Surat Pemberitahuan Pajak Yang Digunakan Oleh Wajib Pajak Untuk Melaporkan?

Surat Pemberitahuan Pajak Yang Digunakan Oleh Wajib Pajak Untuk Melaporkan
Hai Taxmates, sebagai wajib pajak pasti pernah mendengar tentang SPT Tahunan, Tapi kamu tahu ngga sih apa itu SPT Tahunan? Nah berikut HiPajak akan membahas hal-hal yang perlu Taxmates ketahui tentang SPT Tahunan. SPT merupakan singkatan dari Surat Pemberitahuan.

SPT Tahunan wajib bagi Warga negara Indonesia yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nah pertanyaannya adalah apa sih itu SPT Tahunan secara lebih jelas? SPT Tahunan merupakan surat yang digunakan para Wajib Pajak untuk melaporkan segala bentuk perhitungan dan pembayaran pajak, baik untuk objek pajak maupun bukan pajak.

Selain itu, Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. SPT Tahunan memiliki 2 jenis yaitu SPT Tahunan pribadi dan SPT Tahunan Badan. Laporan SPT Tahunan dibuat setiap tahun untuk tahun pajak sebelumnya, contohnya periode SPT Tahunan 2021 dilaporkan pada tahun 2022.

Apa yang dimaksud dengan formulir 1770?

Perbedaan Dasar Pada Formulir SPT 1770, 1770S, Dan 1770SS – Menurut Dirjen Pajak RI, perbedaaan dasar di antara ketiga formulir tersebut ialah pada status pekerja dan besaran penghasilan Wajib Pajak Perorangan setiap tahunnya. Berikut uraiannya :

Bagi Wajib Pajak yang merupakan pekerja dengan penghasilan lain, maka dapat mengisi SPT dengan menggunakan formulir 1770. Penggunaan formulir 1770 ini juga berlaku bagi pekerja yang memiliki gaji lebih besar atau lebih kecil dari Rp 60 juta per tahun. Bagi Wajib Pajak yang memiliki penghasilan lebih besar dan/atau sama dengan Rp 60 juta per tahun, maka pelaporannya menggunakan formulir 1770S. Bagi Wajib Pajak yang memiliki penghasilan lebih kecil atau sama dengan Rp 60 juta per tahun, maka pelaporannya menggunakan formulir 1770SS.

Apa yang dimaksud dengan formulir 1771?

Apa itu SPT 1771? – SPT 1771 adalah salah satu SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang dimanfaatkan oleh WP Badan untuk melaporkan seluruh penghasilan serta perhitungan PPh terutang lainnya dalam rentang waktu satu tahun pajak.

Apa saja jenis surat pemberitahuan pajak?

Apa Saja Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)? – Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ada 2 (dua) jenis SPT, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan.

Apa yang dimaksud dengan SPT Lengkap?

Kesimpulan –

  • Surat Pemberitahuan (SPT) adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak.
  • SPT dibagi menjadi dua kategori, yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa.
  • Jika SPT tidak dilaporkan pada waktunya, maka dikenakan sanksi berupa denda.
  • Untuk memudahkan pelaporan SPT, gunakan e-Filing OnlinePajak, Tertarik menggunakan OnlinePajak? Daftar sekarang juga!

Apa fungsi formulir 1721 A1 dan 1721 A2?

Sebagai perusahaan yang memperkerjakan karyawan, wajib membuat bukti potong 1721 A1, Ketahui apa saja ketentuan nomor bukti pemotongan pajak PPh 21 dalam formulir 1721 A1 dan cara membuat bukti potong PPh 21. Mekari Klikpajak akan mengulas seputar bukti potong 1721 a1 serta ketentuan nomor bukti pemotongan pajak atau bukti potong PPh 21 dalam formulir 1721 a1 yang wajib dibuat perusahaan yang memotong PPh 21 karyawan atau pekerja bebas.

  • Pada dasarnya, bukti potong PPh 21 sendiri ada dua macam tergantung status karyawan tersebut merupakan pekerja dari perusahaan swasta atau sebagai pegawai negeri.
  • Berdasarkan status pekerja tersebut, maka formulir bukti potong pajak untuk karyawan sebagai Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi ini terbagi menjadi dua, yakni formulir 1721 A1 dan formulir 1721 A2.

Jika bukti potong 1721 A1 merupakan bukti potong PPh 21 yang diterbitkan perusahaan untuk karyawwan swasta, sedangkan formulir 1721 A2 diberikan kepada pegawai negeri. Jadi, formulir 1721 A1 diserahkan kepada karyawan atau pegawai dengan status karyawan atau pensiunan swasta sebagai bukti pemotongan PPh Pasal 21,

Apa isi formulir 1770 II?

Contoh – Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2005 :

Penghasilan Neto seluruhnya Rp 508.640.000,00
Jumlah PPh Pasal 21, 22 dan 24 Rp 51.250.000,00
Jumlah PPh Pasal 23 (atas kontrak 2 buah mobil sebesar Rp 60.000.000,00) Rp 3.600.000,00
Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2006 :
Penghasilan Neto seluruhnya (jumlah pada Angka 5) Rp 516.800.000,00
Penghasilan Neto tidak teratur Rp 60.000.000,00 -/-
Penghasilan Neto teratur
PTKP K/3 Rp 16.800.000,00 -/-
Penghasilan Kena Pajak Rp 440.000.000,00
PPh Terutang :
5% x Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00
15% x Rp 50.000.000,00 = Rp 7.500.000,00
25% x Rp 100.000.000,00 = Rp 25.000.000,00
35% x Rp 240.000.000,00 = Rp 84.800.000,00 +/+
Rp 120.250.000,00
Jumlah PPh Ps.21, 22, dan 24 Tahun Pajak 2005 (tidak termasuk PPh Pasal 23 atas kontrak mobil) Rp 51.250.000,00 -/-
Rp 69.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2006 = 1/12 x Rp 69.000.000,00 Rp 5.750.000,00

/td> 2. Terdapat Pembayaran Zakat atas Penghasilan Dalam hal terdapat zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, terdapat hal-hal tertentu (terdapat sisa kerugian tahun sebelumnya yang dikompensasikan atau terdapat penghasilan tidak teratur), maka penghitungan angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 mengikuti pola penghitungan sebagaimana contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 sebelumnya dengan memperhitungkan zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan. Contoh : Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2005 :

Penghasilan neto Rp.119.585.000,00
Zakat atas Penghasilan Rp.2.785.000,00 -/-
Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atas penghasilan Rp.16.800.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/3 Rp.16.800.000,00 -/-
Penghasilan Kena Pajak Rp.100.000.000,00
PPh Terutang :
5% x Rp.25.000.000,00 Rp.1.250.000,00
10% x Rp.25.000.000,00 Rp.2.500.000,00
15% x Rp.50.000.000,00 Rp.7.500.000,00 +/+
Rp.11.250.000,00
Jumlah PPh Pasal 21, 22, 23 dan 24 Tahun 2005 Rp.3.250.000,00 -/-
Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak 2006 Rp.8.000.000,00
= 1/12 x Rp.8.000.000,00 Rp.666.666,67

/td> Perhatian : 1. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dapat berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi atas dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan. 2. Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak yang bersangkutan dapat dibayar dimuka sekaligus berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.23/1989 tanggal 1 Maret 1989.

table>

H. PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL DAN DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI Formulir ini digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan neto dalam negeri, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa dalam tahun pajak yang bersangkutan yang pajaknya dibayar/dipotong/dipungut oleh pihak lain dan bersifat final, dan yang dikenakan pajak tersendiri, kecuali penghasilan : 1. Isteri yang telah hidup berpisah; 2. Isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh isteri sendiri. Dikenakan Pajak Bersifat Final a. Bunga Deposito, Tabungan serta Diskonto SBI berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 jo. Keputusan Menteri Keuangan No.51/KMK.04/2001 tanggal 1 Februari 2001. Bunga Simpanan antara lain bunga yang berasal dari simpanan anggota pada koperasi berdasarkan pasal 23 ayat (4) UU PPh. Jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998. b. Bunga/Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 tanggal 23 Maret 2002 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 121/KMK.03/2002. c. Penjualan Saham Di Bursa Efek adalah penghasilan yang berasal dari penjualan saham (saham pendiri/saham bukan pendiri) di bursa efek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 jo. Keputusan Menteri Keuangan No.282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997. d. Hadiah Undian berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-395/PJ./2001 tanggal 13 Juni 2001. e. Pesangon, Tunjangan Hari Tua dan Tebusan Pensiun Yang Dibayar Sekaligus adalah pesangon dari pemberi kerja dan uang yang diterima oleh pegawai tetap atau pensiunan dari Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, PT. Astek, Badan Penyelenggara Jamsostek berdasarkan Pasal 21 ayat (8) UU PPh jo. Peraturan Pemerintah Nomor 149 tahun 2000 jo. Keputusan Menteri Keuangan No.112/KMK.03/2001 tanggal 6 Maret 2001 jo. Kep. Dirjen Pajak No. Kep-545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000. f. Honorarium atas Beban APBN/APBD adalah penghasilan berupa imbalan yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang dibebankan kepada keuangan negara/daerah sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 dan Keputusan Menteri Keuangan No.636/KMK.04 tanggal 29 Desember 1994. g. Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah penghasilan yang berasal dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 jo. Peraturan Pemerintah No.79 tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Keuangan No.635/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No.392/KMK.04/1996 tanggal 5 Juni 1996 dan Keputusan Menteri Keuangan No.566/KMK.04/1999 tanggal 29 Desember 1999. h. Bangunan yang diterima dalam rangka Bangun Guna Serah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki Wajib Pajak sehubungan dengan berakhirnya masa perjanjian bangun guna serah, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 248/KMK.04/1995 tanggal 2 Juni 1995. i. Sewa atas tanah dan atau bangunan adalah Penghasilan Bruto dari persewaan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung, perkantoran, rumah kantor, ruko, gudang dan industri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 23 Maret 2002 jo. Keputusan Menteri Keuangan No.120/KMK.03/2002. j. Penghasilan Lain Yang Dikenakan Pajak Bersifat Final: Untuk menampung Penghasilan yang dikenakan Pajak bersifat Final lainnya yang belum tertampung pada nomor a s.d.j. Dikenakan Pajak Tersendiri a. Diisi dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh isteri dalam tahun pajak yang semata-mata berasal dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU PPh. b. Diisi dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh anak/anak angkat yang belum dewasa sepanjang penghasilannya berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau kegiatan dari orang yang mempunyai hubungan istimewa.

table>

I. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK Formulir ini digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan yang tidak termasuk obyek pajak, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa dalam tahun pajak yang bersangkutan, kecuali penghasilan: 1. Isteri yang telah hidup berpisah; 2. Isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh isteri sendiri
  1. SUMBER/JENIS PENGHASILAN
  2. Kolom (2)
  3. Huruf a
  4. Bantuan/sumbangan :
  5. Bantuan/sumbangan yang diterima atau diperoleh sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
  6. (Pasal 4 ayat (3) huruf a Angka 1 UU PPh)
  7. Hibah:

Harta hibahan yang diterima oleh keluarga dalam garis keturunan lurus satu derajat dan pengusaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No.604/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

  • (Pasal 4 ayat (3) huruf a Angka 2 UU PPh)
  • Huruf b
  • Warisan
  • Cukup jelas
  • Huruf c
  • Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
  • (Pasal 4 ayat (3) huruf h UU PPh)
  • Huruf d
  • Penggantian atau santunan yang diterima selaku pemegang polis dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
  • (Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh).
  • Huruf e
You might be interested:  Berikut Ini Pajak Yang Menjadi Hak Pemerintah Pusat Yaitu?

Huruf e ini untuk menampung penghasilan yang tidak termasuk obyek pajak lainnya selain huruf a s.d. d seperti : penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada Pemerintah untuk kepentingan umum dengan persyaratan khusus sebagaimana di atur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1996 jo. Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 1999, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah dan yang sejenis lainnya. PENGHASILAN BRUTO Huruf a s.d. b BANTUAN/SUMBANGAN, HIBAH, WARISAN Kolom ini diisi dengan jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan dari masing-masing jenis penghasilan, yaitu sebesar nilai sisa buku harta dari pihak yang melakukan pengalihan sepanjang pihak yang mengalihkan tersebut menyelenggarakan pembukuan. Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan pengalihan tidak menyelenggarakan pembukuan, maka jumlah tersebut diisi dengan jumlah nilai perolehan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Apabila nilai atau harga perolehan harta bagi yang mengalihkan harta tersebut diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima penghasilan tersebut adalah sama dengan nilai atau harga perolehan harta tersebut bagi yang mengalihkan; b. Apabila nilai atau harga perolehan bagi yang mengalihkan harta berupa tanah dan atau bangunan tidak diketahui namun tahun perolehannya diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima pengalihan harta tersebut adalah : 1) Sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB tahun 1986 apabila tanah dan atau bangunan tersebut diperoleh oleh yang mengalihkan dalam tahun 1986 atau sebelumnya, atau 2) Sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB tahun pajak diperolehnya harta tersebut bagi yang mengalihkan, apabila tanah dan atau bangunan tersebut diperoleh oleh yang mengalihkan sesudah tahun 1986, atau 3) Berdasarkan surat keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan PBB jika SPPT PBB tidak ada; c. Apabila nilai atau harga perolehan dan tahun perolehan bagi yang mengalihkan harta berupa tanah dan atau bangunan tidak diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima harta tersebut adalah sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB tahun pajak yang paling awal yang tersedia atas nama yang mengalihkan harta tersebut, atau jika SPPT PBB tidak ada, berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor Pelayanan PBB; d. Untuk harta selain tanah dan atau bangunan, apabila nilai atau harga perolehan bagi yang mengalihkan harta tersebut tidak diketahui maka nilai perolehan bagi yang menerima pengalihan harta tersebut adalah sama dengan 60% dari harga pasar wajar harta tersebut pada saat terjadinya pengalihan. (Pasal 4 ayat (3) UU PPh jo. Kep. Men. Keu. No.604/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 dan Kep. Dirjen Pajak No. Kep-11/PJ./1995 tanggal 1 Pebruari 1995)

  1. Huruf c
  2. BAGIAN LABA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM,
  3. PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI
  4. Kolom ini diisi dengan jumlah bagian laba yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan oleh Orang Pribadi selaku anggota Perseroan Komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, Persekutuan, Perkumpulan, Firma dan Kongsi.
  5. Huruf d
  6. KLAIM ASURANSI KESEHATAN,
  7. KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA
  8. Kolom ini diisi dengan besarnya jumlah penggantian atau santunan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
  9. Huruf e
  10. PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Kolom ini diisikan semua jumlah penghasilan yang diperoleh yang tidak termasuk objek pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a s.d.d. JUMLAH Diisi dengan hasil penjumlahan seluruh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. J. JUMLAH PAJAK PENGHASILAN Diisi dengan jumlah PPh yang terutang ditambah dengan jumlah PPh dari penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final dan dikenakan pajak tersendiri K.

  • HARTA DAN KEWAJIBAN
  • Angka 1
  • JUMLAH HARTA
  • Diisi dari Formulir 1770 S – II Bagian A jumlah kolom (4)
  • Angka 2
  • JUMLAH KEWAJIBAN
  • Diisi dari Formulir 1770 S – II Bagian B jumlah kolom (4)
L. LAMPIRAN Selain formulir 1770 S harus dilampirkan pula : a. Cukup jelas. b. Cukup jelas. c. Cukup jelas. d. Cukup jelas. e. Cukup jelas. f. Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu atau untuk menjelaskan penghitungan besarnya penghasilan yang dibuat sendiri oleh Wajib Pajak misalnya : Fotokopi Bukti Setoran Zakat. Catatan: – Berilah tanda X dalam kotak yang sesuai – Disebelah kanan atas dari setiap lampiran supaya ditulis LAMPIRAN, (sesuai dengan urutan lampiran yang bersangkutan) – Apabila tempat yang tersedia untuk mengisi lampiran tidak mencukupi, maka dapat dibuat lampiran tambahan. M. PERNYATAAN Pernyataan ini dibuat sehubungan dengan jaminan akan kebenaran dan kelengkapan pengisian SPT Tahunan. Apabila ternyata diisi dengan tidak benar dan atau tidak lengkap, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani, membubuhkan nama lengkap dan NPWP serta mencantumkan tempat, tanggal, bulan dan tahun diisinya SPT pada tempat yang tersedia. Beri tanda silang (X) dalam kotak yang sesuai.

LAMPIRAN II (FORMULIR 1770 S – II)

Apa isi dari form 1771 III?

MELALUI PER-06/PJ/2020 Ditjen Pajak (DJP) memberikan relaksasi penyampaian dokumen kelengkapan surat pemberitahuan (SPT) tahunan tahun pajak 2019 bagi wajib pajak badan. Pemberian relaksasi ini juga disampaikan melalui Siaran Pers No.SP-16/2020 yang dipublikasikan Minggu (19/4/2020).

  • Relaksasi ini membuat SPT tahunan yang disampaikan hingga 30 April 2020 cukup berupa Formulir 1771 beserta lampiran 1771 I-VI, transkrip kutipan elemen laporan keuangan yang disampaikan sebagai pengganti sementara dokumen laporan keuangan, dan bukti pelunasan pajak jika SPT kurang bayar.
  • Namun, wajib pajak harus bersedia melengkapi laporan keuangan dan berbagai dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No.06/PJ/2019 paling lambat 30 Juni 2020 dengan menggunakan formulir SPT pembetulan.

Wajib pajak yang ingin memanfaatkan relaksasi ini harus terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan melalui menu Layanan Info Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) yang ada di DJP Online. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan formulir 1771 dan lampiran 1771 I-VI? Formulir 1771 MERUJUK pada Pasal 1 Peraturan Dirjen Pajak No.19/PJ/2009, Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang salah satunya meliputi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan 1771.

  1. Lebih lanjut, SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan 1771 atau formulir 1771 adalah formulir SPT Tahunan PPh yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk melaporkan penghasilan, biaya dan perhitungan PPh terutang dalam jangka waktu satu tahun pajak.
  2. Melalui formulir tersebut wajib pajak badan dapat memberitahukan identitas diri, penghasilan kena pajak, PPh terutang, kredit pajak, PPh kurang/lebih bayar, angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan, kompensasi kerugian fiskal, PPh final, serta penghasilan lain yang bukan objek pajak.

Merujuk Peraturan Dirjen Pajak No.PER-19/PJ/2014, formulir ini terdiri atas formulir Induk SPT Tahunan PPh badan 1771 yang terdiri atas 2 halaman. Formulir ini wajib diisi untuk melaporkan perhitungan PPh terutang. Selain itu, formulir ini juga terdiri atas enam lampiran yaitu lampiran I-VI yang juga wajib diisi guna melaporkan berbagai informasi terkait dengan wajib pajak.

  1. Lampiran 1771 I LAMPIRAN ini merupakan formulir isian untuk memberitahukan laporan keuangan komersial dan penghitungan penghasilan neto fiskal.
  2. Informasi yang harus diisi pada lampiran ini diantaranya penghasilan neto komersial dalam dan luar negeri, PPh yang dikenakan pajak final, penghasilan yang tidaktermasuk objek pajak, serta penyesuaian fiskal.

Lampiran 1771 II LAMPIRAN ini merupakan formulir yang diisi untuk memberitahukan perincian harga pokok penjualan (HPP), biaya usaha secara komersial, dan biaya dari luar usaha. Informasi yang harus diisi pada lampiran ini diantaranya nominal pembelian bahan atau barang dagangan, biaya transportasi, biaya sewa, persedian awal dan akhir.

Lampiran 1771 III LAMPIRAN ini merupakan formulir yang diisi untuk melaporkan kredit pajak dalam negeri. Melalui formulir ini wajib pajak dapat memberitahukan rincian kredit PPh pasal 23 dan PPh pasal 22 yang diterima perusahaan selama tahun pajak yang bersangkutan. Lampiran 1771 IV LAMPIRAN ini merupakan formulir yang digunakan untuk melaporkan jumlah penghasilan yang dikenakan PPh final, jumlah PPh final yang dibayarkan dan jumlah penghasilan yang bukan merupakan objek PPh selama tahun pajak yang bersangkutan.

Lampiran 1771 V LAMPIRAN ini merupakan formulir yang digunakan untuk melaporkan daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan serta daftar susunan pengurus dan komisaris. Melalui formulir ini wajib pajak dapat memerinci nama, alamat, NPWP, besaran modal yang diseetor serta jumlah dividen yang diberikan.

Lampiran 1771 VI LAMPIRAN ini merupakan formulir yang digunakan untuk melaporkan daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi, daftar piutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afialisi. Lampiran Khusus dan Dokumen Lain SELAIN lampiran pokok yang menjadi satu kesatuan dalam formulir 1771, terdapat pula formulir lampiran khusus 1A hingga 8A yang perlu diisi oleh wajib pajak.

Lampiran khusus tersebut berisi infomasi diantaranya daftar penyusutan dan amortisasi, serta daftar cabang utama perusahaan.

Apa yang anda ketahui tentang formulir 1770 Y dan 1771 y?

SURAT Pemberitahuan (SPT) menjadi sarana wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajibannya. SPT tersebut harus disampaikan sebelum melampaui batas waktu yang ditentukan.

  • Adapun untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi paling lama disampaikan 3 bulan setelah akhir tahun pajak (31 Maret).
  • Sementara itu, batas waktu SPT Tahunan PPh wajib pajak badan maksimal disampaikan 4 bulan setelah akhir tahun pajak (30 April).
  • Namun, apabila wajib pajak orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas ternyata tidak dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh tepat waktu, maka dapat mengajukan Formulir 1770-Y/1771-Y/1771-$Y.

Lantas, apa itu Formulir 1770-Y/1771-Y/1771-$Y? Definisi BERDASARKAN Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.21/PJ/2009, Formulir 1770-Y adalah formulir yang digunakan untuk menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh orang pribadi.

  • Selanjutnya, Formulir 1771-Y merupakan formulir yang digunakan untuk menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh badan.
  • Sementara itu, Formulir 1771-$Y adalah formulir yang digunakan untuk menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang dolar amerika serikat.

Hal ini berarti intinya Formulir 1770-Y/1771-Y/1771-$Y adalah formulir untuk wajib pajak yang ingin mengajukan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh. Perpanjangan tersebut diajukan karena wajib pajak tidak dapat tepat waktu dalam menyampaikan SPT PPh Tahunannya.

Misalnya, wajib pajak tidak dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh sesuai dengan batas waktu yang ditentukan karena luas dan padatnya kegiatan usaha yang dilakukan atau ada kendala teknis dalam penyusunan laporan keuangan. Ketentuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Berdasarkan pasal tersebut, waktu perpanjangan diberikan paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan. Dengan demikian, jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dapat diperpanjang hingga 31 Mei. Sementara itu, jangka waktu penyampaian SPT PPh badan dapat diperpanjang sampai dengan 30 Juni.

  1. Pasal 3 ayat (4) UU KUP juga menerangkan wajib pajak harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak untuk mendapatkan perpanjangan jangka waktu pemberitahuan SPT PPh tersebut.
  2. Adapun pemberitahuan tersebut harus disertai dengan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti pelunasan atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang (Pasal 4 ayat (5) UU KUP).
You might be interested:  Kalimat Yang Menguraikan Salah Satu Ciri Pajak Adalah?

Ketentuan lebih lanjut diatur dengan/berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sehubungan dengan hal itu, Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK No.243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), yang telah diubah dengan PMK No.9/PMK.03/2018 dan PMK No.18/PMK.03/2021 Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) PMK 243/2014, pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan PPh harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir.

Secara lebih terperinci, pemberitahuan tersebut harus dilampiri dengan 3 hal. Pertama, penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 Tahun Pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang. Kedua, laporan keuangan sementara. Ketiga, SSP atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan SSP sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, dalam hal terdapat pajak kurang bayar.

Adapun tata cara penyampaian pemberitahuan perpanjangan diatur dalam PER- 21/PJ/2009, Selain melalui Formulir 1770-Y/1771-Y/1771-$Y dalam bentuk formulir kertas ( hardcopy ), wajib pajak badan atau orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas dapat menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh dalam bentuk data elektronik (e-SPTy).

Merujuk Pasal 1 angka 4 PER-21/PJ/2009, e-SPTy adalah data Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPTy yang disediakan oleh Ditjen Pajak (DJP). Simpulan INTINYA Formulir 1770-Y/1771-Y/1771-$Y merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi/badan yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas untuk menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.

Formulir 1770-Y ditujukan untuk wajib pajak orang pribadi dan 1771-Y untuk wajib pajak badan. Sementara itu, formulir 1770-$Y ditujukan khusus bagi wajib pajak badan yang yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang dollar amerika serikat.

Apa isi dari formulir SPT 1771 I?

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Dirjen Pajak No.19/PJ/2009 dijelaskan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang salah satunya meliputi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan formulir 1771.

  1. Identitas lengkap
  2. Penghasilan kena pajak
  3. PPh terutang
  4. Kredit pajak
  5. PPh kurang/lebih bayar
  6. Angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan
  7. Kompensasi kerugian fiskal
  8. PPh final
  9. Penghasilan lain yang bukan objek pajak.

Formulir SPT 1771 terdiri atas terdiri dari 2 halaman. Formulir itu untuk mengisi laporan perhitungan PPh terutang. Selain itu, formulir ini juga terdiri atas enam lampiran yaitu lampiran I-VI yang juga wajib diisi guna melaporkan berbagai informasi terkait dengan wajib pajak.

Apa perbedaan antara SPT masa dan SPT Tahunan?

Bagi yang sudah terbiasa berkecimpung di dunia perpajakan, tentu tidak asing lagi dengan yang namanya SPT Pajak Masa atau SPT Bulanan dan SPT Tahunan, Tapi bagi pemula mungkin masih bingung perbedaan SPT Masa Pajak dan SPT Tahunan. Tentu saja, antara Surat Pemberitahuan (SPT) Bulanan yang biasa disebut SPT Pajak Masa dengan SPT Tahunan berbeda.

  1. Sering kali, Wajib Pajak (WP) masih bingung untuk membedakan antara SPT Masa Pajak dengan SPT Tahunan.
  2. Agar proses pelaporan perpajakan lancar, penting untuk memahami hal dasar dari Surat Pemberitahuan ini.
  3. Sebab meski sama-sama digunakan untuk melaporkan pajak, namun keduanya memiliki masing-masing jenis pajak yang dilaporkan.

Lalu, apa itu SPT? Surat Pemberitahuan atau SPT adalah surat yang digunakan untuk melaporkan pajak. Pajak yang dilaporkan tersebut terbagi menjadi dua, yakni jenis bulanan dan tahunan. Keduanya juga dilaporkan menggunakan jenis SPT yang berbeda. Untuk itulah jenis Surat Pemberitahuan ini dibedakan menjadi dua, yakni: a.

  • Surat Pemberitahuan Tahunan atau disebut SPT Tahunan Merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243/PMK.03/2014, SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.b.
  • Surat Pemberitahuan Masa atau disebut SPT Masa Sedangkan Surat Pemberitahuan Masa atau SPT Bulanan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

Bahkan, untuk SPT Masa Pajak sendiri memiliki dua jenis pajak berbeda yang bisa dilaporkan, yakni Pajak Penghasilan (SPT Masa PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). Singkatnya, perbedaan mendasar dari jenis SPT Masa pajak dan SPT Tahunan itu begini: 1.

SPT Masa PPh SPT Masa PPN

2. SPT Tahunan

SPT Tahunan PPh

Meski disebut sebagai surat pemberitahuan, namun SPT berbentuk formulir yang memiliki format baku ditetapkan oleh DJP. Format formulir Surat Pemberitahuan Tahunan dan SPT Masa Pajak atau SPT Bulanan jelas berbeda, dan disesuaikan dengan fungsinya masing-masing.

SPT Tahunan ada berapa?

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mengimbau wajib pajak agar melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2021 lebih awal. DJP, melalui akun media sosial Twitter, kemudian menginformasikan kepada warganet jenis-jenis SPT yang harus dilaporkan wajib pajak.

Menurut DJP, informasi mengenai jenis SPT tersebut penting diketahui, terutama bagi wajib pajak yang baru pertama kali melapor. “Mumpung masih Januari, persiapan dulu untuk SPT Tahunan ya,” bunyi cuitan pada akun @DitjenPajakRI, Jumat (7/1/2022). Dalam sebuah infografis, akun DJP tersebut memaparkan 3 jenis SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi dan 1 jenis SPT Tahunan untuk wajib pajak badan.

Jenis SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi yakni 1770, 1770 S, dan 1770 SS, sedangkan pada wajib pajak badan 1771. Jenis SPT Tahunan 1770 digunakan oleh wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari usaha seperti pertokoan, salon, dan warung, atau pekerjaan bebas seperti dokter dan notaris.

Walaupun wajib pajak memiliki penghasilan lain semisal penghasilan dari pekerjaan atau penghasilan pasif seperti dividen atau bunga, wajib pajak tetap harus menggunakan formulir 1770. Pada SPT Tahunan 1770 S, dipakai oleh wajib pajak yang mempunyai penghasilan baik dari satu pemberi kerja atau lebih dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan sama dengan atau lebih besar dari Rp60 juta per tahun.

Data yang harus diisikan di antaranya bukti potong, anggota keluarga, harga, dan data penghasilan. Kemudian pada SPT Tahunan 1770 SS, digunakan oleh wajib pajak yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp60 juta dalam 1 tahun.

  1. Pengisian SPT Tahunan ini cukup sederhana karena wajib pajak tinggal memindahkan semua data pada formulir 1712 A1 atau A2 yang diberikan pemberi kerja.
  2. Adapun pada jenis SPT Tahunan 1771, digunakan oleh wajib pajak badan dalam melaporkan penghasilan, biaya, dan perhitungan pajak penghasilan (PPh) terutang dalam jangka waktu 1 tahun pajak.

“#KawanPajak pakai SPT yang mana?” bunyi cuitan akun DJP tersebut. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur batas akhir penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Sementara pada SPT tahunan wajib pajak badan, pelaporannya dilakukan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak.

Apa sajakah manfaat SPT Tahunan atau PPH?

Mengenal Fungsi SPT – Fungsi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tentu saja sebagai sarana untuk mempermudah para Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak. Baik itu pembayaran atau peunasian pajak, penghasilan, harta dan kewajiban dan potongan pajak orang pribadi atau badan lain.

Siapa saja yang wajib melaporkan SPT Tahunan?

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui Program Pengungkapan Sukarela atau PPS, Program PPS sendiri sudah berlangsung dari 1 Januari 2022 dan akan berakhir pada 31 Maret untuk pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dan 30 Juni 2022 untuk PPh badan.

Adapun masyarakat yang wajib melakukan lapor Surat Pemberitahuan ( SPT ) Tahunan adalah mereka yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai Wajib Pajak. Lantas bagaimana bila Wajib Pajak belum bekerja? Apakah perlu lapor SPT Tahunan juga? Ditjen Pajak (DJP) menyampakan, Wajib Pajak yang tidak bekerja namun telah memiliki NPWP tetap diwajibkan melaporkan SPT Tahunan.

“DJP menghimbau Wajib Pajak yang belum kerja tetapi sudah memiliki NPWP untu terlebih dahulu melakukan pengecekan atas status aktif atau tidaknya NPWP. Apabila aktif, maka Wajib Pajak bersangkutan harus melaporkan SPT Tahunan setiap tahunannya,” tulis akun instagram @icconsultant_, dikutip Jumat (18/3/2022).

  • Untuk melakukan pengecekan NPWP secara mandiri, Anda bisa mengakses ereg.pajak.go.id/ceknpwp dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).
  • Anda juga bisa melakukan validasi melalui layanan telepon DJP di nomor 1500200, live chat di laman pajak.go.id atau melalui Twitter.
  • Apabila Wajib Pajak sudah tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, maka saat mengisi SPT Tahunan pada bagian penghasilan harap diisi dengan keadaan sebenarnya.

Selanjutnya, apabila Wajib Pajak sudah tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan dan memenuhi kriteria penetapan Wajib Pajak non efektif sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 PER-04/PJ/2020, Wajib Pajak dapat mengajukan penetapan Wajib Pajak non efektif.

Bagaimana cara mengajukan permohonan penetapan Wajib Pajak non efektif? Permohonan bisa diajukan secara tertulis ke KPP terdaftar dengan berkas-berkas berikut yang disampaikan secara langsung/melalui pos/jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman. Berkas yang dimaksud adalah: – Formulir penetapan Wajib Pajak Non Efektif – Surat Pernyataan dan – Dokumen pendukung Sementara ketentuan selengkapnya bisa dilihat pada pasal 24 hingga pasal 28 PER-04/PJ/2020.

Selain melalui KPP terdaftar, permohonan juga bisa dilakukan melalui layanan telepon DJP di nomor 1500200 dan live chat di laman pajak.go.id pada jam kerja. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak Video Pilihan di Bawah Ini : Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Pajak SPT pps Editor : Muhammad Khadafi Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Kapan wajib lapor SPT Tahunan?

SPT Tahunan PPh orang Pribadi – Pada awal artikel ini, telah disebut bahwa penyampaian SPT Tahunan PPh paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.

Tahun Pajak

Adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan adalah WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

SPT 1770 kegunaannya untuk siapa saja?

Fungsi dan kegunaan SPT Tahunan SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan termasuk dalam jenis surat penting yang harus kamu perhatikan dan juga persiapkan. Namun apakah kamu tahu fungsi dari surat itu sendiri? Untuk mendapatkan jawabannya, pastikan kamu simak uraian penjelasan berikut ini: Mengenal apa itu SPT Untuk Taxmates yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP tentunya penting untuk membuat surat pemberitahuan yang satu ini.

  1. Hal ini berkaitan dengan keberadaan surat tersebut yang dikenal sebagai laporan wajib pajak atas pembayaran dari pajak penghasilan yang dimilikinya.
  2. Sementara itu, pada website resmi pajak juga dinyatakan bahwa surat tersebut merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak.
  3. Sedangkan penggunaannya sendiri ditujukan untuk melaporkan perhitungan serta pembayaran dari pajak, kemudian objek pajak seperti halnya nomor objek pajak pbb online, hingga bukan objek pajak.

Selain itu, surat tersebut juga digunakan untuk melaporkan harta atau bahkan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan. Dalam hal ini ketentuan yang digunakan adalah aturan yang terdapat dalam perundang-undangan perpajakan. Untuk surat pemberitahuan itu sendiri ada yang hadir dalam bentuk Surat Tahun Pajak dan ada pula yang hadir sebagai Bagian Tahun Pajak.

  • Surat tersebut ditujukan bagi orang pribadi atau bahkan badan, organisasi, atau pun lembaga tertentu.
  • Untuk pelaporan dari surat tahunan itu dilakukan secara rutin setiap tahun.
  • Pelaporan tersebut dilakukan atas pajak tahun sebelumnya.
  • Sementara itu, wajib pajak pribadi atau pekerja memiliki batas waktu pelaporan dengan maksimal tiga bulan setelah tahun pajak berakhir.
You might be interested:  Prinsip Yang Digunakan Oleh Perusahaan Agar Laporan Keuangan?

Batas waktu tersebut tentunya berbeda dengan batas waktu yang diberikan pada badan, lembaga atau instansi. Dalam hal ini, wajib pajak badan memiliki batas waktu pelaporan surat pemberitahuan selama 4 bulan. Namun untuk penentuan batas waktu tersebut tetap ditentukan dari tahun pajak berakhir.

Mengapa wajib pajak harus membuat laporan SPT? Dari sekian banyak pekerja atau karyawan, mereka umumnya hanya mengetahui wajib pajak melalui perhitungan pph 21 tahunan karyawan saja. Padahal selain hal tersebut ada pula bentuk laporan lain yang juga harus dipersiapkan olehnya. Laporan tersebut dikenal sebagai surat pemberitahuan tahunan yang ditujukan sebagai alat penelitian dari pajak yang telah dilakukannya.

Dengan kata lain surat tersebut dijadikan sebagai alat untuk mengetahui kebenaran atas perhitungan pajak yang tentunya diberitahukan oleh pihak wajib pajak itu sendiri. Sementara itu, untuk kamu yang ingin tahu mengenai alasan dari pembuatan laporan yang wajib untuk dilakukan.

Hal tersebut telah dituangkan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2007. Undang-undang tersebut berisi informasi mengenai ketentuan umum serta tata cara dari perpajakan termasuk besar tarif pajak penghasilan yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, surat pemberitahuan tersebut juga hadir dengan fungsi khusus, yaitu sebagai sarana bagi pihak wajib pajak untuk melaporkan serta mempertanggung jawabkan perhitungan atas jumlah pajak dari terutang yang sebenarnya.

Selain itu, surat tersebut juga dapat menunjukkan informasi mengenai pemenuhan pembayaran dari pajak penghasilan yang dibayarkan selama setahun terakhir. Merujuk pada penjelasan di bagian atas tadi, tentunya terdapat 3 alasan bagi pekerja untuk membuat laporan dari surat pemberitahuan tersebut, di antaranya :

  1. Merupakan amanat dari aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
  2. Implikasi dari self assessment yaitu sistem perpajakan yang memberikan bentuk kepercayaan penuh pada wajib pajak. Utamanya untuk melakukan pendaftaran, perhitungan, penyetoran hingga pelaporan atas pajak yang dimilikinya secara mandiri.
  3. Meskipun pajak penghasilan karyawan ditanggung perusahaan, namun bukan tidak mungkin jika perhitungan pph dalam waktu satu tahun mengalami perubahan atau bahkan berbeda dengan sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan pekerja itu sendiri yang mungkin memiliki lebih dari satu pekerjaan atau sumber pendapatan.

Ketentuan untuk mengisi SPT tahunan Sebelum melakukan pengajuan atas surat pemberitahuan tersebut, ada baiknya jika kamu memahami beberapa ketentuan di bagian bawah ini terlebih dahulu. Sehingga berbagai macam perhitungan, termasuk perhitungan pph 21 thr dan bonus, juga pengisian informasi lainnya pun dapat dilakukan dengan lebih tepat.

  • Untuk badan yang termasuk dalam wajib pajak pribadi dan kehadirannya disertai dengan kepemilikan atas NPWP yang tentunya wajib disertakan dalam proses penyampaian spt itu sendiri.
  • Pihak wajib pajak tentunya harus melakukan pengisian dari surat pemberitahuan dengan benar, jelas, dan juga lengkap. Sedangkan untuk pengisiannya pun dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal ini dibuat dengan penggunaan huruf latin, kemudian angka arab juga satuan pada mata uang rupiah. Setelah itu, dilakukan proses penandatanganan dan kemudian disampaikan pada KPP atau di tempat lainnya yang sudah ditentukan oleh pihak Direktur Jenderal Pajak.
  • Untuk pihak wajib pajak sendiri mereka diberikan izin dalam menyelenggarakan pembukuan menggunakan bahasa asing atau bahasa inggris serta penggunaan satuan mata uang dollar amerika. Namun tetap mereka wajib menyampaikan surat pemberitahuan pph dari wajib pajak badan dan juga lampirannya dalam bentuk bahasa Indonesia. Hal ini tidak jauh berbeda dengan cara membayar pbb tanah. terkecuali pada lampiran yang berupa laporan keuangan dengan satuan mata uang dollar di dalamnya.

Kewajiban bagi pekerja wajib pajak yang harus membuat laporan SPT Berbeda dengan proses mengecek tagihan pbb online, untuk mengetahui setoran pajak yang dilakukan pekerja sebagai wajib pajak umumnya dapat dilakukan dengan melihat buktinya secara langsung dari pemberi kerja.

  1. Hal tersebut umumnya ditunjukkan dalam bentuk bukti setoran pajak Sementara itu, untuk melakukan pemotongan atas pajak, tentunya dilakukan dengan menggunakan dua formulir berbeda.
  2. Pertama ada yang dikenal sebagai bukti potong untuk karyawan swasta dan yang kedua adalah formulir yang ditujukan bagi asn.

Sedangkan dalam proses pelaporannya, formulir dari surat pemberitahuan itu sendiri umumnya dibagi menjadi tiga bagian berbeda. Diantaranya formulir 1770 SS, 1770 S dan juga 1770. Untuk mengetahui perbedaan setiap formulir, tujuan peruntukannya dan juga cara mengetahui jumlah tagihan pbb atau pajak lainnya, pastikan Taxmates simak uraian berikut :

  1. Surat pemberitahuan tahunan 1770 SS ditujukan bagi wajib pajak pribadi yang memiliki status sebagai karyawan dengan jumlah penghasilan kotor tidak lebih dari Rp.60 juta. Selain itu, wajib pajak tersebut juga hanya bekerja pada satu perusahaan atau instansi tertentu saja dalam waktu satu tahun terakhir.
  2. Surat pemberitahuan tahunan 1770 S, dikenal sebagai wajib pajak pribadi dengan statusnya sebagai karyawan dan memiliki jumlah penghasilan kotor dalam jumlah Rp.60 juta atau lebih. Selain itu, wajib pajak tersebut juga memiliki beberapa pekerjaan lainnya. Dengan ata lain, ia memiliki dua sumber penghasilan dalam kurun waktu tertentu.
  3. Surat pemberitahuan tahunan 1770 ditujukan bagi mereka yang dikenal sebagai wajib pajak pribadi. Dalam hal ini, mereka mendapatkan penghasilan dari usaha atau bahkan pekerjaan bebas yang dilakukannya. Tidak hanya itu, surat ini juga wajib dibuat oleh mereka yang memiliki penghasilan dari lebih banyak pemberi kerja lainnya, bahkan penghasilan ini pun dapat dikenakan biaya pph final, baik itu untuk penghasilan yang diterimanya di dalam negeri atau bahkan di luar negri.

Demikianlah kiranya penjelasan singkat mengenai spt dan beragam informasi yang berkaitan dengannya. Masih bingung Taxmates? Yuk konsultasi aja langsung di aplikasi HiPajak! Dengan aplikasi HiPajak kamu bisa lho lapor SPT secara online dengan mudah, bisa juga konsultasi permalasalahan pajak langsung dengan konsultan bersertifikat dan berpengalaman!

Form 1770 S Untuk Apa?

JAKARTA, KOMPAS.com – Kamu mau melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun pajak 2021? Ada baiknya pahami dulu bedanya 3 jenis formulir yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). Tiga jenis formulir itu adalah formulir 1770, formulir 1770S, dan formulir 1770SS.

Salah satu jenis formulir harus kamu pilih sesuai dengan sumber penghasilan dan besaran penghasilanmu selama setahun/disetahunkan. Lantas, apa bedanya tiga formulir tersebut? Mengutip website Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (9/3/2022), wajib pajak bisa menggunakan formulir 1770SS jika berstatus sebagai karyawan dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60 juta.

WP pun hanya bekerja pada satu perusahaan atau instansi dalam kurun waktu satu tahun. Baca juga: Mulai Hari Ini, Duduk di KRL Tidak Lagi Berjarak Sementara, formulir 1770S dipilih untuk wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp 60 juta dan atau bekerja di dua atau lebih perusahaan dalam kurun waktu satu tahun.

Sedangkan formulir 1770 diperuntukkan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan yang dikenakan PPh final, atau penghasilan dalam negeri maupun luar negeri lainnya. Artinya jika kamu adalah karyawan swasta yang memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta, maka kamu memilih formulir 1770S.

Bila gajimu melebihi nominal tersebut, kamu bisa pilih formulir 1770SS. Baca juga: Kemendag Take Down Lebih dari 10.000 Seller Marketplace yang Jual Minyak Goreng di Atas HET

Apa yang anda ketahui tentang formulir 1770 Y dan 1771 y?

SURAT Pemberitahuan (SPT) menjadi sarana wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajibannya. SPT tersebut harus disampaikan sebelum melampaui batas waktu yang ditentukan.

  • Adapun untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi paling lama disampaikan 3 bulan setelah akhir tahun pajak (31 Maret).
  • Sementara itu, batas waktu SPT Tahunan PPh wajib pajak badan maksimal disampaikan 4 bulan setelah akhir tahun pajak (30 April).
  • Namun, apabila wajib pajak orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas ternyata tidak dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh tepat waktu, maka dapat mengajukan Formulir 1770-Y/1771-Y/1771-$Y.

Lantas, apa itu Formulir 1770-Y/1771-Y/1771-$Y? Definisi BERDASARKAN Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.21/PJ/2009, Formulir 1770-Y adalah formulir yang digunakan untuk menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh orang pribadi.

Selanjutnya, Formulir 1771-Y merupakan formulir yang digunakan untuk menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh badan. Sementara itu, Formulir 1771-$Y adalah formulir yang digunakan untuk menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang dolar amerika serikat.

Hal ini berarti intinya Formulir 1770-Y/1771-Y/1771-$Y adalah formulir untuk wajib pajak yang ingin mengajukan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh. Perpanjangan tersebut diajukan karena wajib pajak tidak dapat tepat waktu dalam menyampaikan SPT PPh Tahunannya.

Misalnya, wajib pajak tidak dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh sesuai dengan batas waktu yang ditentukan karena luas dan padatnya kegiatan usaha yang dilakukan atau ada kendala teknis dalam penyusunan laporan keuangan. Ketentuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Berdasarkan pasal tersebut, waktu perpanjangan diberikan paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan. Dengan demikian, jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dapat diperpanjang hingga 31 Mei. Sementara itu, jangka waktu penyampaian SPT PPh badan dapat diperpanjang sampai dengan 30 Juni.

  1. Pasal 3 ayat (4) UU KUP juga menerangkan wajib pajak harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak untuk mendapatkan perpanjangan jangka waktu pemberitahuan SPT PPh tersebut.
  2. Adapun pemberitahuan tersebut harus disertai dengan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti pelunasan atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang (Pasal 4 ayat (5) UU KUP).

Ketentuan lebih lanjut diatur dengan/berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sehubungan dengan hal itu, Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK No.243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), yang telah diubah dengan PMK No.9/PMK.03/2018 dan PMK No.18/PMK.03/2021 Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) PMK 243/2014, pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan PPh harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir.

Secara lebih terperinci, pemberitahuan tersebut harus dilampiri dengan 3 hal. Pertama, penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 Tahun Pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang. Kedua, laporan keuangan sementara. Ketiga, SSP atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan SSP sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, dalam hal terdapat pajak kurang bayar.

Adapun tata cara penyampaian pemberitahuan perpanjangan diatur dalam PER- 21/PJ/2009, Selain melalui Formulir 1770-Y/1771-Y/1771-$Y dalam bentuk formulir kertas ( hardcopy ), wajib pajak badan atau orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas dapat menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh dalam bentuk data elektronik (e-SPTy).

  • Merujuk Pasal 1 angka 4 PER-21/PJ/2009, e-SPTy adalah data Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPTy yang disediakan oleh Ditjen Pajak (DJP).
  • Simpulan INTINYA Formulir 1770-Y/1771-Y/1771-$Y merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi/badan yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas untuk menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.

Formulir 1770-Y ditujukan untuk wajib pajak orang pribadi dan 1771-Y untuk wajib pajak badan. Sementara itu, formulir 1770-$Y ditujukan khusus bagi wajib pajak badan yang yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang dollar amerika serikat.