Batas Minimum Penghasilan Yang Tidak Dikenakan Pajak Disebut?

By Nurtanio Shanyuan in Pajak 10.12.2022

PTKP adalah besaran penghasilan yang menjadi batasan tidak dibebankannya pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi. PTKP yang dihitung akan tergantung pada kondisi wajib pajak, yang dibedakan yaitu: kawin, tidak kawin dan tanggungan. Maksimal jumlah tanggungan adalah 3 orang dalam satu keluarga yang tidak dibebankan pajak.

Contents

1 Berapa batas penghasilan kena pajak?
2 Apa perbedaan PTKP dan PKP?
- 2.1 K 2 artinya apa?
  - 2.1.1 Apakah gaji 3 juta kena pajak?
3 Berapa nilai PTKP untuk status K 0?
4 PTKP K 1 0 berapa?
5 Berapa minimal gaji kena pajak 2022?

Berapa batas penghasilan kena pajak?

Ilustrasi 2: lajang atau cerai tapi punya tanggungan – SHUTTERSTOCK/THE MASKED TOONER Ilustrasi lajang berhitung pajak. Wajib pajak orang pribadi, belum pernah menikah atau berstatus cerai, punya tanggungan satu anak angkat atau satu anak kandung yang dibawa dari perceraiannya, plus membiayai ayah dan ibunya, akan memiliki perhitungan PTKP sebagai berikut:

PTKP dasar wajib pajak: Rp 54 juta PTKP tambahan dari satu anak angkat atau anak kandung dari perceraian: Rp 4,5 juta PTKP tambahan dari ayah dan ibu: Rp 9 juta

Dari rincian tersebut didapati total PTKP wajib pajak lajang atau berstatus cerai ini—baik laki-laki maupun perempuan—adalah: Rp 67,5 juta. Sebut saja penghasilan bruto wajib pajak bersangkutan adalah Rp 144 juta dalam setahun. Berarti, penghasilan kena pajak (PKP) untuk perhitungan PPh-nya adalah Rp 144 juta dikurangi Rp 67,5 juta, didapat angka Rp 76,5 juta.

5 persen x Rp 50 juta = Rp 2,5 juta 15 persen x Rp 26,5 juta = Rp 3,975 juta

Sehingga, total pajak terutang menjadi Rp 6,475 juta. Adapun mulai tahun pajak 2022, ilustrasi yang sama di atas akan memberikan hasil perhitungan pajak terutang sebesar:

5 persen x Rp 60 juta = Rp 3 juta.15 persen x Rp 16,5 juta = Rp 2,475 juta

Sehingga, total pajak terutang menjadi Rp 5,475 juta.

Berapakah batas terendah penghasilan yang tidak dikenakan PPh?

Pemerintah resmi naikkan batas penghasilan kena pajak jadi Rp60 juta

Pemerintah menaikkan lapisan penghasilan orang pribadi atau bracket yang dikenai tarif PPh terendah 5 persen dari Rp50 juta menjadi Rp60 juta. “Pemerintah menaikkan lapisan penghasilan orang pribadi atau bracket yang dikenai tarif PPh terendah 5 persen dari Rp50 juta menjadi Rp60 juta,” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis. Baca juga: Menurutnya, melalui dinaikkannya batas lapisan tarif terendah ini justru membuat masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah mendapat benefit membayar pajak lebih rendah dari sebelumnya. Hal ini juga tercermin dalam pengaturan kembali natura atau fringe benefit yaitu pemberian natura untuk pegawai tertentu atau kalangan tertentu ditetapkan menjadi obyek pajak penghasilan bagi penerimanya. Baca juga: Pewarta: Astrid Faidlatul HabibahEditor: Nusarina Yuliastuti COPYRIGHT © ANTARA 2021

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah resmi menaikkan batas penghasilan kena pajak (PKP) orang pribadi dari sebelumnya Rp50 juta per tahun menjadi Rp60 juta per tahun dengan tarif PPh sebesar 5 persen melalui pengesahan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi Undang-Undang.

Yasonna menyatakan perubahan atas UU Pajak Penghasilan ditekankan untuk meningkatkan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah termasuk pengusaha UMKM orang pribadi maupun UMKM badan. Sementara itu untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetap yaitu Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun untuk orang pribadi lajang dan tambahan Rp4,5 juta diberikan untuk WP yang kawin dan masih ditambah Rp4,5 juta untuk setiap tanggungan maksimal tiga orang.

Ini artinya masyarakat dengan penghasilan sampai dengan Rp4,5 juta per bulan tetap terlindungi dan tidak membayar pajak penghasilan sama sekali. Sebagai ilustrasi, WP orang pribadi dengan penghasilan Rp9 juta per bulan yang sebelumnya harus membayar sebesar Rp3,4 juta setahun kini cukup hanya membayar PPh sebesar Rp2,7 juta setahun.

Di sisi lain, pemerintah menambah lapisan teratas dengan tarif sebesar 35 persen untuk penghasilan orang pribadi di atas Rp5 miliar dalam rangka memberi keadilan bagi yang lebih mampu untuk membayar pajak lebih besar.
Dalam UU HPP juga menegaskan keberpihakan terhadap pelaku usaha UMKM baik orang pribadi maupun badan yaitu bagi WP Orang Pribadi UMKM diberikan insentif berupa batasan penghasilan tidak kena pajak atas bagian dari peredaran bruto Rp500 juta setahun.

“Ini artinya para pengusaha kecil tersebut tidak membayar pajak sebagai pemihakan nyata dan bagi WP Badan UMKM tetap diberikan fasilitas penurunan tarif PPh Badan dalam Pasal 31E,” ujarnya. Kemudian sejalan dengan tren perpajakan global yang mulai menaikkan penerimaan dari PPh namun tetap dapat menjaga iklim investasi, tarif PPh Badan tetap sebesar 22 persen untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

Tarif ini lebih rendah dibandingkan dengan tarif PPh Badan rata-rata negara ASEAN sebesar 22,17 persen, negara-negara OECD 22,81 persen, negara-negara Amerika 27,16 persen dan negara-negara G-20 24,17 persen. Selain itu, UU HPP turut memberikan payung hukum untuk penerapan pencegahan penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba (GloBE) bagi perusahaan multinasional.

“Ini sebagai implementasi kesepakatan perpajakan internasional dalam rangka mencegah dan mengatasi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS),” katanya. Pemerintah juga tidak mencantumkan ketentuan mengenai Pajak Minimum Alternatif (Alternative Minimum Tax/AMT) dan General Anti Avoidance Rule (GAAR) dalam UU ini agar kondisi kegiatan usaha dan iklim investasi tetap kondusif.

Apa itu penghasilan yang tidak kena pajak?

Kepanjangan PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. PTKP merupakan pengurangan penghasilan bruto yang diberikan kepada Orang Pribadi Wajib Pajak Dalam Negeri sebelum menghitung PPh terutang yang tidak bersifat final. Besaran PTKP ini diatur dalam undang-undang dan/atau peraturan menteri keuangan.

PTKP minimal berapa?

Pemberlakuan Tarif PTKP Terbaru – Jumlah besaran dari PTKP sendiri sebenarnya adalah tidaklah tetap, hal ini dikarenakan pengaturannya dipengaruhi oleh indeks biaya hidup dan komponen upah minimum yang tentu saja juga tidak tetap setiap tahunnya. Selain kedua hal tersebut, hal lainnya yang juga mempengaruhi jumlah PTKP adalah terjadinya inflasi yang terjadi, sehingga ketiga komponen tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan Dirjen Pajak untuk menentukan besarnya Saat ini, jumlah PTKP yang berlaku masih berdasarkan kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No.101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian PTKP, yang berdasarkan pada UU No.38 Tahun 2008 Pasal 7, yaitu:

Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk diri Wajib Pribadi orang pribadi adalah sebesar Rp54.000.000 Penghasilan Tidak Kena Pajak tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin adalah Rp4.500.000 Penghasilan Tidak Kena Pajak tambahan untuk seorang istri dengan penghasilan dengan suami digabung adalah Rp54.000.000 Penghasilan Tidak Kena Pajak tambahan untuk setiap anggota keluarga, baik yang sedarah maupun memiliki garis keturunan lurus dan anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya yaitu Rp4.500.000,- jumlah tanggungan tersebut maksimal 3 orang

You might be interested: Salah Satu Hal Yang Membedakan Antara Pajak Dan Retribusi Adalah?

Baca Juga: Apa Itu PPh 21, SPT, dan Beserta Cara Perhitungan Tarifnya?

Siapakah Penerima penghasilan yang tidak dipotong pajak?

Jakarta – Pada artikel ini pembaca akan diajak untuk mengetahui penghasilan yang tidak akan dipotong PPh Pasal 21. Sebelum memulai pembahasan ada baiknya untuk mengetahui definisi PPh 21. Yuk, disimak! Pajak penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pajak atas penghasilan dalam bentuk upah, gaji, honorarium, tunjangan atau suatu pembayaran dengan nama atau bentuk apapun yang diperoleh melalui pekerjaan, jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukan orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri.

Penerima penghasilan adalah seorang pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat dari negara asing. Dengan demikian, penerima penghasilan merupakan orang-orang yang dibantu kepada pihak yang bekerja dan tinggal di Indonesia. Adapun syarat dimana penerima tidak akan dipotong PPh 21 apabila penerima seorang warga negara asing dan tidak menerima penghasilan lain di luar pekerjaan atau jabatannya di Indonesia, serta di negara bersangkutan yang memberikan perlakuan timbal balik.Pejabat perwakilan organisasi internasional.

Kemudian, suatu penghasilan dapat dikategorikan sebagai tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh 21 apabila termasuk dalam kondisi-kondisi :

Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh 21 apabila pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, serta beasiswa.Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh 21 apabila penerimaan dalam bentuk natura dan dalam bentuk apapun yang diberikan wajib pajak atau pemerintah kecuali diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah, atau wajib pajak yang dikenakan PPh Final dan dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus.Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh 21 apabila iuran pensiun, iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggaran jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh 21 apabila zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang disahkan atau dibentuk pemerintah.

Perlu diketahui, dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan kenali juga pihak yang memotong PPh 21, yaitu :

Pemberi kerja.Bendahara dan pemegang kas pemerintah.Dana pensiun.Orang pribadi pembayaran honorarium.Penyelenggara kegiatan.

Adapun penerima penghasilan yang dipotong PPh 21, diantaranya yaitu :

Pegawai tetap.Tenaga lepas seperti seniman, penceramah, olahragawan, pemberi jasa, pengelola proyek, peserta perlombaan, petugas dinas luar, asuransi distributor MLM, dan kegiatan sejenisnya.Penerima pensiun mantan pegawai termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tabungan hari tua atau jaminan hari tua.Penerima honorarium.Penerima upah.Tenaga ahli seperti aktuaris, penilai, notaris, pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan)

NPWP Potong gaji berapa?

Aturan Pajak Penghasilan Karyawan yang Belum Memiliki NPWP – Kondisi dimana seorang karyawan yang belum memiliki NPWP tetapi berkewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 Ayat 5a, Dijelaskan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memiliki NPWP tetapi memperoleh penghasilan, akan dikenakan pemotongan PPh 21 dengan tarif lebih tinggi.

Atau, wajib pajak yang tidak memiliki npwp akan dikenakan tarif pajak sebesar 20% lebih banyak dibandingkan Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWP. Setiap karyawan yang akan membayar PPh 21 tetapi belum memiliki NPWP harus mengalikan jumlah penghasilannya dengan persentase Wajib Pajak ditambah dengan 120%.

Tarif PPh 21 yang ditetapkan di dalam Undang-undang Perpajakan yaitu:

Sebesar 5% untuk setiap penerima penghasilan sampai dengan Rp 50 juta per tahun.
Sebesar 15% untuk setiap penerima penghasilan Rp 50 juta sampai dengan Rp 250 juta per tahun.
Sebesar 25% untuk setiap penerima penghasilan Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta per tahun.
Dan sebesar 30% untuk setiap penerima penghasilan lebih dari Rp 500 juta per tahun.

Baca Juga: DJP Online,Lupa Kata Sandi dan Kode EFIN, Lalu Bagaimana?

Gaji 1 juta apakah kena pajak?

Tidak harus. kan penghasilannya tersebut belum dikenai pajak.

Apakah gaji di bawah 2 juta wajib lapor pajak?

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menyatakan bahwa masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun tetap wajib mengisi surat pemberitahuan atau SPT tahunan, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor menjelaskan bahwa terdapat batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) senilai Rp54 juta per tahun.

Artinya, orang dengan penghasilan di bawah Rp54 juta per tahun tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh). Lalu, PTKP bertambah Rp4,5 juta bagi wajib pajak yang sudah menikah, artinya pasangan suami istri akan memiliki PTKP Rp59,5 juta. PTKP akan bertambah Rp4,5 juta untuk setiap tanggungan anggota keluarga.

Neil menjelaskan bahwa meskipun terbebas dari kewajiban membayar PPh, masyarakat dengan penghasilan di bawah PTKP tetap harus mengisi SPT. Hal tersebut merupakan bentuk pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan. “Wajib pajak yang memiliki penghasilan di bawah PTKP dan memiliki nomor pokok wajib pajak tetap diwajibkan melaporkan SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ketentuan Umum Perpajakan, dengan isian tidak ada pajak yang terutang,” ujar Neil kepada Bisnis, Kamis (24/3/2022).

Meskipun begitu, wajib pajak dengan penghasilan di bawah PTKP bisa mengajukan penghilangan kewajiban pelaporan SPT Tahunan kepada Ditjen Pajak.
Setelah proses itu selesai, orang terkait tidak lagi harus mengisi SPT tahunan, selama penghasilannya masih di bawah PTKP.
Untuk menghilangkan kewajiban pelaporan SPT Tahunan, Wajib Pajak dapat mengajukan status NPWP Non Efektif ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar selama memenuhi persyaratan yang berlaku,” ujar Neil.

Pemerintah menerapkan tarif PPh 5 persen bagi wajib pajak berpenghasilan nol hingga Rp60 juta. Namun, terdapat batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) senilai Rp54 juta, artinya pajak 5 persen hanya berlaku bagi yang berpenghasilan di atas Rp54 juta hingga 60 juta per tahun.

Apakah penghasilan dibawah 4.5 juta tidak kena pajak?

Pasalnya, pendapatan di bawah Rp 4,5 juta per bulan termasuk dalam kategori Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Apa perbedaan PTKP dan PKP?

Pembahasan: Penghasilan tidak kena pajak ( PTKP ) adalah pengurang penghasilan bruto yang diberikan kepada WP Orang Pribadi dalam negeri sebelum menghitung PPh terutang yang tidak bersifat final. Penghasilan Kena Pajak ( PKP ) adalah nominal penghasilan yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan terutang.

K 2 artinya apa?

Jasa Pajak – Sepengetahuan kami dari konsultan pajak Surabaya, pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah dijalankan oleh pemerintah, tidak terlepas dari kontribusi pembayaran pajak. Seperti yang diketahui, apabila pajak menjadi sumber pendapatan terbesar bagi negara.

Setiap individu yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP, maka dikenai kewajiban pajak.
Namun, tahukah anda jika tidak semua orang yang memiliki NPWP dan pendapatan tetap wajib untuk membayar pajak.
Meskipun setiap wajib pajak memiliki kewajiban yang sama dalam melaporkan pajaknya, akan tetapi tidak semua wajib pajak berkewajiban untuk membayarkan pajak.

Jika penghasilan yang diperoleh setiap bulannya tidak mencapai nominal yang telah ditentukan untuk dikenai pajak, maka wajib pajak bersangkutan tidak berkewajiban membayarkan pajak. Dimana wajib pajak bersangkutan memiliki penghasilan yang tidak dikenai pajak atau PTKP.

You might be interested: Berikut Ini Yang Bukan Tujuan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan?

Setiap tahun, setiap orang yang bekerja maupun seorang pengusaha memiliki kewajiban melaporkan pajak penghasilan dengan mengisi SPT. Namun, penting untuk dipahami jika wajib pajak memiliki penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, maka tidak perlu melakukan pembayaran pajak. Wajib pajak bersangkutan hanya perlu untuk melaporkan pajak melalui SPT saja.

Konsultan pajak Surabaya membantu anda dengan melakukan konsultasi pajak untuk memudahkan anda dalam melaporkan pajak. Kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak hanya dibebankan bagi wajib pajak yang memiliki kategori penghasilan dengan nominal tertentu.

Pendapatan yang diperoleh wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari pajak, disebut dengan istilah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Dimana wajib pajak yang memiliki penghasilan Rp4,5 juta setiap bulan ke bawah tidak berkewajiban untuk membayar pajak.
Ini karena penghasilan di bawah Rp4,5 juta dan dibawahnya, merupakan kategori penghasilan tidak kena pajak atau PTKP.

Definisi dari penghasilan yang tidak dikenai pajak adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak. Dengan kata lain, jika penghasilan bulanan seseorang tidak mencapai nominal batas penentuan PTKP maka tidak wajib membayar pajak. Dengan demikian, wajib pajak yang jumlah penghasilannya sebesar atau di bawah batas PTKP tidak perlu melakukan pembayaran pajak penghasilan.

Bisa dikatakan jika wajib pajak bersangkutan terbebas dari beban PPh pasal 21.
Untuk memudahkan anda dalam memahami setiap ketentuan pajak, maka konsultan pajak Surabaya adalah solusinya.
Baca Juga: Mempelajari Ketentuan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan Baik Penetapan kategori penghasilan tidak kena pajak atau yang dikenal dengan istilah PTKP, bertujuan untuk memberikan keringanan bagi masyarakat menengah ke bawah.

Dimana mereka yang memiliki jumlah penghasilan di bawah batas penentuan PTKP. Ini karena, pajak penghasilan (PPh) tidak dibebankan kepada seluruh wajib pajak yang menerima penghasilan. Pada dasarnya, pajak penghasilan (PPh) hanya dibebankan bagi wajib pajak yang memiliki Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Status Lajang

TK/0 ini berarti seorang laki-laki atau perempuan yang belum menikah dan mereka tidak memiliki tanggungan.
TK/1 ini berarti seorang laki-laki atau perempuan yang belum menikah namun mereka memiliki satu tanggungan.
TK/2 ini berarti seseorang yang belum menikah dan memiliki dua orang sebagai tanggungan.
TK/3 ini berarti seseorang yang belum menikah dan memiliki tiga orang sebagai tanggungan.

Status Kawin

TK/0 ini berarti seseorang yang telah menikah dan tidak memiliki tanggungan.
K/1 ini artinya seseorang telah menikah dan memiliki satu tanggungan.
K/2 ini artinya seseorang telah menikah dan memiliki dua tanggungan.
K/3 ini artinya seseorang telah menikah dan memiliki tiga tanggungan.

Status PTKP Digabung

K/1/0 ini berarti penghasilan suami dan istri digabung serta tidak memiliki tanggungan.
K/1/1 berarti jika penghasilan suami dan istri digabung dengan memiliki satu tanggungan.
K/1/2 ini berarti penghasilan suami istri digabung serta memiliki dua tanggungan.
K/1/3 berarti penghasilan suami istri digabung serta memiliki tiga tanggungan.

Apabila anda yang berada di Surabaya memiliki permasalahan pajak, dan membutuhkan bantuan dari konsultan pajak Surabaya, anda dapat menghubungi kami di halaman ini untuk melakukan konsultasi pajak secara online. Agar pembayaran pajak bisnis anda optimal dan tidak mahal.

Apakah gaji 3 juta kena pajak?

Sri Mulyani: Gaji Rp 4,5 Juta/Bulan Tidak Kena Pajak, Jakarta – Menteri Sri Mulyani Indrawati menegaskan, individu yang memiliki penghasilan atau gaji hingga Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun tidak akan dikenakan pajak. Penegasan ini untuk meluruskan gosip yang mengatakan pemerintah akan memajaki masyarakat berpenghasilan rendah.

Hal itu juga sekaligus menjawab bahwa penambahan fungsi nomor induk kependudukan (NIK) dalam kartu tanda penduduk () sebagai nomor pokok wajib pajak (), bukan serta-merta otoritas memajaki seluruh masyarakat. “Saya ingin tegaskan di sini, dengan adanya UU HPP setiap orang pribadi yang punya pendapatan/gaji hingga Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta orang pribadi itu tidak kena pajak atau kita sebut sebagai PTKP.

Jadi kalau masyarakat ada NIK yang jadi NPWP, dan bekerja Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun, mereka kena PPh (pajak penghasilan) nol persen. Ini juga untuk meluruskan seolah-olah siapa saja, ada mahasiswa belum lulus harus bayar pajak. Tidak benar,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (RUU ), pada (7/10).

Ia memberi contoh, bagi WP yang memiliki penghasilan maksimal Rp 4,5 juta berstatus menikah dan pasangannya bekerja, dipastikan juga akan menggunakan skema PTKP.
Pemerintah memastikan keberpihakannya kepada masyarakat.
Basis perpajakan di Indonesia akan lebih luas dan kuat.
Namun tetap berpihak kepada kelompok yang tidak mampu,” kata Sri Mulyani.

Adapun penghasilan yang dikenakan pajak dalam UU HPP, antara lain:

Tarif 5 persen untuk WP Orang Pribadi (WP OP) berpenghasilan hingga Rp 60 juta per tahun atau Rp 5 juta per bulan. Tarif 15 persen untuk WP OP yang memiliki penghasilan di atas Rp 60 juta hingga Rp 250 juta per tahun. Tarif 25 persen bagi yang berpenghasilan di atas Rp 250 juta sampai Rp 500 juta per tahun. Tarif 30 persen bagi WP OP yang punya penghasilan di atas Rp 500 juta—Rp 5 miliar per tahun. Tarif 35 persen untuk yang punya penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun.

Dengan demikian, penggunaan NIK sebagai NPWP bukan berarti menyebabkan setiap individu wajib membayar pajak. Pemerintah tetap mengacu pada layer tarif yang sudah ditetapkan dalam UU HPP. : Sri Mulyani: Gaji Rp 4,5 Juta/Bulan Tidak Kena Pajak

Berapa nilai PTKP untuk status K 0?

b. Tarif PTKP Pria Kawin Kode K (Kawin) untuk Hitung Jumlah Tanggungan NPWP –

PTKP Kategori K/0 adalah Tarif PTKP untuk Pria sudah kawin tanpa adanya tanggungan (hanya istrinya) sebesar Rp58.500.000/tahun.
PTKP K1 adalah Tarif PTKP untuk Pria sudah kawin tanggungan 1 (berupa orangtua atau anak) sebesar Rp63.000.000/tahun.
PTKP Kategori K/2 adalah Tarif PTKP untuk Pria sudah kawin tanggungan (berupa orangtua atau anak) sebesar Rp67.500.000/tahun.
PTKP Kategori K/3 adalah Tarif PTKP untuk Pria sudah kawin tanggungan 3 (berupa orangtua atau anak) sebesar Rp72.000.000/tahun.

PTKP K 1 0 berapa?

A. Besar PTKP PPh 21

Golongan	Kode	Tarif PTKP
Kawin ( K )	K1 (1 tanggungan)	Rp.63.000.000
K2 (2 tanggungan)	Rp 67.500.000
K3 (3 tanggungan)	Rp 72.000.000
Kawin dengan penghasilan istri digabung ( K /I)	K /I/0	Rp 112.500.000

Berapa minimal gaji kena pajak 2022?

Macam-macam Wajib Pajak – Wajib Pajak Orang Pribadi terdiri atas:

Orang Pribadi (Induk) Hidup Berpisah (HB) Pisah Harta (PH) Memilih Terpisah (MT) Warisan Belum Terbagi (WBT).

Sementara itu Wajib Pajak Badan terdiri atas:

Badan Joint Operation Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Bendahara Penyelenggara Kegiatan.

Lantas, berapa penghasilan yang dikenai pajak? Dilansir Kompas.com, 3 Maret 2022, dalam ketentuan baru Penghasilan Kena Pajak (PKP) orang pribadi ditingkatkan menjadi Rp 60 juta dari sebelumnya Rp 50 juta. Sementara Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ditetapkan Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun (TK/0).

Ketentuan itu tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dengan begitu bagi Anda yang memiliki gaji Rp 5 juta per bulan wajib membayar dan melaporkan pajak setiap tahun. Pendapatan hingga Rp 60 juta per tahun, tarif pajaknya sebesar 5 persen. Sementara itu, bagi yang memiliki gaji maupun penghasilan Rp 60 juta per tahun sampai Rp 250 juta per tahun dikenakan tarif PPh final 15 persen.

Baca juga: Cara Lapor Pajak SPT Tahunan Melalui E-Form dan E-Filling

You might be interested: Susunan Yang Benar Dalam Membuat Laporan Keuangan Adalah?

Apakah gaji 3 juta kena pajak?

Hal itu juga sekaligus menjawab bahwa penambahan fungsi nomor induk kependudukan (NIK) dalam kartu tanda penduduk () sebagai nomor pokok wajib pajak (), bukan serta-merta otoritas memajaki seluruh masyarakat. “Saya ingin tegaskan di sini, dengan adanya UU HPP setiap orang pribadi yang punya pendapatan/gaji hingga Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta orang pribadi itu tidak kena pajak atau kita sebut sebagai PTKP.

Ia memberi contoh, bagi WP yang memiliki penghasilan maksimal Rp 4,5 juta berstatus menikah dan pasangannya bekerja, dipastikan juga akan menggunakan skema PTKP. Pemerintah memastikan keberpihakannya kepada masyarakat. “Basis perpajakan di Indonesia akan lebih luas dan kuat. Namun tetap berpihak kepada kelompok yang tidak mampu,” kata Sri Mulyani.

Adapun penghasilan yang dikenakan pajak dalam UU HPP, antara lain:

Apakah gaji dibawah 4 juta kena pajak?

Artinya, orang dengan penghasilan di bawah Rp54 juta per tahun tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh).
Lalu, PTKP bertambah Rp4,5 juta bagi wajib pajak yang sudah menikah, artinya pasangan suami istri akan memiliki PTKP Rp59,5 juta.
PTKP akan bertambah Rp4,5 juta untuk setiap tanggungan anggota keluarga.

Meskipun begitu, wajib pajak dengan penghasilan di bawah PTKP bisa mengajukan penghilangan kewajiban pelaporan SPT Tahunan kepada Ditjen Pajak.
Setelah proses itu selesai, orang terkait tidak lagi harus mengisi SPT tahunan, selama penghasilannya masih di bawah PTKP.
Untuk menghilangkan kewajiban pelaporan SPT Tahunan, Wajib Pajak dapat mengajukan status NPWP Non Efektif ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar selama memenuhi persyaratan yang berlaku,” ujar Neil.

Gaji 5 juta kena pajak berapa?

Cara Hitung Gaji Rp 5 Juta Kena Pajak, Cek di Sini! Jakarta – Pemerintah melalui DPR RI menyetujui untuk mengubah RUU HPP menjadi UU. Dalam aturan tersebut, ada bahasan mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk gaji Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun.

Sedangkan, yang memiliki karena masuk lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP).
Dikutip dari CNBC Indonesia, besaran pajak yang akan dikenakan pada karyawan bergaji Rp 5 juta adalah sebesar 5%.
Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa tak semua penghasilan Rp 5 juta akan dikenakan pajak.
Adapun, yang bakal dikenakan pajak adalah Rp 5 juta dikurangi PTKP, yaitu Rp 500 ribu.

Artinya, penghasilan yang dikenakan pajak adalah total PKP yakni Rp 60 juta per tahun dikurangi total PTKP atau 54 juta per tahun, sehingga sisanya sebesar Rp 6 juta yang akan dikenakan pajak. “Jadi jika pekerja memiliki penghasilan Rp 5 juta per bulan atau Rp 60 juta per tahun, maka yang dipajaki hanya Rp 6 juta,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers.

Berapa batas PTKP 2022?

Perubahan Tarif PTKP – Penetapan tarif PTKP 2021 ini berdasarkan pada PMK No.101/PMK.010/2016 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan untuk penetapan tarif PTKP untuk pegawai yang menerima upah secara mingguan, harian, atau berstatus tidak tetap, diatur dalam PMK No.102/PMK.010/2016.

Bagi wajib pajak orang pribadi sebesar Rp54.000.000
Bagi wajib pajak yang kawin memperoleh tambahan sebesar Rp4.500.000
PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, sebesar Rp54.000.000
Bila ada tambahan, maksimal 3 orang untuk tanggungan keluarga sedarah dalam satu garis keturunan, semenda, atau anak angkat, sebesar Rp4.500.000

Adapun yang dimaksud dengan keluarga sedarah adalah orang tua kandung, saudara kandung, dan anak. Sedangkan keluarga semenda adalah mertua, anak tiri, dan ipar. Baca Juga: Perhitungan PPh 21 Karyawan Asing di OnlinePajak Berikut ini tarif progresif sesuai dengan UU HPP PPh 21 yang telah berlaku sejak tahun pajak 2022: Bagi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akan ada tambahan 20% lebih tinggi dari tarif di atas.

Nurtanio Shanyuan