Bidang Akuntansi Yang Berkaitan Dengan Pemeriksaan Laporan Keuangan?

Bidang Akuntansi Yang Berkaitan Dengan Pemeriksaan Laporan Keuangan
2. Bidang-Bidang Akuntansi Pemeriksaan ( Auditing ) – Akuntansi pemeriksaan adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan audit yang secara bebas dilakukan pada laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Dalam pemeriksaan akuntansi ( auditing ), dilaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan dalam keuangan,

  • Meskipun tujuan utama audit agar informasi akuntansi yang disajikan dapat dipercaya, namun terdapat tujuan lainnya.
  • Salah satu tujuan lain akuntansi pemeriksaan adalah seperti ketaatan terhadap kebijakan, prosedur serta menilai efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan.
  • Dalam konsep tersebut, yang mendasari auditing adalah objektifitas dan independensi dari pemeriksa serta kerahasiaan dan pengumpulan bukti-bukti yang terbilang cukup relevan.

Baca Juga : Manfaat Langkah Menyelesaikan Pembukuan Dengan Tutup Buku

Bidang akuntansi apa yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi?

Bidang-Bidang Akuntansi

Akuntansi ternyata memiliki banyak bidang, tidak hanya akuntansi keuangan saja tetapi masih ada banyak bidang akuntansi yang perlu kita ketahui. Bidang – bidang akuntansi diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Akuntansi Keuangan (Financial Accounting)

Bidang ini berkaitan dengan akuntansi untuk suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Bidang ini berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan yang dihasilkan bersifat serba guna (general purpose). Kegiatannya meliputi pencatatan kegiatan finansial yang bertujuan untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal atau laporan laba ditahan selama jangka waktu tertentu.2.

Pemeriksaan Akuntansi (Auditing) Kegiatan yang dilakukan dalam auditing adalah pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan keuangan suatu badan, baik perusahaan maupun pemerintah. Bidang ini berhubungan dengan audit secara bebas terhadap laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan.3. Akuntansi Manajemen (Management Accounting) Akuntansi Manajemen bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya.

Beberapa kegunaan akuntansi manajemen adalah mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas, dan menilai alternatif dalam pengambilan keputusan. Pengendalian perusahaan melalui aktivitas yang dijalankan (activity based management) merupakan tren baru dalam akuntansi manajemen.4.

Akuntansi Biaya (Cost Accounting) Akuntansi Biaya adalah bidang Akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganaiisis data biaya pada perusahaan industri dalam usaha menentukan besalnya harga pokok produksi suatu barang atau produk. Untuk itu dengan Akuntansi Biaya akan didapatkan laporan harga untuk menyusun laporan keuangan.5.

Akuntansi Perpajakan Perpajakan adalah bidang Akuntansi yang menekankan pada masalah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan atau perseorangan kepada pemerintah. Dalam perpajakan akan dibahas tentang hukum-hukum dan perhitungan-perhtiungannya dalam usaha menetapkan besamya pajak tersebut.6.

  • Peranggaran (Budgeting) Peranggaran Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa datang serta analisis dan pengawasannya.
  • Anggaran adalah sarana untuk menjabarkan tujuan perusahaan.
  • Anggaran berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan serta nilai uangnya di masa datang.7.

Akuntansi Pemerintahan (Governmental Accounting) Bidang ini mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi di badan pemerintahan. Akuntansi pemerintahan menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara.8.

Apakah yang diperiksa oleh pemeriksaan akuntansi?

Obyek yang diperiksa oleh akuntan laporan keuangan perusahaan yang meliputi, Neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan serta laporan posisi keuangan dan laporan arus kas.

Apa saja tugas akuntansi pemeriksaan?

Pengertian Akuntansi Pemeriksaan – Akuntansi pemeriksaan biasa dikenal dengan istilah auditing yang mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan terkait hasil yang ada dalam laporan keuangan di perusahaan. Selain itu, seorang akuntan dalam auditing ini juga harus mengumpulkan bukti-bukti terkait kegiatan operasional ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan, baik berupa data fisik ataupun non-fisik yang sesuai dengan kriteria.

  • Menurut Sukrisno Agoes, akuntansi pemeriksaan ini merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak independen atau akuntan secara sistematis dan kritis terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan, baik itu catatannya ataupun bukti pendukungnya.
  • Sementara itu, menurut O Ray dan Kurt Pann juga menyatakan bahwa akuntansi auditing ini merupakan suatu pemeriksaan terkait laporan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh seorang akuntan publik yang independen.

Selain itu, Investopedia juga menjelaskan bahwa akuntansi pemeriksaan adalah proses verifikasi yang dilakukan oleh akuntan pemeriksaan ( auditor ) terhadap laporan keuangan tahunan dari akuntan internal perusahaan atau lembaga. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunannya sesuai prinsip akuntansi umum yang berlaku.

Akuntansi Ada 3 jenis apa saja?

Jenis Akuntansi – Jenis dan bidang spesialisasi Akuntansi adalah sebagai berikut:

Akuntansi Keuangan atau Akuntansi Umum (Financial Accounting) Akuntansi Manajemen (Management Accounting) Akuntansi Biaya (Cost Accounting) Akuntansi Pemeriksaan (Auditing) Akuntansi Perpajakan (Tax Accounting) Akuntansi Anggaran (Budgeting) Sistem Akuntansi (Accounting System) Akuntansi Pemerintahan (Government Accounting)

Apakah bidang dalam akuntansi manajemen?

Bidang-bidang akuntansi sebagai berikut. Akuntansi keuangan, bidang yang kegiatannya adalah menyusun laporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Akuntansi manajemen, bidang yang kegiatannyamembantu pihak internal perusahaan dalam menentukan kebijakan.

  1. Akuntansi biaya, bidang yang kegiatannya analisis, perencanaan, penetapan, serta pengendalian biaya produksi suatu barang.
  2. Akuntansi auditing, bidang yang kegiatannya melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang telah dibuat perusahaansecara independen tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
  3. Akuntansi perpajakan, bidang yang melakukan pencatatan keuangan yangberhubungan langsung dengan pajak.

Akuntansi anggaran, bidang yang melakukan penyusunan rancangan pengeluaranperusahaan untuk jangka waktu tertentu. Akuntansi pemerintahan, bidang akuntansi ini mempelajari penyajianlaporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan. Sistem akuntansi, bidang akuntansi ini berkaitan denganpembuatan prosedur akuntansi atau alat-alat pendukungnya.

Akuntansi keuangan, bidang yang kegiatannya adalah menyusun laporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Akuntansi manajemen, bidang yang kegiatannya membantu pihak internal perusahaan dalam menentukan kebijakan. Akuntansi biaya, bidang yang kegiatannya analisis, perencanaan, penetapan, serta pengendalian biaya produksi suatu barang. Akuntansi auditing, bidang yang kegiatannya melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang telah dibuat perusahaan secara independen tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Akuntansi perpajakan, bidang yang melakukan pencatatan keuangan yang berhubungan langsung dengan pajak. Akuntansi anggaran, bidang yang melakukan penyusunan rancangan pengeluaran perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Akuntansi pemerintahan, bidang akuntansi ini mempelajari penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan. Sistem akuntansi, bidang akuntansi ini berkaitan dengan pembuatan prosedur akuntansi atau alat-alat pendukungnya.

3 deskripsikan bidang akuntansi keuangan apa tugas akuntansi keuangan?

Bidang akuntansi keuangan merupakan bidang yang paling banyak dipelajari. Bidang iniberhubungan dengan pencatatan transaksi keuangan perusahaanseperti utang, perubahan asset, atau modal. Tugas utama dari bidang akuntansi ini adalah untuk menyajikan data dari setiap transaksi keuangan selama periode tertentu.

Selain itu, akuntansi keuangan juga bertugas untuk membuat laporan keuangan dari data-data tersebut. – Bidang akuntansi keuangan merupakan bidang yang paling banyak dipelajari. Bidang ini berhubungan dengan pencatatan transaksi keuangan perusahaan seperti utang, perubahan asset, atau modal. Tugas utama dari bidang akuntansi ini adalah untuk menyajikan data dari setiap transaksi keuangan selama periode tertentu.

You might be interested:  Yang Termasuk Contoh Kredit Modal Kerja Adalah?

Selain itu, akuntansi keuangan juga bertugas untuk membuat laporan keuangan dari data-data tersebut.

Apa saja elemen dalam laporan keuangan jelaskan?

Elemen pokok laporan keuangan terdiri dari aktiva, hutang, modal, pendapatan dan biaya. Tugas akuntansi adalah untuk mengikuti, mengukur dan mengkomunikasikan peribahan-perubahan dan perkembangannya.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan akuntansi anggaran dan akuntansi pemeriksaan?

Jawaban: Akuntansi pemeriksaan adalah akuntansi yang memeriksa laporan keuangan perusahaan. Sedangkan akuntansi anggaran adalah akuntansi yang berfokus pada detail aktivitas anggaran perusahaan.

Laporan audit ada berapa?

Kesimpulan – Empat jenis laporan audit antara lain unqualified opinion (pendapat wajar tanpa pengecualian), qualified opinion (pendapat wajar dengan pengecualian), adverse opinion (pendapat tidak wajar), dan disclaimer of opinion (tidak memberikan pendapat).

  • Unqualified opinion adalah jenis laporan terbaik,
  • MASERP memudahkan perusahaan mencatat semua transaksi secara akurat sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
  • Alau Anda khawatir bagaimana menyusun laporan keuangan dengan format yang benar dan perhitungan yang akurat, MASERP adalah solusinya.

Cara ini juga memudahkan auditor untuk mengakses semua informasi yang mereka butuhkan secara transparan dan cepat karena semua data perusahaan berada di dalam satu database terpusat. MASERP juga memudahkan divisi akuntansi perusahaan untuk memastikan bahwa akun mereka sudah rapi bahkan sebelum audit eksternal dimulai dengan membuat laporan neraca, laba rugi dan lain sebagainya.

Apa saja jenis jenis audit?

AUDIT : PENGERTIAN DAN JENIS AUDIT Menurut Report of the Committee on Basic Auditing Concepts of the American Accounting Association, audit merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dikatakan proses sistematis karena audit berisikan serangkaian langkah yang dilakukan secara logis dan terstruktur berdasarkan pada aturan yang berlaku, dalam hal ini ASB atau Dewan Standar Audit menerbitkan Generally Accepted Auditing Standards, GAAS merupakan pedoman terkait dengan proses audit. Audit dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yakni audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional.

Berikut ini merupakan tabel perbedaan di antara ketiga jenis audit tersebut. Sumber : Boynton, Johnson, dan Kell.2003. Modern Auditing Jilid 1 Edisi Ketujuh (Alih Bahasa Rajoe, P.A., Gania, G., Budi, I.S.). Jakarta : Erlangga., : AUDIT : PENGERTIAN DAN JENIS AUDIT

Apa perbedaan audit dan auditor?

Audit, Auditor, dan Auditee – Audit adalah pekerjaan mengumpulkan dan memeriksa bukti terkait informasi untuk menentukan apakah informasi yang di peroleh dan di laporkan sesuai dengan standar yang di tentukan. Kegiatan ini harus di lakukan oleh personel yang kompeten dan independen.

  1. Pada umumnya bagi menjadi tiga kategori, yaitu audit operasional, audit kepatuhan dan audit laporan keuangan.1.Audit operasional Dalam jenis audit ini, fokus audit adalah memeriksa efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan.
  2. Bukti yang di kumpulkan tentang operasi perusahaan akan di bandingkan dengan standar atau kebijakan perusahaan.

Hasil audit di sampaikan kepada perusahaan dalam bentuk rekomendasi.2. Audit kepatuhan Audit kepatuhan bertujuan untuk menentukan tingkat kepatuhan auditee terhadap aturan, prosedur, atau regulasi yang telah di tetapkan. Hasil kajian kepatuhan ini akan di laporkan kepada manajemen sebagai entitas utama terkait kepatuhan perusahaan terhadap prosedur dan peraturan 3.

  • Audit laporan keuangan Fokus pekerjaan auditor adalah untuk menentukan kewajaran dan konsistensi antara laporan keuangan dan standar akuntansi yang berlaku seperti PSAK, IFRS dan GAAP.
  • Tingkat kewajaran laporan keuangan di tentukan berdasarkan bukti yang di kumpulkan oleh auditor.
  • Hasil audit atas tingkat kewajaran laporan keuangan di masukkan ke dalam laporan audit yang memuat opini auditor.

Auditor adalah orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan audit, dan yang di sebut auditee adalah orang yang di audit atau pihak yang di audit oleh auditor. Setelah proses audit yang di lakukan oleh auditor selesai, semua temuan tersebut harus di laporkan kepada auditee.

Tujuan pelaporan hasil audit adalah agar auditee mengetahui perbedaan yang terjadi sehingga auditee dapat segera melakukan koreksi. Penjelasan di atas adalah gambaran singkat mengenai audit, auditor, dan auditee. Selanjutnya lebih jelasnya kami rangkum dalam video berikut ini. Simak videonya hingga akhir.

Tags akuntansi, arus kas, biaya, bisnis, bisnis online, bisnis untung, cafe, cara, finance, franchise, grosir, harga, jurnal, karyawan, keuangan, keuntungan, kuliner, laba rugi, laporan, laporan keuangan, mengatur keuangan, modal, online, peluang, promosi

Akuntan perusahaan siapa yang menyusun laporan keuangan?

Pihak-Pihak yang Terkait dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada dasarnya, laporan keuangan yang disusun oleh suatu perusahaan melibatkan beberapa pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pihak internal dan eksternal perusahaan.

Direktur: Direktur atau dalam hal ini dapat disebut sebagai pendiri perusahaan adalah pihak (internal) nomor satu yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan. Sebab, ia memiliki kewenangan penuh untuk menilai laporan keuangan di perusahaan yang dimilikinya. Laporan keuangan tersebut nantinya dapat ia gunakan untuk mengetahui perkembangan keuangan yang terjadi di perusahaannya dalam kurun waktu tertentu, serta dapat digunakan untuk mengetahui apakah perusahaannya masih bisa bertahan selama satu atau beberapa tahun mendatang dengan keuangan yang ada. Akuntan dan Staff Accounting: Akuntan atau staff accounting adalah pihak (internal) nomor dua yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan. Sebab, dialah yang bertanggungjawab untuk menyusun laporan keuangan suatu perusahaan sebelum dipresentasikan dan dipertanggungjawabkan di hadapan direktur. Karyawan: Karyawan adalah pihak (internal) nomor tiga yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan. Mereka membutuhkan informasi seputar laporan keuangan untuk mengetahui apakah perusahaan tempat mereka bekerja berada dalam kondisi sehat atau sedang dalam kondisi krisis. Apabila perusahaan berada dalam keadaan sehat, mereka tidak perlu risau memikirkan untuk mencari pekerjaan baru. Sebaliknya, apabila perusahaan dalam kondisi krisis, mereka bisa bersiap-siap mengundurkan diri dan mencari pekerjaan yang baru. Pihak Eksternal: Perusahaan Pihak eksternal perusahaan adalah pihak-pihak yang berada di luar perusahaan, seperti investor, kreditor, supplier, pemerintah, dan masyarakat. Investor: Investor atau dalam hal ini dapat disebut sebagai penanam modal adalah pihak (eksternal) nomor satu yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan. Mereka membutuhkan informasi laporan keuangan untuk menilai apakah suatu perusahaan masih bisa go public dan memiliki kemampuan untuk membayar dividen’ atau justru sebaliknya. Penilaian investor tersebut digunakan dalam mengambil keputusan, apakah mereka akan menambah pembelian jumlah saham di perusahaan tersebut atau menjual semua saham yang mereka miliki. Kreditor: Kreditor adalah pihak (eksternal) nomor dua yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan. Mereka membutuhkan informasi laporan keuangan untuk menilai apakah suatu perusahaan berada dalam keadaan sehat dan memiliki kemampuan membayar angsuran pokok dan bunga pada saat jatuh tempo (apabila suatu perusahaan diberikan bantuan dana kredit) atau tidak. Supplier: Supplier adalah pihak (eksternal) nomor 3 yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan. Mereka membutuhkan informasi laporan keuangan untuk mengetahui apakah suatu perusahaan masih memiliki kemampuan untuk membayar dan melu-nasi utang atas bahan baku yang dipesan dari mereka atau tidak. Selain itu, mereka juga membutuhkan informasi laporan keuangan untuk mengetahui kesehatan suatu perusahaan sebelum mereka merriutuskan memperpanjang kerja sama kontrak dengan perusahaan yang bersangkutan. Pemerintah: Pemerintah adalah pihak (eksternal) nomor empat yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan. Pemerintah membutuhkan informasi laporan keuangan untuk menentukan kebijakan dalam kaitannya dengan pajak dan pungutan yang nanti akan dibebankan kepada perusahaan serta bantuan yang nantinya diberikan kepada perusahaan. Masyarakat: Masyarakat adalah pihak (eksternal) nomor lima yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan. Mereka membutuhkan informasi laporan keuangan untuk mengetahui jumlah kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Informasi laporan keuangan ini nantinya dapat mereka gunakan sebagai bahan ajar, analisis, dan penelitian dengan tujuan-tujuan tertentu.

You might be interested:  Sebutkan Tantangan Yang Dihadapi Dalam Pemungutan Pajak Di Indonesia?

Disarikan dari buku: Cara Praktis Menyusun Laporan Keuangan, Penulis: Akifa P. Nayla, Hal: 16-20. Source : http://keuanganlsm.com/pihak-pihak-yang-terkait-dalam-penyusunan-laporan-keuangan/ msd : Pihak-Pihak yang Terkait dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Apa itu pemeriksaan laporan keuangan?

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA I. UMUM

A. Dasar Pemikiran
Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu dilakukan pemeriksaan oleh satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sampai saat ini, BPK masih berpedoman kepada Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer atau IAR ( Staatsblad 1898 Nomor 9 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1933 Nomor 320). Sampai saat ini BPK, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, masih belum memiliki landasan operasional yang memadai dalam pelaksanaan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, selain berpedoman pada IAR, dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK juga berpedoman pada Indische Comptabiliteitswet atau ICW ( Staatsblad 1925 Nomor 448 Jo. Lembaran Negara 1968 Nomor 53). Agar BPK dapat mewujudkan fungsinya secara efektif, dalam Undang-undang ini diatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai berikut:
1. Pengertian pemeriksaan dan pemeriksa;
2. Lingkup pemeriksaan;
3. Standar pemeriksaan;
4. Kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan;
5. Akses pemeriksa terhadap informasi;
6. Kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern;
7. Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut;
8. Pengenaan ganti kerugian negara;
9. Sanksi pidana.
B. Lingkup Pemeriksaan BPK Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni:
1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu standar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Sebelum standar dimaksud ditetapkan, BPK perlu mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah serta dengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan.
C. Pelaksanaan Pemeriksaan BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasandalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan. Untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, memperhatikan masukan dari pihak lembaga perwakilan, serta informasi dari berbagai pihak. Sementara itu kebebasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan antara lain meliputi kebebasan dalam penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaan yang bersifat investigatif. Selain itu, kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan negara mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai. BPK dapat memanfaatkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Dengan demikian, luas pemeriksaan yang akan dilakukan dapat disesuaikan dan difokuskan pada bidangbidang yang secara potensial berdampak pada kewajaran laporan keuangan serta tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, aparat pengawasan intern pemerintah wajib menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada BPK. BPK diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung.
D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Selain disampaikan kepada lembaga perwakilan, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa ( audited financial statements ) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD. Pemerintah diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan yang dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan. Tanggapan dimaksud disertakan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR/DPRD. Apabila pemeriksa menemukan unsur pidana, Undang-undang ini mewajibkan BPK melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan. BPK diharuskan menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 1 (satu) semester. Ikhtisar dimaksud disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya, dan kepada Presiden serta gubernur/ bupati/walikota yang bersangkutan agar memperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan. Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antara lain melalui publikasi dan situs web BPK. Undang-undang ini mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.
E. Pengenaan Ganti Kerugian Negara
Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 62 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang ini mengatur lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara. BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah. Bendahara tersebut dapat mengajukan keberatan terhadap putusan BPK. Pengaturan tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah ini ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini diperlukan agar BPK dapat melakukan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik,

You might be interested:  Standar Akuntansi Keuangan Yang Sesuai Untuk Perusahaan Yang Tergolong Umkm?

Hasil pemeriksaan akuntan publik dan evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan oleh BPK kepada lembaga perwakilan, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya, Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Dalam penyusunan standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, BPK menetapkan proses penyiapan standar dan berkonsultasi mengenai substansi standar kepada Pemerintah. Proses penyiapan standar dimaksud mencakup langkah-langkah yang perlu ditempuh secara cermat ( due process ) dengan melibatkan organisasi terkait dan mempertimbangkan standar pemeriksaan internasional agar dihasilkan standar yang diterima secara umum.

  1. Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Permintaan dimaksud dapat berupa hasil keputusan rapat paripurna, rapat kerja, dan alat kelengkapan lembaga perwakilan.
  2. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 8 Informasi dari pemerintah termasuk dari lembaga independen yang dibentuk dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Informasi dari masyarakat termasuk hasil penelitian dan pengembangan, kajian, pendapat dan keterangan organisasi profesi terkait, berita media massa, pengaduan langsung dari masyarakat. Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Penggunaan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK dilakukan apabila BPK tidak memiliki/tidak cukup memiliki pemeriksa dan/atau tenaga ahli yang diperlukan dalam suatu pemeriksaan,

Pemeriksa dan/atau tenaga ahli dalam bidang tertentu dari luar BPK dimaksud adalah pemeriksa di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah, pemeriksa, dan/atau tenaga ahli lain yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BPK. Penggunaan pemeriksa yang berasal dari aparat pengawasan intern pemerintah merupakan penugasan pimpinan instansi yang bersangkutan.

Pasal 10 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Penyegelan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa sebagai salah satu bagian dari prosedur pemeriksaan paling lama 2 x 24 jam dengan memperhatikan kelancaran pelaksanaan pekerjaan/ pelayanan di tempat yang diperiksa.

Penyegelan hanya dilakukan apabila pemeriksaan atas persediaan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara terpaksa ditunda karena sesuatu hal. Penyegelan dilakukan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara dari kemungkinan usaha pemalsuan, perubahan, pemusnahan, atau penggantian pada saat pemeriksaan berlangsung.

Huruf d Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan oleh pemeriksa untuk memperoleh, melengkapi, dan/atau meyakini informasi yang dibutuhkan dalam kaitan dengan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan seseorang adalah perseorangan atau badan hukum.

Huruf e Kegiatan pemotretan, perekaman, dan/atau pengambilan sampel (contoh) fisik obyek yang dilakukan oleh pemeriksa bertujuan untuk memperkuat dan/atau melengkapi informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan. Pasal 11 Tata cara pemanggilan dimaksud ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.

Pasal 12 Pengujian dan penilaian dimaksud termasuk atas pelaksanaan sistem kendali mutu dan hasil pemeriksaan aparat pemeriksa intern pemerintah. Dengan pengujian dan penilaian dimaksud BPK dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemeriksaan.

Hasil pengujian dan penilaian tersebut menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan sistem pengendalian dan kinerja pemeriksaan intern. Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Laporan interim pemeriksaan dimaksud, diterbitkan sebelum suatu pemeriksaan selesai secara keseluruhan dengan tujuan untuk segera dilakukan tindakan pengamanan dan/atau pencegahan bertambahnya kerugian,

Pasal 16 Ayat (1) Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan ( adequate disclosures ), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian ( unqualified opinion ), (ii) opini wajar dengan pengecualian ( qualified opinion ), (iii) opini tidak wajar ( adversed opinion ), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini ( disclaimer of opinion ).

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Yang dimaksud dengan laporan keuangan pemerintah pusat pada ayat ini adalah laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan laporan keuangan pemerintah daerah pada ayat ini adalah laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1) Laporan hasil pemeriksaan yang terbuka untuk umum berarti dapat diperoleh dan/atau diakses oleh masyarakat.

Ayat (2) Cukup jelas Pasal 20 Ayat (1) Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi, Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan, pejabat wajib memberikan alasan yang sah. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, BPK menatausahakan laporan hasil pemeriksaan dan menginventarisasi permasalahan, temuan, rekomendasi, dan/atau tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

  • Selanjutnya BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/atau atasannya untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan.
  • Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa pemeriksaan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Ayat (4) Cukup jelas Pasal 22 Ayat (1) Surat keputusan dimaksud pada ayat ini diterbitkan apabila belum ada penyelesaian yang dilakukan sesuai dengan tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh BPK. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Pembelaan diri ditolak oleh BPK apabila bendahara tidak dapat membuktikan bahwa dirinya bebas dari kesalahan, kelalaian, atau kealpaan.

Apa yang dimaksud dengan pemeriksaan audit keuangan?

Audit keuangan adalah hal yang wajib ada pada setiap perusahaan. Ini prosesnya. Mengelola suatu sistem keuangan, apalagi sistem keuangan perusahaan, seyogyanya memiliki tingkat ketelitian dan disiplin yang tinggi. Dengan demikian, akuntabilitas dan kredibilitas perusahaan bisa terlihat baik di mata pemangku kepentingan.

  1. Dalam hal ini, audit keuangan adalah hal yang diperlukan untuk mencapai kondisi tersebut.
  2. Apa itu audit keuangan? Secara umum, pengertian audit keuangan adalah memeriksa laporan keuangan untuk menyatakan laporan tersebut sudah sesuai dengan kaidah akuntansi dan datanya valid.
  3. Jika ada yang salah, maka idealnya laporan tersebut diperbaiki agar sistem keuangan perusahaan bisa sehat kembali.

Jika demikian, apa tujuan audit keuangan yang utama? Bagaimana dengan manfaat audit keuangan? Sistem keuangan adalah salah satu variabel inti dalam perusahaan. Oleh karena itu, mari simak penjelasan di bawah ini agar keuangan perusahaan Anda valid dan sehat!

Akuntan yang memiliki peran untuk dapat melakukan pemeriksaan laporan keuangan apakah laporan tersebut berisi data sesungguhnya atau rekayasa disebut?

1. Opini Wajar Tanpa Bersyarat – Pendapat atau opini wajar tanpa bersyarat ini diberikan apabila auditor berpendapat bahwa segala proses audit pada laporan keuangan sesuai dengan aturan maupun Prinsip Akuntansi Berterima Umum dan konsisten. Tidak hanya itu, penjelasan yang diberikan pun haruslah tidak menyesatkan pemakainya.