Dana Yang Dialokasikan Guna Pemerataan Kemampuan Keuangan Daerah Adalah?

Dana Yang Dialokasikan Guna Pemerataan Kemampuan Keuangan Daerah Adalah

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Bagi Hasil (DBH), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Apa itu Dana Alokasi Khusus dan contohnya?

Dana Alokasi Khusus ( DAK ) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana alokasi umum digunakan untuk apa saja?

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Apa perbedaan antara dana alokasi umum dan dana alokasi khusus?

Hai Gian, saya bantu jawab ya Jawabannya dana bagi hasil merupakan bagian untuk daerah dari penerimaan pajak negara dan SDA, dana alokasi umum merupakan dana untuk kebutuhan daerah, dana alokasi khusus merupakan dana untuk kebutuhan khusus daerah. Pembahasan Salah satu sumber pendapatan daerah bersumber dari dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

  1. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
  2. Perbedaan antara dana bagi hasil dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, yaitu dana bagi hasil merupakan bagian untuk daerah dari penerimaan pajak negara (PBB,PPh), Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan/BPHTB, dan SDA, sedangkan dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah, dan dana alokasi khusus (DAK) merupakan dana untuk membiayai kebutuhan khusus daerah dan menanggulangi keadaan mendesak seperti bencana alam.

Jadi jawaban untuk soal tersebut adalah dana bagi hasil merupakan bagian untuk daerah dari penerimaan pajak negara dan SDA, dana alokasi umum merupakan dana untuk kebutuhan daerah, dana alokasi khusus merupakan dana untuk kebutuhan khusus daerah. Semoga membantu –

Apa itu Dana Perimbangan keuangan?

Tujuan Dana Perimbangan – Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta mendukung kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan otonomi kepala daerah, meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Apa arti DAK dan DAU?

Perlu diketahui sebelumnya bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) termasuk di penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat ke daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah.

Sedangkan, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus daerah. – Perlu diketahui sebelumnya bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) termasuk di penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat ke daerah,

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Sedangkan, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus daerah.

Dana alokasi umum termasuk dana apa?

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Bagi Hasil (DBH), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Apa yang dimaksud dengan Dana Alokasi dan dana alokasi khusus?

Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Apa yang dimaksud dengan alokasi dasar?

Sesuai dengan PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, pengalokasian Dana Desa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : Dana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Formula Pengalokasikan Dana Desa menggunakan proporsi dan bobot formula sebagai berikut :

sebesar 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar-AD) yaitu alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarannya dihitung dengan cari 90% dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara Nasional; dan sebesar 10% berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dengan bobot masing-masing variable sebesar 25% ; 35% ; 10 % dan 30%.

Penggunaan proporsi dan bobot formula dimaksud merupakan pilihan terbaik dengan mempertimbangkan :

aspek pemerataan dan keadilan rasio penerima Dana Desa terkecil dan terbesar adalah paling rendah, yakni 1:4; dan standar deviasi yang paling rendah

Jumlah Desa yang digunakan saat pengalokasian adalah jumlah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai kode dan dara wilayah administrasi pemerintahan.

Apa tujuan alokasi dana penyesuaian bagi suatu daerah?

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

  • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
  • NOMOR 26 TAHUN 2009
  • TENTANG
  • PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2008
  • TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
  • TAHUN ANGGARAN 2009
  • DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
  • PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
  1. a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, guna mencapai Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat;
  2. b. bahwa APBN Tahun Anggaran 2009 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
  3. c. bahwa sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, telah terjadi berbagai perkembangan perubahan keadaan yang sangat mendasar yang berdampak signifikan pada berbagai indikator ekonomi yang berpengaruh pada pokok-pokok kebijakan fiskal dan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009 sehingga diperlukan adanya perubahan perkiraan atas APBN 2009;

/li>

  • d. bahwa dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009, perlu segera dilakukan penyesuaian atas berbagai sasaran pendapatan negara dan hibah, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan ekonomi tahun 2009 dan jangka menengah baik dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan mengurangi kemiskinan, di samping tetap menjaga stabilitas nasional sesuai dengan program pembangunan nasional;
  • e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.

    table>

    Menimbang : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920).

    Dengan,, Dengan Persetujuan Bersama

    • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
    • dan
    • PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
    • MEMUTUSKAN:
    • Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009.
    • Pasal I
    • Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920) diubah sebagai berikut:
    • 1. Ketentuan Pasal 1 angka 18, angka 21, angka 28, dan angka 31 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
    • Pasal 1
    • Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

    1. Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.2. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.3.

    1. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya.4.
    2. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar.5.

    Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara (BUMN), penerimaan negara bukan pajak lainnya, serta pendapatan badan layanan umum (BLU).6.

    Cost recovery adalah pengembalian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan ( recoverable cost ) oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan menggunakan hasil produksi minyak bumi dan gas bumi (migas) sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.7. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan oleh pihak swasta dalam negeri dan pemerintah daerah serta sumbangan oleh pihak swasta dan pemerintah luar negeri, yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus, dialokasikan untuk mendanai kegiatan tertentu.8.

    Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.9. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalah belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga, sesuai dengan program-program Rencana Kerja Pemerintah yang akan dijalankan.10.

    Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.11.

    Belanja pemerintah pusat menurut jenis adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.12. Belanja pegawai adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.13.

    Belanja barang adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa, baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat serta belanja perjalanan.14.

    Belanja modal adalah belanja pemerintah pusat yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.15. Pembayaran bunga utang adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang ( principal outstanding ), baik utang dalam negeri maupun luar negeri, yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan untuk utang outstanding dan tambahan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang.16.

    Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.17. Subsidi energi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada bahan bakar minyak dan tenaga listrik, sehingga harga jualnya terjangkau masyarakat yang membutuhkan.18.

    Belanja hibah adalah belanja pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, atau jasa dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Negara lain, atau lembaga/organisasi internasional yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.19.

    Bantuan sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian negara/lembaga, guna melindungi dari terjadinya berbagai risiko sosial.20. Belanja lain-lain adalah semua pengeluaran atau belanja pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis belanja sebagaimana dimaksud pada angka 12 (dua belas) sampai dengan angka 19 (sembilan belas), dan dana cadangan umum.21.

    Transfer ke daerah adalah pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian.22. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.23.

    Dana bagi hasil, selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.24.

    Dana alokasi umum, selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.25.

    Dana alokasi khusus, selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.26.

    Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.27.

    Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah.28. Dihapus.29. Sisa lebih pembiayaan anggaran, selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi defisit anggaran yang terjadi.30.

    Pembiayaan defisit anggaran adalah semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran negara dalam APBN.31. Pembiayaan dalam negeri adalah semua penerimaan pembiayaan yang berasal dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri yang terdiri dari penerimaan privatisasi, hasil pengelolaan aset, surat berharga negara (neto), dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari dana investasi pemerintah dan restrukturisasi BUMN.32.

    Privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.33.

    Surat berharga negara, selanjutnya disingkat SBN, meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara.34. Surat utang negara, selanjutnya disingkat SUN, adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.35.

    Surat berharga syariah negara, selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut sukuk negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.36.

    Dana Investasi Pemerintah adalah dukungan Pemerintah dalam bentuk kompensasi finansial dan/atau kompensasi dalam bentuk lain yang diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha.37. Restrukturisasi BUMN adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN, yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.38.

    1. Pembiayaan luar negeri neto adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek, dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.39.
    2. Pinjaman program adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk tunai ( cash financing ) yang pencairannya mensyaratkan dipenuhinya kondisi tertentu yang disepakati kedua belah pihak seperti matriks kebijakan ( policy matrix ) atau dilaksanakannya kegiatan tertentu.40.

    Pinjaman proyek adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan berdasarkan Undang-Undang ini.41.

    Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.42.

    Persentase anggaran pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara.43. Tahun anggaran 2009 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

    1. 2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
    2. Pasal 2
    3. (1) Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2009 diperoleh dari sumber-sumber:
    4. a. Penerimaan perpajakan;
    5. b. Penerimaan negara bukan pajak; dan

    c. Penerimaan hibah. (2) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp65 1,954.823.000.000,00 (enam ratus lima puluh satu triliun sembilan ratus lima puluh empat miliar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah).

    (3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp21 8,037,632,535,000,00 (dua ratus delapan belas triliun tiga puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah). (4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp 1.006,535.744.000,00 (satu triliun enam miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).

    (5) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diperkirakan sebesar Rp87 0,998.991.279.000,00 (delapan ratus tujuh puluh triliun sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

    • 3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sedangkan ayat (4) tetap tetapi penjelasannya diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
    • Pasal 3
    • (1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
    • a. Pajak dalam negeri; dan

    b. Pajak perdagangan internasional. (2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp631.931.723.000.000,00 (enam ratus tiga puluh satu triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas: a.

    Pajak Penghasilan sebesar Rp340.209.256.000.000,00 (tiga ratus empat puluh triliun dua ratus sembilan miliar dua ratus lima puluh enam juta rupiah), termasuk PPh ditanggung Pemerintah atas: (i) komoditi panas bumi sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah); (ii) bunga imbal hasil atas surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah); (iii) terminasi dini hak eksklusif PT Telkom (Pasal 25/29 PPh badan) sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah); (iv) PPh Pasal 21 sebesar Rp6.500.000.000.000,00 (enam triliun lima ratus miliar rupiah); (v) program tropical forest conservation act (TFCA) sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.b.

    Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar Rp203.083.959.000.000,00 (dua ratus tiga triliun delapan puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta rupiah), termasuk pajak ditanggung Pemerintah (DTP) atas: (i) sektor-sektor tertentu dalam rangka penanggulangan dampak perlambatan ekonomi global dan pemulihan sektor riil ( counter cyclical ) sebesar Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar rupiah), yang terdiri atas pajak dalam rangka impor (PPN dan Bea Masuk) eksplorasi migas sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), PPN minyak goreng sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah), serta PPN bahan bakar nabati sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah); dan (ii) BBM bersubsidi (PT Pertamina/Persero) sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah), yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.c.

    • Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp23.863.569.000.000,00 (dua puluh tiga triliun delapan ratus enam puluh tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah).d.
    • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp6.979.950.000.000,00 (enam triliun sembilan ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), termasuk BPHTB ditanggung Pemerintah atas kekurangan DTP BPHTB PT Pertamina (Persero) tahun 2007 sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.e.

    Cukai sebesar Rp54.545.039.000.000,00 (lima puluh empat triliun lima ratus empat puluh lima miliar tiga puluh sembilan juta rupiah).f. Pajak lainnya sebesar Rp3.249.950.000.000,00 (tiga triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

    (3) Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp20.023.100.000.000,00 (dua puluh triliun dua puluh tiga miliar seratus juta rupiah), yang terdiri atas: a. Bea masuk sebesar Rp18.623.500.000.000,00 (delapan belas triliun enam ratus dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah), termasuk bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor (PDRI) ditanggung Pemerintah untuk sektor-sektor tertentu sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.b.

    Bea keluar sebesar Rp 1,399,6 00.000.000,00 ( satu triliun tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah).

    1. (4) Rincian penerimaan perpajakan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.
    2. 4. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sedangkan ayat (7) tetap tetapi penjelasannya diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
    3. Pasal 4
    4. (1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas :
    5. a. Penerimaan sumber daya alam;
    6. b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara;
    7. c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya; dan

    d. Pendapatan BLU. (2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp13 8,653,364,017,000,00 (seratus tiga puluh delapan triliun enam ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh belas ribu rupiah), terdiri atas: a.

    Penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA Migas) sebesar Rp127.748.165.267.000,00 (seratus dua puluh tujuh triliun tujuh ratus empat puluh delapan miliar seratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dengan ketentuan: (i) Penerimaan SDA Migas tersebut termasuk penerimaan yang berasal dari penyelesaian kewajiban PT Pertamina (Persero) kepada Pemerintah tahun 2003 sebesar Rp9.136.361.946.000,00 (sembilan triliun seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang seluruhnya akan dikonversikan menjadi penyertaan modal negara (PMN) pada PT Pertamina (Persero) dan tidak dibagihasilkan ke daerah.

    (ii) Penerimaan SDA Migas tersebut memperhitungkan cost recovery sebesar US$11.050.342.000,00 (sebelas miliar lima puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu dolar Amerika Serikat), naik dari besaran tahun 2008 sebesar US$10.473.000.000,00 (sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta dolar Amerika Serikat), yang disebabkan oleh kenaikan lifting gas on stream Exxon dan Tangguh, serta swap Conoco dan Chevron.

    (iii) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditugaskan untuk melakukan audit atas kewajaran unsur biaya dalam cost recovery sejak tahun 1997, dan apabila terdapat temuan ketidakwajaran, maka BPK wajib melaporkan estimasi besaran kerugian negara yang timbul, termasuk kerugian daerah dalam kerangka bagi hasil, dan disampaikan dalam Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun Anggaran 2009 untuk dapat ditindaklanjuti.

    (iv) Pemerintah ditugaskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang cost recovery, yang antara lain memuat: a. Unsur biaya yang dapat dikategorikan dan diperhitungkan sebagai unsur cost recovery,b. Standar atau norma universal yang diberlakukan terhadap kewajaran unsur biaya dalam perhitungan beban pajak dan cost recovery,c.

    • Standar tersebut tidak hanya berpedoman pada Exhibit Contract, namun juga disesuaikan dengan standar pembebanan yang berlaku umum sebagaimana dimaksud pada butir (2).d.
    • Cost recovery senantiasa harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga acuan cost recovery dalam Exhibit Contract perlu ditinjau kembali.e.

    Peraturan Pemerintah tersebut diberlakukan efektif mulai 1 Januari 2009. (v) Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS) ditugaskan untuk memperkuat pengawasan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor migas.b. Penerimaan sumber daya alam nonminyak bumi dan gas bumi (SDA Nonmigas) sebesar Rp10.905.198.750.000,00 (sepuluh triliun sembilan ratus lima miliar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

    (3) Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp28.614.667.131.000,00 (dua puluh delapan triliun enam ratus empat belas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah), termasuk penerimaan yang berasal dari penyelesaian kewajiban PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) kepada Pemerintah sebesar Rp37.605.131.000,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus lima juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang seluruhnya akan dikonversikan menjadi penyertaan modal negara (PMN) pada PTPN II dan tidak dibagihasilkan ke daerah.

    (4) Penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp44.878.693.567.000,00 (empat puluh empat triliun delapan ratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

    • (6) Penunjukan Gelora Bung Karno dan Kompleks Kemayoran sebagai Badan Layanan Umum dalam rangka optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat ditinjau kembali sesuai peraturan perundang-undangan, dalam hal ini terhadap sebagian aset yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Gelora Bung Karno dan sebagian atau seluruh aset yang dikelola Badan Layanan Umum Kompleks Kemayoran akan ditetapkan sebagai Penyertaan Modal Negara dalam suatu Badan Usaha Milik Negara.
    • (7) Rincian penerimaan negara bukan pajak Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.
    • 5. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
    • Pasal 5
    • (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 terdiri atas :
    • a. Anggaran belanja pemerintah pusat; dan

    b. Anggaran transfer ke daerah. (2) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp69 1,535.743.610.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu triliun lima ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

    1. 6. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah, sedangkan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
    2. Pasal 6
    3. (1) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:
    4. a. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi;
    5. b. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi; dan

    c. Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja. (2) Belanja pemerintah pusat menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp691.535.743.610.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu triliun lima ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

    • (5) Dihapus,
    • (6) Perubahan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dirinci lebih lanjut dalam Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK).
    • 7. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:
    • Pasal 11A
    • (1) Dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran belanja stimulus fiskal tahun 2009, k ementerian negara/l embaga (K/L) termasuk pro v insi dan kabupaten/kota dapat melaksanakan tugas pembantuan/dekonsentrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah dalam rangka p elaksanaan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2008 tentang APBN 2009 tanggal 23 – 24 F ebruari 2009.
    • (2) Dalam hal program, kegiatan dan anggaran belanja stimulus fiskal 2009 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diselenggarakan melalui tugas pembantuan/dekonsentrasi oleh kementerian negara/lembaga, maka kementerian negara/lembaga (K/L) dapat memberikan bantuan teknis dan pendanaan terhadap kegiatan pemerintah daerah guna mendukung pelaksanaan urusan/tugas pemerintah daerah, dengan mekanisme dan ketentuan sebagai berikut:
    • a. Menteri menyerahkan kepada gubernur/bupati/ walikota untuk menunjuk satuan kerja pelaksana daerah,
    • b. Gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, termasuk kewajiban untuk menyampaikan pelaporan sesuai peraturan perundangan yang berlaku,

    c. Keluaran dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas menjadi aset daerah terkait.

    1. (3) Kementerian dan lembaga (K/L) termasuk provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan tugas pembantuan/dekonsentrasi yang tidak sepenuhnya melaksanakan belanja stimulus fiskal tahun 2009 sebagaimana telah ditetapkan, akan menjadi faktor pengurang dalam penetapan alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya,
    2. (4) Ketentuan tersebut pada ayat (3) berlaku juga bagi provinsi dan kabupaten/kota yang menerima bantuan teknis dan pendanaan stimulus fiskal dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan/tugas pemerintah daerah.
    3. (5) Faktor pengurang dalam penetapan alokasi anggaran bagi kementerian/lembaga/propinsi/kabupaten/kota yang tidak sepenuhnya melaksanakan belanja stimulus fiskal tahun 2009 sebagaimana tersebut pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
    4. a. Faktor pengurang dikenakan hanya terhadap kementerian/lembaga/propinsi/kabupaten/kota yang tidak dapat memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
    5. b. Pengurangan pagu belanja tahun anggaran 2010 bagi kementerian/lembaga/propinsi/kabupaten/kota sebagaimana tersebut pada butir a adalah sebesar sisa anggaran stimulus fiskal 2009 yang tidak diserap;
    6. c. Pengurangan pagu sebagaimana dimaksud pada butir b dilakukan Pemerintah melalui pemotongan pagu belanja RKA-KL/transfer ke daerah;

    d. Pelaksanaan pemotongan pagu belanja sebagaimana dimaksud dalam butir c diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.8. Di antara Pasal 1 3 dan Pasal 1 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1 3 A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 13A (1) Dalam rangka penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul lumpur Sidoarjo, anggaran belanja yang dialokasikan pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tahun anggaran 2009 dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur, termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong (mengalirkan lumpur dari tanggul utama ke Kali Porong) dengan pagu paling tinggi sebesar Rp168.565.000.000 (seratus enam puluh delapan miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah),

    • (2) Pelaksanaan kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah,
    • 9. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 15 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4a) dan ayat (4b), sedangkan ayat (5) dan penjelasan ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
    • Pasal 15
    • (1) Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran belanja Pemerintah Pusat berupa:
    • a. pergeseran anggaran belanja:
    • (i) antar – unit organisasi dalam satu bagian anggaran;
    • (ii) antarkegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi; dan/atau
    • (iii) antarjenis belanja dalam satu kegiatan.
    • b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP); dan
    • c. perubahan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) sebagai akibat dari luncuran dan percepatan penarikan PHLN;
    • ditetapkan oleh Pemerintah.
    • (2) Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di atas pagu APBN untuk perguruan tinggi non-Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan BLU ditetapkan oleh Pemerintah.
    • (3) Perubahan rincian belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang masih dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan, atau dalam satu provinsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka dekonsentrasi.
    • (4) Perubahan rincian belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antarprovinsi/ kabupaten/kota untuk kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya di daerah.
    • (4a) Ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) juga berlaku untuk program, kegiatan, dan anggaran stimulus fiskal 2009.
    • (4b) Dalam hal diperlukan persetujuan DPR atas perubahan rincian anggaran stimulus fiskal 2009, permintaan persetujuan tersebut disampaikan kepada Panitia Anggaran DPR,
    • (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (4a), dan ayat (4b) dilaporkan Pemerintah kepada DPR dalam APBN Perubahan dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
    • 10. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
    • Pasal 16
    • (1) Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas :
    • a. Dana perimbangan;
    • b. Dana otonomi khusus dan penyesuaian;

    c. Dihapus. (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp285.053,052,916,000,00 (dua ratus delapan puluh lima triliun lima puluh tiga miliar lima puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah). (3) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp24.255.125.156.000,00 (dua puluh empat triliun dua ratus lima puluh lima miliar seratus dua puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).

    1. (4) Dihapus.
    2. 11. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sedangkan ayat (6) tetap tetapi penjelasannya diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:
    3. Pasal 17
    4. (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas :
    5. a. Dana bagi hasil;
    6. b. Dana alokasi umum; dan

    c. Dana alokasi khusus. (2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp73.819.364.116.000,00 (tujuh puluh tiga triliun delapan ratus sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh empat juta seratus enam belas ribu rupiah).

    • (5) Perhitungan dan pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
    • (6) Rincian dana perimbangan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.
    • (7)
    • 12. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
    • Pasal 18
    • (1) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri atas :
    • a. Dana otonomi khusus; dan

    b. Dana penyesuaian. (2) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp9.526.564.000.000,00 (sembilan triliun lima ratus dua puluh enam miliar lima ratus enam puluh empat juta rupiah). (3) Dana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp14.728.561.156.000,00 (empat belas triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar lima ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).13.

    Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sedangkan ayat (3) tetap tetapi penjelasannya diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 (1) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 870,998.991.279.000,00 (delapan ratus tujuh puluh triliun sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), lebih kecil dari jumlah Anggaran Belanja Negara sebesar Rp1.000.843.921.682.000,00 (satu kuadriliun delapan ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), sehingga dalam Tahun Anggaran 2009 terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp129.844.930.403.000,00 (seratus dua puluh sembilan triliun delapan ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus tiga ribu rupiah), yang akan dibiayai dari Pembiayaan Defisit Anggaran.

    (2) Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber: a. Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp14 2,569.169.663.000,00 (seratus empat puluh dua triliun lima ratus enam puluh sembilan miliar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah); b.

    1. (3) Rincian Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.
    2. 14. Ketentuan dalam Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:
    3. Pasal 21

    (1) Anggaran Pendidikan diperkirakan sebesar Rp 208,286,633,287,000,00 (dua ratus delapan triliun dua ratus delapan puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). (2) Persentase anggaran pendidikan diperkirakan mencapai 20,8% (dua puluh koma delapan persen), yang merupakan perbandingan alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran belanja negara sebesar Rp1.000.843.921.682.000,00 (satu kuadriliun delapan ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

    • 15. Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) tetap tetapi penjelasannya diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:
    • Pasal 24
    • (1) Dalam hal realisasi penerimaan negara tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara pada saat tertentu, kekurangannya dapat ditalangi dari dana sisa anggaran lebih (SAL).
    • (2) Pemerintah dapat menerbitkan Surat Berharga Negara untuk membiayai kebutuhan pengelolaan kas bagi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), apabila dana tunai pengelolaan kas tidak cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan awal tahun anggaran berikutnya.
    • (3) Pemerintah dapat melakukan pembelian kembali SBN untuk kepentingan stabilisasi pasar, dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.
    • Pasal II
    • Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
    • Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
    • Disahkan di Jakarta
    • pada tanggal 25 Agustus 2009
    • PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
    • ttd

    DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

    1. Diundangkan di Jakarta
    2. pada tanggal 25 Agustus 2009
    3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
    4. REPUBLIK INDONESIA,
    5. ttd
    6. ANDI MATTALATTA

    LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 118

    • Salinan sesuai dengan aslinya
    • SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
    • Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
    • Bidang Perekonomian dan Industri,
    • SETIO SAPTO NUGROHO

    /td>

    ol>

  • PENJELASAN
  • ATAS
  • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
  • NOMOR 26 TAHUN 2009
  • TENTANG
  • PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2008
  • TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
  • TAHUN ANGGARAN 2009
  • I. UMUM
  • Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 dilaksanakan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2009.

    • Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2009 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik, yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2009.
    • Sejak ditetapkan nya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009, telah terjadi perubahan dan perkembangan pada faktor internal dan eksternal.

    Dengan melihat dan memperhatikan perilaku indikator ekonomi makro sepanjang tahun 2008, khususnya sejak pertengahan tahun 2008 hingga paruh pertama tahun 2009, maka Pemerintah memandang perlu untuk memutakhirkan asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBN 2009.

    Besaran-besaran yang dijadikan sebagai dasar perhitungan APBN 2009 adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai sekitar 6,0% (enam koma nol persen), nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp9.400,00 (sembilan ribu empat ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat, laju inflasi diperkirakan 6,2% (enam koma dua persen), rata-rata suku bunga SBI 3 (tiga) bulan diperkirakan akan mencapai 7,5% (tujuh koma lima persen), rata-rata harga minyak mentah Indonesia ( Indonesia Crude Price /ICP) di pasar internasional dalam tahun 2009 diperkirakan akan berada pada kisaran US$80,0 (delapan puluh koma nol dolar Amerika Serikat) per barel,dan lifting minyak mentah diperkirakan sekitar 960 (sembilan ratus enam puluh) ribu barel per hari.

    Krisis, Krisis finansial global yang mulai terasa dampaknya di Indonesia sejak pertengahan tahun 2008 telah menyebabkan menurunnya kinerja perekonomian Indonesia secara drastis pada tahun 2008. Melihat perkembangan yang terjadi, krisis global tersebut diperkirakan masih akan terus berlanjut, bahkan akan meningkat intensitasnya pada tahun 2009.

    Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, dan dampak lanjutan dari krisis finansial global tersebut, apabila tidak ditangani dengan baik, berpotensi memicu terjadinya krisis ekonomi. Di tengah kondisi pertumbuhan perekonomian dunia yang masih mengalami penurunan, perkembangan perekonomian nasional dalam tahun 2009 diperkirakan melambat.

    Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan dengan asumsi dalam APBN Tahun Anggaran 2009, yaitu sebesar 4,3% (empat koma tiga persen). Tingkat inflasi dalam tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 4, 5% ( empat koma lima persen), lebih rendah dibandingkan laju inflasi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2009.

    • Penurunan laju inflasi ini terutama dipengaruhi oleh menurunnya harga komoditi di pasar internasional.
    • Dari dalam negeri, aman dan lancarnya pelaksanaan Pemilu Legislatif, relatif stabilnya pasokan kebutuhan pokok, minimnya tekanan inflasi dari komponen yang diatur Pemerintah, menurunnya harga premium dan solar, serta semakin harmonisnya koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi, diperkirakan menjadi faktor positif yang mampu meredam gejolak harga.

    Sementara itu, nilai tukar rupiah dalam tahun 2009 diperkirakan mencapai Rp10.500,00 per US$. Setelah mengalami tekanan yang cukup dalam pada triwulan IV tahun 2008, nilai tukar rupiah selama tahun 2009 berfluktuasi dengan kecenderungan menguat. Penguatan ini didorong antara lain oleh kembali meningkatnya arus modal masuk, membaiknya kinerja perekonomian dan terdapatnya sentimen positif di pasar global dan domestik dalam beberapa bulan terakhir.

    • Penguatan rupiah juga dipengaruhi peningkatan cadangan devisa seiring dengan adanya dukungan kerja sama antarbank sentral melalui Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA).
    • Terjaganya laju inflasi dan terjaganya pergerakan nilai tukar rupiah terhadap US$ turut memberi ruang untuk penurunan tingkat suku bunga SBI-3 bulan dalam tahun 2009 yang diperkirakan mencapai sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).

    Selanjutnya, harga minyak internasional pada awal tahun 2009 mengalami pembalikan terhadap tren, termasuk ICP. Walaupun telah terlihat tanda-tanda pembalikan tren, penurunan harga minyak diperkirakan masih akan terjadi selama tahun 2009 sehingga harga rata-rata ICP pada tahun 2009 diperkirakan mencapai US$61,0 per barel.

    • Meskipun terjadi perubahan pada besaran-besaran asumsi dasar ekonomi makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran APBN, tetapi upaya-upaya untuk menyehatkan APBN melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang aman terus dilakukan.
    • Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juncto Pasal 25 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, maka perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 perlu diatur dengan Undang-Undang.
    • II. PASAL DEMI PASAL
    • Pasal I
    • Angka 1
    • Pasal 1
    • Cukup jelas.
    • Angka 2
    • Pasal 2
    • Ayat (1)
    • Cukup jelas.
    • Ayat (2)

    Penerimaan perpajakan semula direncanakan sebesar Rp725.842.970.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima triliun delapan ratus empat puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah). Ayat (3) Penerimaan negara bukan pajak semula direncanakan sebesar Rp258.943.558.522.000,00 (dua ratus lima puluh delapan triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

    1. Angka 3
    2. Pasal 3
    3. Ayat (1)
    4. Cukup jelas.
    5. Ayat (2)

    Penerimaan pajak dalam negeri semula direncanakan sebesar Rp697.346.970.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh triliun tiga ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).

    • Penerimaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang ditanggung pemerintah (DTP) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut tidak diperhitungkan dalam besaran penerimaan dalam negeri neto, dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.
    • Yang dimaksud dengan sektor-sektor tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b antara lain adalah sektor migas, energi, pangan, industri terpilih, dan sektor-sektor publik.
    • Ayat (3)

    Penerimaan pajak perdagangan internasional semula direncanakan sebesar Rp28.496.000.000.000,00 (dua puluh delapan triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar rupiah).

    1. Penerimaan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor (PDRI) yang ditanggung pemerintah (DTP) sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut tidak diperhitungkan dalam besaran penerimaan dalam negeri neto, dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.
    2. Yang dimaksud dengan sektor-sektor tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain adalah sektor migas, panas bumi, listrik, penerbangan, pelayaran, industri terpilih, dan transportasi publik.
    3. Ayat (4)
    4. Penerimaan perpajakan semula direncanakan sebesar,

    Rincian,,

    • Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut:
    • (dalam rupiah)
    • Semula Menjadi

    411 Pajak dalam negeri 697.346.970.000.000,00 63 1,931,723,000.000,00 4111 Pajak penghasilan (PPh) 357.400.470.000.000,00 340.209,256,000.000,00 41111 PPh minyak bumi dan gas alam 56.723.470.000.000,00 49.033,430,000.000,00 411111 PPh minyak bumi 24.196.640.000.000,00 18.468,680,000.000,00 411112 PPh gas bumi 32.526.830.000.000,00 30.564,750,000.000,00 41112 PPh nonmigas 300,677,00 0.000.000,00 291.175.826.000.000,00 411121 PPh Pasal 21 46.935.110.000.000,00 44.210.809.000.000,00 411122 PPh Pasal 22 6.160.500.000.000,00 5.815.009.000.000,00 411123 PPh Pasal 22 impor 25.755.360.000.000,00 24.310.789.000.000,00 411124 PPh Pasal 23 24.556.560.000.000,00 23.179.229.000.000,00 411125 PPh Pasal 25/29 orang pribadi 3.510.910.000.000,00 3.307.150.000.000,00 411126 PPh Pasal 25/29 badan 136.978.000.000.000,00 136.757.060.000.000,00 411127 PPh Pasal 26 22.794.370.000.000,00 21.515.860.000.000,00 411128 PPh final 30.247.700.000.000,00 28.551.120.000.000,00 41113 PPh fiskal 3.738.490.000.000,00 3.528.800.000.000,00 411131 PPh fiskal luar negeri 3.738.490.000.000,00 3.528.800.000.000,00 4112 Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah 249.508.700.000.000,00 203.083.959.000.000,00 4113 Pajak bumi dan bangunan 28.916.300.000.000,00 23.863.569.000.000,00 4114 BPHTB 7.753.600.000.000,00 6.979.950.000.000,00 4115 Cukai 49.494.700.000.000,00 54.545.039.000.000,00 41151 Cukai 49.494.700.000.000,00 54.545.039.000.000,00 411511 Cukai Hasil Tembakau 48.240.100.000.000,00 53.253.459.000.000,00 411512 Cukai Ethyl Alkohol 479.000.000.000,00 493.080.000.000,00 411513 Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol 775.600.000.000,00 798.500.000.000,00 4116 Pendapatan pajak lainnya 4.273.200.000.000,00 3.249.950.000.000,00 412 Pajak perdagangan internasional 28.496.000.000.000,00 20.023.100.000.000,00 4121 Pendapatan bea masuk 19.160.400.000.000,00 18.623.500.000.000,00 4122 Pendapatan bea keluar 9.335.600.000.000,00 1.399.600.000.000,00

    1. Angka 4
    2. Pasal 4
    3. Ayat (1)
    4. Cukup jelas.
    5. Ayat (2)

    Penerimaan sumber daya alam semula direncanakan sebesar Rp173.496.521.477.000,00 (seratus tujuh puluh tiga triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Ayat (3), Ayat (3) Bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik negara semula direncanakan sebesar Rp30.794.000.000.000,00 (tiga puluh triliun tujuh ratus sembilan puluh empat miliar rupiah).

    • Ayat (6)
    • Cukup jelas.
    • Ayat (7)

    Penerimaan negara bukan pajak semula direncanakan sebesar Rp258.943.558.522.000,00 (dua ratus lima puluh delapan triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

    1. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut:
    2. (dalam rupiah)
    3. Semula Menjadi

    421 Penerimaan sumber daya alam 173.496.521.477.000,00 8,653,364,017,000,00 4211 Pendapatan minyak bumi 123.029.740.000.000,00 9 1,491,043,166,000,00 421111 Pendapatan minyak bumi 123.029.740.000.000,00 9 1,491,043,166,000,00 4212 Pendapatan gas bumi 39.093.330.000.000,00 36.257,122,101,000,00 421211 Pendapatan gas bumi 39.093.330.000.000,00 36.257,122,101,000,00 4213 Pendapatan pertambangan umum 8.723.451.477.000,00 8.72 0,151,640,000,00 421311 Pendapatan iuran tetap 84.432.994.000,00 106,333,611,000,00 421312 Pendapatan royalti 8.639.018.483.000,00 8.6 13,818,029,000,00 4214 Pendapatan kehutanan 2.500.000.000.000,00 1.715.047.110.000,00 42141 Pendapatan dana reboisasi 1.235.600.000.000,00 1.036.448.000.000,00 42142 Pendapatan provisi sumber daya hutan 1.249.211.400.000,00 427.685.000.000,00 42143 Pendapatan IIUPH (IHPH) 15.188.600.000,00 54.901.000.000,00 4214 4 Pendapatan penggunaan kawasan hutan – 196.013.110.000,00 4215 Pendapatan,

    • 423111 Pendapatan penjualan
    • hasil pertanian,
    • kehutanan, dan

    perkebunan 3.520.794.000,00 4.795.861.000,00 423112 Pendapatan penjualan hasil peternakan dan perikanan 11.505.412.000,00 11.505.412.000,00 423113 Pendapatan penjualan hasil tambang 6.527.056.277.000,00 6.794,644,965,000,00 423114 Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan 15.866.577.000,00 15.866.577.000,00 423115 Pendapatan penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya 219.500.000,00 219.500.000,00

    1. 423116 Pendapatan penjualan
    2. informasi, penerbitan,
    3. film, survey, pemetaan

    dan hasil cetakan lainnya 41.168.401.000,00 66.070.545.000,00 423117 Pendapatan penjualan dokumen-dokumen pelelangan 220.390.000,00 222.920.000,00 423119 Pendapatan penjualan lainnya 78.381.274.000,00 78.390.369.000,00 42312 Pendapatan penjualan aset 33.147.260.000,00 33.008.934.000,00 423121 Pendapatan penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah 41.000.000,00 41.000.000,00 423122 Pendapatan penjualan kendaraan bermotor 1.511.037.000,00 1.416.137.000,00 423123 Pendapatan penjualan sewa beli 30.533.997.000,00 30.533.997.000,00 423129 Pendapatan penjualan aset lainnya yang berlebih/ rusak/dihapuskan 1.061.226.000,00 1.017.800.000,00 42313 Pendapatan penjualan dari kegiatan hulu migas 7.944.490.000.000,00 9.507.178.769.000,00 42313 1 Pendapatan bersih hasil Penjualan bahan bakar minyak – 2.681.760.000.000,00 423132 Pendapatan minyak mentah (DMO) 7.944.490.000.000,00 6.825.418.769.000,00 42314 Pendapatan sewa 102.557.949.000,00 68.133.611.000,00 423141 Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri 20.241.365.000,00 19.440.529.000,00 423142 Pendapatan sewa gedung, bangunan, dan gudang 70.991.502.000,00 37.433.075.000,00 423143 Pendapatan sewa benda-benda bergerak 6.270.268.000,00 6.321.793.000,00 423149 Pendapatan,

    • 423212 Pendapatan tempat
    • hiburan/taman/museum
    • dan pungutan usaha

    pariwisata alam (PUPA) 14.355.393.000,00 14.355.393.000,00

    1. 423213 Pendapatan surat
    2. keterangan, visa,
    3. paspor, SIM, STNK,

    dan BPKB 2.964.659.160.000,00 2.964.659.160.000,00 423214 Pendapatan hak dan perijinan 5.991.429.217.000,00 6.445.491.941.000,00 423215 Pendapatan sensor/ karantina, pengawasan/ pemeriksaan 58.906.261.000,00 96.678.652.000,00

    • 423216 Pendapatan jasa tenaga,
    • pekerjaan, informasi,
    • pelatihan, teknologi,
    • pendapatan BPN,

    pendapatan DJBC 2.190.947.932.000,00 2.190.262.466.000,00 423217 Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama 73.218.000.000,00 73.218.000.000,00

    1. 423218 Pendapatan jasa
    2. b andar udara,
    3. kepelabuhan,

    dan kenavigasian 317.065.225.000,00 666.771.725.000,00 42322 Pendapatan jasa II 1.274.489.052.000,00 1.313.225.357.000,00 423221 Pendapatan jasa Lembaga keuangan (jasa giro) 42.157.432.000,00 76.106.560.000,00 423222 Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi 1.122.807.075.000,00 1.127.594.252.000,00 423225 Pendapatan biaya penagihan pajak negara dengan surat paksa 3.660.932.000,00 3.660.932.000,00 423226 Pendapatan uang pewarganegaraan 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 423227 Pendapatan bea lelang 38.307.983.000,00 38.307.983.000,00 423228 Pendapatan biaya pengurusan piutang dan lelang negara 61.555.630.000,00 61.555.630.000,00 423229 Pendapatan registrasi dokter dan dokter gigi 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 42323 Pendapatan jasa luar negeri 380.007.249.000,00 380.007.249.000,00

    • 423231 Pendapatan dari
    • Pemberian surat
    • perjalanan Republik

    Indonesia 285.081.659.000,00 285.081.659.000,00 423232 Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler 85.662.391.000,00 85.662.391.000,00 423239 Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri 9.263.199.000,00 9.263.199.000,00 42324 Pendapatan,,42324 Pendapatan layanan jasa perbankan 8.903.458.000,00 – 423241 Pendapatan layanan jasa perbankan 8.903.458.000,00 –

    1. 42325 Pendapatan atas pengelolaan
    2. rekening tunggal
    3. Perbendaharaan
    4. (treasury single account)
    5. dan/atau atas penempatan

    uang negara 3.000.000.000.000,00 3.000.000.000.000,00 423 251 Pendapatan atas penerbitan SP2D dalam rangka TSA 3.000.000.000.000,00 8.900.000.000,00 423 252 Pendapatan atas penempatan uang negara pada Bank Umum – 900.000.000.000,00 423 253 Pendapatan dari penempatan uang negara di Bank Indonesia – 2.091.100.000.000,00 42329 Pendapatan jasa lainnya 20.298.330.000,00 17.923.004.000,00 423291 Pendapatan jasa lainnya 20.298.330.000,00 17.923.004.000,00 4233 Pendapatan bunga 1.844.450.000.000,00 1.844.450.000.000,00 42331 Pendapatan bunga 1.844.450.000.000,00 1.844.450.000.000,00 423313 Pendapatan bunga dari piutang dan penerusan pinjaman 1.494.450.000.000,00 1.494.450.000.000,00 423319 Pendapatan bunga lainnya 350.000.000.000,00 350.000.000.000,00 4234 Pendapatan kejaksaan dan peradilan 33.122.633.000,00 33.122.633.000,00 42341 Pendapatan kejaksaan dan peradilan 33.122.633.000,00 33.122.633.000,00 423411 Pendapatan legalisasi tanda tangan 1.163.642.000,00 1.163.642.000,00 423412 Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan 290.505.000,00 290.505.000,00

    • 423413 Pendapatan uang meja
    • (leges) dan upah pada
    • panitera badan

    pengadilan (peradilan) 721.830.000,00 721.830.000,00 423414 Pendapatan hasil denda/tilang dan sebagainya 18.935.000.000,00 18.935.000.000,00 423415 Pendapatan ongkos perkara 10.073.862.000,00 10.073.862.000,00 423419 Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya 1.937.794.000,00 1.937.794.000,00 4235 Pendapatan pendidikan 5.508.385.809.000,00 6.039.441.727.000,00 42351 Pendapatan pendidikan 5.508.385.809.000,00 6.039.441.727.000,00 423511 Pendapatan uang pendidikan 3.560.224.943.000,00 4.091.239.736.000,00 423512 Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan 174.311.917.000,00 174.3 94,9 6 7.000,00 423513 Pendapatan uang ujian untuk menjalankan praktik 111.785.555.000,00 111.785.555.000,00 423519 Pendapatan pendidikan lainnya 1.662.063.394.000,00 1.662.021.469.000,00 4236 Pendapatan,

    1. 423611 Pendapatan uang
    2. sitaan hasil korupsi
    3. yang telah ditetapkan

    pengadilan 6.104.000.000,00 6.104.000.000,00 423612 Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00

    • 423614 Pendapatan uang
    • pengganti tindak
    • pidana korupsi yang

    ditetapkan di pengadilan 29.996.000.000,00 29.996.000.000,00 4237 Pendapatan iuran dan denda 687.879.588.000,00 474.584.422.000,00 42371 Pendapatan iuran badan usaha 469.900.830.000,00 469.900.00 0.000,00

    1. 423711 Pendapatan iuran
    2. badan usaha dari
    3. kegiatan usaha
    4. penyediaan dan

    pendistribusian BBM 355.939.267.000,00 329.840.000.000,00

    • 423712 Pendapatan iuran badan
    • usaha dari kegiatan
    • usaha pengangkutan gas

    bumi melalui pipa 73.961.563.000,00 100.060.000.000,00 423713 Iuran badan usaha di b idang pasar modal dan lembaga keuangan 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 42372 Pendapatan dana pengamanan hutan 199.494.336.000,00 – 423721 Pendapatan dana pengamanan hutan 199.494.336.000,00 – 42373 Pendapatan dari perlindungan hutan dan konservasi alam 14.000.000.000,00 200.000.000,00

    1. 423731 Pendapatan iuran
    2. menangkap/mengambil/
    3. mengangkut satwa liar/
    4. mengambil/mengangkut
    5. tumbuhan alam hidup

    atau mati 7.000.000.000,00 100.000.000,00 423735 Pungutan masuk obyek wisata alam 7.000.000.000,00 100.000.000,00 42375 Pendapatan denda 4.484.422.000,00 4.484.422.000,00 423752 Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah 4.454.591.000,00 4.454.591.000,00 423753 Pendapatan denda administrasi BPHTB 29.831.000,00 29.831.000,00 4239 Pendapatan lain-lain 10.007.238.010.000,00 2.666.411.102.000,00 42391 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu 9.982.832.071.000,00 9.057.993.000,00 423911 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL 4.375.334.000,00 4.403.787.000,00 423912 Penerimaan kembali belanja pensiun TAYL 76.167.000,00 76.167.000,00 423913 Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni TAYL 9.975.528.043.000,00 1.725.512.000,00 423914 Penerimaan,

    • 423922 Pendapatan pelunasan
    • ganti rugi atas kerugian
    • yang diderita oleh negara
    • (masuk TP/TGR)

    bendahara 1.473.154.000,00 1.203.321.000,00 42399 Pendapatan lain-lain 22.923.285.000,00 2.656.140.288.000 423991 Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji 16.575.392.000,00 3.165.065.000 423995 Pendapatan bagian P emerintah dari sisa surplus Bank Indonesia – 2.646.354.982.000,00 423999 Pendapatan anggaran lain-lain 6.347.893.000,00 6.620.241.000,00 424 Pendapatan badan layanan umum 5.442.235.797.000,00 5.890.907.820.000,00 4241 Pendapatan jasa layanan umum 5.420.617.531.000,00 5.585.167.400.000,00 42411 Pendapatan penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat 5.235.509.086.000,00 5.245.548.482.000,00 424111 Pendapatan jasa pelayanan rumah sakit 3.251.950.871.000,00 3.251.950.871.000,00 424112 Pendapatan jasa pelayanan pendidikan 124.821.750.000,00 124.821.750.000,00

    1. 424113 Pendapatan jasa
    2. pelayanan tenaga,
    3. pekerjaan, informasi,

    pelatihan dan teknologi 34.309.527.000,00 34.309.527.000,00 424115 Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan, dan kenavigasian 933.412.653.000,00 933.412.653.000,00 424116 Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi 842.105.307.000,00 842.105.307.000,00 424117 Pendapatan jasa pelayanan pemasaran 21.287.437.000,00 21.287.437.000,00 424119 Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya 27.621.541.000,00 3 7.660,937,000,00 4241 2 Pendapatan dari pengelolaan wilayah/kawasan tertentu – 169.070.850.000,00 4241 29 Pendapatan pengelolaan kawasan lainnya – 169.070.850.000,00 42413 Pengelolaan dana khusus untuk masyarakat 185.108.445.000,00 170.548.068.000,00 424133 Pendapatan program modal ventura 5.131.437.000,00 5.131.437.000,00 424134 Pendapatan program dana bergulir sektoral 3.392.800.000,00 3.392.800.000,00 424135 Pendapatan program dana bergulir syariah 305.106.000,00 305.106.000,00 424136 Pendapatan investasi 121.367.625.000,00 119.302.082.000,00 424139 Pendapatan pengelolaan dana khusus lainnya 54.911.477.000,00 42.416.643.000,00 4243 Pendapatan,

    • Angka 5
    • Pasal 5
    • Ayat (1)
    • Cukup jelas.
    • Ayat (2)

    Anggaran belanja pemerintah pusat semula direncanakan sebesar Rp716.376.346.122.000,00 (tujuh ratus enam belas triliun tiga ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu rupiah). Ayat (3) Anggaran transfer ke daerah semula direncanakan sebesar Rp320.690.992.000.000,00 (tiga ratus dua puluh triliun enam ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah.

    1. Angka 6
    2. Pasal 6
    3. Ayat (1)
    4. Cukup jelas.

    Ayat (2), Ayat (2) Belanja pemerintah pusat menurut organisasi diperkirakan sebesar Rp691.535.743.610.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu triliun lima ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan akumulasi dari perkiraan realisasi kementerian negara/lembaga (K/L), tambahan anggaran belanja untuk stimulus fiskal, tambahan dan penerusan hibah yang ditampung dalam belanja hibah ke daerah.

    Perkiraan realisasi kementerian negara/lembaga (K/L) merupakan hasil analisis teknikal berdasarkan rata-rata tahun sebelumnya yang dianggap sebagai daya serap alami (natural) dan tidak berpengaruh terhadap pagu masing-masing K/L yang sudah dialokasikan pada K/L dalam APBN 2009. Dengan mengasumsikan realisasi belanja kementerian negara/lembaga (K/L ) akan terserap 100%, maka pagu belanja pemerintah pusat diperkirakan mencapai Rp717.818.266.570.600,00 (tujuh ratus tujuh belas triliun delapan ratus delapan belas miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah), termasuk pagu belanja K/L sebesar Rp334.575.652.901.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat triliun lima ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus satu ribu rupiah).

    Ayat (3) Belanja pemerintah pusat menurut fungsi diperkirakan sebesar Rp691.535.743.610.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu triliun lima ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan akumulasi dari perkiraan realisasi kementerian negara/lembaga (K/L), tambahan anggaran belanja untuk stimulus fiskal, tambahan dan penerusan hibah yang ditampung dalam belanja hibah ke daerah.

    Perkiraan realisasi kementerian negara/lembaga (K/L) merupakan hasil analisis teknikal berdasarkan rata-rata tahun sebelumnya yang dianggap sebagai daya serap alami (natural) dan tidak berpengaruh terhadap pagu masing-masing K/L yang sudah dialokasikan pada K/L dalam APBN 2009. Dengan, Dengan mengasumsikan realisasi belanja kementerian negara/lembaga (K/L ) akan terserap 100%, maka pagu belanja pemerintah pusat diperkirakan mencapai Rp717.818.266.570.600,00 (tujuh ratus tujuh belas triliun delapan ratus delapan belas miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah), termasuk pagu belanja K/L sebesar Rp334.575.652.901.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat triliun lima ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus satu ribu rupiah).

    Ayat (4) Belanja pemerintah pusat menurut jenis diperkirakan sebesar Rp691.535.743.610.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu triliun lima ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan akumulasi dari perkiraan realisasi kementerian negara/lembaga (K/L), tambahan anggaran belanja untuk stimulus fiskal, tambahan dan penerusan hibah yang ditampung dalam belanja hibah ke daerah.

    Dengan mengasumsikan realisasi belanja kementerian negara/lembaga (K/L ) akan terserap 100%, maka pagu belanja pemerintah pusat diperkirakan mencapai Rp717.818.266.570.600,00 (tujuh ratus tujuh belas triliun delapan ratus delapan belas miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah), termasuk pagu belanja K/L sebesar Rp334.575.652.901.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat triliun lima ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus satu ribu rupiah).

    Penerusan hibah ke daerah yang dialokasikan melalui belanja hibah diperkirakan sebesar Rp31.580.000.000,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah), yang terdiri atas: (1) hibah untuk pendidikan dasar, yang berasal dari Bank Dunia, yang merupakan pengalihan dari anggaran belanja Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) dan (2) hibah baru untuk peningkatan pelayanan jasa kesehatan, yang berasal dari Uni Eropa/ World Health Organization (WHO) sebesar Rp9.078.201.000,00 (sembilan miliar tujuh puluh delapan juta dua ratus satu ribu rupiah).

    • Perkiraan realisasi kementerian negara/lembaga (K/L) merupakan hasil analisis teknikal berdasarkan rata-rata tahun sebelumnya yang dianggap sebagai daya serap alami (natural) dan tidak berpengaruh terhadap pagu masing-masing K/L yang sudah dialokasikan pada K/L dalam APBN 2009.
    • Ayat (5)
    • Dihapus,
    • Ayat (6)
    • Cukup jelas.
    • Angka 7
    • Pasal 11A
    • Ayat (1)

    Anggaran belanja stimulus fiskal tahun 2009 adalah sebesar Rp12.200.000.000.000,00 (dua belas triliun dua ratus miliar rupiah), yang terdiri atas: a. Tambahan anggaran stimulus fiskal yang dialokasikan untuk kementerian negara/lembaga sebesar Rp1 0,945,000.000.000,00 ( sepuluh triliun sembilan ratus empat puluh lima miliar rupiah), b.

    1. Ayat (2)
    2. Cukup jelas.
    3. Ayat (3)
    4. Cukup jelas.
    5. Ayat (4)
    6. Cukup jelas.
    7. Ayat (5)
    8. Cukup jelas.
    9. Angka 8
    10. Pasal 1 3A
    11. Ayat (1)
    12. Cukup jelas,

    Ayat (2),,

    • Ayat (2)
    • Cukup jelas.
    • Angka 9
    • Pasal 1 5
    • Ayat (1)

    Yang dimaksud dengan hasil optimalisasi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah dicapai. Hasil lebih atau sisa dana tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk meningkatkan sasaran ataupun untuk kegiatan lainnya dalam program yang sama.

    • Yang dimaksud dengan perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah kelebihan realisasi penerimaan dari target yang direncanakan dalam APBN.
    • Peningkatan penerimaan tersebut selanjutnya dapat digunakan oleh kementerian negara/lembaga penghasil sesuai dengan ketentuan ijin penggunaan yang berlaku.

    Yang dimaksud dengan perubahan pagu Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) adalah peningkatan pagu PHLN sebagai akibat adanya luncuran pinjaman proyek dan hibah luar negeri yang bersifat multi years dan/atau percepatan penarikan pinjaman yang sudah disetujui dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pinjaman luar negeri termasuk hibah luar negeri, penerusan hibah luar negeri, dan penerusan pinjaman luar negeri yang diterima setelah APBN ditetapkan.

    1. Ayat (2)
    2. Cukup jelas.
    3. Ayat (3)
    4. Cukup jelas.

    Ayat (4),,

    • Ayat (4)
    • Cukup jelas.
    • Ayat (4a)
    • Cukup jelas.
    • Ayat (4b)
    • Cukup jelas.
    • Ayat (5)

    Yang dimaksud dengan dilaporkan pelaksanaannya dalam APBN Perubahan adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran belanja pemerintah pusat yang dilakukan sebelum APBN Perubahan 2009 kepada DPR. Sedangkan yang dimaksud dengan dilaporkan pelaksanaannya dalam laporan keuangan pemerintah pusat adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran belanja pemerintah pusat yang dilakukan sepanjang tahun 2009 setelah APBN Perubahan 2009 kepada DPR.

    1. Angka 10
    2. Pasal 16
    3. Ayat (1)
    4. Cukup jelas.
    5. Ayat (2)

    Dana perimbangan semula direncanakan sebesar Rp296.952.413.800.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam triliun sembilan ratus lima puluh dua miliar empat ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah). Ayat (3) Dana otonomi khusus dan penyesuaian semula direncanakan sebesar Rp23.738.578.200.000,00 (dua puluh tiga triliun tujuh ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

    • Ayat (4)
    • Dihapus.
    • Angka 11
    • Pasal 17
    • Ayat (1)
    • Cukup jelas.

    Ayat (2), Ayat (2) Dana bagi hasil semula direncanakan sebesar Rp85.718.725.000.000,00 (delapan puluh lima triliun tujuh ratus delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah). Ayat (3) Dana alokasi umum semula direncanakan sebesar Rp186.414.100.000.000,00 (seratus delapan puluh enam triliun empat ratus empat belas miliar seratus juta rupiah).

    1. Ayat (5)
    2. Cukup jelas.
    3. Ayat (6)

    Dana perimbangan tahun 2009 termasuk kurang bayar dana bagi hasil (DBH) tahun 2006 ─ 2008 sebesar Rp285.053.052.916.000,00 (dua ratus delapan puluh lima triliun lima puluh tiga miliar lima puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah), terdiri atas: (dalam rupiah) Semula Menjadi 1.

    Dana Bagi Hasil (DBH) 85.718.725.000.000,00 7 3,819,364,116,000,00 a. DBH Pajak 45.754.404.000.000,00 38.563.341.451.000,00 i. DBH Pajak Penghasilan 10.089.204.000.000,00 8.207.364.305.000,00 ii. DBH Pajak Bumi dan Bangunan 27.446.798.000.000,00 22.810.957.966.000,00 iii. DBH Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 7.253.600.000.000,00 6.479.950.000.000,00 iv.

    DBH Cukai 964.802.000.000,00 1.065.069.180.000,00 b. DBH Sumber Daya Alam 39.964.321.000.000,00 35.256.022.665.000,00 i. DBH SDA Migas 31.359.800.000.000,00 26.128,650,000.000,00 – DBH SDA Minyak Bumi 19.152.500.000.000,00 13.495.860.000.000,00 – DBH SDA Gas Bumi 12.207.300.000.000,00 10.632.790.000.000,00 – Kurang bayar migas – 2.000.000.000.000,00 i i,

    DBH SDA Pertambangan Umum 6.978.761.000.000,00 7.197.617.398.000,00 iii, DBH SDA Kehutanan 1.505.760.000.000,00 800.648.000.000,00 i v. DBH SDA Perikanan 120.000.000.000,00 120.000.000.000,00 v, DBH SDA Panas Bumi – 1.009.107.267.000,00 2. Dana Alokasi Umum (DAU) 186.414.100.000.000,00 186.414.100.000.000,00 3.

    Dana Alokasi Khusus (DAK) 24.819.588.800.000,00 24.819.588.800.000,00 Angka 12,

    • Angka 12
    • Pasal 18
    • Ayat (1)
    • Cukup jelas.
    • Ayat (2)

    Dana otonomi khusus sebesar Rp9.526.564.000.000,00 (sembilan triliun lima ratus dua puluh enam miliar lima ratus enam puluh empat juta rupiah), terdiri atas: 1. Alokasi Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat sebesar Rp3.728.282.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang disepakati untuk dibagi masing-masing dengan proporsi 70 persen untuk Papua dan 30 persen untuk Papua Barat dengan rincian sebagai berikut: a.

    Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebesar Rp2.609.797.400.000,00 (dua triliun enam ratus sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat sebesar Rp1.118.484.600.000,00 (satu triliun seratus delapan belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

    Penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat diutamakan untuk pendanaan pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang.

    Dana Otonomi Khusus Propinsi Papua tersebut dibagikan kepada Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat, yang jumlahnya setara dengan 2 (dua) persen dari pagu Dana Alokasi Umum (DAU) secara nasional dan berlaku selama 20 tahun sejak tahun 2002. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dimaksud tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.2.

    Alokasi,,2. Alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh sebesar Rp3.728.282.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh dua juta rupiah). Dana Otonomi Khusus Aceh diarahkan penggunaannya untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2008, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas besarnya setara dengan 2 (dua) persen dari pagu Dana Alokasi Umum (DAU) secara nasional, dan untuk tahun keenam belas sampai tahun keduapuluh besarnya setara dengan 1 (satu) persen dari pagu Dana Alokasi Umum (DAU) secara nasional.

    • Dana Otonomi Khusus Aceh direncanakan, dilaksanakan, serta dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Provinsi NAD dan merupakan bagian yang utuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).
    • Perencanaan sebagian besar dari penggunaan dana otonomi khusus tersebut direncanakan bersama oleh Pemerintah Provinsi NAD dengan masing-masing pemerintah kabupaten/kota dalam Pemerintah Provinsi NAD serta merupakan lampiran dari APBA.3.

    Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah), terutama ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang.

    • Dana Tambahan Infrastruktur tersebut diperuntukkan bagi Provinsi Papua sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah.
    • Pencairan,
    • Pencairan dana tambahan infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2009 sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah) tersebut dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan penyerapan dana tambahan infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2008, yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan.4.

    Kekurangan dana tambahan otonomi khusus infrastruktur Provinsi Papua tahun anggaran 2008 sebesar Rp670.000.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh miliar rupiah). Ayat (3) Dana penyesuaian sebesar Rp14.728.561.156.000,00 (empat belas triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar lima ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu) terdiri atas: 1.

    1. Dana tambahan DAU untuk guru pegawai negeri sipil daerah sebesar Rp7.490.000.000.000,00 (tujuh triliun empat ratus sembilan puluh miliar rupiah).2.
    2. Dana tambahan DAU sebesar Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah) yang dialokasikan kepada daerah tertentu sebagai penguatan desentralisasi fiskal dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.3.

    Kurang bayar dana prasarana infrastruktur lainnya tahun 2007 sebesar Rp41.435.198.000,00 (empat puluh satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).4. Kurang bayar DAK tahun 2007 sebesar Rp197.125.958.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar seratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

    1. Angka 13
    2. Pasal 19
    3. Ayat (1)

    Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2009 semula ditetapkan sebesar Rp985.725.328.522.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, lebih kecil dari jumlah Anggaran Belanja Negara sebesar Rp1.037.067.338.122.000,00 (satu kuadriliun tiga puluh tujuh triliun enam puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, sehingga dalam Tahun Anggaran 2009 semula terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp51.342.009.600.000,00 (lima puluh satu triliun tiga ratus empat puluh dua miliar sembilan juta enam ratus ribu rupiah), yang akan dibiayai dari Pembiayaan Defisit Anggaran.

    1. Ayat (2) a.
    2. Pembiayaan dalam negeri semula ditetapkan sebesar Rp60.790.250.000.000,00 (enam puluh triliun tujuh ratus sembilan puluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).b.
    3. Pembiayaan luar negeri neto semula ditetapkan sebesar negatif Rp9.448.240.400.000,00 (sembilan triliun empat ratus empat puluh delapan miliar dua ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah).

    Ayat (3) Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp129.844.930.403.000,00 (seratus dua puluh sembilan triliun delapan ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus tiga ribu rupiah) terdiri atas: 1. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp142.569.169.663.000,00 (seratus empat puluh dua triliun lima ratus enam puluh sembilan miliar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) terdiri atas: (dalam rupiah) Semula Menjadi a.

    • Perbankan dalam negeri 16.629.161.400.966,00 5 6,566,160,569,000,00 i.
    • Rekening Dana Investasi 3.690.000.000.000,00 3.690.000.000.000,00 ii.
    • Pelunasan piutang negara (PT Pertamina) 9.136.361.945.966,00 – iii.
    • Rekening pembangunan hutan 1.696.549.455.000,00 625.000.000.000,00 iv.
    • SILPA 2008 2.106.250.000.000,00 51.857.136.912.000,00 v.

    Saldo Gerhan 2008 – 394.023.657.000,00 b. Non-perbankan dalam negeri 44.161.088.599.034,00 86.003.009.094.000,00 i. Privatisasi 500.000.000.000,00 – ii. Hasil pengelolaan aset 2.565.000.000.000,00 -164.600.000.000,00 iii. Surat berharga negara (neto) 54.719.000.000.000,00 99.256.576.171.000,00 iv.

    Dana Investasi Pemerintah dan restrukturisasi BUMN -13.622.911.400.966,00 -13.088.967.077.000,00 Hasil pengelolaan aset sebesar negatif Rp164.600.000.000,00 (seratus enam puluh empat miliar enam ratus juta rupiah) terdiri atas: (i) pengelolaan aset Rp835.400.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima miliar empat ratus juta rupiah) dan (ii) restrukturisasi BUMN negatif Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

    Surat Berharga Negara (SBN) neto merupakan selisih antara penerbitan dengan pembayaran pokok dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (Sukuk).

    • Omposisi jumlah dan jenis instrumen SBN yang akan diterbitkan, pembayaran pokok, dan pembelian kembali SBN, akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan situasi yang berkembang di pasar, sampai dengan target neto pembiayaan SBN tercapai.
    • SBN (neto) sebesar Rp99.256.576.171.000,00 (sembilan puluh sembilan triliun dua ratus lima puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) termasuk pelunasan sebagian pokok obligasi negara seri SRBI-01/MK/2003 sebesar Rp2.646.354.981.538,00 (dua triliun enam ratus empat puluh enam miliar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

    Dana investasi pemerintah dan restrukturisasi BUMN sebesar negatif Rp13.088.967.077.000,00 (tiga belas triliun delapan puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dialokasikan untuk: (i) investasi pemerintah sebesar negatif Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), (ii) penyertaan modal negara untuk PT Pertamina sebesar negatif Rp9.136.361.946.000,00 (sembilan triliun seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah), (iii) pendirian lembaga penjaminan infrastruktur ( guarantee fund ) sebesar negatif Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), (iv) penyertaan modal negara untuk Perum Jamkrindo dan PT Askrindo sebesar negatif Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), (v) penyertaan modal negara untuk PTPN II sebesar negatif Rp37.605.131.000,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus lima juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah), (vi) dana kontinjensi untuk PT PLN sebesar negatif Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), dan (vii) dana bergulir sebesar negatif Rp915.000.000.000,00 (sembilan ratus lima belas miliar rupiah).

    Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW (sepuluh ribu megawatt) berbahan bakar batubara oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN), Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT PLN (Persero) kepada kreditur perbankan. Jaminan Pemerintah dimaksud, diberikan atas risiko/kemungkinan PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran terhadap kreditur ( payment default ).

    Jaminan tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang pemerintah kepada PT PLN (Persero) apabila terealisasi. Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan atas pinjaman PT PLN (Persero) tersebut di atas diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    • (dalam rupiah)
    • Semula Menjadi
    • a. Penarikan pinjaman luar

    negeri bruto 52.160.957.600.000,00 69.299.157.364.000,00 – Pinjaman program 26.440.000.000.000,00 30.315.500.000.000,00 – Pinjaman proyek 25.720.957.600.000,00 38.983.657.364.000,00 i. Pinjaman proyek pemerintah 25.720.957.600.000,00 25.991.960.740.000,00 Pusat ii.

    1. Pembiayaan luar negeri mencakup pembiayaan utang luar negeri selain dari surat berharga negara internasional.
    2. Angka 14
    3. Pasal 21
    4. Ayat (1)

    Anggaran pendidikan sebesar Rp208.286.633.287.000,00 (dua ratus delapan triliun dua ratus delapan puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), terdiri atas:

    • (dalam rupiah)
    • Semula Menjadi
    • 1. Anggaran Pendidikan Melalui Belanja

    Pemerintah Pusat 89.550.853.106.000,00 9 0,632,236,427,000,00 i. Departemen Pendidikan Nasional 61.525.476.815.000,00 6 2,090,741,798,000,00 ii. Departemen Agama 23.275.218.223.000,00 23.711,827,857,000,00 iii. Kementerian Negara/Lembaga lainnya 3.045.158.068.000,00 3.102,166,772,000,00 a.

    • Departemen PU 42.377.950.000,00 42.377.950.000,00 b.
    • Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 67.228.388.000,00 67.200,000,000,00 c.
    • Perpustakaan Nasional 259.951.730.000,00 259.951.730.000,00 d.
    • Departemen Keuangan 64.700.000.000,00 64.700.000.000,00 e.
    • Departemen Pertanian 75.000.000.000,00 75.000.000.000,00 f.

    Departemen Perindustrian 100.000.000.000,00 100.000.000.000,00 g. Departemen ESDM 23.100.000.000,00 35,904,667,000,00 h. Departemen Perhubungan 800.000.000.000,00 8 13,696,827,000,00 i. Departemen Kesehatan 1.300.000.000.000,00 1.300.000.000.000,00 j.

    Departemen Kehutanan 14.900.000.000,00 – k. Departemen Kelautan dan Perikanan 250.000.000.000,00 295.435.598.000,00 l. Badan Pertanahan Nasional 24.500.000.000,00 24.500.000.000,00 m. Badan Meteorologi dan Geofisika 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 n. Badan Tenaga Nuklir Nasional 7.400.000.000,00 7.400.000.000,00 iv.

    Bagian Anggaran 999 1.705.000.000.000,00 1.727.500.000.000,00 2. Anggaran Pendidikan Melalui Transfer ke daerah 117.862.678.657.000,00 117.654.396.860.000,00 i. DBH Pendidikan 817.941.597.000,00 609.659.800.000,00 ii. DAK Pendidikan 9.334.900.000.000,00 9.334.900.000.000,00 iii.

    1. Ayat (2)
    2. Cukup jelas.
    3. Angka 15
    4. Pasal 24
    5. Ayat (1)
    6. Cukup jelas.

    Ayat (2),,

    • Ayat (2)
    • Penerbitan Surat Berharga Negara dapat dilakukan dengan metode lelang maupun tanpa lelang (baik melalui bookbuilding maupun penempatan langsung atau private placement ).
    • Untuk menutup kekurangan kas jangka pendek pada awal tahun anggaran, Pemerintah dapat melakukan penempatan langsung atau private placement Surat Berharga Negara pada Bank Indonesia.
    • Ayat (3)
    • Cukup jelas.
    • Pasal II
    • Cukup jelas.
    • TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5041

    : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

    Dana DAK apakah APBN?

    Penghitungan DAK – Setelah menerima usulan kegiatan khusus dimaksud, Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK. Penghitungan alokasi DAK dimaksud dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu:

    1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan
    2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

    Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sedangkan besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

    • Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal netto. Daerah yang memenuhi krietria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahun.
    • Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional danmenteri/pimpinan lembaga terkait.
    • Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait. Menteri teknis menyampaikan kriteria teknis dimaksud kepada Menteri Keuangan.

    Besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah.

    Apa saja tujuan dari alokasi dana desa?

    Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

    Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

    Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

    Kemana dana pajak dialokasikan?

    Setiap Tahun Bayar Pajak, Apa Sih Manfaatnya untuk Masyarakat? Jakarta – Pajak merupakan kewajiban dari setiap warga negara yang pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang dan peraturan perpajakan lainnya. Jika kita membayar pajak, maka uang pajak akan masuk ke negara untuk kemudian dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyatnya.

    Jadi pajak itu dari masyarakat dan akan dikembalikan lagi ke masyarakat. Selain itu, tahukah kamu pajak itu dialokasikan dan dimanfaatkan untuk apa saja? Dilansir dari buku PajakPedia milik Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, berikut manfaat pajak yang bisa dirasakan kamu & masyarakat lainnya.

    ADVERTISEMENT SCROLL TO RESUME CONTENT 1. Untuk Kesejahteraan Rakyat Uang pajak digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, contohnya pendidikan yang murah dan terjangkau. Uang pajak juga digunakan untuk membiayai pendidikan di sekolah berupa pembangunan gedung, buku gratis, beasiswa, dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dan sebagainya.

    Makanya dengan membayar pajak, secara tidak langsung kamu juga bisa membantu anak-anak kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan lain sebagainya. Contoh lain, dengan membayar pajak, kamu juga bisa membantu biaya kesehatan yang murah untuk banyak masyarakat. Sebab uang pajak juga digunakan untuk membayar biaya pelayanan kesehatan ibu, anak, dan rakyat yang kurang beruntung.2.

    Untuk Pembangunan Jalan hingga Jembatan Jika di daerahmu sedang ada pembuatan atau perbaikan jalan hingga jembatan, tahukah kamu bahwa yang membiayai pembangunan itu berasal dari pajak yang kamu setorkan ke negara. Tak hanya jalan dan jembatan, tapi juga untuk pembangunan berbagai layanan dan fasilitas publik lainnya, seperti rumah sakit, taman kota, dan lain sebagainya.

    1. Pembangunan jalan, jembatan, hingga rumah sakit ini tentu akan sangat bermanfaat, tak hanya bagi individu, tapi untuk masyarakat keseluruhan.
    2. Secara tidak langsung, uang pajakmu juga akan kembali ke pembangunan daerahmu.3.
    3. Untuk Subsidi Subsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

    Belanja subsidi terdiri dari subsidi energi dan subsidi non energi. Contohnya subsidi BBM, listrik, pangan, pupuk dan benih, serta pelayanan publik.4. Untuk Pertahanan dan Keamanan Tak hanya untuk pembangunan di dalam negeri, uang pajak juga ternyata digunakan untuk melindungi negara ini dari berbagai ancaman.

    Baik ancaman secara fisik, seperti serangan bersenjata dari negara lain hingga ancaman pemikiran seperti radikalisme dan terorisme. Nah, itulah beberapa alokasi penggunaan uang pajak yang dikumpulkan dari masyarakat, termasuk pajak dari kamu. Dari alokasi dan manfaat itu, tentu seharusnya dapat membuat masyarakat sebagai warga negara semakin paham dan sadar betapa pentingnya menunaikan kewajiban membayar pajak.

    Apalagi kini membayar pajak juga mudah dilakukan. Tak perlu datang ke kantor pajak terdekat, kamu bisa membayar pajak secara online maupun melalui berbagai platform. Salah satunya bisa dilakukan lewat dompet digital DANA. Sebab di DANA sekarang ada fitur baru, yaitu fitur Penerimaan Negara.

    Bayar Pajak Pakai DANA Foto: DANA

    Fitur ini bisa bantu pengguna DANA untuk bayar pajak dengan praktis dan cepat cukup lewat HP aja. DANA bekerja sama dengan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, yang mana fitur ini menaungi pembayaran berbagai jenis pajak yg dinaungi oleh Dirjen Pajak, Bea Cukai & Anggaran.

    Apa yang dimaksud dengan Dana desentralisasi?

    Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

    Apa yang dimaksud dengan Dana Insentif daerah?

    Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat ( 6 ) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2014; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462); 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 3. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah Dana Penyesuaian dalam APBN Tahun Anggaran 2014 yang digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu. Pasal 2 Alokasi DID bertujuan untuk mendorong agar daerah berupaya mengelola keuangannya lebih baik yang ditunjukkan dengan perolehan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah dan selalu menetapkan APBD tepat waktu. BAB II ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH Pasal 3 (1) DID Tahun Anggaran 2014 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp1.387.800.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah). (2) Proporsi DID untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut: a. untuk daerah provinsi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah alokasi DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah alokasi DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Alokasi minimum untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam hal daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan dan menetapkan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu. (4) Alokasi minimum untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dalam hal daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan, menetapkan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu, dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara tepat waktu. Pasal 4 (1) Penentuan daerah penerima dan penghitungan besaran alokasi DID ditetapkan berdasarkan kriteria kinerja tertentu. (2) Kriteria kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kriteria kinerja utama, kriteria kinerja keuangan, kriteria kinerja pendidikan, dan kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan, dan batas minimum kelulusan kinerja. (3) Kriteria kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kriteria yang harus dipenuhi sebagai penentu kelayakan daerah penerima, meliputi : a. kinerja mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau kinerja mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan b. kinerja menetapkan Peraturan Daerah mengenai APBD secara tepat waktu. (4) Kriteria kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kriteria yang ditetapkan sebagai unsur penilaian terhadap upaya dan kinerja daerah di bidang keuangan, meliputi: a. kinerja meningkatkan atau mempertahankan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar Dengan Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan; b. kinerja menetapkan Peraturan Daerah mengenai APBD secara tepat waktu setiap tahunnya; c. kinerja mencapai kenaikan Pendapatan Asli Daerah di atas rata-rata nasional; dan d. Kinerja menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara tepat waktu setiap tahunnya. (5) Kriteria kinerja pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kriteria yang ditetapkan sebagai unsur penilaian terhadap upaya dan kinerja daerah di bidang pendidikan, meliputi: a. kinerja mencapai Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar dan sederajatnya di atas rata-rata nasional dan/atau mencapai Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama dan sederajatnya di atas rata-rata nasional; dan b. kinerja mengurangi jarak Indeks Pembangunan Manusia terhadap Indeks Pembangunan Manusia ideal (100) di atas rata-rata nasional. (6) Kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kriteria yang ditetapkan sebagai unsur penilaian terhadap upaya dan kinerja daerah di bidang ekonomi dan kesejahteraan, meliputi: a. kinerja mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi nasional; b. kinerja mengurangi tingkat kemiskinan di atas rata-rata pengurangan tingkat kemiskinan nasional; c. kinerja mengurangi tingkat pengangguran di atas rata-rata pengurangan tingkat pengangguran nasional; dan d. kinerja Kemampuan Fiskal Daerah terhadap besaran Indeks Pembangunan Manusia. (7) Batas minimum kelulusan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai minimum tertentu atas hasil pembobotan terhadap masing-masing unsur penilaian terhadap kinerja daerah dari kinerja keuangan, kinerja pendidikan, serta kinerja ekonomi dan kesejahteraan. (8) Rincian daerah penerima dan besaran alokasi DID tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 5 DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014 dan/atau APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014. BAB III PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH Pasal 6 (1) DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan fungsi pendidikan sebagai kebijakan Pemerintah Pusat. (2) Pelaksanaan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja fungsi pendidikan sesuai kewenangan/urusan daerah dan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. (3) Penggunaan DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan dalam rangka melaksanakan fungsi pendidikan, dengan jenis belanja sebagai berikut: a. belanja modal; b. belanja barang; c. belanja pegawai; d. belanja bantuan keuangan; dan e. belanja hibah. (4) Jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBD. (5) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam penghitungan anggaran fungsi pendidikan yang ditetapkan paling kurang 20% (dua puluh persen). Pasal 7 DID tidak dapat digunakan untuk mendanai: a. dana pendamping Dana Alokasi Khusus; b. kegiatan yang telah didanai oleh Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah Pusat; c. pendidikan kedinasan; d. hibah kepada perusahaan daerah; dan e. bantuan sosial. BAB IV PENYALURAN DANA INSENTIF DAERAH Pasal 8 (1) Penyaluran DID dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah secara sekaligus. (2) Penyaluran DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah daerah penerima menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2014 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari kepala daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB V PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN DANA INSENTIF DAERAH Pasal 9 Pengawasan atas pelaksanaan DID dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI PENUTUP Pasal 10 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMAD CHATIB BASRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 50

    Dana alokasi khusus meliputi bidang bidang apa saja?

    Pada 2007, DAK dialokasikan untuk tujuh bidang pelayanan pemerintahan, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, prasarana pemerintahan daerah, kelautan dan perikanan, pertanian, dan lingkungan hidup.

    Apa yang dimaksud dengan Dana Alokasi dan dana alokasi khusus?

    Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.