Tujuan Otoritas Jasa Keuangan Yang Berkaitan Dengan Perbankan Adalah?

Tujuan Otoritas Jasa Keuangan Yang Berkaitan Dengan Perbankan Adalah
TUJUan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, danMampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

FUNGSI Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. TUGAS Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB. ​

Apa tujuan otoritas jasa keuangan brainly?

apa pengertian,tujuan,tugas dan wewenang ojk?

Jawaban: pengertian OJK: OJK adalah lembaga independen milik pemerintah yang mengawasi dan mengatur segala kegiatan di sektor keuangan.tujuan: OJK bertujuan untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor keuangan.tugas: OJK bertugas mengawasi dan mengatur disektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya.wewenang: *menetapkan peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan * menetapkan peraturan mengenai pelaksanaan tugas otoritas jasa keuangan * menetapkan peraturan tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga Jasa keuangan dan pihak tertentu.

: apa pengertian,tujuan,tugas dan wewenang ojk?

Bagaimana peran OJK dalam melakukan pengawasan di bidang perbankan?

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, OJK melaksanakan sistem pengawasan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pengawasan berdasarkan kepatuhan dan pengawasan berdasarkan risiko, membentuk sistem informasi perbankan dalam membantu tugas pengawasan bank, melaksanakan investigasi perbankan, serta melakukan

Otoritas Jasa Keuangan melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan apa sajakah kegiatan yang dimaksud?

Tugas dan wewenang – OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

  1. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non perbankan,
  2. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
  3. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang:

  1. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
  2. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  3. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
  4. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
  5. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
  6. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
  7. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
  8. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
  9. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang:

  1. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
  2. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
  3. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  4. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
  5. melakukan penunjukan pengelola statuter;
  6. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
  7. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
  8. memberikan dan/atau mencabut:
    1. izin usaha;
    2. izin orang perseorangan;
    3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
    4. surat tanda terdaftar;
    5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
    6. pengesahan;
    7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
    8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Apa manfaat otoritas jasa keuangan bagi konsumen?

Dalam rangka mencapai dua tujuan utama tersebut, OJK menyelenggarakan perlindungan konsumen dengan cara antara lain memberikan informasi serta edukasi bagi Konsumen dan masyarakat dalam bentuk pemberian dan penerimaan informasi atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya serta layanan pengaduan

2 Jelaskan tugas dan wewenang Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan Apa Perbedaannya?

Apa bedanya BI dengan OJK? Karena secara sekilas, keduanya memiliki peran yang hampir sama. Bank Indonesia adalah lembaga independen yang salah satu kewenangannya adalah mengatur Perbankan di seluruh Indonesia, sedangkan OJK adalah lembaga independen yang mengatur industri jasa keuangan di Indonesia.

Namun karena industri jasa keuangan juga termasuk Perbankan, lalu apa bedanya BI dengan OJK? Mengapa keduanya sama-sama mengatur Perbankan? Pertanyaan ini awam terjadi di masyarakat, terlebih sejak tahun 2012, ketika OJK secara resmi diumumkan berdiri dan memulai kiprahnya sebagai pengawas industri Jasa Keuangan di Indonesia.

Meski sama-sama mengurusi Perbankan, namun sebenarnya BI dan OJK memiliki benang merah tersendiri dalam menjalankan tugasnya. Tugas Utama Bank Indonesia Meski tampaknya banyak sekali tugas yang diemban oleh Bank Indonesia, namun sebenarnya ia hanya memiliki satu tugas utama, yaitu mencapai dan menjaga kestabilan nilai Rupiah.

  1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
  2. Mengatur dan Menjaga Sistem Pembayaran
  3. Stabilitas Sistem Keuangan

Ketiga pilar tersebut sangat terkait dengan industri Perbankan di Indonesia. BI melalui BI Repo Rate nya dapat mengendalikan bunga pinjaman dan bunga tabungan di Perbankan sehingga secara langsung dan tidak langsung akan berdampak pada situasi moneter di Indonesia.

BI mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat melalui Perbankan, sehingga dapat menjaga sistem pembayaran di Indonesia tetap stabil. Termasuk uang rupiah dapat diakses oleh masyarakat di pedesaan dan pedalaman, melalui perpanjangan tangan BI yaitu Perbankan yang masuk ke daerah pelosok – seperti Bank Rakyat Indonesia.

BI juga menjaga stabilitas sistem keuangan melalui Perbankan dengan cara mengeluarkan berbagai peraturan seperti Loan to Value (LTV) terkait ketentuan pemberian kredit, KUR (Kredit Usaha Rakyat), Tabunganku, tak terkecuali biaya administrasi yang ditimpakan kepada top up e-money yang saat ini tengah ramai dibicarakan.

  1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
  2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
  3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
You might be interested:  Koperasi Yang Bergerak Dalam Bidang Peminjaman Keuangan Adalah?

Dengan Tugas utama OJK yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap :

  • Kegiatan Jasa Keuangan di Sektor Perbankan
  • Kegiatan Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal
  • Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Dimana tugas utama OJK terkait Perbankan sebenarnya adalah tugas Bank Indonesia sebelum OJK terbentuk. Karenanya, beberapa hal crucial terkait Perbankan, saat ini juga masih dalam masa peralihan dari BI ke OJK. Jika sebelumnya, masyarakat awam yang akan melakukan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (BI Checking) bisa memeriksanya di Bank Indonesia, maka per 1 Januari 2018, Sistem tersebut akan digantikan oleh SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) yang dikelola oleh OJK.

  • Koordinasi dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan. Hal ini dimaksudkan agar tercapainya kesamaan persepsi antara BI dan OJK.
  • BI dan OJK berkoordinasi dalam tukar menukar informasi Perbankan, sehingga informasi tersebut dapat menunjang efektivitas pelaksanaan tugas kedua lembaga.
  • BI dan OJK akan terus melakukan hubungan timbal balik dalam hal pemeriksaan Perbankan, sehingga penanganan yang tepat dapat diambil dengan cepat.

Perbedaan BI dan OJK Sehingga, dari paparan di atas dapat kita simpulkan benang merah perbedaan BI dan OJK sebagai berikut :

  1. BI akan berfokus pada menjaga kestabilan nilai rupiah, sedangkan OJK berfokus pada pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan di Indonesia.
  2. BI mengatur Perbankan secara makro melalui berbagai peraturan BI, SE (Surat Edaran) dan Undang-Undang yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kestabilan moneter. OJK akan mengatur Perbankan secara langsung (mikro) melalui kegiatan pengawasan, peraturan OJK, SE dan Undang-undang yang berdampak terhadap Perbankan.
  3. Nasabah yang mengalami keluhan terhadap pelayanan terkait industri keuangan dapat melaporkannya ke OJK, bukan ke BI. Termasuk keluhan terhadap pelayanan Bank, Leasing, Pasar Modal, hingga Investasi Bodong. Karena salah satu tugas utama OJK adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
  4. Per 1 Januari 2018, BI Checking akan dialihkan ke SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK.

Artikel Terkait

  • Kecewa dengan Layanan Bank? Laporkan ke OJK?
  • Perbedaan Bank Umum dengan Bank Pengkreditan Rakyat
  • Good Corporate Governance (GCG) Perbankan dan Cara Kerjanya
  • Dari Mana Bank Memperoleh Uang? Ini Dia Seluk Beluk Sumber Dana Bank

Demikianlah artikel tentang beberapa perbedaan antara BI dan OJK, semoga bermanfaat bagi Anda semua.

Apa perbedaan peran dan fungsi Bank Indonesia dan OJK?

Mungkin anda sudah familiar dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI) serta perbedaan keduanya. Namun, biasanya tidak banyak yang mengenal perbedaan kepengurusan lisensi serta kegunaannya bagi perusahaan financial technology di Indonesia.

  • Artikel ini membahas bagaimana lisensi yang dikeluarkan keduanya memiliki fungsi yang berbeda, meski berada pada sektor keuangan yang sama.
  • Tugas dan wewenang OJK dan BI dalam sektor keuangan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memiliki peran dalam sektor perbankan untuk menjaga perekonomian Indonesia.

Namun, kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan berbeda dalam mengatur dan mengawasi perekonomian negara. OJK memiliki tugas utama untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan dalam sektor perbankan, sektor pasar modal, sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya.

  1. OJK memiliki misi utama, yaitu mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
  2. Dibandingkan dengan OJK yang lebih terfokus untuk melakukan pengawasan terhadap sektor-sektor keuangan dalam negeri, BI memiliki tugas utama untuk menjaga dan mencapai kestabilan nilai rupiah dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menjaga sistem stabilitas keuangan, serta mengatur dan menjaga sistem pembayaran.

BI juga mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat melalui perbankan, sehingga dapat menjaga sistem pembayaran di Indonesia tetap stabil. Selain itu, BI mengendalikan bunga pinjaman dan bunga tabungan perbankan melalui BI Repo Rate yang secara langsung dan tidak langsung akan berdampak pada situasi moneter di Indonesia.

  1. Perbedaan kewenangan lisensi BI dan OJK pada fintech Seperti negara-negara lainnya, Indonesia mengalami pertumbuhan era digital yang begitu pesat yang telah mengubah gaya hidup masyarakat.
  2. Salah satunya mengenai penggunaan uang tunai, istilah cashless sudah menjadi tren yang digemari masyarakat.
  3. Perubahan sistem pembayaran menjadi digital ini merupakan hal yang sesuai dengan tujuan Bank Indonesia yang menggiatkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada tahun 2014.

Hingga pada tahun 2017, berdasarkan data dari BI, rata-rata nilai transaksi harian pengguna uang elektronik mencapai 60 miliar rupiah. Nilai tersebut naik sebesar 120 persen dibandingkan pada tahun 2016 yang tercatat hanya mencapai 27.7 miliar rupiah.

  • Gerakan non-tunai tersebut kemudian mendorong para pelaku bisnis start-up untuk masuk ke industri teknologi finansial atau fintech dalam negeri.
  • Banyak perusahaan yang kemudian memilih ikut untuk terjun ke dalam bisnis tersebut dan ingin mengurus izin beroperasi yang legal di Indonesia.
  • Beragamnya model bisnis yang terjun ke sektor fintech menyebabkan pengurusan izin tersebut menjadi berbeda.

Beberapa memerlukan lisensi BI atau OJK. Untuk mengajukan izin lisensi kepada BI, langkah awal yang perlu dilakukan adalah pre-audit, Hal ini memakan waktu yang cukup lama dan perusahaan biasanya tidak dapat beroperasi hingga proses audit selesai. Perusahaan fintech yang memerlukan izin dari BI merupakan perusahaan yang bergerak dalam penyediaan e-money, e-wallet, sistem pembayaran, dan lembaga-lembaga yang menjalankan transfer dana.

Industri-industri tersebut harus melalui beberapa tahap perizinan di bank sentral sebelum dapat beroperasi. Berbeda dengan BI, pengurusan lisensi OJK dianggap lebih mudah dan menguntungkan. OJK cenderung mendahulukan perizinan dan melihat operasional perusahaan selama satu tahun berjalan. Jika dalam masa berjalannya perusahaan tersebut terdapat kesalahan atau kejanggalan, maka izin dapat dicabut.

Jenis perusahaan fintech yang perlu mengurus izin legalitas ke OJK adalah perusahaan yang melakukan penghimpunan dana pelanggan. Contoh: industri perbankan itu sendiri, asuransi, pialang saham, peer to peer lending, fintech lending, dll. Perbedaan izin kepengurusan tersebut, sesuai dengan tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga keuangan dengan langkah kepengurusan yang berbeda.

  1. NICEpay sebagai solusi payment Indonesia telah memiliki lisensi dari Bank Indonesia sebagai perusahaan payment gateway.
  2. NICEpay memiliki sistem yang stabil, serta telah memiliki lisensi PCIDSS (Payment Card Industry Data Security Standard) untuk menjamin keamanan transaksi Anda.
  3. Sebagai perusahaan payment gateway Indonesia, NICEpay juga memiliki sistem deteksi risiko penipuan, FRISK yang dapat membantu mendeteksi transaksi yang terduga penipuan.
You might be interested:  Apa Perbedaan Antara Pajak Dan Retribusi?

NICEpay memiliki kanal-kanal pembayaran yang beragam seperti: virtual account melalui 9 bank besar di Indonesia, debit online, kartu kredit, pembayaran lewat convenience store, dompet digital ( e-wallet ), disbursement, payment link, hingga SMS broadcast,

Jika Anda tertarik untuk bergabung bersama merchant-merchant NICEpay lainnya, caranya sangat mudah, cukup dengan menekan tombol yang tertera di bawah post ini. Untuk melihat penjelasan lebih lengkap terkait produk dan penawaran lainnya, Anda dapat mengunjungi website resmi kami di www.nicepay.co.id,

Sumber: hukumonline.com, idntimes.com, lokadata.beritagar.id, liputan6.com

Bagaimana peran OJK dalam mengatasi bank bermasalah?

Peran OJK – Otoritas Jasa Keuangan dalam Bisnis Bank Peran OJK – Otoritas Jasa Keuangan dalam Bisnis Bank tidak kalah penting dengan peranan Bank Indonesia. Otoritas Jasa Keungan atau yang biasa disingkat dengan OJK mempunyai peranan penting dalam kegiatan di sektor jasa keuangan.

OJK melakukan pengawasan secara independen dan akuntabel. Peranan OJK dalam pengawasan dan pengaturan bisnis bank sangat luas karena mencakup pengaturan dan pengawasan secara microprudential. Pengawasan Terhadap Bank Salah satu peran OJK di dalam sektor bisnis bank adalah melakukan pengaturan dan pengawasan untuk kegiatan usaha dalam bidang perbankan.

Kewenangan OJK seperti yang tertuang dalam pasal 7 Undang Undang OJK adalah menetapkan pengaturan dan melakukan pengawasan. Pengaturan dan pengawasan tersebut meliputi: Perijinan untuk mendirikan bank, ijin pembukaan kantor bank, rencana kerja, anggaran dasar, kepengurusan & sumber daya manusia, kepemilikan, merger, pencabutan ijin usaha bank, dan konsolodasi & akuisi bank.

  • Egiatan usaha bank meliputi penyediaan dana, sumber dana, aktivitas di bidang jasa, dan produk hibridasi.
  • Dalam pasal 7 Undang Undang OJK juga disebutkan Peran OJK – Otoritas Jasa Keuangan dalam Bisnis Bank untuk membuat pengaturan dan melakukan pengawasan tentang kesehatan bank yang mencakup: – Laporan bank yang berkaitan dengan kesehatan dan performa bank – Pengujian kredit – Sistem informasi debitur – Standar akuntansi bank – Likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, kualitas aset, batas maksimum pemberian kredit, rasio kecukupan modal minimum, pencadangan bank, dan rasio pinjaman terhadap simpanan.

Pada pasal yang sama OJK juga berwenang di dalam kaitannya untuk membuat pengaturan dan melaksanakan fungsi pengawasan terkait aspek kehati – hatian bank termasuk tata kelola bank, manajemen resiko, pencegahan pembiayaan terorisme & kejahatan perbankan, prinsip mengenal nasabah dan anti terhadap pencucian uang, dan melakukan pemeriksaan bank. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan Yang Berkaitan Dengan Perbankan Adalah – Membuat kebijakan operasional pengawasan untuk kegiatan jasa keuangan – Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh kepala eksekutif – Memberi perintah tertupis kepada bank dan atau pihak tertentu – Melakukan pengawasan, penyidikan, pemeriksaan, perlindungan konsumen, dan hal lain terhadap bank, pelaku, dan penunjang kegiatan jasa keuangan seperti yang disebut dalam peraturan perundangan di bidang jasa keungan – Menetapkan penggunaan pengelola statuter – Melakukan penunjukkan pengelola statuter – Memberlakukan sanksi administratif pada pihak yang melakukan pelanggaran pada peraturan perundangan di bidang jasa keuangan – Memberi ijin dan mencabut izin usaha Memberi Izin Pendirian Bank OJK memiliki wewenang dalam perizinan untuk mendirikan bank dan pembukaan kantor bank yang baru.

Ewenangan ini sebelumnya adalah kewenangan BI. Dalam wewenang ini, OJK memiliki wewenang untuk memberi izin pendirian bank dan mencabut izin usaha bank. Dalam melaksanakan dan memberi persetujuan terhadap izin penyelenggaraan jasa bank, OJK dapat membuat peraturan untuk memberi dan mencabut izin kelembagaan dan usaha dari bank.

OJK juga berwenang untuk memberikan sanksi pada Bank berdasarkan peraturan perundang – undangan. Ketentuan tentang kewenangan OJK yang berhubungan dengan tugas pengaturan bank terdapat dalam pasal 8 Undang Undang OJK. Memperkuat Ketahanan Jasa Keungan Kehadiran OJK di tanah air sangat penting untuk membantu menguatkan ketahanan jasa keuangan sehingga nantinya ada sistem pengawasan keuangan untuk bank.

Hal ini dilakukan untuk dapat saling mensinergi dan menutup kelemahan di setiap sektor. Setelah Undang Undang OJK ditetapkan pada tahun 2011, maka OJK secara penuh bertugas mengawasi semua sektor jasa keuangan termasuk bank. Membenahi Kekurangan OJK secara khusus mempunyai 2 tugas yaitu memberi eduasi pada khalayak perbankan.

Dengan peran yang dimiliki oleh OJK, masyarakat diharakan memiliki keuntungan yang lebih dan masyarakat juga dapat meningkatkan pengetahuannya dalam bidang keuangan. Jadi OJK tidak hanya melakukan pengawasan terhadap bisnis bank di Indonesia tetapi juga mengedukasi para masyarakat yang menjadi nasabah dari bisnis bank tersebut sehingga mereka memiliki pengetahuan lebih tentang perbankan.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan perbankan?

Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dilakukan dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito.

You might be interested:  Perhitungan Laporan Perubahan Modal Yang Benar Adalah?

Mengapa pengawasan perbankan dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK?

SIARAN PERS BERSAMA No.15 / 56 /DKom Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada hari ini, 31 Desember 2013 menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan Bank dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W.

  1. Martowardojo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman D. Hadad.
  2. Pada acara serah terima tersebut, BI juga menyerahkan Buku Laporan Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia di Bidang Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Bank sebagai gambaran pelaksanaan fungsi dan tugas pengawasan bank oleh BI selama ini.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhitung sejak 31 Desember 2013, ditandai dengan ditandatanganinya BAST antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, maka tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sejak tanggal 31 Desember 2013 tersebut, pengawasan terhadap individual bank (mikroprudensial) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pengawasan terhadap makroprudential tetap dilakukan oleh Bank Indonesia, berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo mengatakan bahwa Bank Indonesia memindahkan fungsi pengawasan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam kondisi perbankan yang sehat dengan aturan yang tepat.

Fungsi, Tujuan, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

“Ke depan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akan senantiasa bekerjasama dan berkoordinasi sehingga diharapkan akan diperoleh keseimbangan yang tepat terkait bauran kebijakan antara makroprudensial dan mikroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan”, tambah Agus.

Pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank yang dilakukan pada hari ini telah melalui proses panjang yang ditandai dengan pembentukan Tim Task Force OJK di Bank Indonesia dan Tim Transisi Pengalihan Fungsi Pengawasan Bank di Otoritas Jasa Keuangan sejak awal tahun 2013. Melalui kedua Tim tersebut, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan koordinasi yang sangat baik, tidak hanya terkait soal pengalihan sumber daya manusia, namun juga terkait dengan pengalihan dokumen, data dan sistem informasi serta penggunaan gedung-gedung Bank Indonesia sebagai kantor Otoritas Jasa Keuangan baik di Pusat maupun daerah-daerah.

“Dengan proses pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan yang berlangsung dengan lancar ini, maka proses bisnis di bank tetap berjalan sebagaimana biasanya dan masyarakat khususnya nasabah dapat tetap melakukan kegiatan transaksi dengan perbankan sebagaimana ketika pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia”, ujar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman D.

  • Hadad. “Melalui pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank ke Otoritas Jasa Keuangan ini maka ke depan fungsi pengawasan terhadap lembaga keuangan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi guna mendukung terciptanya sistem keuangan yang makin stabil dan kokoh”, lanjut Muliaman.
  • Selanjutnya terkait dengan pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank ini, seluruh kegiatan pengaturan dan pengawasan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan di Kantor Pusat, masih tetap beralamat di Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Menara Radius Prawiro, Jl.

MH. Thamrin No.2 Jakarta Pusat. Untuk informasi lebih lanjut, termasuk terkait dengan pengawasan bank di daerah-daerah, dapat diunduh melalui website OJK di http://www.ojk.go.id/, Jakarta, 31 Desember 2013

​Bank Indonesia Departemen Komunikasi Difi A. Johansyah Direktur Eksekutif Otoritas Jasa Keuangan Deputi Komisioner Manajemen Strategis 1 Lucky Fathul Aziz Deputi Komisioner

Bagaimana upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi hak hak konsumen?

Halo Hafiz! Saya bantu jawab ya. Upaya OJK untuk melindungi hak konsumen yaitu 1. Memberikan informasi sejelas-jelasnya.2. Memberikan perlakuan yang adil 3. Memberikan pelayanan yang andal 4.Perlindungan keamanan data 5. Membuka kanal aduan 6. Melakukan pengawasan atas lembaga jasa keuangan Simak pembahasannya ya! Hak konsumen atas jasa keuangan adalah sebagai berikut: – Hak Mendapatkan Informasi Sejelas-Jelasnya.

  • Onsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang produk keuangan tersebut dengan sejelas-jelasnya.
  • Seperti apa saja persyaratannya, bagaimana cara hitungan bunga, bagaimana bila terlambat membayar cicilan, dan lain sebagainya.
  • Hak Mendapatkan Perlakuan Yang Adil Sebagai konsumen setiap konsumen memiliki hak untuk mendapatkan akses yang setara pada produk keuangan.

– Hak untuk Mendapatkan Pelayanan yang Andal Konsumen berhak untuk mendapatkan pelayanan yang akurat, serta sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia harus mumpuni dan profesional. – Hak Mendapatkan Perlindungan Keamanan Data OJK melarang perusahaan keuangan membagi data atau informasi tentang konsumennya pada pihak ketiga.

Data tersebut hanya digunakan sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh Konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku. – Hak Mengajukan Aduan Bila Ada Masalah Konsumen produk keuangan juga memiliki hak untuk mengajukan pengaduan bila ada masalah dalam proses transaksi melalui fasilitas pengaduan konsumen di Layanan Konsumen OJK melalui nomor telepon atau melalui email.

Semoga menjawab 🙂 –

Apa visi dan misi Otoritas Jasa Keuangan?

VISI Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. MISI Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah:

Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.​​

Jelaskan apa yang dimaksud dengan lembaga keuangan bank?

Lembaga keuangan bank atau bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap, di samping menyalurkan dana atau memberi pinjaman (kredit) juga usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan.