Pembangunan Infrastruktur Apa Saja Yang Dibiayai Oleh Pajak?

Timbal balik apa yang dapat dinikmati masyarakat atas pajak yang dibayarkan kepada negara? – Jadi dengan taat membayar pajak masyarakat akan mendapatkan manfaat: Fasilitas umum dan infrastruktur, seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit. Pertahanan dan keamanan, seperti: bangunan, senjata, perumahan hingga gaji-gajinya. Subsidi pangan dan Bahan Bakar Minyak.

Apa saja yang dibiayai oleh pajak?

Berkontribusi bagi negara –

Pembayaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak akan digunakan untuk pembiayaan banyak fasilitas umum, seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan kendaraan umum.

Dalam bidang infrastruktur pajak digunakan untuk apa saja?

Menunjukkan Kesehatan Keuangan Perusahaan – Fungsi pajak bagi infrastruktur negara dan masyarakat yang berikutnya adalah dapat menunjukkan sehatnya keuangan di suatu perusahaan. Tentunya hal tersebut pelu didukung dengan pengadaan pengelolaan keuangan yang baik. 2015 Merdeka.com Direktorat Jenderal Pajak akan memberlakukan denda bagi setiap pengusaha yang telat membayar pajak. Adanya denda tersebut diharapkan akan menyadarkan para pengusaha akan pentingnya membayar pajak.10 dari 11 halaman

Apa saja manfaat pajak bagi pembangunan?

Pajak untuk pembangunan mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi budgetair dan fungsi mengatur atau regulerend. Sebagai fungsi budgeter, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan membiayai investasi pemerintah.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan untuk membiayai pembangunan nasional apa hubungan pajak dengan pembangunan nasional?

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

Infrastruktur terdiri dari apa aja?

Kategori Infrastruktur – Enam kategori besar infrastruktur (Grigg):

1. Kelompok jalan (jalan, jalan raya, jembatan);
2. Kelompok pelayanan transportasi (transit, jalan rel, pelabuhan, bandar udara);
3. Kelompok air (air bersih, air kotor, semua sistem air, termasuk jalan air);
4. Kelompok manajemen limbah (sistem manajemen limbah padat);
5. Kelompok bangunan dan fasilitas olahraga luar;
6. Kelompok produksi dan distribusi energi (listrik dan gas);

Fasilitas fisik Infrastruktur (Grigg):

1. Sistem penyediaan air bersih, termasuk dam, reservoir, transmisi, treatment, dan fasilitas distribusi;
2. Sistem manajemen air limbah, termasuk pengumpulan, treatment, pembuangan, dan sistem pemakaian kembali;
3. Fasilitas manajemen limbah padat;
4. Fasilitas transportasi, termasuk jalan raya, jalan rel dan bandar udara. Termasuk didalamnya adalah lampu, sinyal, dan fasilitas kontrol;
5. Sistem transit publik;
6. Sistem kelistrikan, termasuk produksi dan distribusi;
7. Fasilitas pengolahan gas alam;
8. Fasilitas pengaturan banjir, drainase, dan irigasi;
9. Fasilitas navigasi dan lalu lintas/jalan air;
10. Bangunan publik seperti sekolah, rumah sakit, kantor polisi, fasilitas pemadam kebakaran;
11. Fasilitas perumahan;
12. Taman, tempat bermain, dan fasilitas rekreasi, termasuk stadion.

Infrastruktur dapat berupa apa saja sebutkan dan jelaskan?

JAKARTA, KOMPAS.com – Istilah ibfrastruktur tentu sudah tak asing lagi bagi masyarakat. Apa itu infrastruktur ? Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), infrastruktur adalah padanan dari kata prasarana. Menurut Gregory Mankiw (2003) dalam Teori Ilmu Ekonomi, infrastruktur artinya wujud modal publik (public capital) yang terdiri dari jalan umum, jembatan, sistem saluran pembuangan, dan lainnya, sebagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Secara umum, arti infrastruktur seringkali dikaitkan struktur fasilitas dasar untuk kepentingan umum. Beberapa contoh infrastruktur dalam bentuk fisik antara lain jalan, jalan tol, stadion, jembatan, konstruksi bangunan, jaringan listrik, bendungan, dan sebagainya. Selain itu, arti infsratruktur tak hanya soal fisik.

Apa itu infrastruktur bisa berupa fasilitas non-fisik seperti pelayanan publik. Baca juga: Mengenal Arti Resesi: Penyebab, Dampak, dan Contoh Resesi Indonesia Namun secara umum, infrastruktur terbagi dalam beberapa kelompok antara lain infrasttuktur air, infrasttuktur transportasi, infrasttuktur energi, infrasttuktur bangunan, infrasttuktur pengelolaan limbah.

• Di Indonesia, pembangunan dan perawatan infrastruktur publik banyak dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
• Di tingkat daerah, infrastruktur adalah dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, baik kabupaten/kota maupun provinsi.
• Beberapa kementerian/lembaga tingkat pusat juga menangani urusan infrastruktur tertentu sesuai dengan bidangnya antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, dan sebagainya.

Namun lantaran pemerintah seringkali mengalami keterbatasan dana APBN/APBD, infrastruktur adalah dibangun dengan skema kerja sama dengan pihak swasta dan BUMN, seperti yang banyak ditemui dalam pembangunan jalan tol. Baca juga: Koperasi Simpan Pinjam: Pengertian, Contoh, dan Fungsinya Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com.

Apa yang dimaksud dengan pajak infrastruktur?

Pajak infrastruktur adalah pajak yang harus dibayar oleh semua wajib pajak yang menikmati infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Yuk, beri rating untuk berterima kasih pada penjawab soal! Klaim Gold gratis sekarang!

Apa yg dimaksud pembangunan infrastruktur?

Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Indonesia Maju | Sekretariat Negara

• Oleh:
• Eddy Cahyono Sugiarto
• (Asdep Humas Kemensetneg)

“P embangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan. Infrastruktur yang besar sudah kita bangun, ke depan akan kita bangun lebih cepat. Infrastruktur seperti jalan tol, kereta api, kita sambungkan dengan kawasan industri rakyat, ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, perikanan. Arahnya harus ke sana, fokusnya harus ke sana,”

1. (Pidato Presiden Jokowi, Visi Indonesia, Sentul 14 Juli 2019.)
2. Visi Indonesia maju membutuhkan adanya lompatan besar dalam merancang strategi pembangunan nasional, utamanya untuk memastikan terjadinya akselerasi pencapaian Indonesia maju dengan GDP ke-5 terbesar pada 2045.
3. Bila mencermati berbagai capaian yang telah diraih oleh bangsa Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini, sesungguhnya kita telah memiliki modal awal untuk menuju Indonesia maju, indikatornya antara lain dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang stabil diatas 5%, menurunnya angka pengangguran dan jumlah masyarakat miskin, rendahnya tingkat ketimpangan berdasarkan indeks Gini Ratio serta bonus demografi yang dimiliki Indonesia.
4. Kita telah memiliki pondasi yang kokoh untuk mencapai cita-cita Indonesia maju tersebut, sebagai buah dari masifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam 5 tahun terakhir, kita dapat menyaksikan berbagai pembangunan infrastruktur yang sudah mulai dirasakan manfaatnya dalam mendorong bergeraknya ekonomi regional.
5. Pembangunan infrastruktur secara massif dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia ini digagas guna memastikan terjaminnya ketersediaan infrastruktur agar dapat dapat menjadi lompatan bagi Indonesia untuk menuju negara maju, sekaligus dapat lepas dari perangkap sebagai negara berkembang saja atau “middle income trap”.
6. Urgensi keberlanjutan pembangunan infrastruktur semakin dirasakan ditengah meningkat tajamnya persaingan ekonomi antar kawasan, karena dengan membangun infrastruktur sejatinya adalah membangun masa depan sebuah peradaban, karena dapat berperan sebagai stimulus bergeraknya beragam aktivitas ekonomi.
7. Melalui percepatan pembangunan infrastruktur secara lebih merata di seluruh tanah air, kita tentunya berharap dapat tercipta konektivitas yang kuat antarwilayah, menurunkan biaya logistik, memperkecil ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memupus kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan daya saing dan stimulus pertumbuhan ekonomi guna mencapai negara maju.

Dalam ilmu ekonomi, infrastruktur merupakan wujud dari public capital (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Infrastruktur dalam hal tersebut meliputi jalan, jembatan, dan pengairan dan lainnya ( Mankiw, 2003). Sedangkan menurut The Routledge Dictionary of Economics (1995) memberikan pengertian yang lebih luas lagi yakni peran strategis infrastruktur sebagai pelayan utama dari suatu Negara dalam membantu bergeraknya roda kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat, diantaranya melalui penyediaan transportasi dan juga fasilitas pendukung lainnya. Dalam hubungan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi, lebih lanjut dijelaskan dalam Todaro (2006) bahwa tingkat ketersediaan infrastruktur di suatu negara adalah faktor penting dan menentukan bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi.

• Pembangunan infrastruktur merupakan modal atau kapital dalam upaya peningkatan produktivitas perekonomian negara serta usaha peningkatan taraf hidup masyarakat secara luas.
• Lebih dari itu, infrastruktur juga merupakan social overhead capital atau barang-barang modal yang menjadi dasar atau sarana penting bagi keperluan-keperluan masyarakat yang secara tidak langsung kemudian bermanfaat dalam usaha menghasilkan atau meningkatkan produksi.

Selain itu, pada penelitian mengenai pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh David Aschauer (1989) dengan menggunakan model produksi Cobb-Douglas, diperoleh hasil bahwa terdapat korelasi positif antara investasi infrastruktur dengan produktivitas output yang dihasilkan.

• Dari berbagai ilustrasi di atas menjadi jelaslah bahwa keberlanjutan pembangunan infrastruktur, yang menjadi dasar lompatan ekonomi Indonesia menuju negara maju, menjadi penting untuk kita sukseskan implementasinya, dengan terus membangun konstribusi positif dan sinergitas diantara seluruh pemangku kepentingan sebagai perwujudan spirit Indonesia incorporated,
• Optimisme Indonesia Maju
• Kita patut mengapresiasi langkah strategis Presiden Jokowi dengan menjadikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu pilar dalam Visi Indonesia Maju pada periode kedua pemerintahannya, keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang difokuskan pada upaya memastikan terjalinnya konektivitas dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi rakyat, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan lainnya perlu terus didukung agar terjadi akselerasi keberlanjutan implementasinya.

Langkah strategis ini diyakini akan dapat berkonstribusi dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, karena keberlanjutan pembangunan infrastruktur memainkan peranan vital dalam sektor ekonomi, hal tersebut didukung oleh World Bank (1994) yang menyatakan bahwa peningkatan stok infrastruktur secara rata-rata sebesar 1 persen akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 1 persen.

Hal tersebut berarti semakin besar pembangunan infrastruktur, semakin besar pula potensi peningkatan PDB. Dengan keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang fokus pada upaya menyambungkan dengan sentra-sentra produktif ekonomi rakyat, akan mampu menggerakkan perkembangan ekonomi regional dengan lancarnya konektivitas antara satu wilayah dan daerah lain, diharapkan laju distribusi barang akan semakin lancar.

Sehingga harga barang akan semakin kompetitif dan terjangkau dan secara ekonomis serta akan meningkatkan daya saing produk-produk ekonomi lokal dan tumbuhnya pusat bisnis baru di berbagai wilayah secara merata.

1. Selain itu, keberlanjutan pembangunan infrastruktur ekonomi juga sangat diperlukan untuk menggeser ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis investasi, konektivitas yang tersambung akan menurunkan biaya logistik dan mendorong bergairahnya investasi produktif pada berbagai wilayah.
2. Tercipta peningkatan produktivitas dan memberikan multiplier effect atau efek pengganda yang lebih besar karena akan tumbuh investasi yang dapat menunjang berkembangnya industri pengolahan, sehingga kita tidak selamanya kita tergantung pada ekspor sumber daya alam mentah.
3. Kita tentunya berharap dengan adanya akselerasi keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Indonesia akan dapat dapat membawa manfaat yang lebih besar pemerataan pembangunan, pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja baru.
4. Kebijakan ekonomi Indonesia harus terus diarahkan untuk pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkualitas yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan penyediaan lapangan kerja untuk mengatasi masalah pengangguran
5. Memacu akselerasi pembangunan infrastruktur bukanlah tanpa alasan, ahli ekonomi pembangunan, Rosentein-Rodan misalnya, sejak lama telah mengampanyekan pentingnya pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, sebagai pilar pembangunan ekonomi yang dikenal kemudian dengan nama big-push theory,
6. Beberapa hasil studi juga menyebutkan hasil pembangunan infrastruktur memiliki peran sebagai katalisator antara proses produksi, pasar, dan konsumsi akhir serta memiliki peranan sebagai social overhead capital yang berkonstribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
7. Secara ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi.
8. Kita tentunya berharap, berbagai inovasi pembiayaan dapat terus dilakukan, utamanya dalam memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur tetap dalam dipacu ditengah keterbatasan keuangan dalam APBN dengan merancang skema pembiayaan yang lebih “luwes”, spirit enterpreneur dalam pengembangan pembiayaan kreatif, seyogyanya menjadi pengarusutamaan dalam pembiayaan.

Selain Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pihak swasta diharapkan terlibat aktif mendanai infrastruktur. Spirit kerjasama bahu membahu, diharapkan dapat terus ditingkatkan perwujudannya agar dapat mempercepat keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Dengan begitu, dampak kehadiran infrastruktur bisa segera dirasakan publik. Pengembangan skema pembiayaan infrastruktur sebagai bentuk inovasi, perlu terus diupayakan dengan manajemen resiko yang terukur, antara lain melalui pola LCS ( Limited Concession Scheme ). Pola dimaksud, yaitu pembiayaan proyek melalui sumber dana swasta atas pemberian konsesi, dari suatu aset infrastruktur milik Pemerintah/BUMN yang sudah beroperasi kepada pihak swasta terkait.

Perlu terus dikembangkan penyiapan proyek berstandar internasional, dalam bentuk dokumen pra studi kelayakan atau Outline Business Case (OBC). Juga penetapan skema pendanaannya, nilai investasi, tingkat pengembalian investasi, keuntungan finansial yang akan didapat. Termasuk di dalamnya adalah fasilitas yang ditawarkan pemerintah serta proyeksi resiko investasi.

Disamping itu, perlu terus didorong berkembangnya kerjasama dalam bentuk konsesi proyek-proyek BUMN yang sudah matang dan telah menghasilkan keuntungan. Seperti, antara lain melalui strategi menjual surat utang atau obligasi, yang basisnya dari keuntungan atas aset tersebut atau menjual konsesi proyek infrastruktur.

1. Pengembangan berbagai creative financing sangat diperlukan untuk mengurangi beban APBN dan sekaligus mengurangi ketergantungan BUMN terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN).
2. Sekuritisasi aset dapat dipertimbangkan, dengan melakukan sekuritisasi aset.
3. Seperti melepas sebagian haknya atau menerbitkan surat utang atas asetnya yang produktif.

Dengan begitu, BUMN akan mendapatkan dana lebih banyak untuk merealisasikan proyek infrastruktur baru. Tujuan dari berbagai inovasi pembiayaan dimaksud, agar pembangunan infrastruktur yang sudah jalan dapat dikembangkan lagi asetnya oleh swasta. Lalu uangnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur yang lain. Masifnya keberlanjutan pembangunan infrastruktur ini kita harapkan dapat terus dijamin keberlanjutannya guna mengakselerasi transformasi ekonomi Indonesia dan berkonstribusi positif dalam mempercepat pemerataan pembangunan, menggerakkan ekonomi produktif rakyat, sehingga seluruh wilayah di Indonesia menjadi bagian penting dari rantai produksi regional dan global ( regional and global production chain ) yang berperan dalam memeratakan pembangunan dan keadilan ekonomi ke seluruh wilayah NKRI, sehingga visi Indonesia maju melalui pilar keberlanjutan pembangunan infrastruktur dapat mengantarkan Indonesia menjadi negara maju 2045.

Apa yang dimaksud dengan infrastruktur dan sebutkan yang termasuk kedalam infrastruktur?

Infrastruktur merupakan suatu sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg dalam Kodoatie, 2005).

Mengapa pemerintah mengutamakan pembangunan infrastruktur?

Alasan Pemerintah Jokowi-JK Fokus Bangun Infrastruktur Kamis, 26 Nov 2020 | 08:46:12 WIB – Oleh Administrator KOMPAS.com – Sektor infrastruktur menjadi salah satu fokus utama di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan konektivitas dan merangsang pertumbuhan ekonomi di pelbagai wilayah tanah air. Presiden Jokowi menekankan bahwa program pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari implementasi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat.

Jadi, pembangunan tidak lagi terfokus di Jawa saja, melainkan di seluruh daerah di Indonesia. “Dalam lima tahun ini kita dalam proses berjalan membangun sebuah fondasi sebagai syarat pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkualitas, yaitu pembangunan infrastruktur,” ujar Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutannya di acara Deklarasi Pengusaha Pekerja Pro Jokowi (Kerjo) di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Maka dari itu, kata Jokowi, hampir tiap hari dirinya berada di lapangan untuk memastikan setiap proyek dan pembangunan itu berjalan. Salah satu pembangun yang dikebut oleh pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin Jokowi, adalah pembangunan infastruktur berupa jalan dan jembatan.

Tujuannya supaya dapat menghubungkan antara satu daerah dengan daerah lain. Dengan konektivitas antar daerah, diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga untuk memudahkan mobilitas manusia dan barang, serta membuat harga bahan pokok semakin terjangkau. Saat ini, total jalan nasional yang dibangun dari tahun 2015 hingga 2018, mencapai 3.387 kilometer (km).Pembangunan jalan nasional akan berlanjut hingga tahun 2019, dengan penambahan 732 km.

Dengan demikian, total jalan nasional yang terbangun selama pemerintahan Jokowi (2014-2019) mencapai 4.119 km. Di sisi lainnya pemerintah pun telah membangun jalan tol sepanjang 782 km dalam kurun empat (4) tahun terakhir. Pembangunannya terus berlanjut hingga saat ini, dengan target pembangunan sepanjang 1.070 kilometer pada 2019.

Sementara itu, total pembangunan jalan tol di masa pemerintahan Jokowi, tercatat mencapai 1.852 km. Adapun jembatan yang telah terbangun pada periode 2015 hingga 2018, mencapai 41.063 meter. Jumlah tersebut akan ditambah 10.029 meter pada tahun ini. Lebih dari itu, Jokowi berkomitmen pula untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Salah satunya, dengan membangun jembatan gantung di daerah-daerah terpencil. Pada 2015-2018, pemerintah telah membangun 164 unit jembatan gantung dan ditargetkan akan menjadi sebanyak 330 pada akhir 2019. “Memang membangun infrastruktur pasti ada pahit dan sakitnya.

• Tapi inilah (infrastruktur) obat bagi ekonomi ke depan kita,” ucap Jokowi dalam Deklarasi Pengusaha Pekerja Pro Jokowi (Kerjo) seperti dalam keterangan tertulisnya.
• Bapak, ibu, dan saudara sekalian pun, lanjut Jokowi harus meyakini bahwa infrastruktur adalah mutlak sebagai syarat fondasi pertumbuhan ekonomi di mana pun.

Infrastruktur juga untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam rangka competitiveness RI. Tak hanya itu, Jokowi menyampaikan, infrastruktur juga dibutuhkan untuk pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam laporannya Global Competitiveness Index 2018, dalam penilaian indeks daya saing infrastruktur, World Economic Forum (WEF) mencatat Indonesia menempati ranking ke-71 dari 140 negara.

Apakah membangun rumah harus bayar pajak?

Kegiatan Membangun Rumah Sendiri Belum Tentu Kena PPN, Apa Syaratnya?, DDTC Fiscal Research & Advisory. Pertanyaan: Perkenalkan, saya Samantha dari Kediri. Saya ingin menanyakan aspek pajak pertambahan nilai (PPN) terkait dengan rumah yang hendak saya bangun tahun ini untuk menjadi tempat tinggal sendiri. Apakah benar terdapat PPN yang harus saya bayar? Jika benar, berapa besaran tarifnya dan bagaimana cara membayarnya? Mohon pencerahannya.

Terima kasih. Jawaban: Ibu Samantha, terima kasih atas pertanyaannya. Memang benar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2022 (), terdapat PPN yang dikenakan atas kegiatan membangun sendiri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3), kegiatan membangun sendiri tersebut merupakan: “.

kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. ” Apakah setiap kegiatan membangun sebagaimana dimaksud di atas dikenakan PPN? Ternyata tidak.

1. konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja;
2. diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan
3. luas bangunan yang dibangun paling sedikit 200 m2 (dua ratus meter persegi).”

• Dapat disimpulkan apabila luas bangunan rumah tempat tinggal yang hendak dibangun tidak memenuhi salah satu kriteria di atas, atas kegiatan membangun sendiri tidak dikenakan PPN.
• Selanjutnya, jika ketiga kriteria di atas dipenuhi, apakah otomatis dikenakan PPN?
• Dalam hal kegiatan membangun sendiri tersebut dilakukan oleh pihak lain, Ibu dapat menginformasikan data pihak lain tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat dikecualikan dari tanggungjawab membayar PPN.
• Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (9) PMK 61/2022 sebagai berikut:
• “Orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dikecualikan dari tanggung jawab untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri sepanjang dapat memberikan data dan/atau informasi yang benar dari pihak lain tersebut, yang paling sedikit meliputi:

1. identitas; dan
2. alamat lengkap”

Jika pada akhirnya hal di atas tidak dapat dilakukan, besaran PPN yang harus dibayar adalah hasil perkalian 20% dengan tarif PPN yang berlaku, yaitu 11%. Kemudian, dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Definisi dasar pengenaan pajak tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (2) PMK 61/2022 sebagai berikut:

1. “Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap Masa Pajak sampai dengan bangunan selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah.”
2. Dengan demikian, secara sederhana, nilai PPN yang perlu dibayar adalah sebesar 2,2% dari biaya pembangunan rumah, tidak termasuk biaya perolehan tanah.
3. Lebih lanjut, merujuk pada Pasal 5 ayat (1) PMK 61/2022, PPN kegiatan membangun sendiri harus disetorkan ke kas negara menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
4. Apabila pembangunan sendiri dilakukan di wilayah KPP Pratama tempat orang pribadi atau badan terdaftar maka kolom NPWP pada SSP tersebut diisi dengan NPWP orang pribadi atau badan yang bersangkutan.
5. Jika pembangunan sendiri dilakukan di wilayah KPP Pratama yang berbeda dengan KPP orang pribadi atau badan terdaftar, kolom NPWP pada SSP diisi dengan angka 0 pada 9 digit pertama, kode KPP Pratama tempat bangunan didirikan pada 3 digit berikutnya, dan angka 0 pada 3 digit terakhir.

Demikian jawaban yang dapat disampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Sebagai informasi, artikel Konsultasi UU HPP akan hadir setiap Selasa guna menjawab pertanyaan terkait UU HPP beserta peraturan turunannya yang diajukan ke email, Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

Pajak apa saja yang harus dibayar perorangan?

Tarif Pajak Penghasilan – Tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Penghasilan orang pribadi sampai dengan Rp 50 juta dikenai tarif 5 persen. Penghasilan di atas Rp 50 juta sampai dengan Rp 250 juta dikenai tarif 15 persen. Penghasilan di atas Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta dikenai tarif 25 persen. Penghasilan di atas Rp 500 juta dikenai tarif 30 persen.

Setelah diperoleh angka penghasilan kena pajak dan pajak terutang, langkah berikutnya adalah mengurangkan pajak penghasilan hasil perhitungan dengan kredit pajak. Kredit pajak penghasilan adalah pajak yang sebelumnya sudah dibayar, baik melalui mekanisme pemotongan oleh pihak lain, ataupun penyetoran sendiri. THINKSTOCK Pajak penghasilan adalah salah satu pajak pribadi Baca juga: Cara Pesan Tiket Kereta Online, Praktis Cuma 5 Menit Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Apa manfaat dari pajak?

1. Fungsi anggaran ( budgetair ) – Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan kas negara, Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Nah, semakin banyak masyarakat yang membayar pajak, maka semakin besar pula pendapatannya.

Apa saja yang termasuk pajak dalam negeri?

Uraian – Berdasarkan Pemungut Pajak maka penerimaan perpajakan diklasifikasikan menjadi 2(dua) yaitu : a. Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat; b. Penerimaan Perpajakan Pemerintah Daerah. Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional.

• Pendapatan pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.
• Pendapatan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.

(UU No.14/2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016) Penerimaan Perpajakan Pemerintah Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

1. Penerimaan Perpajakan Pemerintah Daerah terdiri dari: 1.
2. Jenis Pajak provinsi terdiri atas: a.
3. Pajak Kendaraan Bermotor; b.
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c.
5. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d.
6. Pajak Air Permukaan; dan e.
7. Pajak Rokok.2.
8. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: a.
9. Pajak Hotel; b.
10. Pajak Restoran; c.

Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak parkir; h. Pajak air tanah; i. Pajak sarang burung walet; j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.