Mengapa Ojk Harus Mengawasi Kegiatan Perbankan Dan Lembaga Keuangan Lainnya?

Mengapa Ojk Harus Mengawasi Kegiatan Perbankan Dan Lembaga Keuangan Lainnya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat – Mengapa sistem keuangan Indonesia membutuhkan OJK? Karena di dalam visinya selain menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, OJK juga melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Di sini kita bisa menyimpulkan betapa pentingnya lembaga seperti OJK ini bagi sistem keuangan Indonesia. Dalam melaksanakan fungsi pengaturan, OJK secara produktif mengeluarkan sejumlah POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) kepada seluruh sektor jasa keuangan. Begitu pun dalam hal pengawasan. Misalnya, OJK secara berkesinambungan dan rutin melakukan pengawasan terhadap bank (konvensional, syariah, dan BPR).

Dalam Pasal 34 ayat (1) UU BI menentukan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen. Amanat Pasal 34 ayat (1) UU BI juga menekankan kepada lembaga tersebut untuk bertindak sebagai dewan pengawas ( supervisory board ), yang dapat mengeluarkan ketentuan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank secara berkoordinasi dengan BI.

Mengapa perlu dilakukan pengawasan perbankan?

Tujuan pengawasan bank oleh Bank Indonesia adalah menciptakan perbankan yang sehat yang dapat memenuhi tiga aspek, pertama memelihara kepentingan masyarakat, beroperasi dengan sehat dan efisien dan mampu memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat penyimpan dana, kedua berkembang secara wajar dan mampu memberikan

Apa peranan OJK terhadap lembaga keuangan lainnya?

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap : 1) kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; 2) kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan 3) kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Apakah pengawasan terhadap lembaga perbankan lebih baik berada di Bank Indonesia atau di Otoritas Jasa Keuangan?

BI: Pengawasan Perbankan di OJK Lebih Baik JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengapresiasi pengalihan pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke OJK. Ini karena tugas OJK tidak hanya mengawasi sektor perbankan saja, tetapi juga lembaga keuangan lainnya.

Dengan demikian pengawasan bisa lebih baik “Semua kegiatan perijinan, peraturan, dan pengawasan sama seperti yang dilakukan selama ini oleh BI dan bisa lebih baik lagi karena bisa terintegrasi dengan bidang-bidang keuangan non bank, seperti pasar modal maupun lembaga keuangan non bank lainnya,” kata Agus di Gedung BI, Selasa (31/12/2013).

Lebih lanjut Agus mengatakan perbankan saat ini memiliki anak perusahaan lain atau peeusahaan subsider yang terintegrasi, misalnya unit usaha syariah, asuransi, perusahaan pembiayaan, dan sebagainya. Dengan beralihnya fungsi pengawasan perbankan ke OJK, maka pengawasan akan semakin lebih baik karena OJK juga mengawasi lembaga keuangan lain selain bank.

  • Jadi menurut kami, semua aspek pengawasn perbankan mikro itu ada di OJK.
  • Sedangkan BI lebih berperan dari sisi makroprudensial,” ujar Agus.
  • Meskipun secara resmi BI telah mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan ke OJK, Agus mengatakan BI dan OJK tetap akan bekerja sama.
  • Sekarang tinggal kerja keras.

Ini bukan kita lepas begitu saja, paling tidak 3 tahun ke depan,” jelas dia. Sebagai lembaga baru, Agus menilai OJK merupakan sebuah lembaga yang kokoh karena dipimpin oleh para pejabat yang kompeten di bidangnya. Bahkan, kata dia, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad pun pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur BI.

Oleh karena itu, Agus yakin OJK akan menjadi sebuah lembaga yang baik. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

: BI: Pengawasan Perbankan di OJK Lebih Baik

Mengapa industri perbankan perlu dilakukan pengawasan oleh regulator OJK?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat – Mengapa sistem keuangan Indonesia membutuhkan OJK? Karena di dalam visinya selain menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, OJK juga melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Di sini kita bisa menyimpulkan betapa pentingnya lembaga seperti OJK ini bagi sistem keuangan Indonesia. Dalam melaksanakan fungsi pengaturan, OJK secara produktif mengeluarkan sejumlah POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) kepada seluruh sektor jasa keuangan. Begitu pun dalam hal pengawasan. Misalnya, OJK secara berkesinambungan dan rutin melakukan pengawasan terhadap bank (konvensional, syariah, dan BPR).

Dalam Pasal 34 ayat (1) UU BI menentukan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen. Amanat Pasal 34 ayat (1) UU BI juga menekankan kepada lembaga tersebut untuk bertindak sebagai dewan pengawas ( supervisory board ), yang dapat mengeluarkan ketentuan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank secara berkoordinasi dengan BI.

Otoritas Jasa Keuangan OJK melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan apa sajakah kegiatan yang dimaksud?

TUJUan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

You might be interested:  Hasil Pemeriksaan Keuangan Yang Dilakukan Bpk Selanjutnya Diserahkan Kepada?

Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, danMampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

FUNGSI Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. TUGAS Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB. ​

Apakah lembaga keuangan lainnya juga diawasi oleh OJK?

Saat ini yang namanya lembaga keuangan seakan menjamur keberadaannya, khususnya di ranah digital yaitu kehadiran perusahaan financial technology atau fintech. Bila kalian memerhatikan tayangan iklan mereka, biasanya disebutkan atau tertulis “telah terdaftar di OJK”.

Memang apa sih arti dari hal tersebut? Lalu mengapa harus OJK? Atau jangan-jangan belum ada yang mengenal lembaga OJK? Lembaga OJK yang sering hadir dalam beragam publikasi lembaga keuangan ini (logo huruf OJK berwarna merah) ternyata lembaga yang punya andil yang besar di dunia keuangan di Indonesia.

OJK atau Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen yang memiliki peran menyelenggarakan sistem dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor keuanga. Jadi seluruh lini sektor keuangan baik itu perbankan, pasar modal dan industri keuangan lainnya akan diawasi gerak-geriknya oleh OJK.

  • Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang menyebutkan peran utama dari OJK yaitu melakukan pengawasan terhadap seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia, termasuk lembaga investasi.
  • Pengawasan sangat krusial dibutuhkan karena demi mengantisipasi tindakan “nakal” dari para pemilik lembaga keuangan yang hanya mementingkan keuntungan semata.

Ditambah lagi seiring berjalannya waktu, jenis produk keuangan yang ada akan semakin berkembang dan semakin kompleks. Untuk itu pengawasan dilakukan agar iklim industri keuangan menjadi lebih sehat, stabil, transparan dan aman bagi masyarakat. Nah, OJK pun punya wewenang yang patut diikuti oleh seluruh lembaga keuangan, baik bank dan non-bank, diantaranya memberikan perizinan pendirian bank dan kegiatan usaha bank, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan serta tata cara pengenaan sanksi, menetapkan kebijakan pelaksanaan tugas OJK, menetapkan kebijakan operasional pengawasn terhadap kegiatan jasa keuangan, dan lain sebagainya.

Kembali pada pertanyaan awal, apa arti dari “telah terdaftar di OJK”? Kalau melihat tugas dan wewenang dari lembaga OJK, maka bisa dimengerti bahwa kalimat tersebut sebagai tanda valid bahwa lembaga keuangan tersebut telah “bertanggung-jawab” di bawah OJK. Arti lainnya, dari sisi masyarakat umum bisa bernafas lega karena lembaga keuangan tersebut adalah lembaga yang resmi dan terjamin keamanannya.

Agar lebih jelas, mari mengetahui lebih jauh pentingnya lembaga keuangan untuk terdaftar di OJK yaitu sebagai berikut:

Lembaga keuangan dapat berjalan secara berkelanjutan: Dengan terdaftarnya di OJK, lembaga keuangan dapat menjalankan layanannya secara berkelanjutan tanpa takut dianggap ilegal (selama tidak melanggar ketentuan dari OJK). Selain itu pengawasan dari OJK membuat layanan lembaga tersebut menjadi lebih sehat dan stabil. Lembaga keuangan terjamin keamanan dan akuntabilitasnya: Lembaga keuangan yang telah terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK artinya telah membuktikan keamanan sistem yang telah dibangun dan akuntanbilitas layanan yang dihadirkan. Singkatnya, OJK memberikan tanda cap “Lulus Sensor” dan layak untuk dijadikan bahan publikasi. Data, hak dan kepentingan pengguna terlindungi: Kalau tadi dari sisi lembaga keuangan, maka sekarang dilihat dari sisi pelanggan. Ketika sudah terdaftar di OJK, pengguna di lembaga tersebut terlindungi hak dan kepentingannya apabila sewaktu-waktu pihak lembaga keuangan sedang bermain “nakal.” Pengguna jadi tidak perlu ragu lagi untuk menyimpan ataupun menanam modal pada lembaga keuangan tersebut.

Jadi itulah maksud arti dari lembaga keuangan yang telah terdaftar di OJK. Karena begitu krusial dan riskannya sektor keuangan, maka pengawasan dari lembaga independen menjadi sangat wajar untuk dipilih, bahkan wajib untuk dilakukan. Kalian akan dapat mengenal lebih jauh tentang lembaga keuangan dalam perkuliahan di bidang Ekonomi, seperti jurusan Perbankan Syariah S1 di Ma’soem University.

  • Sesuai namanya, jurusan Perbankan Syariah menyediakan kurikulum yang fokus pada topik ekonomi Islam di bidang perbankan.
  • Elebihan yang ditawarkan di Ma’soem University sendiri adalah kehadiran BPRS Al Ma’soem yang bisa menjadi tempat praktek yang pas untuk kalian coba.
  • Selain itu para mahasiswanya akan dilatih untuk terbiasa di dunia teknologi informasi (IT) sehingga memiliki nilai tambah dibanding kampus lain.

Semua ini bisa didapatkan dengan uang kuliah yang terjangkau. Yuk bergabung menjadi mahasiswa Ma’soem University!

Lembaga apa saja yang memiliki tugas melakukan pengawasan perbankan di Indonesia?

Dengan demikian dalam tugas pengaturan dan pengawasan Perbankan ada pembagian kewenangan antara Bank Indonesia, OJK dan LPS. Tugas pengaturan dan pengawasan perbank- an ada pada OJK, namun ada beberapa peng- aturan yang harus dikoordinasi antara OJK dan Bank Indonesia (Pasal 39 UU OJK).

Apa wewenang yang dapat diambil oleh OJK apabila terdapat lembaga jasa keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat?

Apa wewenang yang dapat diambil OJK apabila terdapat lembaga jasa keuangan berpotensi merugikan Kategori Soal : Ekonomi – Otoritas Jasa KeuanganKelas : 1 SMA/X SMAPembahasan :Dalam melaksanakan tugas pengawasan, OJK memiliki wewenang, salah satunya :memberikan dan/atau mencabut: 1. izin usaha;2. izin orang perseorangan;3. efektifnya pernyataan pendaftaran;4.

surat tanda terdaftar;5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;6. pengesahan;7. persetujuan atau penetapan pembubaran; 8. dan penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Jadi, apabila terdapat lembaga jasa keuangan berpotensi merugikan masyarakat, ojk dapat mengambil wewenang dengan cara Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya.

: Apa wewenang yang dapat diambil OJK apabila terdapat lembaga jasa keuangan berpotensi merugikan

Bagaimana sistem pengawasan perbankan di Indonesia?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi lembaga pengawasan perbankan baru di Indonesia, (UU No.21 Tahun 2011) yang berfungsi mengawasi keseluruhan sektor perbankan dan non bank serta jasa keuangan lainnya agar teratur, adil, transparan, dan akuntabel.

Bagaimana cara mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia?

Lembaga Penjamin Simpanan – UU No 23 Tahun 1999

Judul Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
Tanggal 17 Mei 1999
Berlaku Sejak 17 Mei 1999
Pengundangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843
Status Diubah dengan
Lampiran
You might be interested:  Manakah Yang Termasuk Pengukuran Kinerja Non Keuangan?

Rangkuman : Hal-hal Yang diatur dalam UU ini antara lain meliputi:

  • Status, Tempat Kedudukan, dan Modal
    1. Bank Indonesia (BI) adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
    2. BI lembaga yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. BI berkedudukan di ibu kota NKRI dan dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah NKRI.
  • Tujuan dan Tugas
    1. Tujuan BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini perlu ditopang dengan tiga pilar utama, yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat dan tepat, serta sistem perbankan yang dan keuangan yang sehat.
    2. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI mempunyai tugas:
      • menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
      • mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
      • mengatur dan mengawasi bank.
  • Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter BI berwenang:
    1. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi yang ditetapkan; dan
    2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara antara lain:
      • operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
      • penetapan tingkat diskonto; dan
      • penetapan cadangan wajib minimum.

Berkaitan dengan hal tersebut, BI melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai yang ditetapkan, mengelola cadangan devisa untuk memenuhi kewajiban luar neger, dan dapat menerima pinjaman luar negeri. Untuk mencapai sasaran-sasaran moneter, BI juga dapat mempunyai fungsi lender of the last resort.

  • Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, BI berwenang:
    1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas peyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
    2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya.
    3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Disamping itu, BI juga diberi kewenangan untuk mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah atau valuta asing dan menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan baku yang digunakan dana tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.

  • Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, BI menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Terkait dengan pengawasan bank, dalam UU ini diamanatkan bahwatugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan UU. Pembentukan lenbaga pengawasan tersebut dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2012.
  • Dalam melaksanakan tugasanya, BI dipimpin oleh Dewan Gubernur, yang terdiri atas seorang Gubernur, seorang Depuri Gubernur Senior, dan min.4 orang atau max.7 orang Deputi Gubernur.
  • Hubungan dengan Pemerintah:
    1. Dalam rangka koordinasi kebijakan antara otoritas moneter dengan otoritas fiskal dan sektor rril, Rapat Dewan Gubernur dapat dihadiri oleh Menetri atau pejabat Pemerintah. Demikian pula sebaliknya Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet.
    2. BI bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah.
    3. Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan BI dan DPR.
    4. BI dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara, kecuali di pasar sekunder.
  • Akuntabilitas dan Anggaran

Agar independensi yang diberikan kepada BI dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kepada BI dituntut untuk transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik.

  • Transparansi dan prinsip akuntabiitas publik dilakukan dengan cara a.l:
    1. Menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media masa pada setiap awal tahun anggaran yang memuat evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya dan rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran-sasaran moneter untuk tahun yang akan datang. Informasi ini juga disampaikan secara tertulis kepada Presiden dan DPR.
    2. Menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya disampaikan oleh BPK kepada DPR dan diumumkan oleh BI melalui media masa.

– : Lembaga Penjamin Simpanan – UU No 23 Tahun 1999

Bagaimana pengawasan lembaga jasa keuangan sebelum berdirinya OJK jelaskan?

Peralihan pengawasan sektor jasa keuangan ke OJK – Pada masa sebelum OJK dibentuk, pengawasan lembaga jasa keuangan di industri pasar modal dan industri keuangan non-bank dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), dan industri perbankan diawasi oleh Bank Indonesia.

Jelaskan apakah maksud dari pengawasan perbankan?

Pengaturan dan Pengawasan Bank Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank Pengaturan dan pengawasan bank oleh OJK meliputi wewenang sebagai berikut:

Kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan ( right to license ) dan pendirian suatu bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Kewenangan untuk menetapkan ketentuan ( right to regulate ) yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.

Kewenangan untuk mengawasi meliputi:

  1. pengawasan bank secara langsung ( on-site supervision ) terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank; dan
  2. p engawasan tidak langsung ( off-site supervision ) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya.
  • Kewenangan untuk mengenakan sanksi ( right to impose sanction ), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.
  • Kewenangan untuk melakukan penyidikan ( right to investigate ), yaitu kewenangan untuk melakukan penyidikan di Sektor Jasa Keuangan (SJK), termasuk perbankan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (RI) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan OJK. Hasil penyidikan disampaikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan.
  • Kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen ( right to protect ), yaitu kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen dalam bentuk pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, pelayanan pengaduan konsumen, dan pembelaan hukum.
You might be interested:  Sumber Modal Koperasi Yang Berasal Dari Pinjaman Adalah?

Jelaskan apakah maksud dari pengawasan perbankan?

Pengaturan dan Pengawasan Bank Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank Pengaturan dan pengawasan bank oleh OJK meliputi wewenang sebagai berikut:

Kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan ( right to license ) dan pendirian suatu bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Kewenangan untuk menetapkan ketentuan ( right to regulate ) yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.

Kewenangan untuk mengawasi meliputi:

  1. pengawasan bank secara langsung ( on-site supervision ) terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank; dan
  2. p engawasan tidak langsung ( off-site supervision ) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya.
  • Kewenangan untuk mengenakan sanksi ( right to impose sanction ), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.
  • Kewenangan untuk melakukan penyidikan ( right to investigate ), yaitu kewenangan untuk melakukan penyidikan di Sektor Jasa Keuangan (SJK), termasuk perbankan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (RI) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan OJK. Hasil penyidikan disampaikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan.
  • Kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen ( right to protect ), yaitu kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen dalam bentuk pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, pelayanan pengaduan konsumen, dan pembelaan hukum.

Bagaimana fungsi pengawasan terhadap Bank Indonesia?

​ Fungsi pengawasan terhadap Bank Indonesia tidak terlepas dari kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga publik yang independen dalam tatanan kenegaraan Indonesia. Hal tersebut diperlukan untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia kepada publik.

Undang-Undang tentang Bank Indonesia menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas, wewenang, dan anggaran Bank Indonesia. Akuntabilitas dan transparansi yang dituntut dari Bank Indonesia tersebut dimaksudkan agar semua pihak yang berkepentingan dapat ikut melakukan pengawasan terhadap setiap langkah kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia (checks and balances).

Sesuai amanat Undang-Undang, DPR merupakan pihak yang diberikan kewenangan secara konstitusi untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap lembaga negara lain, termasuk Bank Indonesia. Sesuai hakikatnya, kontrol legislatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembuatan keputusan melalui peningkatan respons terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat, mengawasi penyalahgunaan kekuasaan Pemerintah melalui investigasi, dan menegakkan kinerja lembaga negara.

Untuk membantu DPR melakukan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia, maka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia, dibentuk Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI). BSBI dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang Bank Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada DPR-RI, serta tidak berada dalam struktur organisasi Bank Indonesia.

BSBI menyampaikan hasil telaahannya terkait dengan kegiatan operasional dan keuangan Bank Indonesia kepada DPR-RI setiap triwulan, dan tidak mengevaluasi kinerja Dewan Gubernur Bank Indonesia. Keberadaan BSBI diharapkan memperkuat fungsi pengawasan DPR-RI terhadap Bank Indonesia dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia.

Bank Indonesia wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia kepada DPR-RI dan Pemerintah secara triwulanan dan tahunan sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Diseminasi laporan tersebut juga dilakukan kepada masyarakat melalui media massa dengan mencantumkan ringkasannya dalam berita negara.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia dapat diakses di laporan kepada DPR. Di bidang keuangan Bank Indonesia, mekanisme checks and balances menjadi hal yang penting. Hal ini mengingat Bank Indonesia memiliki keistimewaan sebagai lembaga independen yang melakukan pengelolaan anggaran yang terpisah dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara.

Terkait dengan transparansi anggaran, Bank Indonesia berkewajiban menyampaikan anggaran tahunannya kepada DPR yang meliputi anggaran untuk kegiatan operasional dan anggaran untuk kebijakan. Dalam penyampaian anggaran tersebut, Bank Indonesia juga menyampaikan evaluasi terkait penggunaan anggaran tahun berjalan dalam bentuk Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Operasional dan Rencana Investasi Bank Indonesia.

Pengawasan terhadap Bank Indonesia dari sisi keuangan dilakukan dalam bentuk pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Hasil audit BPK-RI tersebut disampaikan kepada DPR-RI dan diumumkan kepada masyarakat melalui media massa.

Adapun dalam penyusunan dan pemeriksaan LKTBI, Bank Indonesia dan BPK-RI mengacu pada standar akuntansi bank sentral sebagaimana direkomendasikan oleh Komite Akuntansi dan Keuangan Bank Indonesia. Berdasarkan pemeriksaan LKTBI, Bank Indonesia telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI sejak tahun 2003.

Pencapaian terebut tidak lepas dari upaya Bank Indonesia yang senantiasa menindaklanjuti temuan audit yang disampaikan BPK-RI. Hal ini menunjukkan kesungguhan dan komitmen pelaksanaan tugas Bank Indonesia yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, Bank Indonesia mempublikasikan laporan keuangan tahunannya kepada publik setelah hasil pelaksanaan audit BPK-RI disampaikan kepada Bank Indonesia Di samping melakukan audit terhadap LKTBI, BPK-RI dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia atas permintaan DPR-RI apabila diperlukan.

Mengapa Bank Indonesia bertugas melakukan pengawasan terhadap kredit?

Bank Indonesia yang bertindak sebagai pembina dan pengawas perbankan di Indonesia melakukan pengawasan dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh bank – bank agar nantinya dalam pengembalian kredit dari nasabah yang meminjamnya tidak mengalami kendala.

Mengapa perlu pengawasan bank syariah?

Fungsi pengawasan bank syariah sebagai- mana diamanahkan dalam Undang-undang bertujuan untuk mendukung upaya mewujudkan perbankan syariah yang sehat, beroperasi secara prudent, memenuhi berbagai ketentuan perbankan yang berlaku, melindungi kepentingan masyarakat peng- guna jasa perbankan dan konsisten menjalankan