kejahatan kepada konsumen dalam rangka peminjaman uang atau dana.

    • Peran OJK yang selanjutnya adalah perlindungan konsumen dan masyarakat.
    • Dalam mengimplementasi peran satu ini, Nurhaida selaku Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK (2021) mengatakan dalam suatu webinar bahwa OJK telah melakukan upaya penegakan hukum dengan memblokir kurang lebih 3.000 situs pinjaman online ilegal dan melakukan tindak pidana kepada para pelaku sampai pada September 2021.

    Para perusahaan pinjaman online ilegal tersebut akan diumumkan ke dalam website resmi OJK yang tujuannya agar masyarakat dapat melihat daftar perusahaan pinjaman online ilegal dan berhati-hati terhadap pesan yang masuk, baik melalui telepon, SMS, WhatsApp dan sebagainya.

    Mengapa Otoritas Jasa Keuangan disebut lembaga yang independen?

    jelaskan mengapa OJK disebut lembaga independent Merujuk pada Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 ayat (1) UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”), OJK sebagai lembaga independen maksudnya adalah lembaga yangbertugas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan bebas dari campur tangan pihak manapun kecuali untuk hal-hal yang disebutkan secara tegas dalam UU OJK.

    Apa saja peran lembaga keuangan?

    Sebagai informasi, ada banyak pengertian lembaga keuangan, baik pengertian secara formal maupun menurut para ahli. Pengertian lembaga keuangan disebutkan dalam Pasal 1 UU No.14 Tahun 1967 diganti UU No.7 Tahun 1992. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa lembaga keuangan adalah suatu badan usaha atau lembaga yang aktivitasnya menarik dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan ke masyarakat.

    1. Selain itu, ada pula pengertian menurut Kep.
    2. SK Menkeu RI No.792 Tahun 1990 yang menyebutkan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan usaha yang berada di suatu bidang keuangan yang melakukan suatu penghimpunan dana, menyalurkan ke masyarakat, dan yang paling utama memberikan biaya untuk investasi pembangunan.

    Dengan demikian, lembaga keuangan adalah seluruh lembaga yang bergerak di bidang keuangan dengan aktivitas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, serta berperan penting dalam pembangunan dan investasi. Definisi Lembaga Keuangan “Lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkannya dalam bentuk aset keuangan lain, misalnya kredit, surat-surat berharga, giro, dan aktiva produktif lainnya; yang termasuk dalam lembaga keuangan adalah bank dan lembaga keuangan nonbank (financial institution).” Otoritas Jasa Keuangan “Badan di bidang keuangan yang bertugas menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat.” Kamus Besar Bahasa Indonesia Apa itu Lembaga Keuangan? Lembaga keuangan adalah lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan serta memutar arus uang dalam perekonomian.

    Umumnya kegiatan operasional dari sebuah lembaga keuangan meliputi proses pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, pada prakteknya beberapa lembaga keuangan hanya menjalankan salah satu dari kegiatan operasional tersebut. Contoh proses pengumpulan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang cukup konvensional adalah penyediaan layanan penyimpanan dana (tabungan) dan contoh dari kegiatan proses penyaluran dana bisa seperti penyediaan jasa pinjaman (kredit).

    Pengertian Lembaga Keuangan Menurut Para Ahli

    Keraf (2001: 284)

    Laporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

    J.C. Denyern

    Laporan adalah suatu alat komunikasi tempat penulis membuat beberapa kesimpulan atau keadaan yang telah diselidiki.

    Prof. Dr. Prajudi Atmosudirjo

    Laporan adalah setiap tulisan yang berisikan hasil pengolahan data dan informasi. Jenis Jenis Lembaga Keuangan Sebelum memahami fungsi lembaga keuangan, ketahui dulu jenisnya Di Indonesia, badan usaha atau lembaga yang bergerak di bidang keuangan tidak hanya perbankan. Secara umum, ada dua jenis lembaga keuangan di Indonesia.

    Lembaga keuangan bank

    Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang berwenang untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito lalu menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Di Indonesia, lembaga keuangan ini dibagi lagi menjadi tiga jenis: bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat (BPR).

    Lembaga keuangan nonbank

    Selain lembaga keuangan bank, di Indonesia juga dikenal adanya lembaga keuangan nonbank. Tugasnya adalah menyediakan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung. Contoh lembaga keuangan nonbank adalah perusahaan asuransi, perusahaan leasing, perusahaan dana pensiun, perusahaan sekuritas, hingga pegadaian.

    Tempat penyimpanan uang

    Fungsi bank sebagai tempat penyimpanan uang tentu sudah kamu ketahui dengan baik. Hingga saat ini, bank memang menjadi tujuan utama masyarakat untuk menyimpan dana karena terjamin keamanannya. Apalagi simpanan di bank juga dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Simpanan tersebut tidak hanya berbentuk tabungan, tetapi juga bisa berupa deposito ataupun giro.

    Menyalurkan kredit/pinjaman

    Tidak hanya mengumpulkan dana dari masyarakat, bank juga berfungsi menyalurkannya kepada masyarakat lain yang membutuhkan dana tersebut. Dana tersebut disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), kredit usaha, atau kredit nonagunan.

    Menyediakan jasa

    Salah satu tugas utama bank adalah menyediakan jasa layanan keuangan untuk memudahkan seluruh urusan masyarakat yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Layanan ini beragam jenisnya, mulai dari layanan pembayaran tagihan, penjualan saham dan valuta asing (valas), hingga pengiriman uang ke luar negeri.

    Mencetak uang

    Fungsi mencetak uang hanya bisa dilakukan bank sentral dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga di Indonesia yang berwenang untuk mencetak uang sah dalam bentuk mata uang rupiah yang sah digunakan untuk transaksi sehari-hari.

    Menghimpun dana masyarakat

    Lembaga keuangan nonbank seperti perusahaan asuransi, leasing, pasar modal, maupun koperasi berfungsi menghimpun dana masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga. Fungsi ini memungkinkan masyarakat menyimpan dana dalam bentuk nontunai yang lebih aman dan terjamin.

    Memberi pinjaman/kredit

    Seperti halnya lembaga keuangan bank, LKBB juga berfungsi untuk memberikan pinjaman atau kredit, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan leasing misalnya, dapat memberikan kredit kepada nasabah yang memungkinkan mereka untuk memiliki kendaraan.

    Menjadi perantara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan

    Lembaga keuangan nonbank juga bisa menjadi perantara di antara pemilik modal, baik di dalam maupun luar negeri, dengan pihak-pihak yang membutuhkan modal. Misalnya, perusahaan A bisa memperoleh dana dari investor luar negeri dengan cara menjual surat berharga berupa saham atau obligasi melalui pasar modal. Fungsi Lembaga Keuangan Lembaga keuangan juga memiliki peran sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Selain itu, berikut adalah fungsi dari lembaga keuangan:

    • Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan uang dan instrumen kredit.
    • Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Atau dengan kata lain, Lembaga Keuangan menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan ke pihak yang kekurangan dana.
    • Memberikan pengetahuan dan informasi, yaitu :
    • Lembaga Keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit untuk kepentingan pihak lain (nasabah).
    • Lembaga Keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabahnya.
    • Memberikan Jaminan
    • Lembaga Keuangan mampu memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut.
    • Menciptakan dan memberikan likuiditas
    • Lembaga Keuangan mampu memberikan keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu jatuh tempo.

    Manfaat lembaga keuangan Baik lembaga keuangan bank maupun nonbank, keduanya memiliki peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Pengetahuan ini perlu kamu ketahui agar dapat memanfaatkannya secara maksimal. Ini dia beberapa manfaat lembaga keuangan beserta dengan keterangannya.

    Manfaat likuiditas

    Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban berupa utang jangka pendek yang ditanggung. Likuiditas juga dapat digunakan untuk mengukur keuangan atau kekayaan perusahaan. Bagi nasabah lembaga keuangan bank atau nonbank, likuiditas penting dalam menjamin ketersediaan dana yang bisa ditarik secara tunai atau dipinjam/kredit.

    Pengalihan aset

    Lembaga keuangan juga bermanfaat menjadi wadah untuk pengalihan aset dari pemilik modal. Sebuah lembaga keuangan akan mengalihkan aset tersebut dengan cara meminjamkan dana dari masyarakat/nasabah kepada pihak lain untuk dikelola dalam kurun waktu yang telah disepakati.

    Realokasi pendapatan

    Manfaat lainnya adalah menjadi wadah bagi masyarakat untuk melakukan realokasi pendapatan. Dengan begitu, dana yang disimpan di lembaga keuangan tersebut dapat digunakan sewaktu-waktu oleh nasabah.

    Kemudahan transaksi

    Bayangkan jika tidak ada lembaga keuangan yang tersedia dan seluruh urusan keuangan harus kamu handle sendiri? Tentu sulit dan memakan waktu, kan? Nah, salah satu manfaat penting lembaga keuangan adanya mempermudah seluruh transaksi keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

    Jadi, kamu bisa menghemat banyak waktu dan tenaga untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan keuangan. Atur Keuangan Jadi Mudah dengan Jurnal.id Jurnal.id merupakan perangkat lunak akuntansi berbasis cloud yang bisa digunakan untuk mengelola sistem pembukuan usaha kecil menengah (UKM).

    Pemilik bisnis bisa berkonsultasi dengan akuntan profesional seputar pengelolaan maupun perencanaan keuangan, melalui aplikasi manajemen aset ini. Dengan menggunakan Jurnal.id, maka lebih menghemat waktu proses administrasi dan operasional, dengan harga yang efisien, efektif dan cepat.

    Sebutkan dan jelaskan apa saja peran lembaga keuangan bukan bank dalam perekonomian Indonesia?

    Apakah Fungsi Lembaga Keuangan Bukan Bank Secara Umum? – Apakah fungsi lembaga keuangan bukan bank secara umum? lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank memiliki peran dan fungsi yang sama. Lembaga keuangan bukan bank berperan penting bagi terwujudnya perekonomian modern di Indonesia. Adapun fungsi dari lembaga keuangan bukan bank, antara lain:

    • Melancarkan proses pertukaran barang dan jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit lainnya.
    • Menghimpun sejumlah dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan dan mendistribusikannya kepada masyarakat lain yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman.
    • Memberikan pengetahuan serta informasi terkait tugas lembaga keuangan sebagai pihak ahli dalam analisis ekonomi dan kredit bagi kepentingan pihak lain dan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna serta menguntungkan untuk pihak lain atau nasabahnya.
    • Memberikan sebuah jaminan hukum dan moral terkait keamanan dana masyarakat yang telah dipercayakan kepada suatu lembaga keuangan.
    • Membangun serta memberikan likuiditas, yakni dapat memberikan keyakinan terhadap para nasabahnya bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu jatuh tempo.

    Permasalahan apa saja yang ditangani oleh OJK?

    permasalahan yang ditangani OJK? Permasalahan yang ditangani OJK adalah kredit macet yang terjadi di bank intan, kasus pemboboloan dana nasabah pada bank BKN, penggelapan dana yang terjadi pada bank ABC B.3), 4), dan 5).

    Bagaimana upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi hak hak konsumen?

    Halo Hafiz! Saya bantu jawab ya. Upaya OJK untuk melindungi hak konsumen yaitu 1. Memberikan informasi sejelas-jelasnya.2. Memberikan perlakuan yang adil 3. Memberikan pelayanan yang andal 4.Perlindungan keamanan data 5. Membuka kanal aduan 6. Melakukan pengawasan atas lembaga jasa keuangan Simak pembahasannya ya! Hak konsumen atas jasa keuangan adalah sebagai berikut: – Hak Mendapatkan Informasi Sejelas-Jelasnya.

    • Onsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang produk keuangan tersebut dengan sejelas-jelasnya.
    • Seperti apa saja persyaratannya, bagaimana cara hitungan bunga, bagaimana bila terlambat membayar cicilan, dan lain sebagainya.
    • Hak Mendapatkan Perlakuan Yang Adil Sebagai konsumen setiap konsumen memiliki hak untuk mendapatkan akses yang setara pada produk keuangan.

    – Hak untuk Mendapatkan Pelayanan yang Andal Konsumen berhak untuk mendapatkan pelayanan yang akurat, serta sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia harus mumpuni dan profesional. – Hak Mendapatkan Perlindungan Keamanan Data OJK melarang perusahaan keuangan membagi data atau informasi tentang konsumennya pada pihak ketiga.

    1. Data tersebut hanya digunakan sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh Konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
    2. Hak Mengajukan Aduan Bila Ada Masalah Konsumen produk keuangan juga memiliki hak untuk mengajukan pengaduan bila ada masalah dalam proses transaksi melalui fasilitas pengaduan konsumen di Layanan Konsumen OJK melalui nomor telepon atau melalui email.

    Semoga menjawab 🙂 –