Mengapa Keragaman Bisa Dikatakan Sebagai Modal Pembangunan Bangsa?

Mengapa Keragaman Bisa Dikatakan Sebagai Modal Pembangunan Bangsa
Keragaman sosial budaya menjadi modal pembangunan – Makna pernyataan keragaman sosial budaya menjadi modal pembangunan menurut Baso Madiong dalam buku Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar (2014), di mana suatu negara yang masyarakatnya memiliki agama, budaya, bahasa, ekonomi, pendidikan yang beragam akan menjadikan negara itu kuat.

  1. Arena setiap masyarakat memiliki identitas dan ciri uniknya masing-masing.
  2. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi agar keragaman sosial budaya dapat menjadi modal pembangunan.
  3. Syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh setiap masyarakat dalam sebuah negara.
  4. Baca juga: Manfaat Keragaman Sosial Budaya bagi Masyarakat di Beberapa Bidang Mengutip dari buku Keragaman dalam Dinamika Sosial Budaya Kompetensi Sosial Kultural Perekat Bangsa (2020), agar keragaman sosial budaya dapat menjadi modal pembangunan, masyarakatnya harus mau menghormati keragaman yang ada.

Artinya masyarakat siap menerima dan menghargai perbedaan atau bentuk keragama yang ada. Contohnya dengan toleransi, menghormati sesama, tidak bermusuhan, dan sebagainya. Apabila masyarakat sebuah negara tidak bisa menghormati atau menghargai keragaman yang ada, maka keragaman sosial budaya tidak bisa menjadi modal pembangunan.

  1. Contoh pendapat tentang pernyataan ” Keragaman Sosial Budaya menjadi Modal Pembangunan Nasional” adalah: Saya setuju dengan pernyataan tersebut.
  2. Arena menurut saya, pernyataan ” keragaman sosial budaya menjadi modal pembangunan nasional”, bisa terjadi asalkan masyarakatnya terbuka dan mau menghargai keragaman serta perbedaan yang ada.

Hal ini tidak hanya menjadi modal penting, namun juga dapat memperkuat sebuah negara. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join.

Mengapa keragaman juga bisa dikatakan sebagai penyebab kehancuran bangsa?

mengapa keragaman bisa sebagai penyebab kehancuran bangsa Karena banyak masyarakat yang kurang toleransi terhadap keragaman budaya suku/daerah lain dan menganggap budaya daerahnya yang terbaik. Semoga membantu Karena banyak masyarakat yang banyak toleransi.terhadap budaya daerah. : mengapa keragaman bisa sebagai penyebab kehancuran bangsa

Apa pendapatmu tentang keragaman sosial budaya menjadi modal pembangunan nasional?

| September 22, 2022 | Pelajaran SD Kelas 5 | Pendapatku tentang pernyataan Keragaman Sosial Budaya menjadi Modal Pembangunan Nasional, pembahasan kunci jawaban tema 3 kelas 5 halaman 100 101 102 103 104 tepatnya pada materi pembelajaran 4 subtema 3 Pentingnya Menjaga Asupan Makanan Sehat di buku tematik siswa sekolah dasar. Mengapa Keragaman Bisa Dikatakan Sebagai Modal Pembangunan Bangsa Kunci Jawaban Tema 3 Kelas 5 Halaman 102 Tampaknya, keragaman sosial budaya menjadi modal pembangunan nasional. Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Jawaban : Ya setuju. Pendapatku tentang pernyataan ” Keragaman Sosial Budaya menjadi Modal Pembangunan Nasional” Jawaban : Dengan keberagaman suku dan budaya yang dimiliki, kita dapat belajar untuk saling menghargai dan bertoleransi satu sama lain.

Dengan kita saling menghargai dan toleransi satu sama lain maka akan terhindar dari adanya perpecahan sehingga persatuan dan kesatuan akan terjaga dengan baik. Sanggar tari merupakan sebuah contoh swadaya masyarakat untuk pembangunan sosial budaya di daerah mereka. Sebutkan contoh-contoh keragaman sosial budaya yang dapat ditemukan di daerahmu.

Jika itu berbentuk bahasa daerah, sebutkan nama dari bahasa daerah tersebut, dan seterusnya. Jawaban, buka disini: Contoh-contoh Keragaman Sosial Budaya di Daerahmu Halaman 102 Demikian pembahasan kunci jawaban soal tema 3 kelas 5 SD halaman 102 secara lengkap.

Sebagai modal apakah keragaman suku dan budaya yang dimiliki indonesia?

Keberagaman Suku, Bangsa dan Agama Modal Utama Pembangunan BENGKALIS–Bupati Bengkalis diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan, H. Indra Gunawan menghadiri acara Dialog Kerukunan Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia Propinsi Riau bertempat di Gedung Daerah Datuk Laksamana Raja Di Laut, Sabtu (24/8/2019).

Dialog Kerukunan Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau ini diikuti sebanyak 40 orang peserta terdiri dari MUI Provinsi Riau, MUI Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis dan perwakilan Ormas-ormas se-Kabupaten Bengkalis. Dalam sambutannya Bupati Bengkalis yang dibacakan Staf Ahli H. Indara Gunawan menegaskan, Indonesia merupakan negara yang luas dan penuh kemajemukan yang memiliki ratusan juta penduduk berbilang kaum dan suku bangsa.

Masing-masing suku bangsa dan kelompok etnik tersebut memiliki latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda pula dan Perbedaan dalam kehidupan manusia merupakan anugrah dari Tuhan. “Keberagaman suku bangsa dan agama tersebut merupakan modal utama yang akan menopang pembangunan nasional bagi penguatan ekonomi, politik dan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut Indra mengatakan Kampanye kerukunan antar umat beragama harus senantiasa di dengungkan dan di galakkan untuk mengantisipasi terjadinya pertikaian dan konflik di antara umat beragama. Kegiatan dialog kerukunan umat beragama yang ditaja oleh MUI Propinsi Riau di Bengkalis ini adalah sebuah ikhtiar yang sangat baik sekali dan patut didukung. “Ajaran Islam yang mengusung misi rahmatan lil’alamin sangat mendorong sekali agar terciptanya kedamaian dan kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat, perbedaan suku dan bangsa merupakan sesuatu yang bersifat sunatullah dan merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, ” ujar Indra.

Diakhir sambutannya indra menegaskan, Kenyataan sudah menunjukkan bahwa pertikaian dan kerusuhan antar kelompok berasal dari latar belakang suku dan agama. Pemerintah senantiasa mendorong dan berupaya semaksimal mungkin agar tatanan kehidupan masyarakat aman dan harmonis di tengah perbedaan suku dan agama senantiasa terjaga.

“Agar terwujudnya tujuan tersebut, perlunya dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak dan elemen masyarakat tertutama dari kalangan tokoh-tokoh agama termasuk dari MUI, melalui sinergisitas dari berbagai kalangan masyarakat, kehidupan yang rukun dan damai tetap harus dipertahankan,” pungkasnya. Hadir Ketua Umum MUI Provinsi Riau Prof.

Dr.H.M. Nazir Karim, MA, Kapolres Bengkalis Yusup Rahmanto, Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Imam Hakim, Kaban Kesbangpol H. Hermanto Baran, Ketua MUI Kabupaten Bengkalis H. Amrizal dan Ketua Baznas Kabupaten Bengkalis Ali Ambar dan Kepala Bagian Kesra Setda Bengkalis H.

Bagaimana dampak keragaman budaya dalam pembangunan nasional di Indonesia?

Disukai komunitas kami. pengaruh positifnya keanekaragaman budaya di indonesia bisa dijadikan sebagai objek pariwisata yang akan menambah pembangunan negara kemudian keaneka ragaman budaya juga dapat di jadikan sumber devisa negara karena banyak wisatawan yang akan berkunjung ke daerah tersebut.

Apa yang dimaksud dengan modal pembangunan?

sebutkan 5 modal dasar pembangunan ! Modal dasar pembangunan nasional diartikan sebagai keseluruhan sumber kekuatan yang sifatnya nasional. Sumber kekuatan ini bisa berupa potensi atau pun yang efektif dimiliki serta diberdayagunakan dalam proses pembangunan nasional suatu bangsa. Di antara sejumlah modal dasar yang dimaksud, lima di antaranya sebagai berikut:

  • ● Kemerdekaan bangsa yang merupakan hasil perjuangan rakyat yang mengantarkan Indonesia sebagai Negara yang berdaulat.
  • ● Jiwa serta semangat dalam persatuan dan kesatuan.
  • ● Wilayah Indonesia yang berada pada lokasi yang strategis.
  • ● Segenap kekayaan alam yang ada di Indonesia baik itu di darat, laut maupun udara (dirgantara).
  • ● Penduduk dalam jumlah yang besar.

Modal dasar ini merupakan hal fundamental yang mendukung pembangunan nasional. Agar proses penyelenggaraan pembangunan nasional lancara, maka terdapat pula faktor dominan yang mendukung modal dasar tersebut seperti kependudukan serta sosial budaya, manajemen nasional, perkembangan regional dan lain lain.

  1. ✓ Untuk lebih memahami materi ini, silahkan simak penjelasan lebih lanjut pada tautan berikut:
  2. Jelaskan yang dimaksud dengan penduduk sebagai modal dasar pembangunan
  3. Sebutkan modal dasar pelaksanaan pembangunan
  4. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
  5. Kode Soal : –
  6. Kelas : X (1 SMA)
  7. Pelajaran : PPKN
  8. Kategori : Pembangunan Nasional
  9. Kata Kunci : Modal, Dasar, Kemerdekaan, Tugas PPKN

: sebutkan 5 modal dasar pembangunan !

Mengapa keberagaman itu dapat dijadikan sebagai kebanggaan dan kekayaan negara?

Jawaban yang benar adalah keberagaman dapat dijadikan sebagai kebanggaan dan kekayaan negara karena keberagaman dapat menjadi identitas bangsa dimata dunia yang tidak dapat ditemukan di negara lain. Pembahasan: Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang.

  1. Perbedaan itu meliputi suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya dan ekonomi dan lainnya.
  2. Manfaat keberagaman bagi suatu negara, yaitu: 1.
  3. Meningkatkan potensi pariwisata.2.
  4. Meningkatkan rasa toleransi.3.
  5. Sebagai kebanggaan dan kekayaan negara karena keberagaman dapat menjadi identitas bangsa dimata dunia yang tidak dapat ditemukan di negara lain.
You might be interested:  Yang Termasuk Peran Pasar Modal Bagi Perekonomian Nasional Adalah?

Kesimpulan: Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa keberagaman dapat dijadikan sebagai kebanggaan dan kekayaan bangsa, karena keberagaman dapat menjadi identitas bangsa dimata dunia yang tidak dapat ditemukan di negara lain.

Jika ada keberagaman dalam sebuah negara apa yang perlu dilakukan agar negara itu menjadi kuat?

Soal dan Jawaban materi Pertukaran Budaya di Pentas Global – PPKn 10 SMA/SMK Berikut adalah soal mata pelajaran PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) Kelas 10 SMA/SMK materi Pertukaran Budaya di Pentas Global lengkap dengan kunci jawaban. Soal Essay:

Jika ada keragaman dalam sebuah negara, apa yang perlu dilakukan agar negara itu menjadi kuat? Kolaborasi, kompetisi atau negasi?Mengapa kolaborasi dan kerja sama itu penting bagi sebuah bangsa?Apa contoh atau model kolaborasi kebudayaan yang ideal menurut kalian?

Kunci Jawaban 1. Jika ada keragaman dalam sebuah negara, yang perlu dilakukan agar negara itu menjadi kuat adalah Kolaborasi. Keberagaman bisa membuat negara unggul dan kuat jika mampu berkolaborasi. Contohnya Indonesia, karena keberagaman suku, agama dan budaya suatu bangsa memiliki karakteristik khas yang tidak dimiliki bangsa lain.2.

  • Olaborasi dan kerja sama itu penting bagi sebuah bangsa karena kolaborasi dan kerja sama keragaman akan menyatukan beragam identitas suku, agama dan budaya.
  • Misalnya, negara Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain, dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu menjadi satu bangsa akan membuat negara unggul.3.

Menurut saya, contoh atau model kolaborasi kebudayaan yang ideal adalah mengenalkan atau mempromosikan kekayaan budaya, tradisi atau nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ke masyarakat dunia serta melakukan kolaborasi dengan kebudayaan bangsa lain.

Mengapa keragaman budaya mempunyai peran dalam pembangunan nasional?

Halo Marsya, kakak bantu jawab ya! Yuk, simak penjelasan berikut! Indonesia memiliki beragam kebudayaan. Beragamnya budaya yang ada di Indonesia dapat mendukung pembangunan nasional. Adapun peran dan fungsinya, yaitu : 1. Menjadi daya tarik bangsa asing.2.

Mengapa peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan nasional?

Halo Evamardiana E, kakak bantu jawab ya! 🙂 Masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang menitikberatkan pada keberagaman suku bangsa dan budaya. Ciri-ciri pada masyarakat ini adalah sering kali muncul konflik yang berbau SARA, proses integrasi berjalan lambat, dan sering kali terjadi dominasi dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik.

Apakah peran dan fungsi keragaman budaya bagi pembangunan nasional?

adjar.id – Keragaman budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia bisa terbilang sangat banyak dan memiliki keanekaragamaan yang unik dan menarik. Terdapat lebih dari 300 etnik atau suku bangsa yang ada di negara Indonesia itu sendiri, salah satunya adalah Suku Jawa yang memperoleh peringkat satu.

Sebelum mengenal lebih dalam, apakah Adjarian tahu arti dari budaya? Budaya merupakan sebuah faktor unik atau faktor khas yang dimiliki oleh satu manusia dengan manusia lainnya. Baca Juga: Faktor Pembeda Budaya Negara Indonesia Seluruh umat manusia pasti menghasilkan sebuah budaya dalam proses keberlangsungan hidupnya, artinya budaya adalah sebuah sejarah yang terus dilakukan dari zaman ke zaman.

Namun, apakah fungsi dari keragamaan budaya dan apa sajakah peran yang mempengaruhi pembangunan nasional? Kali ini kita akan membahas peran dan fungsi keragaman budaya di dalam pembangunan nasional Sekarang, yuk, kita simak peran dan fungsi keragaman budaya di bawah ini! “Budaya adalah warisan manusia dari generasi sebelumnya.” Peran dan Fungsi Keragaman Budaya Dalam pembangunan nasional, ada beberapa peran dan fungsi keberagaman budaya yang perlu kita ketahui, antara lain: 1.

Sebagai Daya Tarik Bangsa Asing Peran dan fungsi yang pertama dari keragaman budaya adalah membantu kita untuk menarik perhatian dari bangsa asing. Baca Juga: Definisi Budaya Menurut Pendapat Para Ahli Indonesia sendiri terkenal sebagai negara yang memiliki sangat banyak tujuan wisata di dalam satu negara.

Salah satu wisata yang ada adalah keragaman budayanya. Contohnya, pertunjukan tari kecak yang ada berasal dari Pulau Bali. Dengan banyaknya turis yang datang, maka akan terjadi peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat Bali.2. Mengembangkan Kebudayaan Nasional Kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan yang ada di dalam daerah-daerah tertentu.

Nah, hal ini disebabkan oleh kebudayaan daerah yang akan memperkuat kebudayaan nasional itu sendiri. Kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang didukung oleh masyarakat Indonesia. Baca Juga: Perbedaan Suku Bangsa yang Ada di Negara Indonesia Tidak hanya itu, masyarakat pun bangga oleh kebudayaan tersebut.

Budaya nasional adalah budaya yang juga digunakan agar kita memiliki identitas khusus. Maksudnya adalah kebudayaan daerah akan memperkuat kebudayaan nasional itu sendiri.3. Tertanamnya Sikap Toleransi “Toleransi membantu kita mengembangkan budaya di negara Indonesia.” Terakhir adalah budaya atau kebudayaan membantu kita untuk menanamkan sikap toleransi yang baik untuk warga negara Indonesia atau turis yang datang mengunjungi Indonesia.

  1. Selain itu, keragamaan budaya juga banya kita jumpai juga akan menyadarkan kita bahwa banyaknya kebudayaan yang sudah terbentuk.
  2. Jika masyarakat Indonesia mengerti, maka sikap toleransi akan terbangun dengan sendirinya.
  3. O iya, perlu diinggat bahwa perbedaan budaya adalah hal yang umum dan tidak perlu dijadikan sebuah masalah, ya.

Baca Juga: Fungsi Musik dalam Tradisi Masyarakat Indonesia, Materi Seni Budaya Kelas 8 SMP Dengan sikap toleransi yang tinggi antar budaya, bangsa asing yang masuk akan menilai dan memutuskan bahwa Indonesia adalah negara yang damai. Artinya seluruh budaya dapat dipelajari, memiliki derajat, dan kedudukan yang sama, sehingga turis akan merasakan sikap toleransi yang mendalam dari bangsa Indonesia.

Pertanyaan
Jelaskan mengapa kita perlu memiliki sifat toleransi dalam budaya!
Petunjuk: Cek halaman 2.

Jangan lupa untuk tonton video ini, ya!

Mengapa tradisi dan adat istiadat termasuk modal pembangunan?

Jawaban: agar keragaman sosial budaya dapat menjadi modal pembangunan, masyarakatnya harus mau menghormati keragaman yang ada. Artinya masyarakat siap menerima dan menghargai perbedaan atau bentuk keragama yang ada. Contohnya dengan toleransi, menghormati sesama, tidak bermusuhan, dan sebagainya.

  1. Apabila masyarakat sebuah negara tidak bisa menghormati atau menghargai keragaman yang ada, maka keragaman sosial budaya tidak bisa menjadi modal pembangunan.
  2. Contoh pendapat tentang pernyataan “Keragaman Sosial Budaya menjadi Modal Pembangunan Nasional” adalah: Saya setuju dengan pernyataan tersebut.

Karena menurut saya, pernyataan “keragaman sosial budaya menjadi modal pembangunan nasional”, bisa terjadi asalkan masyarakatnya terbuka dan mau menghargai keragaman serta perbedaan yang ada. Hal ini tidak hanya menjadi modal penting, namun juga dapat memperkuat sebuah negara.

Mengapa pembangunan sosial budaya berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi?

Karena sosial budaya mencakup keragaman suku, bahasa,adat istiadat, dan agama sehingga semua itu menciptakan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Jika semua itu sudah terjalin dengan baik, maka pembangunan ekonomi akan berjalan dengan baik pula.

Mengapa keberagaman itu penting?

Apa yang kalian rasakan saat berada dalam suasana kebersamaan di lingkungan sekolah? Tentunya kalian merasa bahwa perbedaan yang ada di antara teman-teman sekolah kalian akan menjadi kekuatan yang besar jika dalam suasana kebersamaan. Coba kalian perhatikan gambar berikut! Mengapa Keragaman Bisa Dikatakan Sebagai Modal Pembangunan Bangsa Keberagaman adalah kekayaan Indonesia Segala sesuatu yang ada di dunia tidaklah tunggal karena yang tunggal hanyalah Allah Yang Maha Esa. Tepat kiranya pendiri negara menggunakan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” dalam upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

  • Luas dan besarnya wilayah Indonesia berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia.
  • Eberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.
  • Dampak positif memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan, sedangkan dampak negatif mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan kehancuran bangsa dan negara.

Bagi bangsa Indonesia keberagaman suku bangsa, budaya, agama, ras dan antargolongan merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga. Berikut ini mari kita lihat salah satu contoh keberagaman budaya yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Mengapa Keragaman Bisa Dikatakan Sebagai Modal Pembangunan Bangsa Pertunjukan Tari Kecak yang diminati wisatawan asing Meskipun berbeda-beda suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama kita tetap bersatu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Keberagaman bukan merupakan unsur perpecahan namun justru yang menciptakan kesatuan bangsa. Kesatuan adalah upaya untuk mempersatukan perbedaan suku, adat istiadat, ras dan agama untuk menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Salah satu kejayaan Indonesia adalah memiliki kebudayaan tarian daerah yang beraneka ragam. Tuhan menciptakan manusia dengan berbeda-beda bukan untuk saling bermusuhan melainkan untuk saling mengenal dan bersaudara. Hal tersebut sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika.

Apakah modal utama pembangunan nasional?

Berikut ini modal awal Pembangunan Nasional:

  • Kemerdekaan bangsa beserta kedaulatannya,
  • Jiwa serta semangat persatuan dan kesatuan.
  • Wilayah territorial (nusantara meliputi darat dan lautan).
  • Kekayaan alam bangsa dari Sabang sampai Merauke yang beraneka ragam.
  • Penduduk (warga negara).
  • Adat istiadat juga kebudayaan bangsa yang beragam jenisnya.

4 Apakah yang menjadi tujuan pembangunan di Indonesia?

I. UMUM Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan Pembangunan Nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilaksanakan pembangunan di segala bidang dengan titik berat diletakkan pada bidang ekonomi seiring dengan kualitas sumber daya manusia tetap bertumpu pada aspek pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas. P ertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama, Selain telah meningkatkan kesejahteraan rakyat juga telah menumbuh-kembangkan Usaha Besar, Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan koperasi. Usaha Kecil, yang merupakan bagian integral dunia usaha nasional mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Usaha Kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya. Kenyataan menunjukan bahwa Usaha Kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa Usaha Kecil masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya. Dalam upaya meningkatkan kesempatan dan kemampuan Usaha Kecil, telah dikeluarkan berbagai kebijaksanaan oleh Pemerintah tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pembinaan, tetapi belum berhasil sebagaimana diharapkan karena belum adanya kepastian hukum yang merupakan perlindungan bagi Usaha Kecil dan dipatuhi semua pihak. Dihadapkan pada era perdagangan bebas dalam rangka mengantisipasi keterbukaan perekonomian dunia, baik pada tingkat regional maupun tingkat dunia, Usaha Kecil dituntut menjadi tangguh dan mandiri. Sehubungan dengan itu, Usaha Kecil perlu memberdayakan dirinya dan diberdayakan dengan berpijak pada kerangka hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 demi terwujudnya demokrasi ekonomi yang berdasar pada asas kekeluargaan. Pemberdayaan Usaha Kecil dilakukan melalui : a) penumbuhan iklim usaha yang mendukung bagi pengembangan Usaha Kecil; b) pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil serta kemitraan usaha. Pemberdayaan Usaha Kecil dilaksanakan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Dengan memberdayakan Usaha Kecil, diharapkan Usaha Kecil menjadi tangguh, mandiri, dan juga dapat berkembang menjadi Usaha M enengah, Usaha Kecil yang tangguh, mandiri, dan berkembang dengan sendirinya akan meningkatkan produk nasional, kesempatan kerja, ekspor, serta pemerataan hasil-hasil pembangunan, yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap penerimaan negara. Selanjutnya, pemberdayaan Usaha Kecil akan meningkatkan kedudukan serta peran serta Usaha Kecil dalam perekonomian nasional sehingga akan terwujud tatanan perekonomian nasional yang sehat dan kukuh. Dalam memberdayakan Usaha Kecil Seluruh peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan Usaha Kecil, antara lain Undang- undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi. Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Undang- undang ini disusun dengan maksud memberdayakan Usaha Kecil, mencakup berbagai aspek pemberdayaan Usaha Kecil tetapi tidak mengatur mekanisme internalnya. Di dalamnya dimuat tentang pengertian dan kriteria Usaha Kecil serta landasan, asas, dan tujuan. Selanjutnya, diperjelas dan dipertegas pula segi-segi yang mencakup penumbuhan iklim usaha yang kondusif, pembinaan dan pengembangan, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, koordinasi dan pengendalian, serta ketentuan pidana dan sanksi administratif. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1 Yang dimaksud dengan Usaha Kecil dalam Pasal ini meliputi juga Usaha Kecil informal dan Usaha Kecil tradisional. Yang dimaksud dengan Usaha Kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum, antara lain, petani, penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan pemulung. Yang dimaksud dengan Usaha Kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat praduksi sederhana yang telah digunakan secara turun -temurun, dan/atau berkaitan dengan seni dan budaya. Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil adalah kegiatan ekonomi berskala kecil yang dimiliki dan menghidupi sebagian besar rakyat. Angka 2 Yang dimaksud dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar meliputi usaha nasional (milik negara atau swasta), usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Angka 3 Yang dimaksud dengan usaha yang tangguh dan mandiri adalah usaha yang memiliki daya saing tinggi dan memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan bertumpu pada kepercayaan dan kemampuan sendiri. Angka 4 Cukup jelas Angka 5 Pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat dilaksanakan, baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama – sama. Angka 6 Yang dimaksud dengan dana adalah sejumlah uang, surat-surat berharga, atau aktiva lainnya. Yang dimaksud dengan permodalan adalah sejumlah kekayaan usaha dalam bentuk uang atau harta lainnya, yang menjadi dasar untuk menjalankan dan mengembangkan usaha yang terdiri atas modal sendiri dan modal luar. Angka 7 Cukup jelas Angka 8 Kerja sama usaha dalam kemitraan hendaknya dilakukan dengan memperhatikan tanggung jawab moral dan etika bisnis yang sehat. Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Dalam upaya memberdayakan Usaha Kecil, Jiwa dan semangat usaha bersama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas kekeluargaan yang di dalamnya terkandung nilai- nilai keadilan. Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan kekayaan bersih adalah nilai jual kekayaan usaha (aset) dikurangi kewajibannya. Huruf b Yang dimaksud dengan hasil penjualan tahunan adalah hasil penjualan bersih (neto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa dari usahanya dalam satu tahun buku. Walaupun Undang-undang ini menetapkan batas kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan tersebut, Usaha Kecil yang mendapatkan prioritas pemberdayaan adalah Usaha Kecil yang merupakan lapisan terbesar dari jumlah Usaha Kecil yang ada. Huruf c Yang dimaksud dengan milik Warga Negara Indonesia adalah Usaha Kecil yang sepenuhnya milik Warga Negara Indonesia. Pemilik Usaha Kecil tersebut dapat mengelolanya sendiri atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, Huruf d Yang dimaksud dengan Usaha Kecil yang dimiliki atau dikuasai oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar adalah Usaha Kec il yang merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang sepenuhnya atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar. Yang dimaksud dengan Usaha Kecil yang berafiliasi dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar adalah Usaha Kecil yang d ikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar. a. Yang dimaksud dengan berafiliasi langsung jika anggota dewan komisaris, direksi, atau manajer Usaha Menengah atau Usaha Besar merupakan pemilik atau pengelola Usaha Kecil. b. Yang dimaksud dengan berafiliasi tidak langsung adalah jika : 1) Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau Usaha besar dimiliki atau dikuasai oleh orang atau pihak yang sama; 2) pemilik atau pengelola Usaha Kecil memiliki hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal, karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, dengan salah seorang anggota dewan komisaris, direksi atau yang mengendalikan Usaha Menengah atau Usaha Besar, jika terdapat keterkaitan usaha baik horizontal maupun vertikal, antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar yang bersangkutan. Yang dikecualikan dengan pengertian dimiliki, atau berafiliasi ialah koperasi karyawan dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Huruf e Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Yang berwenang menetapkan peraturan perundang – undangan dan kebijaksanaan sebagaimana yang dimaksud pasal ini paling rendah adalah Menteri. Huruf a Yang dimaksud dengan pendanaan dalam pasal ini adalah upaya yang terdiri atas penyediaan sumber dana, tata cara, dan persyaratan untuk pemenuhan kebutuhan dana bagi pemberdayaan Usaha Kecil. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 7 Huruf a Yang dimaksud dengan memperluas sumber pcndanaan adalah berbagai upaya mcmperbanyak jenis clan meningkstkan alokisi pendanaan yang dapat dimanfaatkan Usaha kecil. Huruf b Yang dimaksud dengan meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan mencakup berbagai upaya penyederhanaan tata cara dalam memperoleh dana. Huruf c Yang dimaksud dengan memberikan kemudahan dalam pendanaan mencakup berbagai upaya pemberian keringanan persyaratan dalam pendanaan. Pasal 8 Huruf a Kerja sama sesama Usaha Kecil dimakssudkan untuk meningkatkan posisi tawar dalam melakukan transaksi bisnis dengan pihak lainnya agar mempunyai posisi yang sepadan. Selain itu, kerja sama sesama Usaha Kecil akan meningkatkan pula skala ekonomi usahanya. Huruf b Yang dimaksud dengan mencegah adalah upaya berupa deregulasi, pengaturan tata niaga, penetapan harga, pengenaan sanksi dan pembentukan komisi persaingan. Pengertian pencegahan m encakup penghapusan bentuk monopoli, oligipoli, dan monopsoni, yang merugikan Usaha Kecil, kecuali yang dikendalikan oleh negara demi kepentingan rakyat banyak. Huruf c Cukup jelas Pasal 9 Huruf a Yang dimaksud dengan mengadakan prasarana umum dalam pasJ ini adalah penyediaan prasarana yang memadai bagi pengembang,:a Usaha Kecil, antara lain, meiiputi pengadaan prasarana transportasi, telekomunikasi, listrik, air bersih, lokasi usaha, tempat berusaha, dan pasar. Huruf b Yang dimaksud dengan memberikan keringanan tarif prasarana tertentu dalam pasal ini adalah pengadaan pembedaan perlakuan tarif berdasarkan ketetapan Pemerintah, baik yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan keringanan bagi Usaha Keci1. Pasal 10 Huruf a Yang dimaksud dengan bank data dan jaringan informasi bisnis adalah berbagai pusat data dan sistem informasi bisnis yang dimiliki Pemerintah atau swasta. Huruf b Yang dimaksud dengan mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, tekn ologi, desain, dan mutu adalah melakukan penyebaran informasi di seluruh wilayah tanah air agar Usaha Kecil dapat mengikuti perkembangan pasar, teknologi atau desain, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Pasal 11 Huruf a Yang dimaksud dengan mewujudkan kemitraan adalah suatu usaha untuk menumbuhkan iklim usaha yang dapat mendorong Usaha Menengah dan Usaha Besar melakukan kemitraan, antara lain, berupa stimulan tanpa adanya unsur paksaan sehingga terlaksananya alih teknologi, manajemen, dan kesempatan berusaha bagi Usaha Kecil dapat terjadi secara wajar. Huruf b Yang dimaksud dengan mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Usaha Kecil dalam pelaksanaan transaksi Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar adalah upaya yang ditujukan agar Usaha Kecil tersebut tidak dirugikan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar, sebagai akibat penundaan pembayaran, pengalihan resiko yang tidak adil dalam konsinyasi, dan pengenaan pungutan -pungutan. Pasal 12 Huruf a Upaya mew u judkan sistem pelayanan satu atap dilaksanakan secara bertahap. Huruf b Yang dimaksud dengan pemberian kemudahan persyaratan untuk memperoleh perizinan bagi usaha Kecil, antara lain, adalah keringanan biaya. Pasal 13 Huruf a Yang dimaksud dengan menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan mencakup aspek peruntukan tempat usaha, antara lain : 1) lokasi di pasar, yaitu pengadaan lokasi untuk pasar tradisional atau lokasi pasar tertentu lainnya yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Kecil, pembangunan lokasi pasar bagi Usaha Menengah atau Usaha Besar diatur dengan memperhatikan jarak lokasi pasar yang telah diperuntukkan bagi Usaha Kecil; 2) ruang pertokoan, yaitu ruang yang disediakan bagi pengusaha kecil dalam pus at perbelanjaan. 3) lokasi sentra industri kecil, yaitu pengadaan lahan khusus bagi Usaha Kecil atau pengadaan sebagian lahan pada kawasan industri yang dibangun oleh Pemerintah atau oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar; 4) lokasi pertanian rakyat dalam arti luas, yaitu pencadangan lahan pertanian bagi Usaha Kecil dalam pembangunan pertanian oleh pemerintah atau oleh Usaha Menengah dan/ atau Usaha Besar; 5) lokasi pertambangan rakyat, yaitu pengadaan lahan pertambangan khusus bagi pengusaha kecil oleb Pemerintah. 6) lokasi untuk pedagang kaki lima, yang diatur melalui penetapan tata ruang. Huruf b Yang dimaksud dengan mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha adalah pemberian perlindungan, antara lain terhadap : 1) kegiatan usaha yang menggunakan teknologi yang mempunyai kekhususan proses; 2) kegiatan usaha yang bersifat padat karya yang merupakan mata pencaharian sebagian masyarakat setempat; 3) kegiatan usaha yang mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus serta turun-temurun dan dikuasai oleh masyarakat secara turun-temurun pula. Huruf c Cukup jelas huruf d Yang dimaksud dengan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja pemerintah adalah pengadaan dan pemborongan pekerjaan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belapja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta dari badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD). huruf e Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 huruf a Yang dimaksud dengan memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan adalah menanamkan dan mengembangkan jiwa, semangat, serta perilaku kewirausahaan, yaitu : a. kemauan dan kemampuan untuk bekerja dengan semangat kemandirian; b. kemauan dan kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis, termasuk keberanian mengambil resiko usaha; c. kemauan dan kemampuan berpikir dan bertindak secara kreatif dan inovatif; d. kemauan dan kemampuan untuk bekerja secara teliti, tekun, dan produktif; e. kemauan dan kemampuan untuk bekerja dalam kebersamaan dengan berlandaskan etika bisnis yang sehat. huruf b Cukup jelas huruf c Cukup jelas huruf d Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1) Yang dimaksud dengan klasifikasi dalam pasal ini adalah penggolongan Usaha Kecil yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan nilai kekayaan bersih atau penjualan tahunan dengan memperhatikan kondisi nyata berbagai jenis dan lapisan Usaha Kecil, termasuk Usaha Kecil informal, Usaha Kecil rumah tangga, dan Usaha Kecil tradisional. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 20 Ayat (1) Pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil yang telah berhasil berkembang menjadi Usaha Menengah masih dapat dilanjutkan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun dimaksudkan agar selama kurun waktu tersebut dapat dimanfaatkan oleh Usaha Me nengah itu untuk memantapkan usahanya karena jangka waktu tiga tahun merupakan jangka waktu yang memadai sebagai proses pemantapan usaha. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 21 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Yang dimaksud dengan jenis pembiayaan lainnya adalah dana sumbangan dari masyarakat, termasuk dana dari Usaha Besar swasta, dan sebagainya. Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Ayat (1) Dalam pelaksanaan penjaminan oleh lembaga penjamin, baik yang dimiliki oleh Pemerintah maupun swasta, Usaha Kecil diberi berbagai kemudahan berupa penyederhanaan tata cara dan persyaratan yang ringan. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan penjaminan pembiayaan lainnya adalah pemberian jaminan, antara lain, dalam bentuk jaminan orang perseorangan dan jaminan perusahaan (avalis). Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Tata cara pembiayaan dan penjaminan Usaha Kecil diupayakan dengan sederhana dan mudah serta dengan persyaratan yang ringan. Prioritas pemberian pembiayaan dan penjaminan diberikan kepada kelompok atau lapisan. Usaha Kecil yang jumlahnya paling besar, sedangkan jangka waktu pembiayaan ditetapkan secara luwes, sesuai dengan kelayakan usaha dari Usaha Kecil yang bersangkutan. Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini diarahkan kepada perluasan pendalaman keterkaitan bagi Usaha Kecil yang memiliki keterkaitan usaha serta penumbuhan keterkaitan usaha bagi Usaha Kecil yang memiliki potensi keterkaitan usaha. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 27 Yang dimaksud dengan : a. pola inti – plasma adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar bertindak sebagai inti dan Usaha Kecil selaku plasma, perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi. b. pola subkontrak adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya; c. pola dagang umum adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya. d. pola waralaba adalah hubungan kemitraan, yang di dalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaan kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen; e. pola keagenan adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya Usaha Kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya; f. pola bentuk-bentuk lain diluar pola sebagaimana tertera dalam huruf a, b, c, d, dan e pasal ini adalah pola kemitraan yang pada saat ini sudah berkembang, tetapi belum dibakukan, atau pola baru yang akan timbul di masa yang akan datang. Pasal 28 Pendataan dilakukan oleh Pemerintah dengan cara sederhana, mudah, dan tidak dipungut biaya. Jika Usaha Kecil belum terdata, usaha tersebut tetap dapat melaksanakan hubungan kemitraan. Pasal 29 Penyelesaian perselisihan dalam hubungan kemitraan dilakukan secara musyawarah. Jika tidak tercapai kata mufakat, perselisihan itu diselesaikan melalui badan peradilan. Pasal 30 Saham dengan harga yang wajar dapat dibeli oleh Usaha Kecil dengan sistem pembayaran ringan dan tidak merugikan pengembangan Usaha Kecil. Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3611