Badan Yang Mengawasi Lembaga Keuangan Bukan Bank Adalah?

Badan Yang Mengawasi Lembaga Keuangan Bukan Bank Adalah
​ ​1. Apa latar belakang pembentukan OJK? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

  • Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut.
  • Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012.

Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.2. Apa tujuan pembentukan OJK? Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran ( fairness ).3. Apa visi dan misi OJK? Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

  1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
  2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta;
  3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

4. Apa fungsi, tugas, dan wewenang OJK? OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap: a.

  • Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
  • Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
  • Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit ( credit testing ); dan standar akuntansi bank;
  • Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.

b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:

  • Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
  • Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
  • Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
  • Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
  • Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
  • Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;
  • Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

c. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:

  • Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
  • Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
  • Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  • Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu;
  • Melakukan penunjukan pengelola statuter;
  • Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
  • Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  • Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

5. Apa nilai-nilai OJK? Integritas Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Profesionalisme Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

Sinergi Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Inklusif Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Visioner Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan ( Forward looking ) serta dapat berpikir di luar kebiasaan ( Out of The Box Thinking ).

​ 6. Apa asas OJK? Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

  1. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
  3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
  4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
  7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

7. Bagaimana struktur organisasi OJK? Struktur organisasi OJK terdiri atas:

  1. Dewan Komisioner OJK; dan
  2. Pelaksana kegiatan operasional.

Struktur Dewan Komisioner terdiri atas: Ketua merangkap anggota;

  1. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik 
merangkap anggota;
  2. Kepala Eksekut if Pengawas Perbankan merangkap anggota;
  3. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
  4. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
  5. Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
  6. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
  7. Anggota ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
  8. Anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

Pelaksana kegiatan operasional terdiri atas:

  1. Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis I;
  2. Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis II;
  3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan;
  4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal;
  5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB; 
Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko; dan
  6. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

8. Siapa saja pimpinan OJK? OJK dipimpin oleh sembilan Dewan Komisioner yang kepemimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Susunan Dewan Komisioner tersebut terdiri atas:

  1. Seorang Ketua
  2. Seorang Wakil Ketua
  3. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
  4. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
  5. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank
  6. Seorang Ketua Dewan Audit
  7. Seorang anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen
  8. Seorang ex-officio dari Bank Indonesia
  9. Seorang ex-officio dari Kementerian 
Keuangan

Jabatan yang ada di OJK, yaitu: Untuk membantu tugasnya, Dewan Komisioner mengangkat pejabat struktural maupun fungsional antara lain Deputi Komisioner, direktur, dan pejabat di bawahnya. Deputi Komisioner Para Deputi Komisioner adalah pejabat yang langsung berada di bawah Dewan Komisioner.

Berikut ini adalah sembilan pembidangan Deputi Komisioner OJK: a. Deputi Komisioner Manajemen Strategis I b. Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIA c. Deputi Komisioner Manajemen Strategis II B d. Deputi Komisioner Audit Internal, Managemen Risiko dan Pengendalian Kualitas e. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I f.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II g. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I h. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II i. Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen Dalam mengemban fungsi dan tugasnya OJK memiliki pegawai yang berasal dari Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.9.

Apa strategi OJK untuk merealisasikan visi dan misinya? Dalam rangka pencapaian visi dan misinya, OJK memiliki delapan strategi utama: Strategi 1 : Mengintegrasikan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi dan menghilangkan duplikasi serta pengaturan yang terpisah-pisah melalui harmonisasi kebijakan.

Dengan demikian akan diperoleh nilai tambah berupa peningkatan efisiensi dan konsistensi kebijakan pengurangan arbitrasi sehingga mendorong kesetaraan dalam industri keuangan, pengurangan biaya terhadap industri dan masyarakat. Integrasi akan mengacu pada Arsitektur Pengembangan Sektor Jasa Keuangan yang mensinergikan berbagai master plan yang telah disusun sebelumnya di Bank Indonesia dan Bapepam-LK.

  1. Strategi 2: Meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan.
  2. Strategi ini ditempuh melalui adopsi kerangka peraturan yang lebih baik dan disesuaikan dengan kompleksitas, ukuran, integrasi dan konglomerasi sektor keuangan.
  3. Selain itu juga akan dikembangkan metode pengawasan termutakhir dan bersifat holistik bagi seluruh sektor keuangan, termasuk penyempurnaan metode penilaian risiko dan deteksi dini permasalahan di lembaga keuangan.

Strategi 3: Memperkuat ketahanan dan kinerja sistem keuangan. Strategi ini ditempuh dengan memberikan fokus pada penguatan likuiditas dan permodalan bagi seluruh lembaga keuangan, sehingga lebih tangguh dalam menghadapi risiko baik dalam masa normal maupun krisis.

Strategi 4: Mendukung peningkatan stabilitas sistem keuangan. Selain mengatur dan mengawasi industri keuangan secara individual, OJK juga menganalisis dan memantau potensi risiko sistemik di masing-masing individual lembaga keuangan. Kewenangan untuk melakukan pengawasan secara integrasi akan memberi ruang bagi OJK untuk memantau secara lebih dalam berbagai kemungkinan risiko dan mengambil langkah-langkah mitigasinya, terutama risiko yang terjadi di konglomerasi keuangan.

Strategi 5: Meningkatkan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga keuangan. Budaya tata kelola dan manajemen risiko yang baik harus menjadi jiwa dalam kegiatan di sektor keuangan. Untuk itu OJK akan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dan manajemen risiko yang setara di seluruh lembaga jasa keuangan.

  • Tidak kalah pentingnya adalah pengembangan budaya integritas yang menuntut kepemimpinan yang kuat dan berkarakter.
  • Untuk itu ke depan OJK akan memberikan bobot lebih pada penilaian aspek ini dalam proses fit and proper test pengurus lembaga keuangan.
  • Strategi 6: Membangun sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi dan melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang masif dan komprehensif.

Strategi ini diperlukan untuk mengefektifkan dan memperkuat bentuk- bentuk perlindungan konsumen yang selama ini masih tersebar, sehingga bersama sama dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi akan mewujudkan level playing field yang sama antara lembaga jasa keuangan dengan konsumen keuangan.

  1. Strategi 7: Meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia.
  2. Strategi ini diperlukan untuk menjawab kebutuhan akan capacity building bagi pengawas.
  3. Strategi 8: Meningkatkan tata kelola internal dan quality assurance,
  4. Untuk keperluan ini, OJK akan menerapkan standar kualitas yang konsisten di seluruh level organisasi, menyelaraskan antara tujuan OJK dengan kebutuhan pemangku kepentingan antara lain membuka dialog dengan industri secara berkala, dan memastikan pengambilan keputusan yang tepat sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.10.

Seperti apa tata kelola OJK? Dewan Komisioner

  1. Syarat menjadi calon anggota Dewan Komisioner OJK:
  2. Warga Negara Indonesia;
  3. Memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  4. Cakap melakukan perbuatan hukum;
  5. Tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit;
  6. Sehat jasmani;
  7. Berusia paling tinggi 65 tahun pada saat ditetapkan;
  8. Mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan;
  9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih.

Masa jabatan komisioner OJK selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Komisioner OJK saat ini melakukan tugasnya sejak 2012 hingga berakhir pada 2017. Anggota Dewan Komisioner dilarang:

  1. Memiliki benturan kepentingan di lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK,
  2. Menjadi pengurus dari organisasi pelaku atau profesi di lembaga jasa keuangan,
  3. Menjadi pengurus partai politik dan,
  4. Menduduki jabatan pada lembaga lain, kecuali dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang OJK atau penugasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai pasal 17 UU OJK, anggota dewan komisioner tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabila memenuhi alasan sebagai berikut: meninggal dunia, mengundurkan diri, masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali, berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut, tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan komisioner lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak lagi menjadi anggota Dewan Gubernur BI bagi anggota ex-officio dewan komisioner yang berasal dari Bank Indonesia, tidak lagi menjadi pejabat setingkat eselon 1 pada Kementerian Keuangan bagi anggota ex-officio dewan komisioner yang berasal dari Kementerian Keuangan, memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota dewan komisioner lain.

  • Pengambilan Keputusan pada Komisioner OJK Setiap anggota dewan komisioner memiliki hak untuk memberikan pendapat dalam setiap proses pengambilan keputusan dewan komisioner, dan memiliki hak suara pada saat keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
  • Pengawas OJK dan Laporan Pertanggungjawaban OJK diawasi oleh DPR, dalam hal ini, Komisi XI.

Sebagai bagian dari akuntabilitas publik, OJK wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan tiga bulanan, semester dan tahunan. Laporan ini akan berikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan DPR. Selain itu OJK juga wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan.

Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja (MSAK) Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 34 Undang-Undang OJK, pada 2103 OJK telah dapat menyusun Sistem Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja (MSAK), yaitu suatu sistem yang tidak hanya berisi kegiatan penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran (RKA) OJK, tetapi lebih komprehensif mengaitkan penyusunan RAK dengan pelaksanaan strategi dan penilaian kinerja OJK.

MSAK mengatur dari sejak proses fomulasi strategi, melaksanakan dan menyelaraskan alokasi sumber daya (termasuk anggaran) untuk mencapai sasaran strategis, memonitor pelaksanaan strategi, hingga evaluasi atas keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut.

Pemanfaatan Sistem MSAK sebagai alat manajemen yang terstruktur dan akuntabel penting agar pemangku kepentingan dapat menilai kinerja OJK secara transparan dan obyektif. Dengan sistem MSAK, ekspektasi pemangku kepentingan terhadap OJK dalam menciptakan sektor dan industri jasa keuangan yang aman, efisien, andal, dan selalu melindungi kepentingan konsumen dijabarkan secara rinci ke dalam bentuk strategi, rencana kerja, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur keberhasilannya.

Sistem MSAK memiliki siklus yang terdiri dari empat tahap. Tahap pertama dan kedua yang merupakan tahap perumusan dan penyusunan strategi serta RKA OJK dan Satuan Kerja, dilaksanakan satu tahun sebelum tahun pelaksanaan. Arah strategis OJK yang telah dirumuskan oleh Dewan Komisioner dalam Board Retreat selanjutnya dikomunikasikan kepada seluruh Pemimpin Satuan Kerja dalam forum Rapat Kerja Strategis (Rakerstra) Tahunan OJK sebagai dasar penjabarannya menjadi strategi Satuan Kerja.

Berdasarkan arahan Dewan Komisioner dan strategi Satuan Kerja selanjutnya disusun Pagu Indikatif dan RKA yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Strategi, termasuk IKU dan targetnya, serta RKA tersebut akan menjadi dasar penilaian kinerja sebagaimana terdapat dalam Kesepakatan Kinerja yang ditandatangani antara Pemimpin Satuan Kerja dengan Dewan Komisioner.

Sementara itu, tahap ketiga dan keempat dari siklus MSAK merupakan tahap implementasi, monitoring dan evaluasi dari pelaksaan strategi dan RKA pada tahun berjalan. Berdasarkan hasil monitoring, dilakukan review atas pelaksanaan strategi dan RKA serta penilaian kinerja di tengah tahun dan di akhir tahun, baik untuk level OJK secara keseluruhan maupun untuk level Satuan Kerja.

Pada 2013, Dewan Komisioner telah menetapkan Destination Statement OJK 2017, yaitu “Menjadi lembaga profesional dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi, guna mewujudkan financial market deepening dan inklusif, serta terdepan dalam sistem perlindungan konsumen keuangan dan masyarakat, untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan.

Destination Statement OJK 2017 merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh OJK di akhir 2017, sebagai tahapan untuk mencapai Visi dan Misi OJK, yang berisi enam kondisi utama dan persyaratannya, yaitu (i) Sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, (ii) Pengaturan sektor jasa keuangan yang selaras dan terintegrasi, (iii) Sistem pengawasan sektor jasa keuangan yang efektif dan terintegrasi, (iv) Pengembangan sektor jasa keuangan yang stabil dan berkesinambungan, (v) Edukasi dan perlindungan konsumen yang optimal, dan (vi) Strategic support yang andal.

  • Destination Statement OJK 2017 selanjutnya telah dijabarkan dalam Strategy Map OJK 2014 yang menggambarkan cara, langkah dan kegiatan yang akan dilakukan oleh OJK selama 2014.
  • Strategy Map OJK 2014 berisi Sasaran Strategis dan IKU, yang akan menjadi dasar penilaian kinerja OJK di akhir 2014.
  • Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (AIMRPK) a.
You might be interested:  Sebutkan Ciri Ciri Entitas Yang Termasuk Dalam Sektor Keuangan?

Audit Internal Fungsi audit internal OJK dilaksanakan oleh Bidang Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (AIMRPK). Kegiatan asurans dan konsultasi secara independen dan obyektif dilakukan oleh AIMRPK untuk memberikan masukan dalam rangka perbaikan sistem sebagai nilai tambah guna pencapaian tujuan OJK.

  • Standar audit yang digunakan OJK mengacu pada standar internasional ( internasionally accepted ) yaitu International Professional Practice Framework (IPPF) yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditor (IIA).
  • Penggunakan standar dengan mengacu pada IPPF dimaksudkan agar terdapat kesamaan dalam wewenang, fungsi, dan tanggung jawab atas fungsi audit internal.

Selama 2013, kegiatan Audit Internal antara lain melakukan on-desk evaluation terhadap pengelolaan SDM dan pengadaan barang atau jasa OJK untuk menilai kecukupan aturan, menilai kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku, dan menilai pengendalian internal OJK.

  • Selain itu telah diselesaikan pula audit pada Sembilan Satuan Kerja untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas telah didukung oleh peraturan dan ketentuan, kecukupan pengendalian dalam pelaksanaan tugas, serta kesesuaian proses bisnis dengan ketentuan yang berlaku.
  • Untuk memperoleh gambaran yang memadai atas kondisi pengendalian internal di OJK, telah dilakukan pula survei Impementasi Pengendalian Internal Berbasis COSO.

Gambaran ini penting untuk memastikan kecukupan inherent internal control risk yang merupakan salah satu referensi dalam lingkup audit internal.b. Manajemen Risiko OJK Untuk mendukung pencapaian tujuan OJK, penerapan manajemen risiko OJK (MROJK) secara efektif, efisien, konsisten dan berkesinambungan menjadi hal penting yang harus dilakukan OJK.

Untuk itu OJK telah menerbitkan Peraturan Dewan Komisioner No.2/PDK.06/2013 tentang Standar Manajemen Risiko OJK (SMROJK) dan Surat Edaran Dewan Komisioner No.2/SEDK.06/2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Manajemen Risiko OJK. Penerapan MROJK mengacu pada kerangka kerja Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 31000 karena memberikan pendekatan pengelolaan risiko yang universal, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Selama 2013 kegiatan manajemen risiko antara lain menyusun pedoman kerja pada tataran operasional yang meliputi berbagai SOP Laporan Daftar/Profil Risiko dan SOP Realisasi Pelaksanaan Mitigasi Risiko. Telah dilakukan pula identifikasi risiko Tim Transisi OJK 2013 untuk memastikan bahwa pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke OJK telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat dan tren seluruh eksposur risiko dari setiap aktivitas dan memitigasi dampak yang dapat mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan OJK, telah ditetapkan 31 risiko OJK -wide dan serangkaian inisiatif untuk memitigasi risiko dimaksud.c. Pengendalian Kualitas Untuk memastikan keseluruhan kegiatan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan dilakukan sesuai tata kelola yang baik, diperlukan adanya fungsi asurans yang memberikan keyakinan memadai atas kualitas produk/jasa, proses, sistem tata kelola dan manajemen OJK.

Salah satu fungsi asuransi tersebut dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pengendalian kualitas. Rujukan konsep dan kerangka kerja pengendalian kualitas OJK menggunakan standar internasional ISO 9001 Quality Management System- Requirements dan ISO 9004 Managing for the Sustained Success of an Organization – a Quality Management Approach serta mengadopsi konsep Total Quality Management (TQM).

Selama 2013 kegiatan pengendalian kualitas antara lain telah melakukan pengkajian ulang atas pelaksanaan governance, managemen risiko, dan internal kontrol proses bisnis OJK seperti Ketentuan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan OJK ( Rule Making Rules /RMR) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Uang Muka Perusahaan Pembiayaan ( Loan to Value /LTV).

Selain itu dilakukan pula koordinasi dengan Tim Transisi OJK sehubungan dengan pemantauan rencana kerja pengalihan fungsi pengawasan bank di Bank Indonesia ke OJK khususnya terkait governance, risk quality, and control persiapan pembukaan kantor perwakilan OJK.

Dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Keuangan OJK 2013 secara wajar, telah dilakukan pengkajian ulang atas Neraca Awal OJK, Laporan Keuangan Satuan Kerja sementara OJK semester I-2013 dan Laporan Keuangan OJK semester I-2013 sebelum diaudit oleh eksternal auditor serta pendampingan atau klinik konsultasi bagi seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menyelesaikan pertanggungjawaban uang muka Satuan Kerja.11.

Bagaimana pembiayaan OJK? 1. Sumber Pembiayaan OJK Menurut Pasal 34 UU OJK, anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.2. Pungutan ke Pelaku Industri Keuangan Rencananya OJK akan menarik pungutan dari lembaga-lembaga keuangan di Indonesia.

  • Mekanisme pungutan itu sendiri tengah digodok oleh OJK dan pemerintah.3.
  • Praktik Pungutan di Luar Negeri Sedikitnya ada 80 negara di dunia yang lembaga pengawasnya melakukan pungutan.
  • Berikut ini adalah tipe pungutan yang diberlakukan di beberapa negara: Hongkong Hongkong menerapkan pungutan atas dasar layanan.

Pembebanan dilakukan dalam proses perizinan, baik beban biaya tahunan maupun pendirian bank ataupun pembukaan jaringan kantor. Apabila hasil pungutan masih kurang, maka akan ditutup kekurangannya oleh HKMA (Bank Sentral Hongkong yang bertindak sekaligus sebagai pengawas bank).

  1. Estonia Pungutan di negara ini dibagi menjadi dua macam, yaitu: a.
  2. Atas dasar layanan; b.
  3. Atas dasar volume.
  4. Besarnya pembebanan didasarkan atas daftar tarif per layanan.
  5. Pembebanan berdasarkan volume, 1 (satu) persen dari kebutuhan modal minimum bank.
  6. Memiliki daftar persentase pembebanan sesuai dengan aset yang diawasi.

Metodologinya adalah jumlah beban pengawasan setahun lalu dikurangi proyeksi pungutan atas dasar jenis layanan, lalu dikurangi target pungutan atas dasar 1 (satu) persen dari modal. Sisanya dipungut atas dasar persentase aset. Slovakia Negara ini menerapkan pungutan dengan dua sistem yaitu: a.

  • Atas dasar layanan; b.
  • Atas dasar volume.
  • Besarnya pembebanan didasarkan atas daftar tarif per layanan.
  • Emudian, pembebanan berdasarkan volume dengan aturan: 1.0,0027 % dari aset dengan minimum € 100.000 untuk bank asing atau cabang bank asing; 2.0,0133 % dari aset dengan minimum € 20.000 untuk asuransi; 3.0,0118 % dari aset dengan minimum € 20.000 untuk dana pensiun; 4.0,0170 % dari aset dengan minimum € 2.000 untuk perusahaan sekuritas.12.

Bagaimana hubungan kelembagaan OJK? 1. Hubungan OJK dengan BI Menurut Pasal 39 UU Nomor 21 tahun 2011, OJK bisa berkoordinasi dengan BI dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, misalnya, dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri.

Berikut ini berbagai bentuk nyata sinergi antara BI dan OJK: a. OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh bahwa kesatuan langkah kedua lembaga harus selalu ada. Kombinasi kompetensi dari personel masing-masing lembaga dimaksud akan mampu menciptakan suatu tatanan aturan perbankan yang lebih sempurna.

Penyamaan persepsi antara BI dan OJK dalam menentukan kebijakan atau pengaturan perbankan akan menghasilkan tatanan sistem perbankan yang tangguh dalam menghadapi segala kondisi; b. Tidak hanya dalam pembuatan aturan, BI dan OJK juga harus terintegrasi dalam tukar menukar informasi perbankan.

  1. Melalui penggabungan sistem informasi ini, BI dan OJK akan lebih mudah mengakses informasi perbankan yang disediakan masing-masing lembaga setiap saat ( timely basis ).
  2. Informasi strategis yang dimiliki masing-masing lembaga dan aksesibilitas yang mudah sangat menunjang efektivitas pelaksanaan tugas; c.

Dalam rangka pemeriksaan bank, BI dan OJK juga terus melakukan hubungan timbal balik. BI dalam kondisi tertentu akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank setelah berkoordinasi dengan OJK. Begitupun sebaliknya, dalam hal OJK mengidentifikasikan bank tertentu mengalami kondisi yang memburuk maka OJK akan segera menginformasikan kepada BI.

Kerja sama reciprocal dimaksud sangat bermanfaat 
untuk mengantisipasi dampak sistemik negatif dari suatu kondisi perbankan. Dengan kerja sama itu pula tindakan penanganan yang tepat dapat diambil dengan cepat.2. Hubungan OJK dengan LPS Sesuai Pasal 41 UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK.

Begitu juga LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK.13. Bagaimana pengawasan terintegrasi di OJK? 1. Perbedaan Pengawasan Sebelumnya dengan Pengawasan di Bawah OJK Pengawasan di bawah OJK dilandasi semangat untuk memberikan perhatian kepada perlindungan dan edukasi bagi konsumen.

  • Edukasi dan perlindungan konsumen keuangan diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama.
  • Pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan.
  • Edua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien, dan transparansi.

Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.2. Latar Belakang Diberlakukannya Pengawasan Terintegrasi Krisis ekonomi 1997-1998 yang dialami Indonesia mengharuskan pemerintah melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis.

Sehubungan dengan hal tersebut, muncul pemikiran tentang perlunya suatu model pengawasan yang berfungsi mengawasi segala macam kegiatan keuangan. Setiap model pengawasan memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Lembaga pengawasan tersebut harus memiliki ketahanan dalam menghadapi masa krisis, memiliki tingkat efisiensi, dan efektivitas tinggi yang tercermin dalam biaya dan adanya kejelasan pembagian tanggung jawab dan fungsi serta memiliki persepsi yang baik di mata publik.3.

Sistem Pengawasan Industri Keuangan di Negara-Negara Lain Secara teoritis, terdapat dua aliran dalam hal pengawasan lembaga keuangan. Di satu pihak terdapat aliran yang mengatakan bahwa pengawasan industri keuangan sebaiknya dilakukan oleh satu institusi.

Di pihak lain ada aliran yang berpendapat pengawasan industri keuangan lebih tepat apabila dilakukan beberapa lembaga. Di Inggris, misalnya, industri keuangannya diawasi oleh Financial Supervisory Authority (FSA), sedangkan di Amerika Serikat industri keuangan diawasi oleh beberapa institusi. SEC ( Securities and Exchange Comission ), misalnya, mengawasi pasar modal sedangkan industri perbankan diawasi oleh Federal Reserve (The Fed), FDIC ( Federal Deposit Insurance Corporation ), dan OCC ( Office of The Comptroller of The Currency ).

Alasan utama yang melatarbelakangi kedua aliran ini adalah kesesuaian dengan sistem perbankan yang dianut oleh negara tersebut. Juga, seberapa dalam konvergensi diantara lembaga-lembaga keuangan. Dari sudut sistem, terdapat dua sistem perbankan yang berlaku yaitu Commercial banking system dan universal banking system,

Commercial banking, seperti yang berlaku di Indonesia dan di Amerika Serikat yaitu bank dilarang melakukan kegiatan usaha keuangan non-bank seperti asuransi. Hal ini berbeda dengan universal banking, dianut oleh antara lain negara-negara Eropa dan Jepang yang membolehkan bank melakukan kegiatan usaha keuangan non-bank seperti bank investasi dan asuransi.

Sebuah survei yang dilakukan oleh Central Banking Publication (1999) menunjukkan bahwa dari 123 negara yang diteliti, tiga perempatnya memberikan kewenangan pengawasan industri perbankan kepada bank sentral. Hal ini lebih menonjol di negara-negara sedang berkembang.

Husus untuk negara berkembang alasannya adalah masalah sumber daya. Bank sentral dianggap memadai dalam hal sumber daya (SDM dan dana). Dari kaca mata politik, dicabutnya kewenangan pengawasan dari bank sentral sejalan dengan munculnya kecenderungan pemberian independensi kepada bank sentral. Ada kekhawatiran bahwa dengan independennya bank sentral maka apabila bank sentral juga memiliki wewenang mengawasi bank maka bank sentral tersebut akan memiliki kewenangan sangat besar.

Bank of England, misalnya, pada tahun 1997 mendapatkan status independen dan dua minggu kemudian kewenangan untuk pengawasan sektor perbankan diambil alih dari bank sentral tersebut.4. Satgas Waspada Investasi Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-208/BL/2007 yang ditetapkan pada 20 Juni 2007, yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-124/BL/2012 yang ditetapkan pada 19 Maret 2012.

  1. Regulator: OJK, BI, Bappebti, Kementerian Perdagangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Koperasi dan UKM;
  2. Penegak Hukum: Polri, Kejaksaan Agung;
  3. Pendukung: Kementerian Komunikasi dan Informasi, PPATK.

a. Menginventarisasi kasus-kasus investasi ilegal; b. Menganalisis kasus-kasus; c. Menghentikan atau menghambat maraknya kasus investasi bodong; d. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat; e. Meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait; f.

  1. Melakukan pemeriksaan secara bersama atas kasus investasi ilegal.
  2. Ontak Satgas Waspada Investasi Telp: (021) 385 7821 ext 20610 Fax: (021) 345 3591 5.
  3. Alamat dan Call Centre OJK Konsumen atau masyarakat dapat menyampaikan permintaan informasi atau pengaduan kepada OJK melalui: a.
  4. Surat Tertulis Surat ditujukan kepada: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan u.p.

Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Menara Radius Prawiro, Lantai 2 Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jl. MH. Thamrin No.2
 Jakarta Pusat 10350 b. Telepon (Call Center OJK) Telepon: (kode area) 157 ​​​ Contoh: kode area Jayapura (0967), jadi telp.

  1. 0967) 157 Jam operasional: Senin – Jumat pkl.09.00 – 12.00 WIB dan pkl.13.00 – 16.00 WIB (kecuali hari libur) c.
  2. Email Alamat email: [email protected] d.
  3. Website Pengaduan Konsumen Online Konsumen atau masyarakat dapat mengisi form elektronik dalam website pengaduan konsumen online dengan alamat: http://konsumen.ojk.go.id Sampai dengan 31 Desember 2013, sesuai dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK hanya menangani permintaan informasi dan pengaduan konsumen dan masyarakat yang berkaitan dengan sektor pasar modal dan sektor keuangan non-bank.

Untuk sektor perbankan, masih ditangani oleh Bank.6. OJK Bisa Menyidik OJK berwenang melakukan penyelidikan hingga penyidikan terhadap kasus-kasus lembaga keuangan yang merugikan konsumen. Sesuai peraturan yang ada, penyidik di Indonesia hanya ada dari dua elemen yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Kepolisian.

OJK mengawasi lembaga keuangan apa saja?

TUJUan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, danMampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

FUNGSI Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. TUGAS Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB. ​

Lembaga keuangan diawasi oleh siapa?

Saat ini yang namanya lembaga keuangan seakan menjamur keberadaannya, khususnya di ranah digital yaitu kehadiran perusahaan financial technology atau fintech. Bila kalian memerhatikan tayangan iklan mereka, biasanya disebutkan atau tertulis “telah terdaftar di OJK”.

Memang apa sih arti dari hal tersebut? Lalu mengapa harus OJK? Atau jangan-jangan belum ada yang mengenal lembaga OJK? Lembaga OJK yang sering hadir dalam beragam publikasi lembaga keuangan ini (logo huruf OJK berwarna merah) ternyata lembaga yang punya andil yang besar di dunia keuangan di Indonesia.

OJK atau Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen yang memiliki peran menyelenggarakan sistem dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor keuanga. Jadi seluruh lini sektor keuangan baik itu perbankan, pasar modal dan industri keuangan lainnya akan diawasi gerak-geriknya oleh OJK.

Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang menyebutkan peran utama dari OJK yaitu melakukan pengawasan terhadap seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia, termasuk lembaga investasi. Pengawasan sangat krusial dibutuhkan karena demi mengantisipasi tindakan “nakal” dari para pemilik lembaga keuangan yang hanya mementingkan keuntungan semata.

Ditambah lagi seiring berjalannya waktu, jenis produk keuangan yang ada akan semakin berkembang dan semakin kompleks. Untuk itu pengawasan dilakukan agar iklim industri keuangan menjadi lebih sehat, stabil, transparan dan aman bagi masyarakat. Nah, OJK pun punya wewenang yang patut diikuti oleh seluruh lembaga keuangan, baik bank dan non-bank, diantaranya memberikan perizinan pendirian bank dan kegiatan usaha bank, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan serta tata cara pengenaan sanksi, menetapkan kebijakan pelaksanaan tugas OJK, menetapkan kebijakan operasional pengawasn terhadap kegiatan jasa keuangan, dan lain sebagainya.

Embali pada pertanyaan awal, apa arti dari “telah terdaftar di OJK”? Kalau melihat tugas dan wewenang dari lembaga OJK, maka bisa dimengerti bahwa kalimat tersebut sebagai tanda valid bahwa lembaga keuangan tersebut telah “bertanggung-jawab” di bawah OJK. Arti lainnya, dari sisi masyarakat umum bisa bernafas lega karena lembaga keuangan tersebut adalah lembaga yang resmi dan terjamin keamanannya.

Agar lebih jelas, mari mengetahui lebih jauh pentingnya lembaga keuangan untuk terdaftar di OJK yaitu sebagai berikut:

Lembaga keuangan dapat berjalan secara berkelanjutan: Dengan terdaftarnya di OJK, lembaga keuangan dapat menjalankan layanannya secara berkelanjutan tanpa takut dianggap ilegal (selama tidak melanggar ketentuan dari OJK). Selain itu pengawasan dari OJK membuat layanan lembaga tersebut menjadi lebih sehat dan stabil. Lembaga keuangan terjamin keamanan dan akuntabilitasnya: Lembaga keuangan yang telah terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK artinya telah membuktikan keamanan sistem yang telah dibangun dan akuntanbilitas layanan yang dihadirkan. Singkatnya, OJK memberikan tanda cap “Lulus Sensor” dan layak untuk dijadikan bahan publikasi. Data, hak dan kepentingan pengguna terlindungi: Kalau tadi dari sisi lembaga keuangan, maka sekarang dilihat dari sisi pelanggan. Ketika sudah terdaftar di OJK, pengguna di lembaga tersebut terlindungi hak dan kepentingannya apabila sewaktu-waktu pihak lembaga keuangan sedang bermain “nakal.” Pengguna jadi tidak perlu ragu lagi untuk menyimpan ataupun menanam modal pada lembaga keuangan tersebut.

You might be interested:  Berikut Ini Yang Bukan Termasuk Modal Dari Koperasi Adalah?

Jadi itulah maksud arti dari lembaga keuangan yang telah terdaftar di OJK. Karena begitu krusial dan riskannya sektor keuangan, maka pengawasan dari lembaga independen menjadi sangat wajar untuk dipilih, bahkan wajib untuk dilakukan. Kalian akan dapat mengenal lebih jauh tentang lembaga keuangan dalam perkuliahan di bidang Ekonomi, seperti jurusan Perbankan Syariah S1 di Ma’soem University.

  • Sesuai namanya, jurusan Perbankan Syariah menyediakan kurikulum yang fokus pada topik ekonomi Islam di bidang perbankan.
  • Elebihan yang ditawarkan di Ma’soem University sendiri adalah kehadiran BPRS Al Ma’soem yang bisa menjadi tempat praktek yang pas untuk kalian coba.
  • Selain itu para mahasiswanya akan dilatih untuk terbiasa di dunia teknologi informasi (IT) sehingga memiliki nilai tambah dibanding kampus lain.

Semua ini bisa didapatkan dengan uang kuliah yang terjangkau. Yuk bergabung menjadi mahasiswa Ma’soem University!

Apa itu pengawas lembaga keuangan?

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (disingkat Bapepam-LK ) adalah sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan.

Apa perbedaan OJK dengan bank?

Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) merupakan 2 lembaga yang berbeda. BI lebih berperan dalam menjaga stabilitas rupiah dengan membuat regulasi-regulasi terkait perbankan, sedangkan OJK lebih pada peran pengawasan atas transaksi keuangan di Indonesia.

Siapa yang bertugas mengawasi bank?

Lembaga Penjamin Simpanan – UU No 23 Tahun 1999

Judul Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
Tanggal 17 Mei 1999
Berlaku Sejak 17 Mei 1999
Pengundangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843
Status Diubah dengan
Lampiran

Rangkuman : Hal-hal Yang diatur dalam UU ini antara lain meliputi:

  • Status, Tempat Kedudukan, dan Modal
    1. Bank Indonesia (BI) adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
    2. BI lembaga yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. BI berkedudukan di ibu kota NKRI dan dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah NKRI.
  • Tujuan dan Tugas
    1. Tujuan BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini perlu ditopang dengan tiga pilar utama, yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat dan tepat, serta sistem perbankan yang dan keuangan yang sehat.
    2. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI mempunyai tugas:
      • menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
      • mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
      • mengatur dan mengawasi bank.
  • Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter BI berwenang:
    1. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi yang ditetapkan; dan
    2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara antara lain:
      • operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
      • penetapan tingkat diskonto; dan
      • penetapan cadangan wajib minimum.

Berkaitan dengan hal tersebut, BI melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai yang ditetapkan, mengelola cadangan devisa untuk memenuhi kewajiban luar neger, dan dapat menerima pinjaman luar negeri. Untuk mencapai sasaran-sasaran moneter, BI juga dapat mempunyai fungsi lender of the last resort.

  • Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, BI berwenang:
    1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas peyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
    2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya.
    3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Disamping itu, BI juga diberi kewenangan untuk mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah atau valuta asing dan menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan baku yang digunakan dana tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.

  • Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, BI menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Terkait dengan pengawasan bank, dalam UU ini diamanatkan bahwatugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan UU. Pembentukan lenbaga pengawasan tersebut dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2012.
  • Dalam melaksanakan tugasanya, BI dipimpin oleh Dewan Gubernur, yang terdiri atas seorang Gubernur, seorang Depuri Gubernur Senior, dan min.4 orang atau max.7 orang Deputi Gubernur.
  • Hubungan dengan Pemerintah:
    1. Dalam rangka koordinasi kebijakan antara otoritas moneter dengan otoritas fiskal dan sektor rril, Rapat Dewan Gubernur dapat dihadiri oleh Menetri atau pejabat Pemerintah. Demikian pula sebaliknya Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet.
    2. BI bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah.
    3. Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan BI dan DPR.
    4. BI dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara, kecuali di pasar sekunder.
  • Akuntabilitas dan Anggaran

Agar independensi yang diberikan kepada BI dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kepada BI dituntut untuk transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik.

  • Transparansi dan prinsip akuntabiitas publik dilakukan dengan cara a.l:
    1. Menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media masa pada setiap awal tahun anggaran yang memuat evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya dan rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran-sasaran moneter untuk tahun yang akan datang. Informasi ini juga disampaikan secara tertulis kepada Presiden dan DPR.
    2. Menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya disampaikan oleh BPK kepada DPR dan diumumkan oleh BI melalui media masa.

– : Lembaga Penjamin Simpanan – UU No 23 Tahun 1999

Apakah bank umum diawasi oleh OJK?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​OJK mengeluarkan daftar alamat kantor pusat Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah. Berdasarkan Undang-undang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam kegiatannya, Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah juga memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BANK UMUM PERSERO ​ ​ No. Sandi Bank Nama Bank Alamat Nomor Telepon Nomor Fax Website 1 002 PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TbkJl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta 10210 (021) 2510244, 2510254, 2510269-264 Fax : (021) 2500077, 2500065www.bri.co.id 2 008PT BANK MANDIRI (PERSERO) TbkPlaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav.36-38, Jakarta 12190(021) 5245006, 5245858, 5245849, 52997777Fax : (021) 5263459, 5263460, 5268246, 52997735www.bankmandiri.co.id 3 009PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TbkJl. Jend. Sudirman Kav.1, Jakarta 10220(021) 2511218-19-20-22-24-25-26-29Fax : (021) 2511221, 5709506www.bni.co.id 4 200PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TbkGedung Menara BTN, Jl. Gajah Mada No.1, Jakarta 10130(021) 2310490, 6336789, 26533555Fax : (021) 6346704www.btn.co.id BANK UMUM SWASTA NASIONAL ​ ​ 1 011PT BANK DANAMON INDONESIA TbkMenara Bank Danamon, Jl. HR. Rasuna Said Blok C No.10, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan 12940(021) 8064 5000Fax : (021) 80645033www.danamon.co.id 2 013PT BANK PERMATA TbkGedung World Trade Center (WTC) II, Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31 Jakarta 12920(021) 5237788Fax : (021) 5237253www.permatabank.com 3 014PT BANK CENTRAL ASIA TbkMenara BCA, Grand Indonesia Jl.M.H Thamrin No.1, Jakarta 10310(021) 2358-8000Fax : (021) 2358-8300www.bca.co.id 4 016PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk Gedung Sentral Senayan 3, Lt.26, Jl. Asia Afrika No.8, Gelora Bung Karno – Senayan, Jakarta Pusat 10270(021) 29228888Fax : (021) 29228914www.maybank.co.id 5 019PT PAN INDONESIA BANK TbkPanin Bank Centre, Jl. Jend. Sudirman Kav.1 (Senayan), Jakarta 10270(021) 2700545 (10 lines)Fax : (021) 2700340, 2700391www.panin.co.id 6 022PT BANK CIMB NIAGA TbkGraha Niaga / Niaga Tower Jl. Jend. Sudirman Kav.58, Jakarta 12190(021) 2505151, 2505252, 2505353Fax : (021) 2505202, 2505205www.cimbniaga.com 7 023PT BANK UOB INDONESIAGedung UOB Plaza, Jl.M.H. Thamrin No.10 Jakarta 10230(021) 23506000Fax : (021) 29936632www.uob.co.id 8 028PT BANK OCBC NISP TbkOCBC NISP Tower, Jl. Prof.Dr. Satrio Kav.25, Jakarta Selatan 12950(021) 25533888Fax : (021) 57944000www.ocbcnisp.com 9 037PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL TbkGedung Arha Graha, Lt.5, Jl. Sudirman Kav.52-53, Senayan, Jakarta 12190(021) 5711095, 5152168Fax : (021) 5711084www.arthagraha.com 10 076PT BANK BUMI ARTA TbkJl. KH. Wahid Hasyim No.234, Jakarta 10250(021) 2300893, 2300455Fax : (021) 3102632, 325291, 2303624www.bankbba.co.id 11 087PT BANK HSBC INDONESIA World Trade Centre 1, Lt.3 Jl. Jend Sudirman Kav.29-31, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920(021) 25514777 Fax : (021) 52961015www.hsbc.co.id 12 095PT BANK JTRUST INDONESIA TbkGedung Sahid Sudirman Center Lt.33 Jl. Sudirman No.86, Jakarta Pusat 10220(021) 29261111(HUNTING)Fax : (021) 5224670www.jtrustbank.co.id 13 097PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL TbkMayapada Tower – 2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.28, Jakarta 12920(021) 5212288, 5212300Fax : (021) 5211995-965-539-985www.bankmayapada.com 14 146PT BANK OF INDIA INDONESIA TbkJl.H. Samanhudi No.37, Jakarta 10710(021) 3808178, 3500007 (HUNTING)Fax : (021) 3808178www.boiindonesia.co.id 15 147PT BANK MUAMALAT INDONESIA TbkGedung Muamalat Tower Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18, Jakarta 10220(021) 80666000Fax : (021) 2511465, 2511453www.muamalatbank.com 16 151PT BANK MESTIKA DHARMA TbkJl. Zainul Arifin 118, Medan 20153(061) 4525800, 4560991-5500Fax : (061) 4525800, 4560991-5500www.bankmestika.co.id 17 152PT BANK SHINHAN INDONESIAGed. International Financial Centre (IFC) Tower 2 Lt. Dasar, Mezz anine, 30 dan 31 Jl. Jend. Sudirman Kav.22-23 Jakarta Selatan(021) 29751500Fax : (021) 2311522, 2310159www.shinhan.co.id 18 153PT BANK SINARMAS TbkSinarmas Land Plaza, Menara I, Lt.1 &2 Jl. MH. Thamrin Kav.51, Jakarta 10350(021) 31990101Fax : (021) 31990405www.banksinarmas,co.id 19 157PT BANK MASPION INDONESIA TbkJl. Basuki Rahmat No.50 – 54, Surabaya(031) 5319818, 5456334, 5356123Fax : (031) 3536839www.bankmaspion.co.id 20 161PT BANK GANESHA TbkWisma Hayam Wuruk Lt.1 & 2, Jl. Hayam Wuruk No.8, Jakarta Pusat(021) 29109900Fax : (021) 29109992 www.bankganesha.co.id 21 164PT BANK ICBC INDONESIA ICBC Tower Lt.32, Jl.M.H. Thamrin No.81, Jakarta Pusat021-23556000Fax : (021) 31996016www.icbcindo.com 22 167PT BANK QNB INDONESIA TbkRevenue Tower District 8 Lt.8 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190(021) 5155155Fax : (021) 5155155 www.qnb.co.id 23 212PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TbkGedung Treasury Tower Lt.26 dan 27 District 8, SCBD Lot.28 Jl. Jend. Sudirman Kav.52 – 53 Jakarta 12190(021) 50871906Fax : (021) 50871900www.bankwoorisaudara.com 24 426PT BANK MEGA TbkMenara Bank Mega Lt.15, Jl. Kapten Tendean Kav.12-14 A, Jakarta 12790(021) 7917500Fax : (021) 79187100www.bankmega.com 25 441PT BANK KB BUKOPIN Tbk Jl. MT. Haryono Kav.50-51, Jakarta 12770(021) 7989837, 7988266Fax : (021) 7980625, 7980238, 7980244www.bukopin.co.id 26 451PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk *) Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No.27 Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12930 (021) 3450226, 3450227 Fax : (021) 3924517, 3805272 www.bankbsi.co.id/ 27 484PT BANK KEB HANA INDONESIAMangkuluhur City Tower One Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.1-3 Kel. Karet Semanggi, Jakarta Selatan (021) 5220222, 5220223, 50811111 Fax: (021) 50811123www.hanabank.co.id 28 485PT BANK MNC INTERNASIONAL TbkGedung MNC Financial Center, Lt.6,7,8 Jl. Kebon Sirih Raya No.27, Jakarta Pusat 10340(021) 3919898Fax : (021) 5701635www.mncbank.co.id 29 494PT BANK RAYA INDONESIA Tbk Gedung Menara BRILiaN, Lantai 20, Jalan Gatot Subroto No.117A, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. (021) 50931300 Fax : (021) 50931494 www.bankraya.co.id 30 498PT BANK SBI INDONESIAGraha Mandiri, Jl. Imam Bonjol No.61 Lt.1, Jakarta Pusat 10310(021) 39838747, 3805080Fax : (021) 3854491, 3864075www.sbiindo.com 31 506PT BANK MEGA SYARIAHMenara Mega Syariah, Jl. HR Rasuna Said Kav.19A, Jakarta 12950(021) 29852000Fax : (021) 29852100www.megasyariah.co.id 32 555PT BANK INDEX SELINDOPlaza Bank Index Lt.8 Jl.M.H. Thamrin No.57 Jakarta Pusat(021) 3922328Fax : (021) 3922336www.bankindex.co.id 33 553PT BANK MAYORAGedung Mayora, Jl. Tomang Raya Kav.21-23, Jakarta 11440(021) 5655287-88Fax : (021) 565 5277www.bankmayora.com 34 036PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk Gedung Perkantoran sahid Sudirman Center Lt.15 Jl. Jenderal Sudirman Kav.86 (021) 50821000Fax : (021) 50821010http://idn.ccb.com/ 35 046PT BANK DBS INDONESIADBS Bank Tower, Lobby Level Lt 33-37 Ciputra World 1, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5 Jakarta 12940(021) 29885000Fax : -www.dbs.com 36 047PT BANK RESONA PERDANIAMenara Mulia Lt.5 & 6, Suite 501 & 601 Jl. Gatot Subroto Kav.9-11, Jakarta(021) 5701958Fax : (021) 5701950, 5701936, 5701939www.perdania.co.id 37 048PT BANK MIZUHO INDONESIAMenara Astra, Lantai 53, Jl. Jend. Sudirman Kav.5-6, Jakarta(021) 50910888 Fax : (021) 3926354www.mizuhocbk.co.id 38 054PT BANK CAPITAL INDONESIA TbkGedung Menara Jamsostek Lt.1 & 6, Jl. Gatot Subroto No.38 Jakarta Selatan 12710(021) 27938989Fax : (021) 27938900www.bankcapital.co.id 39 057PT BANK BNP PARIBAS INDONESIASequis Tower Lt.28, SCBD Lot 11B Jl. Jenderal Sudirman Kav.71 Jakarta 12190(021) 50814789Fax : (021) 50814790www.bnpparibas.co.id 40 061PT BANK ANZ INDONESIAWorld Trade Centre 3, Lt.30-31 Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920(021) 5750300Fax : (021) 5727447www.anz.com 41 945PT BANK IBK INDONESIA TbkWisma GKBI Suites-UG01 Jl. Jendral Sudirman No.29, Jakarta021-57908888Fax : -www.bankagris.co.id 42 947PT BANK ALADIN SYARIAH Tbk **) Millennium Centennial Center Lt 7 Jl. Jendral Sudirman Kav.25 Jakarta 12920(021) 2506446Fax : (021) 2506445www.maybanksyariah.co.id 43 949PT BANK CTBC INDONESIATamara Center Lt.15-17, Jl. Jend. Sudirman Kav.24, Jakarta 12920(021) 25578787Fax : (021) 5206767www.chinatrust.co.id 44 950PT BANK COMMONWEALTHTreasury Tower Lt.65 Lot 28 SCBD, Jl. Jendral Sudirman Kav 52-45, Jakarta Selatan(021) 50960000 Fax : (021) 60960140www.commbank.co.id 45 213PT BANK BTPN TbkMenara BTPN – CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5,5 – 5,6 Jakarta Selatan 12950(021) 30026200Fax : (021) 30026308www.btpn.com 46 405PT BANK VICTORIA SYARIAHGd Graha BIP lantai 5 Jl.Gatot Subroto Kav.23 Karet Semanggi Setiabudi Jakarta Selatan(021) 5600467 Fax : (021) 57940941www.bankvictoriasyariah.co.id 47 425PT BANK JABAR BANTEN SYARIAHJl. Braga No.135 Bandung022-4202599Fax : (022) 4212550/4212524www.bjbsyariah.co.id48 459PT KROM BANK INDONESIA Tbk Jl. Ir.H. Djuanda No.137, Bandung(022) 2501787, 2511900, 4233458Fax : (022) 4235741www.bankbisnis.id 49 472PT BANK JASA JAKARTAJl. Tiang Bendera III No.26-28-30, Jakarta 11230(021) 6902611, 6906950Fax : (021) 6902619, 6910270, 6902031www.bjj.co.id 50 490PT BANK NEO COMMERCE TbkTreasury Tower Lt.60, District 8 SCBD Lot 28, Jl Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan(021) 3517523, 3517533Fax : (021) 3517530, 3517535www.yudhabhakti.co.id 51 501PT BANK DIGITAL BCAGedung The City Tower (TCT) Lt.11 Jl. MH. Thamrin No.81 Kel. Dukuh Atas, Kec. Menteng Jakarta Pusat(021) 63864472,73,75Fax : (021) 63864476-63864474www.bcadigital.co.id 52 503PT BANK NATIONALNOBU TbkPlaza Semanggi Lt.9, Jl. Jendral Sudirman Kav.50 Jakarta(021) 25535128Fax : (021) 6310517www.nobubank.com 53 513PT BANK INA PERDANA TbkWisma BSG, Jl. Abdul Muis No.40, Jakarta Pusat(021) 3859050Fax : (021) 3859041www.bankina.co.id 54 517PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TbkGd.Panin Life Centre Lt.3, Jl. Letjend S. Parman Kav 91 Jakarta 11420(021) 56956100Fax : (021) 56956105www.paninbanksyariah.co.id 55 520PT PRIMA MASTER BANKJl. Jembatan Merah No.15-17, Surabaya 60175(031) 3531253 (HUNTING)Fax : (031) 3520437www.primamasterbank.co.id 56 521PT BANK KB BUKOPIN SYARIAH ****) Jl. Salemba Raya No.55, Jakarta(021) 2300912Fax : (021) 3148401wwww.syariahbukopin.co.id 57 523PT BANK SAHABAT SAMPOERNAGedung Sampoerna Strategic Square Menara Utara, Lt. Mezzanine Jl. Jend. Sudirman Kav 45 Jakarta(021) 57951515Fax : (021) 57950624www.banksampoerna.com58 526PT BANK OKE INDONESIA TbkJl. Ir.H. Juanda No.12, Jakarta 10120(021) 2312633Fax : (021) 2313749www.okbank.co.id 59 531PT BANK AMAR INDONESIAJl. Basuki Rahmad No.109, Surabaya(031) 99015959 Fax : (031) 3536839www.amarbank.co.id 60 535PT BANK SEABANK INDONESIA Gedung IKP RI, Jl.R.P. Suroso No.21, Jakarta 10330(021) 3100422, 3100448Fax : (021) 3102970, 3100959www.bankkesejahteraan.co.id 61 536PT BANK BCA SYARIAH Jl. Jatinegara Timur No.72, Jakarta 13310(021) 8190072, 8505030, 8505035Fax : (021) 8190826, 85901568www.bcasyariah.co.id 62 542PT BANK JAGO TBKMenara BTPN Lt 43,45 dan 46 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5,5-5,6 Jakarta Selatan(021) 50927460 – www.jago.com 63 547PT BANK BTPN SYARIAH TbkMenara BTPN, Lt.12 CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5-5.6 Kel. Kuningan Timur, Jakarta Selatan(021) 30026400Fax : (021) 29021699www.btpnsyariah.com 64 548PT BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk Graha Bank MAS Lt.3, Jl. Setiabudi Selatan Kav.7-8, Jakarta Selatan(021) 5790 6006Fax : (021) 5790 6005 www.bankmas.co.id 65 562PT BANK FAMA INTERNASIONALJl. Asia Afrika No.115, Bandung(022) 4200808Fax : (022) 4200277www.bankfama.co.id 66 564PT BANK MANDIRI TASPEN Graha Mantap Jalan Proklamasi No.31 Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat 10320 (021) 21231772Fax : (021) 21231984www.bankmantap.co.id 67 566PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TbkGedung Graha BIP Lt.10 Jl. Gatot Subroto Kav.23 Karet Semanggi, Setiabudi Jakarta Selatan 12930(021) 5228888Fax : (021) 5228777www.victoriabank.co.id 68 567 PT ALLO BANK INDONESIA ***) Menara Bank Mega Lantai 5-6 Jalan Kapten P. Tendean No.12-14A Jakarta 12790 (021) 3841178, 3841022-23Fax : (021) 6123959-7023www.allobank.co.id BANK PEMBANGUNAN DAERAH ​ ​ 1 110PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN TbkJl. Naripan No.12 – 14, Bandung 40111(022) 4234868, 4230223Fax : (022) 4210391, 4232153, 4206944-3934www.bankjabar.co.id 2 111PT BPD DKIGd. Prasada Sasana Karya Jl. Suryopranoto No.8, Jakarta Pusat (021) 2314567 (HUNTING)Fax : (021) 3517660, 2310194, 2312884www.bankdki.co.id 3 112PT BPD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTAJl. Tentara Pelajar No.7, Yogyakarta(0274) 561614Fax : (0274) 562303, 520955www.bpddiy.co.id 4 113PT BPD JAWA TENGAHGedung Grinatha Jl. Pemuda No.142, Semarang, Jawa Tengah 50132(024) 3547541, 3554025Fax : (024) 3540170, 3520186, 3556529www.bankjateng.co.id 5 114PT BPD JAWA TIMUR TbkJl. Basuki Rakhmat No.98-104, Surabaya(031) 5310090-99Fax : (031) 5311055www.bankjatim.co.id 6 115PT BPD JAMBIJl. Jend.A. Yani No.18, Telanaipura, Jambi(0741) 60416, 60665, 62790, 64628Fax : (0741) 64882www.bankjambi.co.id 7 116PT BANK ACEH SYARIAHJl. Mr.H.T. Mohd. Hasan Gampong Lancot No.89 Batoh, Banda Aceh(0651) 22966Fax : (0651) 33565 www.bankaceh.co.id 8 117PT BPD SUMATERA UTARAJl. Imam Bonjol No.18, Medan 20152(061) 4155100, 4515100Fax : (061) 4574153, 4574145, 4512652www.banksumut.com 9 118PT BANK NAGARI Jl. Pemuda No.21, Padang 25117(0751) 25055, 31577, 31578Fax : (0751) 37749, 31491www.banknagari.co.id 10 119PT BPD RIAU KEPRI SYARIAH *****) Menara Dang Merdu BRK Jl. Jend. Sudirman No.462, Kota Pekanbaru(0761) 47070Fax : (0761) 33397, 21195, 40134, 40135www.brksyariah.co.id 11 120PT BPD SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNGJl. Gubernur H. Ahmad Bastari No.07 Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Jakabaring Palembang(0711) 5228080Fax : (0711) 5228107www.banksumselbabel.com 12 121PT BPD LAMPUNGJl. Wolter Monginsidi No.182, Teluk Betung, Bandar Lampung 35215(0721) 487175, 482237Fax : (0721) 485530www.banklampung.co.id 13 122PT BPD KALIMANTAN SELATANJl. Lambung Mangkurat No.7, Banjarmasin 70111(0511) 3350726-28Fax : (0511) 57330, 50722www.bankbpdkalsel.co.id 14 123PT BPD KALIMANTAN BARATJl. Rahadi Oesman No.10, Pontianak 78117(0561) 732148, 734713, 736723Fax : (0561) 734351, 745148, 745149www.bankkalbar.co.id 15 124PT BPD KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA Jl. Jend. Sudirman No.33, Samarinda(0541) 735500, 739563 – 567Fax : (0541) 735580, 748362www.bankkaltim.com 16 125PT BPD KALIMANTAN TENGAHJl. RTA Milono No.12, Palangka Raya 73111(0536) 3226812Fax : (0536) 3242470www.bp-kalteng.com 17 126PT BPD SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARATJl. Dr. Sam Ratulangi No.16, Makassar 90125(0411) 859171-72-73-74, 859176-181Fax : (0411) 854611, 859178www.banksulsel.co.id 18 127PT BPD SULAWESI UTARA DAN GORONTALO Jl. Sam Ratulangi No.9, Manado 95111(0431) 861759, 851451Fax : (0431) 846515, 854522, 852430www.banksulutgo.co.id 19 128PT BANK NTB SYARIAHJl. Pejanggik No.30, Mataram(0370) 632177, 636331, 635332Fax : (0370) 623527, 623526, 648766www.bankntb.co.id 20 129PT BPD BALIJl. Raya Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar(0361) 223301 – 05Fax : (0361) 229439, 235806, 237691www.bpdbali.co.id 21 130PT BPD NUSA TENGGARA TIMURJl.W.J. Lalamentik No.102, Kupang, Nusa Tenggara Timur, 85000(0380) 840555Fax : (0380) 840567www.bpdntt.co.id 22 131PT BPD MALUKU DAN MALUKU UTARAJl. Raya Pattimura 9, Ambon 97124(0911) 354214, 353144, 354229, 310696Fax : (0911) 353144, 354997, 354229, 345719, 342029www.bankmaluku.co.id 23 132PT BPD PAPUAJl. Ahmad Yani 5-7, Jayapura 99111, Kotak Pos 1536(0967) 532011 (hunting)Fax : (0967) 533019www.bankpapua.com 24 133PT BPD BENGKULU Jl.S. Parman Padang Jati Nomor 57, Kota Bengkulu(0736) 341170Fax : (0736) 21178www.bankbengkulu.co.id 25 134PT BPD SULAWESI TENGAHJl. St. Hasanuddin No.20, Palu(0451) 421780Fax : (0451) 424405www.sulteng.go.id 26 135PT BPD SULAWESI TENGGARAJl. May. Jend. Sutoyo No.95, Kendari, Sulawesi Tenggara(0401) 3121526, 3122104-194-551, 3123163Fax : (0401) 321568www.banksultra.co.id 27 137PT BPD BANTEN Tbk Ruko Sembilan No.8B-9A Jalan Jendral Sudirman, Lingkungan Kemang RT 04 RW 23, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Banten(0254) 7917346 Fax : (021) 79199950 www.bankbanten.co.id KANTOR CABANG BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI ​ ​ 1 031CITIBANK N.A.Citibank Tower Lt.8-11 Pacific Century Place SCBD Lot.10 Jl. Jend. Sudirman No.52-53 Jakarta 12190(021) 80862500 Fax : -www.citibank.co.id 2 032JP MORGAN CHASE BANK NAGedung The Energy Lt.5 & 6, SCBD Lot 11A, JL. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190(021) 52918000, 52918750, 52918233Fax : (021) 52918211, 52918233, 5710958www.jpmorganchase.com 3 033BANK OF AMERICA N.AGedung Bursa Efek Jakarta, Tower 2, Lt 23, Jl. Sudirman Kav.52-53, Jakarta(021) 29553700Fax : (021) 5151407-5158088www.bankofamerica.com 4 040BANGKOK BANK PCLJl. MH. Thamrin No.3, Jakarta(021) 2311008Fax : (021) 377842, 2310070, 3853881www.bangkokbank.co.id 5 042MUFG BANK LTD Gedung Mid Plaza Lt.1-3, Jl. Jend Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220(021) 5706185, 5705177, 5703955Fax : (021) 5704149-7625, 5731927-6565www.mufg.co.id 6 050STANDARD CHARTERED BANKMenara Standard Chartered Bank, Jl. Prof. Dr. Satrio No.164, Jakarta 12950(021) 2550000, 579 99988Fax : (021) 5722280, 5721234www.standardchartered.com 7 067DEUTSCHE BANK AGDeutsche Bank Building, Jl. Imam Bonjol No.80, Jakarta(021) 29644401Fax : (021) 31935252www.deutsche-bank.co.id/indonesia 8.069BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED CABANG JAKARTA Wisma Tamara, Suite 101-201, Jl. Jend. Sudirman Kav.24, Jakarta(021) 5205502Fax : (021) 5201113, 5207572www.bankofchina.co.id
You might be interested:  Jelaskan Modal Yang Harus Dimiliki Seorang Wirausaha?

*) Berdasarkan KDK No.4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRISyariah Tbk dan PT Bank BNI Syariah melakukan merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. **) PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk berubah nama menjadi PT Bank Aladin Syariah Tbk berdasarkan Surat Keputusan OJK nomor KEP-42/PB.1/2021 tanggal 3 Juni 2021. ***) PT Bank Harda Internasional, Tbk berubah nama menjadi PT Allo Bank Indonesia, Tbk berdasarkan Surat Keputusan OJK nomor KEP-48/PB.1/2021 tanggal 30 Juni 2021 ****) PT Bank Syariah Bukopin berubah nama menjadi PT Bank KB Bukopin Syariah berdasarkan Surat Keputusan OJK No.53/PB.1/2021 tanggal 10 Agustus 2021 *****) PT BPD Riau Kepri terdapat perubahan izin usaha menjadi PT BPD Riau Kepri Syariah berdasarkan Keputusan OJK No. KEP-93/D.03/2022 tanggal 4 Juli 2022

Apakah Bank Indonesia diawasi oleh OJK?

SIARAN PERS BERSAMA No.15 / 56 /DKom Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada hari ini, 31 Desember 2013 menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan Bank dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W.

Martowardojo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman D. Hadad. Pada acara serah terima tersebut, BI juga menyerahkan Buku Laporan Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia di Bidang Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Bank sebagai gambaran pelaksanaan fungsi dan tugas pengawasan bank oleh BI selama ini.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhitung sejak 31 Desember 2013, ditandai dengan ditandatanganinya BAST antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, maka tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sejak tanggal 31 Desember 2013 tersebut, pengawasan terhadap individual bank (mikroprudensial) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pengawasan terhadap makroprudential tetap dilakukan oleh Bank Indonesia, berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo mengatakan bahwa Bank Indonesia memindahkan fungsi pengawasan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam kondisi perbankan yang sehat dengan aturan yang tepat.

“Ke depan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akan senantiasa bekerjasama dan berkoordinasi sehingga diharapkan akan diperoleh keseimbangan yang tepat terkait bauran kebijakan antara makroprudensial dan mikroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan”, tambah Agus.

Pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank yang dilakukan pada hari ini telah melalui proses panjang yang ditandai dengan pembentukan Tim Task Force OJK di Bank Indonesia dan Tim Transisi Pengalihan Fungsi Pengawasan Bank di Otoritas Jasa Keuangan sejak awal tahun 2013. Melalui kedua Tim tersebut, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan koordinasi yang sangat baik, tidak hanya terkait soal pengalihan sumber daya manusia, namun juga terkait dengan pengalihan dokumen, data dan sistem informasi serta penggunaan gedung-gedung Bank Indonesia sebagai kantor Otoritas Jasa Keuangan baik di Pusat maupun daerah-daerah.

“Dengan proses pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan yang berlangsung dengan lancar ini, maka proses bisnis di bank tetap berjalan sebagaimana biasanya dan masyarakat khususnya nasabah dapat tetap melakukan kegiatan transaksi dengan perbankan sebagaimana ketika pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia”, ujar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman D.

Hadad. “Melalui pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank ke Otoritas Jasa Keuangan ini maka ke depan fungsi pengawasan terhadap lembaga keuangan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi guna mendukung terciptanya sistem keuangan yang makin stabil dan kokoh”, lanjut Muliaman. Selanjutnya terkait dengan pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank ini, seluruh kegiatan pengaturan dan pengawasan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan di Kantor Pusat, masih tetap beralamat di Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Menara Radius Prawiro, Jl.

MH. Thamrin No.2 Jakarta Pusat. Untuk informasi lebih lanjut, termasuk terkait dengan pengawasan bank di daerah-daerah, dapat diunduh melalui website OJK di http://www.ojk.go.id/, Jakarta, 31 Desember 2013

​Bank Indonesia Departemen Komunikasi Difi A. Johansyah Direktur Eksekutif Otoritas Jasa Keuangan Deputi Komisioner Manajemen Strategis 1 Lucky Fathul Aziz Deputi Komisioner

Apakah bank bri diawasi oleh OJK?

BRI Dinobatkan OJK sebagai Bank Terbaik Dalam Mendukung Inklusi Keuangan | merdeka.com Merdeka.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dinobatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai “Bank Terbaik Dalam Mendukung Program Pemerintah Melalui Simpel” dalam acara FinExpo & Sundown 2019 (20/10).

  1. Penghargaan ini merupakan bukti komitmen Bank BRI yang terus mendorong inklusi keuangan di segala lapisan masyarakat, tak terkecuali kepada pelajar.
  2. Corporate Secretary Bank BRI Hari Purnomo menyatakan, bahwa ke depan Bank BRI akan terus mensosialisasikan Simpel (Simpanan Pelajar) sebagai dukungan terhadap Sinergi Aksi Menabung.

Sinergi aksi ini melibatkan OJK, BI, LPS dan Lembaga Jasa Keuangan dalam meningkatkan kepedulian masyarakat tentang pentingnya menabung untuk investasi, perlindungan dan masa depan. ©2019 Merdeka.com “Melalui Simpel, Bank BRI ingin agar seluruh pelajar di Indonesia memiliki rekening, atau One Student One Account,” imbuhnya. Hingga akhir Agustus 2019, Bank BRI telah berhasil mengimplementasikan program SimPel dengan 21 juta rekening dan total simpanan lebih dari Rp.2 Triliun.

  • Secara rutin Bank BRI menggelar berbagai program ataupun kegiatan untuk memperkenalkan tabungan maupun produk perbankan lainnya kepada pelajar sejak dini.
  • Di antaranya SimPel Goes to School serta pemilihan Duta SimPel Sekolah dan SimPel Day,” urai Hari.
  • Sebagai upaya perluasan akses keuangan khususnya bagi segmen pelajar, Bank BRI membuat terobosan di awal Oktober 2019 dengan menghadirkan Agen Brilink yang merupakan sinergi BRI dengan pihak sekolah.

Agen brilink tersebut dapat memberikan layanan perbankan, termasuk menerima setoran tabungan SimPel para siswa. “Dengan adanya Agen BRILink di sekolah, para siswa tidak lagi terkendala ketika ingin menabung. Mereka tidak perlu lagi untuk pergi ke bank untuk menabung, cukup membawa tabungan mereka ke bank sekolah sesuai dengan jadwal sekolah.

Apa saja tugas dari OJK?

TUJUan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, danMampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

FUNGSI Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. TUGAS Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB. ​

Apa perbedaan lembaga bank dan non bank?

Fungsi Berbeda-beda, tetapi Kontribusi Tetap untuk Perekonomian Negara – Lembaga-lembaga keuangan dalam suatu negara memiliki fungsi yang berbeda-beda. Lembaga keuangan bank memiliki kemampuan dalam berbagai bentuk dan kegiatan utama pada bidang keuangan.

Apa fungsi dari Lembaga Keuangan Bukan Bank?

Penutup – Demikianlah penjelasan lengkap dari kami tentang berbagai fungsi LKBB atau Lembaga Keuangan Bukan Bank. LKBB adalah suatu lembaga atau badan usaha yang mempunyai kegiatan yang berkaitan dengan finansial, yang secara langsung ataupun tidak langsung akan mengumpulkan dana masyarakat.

  1. Fungsi LKBB adalah tempat menyimpan uang, menyediakan modal, pengadaan kredit, pengajuan pinjaman, dan pelaksana kegiatan keuangan.
  2. Untuk Anda tertarik untuk memanfaatkan kehadiran LKBB, maka Anda harus bisa mengelola dana yang Anda peroleh dari LKBB secara tepat, baik itu untuk pribadi atau untuk kepentingan perusahaan.

Anda juga harus mencatat arus kas serta menyediakan laporan keuangan yang tepat agar nantinya bisa Anda jadikan referensi dalam membuat kebijakan bisnis yang baik. Untungnya, saat ini sudah ada software akuntansi dan bisnis dari Accurate Online yang akan membantu Anda dalam mencatat arus kas dan menyediakan laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan neraca, dan lebih dari 200 jenis laporan keuangan lainnya secara instan.

Siapa yang mengawasi LKB dan LKBB?

Pengawasan Lembaga Keuangan Nonbank PERMASALAHAN gagalnya beberapa perusahaan asuransi dalam kinerjanya karena kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari tata kelola yang buruk menjadi sorotan publik. Terdapat indikasi pidana dan beberapa terduga pelaku sudah ditetapkan jadi tersangka oleh penegak hukum.

  1. Di lain pihak meninggalkan beban utang yang jumlahnya tidak sedikit.
  2. Pemerintah harus membenahi, untuk menghindari dampak kerugian yang lebih besar dan runtuhnya kepercayaan publik yang berefek pada perekonomian negara secara keseluruhan.
  3. Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan keuangan, yaitu OJK, rupanya juga sudah melakukan langkah-langkah sejak 2018, dengan mencanangkan reformasi industri keuangan nonbank.

Langkah itu berupa perbaikan manajemen risiko, tata kelola yang lebih baik, dan laporan kinerja investasi kepada otoritas dan publik sebagai bentuk akuntabilitas. Sayangnya, beberapa perusahaan asuransi telanjur bermasalah dan belum sempat memperbaiki tata kelola dan kinerjanya sehingga merugikan masyarakat selaku konsumen.

  1. Selain faktor perilaku korupsi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan, bisa jadi industri keuangan nonbank khususnya asuransi dirundung masalah dengan tata kelola dan kinerjanya karena pengawasan yang lemah.
  2. Hal ini bisa dimaklumi.
  3. OJK yang sangat diharapkan perannya melakukan pengawasan, rupanya baru akan mengeluarkan pedoman manajemen risiko dan tata kelola termasuk format laporannya.

Padahal, lembaga ini sudah dibentuk sejak 2012 berdasarkan mandat dari UU 21/2011 tentang OJK. Peran pengawasan Belajar dari pengalaman negara lain, tidak banyak institusi pengawasan lembaga keuangan seperti OJK yang berhasil. Taruhlah Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) di Jerman atau Japan Financial Services Agency (JFSA) di Jepang.

BaFin yang dibentuk pada 2002, bertugas mengawasi lebih dari 2.700 bank, 800 lembaga jasa keuangan, dan lebih dari 700 perusahaan asuransi. Tujuan pendirian BaFin adalah menciptakan satu regulator yang mengawasi dan mengatur seluruh industri keuangan. Sementara itu, JFSA di Jepang merupakan lembaga yang mengawasi perbankan, pasar modal, dan asuransi.

Walaupun lembaga ini tidak independen karena berada di bawah kementerian keuangan, relatif dapat berperan sebagai institusi pengawasan yang kuat. Sementara itu, di Australia yang peran pengawasan lembaga keuangannya dilaksanakan bank sentral, akhirnya pada 1998 membentuk The Australian Prudential Regulation Authority(APRA).

Selain contoh tiga negara yang berhasil menjalankan pengawasan lembaga keuangan, terdapat negara yang tercatat gagal menjalankan fungsi pengawasan. Inggris yang memiliki Financial Services Authority (FSA) pada 2001, selanjutnya dibubarkan pada 1 April 2013 karena dianggap gagal memerankan tugas pengawasan dengan kejadian kredit perbankan yang bermasalah pada 2007.

Selanjutnya, tugas pengawasan FSA dikembalikan pada bank sentral Inggris serta dua lembaga pengawasan lainnya, yaitu Prudential Regulation Authority dan Financial Conduct Authority. Rupanya sejarah pembentukannya tidak berbeda jauh dengan kondisi negara kita, yang mana tugas pengawasan lembaga keuangan sebelumnya dilaksanakan BI.

  • Lembaga pengawasan keuangan model OJK juga sudah ada di negara-negara Skandinavia dengan berbagai model, seperti Ombudsman Perbankan, Ombudsman Asuransi sejak 1988.
  • Emudian, berkembang di negara-negara Eropa lainnya pada 2000 sampai saat ini, dengan nama dan kekhasan atau kewenanganya masing-masing.

Melihat berbagai model pengawasan lembaga keuangan yang ada di berbagai negara dengan kelebihan dan kekurangannya. Barangkali benar apa yang dikatakan Llewellyn, D.T. (2006), hanya ilusi jika kita percaya bahwa terdapat model struktur kelembagaan yang sempurna atau terunggul dalam suatu sistem pengawasan yang efektif dan efisien.

  1. Maka, hendaknya dikembalikan pada integritas orang-orang yang menjalankan peran pengawasan dimaksud.
  2. Langkah perbaikan segera Setidaknya beberapa langkah perbaikan harus dilakukan sebagai bentuk kesungguhan pihak terkait dengan penyehatan lembaga keuangan nonbank.
  3. Pertama, perusahaan asuransi terlebih asuransi milik pemerintah hendaknya dipimpin mereka yang kompeten, baik dari sisi kapasitas maupun integritas.

Hal ini penting, mengingat bahwa beberapa perusahaan asuransi yang bermasalah dikarenakan tata kelola yang buruk. Peran manajemen melalui pimpinan perusahaan yang tidak maksimal bekerja, bahkan terjadi penyalahgunaan wewenang. Kedua, peran pengawasan internal maupun eksternal oleh lembaga terkait hendaknya dimaksimalkan.

  • Selain tindakan preventif untuk mencegah penyalahgunaan dengan membangun sistem tata kelola yang baik sebagaimana prinsip good corporate governance, bila terjadi dugaan pelanggaran hukum harusnya penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada otoritas segera melakukan upaya hukum.
  • Namun, hal ini belum atau abai dilaksanakan, berlarut-larut, dan menimbulkan kerugian lebih besar.

Ketiga, pelaksanaan audit oleh lembaga resmi negara seperti BPK atau auditor independen lainnya belum sepenuhnya dijadikan acuan sejak awal untuk memperbaiki tata kelola perusahaan. Bisa dilihat dari data bahwa BPK pada tahun-tahun sebelumnya, sudah menyampaikan hasil audit tentang kinerja keuangan perusahaan asuransi yang bermasalah.

Namun, sayangnya tidak ditindaklanjuti perbaikan atau penindakan sesuai hukum yang berlaku, atau bahkan terjadi pembiaran berlanjut. Keempat, integritas dan efektivitas pengawasan juga bergantung independensi pengawas dari pengaruh kekuatan politik, penguasa, atau kekuatan pemodal. Bila ini terjadi, sampai kapan pun krisis kelembagaan terus terjadi dan sulit membangun kepercayaan publik.

Kelima, membangun kepercayaan dengan terbuka serta jujur antara otoritas yang mengawasi dengan yang diawasi, bukan sebagai atasan dan bawahan, tapi diperlakukan sebagai mitra untuk saling bekerja sama sehingga menghindari penyalahgunaan dari yang kecil, dibiarkan menjadi kerugian yang besar.

Lembaga apa saja yang melakukan pengawasan?

JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, ada enam lembaga yang mengawasi kinerja pemerintah, antara lain kepolisian, kejaksaan, KPK, BPK, BPKP dan inspektorat.

Apakah BPR termasuk lembaga keuangan bukan bank?

3. Bank Perkreditan Rakyat – Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Mengenal berbagai Lembaga Keuangan di Indonesia

Mengapa OJK harus mengawasi lembaga keuangan?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat – Mengapa sistem keuangan Indonesia membutuhkan OJK? Karena di dalam visinya selain menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, OJK juga melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Di sini kita bisa menyimpulkan betapa pentingnya lembaga seperti OJK ini bagi sistem keuangan Indonesia. Dalam melaksanakan fungsi pengaturan, OJK secara produktif mengeluarkan sejumlah POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) kepada seluruh sektor jasa keuangan. Begitu pun dalam hal pengawasan. Misalnya, OJK secara berkesinambungan dan rutin melakukan pengawasan terhadap bank (konvensional, syariah, dan BPR).

Dalam Pasal 34 ayat (1) UU BI menentukan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen. Amanat Pasal 34 ayat (1) UU BI juga menekankan kepada lembaga tersebut untuk bertindak sebagai dewan pengawas ( supervisory board ), yang dapat mengeluarkan ketentuan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank secara berkoordinasi dengan BI.