Lembaga Yang Mengeluarkan Dan Merevisi Standar Akuntansi Keuangan Adalah?

Lembaga Yang Mengeluarkan Dan Merevisi Standar Akuntansi Keuangan Adalah
Standar Akuntansi Keuangan- IAI Global Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

Efektif 1 Januari 2015 yang berlaku di Indonesia secara garis besar akan konvergen dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) yang berlaku efektif 1 Januari 2014. DSAK IAI telah berhasil meminimalkan perbedaan antara kedua standar, dari tiga tahun di 1 januari 2012 menjadi satu tahun di 1 Januari 2015.

Ini merupakan suatu bentuk komitmen Indonesia melalui DSAK IAI dalam memainkan perannya selaku satu-satunya anggota G20 di kawasan Asia Tenggara. Selain SAK yang berbasis IFRS, DSAK IAI telah menerbitkan PSAK dan ISAK yang merupakan produk non-IFRS antara lain, seperti PSAK 28 dan PSAK 38, ISAK 31, ISAK 32, ISAK 35 dan ISAK 36.

  • Diharapakan dengan semakin sedikitnya perbedaan antara SAK dan IFRS dapat memberikan manfaat bagi pemanggku kepentingan di Indonesia.
  • Perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik, regulator yang berusaha menciptakan infrastruktur pengaturan yang dibutuhkan, khususnya dalam transaksi pasar modal, serta pengguna informasi laporan keuangan dapat menggunakan SAK sebagai suatu panduan dalam meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan.

Penyusunan dan pencabutan SAK wajib mengikuti due process procedure yang telah ditetapkan dalam Peraturan Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia. Proses tersebut meliputi : identifikasi isu; konsultasi isu dengan Dewan Konsultatif SAK (DKSAK) (jika diperlukan); melakukan riset terbatas; pembahasan materi SAK; pengesahan dan publikasi exposure draft ; pelaksanaan public hearing ; pelaksanaan limited hearing (jika diperlukan); pembahasan masukan publik; dan pengesahan SAK.

Siapa yang menyusun SAP?

Profil KSAP Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, diperlukan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku untuk Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 32 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur perlunya SAP sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan daerah. Lebih lanjut, Pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa penyusunan SAP dilakukan oleh suatu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Sebelum UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004 ditetapkan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang fiskal, Menteri Keuangan RI telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 308/KMK.012/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah (KSAP), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 379/KMK.012/2004 tanggal 6 Agustus 2004.

Untuk memenuhi amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, telah diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 5 Oktober 2004, yang telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 16 Oktober 2017.

KSAP bertugas mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, KSAP melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Menteri Keuangan.

  • SAP bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.
  • Berasal dari berbagai unsur pemerintahan, praktisi, asosiasi profesi, dan akademisi yang mempunyai kompetensi akademik di bidang akuntansi sektor publik, register akuntan negara dan reputasi baik di bidang profesi akuntansi.
  • Dalam bertugas KSAP dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan atau pihak lain yang dianggap perlu.

Dalam penyusunan SAP, KSAP menetapkan proses penyiapan standar dan meminta pertimbangan mengenai substansi standar kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Proses penyiapan standar dimaksud mencakup langkah-langkah yang perlu ditempuh secara cermat ( ) agar dihasilkan standar yang objektif dan bermutu.

  • Terhadap pertimbangan yang diterima dari BPK, KSAP memberikan tanggapan, penjelasan, dan/atau melakukan penyesuaian sebelum SAP ditetapkan menjadi peraturan pemerintah.
  • Sesuai dengan ketentuan peralihan UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual ( accrual basis accounting ) dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun setelah UU Nomor 17 Tahun 2003 ditetapkan atau pada tahun anggaran 2008.

Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Berdasarkan ketentuan peralihan tersebut, dalam rangka strategi menuju penerapan accrual basis accounting, KSAP telah menyusun SAP berbasis kas menuju akrual ( cash towards accrual ) yang telah ditetapkan dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP pada tanggal 13 Juni 2005.

  • Visi :
  • “Mendukung terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui Standar Akuntansi Pemerintahan yang berkualitas”
  • Misi :
  1. Mewujudkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang andal dan diterima secara umum.
  2. Mendorong terwujudnya entitas pemerintah yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
  3. Mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang mampu memahami dan memanfaatkan informasi keuangan.

Tujuan:

  1. Menyusun standar akuntansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, praktik dan wacana akuntansi paling mutakhir di Indonesia maupun di lingkungan internasional.
  2. Membantu entitas pelaporan menghasilkan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
  3. Membangun dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan manfaat informasi dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
  4. Meningkatkan profesionalisme dan independensi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

: Profil KSAP

Apa nama Standar Akuntansi Keuangan untuk lembaga pemerintah?

SAP (Standar Akuntasi Pemerintah) Seperti Apa Yang Berlaku Di Indonesia – Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP ) telah ditetapkan sebagai peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Apa peran SAP dalam akuntansi pemerintah?

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2016 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2019 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2020 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2021 Government Accounting Standards Republic of Indonesia (handbook 2019) Government Accounting Standards Republic of Indonesia (handbook 2020)

You might be interested:  Barang Yang Kena Pajak Bea Cukai?

Standar akuntansi keuangan apa saja?

Mengenal Lebih Dalam Standar Akuntansi Keuangan Banyak dari Anda yang mungkin masih juga belum memiliki gambaran tentang apa yang akan dibahas dalam artikel ini. Mari kita mulai dengan menjabarkan definisinya terlebih dahulu. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan.

SAK adalah hasil perumusan Komite Prinsipiil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. SAK di Indonesia merupakan terapan dari beberapa standar akuntansi yang ada seperti, IAS,IFRS,ETAP,GAAP. Selain itu ada juga PSAK Syariah dan juga SAP. SAK berfungsi untuk keseragaman laporan keuangan, selain itu, SAK juga berfungsi untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, mempermudah auditor serta mempermudah pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda beda.

Ada beberapa penjelasan dari macam macam Standar Akuntansi Keuangan. PSAK-IFRS PSAK – IFRS adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan – International Financial Reporting Standards. Sebagian dari Anda mungkin bertanya tanya mengapa Indonesia mengadopsi IFRS.

Hal ini karena Indonesia adalah bagian dari IFAC. Bagian dari IFAC secara otomatis harus mematuhi SMO (Statement Membership Obligation) yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi. Ada beberapa manfaat dari penerapan IFRS. Yang pertama adalah dapat meningkatkan daya banding laporan keuangan. IFRS juga dapat memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal Internasional.

Manfaat selanjutnya adalah dapat menghilangkan hambatan arus modal Internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan. Manfaat berikutnya adalah mengurangi biaya pelaporan keuangan perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analis dan yang terakhir adalah dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju best practice.

  • Ada beberapa “Principles Base” yang digunakan IFRS.
  • Yang pertama adalah untuk lebih menekankan Interpretasi dan aplikasi atas standar sehingga harus berfokus pada spirit penerapan prinsip tersebut.
  • Prinsip kedua adalah standar membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi apakah presentasi akuntansi mencerminkan realitas ekonomi.

Dan prinsip ketiga adalah dibutuhkan professional judgement pada penerapan standar akuntansi. SAK – ETAP SAK ETAP merupakan Standard akuntansi keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. ETAP di sini berarti Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.

SAK ETAP memiliki banyak manfaat antara lain membantu perusahaan perusahaan kecil menengah dapat menyusun laporan keuangannya sendiri dan juga dapat pula diaudit dan dan mendapatkan opini audit, sehingga perusahaan dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana untuk pengembangan usahanya.

Manfaat lainnya dari SAK ETAP adalah bahwa lebih mudah implementasinya dibandingkan PSAK-IFRS karena lebih sederhana. Meskipun bisa dibilang sederhana namun tetap dapat memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan. Disusun dengan mengadopsi IFRS for SME dengan modifikasi sesuai dengan kondisi di Indonesia serta dibuat lebih ringkas.

Namun, SAK ETAP masih memerlukan profesional judgement namun tidak sebanyak untuk PSAK-IFRS. PSAK Syariah Dari namanya, kita bisa tahu bahwa ini adalah SAK yang dilakukan berdasarkan prinsip prinsip Islam. PSAK Syariah terdiri dari Kerangka Konseptual, Penyajian Laporan, Akuntansi Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Salam dan Istishna.

SAP SAP singkatan dari Standar Akuntansi Pemerintah. SAP ini diterbitkan oleh SAP ini ditetapkan sebagai PP (Peraturan Pemerintah) yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Jelaskan apa perbedaan SAP dan SAK?

Oleh; Tubagus Raymond Pendahuluan Laporan keuangan suatu organisasi sangat erat hubungannya dengan standar pelaporannya. Terkait dengan dengan standar pelaporan keuangan, organisasi pelayanan kesehatan mengenal Standar Akuntansi (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

  1. Edua standar ini berbeda karena orientasi pelaporan dan bentuk organisasinya.
  2. SAK merupakan kerangka dalam prosedur penyusunan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan.
  3. SAK juga diperlukan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, memudahkan auditor serta memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda.

Sedangkan SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Terdapat perbedaan antara SAP dan SAK sebagai berikut:

SAP digunakan oleh entitas yang bertanggung jawab menyediakan barang & jasa jasa untuk rakyat, sementara SAK digunakan oleh entitas yang bertanggung jawab mencari laba untuk pemilik/pemegang saham, SAK menggunakan basis akrual sedangkan SAP menggunakan basis kas menuju akrual. Walaupun SAP menggunakan basis akrual, tetapi laporan orientasi kas seperti laporan realisasi anggaran tetap harus dibuat. Perbedaaan antara SAP dan SAK juga terletak pada komponen laporan keuangannya.

Pelaporan keuangan organisasi pelayanan kesehatan yang mengacu pada SAK berlaku untuk RS yang berbentuk yayasan dan Perseroan Terbatas (PT). RS berbentuk Yayasan. Yayasan merupakan organisasi nirlaba yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Apabila dipandang dari perspektif akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan asset, yayasan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat luas, lembaga donatur, dan pemerintah.

Salah satu bentuk pertanggungjawabannya adalah penyajian laporan (informasi) keuangan kepada para stakeholders. Karena itu, dalam UU 16 2001/UU 28 2004, Yayasan (termasuk RS yayasan) mempunyai tanggungjawab untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Format Laporan keuangan yayasan (termasuk RS yayasan) bukan lagi neraca atau laporan laba/rugi. Di dalam Standar Akuntansi Keuangan yang di keluarkan IAI, laporan keuangan untuk organisasi nirlaba termasuk yayasan di atur secara khusus dalam PSAK no 45.

Hal ini disebabkan karena karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi profit oriented baik dari cara memperoleh asset maupun penggunaan assetnya. Dalam PSAK 45, laporan keuangan yayasan (termasuk RS yayasan) terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, Laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

RS berbentuk PT Format Laporan keuangan RS berbentuk PT sama dengan laporan keuangan perusahaan pada umumnya. Laporan keuangan RS berbentuk PT terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba/rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

SAP merupakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP ini ditetapkan sebagai PP (Peraturan Pemerintah) yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

SAP diterapkan dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP). Pada tahun 2010, dikeluarkanlah SAP Berbasis Akrual. SAP ini dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan K erangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

RS milik pemerintah pusat, RS milik pemerintah daerah, Puskesmas, Badan lain yang diatur.

Implementasi SAP bagi RS & Puskesmas milik pemerintah daerah terkait dengan PERMENDAGRI 64 tahun 2013. Laporan keuangan untuk RS & Puskesmas sebagai SKPD terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Apa itu SAP dalam akuntansi?

Mengenal Standar Akuntansi Pemerintahan Lembaga Yang Mengeluarkan Dan Merevisi Standar Akuntansi Keuangan Adalah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam tindak penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah. Laporan bisa berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

You might be interested:  Yang Termasuk Sumber Pendapatan Pajak Pusat?

Standar tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan sekaligus untuk memberikan peningkatan kualitas dari LKPP dan LKPD. Secara umum, SAP berbentuk Pernyataan yang memiliki judul, nomor, dan tanggal efektif berlaku standar tersebut. Selain itu, SAP memiliki Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang menjadi rangka penyusunan.

Prinsip-prinsip dari Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam (Mentu & Sondakh, 2016) mengemukakan delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

Basis Akuntansi Pada prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), basis akuntansi digunakan dalam laporan keuangan pemerintah dalam bentuk basis laporan operasional, akrual, untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan agar basis akuntansi disajikan bersama laporan keuangan dengan basis kas.Basis akrual untuk laporan operasional sebagai petunjuk bagi pendapatan yang diakui ketika hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi meskipun kas belum diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.

Nilai Historis (Historical Cost) Nilai historis dapat berupa aset yang dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara dengan kas yang dibayar. Aset yang dicatat juga bisa sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi dengan mudah.

Realisasi (Realization) Pendapatan basis kas tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah pada suatu periode akuntansi dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Biasanya digunakan untuk membayar utang dan melakukan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Laporan Realisasi Anggaran (LRA)adalah laporan yang wajib disusun, maka pendapatan basis kas harus diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah maupun mengurangi kas.

Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance over Form) Prinsip ini sebagai Informasi yang dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Maka dari itu, segala bentuk harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Jika substansi transaksi tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

  1. Periodisitas (Periodicity) Agar kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan, maka kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan harus dibagi menjadi beberapa periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, meskipun dikehendaki pula periode bulanan, triwulan, dan semester.
  2. Konsistensi (Consistency) Konsistensi bisa berupa perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Keadaan tersebut bukan berarti tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, namun metode akuntansi yang dipakai dapat diganti dengan syarat. Adapun syarat tersebut adalah metode yang baru diterapkan harus mampu memberikan informasi yang lebih baik daripada metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  3. Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure) Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap segala informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Selain itu pengungkapan informasi harus dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.
  4. Penyajian Wajar (Fair Presentation) Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat sangat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan dan manajemen keuangan ketika menghadapi ketidakpastian pada peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian tersebut diakui dengan mengungkapkan hakikat dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat tersebut dapat mengandung unsur kehati-hatian sehingga dalam laporan keuangan aset tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Akuntansi dasar merupakan faktor lahirnya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Maka dari itu, perlu dipahami bahwa adanya pencatatan akuntansi yang baik akan memudahkan pengolahan dan pelaporan bagi keperluan pemerintah maupun dalam membantu UKM dalam merapihkan pembukuan bisnisnya.

  1. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar yang digunakan oleh pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) (Simanjuntak, 2005).
  2. Sampai dengan tahun 2003, SAP menggunakan cash basis, sedangkan dari tahun 2004 sampai 2014, SAP menggunakan cash toward accrual basis (basis kas menuju akrual).

SAP berbasis kas menuju akrual ini adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Sejak tahun 2015, Indonesia sudah mengimplementasikan SAP berbasis akrual ( accrual basis ).

  • Mentu, E., Sondakh, J.J. (2016). Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut. Jurnal EMBA, 4 (1), 1392–1399.
  • Simanjuntak, B.H. (2005). Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 1–15.

Image Sources: Google Images Bambang Leo Handoko, S.E., M.M., M.Si. : Mengenal Standar Akuntansi Pemerintahan

Siapa yang mengatur standar akuntansi di Indonesia?

Pengertian PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) – Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Hal ini berfungsi untuk mempermudah auditor serta mempermudah pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda beda.

Pada dasarnya, standar akuntansi keuangan ini dibuat dan disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Pembuatannya didasarkan pada kondisi yang sedang berjalan dan disepakati serta disahkan oleh institut atau lembaga resmi di Indonesia. Di Indonesia terdapat 5 standar akuntansi keuangan yang berlaku yang banyak dipakai oleh kebanyakan entitas, baik swasta maupun lembaga pemerintahan.

Di antaranya ada 4 macam yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan 1 acuan standar yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Baca Juga : 6 Jenis Pajak Beserta Cara Pengelolaannya

Lembaga apakah standar akuntansi yang diakui dunia saat ini?

MEMAHAMI STANDAR AKUNTANSI INTERNASIONAL (INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD/IFRS) Dalam mengelola laporan keuangan di suatu perusahaan, akuntan memiliki pedoman atau acuan yang disebut Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Selain SAK, di Indonesia ada standar akuntansi internasional.

  • Akuntansi internasional adalah akuntansi yang dilakukan untuk transaksi antar negara dengan membandingkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di negara-negara yang berlainan dan mengharmonisasikan standar akuntansi di seluruh dunia (Iqbal, Melcher & Elmallah, 1997: 18).
  • Nama standar akuntansi internasional adalah IFRS (International Financial Reporting Standards).

IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board (IASB) yang menjadi standar global untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan publik. Standar Akuntansi Internasional (International Accounting Standards/IAS) disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasioanal (IFAC).

International Financial Reporting Standard (IFRS) – standar yang diterbitkan setelah tahun 2001. International Accounting Standard (IAS) – standar yang diterbitkan sebelum tahun 2001. Interpretations yang diterbitkan oleh International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) – setelah tahun 2001, 4) Interpretations yang diterbitkan oleh Standing Interpretations Committee (SIC) – sebelum tahun 2001.

You might be interested:  Salah Satu Jenis Laporan Keuangan Yang Menginformasikan?

Aspek-aspek tertentu dari praktik bisnis yang merupakan aturan wajib IFRS yaitu:

Pernyataan Posisi Keuangan: Ini juga dikenal sebagai neraca. IFRS mempengaruhi cara di mana komponen neraca dilaporkan. Pernyataan Penghasilan Komprehensif: Ini dapat berbentuk satu pernyataan, atau dapat dipisahkan menjadi laporan laba rugi dan laporan penghasilan lain, termasuk properti dan peralatan. Pernyataan Perubahan Ekuitas: Juga dikenal sebagai laporan laba yang ditahan, ini mendokumentasikan perubahan laba atau laba perusahaan untuk periode keuangan tertentu. Laporan Arus Kas: Laporan ini merangkum transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu, memisahkan aliran kas ke dalam Operasi, Investasi, dan Pembiayaan.

Komponen laporan keuangan setelah IFRS :

Laporan Posisi Keuangan Laporan Laba Rugi Komprehensif Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Arus Kas Catatan Atas Laporan Keuangan

Hal-hal pokok yang diatur dalam standar akutansi :Pengukuran dan penilaian.untuk menentukan nilai dari suatu elemen laporan keuangan baik pada saat terjadinya transaksi keuangan maupun pada saat penyajian laporan keuangan pada tanggal neraca.PengakuanPengakuan merupakan kriteria yang digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan sehingga elemen tersebut dapat disajikan dalam laporan keuangan dan mencapai tujuan dibentuknya IFRS.Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan

untuk menentukan jenis informasi dan bagaimana informasi tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Suatu informasi dapat disajikan dalam laporan Neraca, Laporan Laba/Rugi atau berupa penjelasan notes yang menyertai laporan keuangan agar para pembaca mudah memahami apa yang dibaca.

Apa tujuan di bentuknya IAI?

Anggaran Dasar – Konsep Anggaran Dasar IAI yang pertama diselesaikan pada 15 Mei 1958 dan naskah finalnya selesai pada 19 Oktober 1958. Menteri Kehakiman mengesahkannya pada 11 Pebruari 1959. Namun demikian, tanggal pendirian IAI ditetapkan pada 23 Desember 1957. Ketika itu, tujuan IAI adalah:

  1. Membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan.
  2. Mempertinggi mutu pekerjaan akuntan.

PSAP ada berapa?

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pemerintah telah menetapkan dua belas PSAP dan satu Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan sebagaimana daftar berikut:

PSAP No. Tentang
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan
PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
PSAP 03 Laporan Arus Kas
PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan
PSAP 05 Akuntansi Persediaan
PSAP 06 Akuntansi Investasi
PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap
PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
PSAP 09 Akuntansi Kewajiban
PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan
PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian
PSAP 12 Laporan Operasional

PT KSAP Indonesia bergerak dibidang apa?

PT Satria Antaran Prima,tbk Karir & Profil 2022 Lembaga Yang Mengeluarkan Dan Merevisi Standar Akuntansi Keuangan Adalah PT Satria Antaran Prima, Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang kurir express dan kargo serta merupakan perusahaan pertama berbasis teknologi android di Indonesia Kantor Pusat Indonesia Situs Industri Logistics and Supply Chain Lihat Lowongan di PT Satria Antaran Prima,tbk Lihat Lowongan di PT Satria Antaran Prima,tbk : PT Satria Antaran Prima,tbk Karir & Profil 2022

Apa itu tugas SAP?

Lembaga Yang Mengeluarkan Dan Merevisi Standar Akuntansi Keuangan Adalah SAP ( system application and product in data processing ) merupakan sebuah tools IT yang dapat membantu manajemen sebuah perusahaan untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya secara lebih efektif dan efisien. Untuk itulah, dibutuhkan seorang ahli agar pelaksanaan SAP dapat tepat sasaran yang meningkatkan bisnis klien.

Apa kepanjangan dari IASB?

International Accounting Standards Board ( IASB ) dan International Accounting Standards Committee (IASC) dibentuk untuk menyusun standar pelaporan keuangan internasional yang berkualitas tinggi dalam rangka menyediakan informasi keuangan yang berkualitas.

Apa yang dimaksud dengan IAI?

Ikatan AkuntanIndonesia yang selanjutnya disebut IAI, adalah organisasiprofesi yang menaungi seluruh Akuntan Indonesia, Sebutan IAIdalam Bahasa Inggris adalah Institute of Indonesia Chartered Accountants, IAI menjadi satu-satunya wadah yang mewakili profesi akuntan Indonesia secara keseluruhan, baik yang berpraktik sebagai akuntansektor publik, akuntan sektor privat, akuntan pendidik, akuntan publik, akuntanmanajemen, akuntan pajak, akuntan forensik, dan lainnya. IAI didirikan pada tanggal 23 Desember 1957 dengan dua tujuan yaitu: Membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan dan Mempertinggi mutu pekerjaan akuntan IAI bertanggungjawab menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional (ujian Chartered Acountant-CA Indonesia), menjaga kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan (PPL), menyusun dan menetapkan Kode Etik, Standar Profesi dan Standar Akuntansi, menerapkan penegakkan disiplin anggota, serta mengembangkan profesi akuntan Indonesia. IAI merupakan anggota International Federation of Accountants (IFAC), organisasi profei akuntan dunia yang merepresentasikan lebih 3 juta akuntan yang bernaung dalam 170 asosiasi profesi akuntan yang tersebar di 130 negara. Sebagai anggota IFAC, IAI memiliki komitmen untuk melaksanakan semua standar internasional yang ditetapkan demi kualitas tinggi dan penguatan profesi akuntan di Indonesia. IAI juga merupakan anggota sekaligus pendiri ASEAN Federation of Accountants > (AFA). Saat ini IAI menjadi sekretariat permanen AFA. IAI’s Profile 2022 (English)

Apa itu DSAK IAI?

Dewan Standar Akuntansi Keuangan ( DSAK )/Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI adalah badan yang mempunyai otonomi untuk menyusun dan mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan.

Apa itu pembuatan SAP?

SAP (Satuan Acara Perkuliahan) adalah rencana kerja kegiatan perkuliahan setiap pertemuan yang mencakup tujuan umum, tujuan khusus, pokok bahasan, sub pokok bahasan, kegiatan belajar mengajar (tahap, kegiatan pengajar, kegiatan mahasiswa, media dan alat pengajaran) per pertemuan.

Apa itu SAP dalam perkuliahan?

SILABI DAN SAP (Satuan Acara Perkuliahan) A. Pengertian Silabus merupakan pengembangan atau jabaran dari kurikulum yang berisikan; sinopsis mata kuliah, kompetensi mata kuliah, indikator kompetensi, topik/sub topik, dan referensi. Agar kurikulum dapat diimplementasikan dengan baik dalam perkuliahan di kelas, maka silabus perlu dijabarkan/dikembangkan menjadi Satuan Acara Perkuliahan (SAP).

SAP memuat komponen; standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator kompetensi, materi perkuliahan dan uraiannya, pengalaman belajar (strategi pembelajaran), media/alat pembelajaran, sistem penilaian, dan referensi. SAP merupakan proyeksi kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan oleh dosen dalam perkuliahan.

Penyusunan dan pengembangan silabus merupakan bagian integral dari pengembangan kurikulum dan sekaligus menjadi salah satu tugas penting dosen/ staf pengajar di perguruan tinggi. Dalam silabus dimuat kerangka materi kuliah (bahan ajar) yang harus disampaikan dosen/ staf pengajar kepada mahasiswa.B,

Mekanisme Penyusunan Silabi dan SAP,1. Dosen menyiapkan Silabi, SAP (Satuan Acara Perkuliahan) dan referensi/ bahan pustaka yang telah ditetapkan oleh dosen pengampu mata kuliah.2. Silabi, SAP dan referensi/ bahan pustaka untuk mata kuliah kurikulum inti dan kurikulum institusional disusun oleh kelompok dosen/pengajar pada masing-masing bagian yang dikoordinasikan oleh ketua bagian.3.

Setiap mata kuliah dikoordinasikan oleh tim dosen pengampu,4. Materi silabi dan SAP harus memuat aspek-aspek falsafah, teori, hukum positif dan nilai-nilai Islam yang disertai analisis kasus dengan menggunakan pendekatan teori atau terapan ( applied approach ),5.

Apa yang dimaksud dengan conceptual framework akuntansi?

Kerangka konseptual adalah struktur teori akuntansi yang didasarkan pada penalaran logis yang menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila ada fakta atau fenomena baru.